Benjamin Paulus Dilantik Jadi Wamenkes, Akhmad Wiyagus Jadi Wamendagri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto menambah dua posisi wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih, yakni Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).
Posisi Wamenkes baru diisi oleh Benjamin Paulus Octavianus, seorang dokter spesialis paru. Sementara Wamendagri baru yang dilantik yaitu Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nunik Purwanti.
Dengan pelantikan Benjamin Paulus, posisi wamenkes diisi dua orang, yaitu Dante Saksono Harbuwono dan Benjamin Paulus.
Sementara, dengan pelantikan Wiyagus, posisi wamendagri diisi tiga orang, yakni Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus.
Setelah isi keppres dibacakan, Prabowo pun membacakan sumpah.
“Bersediakah saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing?” tanya Prabowo.
“Bersedia,” jawab pejabat yang dilantik.
Setelahnya, Prabowo membacakan sumpah yang diikuti para pejabat yang dilantik.
Pelantikan ini turut disaksikan dan dihadiri sejumlah tokoh pejabat negara, di antaranya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan para menteri Kabinet Merah Putih lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Gibran Rakabuming Raka
-

Wapres dorong pabrik pakan di Banten jadi ‘off taker’ hasil panen tani
Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, mendorong agar pabrik pakan ternak di wilayah Provinsi Banten menjadi off taker atau penyerap hasil panen petani jagung di daerah itu.
“Di Banten ini banyak sekali pabrik-pabrik. Pabrik pakan ternak, banyak peternak mandiri. Jadi ini sudah ada industri yang menampung jagung yang ditanam,” kata Gibran di Tangerang, Rabu.
Menurutnya, upaya penyerapan atau off taker hasil panen pertanian ini menjadi tantangan bagi ke depan yang perlu diintervensi oleh pemerintah.
Oleh karenanya, dia meminta seluruh lembaga dan kementerian terkait serta kepala daerah untuk membantu meningkatkan serapan hasil panen tani tersebut.
Gibran juga bilang, kondisi saat ini kualitas panen para petani masih di bawah standar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Persoalan yang dihadapi petani tersebut seperti masalah air, harga bibit dan pupuk serta keterbatasan alat pertanian menjadi perhatian bersama untuk mencarikan solusinya.
“Jadi saya mohon untuk selalu dilakukan pendampingan, pelatihan, berikan akses, dan saya yakin ini bisa diselesaikan kalau keroyokan seperti ini semua,” jelasnya.
Ia meminta kementerian dan kepala daerah terkait untuk terus berinovasi dalam hal mensejahterakan petani. Mulai dari pengembangan teknologi hingga menjamin ketersediaan bibit, pupuk, serta distribusi hasil panen.
“Ke depan dengan adanya mekanisasi alat-alat modern, produktivitas bisa bertambah, bisa meningkat,” ucapnya.
Dia menegaskan, bahwa upaya sinergitas dan kolaborasi yang erat antara lintas sektor terkait dapat mewujudkan penguatan swasembada pangan dalam negeri.
“Ini saya ingin sampaikan bahwa cara-cara kerja seperti ini, harus kita teruskan, harus kita tambah lagi untuk mewujudkan cita-cita Bapak Presiden yaitu swasembada pangan yang kuat,” ungkapnya.
Seiring dengan program perencanaan pembangunan nasional yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama harus bisa tercapai dengan baik.
Hal tersebut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kekuatan komoditas sebagai strategis untuk mempercepat ketahanan pangan nasional.
“Ini saya harap nanti ke depan Bulog juga bisa lebih banyak inovasi, terobosan-terobosan untuk meningkatkan serapan. Spesifikasi hasil panen yang mungkin kurang sesuai, ini mohon dicarikan solusinya bersama,” kata dia.
Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Prabowo Bakal Lantik Pejabat Baru: Ada Nama Arya Sinulingga?
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan dalam waktu dekat akan melantik sejumlah pejabat penting di jajaran kementerian dan lembaga negara pada Rabu (8/10/2025).
Dari informasi yang beredar ada dua nama menjadi sorotan, yaitu Arya Mahendra Sinulingga yang dikabarkan sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan dr. Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Meski demikian, hal itu baru menjadi rumor yang beredar di Istana.
Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah lanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat tata kelola BUMN sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan nasional.
Pengangkatannya sebagai Kepala BP BUMN dipandang sebagai bagian dari strategi Prabowo untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengaturan perusahaan milik negara, terutama di tengah peran BUMN yang krusial dalam menopang pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi.
