Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Satu Tahun Prabowo: 33 Kunjungan Luar Negeri, 79 Lawatan Daerah

    Satu Tahun Prabowo: 33 Kunjungan Luar Negeri, 79 Lawatan Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencatatkan intensitas mobilitas kerja yang tinggi sepanjang satu tahun masa pemerintahannya. 

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari berbagai sumber resmi, periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025 mencatat sedikitnya 79 kunjungan daerah di 38 provinsi dan 33 kunjungan luar negeri ke empat benua, menjadikan tahun pertamanya sebagai salah satu tahun paling aktif dalam diplomasi dan kerja lapangan presiden pasca-reformasi.

    Di tingkat nasional, Prabowo banyak turun langsung ke lapangan dalam program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi industri pupuk, dan pengembangan hilirisasi mineral. 

    Beberapa kunjungan besar di dalam negeri antara lain panen raya nasional di Majalengka (April 2025), peresmian 17 stadion di Jawa Timur, pembentukan 80.081 koperasi desa di Klaten (Juli 2025), hingga peninjauan langsung dapur MBG di berbagai daerah.

    Sementara itu, di kancah internasional, Presiden Prabowo melaksanakan 33 lawatan luar negeri mencakup kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika. 

    Dalam satu tahun, Prabowo menghadiri berbagai forum strategis global seperti KTT G20 di Brasil, APEC 2024 di Peru, Sidang Umum PBB di New York, BRICS Summit di Rio de Janeiro, hingga KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir.

    Prabowo juga memperkuat diplomasi ekonomi dengan berbagai negara mitra strategis termasuk penandatanganan kerja sama investasi di Qatar dan Uni Emirat Arab, serta pembentukan hubungan strategis (Strategic Partnership) dengan Thailand dan Rusia.

    Dibandingkan Presiden ke-7 Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya (2014–2015) yang mencatat 16 kunjungan luar negeri, frekuensi diplomasi luar negeri Prabowo meningkat lebih dari dua kali lipat. 

    Hal ini menandai perubahan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih proaktif dan ekspansif, dengan penekanan pada investasi strategis, ketahanan pangan, energi, dan pertahanan.

    Selain intensitas kunjungan, Prabowo juga menunjukkan gaya kepemimpinan yang menekankan disiplin lapangan dan evaluasi langsung, dengan sejumlah agenda di luar protokol formal seperti menjenguk korban demo, menghadiri upacara keagamaan lintas agama, dan memimpin apel militer secara langsung.

    Mobilitas tinggi dan diplomasi aktif ini memperlihatkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi domestik dengan posisi strategis Indonesia di panggung global. Tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran pun diperkirakan akan tetap sarat dengan aktivitas diplomasi ekonomi dan penguatan politik luar negeri yang berorientasi pada kemandirian nasional.

    Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Subianto

    Periode: (20 Okt 2024 — 20 Okt 2025)

  • PDIP Diharapkan Warga Tetap di Luar Kabinet, PKS Gabung ke Pemerintah

    PDIP Diharapkan Warga Tetap di Luar Kabinet, PKS Gabung ke Pemerintah

    GELORA.CO -PDIP diharapkan masyarakat untuk tetap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan PKS diharapkan untuk masuk ke pemerintahan.

    Hal itu disampaikan melalui survei yang diselenggarakan Poltracking Indonesia bertajuk “Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran”.

    Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid mengatakan, paling banyak responden menyatakan lebih baik PDIP tetap berada di luar pemerintahan.

    “Lebih banyak yang menginginkan PDI Perjuangan di luar pemerintahan, yaitu 39,8 persen yang menginginkan, yang menilai PDIP bergabung ke pemerintah 29,7 persen,” kata Hanta Yuda saat memaparkan hasil survei yang disiarkan langsung di akun YouTube Poltracking TV, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Ia menyebut bahwa dari hasil survei itu menunjukkan keberadaan PDIP di luar pemerintahan diperlukan untuk membuat demokrasi menjadi sehat.

