Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Prabowo dan babak baru perdamaian Gaza

    Prabowo dan babak baru perdamaian Gaza

    KTT Perdamaian Gaza di Mesir menjadi babak baru dari upaya panjang dunia mencari jalan damai di Timur Tengah. Bagi Indonesia, perjuangan belum selesai, tanpa sikap aktif global mengawal jalannya perdamaian

    Jakarta (ANTARA) – Pada Minggu (12/10) yang tenang di Jakarta, tiba-tiba Presiden RI Prabowo Subianto menerima undangan mendadak dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang memintanya untuk segera terbang ke Mesir, malam itu juga.

    Gedung Putih menyebut kehadiran Indonesia diperlukan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir bersama puluhan tokoh penting dunia.

    Tanpa jeda waktu panjang, Presiden Prabowo segera menggelar rapat persiapan keberangkatan di kediamannya di Kertanagara, Jakarta. Pertemuan sekitar tiga jam itu, diikuti jajaran inti pemerintahan, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menurut Mensesneg, undangan dadakan yang hanya berselang sehari ini, bukan sekadar panggilan diplomatik biasa, melainkan undangan khusus sebagai pengakuan atas peran Indonesia merumuskan solusi perdamaian, terutama terkait konflik di Jalur Gaza.

    Presiden Prabowo memang dikenal lantang menyuarakan perdamaian global, seperti yang pernah disampaikan pada Sidang Ke-80 PBB di New York, AS, pada akhir September 2025, tentang solusi dua negara.

    Lewat solusi ini, Indonesia berharap Palestina-Israel bisa hidup berdampingan dengan damai sebagai dua negara yang merdeka dan saling menghormati hak-haknya.

    Dari Markas Besar PBB, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, termasuk pengerahan 20.000 tambahan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza maupun di negara lain, seperti Ukraina, Sudan, dan Libya.

    Keinginan kuat Indonesia itu dilatari keprihatinan atas penderitaan dan ketidakadilan perang yang dialami umat manusia, termasuk serangan genosida yang hari ini masih menjadi ancaman di berbagai belahan dunia.

    Presiden mengajak para pemimpin dunia untuk bersatu, menciptakan perdamaian, menegakkan keadilan, serta menjaga kebebasan bagi seluruh umat manusia.

    Berangkat dari niat yang sama, 20 pemimpin dunia pun berkumpul di KTT Sharm El-Sheikh atas inisiasi Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi bersama Presiden AS Donald Trump.

    Mereka, antara lain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Kuwait Ahmad Al Abdullah Al Sabah, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Selain itu, turut hadir Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Wakil Presiden Uni Emirat Arab Mansour bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Oman Badr Al Busaidi.

    Kehadiran para pemimpin tersebut juga didampingi sejumlah tokoh organisasi internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.

    Secara khusus, Trump pun memuji langkah diplomasi Indonesia untuk meredakan perang di Jalur Gaza. “Also with us, President Prabowo, very incredible man, President of Indonesia. Great Job!,” kata Trump kepada Presiden Prabowo.

    Langkah awal

    KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh mengawali era baru stabilitas regional. Dalam pernyataan resminya, KTT ini bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk membawa perdamaian dan stabilitas situasi di Timur Tengah.

    Pertemuan para pemimpin dunia ini disebut-sebut dilaksanakan sejalan dengan visi Presiden AS Trump untuk mencapai perdamaian di kawasan itu dan upayanya yang gigih untuk mengakhiri konflik di seluruh dunia.

    KTT ini menjadi puncak dari upaya diplomatik yang bergerak dinamis, terutama setelah pengumuman penting dari Presiden AS Donald Trump bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui pelaksanaan fase pertama dari rencana 20 poin perdamaian yang ia susun pada 29 September.

    Isinya, dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujui perjanjian gencatan senjata, seluruh sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, wajib dikembalikan.

    Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, setelah para sandera dibebaskan, Israel akan melepaskan 250 tahanan dengan hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023, termasuk perempuan dan anak-anak.

    Selain itu, untuk setiap jasad sandera Israel yang dikembalikan, pihak Israel berkomitmen menyerahkan 15 jenazah warga Gaza kepada pihak berwenang Palestina.

