Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Mohammad Sobary: Memalukan Punya Wapres Celingak-Celinguk

    Mohammad Sobary: Memalukan Punya Wapres Celingak-Celinguk

    GELORA.CO -Wapres Gibran Rakabuming Raka dikritik soal gesturnya yang kerap celingak-celinguk saat tampil di depan publik.

    “Memalukan. Negara sebesar ini wapresnya celingak- celinguk,” kata budayawan Mohammad Sobary dikutip dari video singkat yang diunggah akun Facebook Nur, Senin 13 Oktober 2025.

    Menurut Sobary, setiap tampil di hadapan publik, wajah terlihat begitu bingung tanpa tahu harus bersikap atau berbicara apa.

    “Nggak ada isinya. Bingung kosong. plonga-plongo,” kata Sobary.

    Karena itu, menurut Sobary, wajar muncul tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wapres.

    “Dari awal purnawirawan itu sudah menggarisbawahi bahwa anak ini adalah anak haram konstitusi. Artinya anak yang melanggar begitu dahsyat,” pungkas Sobary.

  • Prabowo Panggil Menteri Kabinet Rapat di Kertanegara Minggu Malam (12/10)

    Prabowo Panggil Menteri Kabinet Rapat di Kertanegara Minggu Malam (12/10)

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan tersebut dilaksanakan di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Minggu (12/10/2025) malam. 

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa salah satu fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kondisi dan stabilitas sistem keuangan serta sistem perbankan nasional.

    Presiden Prabowo juga menyoroti implementasi kebijakan terbaru pemerintah terkait pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah diatur melalui peraturan pemerintah.

    “Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita. Termasuk tadi membahas mengenai hasil dari Peraturan Pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor,” ujarnya dalam keterangan, Minggu (13/10/2025) malam. 

    Selain membahas isu strategis di sektor keuangan, pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari agenda rutin yang digelar secara berkala oleh Presiden untuk mengevaluasi dan memperbarui pelaksanaan program pemerintahan.

    “Malam hari ini, sebenarnya pertemuan rutin sebagaimana setiap minggu, kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu. Jadi setiap waktu kosong Bapak Presiden kemudian memanggil para Menteri,” katanya.

    Menurut Pras, dalam pertemuan itu Presiden juga memberikan arahan dan pembaruan mengenai capaian program-program prioritas pemerintah di berbagai sektor.

    “Pertama beliau seperti biasa update segala program yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah. Tapi memang terus terang malam hari ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus,” tandas Pras.

  • Gibran Hadiri Rapat Kabinet di Kertanegara, Bahas Isu Papua?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 Oktober 2025

    Gibran Hadiri Rapat Kabinet di Kertanegara, Bahas Isu Papua? Nasional 13 Oktober 2025

    Gibran Hadiri Rapat Kabinet di Kertanegara, Bahas Isu Papua?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri rapat terbatas Kabinet Merah Putih di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/9/2025) malam.
    “Memang malam ini lumayan lengkap, tadi Bapak Wakil Presiden juga berkenan hadir. Kemudian ada beberapa menko dan beberapa menteri terkait,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai rapat.
    Saat ditanya apakah kehadiran Gibran dalam rangka percepatan pembangunan Papua, Prasetyo tidak membantah.
    Dia mengungkit bahwa sudah ada tim komite eksekutif yang akan segera bekerja dalam percepatan pembangunan Papua.
    “Hanya sedikit. Jadi setelah itu diminta untuk kemarin tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi, supaya sesegera mungkin dapat melaksanakan pekerjaan untuk membantu badan pengarah percepatan pembangunan, terutama khusus Papua,” tutur Prasetyo.
    Di samping itu Prasetyo menekankan bahwa pertemuan dengan menteri di malam hari sebenarnya rutin dilakukan Prabowo.
    Menurut dia, setiap ada waktu kosong, baik itu hari Sabtu atau Minggu, Prabowo akan memanggil menteri.
    Pada kesempatan kali ini, Prabowo memanggil para menteri untuk meng-update program yang sudah dikerjakan pemerintah.
    Meski begitu, Prasetyo mengakui ada sejumlah hal yang dibahas secara khusus.
    “Tapi memang terus terang malam ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus, salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita,” ujar Prasetyo.
    “Termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Kumpulkan Lagi Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Devisa Hasil Ekspor
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        12 Oktober 2025

    Prabowo Kumpulkan Lagi Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Devisa Hasil Ekspor Nasional 12 Oktober 2025