    “Karena hampir semua partai dianggap sudah berada di dalam pemerintahan. Padahal kita membutuhkan juga untuk penyeimbang di luar pemerintahnya. Ini mungkin yang dalam persepsi publik, PDI Perjuangan adalah partai yang paling bisa diandalkan untuk menyeimbangi jalannya pemerintahan,” terangnya.

    Sementara untuk PKS, lajut dia, mayoritas meminta agar PKS bergabung ke pemerintah.

    “Kalau PKS dianggap sebaiknya bergabung ke pemerintah lebih besar, yaitu 41,5 persen responden, yang menyarankan PKS di luar pemerintahan 21,2 persen,” pungkas Hanta Yuda.

    Survei yang diselenggarakan pada 3-10 Oktober 2025 ini menggunakan metode multistage random sampling yang melibatkan 1.220 responden dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

  • Demokrasi Mundur dan Lingkungan Kian Terancam

    Demokrasi Mundur dan Lingkungan Kian Terancam

    JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah kemunduran demokrasi dan perusakan lingkungan yang makin sistematis.

    Mereka menyebut kondisi negara saat ini mencerminkan realitas “Indonesia gelap” yang tidak hanya tampak di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan di berbagai daerah.

    Dalam catatannya, WALHI menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai memperkuat militerisme, abai terhadap hak asasi manusia, serta melanjutkan model ekonomi ekstraktif yang mengorbankan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan.

    “Indonesia Gelap bukan sekadar tagar, melainkan cerminan kondisi nyata di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran,” ungkap Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Even Sembiring dalam keterangannya, Minggu, 19 Oktober.

    Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo, WALHI menilai kabinet yang gemuk dan tidak efektif menjadi simbol lemahnya tata kelola pemerintahan serta kian jauhnya praktik kekuasaan dari semangat konstitusi.

    Pengesahan revisi Undang-Undang TNI menjadi salah satu sorotan utama WALHI. Perubahan aturan ini dinilai memperluas peran militer di ruang sipil dan menandai kembalinya dominasi aparat bersenjata dalam urusan publik.

    “Meski Prabowo kerap mengagungkan konstitusi dan kedaulatan rakyat dalam pidatonya, praktik pemerintahannya justru menyingkirkan keduanya,” ungkap dia.

    Lebih lanjut Even menilai ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen justru memperparah ketimpangan dan mempercepat kerusakan lingkungan.

    “Target 8 persen pertumbuhan ekonomi membuat negara semakin menggenjot investasi, khususnya dari ekstraksi sumber daya alam,” ujar Even.

    “Pilihan cara ekonomi yang kapitalistik semakin menaruh rakyat dan lingkungan di bawah ancaman krisis. Hal ini kian diperparah dengan pendekatan represif dan militeristik,” lanjutnya.

    WALHI menilai pemerintahan Prabowo-Gibran melanjutkan pola pembangunan yang hanya berpihak pada kepentingan modal besar. Di berbagai wilayah, eksploitasi sumber daya alam meningkat tanpa diimbangi dengan perlindungan hak rakyat dan pemulihan ekosistem.

    “Selama arah kebijakan masih didikte oleh kepentingan modal dan logika pertumbuhan ekonomi, komitmen keadilan dan keselamatan hanya akan menjadi retorika diplomatik,” imbuh dia. 

  • Riset IndoStrategi, Kinerja Menteri non Partai Lebih Efektif

    Riset IndoStrategi, Kinerja Menteri non Partai Lebih Efektif

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil riset IndoStrategi menunjukkan selama setahun Kabinet Merah Putih memimpin muncul hasil bahwa menteri yang non politis bekerja lebih efektik dibandingkan dengan menteri yang tergabung dalam partai.

    Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman menuliskan dalam riset bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. Dia juga menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola dan mempekuat kebijakan nasional.