    Hal yang lainnya, termasuk penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh Jalur Gaza, terhitung berlaku efektif mulai Jumat (10/10), pukul 12.00 waktu setempat, diiringi gencetan senjata yang ditandai dengan perlucutan senjata penuh (demiliterisasi) Hamas.

    Tahap lanjutan dari rencana perdamaian tersebut mengatur beberapa langkah penting, termasuk pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza, tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan baru yang terdiri atas warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam, hingga rehabilitasi infrastruktur di Palestina.

    Agenda penandatanganan dokumen perdamaian pada Senin (13/10), dilakukan oleh Trump, El-Sisi, Recep Tayyip Erdogan, dan Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Terlihat para pemimpin negara lainnya, termasuk Presiden Prabowo yang duduk berdampingan dengan Macron, ikut menjadi saksi dalam prosesi penandatanganan tersebut.

    Kawal perdamaian

    Pada Selasa (14/10) sore, Pesawat Kepresidenan-1 mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dari tangga pesawat, Presiden Prabowo turun membawa kesan dari hasil diplomasi Sharm El-Sheikh.

    Di hadapan jurnalis yang menunggu sejak siang, ia tak berbicara panjang. “Puluhan tahun saya membela Palestina, sejak saya masih muda,” demikian petikan pernyataan singkat Presiden.

    Bagi Kepala Negara, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap diplomatik. Ia menyebutnya sebagai tekad moral bangsa Indonesia yang berakar dari amanat konstitusi untuk perdamaian abadi dunia.

    Kata-kata itu seakan mengingatkan kembali posisi Indonesia yang sejak 15 November 1988 menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Palestina, tak lama setelah Yasser Arafat membacakan deklarasinya di Aljir.

    Di bawah kepemimpinannya, dukungan itu terus dijaga, bahkan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pemerintah Indonesia, kata Presiden, telah menyalurkan ribuan ton beras untuk membantu rakyat Palestina yang dilanda krisis kemanusiaan.

    KTT Perdamaian Gaza di Mesir menjadi babak baru dari upaya panjang dunia mencari jalan damai di Timur Tengah. Bagi Indonesia, perjuangan belum selesai, tanpa sikap aktif global mengawal jalannya perdamaian.

    Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, suara itu kembali menggema di panggung dunia, membawa pesan yang sama sejak Republik ini berdiri, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan dua negara atas kedaulatan Palestina-Israel kian nyata.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres cek pembangunan Bendungan Way Apu di Pulau Buru

    Wapres cek pembangunan Bendungan Way Apu di Pulau Buru

    “Bendungan Way Apu agar selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kepulauan Maluku mengecek kemajuan pembangunan Bendungan Way Apu yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Buru, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Selasa (14/10).

    Dalam kunjungannya itu, sebagaimana disiarkan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu dini hari, Wapres Gibran memberikan beberapa arahan kepada pekerja dan penanggung jawab pembangunan, serta meminta mereka bekerja sesuai jadwal yang ditargetkan sehingga masyarakat dapat segera menerima manfaat dari pembangunan Bendungan Way Apu.

    “Bendungan Way Apu agar selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,” kata Wapres Gibran sebagaimana dinarasikan oleh siaran resmi Setwapres RI.

    Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Kementerian Pekerjaan Umum Fery Moun Hepy merupakan salah satu pejabat yang menerima arahan langsung dari Wapres dalam kegiatan pengecekan di lokasi pembangunan bendungan. Fery menyebut Wapres Gibran terus memantau perkembangan penyelesaian pembangunan bendungan, yang ditargetkan rampung pada September 2026.

    “Jadi harapan beliau ini agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Fery sebagaimana dikutip dari siaran resmi Setwapres RI.

    Bendungan Way Apu diproyeksikan mengairi sekitar 10.000 hektare sawah, menyediakan air bersih, dan mengurangi risiko banjir. Bendungan itu juga dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 8 megawatt (MW) yang merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan di Kabupaten Buru, Maluku.

    Wapres Gibran berharap proyek pembangunan Bendungan Way Apu membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, dan memperkuat peran Maluku dalam menopang ketahanan pangan nasional.