    Prabowo Kumpulkan Lagi Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Devisa Hasil Ekspor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri bidang keuangan dan menggelar rapat terbatas (ratas) di kediamanmya Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, ratas tertutup tersebut membahas sistem keuangan mulai dari perkembangan devisa hasil ekspor (DHE) hingga sistem perbankan.
    “Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenan dengan masalah devisa hasil ekspor,” kata Prasetyo, Minggu.
    Prasetyo menyebut, dalam ratas, pemerintah mengevaluasi efektivitas pemberlakuan devisa hasil ekspor sejak Maret 2025.
    Pasalnya, menurut prasetyo, hasil dari DHE belum optimal.
    “Karena dari yang sudah kita terapkan hasilnya belum cukup mengembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi malam hari ini,” ujarnya.
    “Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” kata Prasetyo lagi.
    Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, ratas tersebut tidak membahas soal dana transfer ke daerah (TKD).
    Sebab, menurut dia, Menteri Keuangan Purbaya sudah berkoordinasi dengan para pemerintah daerah (Pemda) terkait TKD.
    “Bukan, malam ini tidak membahas masalah TKD. Karena kan memang beberapa kali juga sudah disampaikan penjelasan dari Kementerian Keuangan,” ujar Prasetyo.
    Untuk diketahui, ratas yang turut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tersebut dimulai sekitar Pukul 19.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.50 WIB.
    Sehari sebelumnya, pada Sabtu, 11 Oktober 2025, Presiden Prabowo menerima Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani bersama sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor.
    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut membahas berbagai isu terkini yang menjadi perhatian nasional.
    “Malam minggu ini, Presiden Prabowo memanggil Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani beserta Menko Kumham Imipas, Mensesneg, Seskab, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora untuk berdiskusi dan mendengar beberapa isu terkini tanah air di kediaman Hambalang, Bogor,” kata Teddy dalam keterangan tertulis, Minggu.
    Menurut Teddy, dalam kesempatan tersebut Ketua MPR menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan kepada Presiden terkait berbagai program strategis pemerintah.
    Masukan itu mencakup hasil serap aspirasi dari anggota MPR dan DPR yang diterima melalui Ketua MPR, guna memperkuat arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.
    “Ketua MPR memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah. Termasuk masukan-masukan dari anggota MPR/DPR yang disampaikan melalui Ketua,” ujar Teddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Adhie Massardi: Gibran Duri dalam Pemerintahan, Dirundung Kepalsuan

    Adhie Massardi: Gibran Duri dalam Pemerintahan, Dirundung Kepalsuan

    “Kita hormati putusan MKMK. Ini budaya hukum yang harus kita bangun,” ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X (9/11/2023).

    Meskipun demikian, Denny mengatakan publik tetap membuka ruang diskusi akademik yang bertanggung jawab, atas putusan MKMK tersebut.

    “Terkait Putusan 90, MKMK menyatakan ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman,” ucapnya.

    Untuk itu, kata Denny, dirinya mengusulkan agar Anwar Usman berbesar hati untuk mengundurkan diri, agar tidak terus membebani Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sementara terkait putusan 90 yang sudah final and binding, agar tidak terus terbebani sebagai putusan yang lahir dari pelanggaran etik, maka Denny mengusulkan MK menyidangkan permohonan atas UU Pemilu, terkait syarat umur.

    “Sehingga, kalaupun ada perubahan atas Putusan 90, dilakukan melalui Putusan MK sendiri,” Denny menuturkan.

    “Termasuk misalnya dengan mempertimbangkan dan memutus permohonan uji formil atas Putusan 90 yang saya dan Zainala Mochtar ajukan,” tukasnya.

    Tambahnya, pascakeluarnya putusan MKMK, harus tetap menjaga proses yang independen dan akuntabel.

    “Kami mengusulkan MK memutus dengan cepat, lebih baik lagi jika sebelum tanggal 13 November, batas akhir penetapan paslon Pilpres 2024,” imbuhnya.

    Dituturkan Denny, putusan tersebut perlu dilakukan MK. Sebagai bentuk penguatan legitimasi pendaftaran pasangan calon (Paslon) dan Pilpres 2024.

    “Putusan yang cepat itu diperlukan dilakukan MK, untuk menguatkan legitimasi Pendaftaran Paslon, dan Pilpres 2024 secara keseluruhan,” tandasnya.

  • Iwan Fals Soal Ijazah Jokowi dan Gibran: Kalau Palsu Gimana?

    Iwan Fals Soal Ijazah Jokowi dan Gibran: Kalau Palsu Gimana?

    GELORA.CO -Musisi kondang Virgiawan Listianto alias Iwan Fals turut angkat suara terkait polemik keaslian ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan kembali ramai diperbincangkan publik.