    “Kementerian non politis bekerja lebih efektif. Prabowo–Gibran perlu menjadikan tahun kedua sebagai momentum perbaikan tata kelola dan penguatan arah kebijakan nasional,” dikutip dari siaran resmi, Senin (20/10/2025).

    Di sisi lain, dia menuturkan bahwa Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal, tetapi kurang progresif dalam reformasi struktural. IndoStrategi menilai bahwa pemerintahan.

    IndoStrategi mengajukan delapan rekomendasi strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan di berbagai sektor. Pertama, perkuat koordinasi lintas kementerian dan atasi tumpang tindih kebijakan.

    Kedua, perbaikan tata kelola hukum dan HAM, terutama dalam penyelesaian kasus pelanggaran masa lalu dan penegakan hukum antikorupsi.Ketiga, pastikan reformasi birokrasi berjalan konsisten, bukan hanya kosmetik. 

    Keempat, dorong penciptaan lapangan kerja nyata dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan. Kelima, tingkatkan transparansi anggaran dan komunikasi publik, terutama di kementerian teknis.

    Keenam, tegaskan netralitas Polri dan TNI, serta perkuat supremasi sipil. Ketujuh, fokus pada pemerataan pembangunan daerah dan desa agar pertumbuhan lebih inklusif. Kedelapan, konsisten menjalankan program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis dengan pendekatan berbasis data dan akuntabilitas.

    Ali juga menuturkan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan.

    “Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian,” ungkapnya.

    Apalagi pemerintahan tersebut memilikiambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    “Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarAli Noer Zaman.

    Sementara itu, Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

    “Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” demikian disampaikan Visna Vulovik.

  • PKB Apresiasi Kinerja Setahun Prabowo, Ungkit Capaian Bidang Pangan

    PKB Apresiasi Kinerja Setahun Prabowo, Ungkit Capaian Bidang Pangan

    Jakarta –

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sejumlah catatan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah genap satu tahun. PKB menyoroti soal kinerja pemerintah yang mengutamakan soal pangan.

    “Pertama, tentu kita apresiasi kinerja Presiden hampir 1 tahun ini, terlihat dari capaian-capain seperti cadangan beras pemerintah mencapai target bahkan dikatakan tertinggi sepanjang masa, program pertanian menjadi prioritas pemerintah dan di 2026 dianggarkan lebih dari Rp 40 T, ini adalah langkah awal yang baik. Keren, presiden jadikan pangan sebagai andalan dan prioritas utama,” kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

    Lalu catatan kedua, Daniel juga meminta agar anggaran pertanian minimal mempunyai anggaran khusus pertanian setidaknya 5 persen dari APBN. Yakni karena kebutuhannya pangan di Indonesia mencapai 280 juta jiwa lebih.

    “Bayangkan kalau sumber pangan kita terhambat akan terjadi gejolak yang sangat besar dan berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik. Pangan adalah senjata sekaligus benteng pertahanan suatu negara,” katanya.

    Ketiga, dia juga menyoroti soal harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Salah satunya beras, yang kerap diklaim produksi terus meningkat dan cadangan pangan tertinggi, tetapi faktanya harga beras terus naik.

    “Dan perlu antisipasi juga jangan sampai minyak goreng langka dan meroket harganya seperti waktu lalu karena salah kebijakan. Pemerintah telah melakukan operasi pasar, itu langkah baik tetapi sampai kapan kita intervensi pasar, yang perlu dicarikan akar masalah adalah faktor apa yang menyebabkan kenaikan harga di tengah daya beli masyarakat yang rendah, karena faktor PKH, lapangan kerja yang belum tersedia,” tambahnya.

    Keempat, yakni pemerintah harus memperbaiki dan soal memajukan pertanian demi sistem tata kelola pangan dari hulu hingga hilir. Daniel menyebut hulunya harus dibenahi sistem pertanian kita mulai dari tanah, SDM pertanian, infrastruktur pertanian.

