Tag: Gibran Rakabuming Raka

1 Tahun Prabowo-Gibran, Seskab Teddy Klaim Banyak Capaian Konkret

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengklaim bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menorehkan capaian penting selama 1 tahun pemerintahannya.

Dia mengatakan bahwa dalam satu tahun kepemimpinan, pemerintah telah banyak melakukan langkah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Sudah dicapai banyak sekali. Besok akan ada Sidang Kabinet Paripurna, di mana Bapak Presiden akan menjelaskan secara langsung apa saja yang telah kita capai dan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat,” ujar Teddy.

Dia menambahkan, banyak program pemerintah yang telah menyentuh masyarakat luas, dan langkah-langkah ke depan akan difokuskan pada perbaikan dan percepatan kesejahteraan.

“Ini harus mengarah jauh lebih baik lagi. Ke depan, kita semua berharap sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden, yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” tegasnya.

Salah satu capaian utama yang disorot adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama tiga bulan kepada 35,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan total nilai Rp30 triliun.

Dana ini, menurut Teddy, merupakan hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun. “Itu dapatnya dari mana? Dari efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan di awal tahun lalu. Apa yang belum perlu, yang belum tercapai, kita alihkan ke sini. Dan ini hasilnya,” jelasnya.

BLT tersebut dijadwalkan mulai disalurkan dalam waktu dekat, dan diperkirakan akan berdampak pada sekitar 140 juta jiwa. “Dalam minggu depan ini, bantuan tersebut sudah bisa dirasakan oleh 35 juta keluarga. Artinya, mencakup sekitar 140 juta orang,” pungkas Teddy.

Untuk menandai setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah akan menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/10/2025).

Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan evaluasi serta arah kebijakan strategis untuk tahun kedua pemerintahannya.

19/10/2025 18:10
Satu Tahun Prabowo-Gibran, Industri Digital Belum ‘Ngegas’

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai industri digital nasional belum menggeliat dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, selama setahun terakhir pemerintah masih melanjutkan agenda sebelumnya dan tengah berproses menyesuaikan organisasi serta kepemimpinan baru di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Setahun terakhir masih melanjutkan agenda tahun sebelumnya dan sedang proses penyesuaian organisasi dan leadership baru Komdigi,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

Sarwoto menuturkan, konsolidasi di industri telekomunikasi telah menghasilkan tiga operator besar, yaitu Indosat Ooredoo Hutchison, XL Smart, dan TelkomGroup. Namun, hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dengan ekosistem digital lain seperti over the top (OTT) masih terus mencari pola yang tepat.

Di sisi lain, industri jasa internet di Indonesia masih mengalami kelebihan pasokan (oversupply) dengan jumlah penyelenggara mencapai lebih dari 1.300 perusahaan. Kondisi tersebut membuat konsolidasi belum berdampak signifikan terhadap kinerja jangka pendek, di mana pangsa pasar memang tumbuh, tetapi pendapatan cenderung stagnan.

Sarwoto juga menyoroti kinerja Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) yang masih menghadapi kendala anggaran, meskipun sejumlah persoalan masa lalu telah diselesaikan. Dia menilai belum terjadi lonjakan signifikan terhadap ketersediaan dan kecepatan internet di Indonesia.

“Tugas pelayanan universal BLU BAKTI terkendala masalah anggaran, walaupun kasus masa lalu telah diselesaikan dengan baik. Belum ada loncatan yang signifikan untuk ketersediaan dan kecepatan internet di Indonesia untuk MBB/FBB [mobile broadband/fixed broadband] atau 45 Mbps/39,8 Mbps masih nomor 9 atau 10 dari 12 negara Asean,” tuturnya.

Meski demikian, Sarwoto mencatat adanya peningkatan pada bisnis berbasis komputasi awan (all cloud), meskipun masih dibayangi tantangan terkait kedaulatan data (data sovereignty).

Sementara itu, pada sektor bisnis kecerdasan buatan (all intelligence business) dan keamanan siber (cyber security), Indonesia masih menjadi pasar bagi pemain asing.

Lebih lanjut, Sarwoto menilai percepatan transformasi digital nasional memerlukan penguatan di empat aspek utama. Dia menjelaskan, industri infrastruktur digital membutuhkan insentif agar dapat memperbaiki struktur biaya dan mendukung layanan baru seperti jaringan 5G maupun konstelasi satelit.

Pemerintah juga perlu membuka pasar teknologi pemerintahan (GovTech) secara lebih luas serta memberikan dukungan terhadap pengembangan internet of things (IoT). Selain itu, lembaga riset dan pengembangan talenta digital perlu diperkuat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi.