    Melalui akun media sosial pribadinya, Iwan Fals menulis komentar bernada reflektif sekaligus satir yang langsung menyedot perhatian warganet.

    “Terus kalau nanti terbukti ijazah Jokowi & Gibran asli, Roy Suryo cs kan masuk penjara ya, nah kalau palsu gimana?” tulis Iwan lewat akun X miliknya, Minggu, 12 Oktober 2025.

    Ungkapan pelantun Bongkar itu dinilai banyak pihak sebagai bentuk kegelisahan atas berlarut-larutnya polemik yang tak kunjung menemukan kejelasan hukum. 

    Iwan seolah menantang publik untuk melihat persoalan ini secara adil bahwa kebenaran mestinya dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan sekadar opini di ruang publik.

    Pernyataan Iwan juga memancing ragam tanggapan. Sebagian warganet menganggap komentarnya mewakili suara publik yang jenuh terhadap tarik-menarik narasi antara pihak yang menuduh dan pihak yang membela. 

    Sebagian lainnya mengapresiasi Iwan karena tetap menjaga nada netral, tidak memihak, namun menuntut kejelasan dan tanggung jawab hukum yang setara.

    Komentar Iwan Fals menambah panjang deretan suara publik yang menuntut transparansi, sekaligus mengingatkan bahwa penyelesaian polemik semacam ini seharusnya berada di tangan penegak hukum, bukan di arena perdebatan politik semata.

  • Dian Sandi PSI Minta Pendukung Jokowi Tidak Emosi soal Roy Suryo Cs: Cukup Senyumin Aja

    Dian Sandi PSI Minta Pendukung Jokowi Tidak Emosi soal Roy Suryo Cs: Cukup Senyumin Aja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, kembali bersuara terkait aksi Roy Suryo dan rombongan yang berkunjung ke makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Dian mengatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku keluarga sudah menyampaikan ucapan terima kasih.

    Karena itu, ia menilai tak perlu lagi ada perdebatan panjang mengenai konten yang dibuat Roy Suryo Cs dalam kunjungan ke makam tersebut.

    “Mas Wapres sudah sampaikan terima kasih, maka tidak ada lagi tanggapan yang lebih penting selain dari beliau sebagai pihak keluarga,” ujar Dian di X @DianSandiU, Minggu (12/10/2025).

    Kata Dian, masyarakat yang masih menyoroti kunjungan itu kemungkinan karena masih memegang kuat nilai-nilai adat dan budaya yang mensakralkan makam.

    “Jika ada yang masih marah-marah, barangkali karena selama ini masyarakat kita secara adat dan budaya sangat mensakralkan makam,” jelasnya.

    Dian juga menyebut, Gibran telah banyak belajar dari ayahnya, Presiden Jokowi, termasuk soal kesabaran menghadapi serangan politik.

    “Banyak hal yang Mas Wapres pelajari dari Pak Jokowi, salah satunya adalah ilmu sabar,” Dian menuturkan.

    “Mengelola hati dengan sangat tenang dan tidak sedikitpun terganggu ketika diserang oleh lawan dengan berbagai macam cara,” sambung dia.

    Ia menegaskan, hal itu juga berlaku ketika Roy Suryo Cs membuat konten di makam kakek dan nenek Jokowi.

    “Termasuk ketika Roy Suryo Cs ngonten di makam almarhum kakek dan neneknya,” terangnya.

    Karena itu, Dian meminta seluruh kader PSI, relawan Jokowi, dan simpatisan Gibran untuk tidak terpancing emosi.