    Terakhir, PKB juga meminta pemerintah harus menjalankan UU perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Terutama daerah yang memiliki lahan subur harus dijaga agar tidak dilakukan alih fungsi untuk kepentingan di luar pertanian.

    “PKB sangat mendukung langkah pemerintah untuk mengutamakan pembangunan pertanian, karena basis kekuatan kita adalah pertanian juga perikanan dan kelautan sebagai basis pangan tinggi protein,” katanya.

    (azh/gbr)

  • Setahun Prabowo – Gibran, Ini Sejumlah OTT dan Kasus yang Ditangani oleh KPK

    Setahun Prabowo – Gibran, Ini Sejumlah OTT dan Kasus yang Ditangani oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran menandai lahirnya berbagai kebijakan dan tatanan baru di berbagai sektor. Tentunya hal ini tidak luput dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Lembaga antirasuah ini merupakan salah satu tombak dalam pencegahan, pendidikan, dan penindakan korupsi di tengah dinamika yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

    Dibentuk pada tahun 2002, KPK telah menangani berbagai modus korupsi, mulai dari mark-up, suap, penggelapan dana jabatan, hingga pemerasan yang dilakukan oleh pihak kelas kakap maupun kelas teri dari sektor swasta dan pemerintah.

    Melansir laman kpk.go.id, sepanjang tahun 2024 KPK telah menangani 68 perkara pengadaan barang/jasa, 63 perkara gratifikasi/suap, 16 kasus pemerasan, 6 kasus TPPU, dan 1 kasus merintangi proses KPK. 

    Sepanjang tahun 2025, KPK telah menangani 21 perkara pengadaan barang/jasa, 16 kasus gratifikasi/suap, dan 6 kasus pemerasan/pungutan. Prabowo-Gibran akan genap memimpin Indonesia pada 20 Oktober 2025. Sejumlah OTT dilakukan oleh KPK dalam periode ini.

    Berikut sejumlah perkara yang ditangani KPK, dihimpun dari catatan Bisnis:

    1. Perkara dugaan pungli Pilkada 2024

    KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tujuh orang di lingkungan Pemprov Bengkulu pada Sabtu, 23 November 2024. KPK menduga adanya tindak pidana korupsi berupa pemungutan dana untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

    Pada Minggu, 24 November 2024, KPK menangkap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dan menetapkannya sebagai tersangka.

    2. Perkara pemotongan anggaran Ganti Uang (GU)

    KPK melakukan OTT terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau, pada Senin (2/12/2024) dan menetapkan tiga orang tersangka. Salah satunya adalah Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

    KPK menyita bukti uang senilai Rp6,8 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan anggaran GU di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pekanbaru sejak Juli 2024.

    3. Penetapan tersangka Hasto

    KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI yang melibatkan Harun Masiku.

    Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Syahrir No. 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto untuk menelepon Harun Masiku agar merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Dia juga diduga mengumpulkan sejumlah orang terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar mereka tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat dipanggil KPK.

    4. Perkara suap proyek Dinas PUPR Ogan Komering Ulu

    KPK menggelar operasi senyap di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada 15 Maret 2025, terkait suap proyek di lingkungan Dinas PUPR. 

    KPK mengamankan Rp2,6 miliar serta sejumlah barang bukti lainnya. Pada 16 Maret, KPK menetapkan tersangka:

    Nopriansyah, Kepala Dinas PUPR OKU
    Ferlan Juliansyah, Anggota DPRD OKU
    M. Fahrudin, Ketua Komisi III DPRD OKU
    Umi Hartati, Ketua Komisi II DPRD OKU
    M. Fauzi alias Pablo, pihak swasta
    Ahmad Sugeng Santoso, pihak swasta

    KPK mengendus pengondisian nilai proyek, di mana fee proyek yang semula dalam APBD 2025 sebesar Rp48 miliar disepakati naik menjadi Rp96 miliar.