    Di lokasi pembangunan Bendungan Way Apu, Kabupaten Buru, Wapres Gibran turut didampingi oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Bupati Buru Ikram Umasugi, Dandim Kabupaten Buru Letkol Inf. Heribertus Purwanto, Kapolres Kabupaten Buru AKBP Sulastri Sukidjang, Kajari Kabupaten Buru Adri Notanubun, Kepala Satuan Kerja Bendungan Way Apu Budi Prasetyo, dan General Manager Operasional PT PP (Persero) Tbk. Apri Setiawan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sejumlah Pedagang Pasar Mardika Ambon Kecewa Tak Bisa Sampaikan Aspirasi ke Wapres Gibran Regional 14 Oktober 2025

    Sejumlah Pedagang Pasar Mardika Ambon Kecewa Tak Bisa Sampaikan Aspirasi ke Wapres Gibran Regional 14 Oktober 2025

    Sejumlah Pedagang Pasar Mardika Ambon Kecewa Tak Bisa Sampaikan Aspirasi ke Wapres Gibran
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com
    – Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Pasar Mardika, Kota  Ambon, Maluku, mendapat sambutan hangat dari ribuan warga dan para pedagang di pasar tersebut, Selasa (14/10/2025).
    Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran terlihat dielu-elukan para pedagang yang memadati pasar tersebut. Para pedagang bahkan harus rela berdesak-desakan untuk bisa bersalaman dengan Wapres Gibran.
    Meski mendapat sambutan yang hangat, namun ada sejumlah pedagang yang mengaku kecewa terhadap kunjungan Wapres Gibran ke pasar tersebut.
    “Saya rasa kecewa, karena tidak bisa menyampaikan aspirasi kita kepada beliau,” kata Aisya Marasabessy, salah satu pedagang di Pasar Mardika Ambon kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).
    Menurut Aisyah, kedatangan Wapres Gibran telah dinantikannya bersama pedagang lain. Mereka berencana menyampaikan langsung keluhan para pedagang kepada Wapres Gibran. Namun, keinginan tersebut tak bisa tewujud.
    “Kita juga ingin berjualan dengan nyaman, tidak mau ditindas terus-terus, kita ingin ikut aturan. Tapi kayaknya fasilitas yang diberikan kepada kita di gedung baru ini tidak layak, banyak sampah di got, kotor jadi pembeli mau masuk juga mereka tidak akan beli di kita,” keluhnya.
    Menurutnya, para pedagang sebenarnya tak ingin berjualan di luar gedung, apalagi hingga ke badan jalan, namun karena kondisi pasar yang kotor dan ada banyak sekat di dalam gedung membuat pedagang merasa tidak nyaman.
    “Jujur saya ingin ketemu langsung Pak Wapres untuk sampaikan semua ini, mau bicara kita punya unek-unek semua ini,” katanya.
    Senada dengan Aisya, pedagang lainnya mengaku kecewa karena tak bisa menyampaikan langsung aspirasi para pedagang ke Wapres Gibran.
    “Ada banyak dari kami pedagang yang kecewa karena tak bisa menyampaikan isi hati kami para pedagang ke Pak Wapres, harusnya beliau punya waktu untuk dialog dengan kami para pedagang biar kita bongkar semua,” kata Ima, pedagang lainnya.
    Meski merasa kecewa, namun para pedagang tersebut mengaku senang dan bangga karena Wapres Gibran mau menemui para pedagang dan melihat langsung kondisi Pasar Mardika.
    “Tapi kami tetap bersyukur dan berterima kasih karena ini baru pertama kalinya ada Wakil Presiden yang datang langsung di sini menemui para pedagang,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MBG & KopDes Merah Putih Masuk Daftar Program Strategis (PSN) Prabowo

    MBG & KopDes Merah Putih Masuk Daftar Program Strategis (PSN) Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masuk ke dalam program strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 (Permenko Perekonomian 16/2025) tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

    Untuk diketahui, beleid itu diteken oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan ditetapkan pada 24 September 2025.