Di sisi regulasi, pemerintah diharapkan segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Siber dan aturan pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Sarwoto, percepatan transformasi digital membutuhkan semangat deregulasi (pengurangan aturan berbelit) dan debottlenecking (pembukaan hambatan birokrasi) terhadap regulasi yang selama ini menghambat perkembangan industri.

“Mastel sangat berharap semangat deregulation dan debottlenecking aturan, regulasi yang menghambat percepatan transformasi digital agar dihilangkan. Kita memerlukan leadership pemerintah yang efektif dan profesional dalam rangka mendukung transformasi digital,” tutur Sarwoto.

Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga menilai belum ada perubahan signifikan dalam industri internet nasional selama 1 tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, sejauh ini pelaku industri masih menunggu arah kebijakan dan bentuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor industri digital, khususnya terkait peta jalan (roadmap) pengembangan internet di Indonesia.

“Sejauh ini untuk industri internet belum ada perubahan signifikan. Kita masih menunggu juga kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan industri untuk roadmap ke depannya,” kata Arif kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

APJII juga mendorong pemerintah untuk melakukan moratorium terhadap penerbitan izin penyelenggara internet service provider (ISP), mengingat jumlah penyelenggara yang sudah sangat banyak. Berdasarkan data APJII, terdapat lebih dari 1.300 perusahaan yang telah mengantongi izin ISP di Indonesia.

“Persaingan sudah semakin ketat, sehingga kita perlu memikirkan keberlangsungan industri internet ke depannya dan tetap meningkatkan kualitas layanan,” ujarnya.

Arif menegaskan komitmen APJII untuk mendukung pemerataan akses dan peningkatan kualitas internet di seluruh wilayah Indonesia.

“APJII siap mendukung program-program pemerataan dan peningkatan kualitas internet di Indonesia, sekaligus berkontribusi dalam penyusunan roadmap infrastruktur digital ke depannya,” kata Arif.

19/10/2025 18:05
Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Satu Tahun Prabowo-Gibran 78,1 Persen Nasional 19 Oktober 2025

Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Satu Tahun Prabowo-Gibran 78,1 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Lembaga survei Poltracking merilis tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam satu tahun pertama menjabat.
Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, menyebut tingkat kepuasan responden terhadap Prabowo-Gibran mencapai 78,1 persen, sedangkan mereka yang tidak puas mencapai 19,3 persen responden.
“Ini adalah gabungan tingkat kepuasan kinerja pemerintah Prabowo-Gibran. Jadi secara pemerintahan gabungan, pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Jadi 78,1 persen mengatakan puas, 19,3 persen yang tidak puas,” ujar Hanta, Minggu (19/10/2025).
Hanta lantas menjelaskan sejumlah alasan mengapa responden yang menjawab puas.
Di antaranya adalah kepemimpinan tegas dan berwibawa, bantuan pemerintah tepat sasaran, program Makan Bergizi Gratis, pencegahan/pemberantasan korupsi, kinerja yang terbukti, jaminan layanan kesehatan, harga kebutuhan pokok stabil dan terjangkau, ekonomi yang stabil, hingga akses pendidikan merata.
Lalu, Hanta juga membeberkan sejumlah alasan responden yang menjawab tidak puas.
“Ekonomi yang belum stabil, bantuan tidak tepat sasaran, kasus korupsi, harga kebutuhan pokok mahal, kurangnya lapangan kerja, kinerja yang belum terbukti,” imbuhnya.
Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 3-10 Oktober 2025.
Survei ini melibatkan sebanyak 1.220 responden, di mana mereka diwawancara secara tatap muka.
Adapun metode sampel menggunakan metode
multistage random sampling.
Margin of error
survei tersebut adalah ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/10/2025 18:00
Bansos BLT Rp900.000 Cair Senin 20 Oktober, Bisa Diambil Lewat Sini

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah siap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp900.000 kepada 35,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Senin (20/10/2025) besok.

Program BLT ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (17/10/2025), yang menyasar kelompok masyarakat berpendapatan terendah (desil 1–4).

“Awalnya saya datang untuk mengecek Sekolah Rakyat, tapi juga karena Jumat lalu Bapak Presiden sudah meluncurkan program stimulus ini, saya ingin memastikan pelaksanaannya. Tadi saya lihat langsung, dan sudah sesuai keinginan Pak Presiden,” kata Teddy usai kunjungan ke Sekolah Rakyat 33, Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025).

Menurut Teddy, program BLT ini diberikan selama 3 bulan — Oktober, November, dan Desember — dengan total bantuan sebesar Rp900.000 per KPM. Bantuan dapat diambil sekaligus mulai Senin (20/10/2025) melalui bank Himbara dan kantor pos.