  • 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir? Nasional 20 Oktober 2025

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir? Nasional 20 Oktober 2025

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kini telah genap berusia satu tahun sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024.
    Meski kini menjabat Wakil Presiden, Gibran masih tetap mempertahankan gaya blusukan seperti pada saat dirinya menjadi Wali Kota Solo.
    Jabatan tertinggi kedua di Indonesia tidak menyurutkan langkah Gibran untuk berjalan kaki menyusuri gang-gang dan pelosok daerah.
    Blusukan masih sering dilakukan Gibran untuk mengecek program Presiden RI Prabowo Subianto agar terlaksana dengan baik di lapangan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Sekolah Rakyat.
    Kunjungan terkait program pemerintah dilakukan Gibran di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, dalam beberapa blusukan, Gibran kerap didampingi beberapa pejabat, seperti Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.
    Dari catatan Kompas.com, mereka pernah melakukan kunjungan kerja (kunker) bersama sebanyak dua kali, yakni ke Sleman, Yogyakarta dan Batam, Kepulauan Riau.
    Selain blusukan, Gibran pernah meluncurkan terobosan berupa program Lapor Mas Wapres. Program ini merupakan sarana pengaduan publik yang bisa diakses secara langsung dari Istana Wapres maupun lewat aplikasi WhatsApp.
    Layanan ini dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sejak pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB di Istana Wapres. Sementara, aduan online bisa disampaikan warga melalui WhatsApp 08111 704 2207.
    Tidak hanya itu, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini pada 15 September 2025.
    Dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden, Gibran bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape di Melanesian Haus, Kantor PM, Port Moresby.
    Pertemuan tersebut sekaligus memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Papua Nugini serta memperkuat kerja sama strategis di kawasan Pasifik.
    Lewat pertemuan ini, sejumlah kesepakatan pun dicapai di antaranya peningkatan kerja sama pertahanan, pengembangan ekonomi perbatasan melalui implementasi SOP MoU on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches.
    Kemudian, kesepakatan kelanjutan program hibah pembangunan oleh Indonesia, serta penguatan kerja sama regional yang inklusif dalam kerangka Melanesian Spearhead Group dan Pacific Islands Forum.
    Namun, di balik sederet aktivitas tersebut, sejumlah kalangan masih mempertanyakan efektivitas peran Gibran sebagai wapres.
    Pengamat politik, Adi Prayitno menilai peran Gibran sebagai wapres belum signifikan karena cenderung seremonial dan belum menyentuh dalam aspek kebijakan strategis.
    “Peran wapres belum kelihatan signifikan. Hanya terlihat di sejumlah acara seremonial dan beberapa kunjungan. Publik belum melihat peran wapres dalam pengambilan kebijakan strategis,” ujar Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (17/10/2025).
    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini bahkan merasa publik masih bingung dengan peran dan pekerjaan wapres saat ini. Adi lantas membandingkan dengan wapres sebelumnya, yakni Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dan Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin.
    “Berbeda dengan JK yang misalnya fokus urusan ekonomi. Kiai Ma’ruf Amin yang berkecimpung di ekonomi syariah. Pernah suatu waktu wapres Gibran bicara anak muda dan hilirisasi. Tapi konkretnya seperti apa belum terlihat,” papar Adi.
    Di sisi lain, Adi menilai program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi Gibran sangat bagus. Hanya saja, implementasinya masih tidak terlihat dalam satu tahun ini.
    “Implementasinya tak terlihat. Padahal ini janji politik dan ide yang sangat bagus, problemnya pada level kenyataan di lapangan,” tutur Adi.
    Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro juga menilai peran Gibran sebatas simbolis saja. Gibran juga dinilai hanya menjadi pelengkap kerja Presiden Prabowo.
    “Saya lihat memang peran Wapres di masa Mas Gibran masih sebatas prosedur ataupun simbolis ya. Belum tampak fungsi-fungsi substantifnya, fungsi-fungsi real dan konkretnya karena memang kita tahu posisi Wapres ini sebagai pelengkap dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Presiden,” ucap Agung.
    Namun, menurutnya, banyak publik berekspektasi Gibran akan mengikuti jejak sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Oleh karenanya, sebagai Wapres, seharusnya Gibran lebih maksimal dalam bekerja dan lebih banyak hadir ke masyarakat.
    “Dan melepas bayang-bayang sang ayah untuk bisa berdiri sendiri atas nama pribadi itu tidak mudah. Jadi koreksinya ya kalau saya ke depan Mas Gibran lebih mengoptimalkan kinerjanya, lebih tampil, serba hadir,” kata Agung.
    Blusukan yang dilakukan Gibran selama setahun terakhir dinilai masih identik dengan Jokowi, sehingga tidak ada gebrakan baru dari pria berusia 38 tahun ini.
    Padahal sebagai wapres di usia yang masih muda, Gibran diharapkan memiliki kebaruan dan inovasi.
    Agung menilai Gibran perlu membuat gebrakan yang menjawab tantangan generasi muda, seperti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Ya karena memang kita tahu blusukan itu sudah
    trademark-
    nya Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan dia melakukan hal yang sama, istilahnya tidak ada yang baru, yang beda sebagaimana napas beliau mewakili generasi Z dan milenial yang identik dengan kebaruan, inovasi gitu,” ucap Agung.
    “Jadi selain blusukan, apa lagi yang bisa dilakukan oleh seorang Wapres? Itu kan yang ditunggu dan dinantikan oleh publik hari ini, dan saya kira itu yang harus dijawab oleh Mas Gibran,” lanjut dia.
    Gibran dinilai perlu membuat gebrakan yang menyentuh hal konkret di masyarakat, khususnya anak muda.
    Terlebih, kegiatan blusukan yang rutin dilakukan juga tidak selalu dapat menjangkau anak muda atau masyarakat dari kelas menengah ke atas.
    “Blusukan itu kan mungkin menyapa masyarakat kelas menengah ke bawah ya, tapi masyarakat kelas menengah atas yang itu menjadi pusat populasi gen Z milenial, ini harus ditreatment juga oleh Mas Gibran, nggak bisa dengan blusukan,” terangnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 10 Kementerian dengan Kinerja Paling Baik