    Adapun, perubahan beleid itu dilakukan dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025, sinkronisasi proyek atau program sesuai dengan pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025, dan sinkronisasi proyek atau program di bidang energi, pangan, dan air untuk mendukung target swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah

    “Perlu dilakukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional,” demikian bunyi beleid itu.

    Permenko Perekonomian 16/2025 menetapkan perubahan daftar PSN, termasuk dalam hal program yang mengalami penambahan daftar.

    Dalam beleid anyar itu tercantum bahwa program makan bergizi gratis (MBG), program sekolah rakyat, hingga program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih masuk ke dalam daftar program strategis nasional (PSN) era Prabowo—Gibran. Ketiganya merupakan program nasional.

    Selain itu, pemerintah juga memasukkan program digitalisasi pendidikan dan program pengentasan kemiskinan ke dalam PSN.

    Lebih lanjut, juga ada program pengelolaan sampah terpadu yang merupakan daftar proyek berpedoman pada Peraturan Presiden.

    Kemudian, pemerintah turut memasukkan program swasembada pangan, energi, dan air nasional Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.

    Program ini termasuk pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) berupa cetak sawah, pengembangan sawit, pengembangan peternakan, dan saranan pendukung lainnya. Nantinya, program ini dilakukan di provinsi Papua Selatan.

    Berikutnya, pemerintah menetapkan program revitalisasi tambak Pantura di sejumlah wilayah di provinsi Jawa Barat, yakni kabupaten Bekasi, kabupaten Karawang, kabupaten Subang, dan kabupaten Indramayu.

    Terakhir, ada program pengembangan budi daya udang terintegrasi (integrated shrimp farming) di kabupaten Sumba Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

  • Mediasi Gagal, Sidang Lanjutan Gugatan Gibran Rp125 Triliun Digelar Senin Pekan Depan

    Mediasi Gagal, Sidang Lanjutan Gugatan Gibran Rp125 Triliun Digelar Senin Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang gugatan perdata terhadap terkait dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau SMA sederajat Gibran Rakabuming Raka bakal berlanjut pada Senin (20/10/2025).

    Berdasarkan informasi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang lanjutan itu memiliki agenda penetapan kembali hari sidang. 

    “Senin 20 Oktober 2025. Agenda :Penetapan Kembali Hari Sidang,” tertulis di SIPP PN Jakarta Pusat, dikutip Selasa (14/10/2025). 

    Sebelumnya, total sudah ada tiga kali pertemuan mediasi antara penggugat Subhan Palal dengan parat tergugat yakni Gibran Rakabuming Raka (tergugat I) dan Komisi Pemilihan Umum alias KPU (tergugat II).

    Sejatinya, pengunggat siap berdamai apabila para tergugat memenuhi dua syarat dalam mediasi. Dua syarat itu adalah tergugat di antaranya harus meminta maaf kepada warga Indonesia dan harus mundur dari jabatannya saat ini. Khusus KPU, penggugat meminta pimpinan KPU untuk mundur.

    Namun, syarat itu akhirnya tidak terpenuhi pada agenda mediasi terakhir. Dengan demikian, menurut Subhan, perkara ini akan dilanjutkan dengan proses pembuktian di pengadilan..

    “Artinya gini, 2 persyaratan yang saya ajukan untuk damai, ini enggak bisa dipenuhi oleh tergugat. Sidang selanjutnya yaitu jawaban, replik, duplik, pembuktian, mudah-mudahan sampai pembuktian,” tutur Subhan pada Senin (13/10/2025).

    Sekadar informasi, Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah digugat perdata. Penggugat mengemukakan kerugian dalam perkara ini mencapai Rp125 triliun.

    Gugatan perdata itu teregister dengan nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst pada Jumat (29/8/2025). 

    Adapun, inti gugatan ini adalah Gibran telah melakukan pelanggaran saat mencalonkan diri menjadi Wapres. Pasalnya, Gibran dinilai tidak pernah menamatkan sekolah tingkat SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI.

  • Buku Gibran’s Black Paper Rilis Awal November 2025

    Buku Gibran’s Black Paper Rilis Awal November 2025

    GELORA.CO  – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mengungkapkan, buku Gibran’s Black Paper akan segera diluncurkan. Pihaknya telah mengumpulkan data dan analisis terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming atau anak Joko Widodo (Jokowi).