“Setiap keluarga berhak mendapat Rp300.000 per bulan. Karena ini dicairkan sekaligus, maka masyarakat bisa langsung menerima Rp900.000 mulai minggu depan. Bisa diambil lewat rekening bank yang ditentukan atau di kantor pos,” jelasnya.

Pemerintah berharap bantuan ini tidak hanya meringankan beban hidup masyarakat, tetapi juga menjaga daya beli dan perputaran ekonomi menjelang akhir tahun.

“Ini untuk membantu masyarakat menjelang akhir tahun, masa sekolah, dan kebutuhan hidup lainnya. Tujuannya agar ekonomi tetap bergerak dan stabil,” ucap Teddy.

Program BLT ini sepenuhnya dibiayai dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun 2025. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp30 triliun.

“Ini hasil efisiensi anggaran. Apa yang belum prioritas atau belum tercapai, kita alihkan ke program yang langsung menyentuh masyarakat. Dan ini hasilnya,” tegasnya.

1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menjelang genap 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Teddy menyampaikan bahwa capaian pemerintah sudah cukup signifikan.

Bahkan, Sidang Kabinet Paripurna dijadwalkan digelar Senin (20/10/2025) untuk menyampaikan laporan resmi kinerja tahun pertama.

“Sudah banyak yang dicapai. Besok dalam sidang kabinet paripurna, Bapak Presiden akan menjelaskan langsung kepada publik apa saja yang telah dilaksanakan dan apa yang dirasakan masyarakat,” ucap Teddy.

Dia juga menekankan bahwa arah kebijakan pemerintah ke depan tetap berfokus pada kesejahteraan rakyat.

“Kita semua berharap agar ke depan semakin baik, sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” pungkas Teddy.

19/10/2025 17:46
Prabowo Gelar Sidang Kabinet Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Besok

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin sidang kabinet paripurna besok, Senin (20/10/2025), untuk mengevaluasi capaian satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya usai meninjau Sekolah Rakyat 33 di Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025).

“Sudah banyak sekali yang dicapai selama 1 tahun pemerintahan ini. Besok, Bapak Presiden akan menjelaskan secara langsung dalam sidang kabinet paripurna, mengenai apa yang telah kita capai dan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat,” ujar Teddy.

Menurutnya, berbagai program pemerintah telah langsung menyentuh masyarakat. Dia menekankan pentingnya kesinambungan dan arah pembangunan yang lebih baik ke depannya.

“Banyak sekali masyarakat yang sudah merasakan langsung hasil kerja pemerintah dalam satu tahun terakhir ini. Tentu kita berharap ke depan bisa jauh lebih baik lagi, sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali,” tambahnya.

Salah satu capaian yang disorot adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 3 bulan kepada 35,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total anggaran sebesar Rp30 triliun. Teddy menjelaskan, dana tersebut berasal dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan sejak awal tahun.

“Jadi totalnya untuk 35,4 juta KPM adalah Rp30 triliun. Itu didapat dari efisiensi anggaran yang pemerintah laksanakan di awal tahun ini. Apa yang belum prioritas, kita alihkan ke program yang langsung dirasakan masyarakat,” jelas Teddy.

Dia menyebut, penyaluran BLT ini akan mulai dirasakan oleh masyarakat dalam waktu dekat.

“Dalam minggu depan ini, BLT akan mulai dirasakan oleh 35 juta keluarga. Jika satu keluarga terdiri dari rata-rata empat orang, maka bantuan ini akan menyentuh sekitar 140 juta jiwa,” tandas Teddy.

19/10/2025 17:35
2 Satu Tahun Prabowo-Gibran, PDIP: Presiden Angkat Kembali Kepemimpinan Indonesia di Dunia Nasional