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 10 Kementerian dengan Kinerja Paling Baik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menempati peringkat paling atas pada survei kinerja kementerian selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Berdasarkan laporan yang dirilis IndoStrategi, terdapat 10 kementerian dengan nilai skor teratas dengan metode penilaian 0-5 yaitu adalah Kemendikdasmen (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), Kementerian Pertanian (3,21), Kementerian Keuangan (3,15),
    Kementerian Dalam Negeri (3,14).

    Selanjutnya, Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).

    Di sisi lain, terdapat 5 kementerian dengan skor penilaian sedang tetapi di bawah angka 3.0, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya.

    Kementerian tersebut yaitu adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2,81), Kementerian Hak Asasi
    Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (2,77), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,74).

    Dalam laporan itu disebutkan Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal. Jika diamati, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik.

    Dengan usia kabinet yang masih berumur satu tahun, ada indikasi bahwa kabinet masih dalam fase konsolidasi. Oleh karena itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antarkementerian dan kelembagaan, dan meningkatkan transparansi dan terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat, dan kreatif dalam mencari berbagai inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

    Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman menilai pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian. Apalagi pemerintahan tersebut memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya dalam laporan tersebut.

    Sementara itu, Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

    “Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” jelasnya.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Survei Kinerja Pemerintah Dapat Nilai Sedang

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Survei Kinerja Pemerintah Dapat Nilai Sedang

    Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kepuasan masyarakat mencapai level sedang selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Berdasarkan survei yang digelar IndoStrategi, kinerja pemerintahan secara nasional berada pada kategori sedang (3,07) dari metode penilaian 0-5 poin. Pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yang positif seperti bidang pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian sedang menuju baik (3,50). 

