Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Hadiri Munas Perempuan Indonesia Raya, Dasco Sampaikan Salam Prabowo

    Hadiri Munas Perempuan Indonesia Raya, Dasco Sampaikan Salam Prabowo

    Jakarta –

    Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan Indonesia Raya (PP PIRA). Dia menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh anggota PIRA.

    Dasco menyebut sebelum menghadiri Munas PIRA, dia sempat mengikuti rapat bersama Prabowo. Dia menyampaikan tak bisa lama-lama mengikuti rapat tersebut.

    “Tadi saya sempat sebelum hadir pada acara rapat dengan Presiden dan saya sudah sampaikan bahwa saya tadi enggak bisa lama-lama ikut rapat,” kata Dasco disambut riuh tawa dan tepuk tangan di lokasi, Kamis (9/10/2025).

    Dasco menyebut Prabowo kemudian menitipkan salam untuk anggota PIRA. Dia melanjutkan, Prabowo akan menghadiri hari kedua Munas PIRA.

    “Dan tadi Pak Presiden menyampaikan salam kepada para peserta acara pada hari ini dan beliau juga menyampaikan, ‘Karena saya juga takut sama ibu-ibu, saya besok akan hadir’,” tutur Dasco mencontohkan ucapan Prabowo.

    “Bahwa kemudian PIRA sebagai sayap partai dari Partai Gerindra adalah salah satu unsur yang penting untuk menunjang kegiatan partai dan keberhasilan program partai,” ucapnya.

    Dia berharap PIRA tetap bisa membantu menunjang pemerintahan tentunya dengan program-program kerja yang langsung menyasar masyarakat. Terlebih saat ini telah memasuki masa satu tahun pemerintah Prabowo-Gibran.

    Selain itu, Dasco juga meminta seluruh kader PIRA turut mempersiapkan diri menuju pemilu 2029. “Kita juga bersiap-siap karena sebentar lagi waktu tidak terasa, tiba-tiba kita bangun tidur sudah dekat-dekat 2029,” pungkas Dasco.

    Pada kesempatan itu Dasco bersama Ketua Umum PIRA Sumarjati Arjoso dan Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Penasihat PP PIRA Bianti Djiwandono secara resmi membuka Munas dengan pemukulan gong.

    (ond/gbr)

  • Pendiri Ormas Termul Firdaus Oiwobo Peringatkan Roy Suryo Cs: yang Menyerang Jokowi dan Gibran Gue Sikat

    Pendiri Ormas Termul Firdaus Oiwobo Peringatkan Roy Suryo Cs: yang Menyerang Jokowi dan Gibran Gue Sikat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara kontroversial, Firdaus Oiwobo membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) baru bernama Ternak Mulyono (Termul). Ormas Termul resmi ia dirikan pada 23 Agustus 2025.

    Firdaus Oiwobo menegaskan, Ormas Termul ini akan berdiri paling depan berjuang membela Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Presiden Prabowo Subianto.

    “Pokoknya kalau ada yang menyerang Jokowi, Gibran, Pak Prabowo gue sikat semua. Siapapun, gue sikat, enggak peduli gue. Enggak ada urusan,” tegas Firdaus di Jakarta, dilansir pada Kamis (9/10/2025).

    Lebih lanjut ia menegaskan, perjuangannya untuk membela Jokowi, Gibran, dan Prabowo dari pihak-pihak yang mengganggu dan provokasi bukan sekedar basa-basi atau retorika. Tapi akan dibuktikannya.

    “Kalau yang lain masih pakai retorika, gue nggak. Gue termul atau ternak Mulyono yang berafiliasi kepada pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo,” ungkap Firdaus.

    Ia kembali menekankan bahwa dengan keilmuan yang ia punya, bagi siapapun yang mengganggu Jokowi, Gibran, dan Prabowo maka Firdaus memastikan akan berhadapan dengannya.

    “Berdiri sendiri gue, nggak ada bantu-bantuan. Berdiri sendiri dengan tim gue. Siap. Karena gue orangnya militan,” akunya.

    Diketahui, istilah ‘Termul’ kian mengemuka di media sosial. Istilah ini adalah akronim dari Ternak Mulyono yang berarti pengikut, loyalis, atau pendukung Jokowi.

    Sedangkan istilah Mulyono merujuk pada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Ia mendirikan ormas Termul setelah bertemu dengan Jokowi di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (22/8/2025).

  • NasDem Sebut Tudingan Projo soal Hubungan Prabowo dan Jokowi Tak Perlu Dikomentari 

    NasDem Sebut Tudingan Projo soal Hubungan Prabowo dan Jokowi Tak Perlu Dikomentari 

    JAKARTA – Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) merespons tudingan yang menyebut ada pihak kalah di Pilpres 2024 ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, tudingan seperti itu tidak perlu dikomentari, sebab ada hal lain yang lebih penting ketimbang kembali membahas hal yang sudah berlalu.