    Tifa mengklaim, pengumpulan data untuk pembuatan buku terkait Gibran telah lengkap.

    “Alhamdulillah karena data-data dari Gibran itu juga sudah cukup lengkap, kami sudah selesai pada pengumpulan data,” ucap Tifa, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Setelah data terkumpul lengkap dan proses meta analisis rampung, maka buku Gibran’s Black Paper akan segera dirilis. Peluncuran buku yang awalnya dijadwalkan akhir tahun ini pun, dipercepat ke awal November.

    “Insya Allah buku Gibran’s Black Paper maju ya dari jadwal kami di bulan Desember 2025, insya Allah awal bulan November 2025 sudah bisa kami rilis ya,” ujar Tifa.

    “Karena ini penting sekali kalau seandainya penelitian kami sudah lengkap ya, maka ini adalah sebuah senjata yang sangat tepat terhadap Gibran. Itu artinya layak untuk dimakzulkan ya,” sambungnya.

    Sebelumnya, Dokter Tifa bersama pakar telematika Roy Suryo dan ahli digital forensik Rismon Sianipar telah meluncurkan buku Jokowi’s White Paper.

    Jokowi’s White Paper merupakan buku dengan 700 halaman berisi penelitian tentang ijazah Jokowi. Dokter Tifa menyumbangkan pemikirannya tentang ilmu neurobehaviour, neuropolitika, hingga metakognisi.

    Tifa menerangkan, dari sisi telematika idenya berasal dari Roy Suryo, sedangkan dari sisi digital forensik idenya disumbangkan Rismon Sianipar

  • Rakyat Terbuai Mitos Jokowi Orang Baik

    Rakyat Terbuai Mitos Jokowi Orang Baik

    GELORA.CO -Di tengah ramainya seruan proses hukum terhadap mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas sederet kasus dugaan korupsi dan isu keaslian ijazah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), video lawas penulis dan novelis, Okky Madasari yang mengkritisi ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu kembali viral.

    Salah satunya diunggah akun Facebook Bakin Update.Com yang dilihat Selasa 14 Oktober 2025.

    Okky mengatakan, selama ini rakyat Indonesia terbuai dengan mitos Jokowi orang baik. Citra tersebut sudah difabrikasi sejak Jokowi menjabat Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden.

    “Citra baik tersebut sengaja dibangun oleh Jokowi jauh sebelum menjabat sebagai presiden,” kata Okky.

    Okky menilai, seharusnya apabila Jokowi merupakan orang baik, dia akan tidak melanggar aturan dan etika sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, Jokowi sebagai orang baik hanyalah mitos.

    “Lebih-lebih, kalau kita bicara orang baik ukuran kebaikan seorang pemimpin itu menurut saya, patuhi UU dan hukum. Kan ada etika-etika pemimpin Tapi ini semua sudah dilanggar oleh Pak Jokowi, jadi ada satu mitos yang sudah gugur yaitu mitos orang baik,” kata Okky.

    Berikutnya Okky menyoroti mitos soal setiap orang punya kesempatan yang sama. Dia mengungkapkan, hal itu jadi mitos terbesar di era demokrasi. Sebab kenyataannya, tak semua orang punya keistimewaan untuk menjadi figur penting seperti pejabat maupun pemimpin.

    “Kalau ada yang mengatakan bahwa maju saja jadi capres, tapi apakah bisa? Kan mekanismenya tidak seperti itu atau misalnya saya nyalon saja jadi wali kota, apakah bisa?” kata Okky

  • Satu Tahun Berkuasa, Dedi Kurnia Syah Sebut Presiden Prabowo Sudah Harus Membersihkan Kabinet dari Loyalis Jokowi

    Satu Tahun Berkuasa, Dedi Kurnia Syah Sebut Presiden Prabowo Sudah Harus Membersihkan Kabinet dari Loyalis Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Oktober ini sudah memasuki satu tahun. Para pengamat politik pun mulai memberikan penilaiannya.

    Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Dia menilai, Prabowo Subianto dalam setahun menjabat Presiden RI menanggung beban politik dan terikat dengan kekuasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dedi berkata demikian demi menyampaikan penilaian kinerja Prabowo dari sisi politik selama setahun menjabat Presiden RI. “Prabowo tidak saja menanggung beban politik Jokowi, tetapi masih terikat dengan kekuasaan Jokowi,” kata dia melalui layanan pesan, Senin (13/10).

    Dedi menilai beban politik dan keterikatan itu yang membuat Prabowo terseok-seok melaksanakan konsolidasi kekuasaan. Misalnya, kata dia, Prabowo memiliki pekerjaan rumah terkait nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mulai dibangun era Jokowi.

    Kemudian, lanjut Dedi, Prabowo dihadapkan dengan loyalis Jokowi yang tak sejalan dengan eks Danjen Kopassus itu.

    “Misalnya saja, perseteruan Menkeu pilihan Prabowo dengan BUMN, ini menunjukkan jika masih adanya ego sektoral antara kubu Prabowo dan Jokowi,” ujarnya.

    Dedi menilai Prabowo seharusnya bisa menyelesaikan konsolidasi kekuasaan pada tahun pertama menjabat Presiden RI.

    Menurut dia, Prabowo bisa menyelesaikan hal itu dengan membersihkan kabinet dari loyalis Jokowi sebagai langkah awal.

    “Prabowo seharusnya membuat kabinetnya bebas dari tokoh tinggalan Jokowi, agar ia leluasa dan tidak dibayang-bayangi post power syndromnya Jokowi,” ungkapnya.

  • Presiden Prabowo tiba di Tanah Air usai berpidato di Sidang Umum PBB

    Presiden Prabowo tiba di Tanah Air usai berpidato di Sidang Umum PBB

    Sabtu, 27 September 2025 18:22 WIB

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Prabowo Subianto kembali ke tanah air setelah menyampaikan pidato pada sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York serta melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Jepang, Kanada dan Belanda. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming (ketiga kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kiri), Seskab Teddy Indra Wijaya (ketiga kiri) saat tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Prabowo Subianto kembali ke tanah air setelah menyampaikan pidato pada sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York serta melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Jepang, Kanada dan Belanda. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Prabowo Subianto kembali ke tanah air setelah menyampaikan pidato pada sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York serta melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Jepang, Kanada dan Belanda. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komite Reformasi Polri Tak Kunjung Dibentuk Presiden Prabowo, Said Didu: Jadi Menarik Jika Gibran Ambil Inisiatif Membentuk Komite Revitalisasi Parcok

    Komite Reformasi Polri Tak Kunjung Dibentuk Presiden Prabowo, Said Didu: Jadi Menarik Jika Gibran Ambil Inisiatif Membentuk Komite Revitalisasi Parcok

    Terkait tokoh-tokoh yang akan mengisi Komite Reformasi Polri, Prasetyo Hadi menyebut salah satunya adalah mantan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

    Mensesneg mengaku Mahfud MD sudah memberi konfirmasi tentang kesediaanya untuk bergabung dalam tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.

    Dia mengatakan anggota komite tersebut nantinya akan berjumlah sekitar sembilan orang. Selain Mahfud, ada sejumlah tokoh lain yang bergabung, termasuk beberapa sosok mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

    Namun, dia belum bisa menyebutkan secara rinci sosok-sosok yang akan masuk ke dalam komite tersebut.

    Diketahui, Mahfud MD beberapa kali aktif berbicara mengenai kinerja kepolisian yang harus baik agar bisa meningkatkan kepercayaan publik.

    Polri, kata dia, saat ini sedang disoroti publik terlebih setelah beberapa peristiwa yang terjadi saat demonstrasi beberapa waktu lalu.

    Menurut Mahfud MD, kepercayaan publik merupakan hal yang fundamental karena akan berpengaruh pada efektivitas proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.

    Adapun terkait Tim Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Istana menilai bahwa hal tersebut memiliki semangat yang sama dengan langkah yang dilakukan pemerintah.

    “Semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi dengan membentuk tim reformasi,” kata dia. (fajar)