Satu Tahun Prabowo-Gibran, PDIP: Presiden Angkat Kembali Kepemimpinan Indonesia di Dunia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
PDI-P menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun masa pemerintahannya berhasil mengangkat kembali peran dan kepemimpinan Indonesia dalam menjaga perdamaian global.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, arah kebijakan luar negeri yang ditempuh Prabowo menunjukkan kesadaran geopolitik yang sejalan dengan pemikiran Bung Karno.
Alhasil, kepemimpinan Indonesia di kancah global kini kembali menonjol lewat peran aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia.
“PDI Perjuangan mengapresiasi atas arah kepemimpinan yang digerakkan oleh kesadaran geopolitik Bung Karno di dalam mewujudkan tatanan dunia baru yang lebih damai, adil, dan setara,” ujar Hasto saat dihubungi Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
Menurut Hasto, langkah Prabowo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan keterlibatan aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel menjadi bukti konkret kebijakan luar negeri yang berpihak pada perdamaian dunia.
“Presiden Prabowo telah mengangkat kembali kepemimpinan Indonesia di dunia internasional dengan mengambil prakarsa di dalam mewujudkan perdamaian dunia, seperti memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan aktif dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel,” kata Hasto.
Di samping itu, Hasto juga menilai bahwa pemerintahan Prabowo pada tahun pertamanya telah menempatkan pentingnya konsolidasi di tubuh pemerintahan.
Langkah ini, lanjut Hasto, menjadi fondasi penting agar pada tahun kedua pemerintahannya dapat bergerak lebih cepat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan nasional.
“Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo ditandai dengan menempatkan pentingnya konsolidasi pemerintahan agar pada tahun kedua nanti dapat semakin bergerak cepat untuk membangun Indonesia Raya, khususnya dalam mengatasi berbagai tantangan perekonomian nasional,” pungkasnya.
Hasto menambahkan, secara kelembagaan, Fraksi PDI-P DPR RI akan menyampaikan sikap resmi terkait evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Nanti Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan sikap resmi,” ucap Hasto.
Untuk diketahui, pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.
Selama periode tersebut, sejumlah capaian telah diraih oleh pemerintah, meski masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/10/2025 15:58
Survei Poltracking: 78,3% Puas Total dengan Kinerja Prabowo-Gibran di Tahun Pertama – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Poltracking Indonesia merilis survei terbaru terkait evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang genap satu tahun masa kerja, sejak dilantik 20 Oktober 2024.

Hasilnya, 81,5% responden memilih percaya terhadap keduanya dan hanya 15,6% yang memilih sebaliknya. Sementara 2,9% mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

“Angka 81,5% didapat dari gabungan dari responden yang menjawab sangat percaya sebanyak 10% dan cukup percaya. 71,5%. Sedangkan angka 15,6% merupakan gabungan dari responden yang menyatakan kurang percaya 14,4% dan 1,2% yang memilih sangat tidak percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda saat jumpa pers daring hasil survei temuannya, Minggu (19/10/2025).

Hanta melanjutkan, pertanyaan berikutnya adalah soal kepuasan. Dari hasil survei, terungkap bahwa 78,3% responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. 19,2% responden menilai sebaliknya. Sementara sebanyak 2,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

“Responden mengaku puas total 78,3% terdiri dari 9,7% mengaku sangat puas dan 68,6% menjawab cukup puas. Dan 19,2% adalah gabungan jawaban dari 17,5% yang mengaku kurang puas dan 1,7% yang memilih jawaban tidak puas,” tutur Hanta.

Dari mereka yang mengaku puas, lanjut Hanta, responden diminta memilih alasan dari hal tersebut. Khususnya terhadap kinerja dari Prabowo Subianto. Hasilnya, 22,9% responden menjawab karena kepemimpinan tegas, berani dan bertanggung jawab.

19/10/2025 15:56
Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menkeu Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Antara Negara G-20

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil pada angka 5,12 persen pada triwulan II 2025.

Purbaya bahkan mengklaim, pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,12 persen itu menjadi yang tertinggi di antara negara-negara yang tergabung dalam G-20. Karena itu, menkeu optimis pertumbuhan ekonomi akan terus membaik hingga akhir tahun ini.

Gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menandai pencapaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bidang ekonomi. Diketahui, Prabowo-Gibran akan genap setahun pada Senin (20/10).

“Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua. Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” ungkap Menkeu Purbaya dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Minggu (19/10).

Untuk inflasi, Purbaya menjelaskan bahwa inflasi juga terjaga rendah di 2,65 persen (yoy) dengan defisit APBN hanya di 1,56 persen dari PDB. Angka ini juga termasuk yang terendah di antara negara G-20.

Dia menegaskan, pencapaian ini tak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan Rp 200 triliun di Bank Himbara yang memiliki tujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi.

“Dampaknya ke perekonomian beda. Karena tadi di sistem yang tadinya kering mulai ada uang yang cukup, anda hajar lebih jauh. Itu yang menimbulkan optimisme di ekonomi,” tandas Menkeu Purbaya.

Pada sisi perdagangan, Indonesia juga mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan 45,8 persen sepanjang Januari hingga September 2025.

19/10/2025 15:28
Kritik Misbakhun ke Menkeu Purbaya Bukan Teguran, tapi Masukan

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, meluruskan bahwa pernyataannya mengenai kritik Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah bentuk teguran, melainkan masukan untuk menjaga keharmonisan komunikasi politik di tubuh koalisi pemerintahan.