    “Tidak perlu ada komentar. Menurut saya, komentar-komentar itu adalah komentar-komentar yang tidak relevan dan tidak perlu untuk kita diskusikan,” ujar Tobas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Oktober. 

    “Marilah kita tinggalkan hal yang tidak perlu dan kita fokus pada hal yang sangat penting, yang fundamental yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa ini,” sambung Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR itu. 

    Tobas menilai, persoalan menang dan kalah dalam pilpres sudah berlalu. Saat ini, kata dia, yang terpenting bagaimana mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

    “Karena itulah, kita tidak perlu harus kembali kepada persoalan pilpres yang sudah lewat, sudah ada hasilnya, sudah sedang berjalan pemerintahannya, yang tidak jauh lebih penting dibandingkan persoalan yang tadi kita hadapi,” katanya.

    “Jadi menurut saya sudah tidak relevan lagi kalau mengkait-kaitkan persoalan pemilu ya dengan hal-hal yang perlu kita carikan jalan keluarnya, terkait dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo, Freddy Damanik sepakat dengan pernyataan Waketum PSI Andy Budiman yang menilai ada pihak ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 

    Menurutnya, kelompok yang kalah di Pilpres 2024 hingga tokoh yang menarasikan ‘matahari kembar’ ingin hubungan keduanya tampak tidak harmonis.

    “Kami Projo juga melihat ada pihak-pihak yang berfantasi hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi menjadi jauh dan terpisahkan. Mereka bahkan berusaha mengadu domba dan memecah belah kedua pemimpin ini dan para pendukungnya tentunya dengan narasi-narasi yang terus menerus mereka mainkan,” kata Freddy kepada wartawan, Selasa, 7 Oktober. 

    “Misalnya dengan narasi ‘matahari kembar’, ‘cawe-cawe’, ‘pemakzulan Gibran’,” imbuhnya. 

     

  • Dasco Unggah Momen Pimpinan MPR-DPR-DPD di Istana, Puan Diapit Prabowo-Gibran

    Dasco Unggah Momen Pimpinan MPR-DPR-DPD di Istana, Puan Diapit Prabowo-Gibran

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membagikan foto yang memuat momen di sela acara pelantikan Duta Besar dan Wakil Duta Besar di Istana Negara, Jakarta. Dalam foto itu, terlihat berjejer para pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Foto itu diunggah Dasco lewat akun Instagram pribadinya seperti dilihat, Rabu (8/10/2025). Dasco tampak berdiri paling kiri di samping Wakil Presiden Gibran.

    “Bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sela-sela pelantikan di Istana Negara, 8 Oktober 2025,” tulis Dasco.

    Di foto itu juga terlihat Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia berdiri di antara Prabowo dan Gibran.

    Ketua MPR Ahmad Muzani juga berada dalam foto tersebut. Dia berdiri di antara Prabowo dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

    Prabowo juga melantik Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Di acara yang sama, Prabowo juga melantik Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua.

    (ygs/idn)

  • Instruksi Tegas Wapres Gibran Usai Tanam Jagung Bareng Mentan Amran di Banten

    Instruksi Tegas Wapres Gibran Usai Tanam Jagung Bareng Mentan Amran di Banten

    “Izin Pak Wapres, tahun ini produksi jagung kita meningkat 1,5 juta ton dibanding tahun lalu. Tahun 2024 kita produksi 15 juta ton, dan tahun ini ditargetkan mencapai 16,6 juta ton. Kenaikan ini berkat kerja keras Polri, TNI, dan seluruh petani Indonesia,”kata Mentan.

    Tidak hanya itu, kenaikan produksi jagung juga berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan petani. Dengan harga rata-rata Rp5.500 per kilogram, tambahan pendapatan petani dari jagung diperkirakan mencapai lebih dari Rp8 triliun.

    Mentan Amran juga menyampaikan bahwa tren positif ini juga terjadi pada komoditas beras nasional yang meningkat dari 30 juta ton menjadi 34 juta ton, dengan estimasi kenaikan pendapatan petani mencapai Rp113 triliun.

    “Alhamdulillah, dengan kolaborasi kita semua mulai dari Polri, TNI, Kejaksaan, hingga pemerintah daerah produksi pangan nasional terus meningkat. Ini bukti nyata bahwa kerja bersama membawa hasil yang besar bagi petani berhasil mendorong peningkatan produksi pangan nasional,” tukas Mentan Amran.

    Kegiatan ini merupakan salah satu program Polri dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional. Program ini menjadi bentuk nyata kolaborasi lintas sektor antara Polri, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, serta masyarakat petani dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis wilayah.

    Diketahui turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani.

  • Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran Nasional 8 Oktober 2025

    Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran Nasional 8 Oktober 2025

    Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan membantu Badan Pengarah Papua.
    Badan Pengarah Papua sendiri merupakan lembaga yang secara otomatis dipimpin oleh wakil presiden, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Nah, yang hari ini tadi dilantik oleh Bapak Presiden adalah Ketua dan anggota dari Komite Eksekutif tersebut yang akan membantu kerja dari Badan Pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden (Wapres),” ucap Pasetyo usai pelantikan anggota komite di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
    Prasetyo menjelaskan, keberadaan Badan Pengarah Papua atau resminya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
    Kini, pemerintah membentuk Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua terkait badan yang sudah lebih dulu berdiri itu.
    “Untuk membantu badan ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Eksekutif,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo baru saja melantik 10 orang sebagai Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua, terdiri dari 1 ketua dan 9 anggota.
    Velix Vernando Wanggai dilantik sebagai ketua, sedangkan 9 anggotanya adalah John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gebze, dan Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.
    Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dipimpin oleh Wakil Presiden.
    Sementara itu, anggota Badan Pengarah Papua akan terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua.
    Kemudian, anggota Badan Pengarah Papua perwakilan setiap provinsi haruslah orang asli Papua (OAP) dan bukan berasal dari pejabat pemerintah, DPR, DPD, DPRD, Majelis Rakyat Papua, dan anggota partai politik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo lantik 10 Duta Besar RI untuk Malaysia hingga Belgia

    Prabowo lantik 10 Duta Besar RI untuk Malaysia hingga Belgia

    Prabowo juga melantik satu wakil duta besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik 10 tokoh sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBPP) RI untuk negara-negara sahabat, termasuk dubes RI untuk Malaysia hingga Belgia, dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Prabowo juga melantik satu wakil duta besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Kepres RI Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta Besar RI.

    Upacara pelantikan duta besar dan wakil duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

    Setelah pembacaan Keputusan Presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik itu usai, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI dan Wakil Duta Besar yang dilantik oleh Presiden Prabowo.

    1. Lukman Hakim Siregar sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Arab Suriah

    2. Hotmangaradja Panjaitan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Singapura

    3. Laurentius Amrih Jinangkung sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Belanda

    4. Adam Mulawarman Tugio sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Sosialis Vietnam

    5. Andy Rachmianto sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan, Luxemburg, Uni Eropa

    6. Kuncoro Giri Waseso sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Arab Mesir

    7. Berlian Helmy sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI Republik Azerbaijan

    8. Raden Dato Mohammad Iman Hascsrya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia

    9. Listyowati sebagai sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Rakyat Bangladesh merangkap Republik Demokratik Federal Nepal

    10. Syahda Guruh Langkah Samudera sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Qatar.

    11. Irene sebagai Wakil Duta Besar pada perwakilan Republik Indonesia di Beijing, China.

    Sejumlah pejabat negara yang hadir antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran minta Pemprov Banten optimalkan implementasi program CKG

    Wapres Gibran minta Pemprov Banten optimalkan implementasi program CKG

    sosialisasi dan edukasi tentang CKG harus terus ditingkatkan agar implementasi program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto bisa terealisasi secara maksimal dan dirasakan langsung oleh lapisan masyarakat

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, meminta kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Banten untuk mengoptimalkan implementasi gerakan program cek kesehatan gratis (CKG) sebagai upaya membangun masyarakat yang sehat.

    “Mohon ke depan bisa lebih dimasifkan lagi, terutama untuk pengecekan kesehatan gratis, agar bisa dimanfaatkan oleh warga, agar penyakit-penyakit bisa terdeteksi lebih dini,” kata Gibran di Tangerang, Rabu.

    Ia mengungkapkan, bahwa sosialisasi dan edukasi tentang CKG harus terus ditingkatkan agar implementasi program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto bisa terealisasi secara maksimal dan dirasakan langsung oleh lapisan masyarakat.

    “Dan angka harapan hidup di Banten melalui CKG ini bisa meningkat,” ucapnya.

    Gibran menekankan, pentingnya memperkuat peran promotif dan preventif, dengan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya gaya hidup sehat, pola makan bergizi, dan pemeriksaan rutin.

    Selain itu, Wapres juga mengingatkan agar kualitas pemeriksaan dan pencatatan data kesehatan masyarakat untuk selalu dijaga akurasi dan kualitasnya.

    “Ini saya titip untuk para Kepala Daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati, ini terima kasih sekali sudah bersinergi dengan Pemerintah Pusat, terkait program-program prioritas dari Bapak Presiden. Tadi sudah dipaparkan masalah Sekolah Rakyat, Pengecekan Kesehatan Gratis, lalu ada Koperasi Merah Putih,” kata dia.