  • Wamendagri Ungkap Tugas Komite Eksekutif Otsus Papua Bentukan Prabowo

    Wamendagri Ungkap Tugas Komite Eksekutif Otsus Papua Bentukan Prabowo

    Wamendagri Ungkap Tugas Komite Eksekutif Otsus Papua Bentukan Prabowo
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk sekaligus anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengungkap tugas tersebut.
    Ia menyebutkan, Komite Eksekutif Otsus akan menjadi motor baru percepatan pembangunan Tanah Papua di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    “Komite Eksekutif memiliki tugas ganda. Selain saya sebagai Wamendagri, kami mengoordinasikan percepatan pembangunan di enam provinsi Papua antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” kata Ribka di Jakarta, Sabtu (11/10/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Ia menuturkan, semua program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Papua wajib dikoordinasikan dan dilaporkan ke komite tersebut.
    Ribka menjelaskan, Komite Eksekutif Otsus juga menjadi motor utama koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah.
    Semua program pembangunan yang bersumber dari APBN dikoordinasikan agar berjalan sinkron dan efektif, sejalan dengan Astacita Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
    Sebagai pejabat yang melapor langsung ke Presiden, Ribka menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
    “Ini amanah besar untuk memastikan semua program berpihak pada rakyat Papua agar Papua maju dan sejahtera, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ujarn dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua akan membantu Badan Pengarah Papua.
    Badan Pengarah Papua sendiri merupakan lembaga yang secara otomatis dipimpin oleh wakil presiden, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Nah, yang hari ini tadi dilantik oleh Bapak Presiden adalah Ketua dan anggota dari Komite Eksekutif tersebut yang akan membantu kerja dari Badan Pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden (Wapres),” ucap Pasetyo usai pelantikan anggota komite di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). 
    Ketua Prasetyo menjelaskan, keberadaan Badan Pengarah Papua atau resminya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
    Kini, pemerintah membentuk Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua terkait badan yang sudah lebih dulu berdiri itu. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Nasdem memberikan catatan terhadap perjalanan satu tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
    Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan, setiap program pemerintah harus bisa direalisasikan oleh para menteri dan tim pelaksananya.
    “Maka dari visi besar Pak Prabowo selama satu tahun ini penting untuk bisa direalisasikan oleh para menteri, oleh lembaga maupun badan, agar apa yang menjadi program-program prioritas,” ucap Saan, usai acara donor darah menjelang HUT ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
    Saan mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG).
    Menurut dia, ini adalah program yang baik demi masa depan generasi bangsa.
    Wakil Ketua DPR RI ini berharap Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG harus bisa menjalankan visi Presiden Prabowo dengan baik.
    “Misalnya program-program MBG, itu kan program yang memang ditujukan untuk hal yang sangat positif untuk membangun generasi emas untuk ke depan. Tapi, bagaimana misalnya Badan Gizi Nasionalnya bisa menjalankan semua visi besar Pak Prabowo ini dengan baik,” papar dia.
    Selain itu, Saan mengingatkan agar ke depannya kebijakan-kebijakan strategis Prabowo dapat benar-benar terealisasi dengan baik dan dirasakan masyarakat demi kemajuan bangsa.
    Sebab, kata Saan, semua program prioritas Prabowo memiliki tujuan untuk kemajuan bangsa dan negara, serta kemakmuran rakyat.
    “Nah, menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen pelaksana untuk menjalankan visi dan visinya Pak Prabowo,” ucap dia.
    Diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.
    Prabowo dan Gibran telah resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR RI minta pelaksana realisasikan visi besar Presiden jelang setahun

    DPR RI minta pelaksana realisasikan visi besar Presiden jelang setahun

    “Nah, menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen para pelaksana untuk menjalankan visi dan misinya Pak Prabowo,”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta para pelaksana, baik kementerian, lembaga, maupun badan, segera merealisasikan berbagai visi besar Presiden Prabowo Subianto menjelang 1 tahun pemerintahannya.

    Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menuturkan berbagai program prioritas dan kebijakan strategis Presiden harus benar-benar bisa terealisasi dengan baik dan bisa dirasakan keberadaannya, terutama oleh rakyat, untuk kemajuan bangsa.

    “Nah, menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen para pelaksana untuk menjalankan visi dan misinya Pak Prabowo,” ucap Saan saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Pada 20 Oktober 2025, dia mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap memasuki waktu satu tahun.

    Sepanjang satu tahun itu, kata dia, Presiden memiliki visi besar dengan berbagai program prioritas dan strategis untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya kemakmuran rakyat.

    Saan menyampaikan salah satu program dimaksud, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditujukan untuk hal yang sangat positif, yakni membangun Generasi Emas untuk ke depan.

    “Tapi bagaimana misalnya Badan Gizi Nasional (BGN)-nya bisa menjalankan semua visi besar Pak Prabowo ini dengan baik,” ucap dia.

    Sebelumnya, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Anyelir Puspa Kemala mengatakan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci agar MBG berjalan optimal dan berkelanjutan,” kata Anyelir dalam keterangannya di Tangerang, Banten, Sabtu.

    Ia mengatakan sinergi para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, lembaga legislatif dan masyarakat menjadi hal penting dalam menyukseskan program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

    Apalagi program MBG merupakan program prioritas pemerintah yang menyasar berbagai kelompok sasaran mulai dari peserta didik PAUD hingga SMA, serta kelompok non-didik seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    Tujuannya adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat dalam menurunkan angka stunting alias tengkes serta membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Generasi Emas 2045.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.