Menurut Idrus, perbedaan gaya dan karakter antarpolitisi merupakan hal wajar, namun perlu diimbangi dengan cara berkomunikasi yang bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Kita menyadari setiap orang punya gaya dan karakter masing-masing. Tapi dalam komunikasi politik, perlu keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam istilah budaya Jawa,” ujar Idrus di Jakarta, Minggu 19 Oktober.

Ia menjelaskan, setiap pernyataan publik harus tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga disampaikan dengan cara yang mencerminkan etika politik.

“Yang disampaikan harus mengandung nilai kebenaran, tapi cara menyampaikannya juga harus benar. Kalau dua-duanya dijaga, akan tercipta keharmonisan yang produktif,” tegasnya.

Idrus menekankan, komentarnya tidak dimaksudkan sebagai teguran terhadap Misbakhun, melainkan pengingat bersama bagi seluruh kader Golkar dan anggota Koalisi Indonesia Maju agar komunikasi tetap konstruktif.

“Ini bukan teguran, tapi masukan. Kita ini satu keluarga besar dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih. Jadi, komunikasi politik harus tetap sejuk dan saling mendukung,” ujarnya.

Sebelumnya, Misbakhun sempat mengkritik Menkeu Purbaya agar tidak terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional. Kritik itu muncul setelah Purbaya menyoroti rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perubahan target defisit APBN 2025.

Menanggapi hal itu, Idrus menilai semangat pengawasan DPR perlu tetap berjalan, namun dalam koridor komunikasi yang membangun.

“Saya memahami semangat Pak Misbakhun. Tapi sebagai kader partai besar, setiap pernyataan sebaiknya disampaikan dengan semangat kebersamaan agar tidak menimbulkan kesan disharmoni di awal pemerintahan,” kata Idrus.

Ia menambahkan, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menjadi fondasi penting bagi stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kritik tetap diperlukan, tapi harus dalam semangat memperkuat pemerintahan, bukan menambah gesekan,” ucapnya.

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pernyataan Menkeu Purbaya tentang rendahnya serapan anggaran justru menjadi pengingat penting bagi DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan.

“Kalau DPR menjalankan fungsi kontrol dengan optimal, Purbaya tidak perlu mengingatkan lagi. Pernyataan itu seharusnya dibaca sebagai refleksi, bukan serangan,” ujar peneliti Formappi dalam keterangan tertulis.

Baik pandangan Idrus maupun Formappi sama-sama menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi konstruktif antar-lembaga agar kebijakan ekonomi dan program prorakyat dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan friksi politik yang tidak perlu.

19/10/2025 14:20
Keluh APJII soal Nihilnya Perubahan Industri Internet dalam Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai belum ada perubahan signifikan dalam industri internet nasional dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, sejauh ini pelaku industri masih menunggu arah kebijakan dan bentuk kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dengan sektor industri digital, khususnya terkait peta jalan (roadmap) pengembangan internet di Indonesia.

“Sejauh ini untuk industri internet belum ada perubahan signifikan. Kita masih menunggu juga kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan industri untuk roadmap ke depannya,” kata Arif kepada Bisnis pada Minggu (19/10/2025).

Arif menambahkan, APJII mendorong pemerintah agar melakukan moratorium terhadap penerbitan izin penyelenggara layanan internet (ISP) secara nasional.

Menurutnya, jumlah ISP yang ada saat ini sudah terlalu banyak. Selain itu, Arif juga mengatakan perlunya penyesuaian regulasi ISP agar sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat. Berdasarkan data APJII, saat ini terdapat lebih dari 1.300 perusahaan yang telah mengantongi izin sebagai ISP di Indonesia.

Lebih lanjut, dia menilai persaingan di sektor internet kini semakin ketat, sehingga perlu ada langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus memastikan peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

“Persaingan sudah semakin ketat, sehingga kita perlu memikirkan keberlangsungan industri internet ke depannya dan tetap meningkatkan kualitas layanan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Arif menegaskan komitmen APJII untuk mendukung program pemerataan akses serta peningkatan kualitas internet di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebut asosiasi juga akan berperan aktif dalam penyusunan roadmap infrastruktur digital ke depan.

“APJII siap mendukung program-program pemerataan dan peningkatan kualitas internet di Indonesia, sekaligus berkontribusi dalam penyusunan roadmap infrastruktur digital ke depannya,” kata Arif.

Adapun, pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, Senin (20/10/2025) menandai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

19/10/2025 14:15