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menambahkan bahwa terkait realisasi cakupan program cek kesehatan gratis (CKG) di Banten saat ini telah mencapai 2,6 jiwa sebagai penerima manfaat.

    Ia bilang, cakupan tersebut hasil implementasi dari realisasi pelaksanaan CKG di seluruh kabupaten/kota yang ada di Banten.

    “Pada program cek kesehatan gratis sebanyak 2,6 juta lebih warga Banten telah melakukan cek kesehatan gratis di berbagai fasilitas kesehatan,” katanya.

    Andra menyebut, dari hasil capaian angka 2,6 jiwa sebagai penerima manfaat CKG ini telah diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai wilayah yang tertinggi dalam melakukan eliminasi dari kondisi kesehatan masyarakat.

    “Alhamdulillah, kami diapresiasi oleh Kemendagri sebagai salah satu provinsi yang eliminasi TBC-nya melebihi target,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lantik Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur-Wagub Papua

    Prabowo lantik Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur-Wagub Papua

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik pasangan Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2025–2030 dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025–2030.

    Pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin Presiden Prabowo. Presiden kemudian membimbing teks sumpah jabatan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing.

    “Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur sebagai Wakil Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” kata Prabowo diikuti gubernur dan wakil gubernur yang dilantik.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo menyematkan tanda jabatan kepada Gubernur dan Wagub Papua. Acara pelantikan ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

    Sejumlah pejabat negara yang hadir dalam pelantikan tersebut, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Selain itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua berdasarkan Putusan MK Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diucapkan pada Februari 2025.

    Dalam putusan itu, MK mendiskualifikasi Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Yermias Bisai karena ketidakjujuran alamat domisili dalam penerbitan surat keterangan tidak pernah terpidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

    MK memerintahkan KPU menyelenggarakan PSU dengan mengikutsertakan Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 1 tanpa Yermias Bisai.

    PSU kemudian diselenggarakan KPU pada 6 Agustus 2025. Yermias Bisai yang didiskualifikasi digantikan Constant Karma mendampingi Benhur Tomi Mano.

    Berdasarkan hasil PSU, pasangan Benhur-Constant memperoleh 49,6 persen suara, sementara pasangan Matius-Aryoko memperoleh 50,4 persen suara.

    Pasangan calon nomor urut 1 Benhur Tomi Mano-Constant Karma lalu melayangkan gugatan hasil PSU Pilkada Papua ke MK.

    Dalam putusannya, MK menolak sengketa perselisihan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 yang dimohonkan Benhur dan Constant.

    Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan menyatakan dalil-dalil yang diajukan pasangan Benhur-Constant tidak terbukti seluruhnya sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

    “Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (17/9).

    Dengan ditolaknya gugatan Benhur-Constant oleh MK, kemenangan Matius-Aryoko kini tidak lagi dipersoalkan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dedi Kurnia Syah Sebut Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi Kental Nuansa Politik

    Dedi Kurnia Syah Sebut Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi Kental Nuansa Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Spekulasi mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terus menjadi perbincangan dan menuai komentar dari sejumlah tokoh.

    Salah satunya yang ikut bersuara adalah Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.

    Dalam pandangannya, Dedi Kurnia Syah tak menangkap pembahasan sisi kebangsaan dari pertemuan tersebut, namun lebih bersifat politis.

    “Pertemuan itu kental nuansa politik dibandingkan soal kebangsaan,” kata Dedi melalui layanan pesan, Rabu (8/10).

    Dia mengatakan beberapa hal yang membuat langkah Jokowi menemui Prabowo kental muatan politik, dibandingkan kebangsaan.

    Pertama, kata Dedi, Jokowi berupaya mencari perlindungan Prabowo dari desakan publik terkait skandal yang melibatkan eks Gubernur Jakarta itu.

    “Mulai dari soal ijazah, hingga wacana keterlibatan Jokowi dalam kasus yang sedang ditangani KPK, misalnya soal korupsi eks Menteri Nadiem hingga status tersangka Riza Chalid, persoalan ini sangat mungkin bisa menyeret nama Jokowi,” ujarnya.

    Kedua, kata Dedi, legitimasi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres RI mulai digugat.

    Menurutnya, Gibran belakangan dipersoalkan dengan isu serupa seperti Jokowi, yakni terkait ijazah hingga legitimasi pencalonan yang dianggap merusak konstitusi. Dedi mengatakan Prabowo hingga kini tak pernah bersikap terhadap skandal dari Jokowi dan keluarga, sehingga membuat resah eks Wali Kota Solo itu.

    “Semua skandal yang melibatkan Jokowi maupun keluarga, Prabowo sejauh ini diam tanpa ada tanda membela atau berpihak kepada Jokowi, sehingga memungkinkan membuat Jokowi gusar,” ungkapnya.