Posisi Wamenkes
Sementara itu, Nama Benjamin Paulus Octavianus belum banyak dikenal publik luas, tetapi kiprahnya di dunia medis dan birokrasi kesehatan disebut menjadi alasan kuat penunjukannya.
Dia diharapkan dapat membantu Menteri Kesehatan dalam mempercepat agenda besar sektor kesehatan, mulai dari peningkatan layanan rumah sakit, distribusi tenaga kesehatan ke daerah terpencil, hingga penguatan sistem penanggulangan penyakit menular dan gizi masyarakat.
Selain itu, Presiden Ke-8 RI itu dikabarkan juga akan melantik Anggito Abimanyu sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Anggito dikenal sebagai ekonom senior dengan rekam jejak panjang mulai dari Wakil Menteri Keuangan RI, Kepala BPKH (2017–2022), hingga Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag (2012–2014) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (2006–2010)
Selain ketiga nama tersebut, satu posisi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) juga disebut akan dilantik, meski hingga kini belum beredar nama yang pasti.
Sementara itu, dua jabatan penting masih kosong: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5374139/original/094517800_1759841841-Wakil_Ketua_Umum_Jokowi_Mania__Joman__Andi_Azwan.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wakil Ketua Joman Kritik Keras Buku Jokowi White Paper Tulisan Roy Suryo Cs
Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Andi Azwan mengkritik keras buku Jokowi White Paper karangan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tyassuma. Menurutnya, pembahasan dalam buku tersebut berdasarkan unsur kebencian.
“Buku Jokowi White Paper itu sampah. Karena memang enggak ada data pembandingnya, sudut komparatifnya itu enggak ada, terus metodologinya juga enggak ada. Karena itu isinya kebencian kok, kalau buku itu dibuat dengan unsur-unsur kebencian ya itu bukan sebuah karya ilmiah,” kata Andi usai mengunjungi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Solo, Selasa (07/10/2025).
Andi menambahkan bahwa para relawan kini merasa resah dan gelisah, lantaran belum ada kejelasan hukum terhadap Roy Suryo. Keresahan itu juga ia sampaikan langsung kepada Jokowi.
“Di akar rumput ini kan semua sudah gelisah. Gelisahnya bagaimana? Kok kerjanya lambat kayak gitu. Karena kita harus menjelaskan kepada grassroot kita bahwa bukan kerja yang lambat, memang kerja yang sangat hati-hati. Karena begitu banyak barang bukti, begitu banyak yang namanya saksi-saksi itu ada 100 lebih saksi-saksi. Teruas barang bukti 500-an,” sebut dia.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, Andi menuturkan membahas perkembangan pelaporan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan ijazah palsu.
“Kita mengimbau kepada Polda Metro Jaya untuk bisa segera merampungkan jadi status hukum (Roy Suryo cs) itu jelas. Dan kami yakin segala kegaduhan-kegaduhan yang selama ini terjadi itu bisa diatasi,” ujar Andi kepada wartawan.
Andi juga menegaskan bahwa relawan Jokowi tetap solid bersama relawan Prabowo-Gibran. Dia menepis anggapan bahwa gerakan mereka digerakkan oleh pihak tertentu.
“Kita semua terpanggil ya secara organik tidak diarahkan (Jokowi) atau diorkestrasi oleh siapa pun. Tapi kita berjuang karena hati nurani kita dan bagaimana melihat kebaikan beliau terhadap masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Menyoal isu ijazah Jokowi, Andi menilai fakta bahwa Roy Suryo memperoleh salinan ijazah dari KPU DKI justru memperkuat keaslian dokumen tersebut.
“Saya sih ketawa-ketawa aja (Roy Suryo cs). Artinya kan mengkonfirmasi bahwa ijazah itu ada. Bahwa ijazah beliau itu memang diterbitkan oleh UGM dan bahwa ijazah beliau itu asli. Karena ada legalisir,” tegasnya.
-
/data/photo/2025/09/29/68da0661646aa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Damai Atau Tidaknya Gibran dengan Penggugatnya Bakal Ditentukan saat Mediasi Pekan Depan Nasional 7 Oktober 2025
Damai Atau Tidaknya Gibran dengan Penggugatnya Bakal Ditentukan saat Mediasi Pekan Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah melewati tahap mediasi kedua.
Semua pihak menghadiri mediasi kedua yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (6/10/2025).
Namun, Gibran maupun komisioner KPU RI tidak hadir langsung dan diwakili oleh pengacara mereka.
Pada tahap ini, Subhan Palal selaku penggugat menyerahkan proposal perdamaian kepada para tergugat. Sebagai catatan, proposal perdamaian berbeda dengan gugatan perkara.
Dalam petitum, Subhan mengharuskan Gibran dan KPU RI untuk membayarkan uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun.
Uang ini akan disetorkan kembali ke kas negara untuk digunakan demi kepentingan masyarakat.
Selain itu, dalam petitumnya, Subhan meminta agar majelis hakim dapat menyatakan Gibran dan KPU RI telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Serta, menyatakan status Gibran sebagai Wapres menjadi tidak sah.
Dalam mediasi kedua ini, Subhan menyerahkan proposal perdamaian kepada para tergugat.
Syarat-syarat damai ini cukup berbeda dengan petitum gugatan.
Ada dua hal yang dapat membuat Subhan untuk mencabut perkaranya. “Para Tergugat harus meminta maaf kepada seluruh Warga Negara Indonesia. Para Tergugat harus menyatakan mundur dari jabatannya masing-masing saat ini,” bunyi proposal damai dari Subhan.
Ia meminta agar Gibran dan KPU RI untuk meminta maaf dan mundur dari jabatan masing-masing.
Jika dua hal ini tidak dipenuhi, Subhan tidak akan mencabut gugatannya dan bakal melanjutkan hal ini ke proses sidang.
Subhan mengaku tidak memasukkan pembayaran uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun ke dalam proposal damai.
“Saya enggak minta pokok perkara (uang ganti rugi Rp 125 triliun). Tadi, mediator minta (penjelasan) bagaimana tentang tuntutan ganti rugi. Enggak usah, saya enggak butuh duit,” ujar Subhan ditemui di PN Jakpus, Senin siang.
Usai menerima proposal perdamaian dari penggugat, pihak Gibran dan KPU RI selaku tergugat akan menyampaikan tanggapan mereka terhadap dokumen tersebut pada mediasi pekan depan.
Subhan mengatakan, pada mediasi ketiga yang akan dilaksanakan pada Senin (13/10/2025) akan ditentukan apakah para pihak berdamai atau tidak.
“Proposal yang punya saya tadi akan ditanggapi. Jadi, mediasi minggu depan, saya menerima tanggapan itu. Damai dan tidaknya itu di situ,” kata Subhan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Ferdinand Hutahaean: Jokowi Pikirkan Gibran, Megawati Utamakan Rakyat
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ada pernyataan menarik dari kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahean soal dua mantan presiden Megawati dan Joko Widodo.
Dalam unggahannya di threads Ferdinand menyoroti kontras kedua pemimpin tersebut yang dinilai sangat bertolak belakang.
“Beda MEGA PDIP dengan JKW PSI, MEGA PDIP memikirkan rakyat, JKW PSI memikirkan Gibran 2 periode. Sungguh rakus..!!,” tulisnya dikutip Threads Selasa (7/10/2025).
Dalam unggahan tersebut juga memperlihatkan video dirinya sedang membicarakan soal hanya partainya sendiri saat ini yang kekeuh memperjuangkan UU Perampasan Aset.
“Saya gak bilang Mbak Puan. Saya ralat. Saya mau sampaikan bahwa saat ini di DPR, PDI Perjuangan satu-satunya yang meminta segera sahkan UU perampasan aset,” katanya.
Selain itu, saat ini masih ribut-ribut soal pemakzulan Gibran. Meski sudah menjabat kurang lebih setahun, banyak yang masih memperdebatkan keabsahan pendaftarannya.
“Yang kedua, soal celah politik dan celah hukum pemakzulan Gibran yang tadi kita bicarakan. Saya mau sampaikan bahwa sampai saat ini masih terjadi perdebatan keabsahan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden,” jelasnya
Menurutnya ini menjadi salah satu celah hukum yang perlu didalami saat ini. Belum sampai di situ, kini banyak pula yang mempertentangkan soal ijazah Gibran.
Lebih lanjut, Ferdinand membahas soal.wacana dua periode Prabowo-Gibran. Dia menyindir apakah wacana tersebut untuk kebaikan rakyat atau hanya kerakusan politik.
“Periode Prabowo-Gibran, dua periode ini untuk apa? Untuk negara atau untuk keluarga? Saya berpikir bahwa ini adalah bentuk satu kerakusan politik yang memang sudah tidak bisa ditahan syahwat politiknya melihat kekuasaan,” jelasnya.
/data/photo/2025/10/08/68e61d617c66d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)