    Tampaknya publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga penegakkan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing-masing mendapatkan skor 3.00, 2.93, dan 265 atau kategori penilaian kinerja sedang.

    Publik mengapresiasi keberanian pemerintah melakukan pergantian anggota kabinet dan tindakan tegas pimpinan partai politik yang menonaktifkan beberapa DPR yang dianggap tidak aspiratif dan empatik pada aspirasi rakyat. Di sisi lain, publik masih menunggu realisasi lain dari tuntutan “17+8”.

    Hal yang sama juga berlaku untuk bidang Stabilitas Politik dan Keamanan (3.16), Demokrasi dan Kebebasan (3.14), Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (3.12), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (3.09), dan Stabilitas Harga Barang (3.00).

    Program unggulan seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42), Sekolah Rakyat (3,13), dan Sekolah Unggul Garuda (3,00), Koperasi Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69) mendapat respons cukup baik.

    Publik menilai bahwa program-program tersebut pada dasarnya baik, karena masih berada pada tahap awal, publik menantikan tindak lanjut pelaksanaan program tersebut, sehingga memiliki kelembagaan yang kuat, dan dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya.

    Program Makan Bergizi Gratis (2,68) sebenarnya mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai sangat membantu terutama untuk mereka yang kurang miskin dan kurang mampu. Program yang tidak asing di negara maju tersebut memiliki gagasan baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

    “Yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola dengan melibatkan partisipasi aktif sekolah dalam penyediaan makanan dan kontribusi masyarakat untuk meringankan beban keuangan, sehingga tidak ditanggung sepenuhnya oleh APBN,” sebut laporan survei tersebut.

    Sekadar informasi, data penelitian diperoleh dari 424 narasumber yang dipilih secara purposif di 34 provinsi. Pemilihan
    dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) dan memiliki pekerjaan tetap seperti aktivis, guru, dosen, karyawan pemerintah maupun swasta, serta pengusaha.

    Termasuk juga mereka yang sedang menempuh studi strata dua (S2) dan strata tiga (S3). Selain wawancara narasumber, riset ini juga menggunakan sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta analisis para pengamat dan akademisi. Waktu pelaksanaan riset adalah dari awal September hingga 13 Oktober 2025.

  • Mirip Gibran! Jokowi Disebut Diam Seribu Bahasa Saat Ditanya Soal Utang Whoosh

    Mirip Gibran! Jokowi Disebut Diam Seribu Bahasa Saat Ditanya Soal Utang Whoosh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, kembali blak-blakan mengenai mantan Presiden Jokowi dan proyek kereta cepat Whoosh yang kini tengah menjadi sorotan publik.

    Dikatakan Ahmad, sikap Jokowi yang memilih diam saat disodori pertanyaan terkait pembiayaan proyek tersebut menunjukkan karakter yang serupa dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

    “(Jokowi) Mirip Wapres Gibran, yang tak mengeluarkan jawaban saat ditanya tentang ujian calon ASN,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Minggu (19/10/2025).

    Ia menilai, apa yang selama ini disebut-sebut sebagai kebanggaan UGM justru kini menjadi beban bagi Indonesia.

    “Kebanggaan UGM ini, kini menjadi beban Indonesia. Proyek kereta cepat, saat ini bikin ribut karena tak mampu dibayar. Restrukturisasi bukan berarti penghapusan utang (moratorium),” tegas Ahmad.

    Ahmad menjelaskan, restrukturisasi yang dilakukan pemerintah bukan solusi, karena hanya menunda pembayaran tanpa menghapus kewajiban utang.

    “Itu artinya, beban ini tidak bisa dihilangkan, hanya dikotak-katik jadwal pembayarannya. Lalu, meminjam ungkapan Yusuf Mansur, darimana duitnya?,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Ahmad juga menyinggung isu ijazah Jokowi yang menurutnya perlu dituntaskan.

    “Karena itu, kasus ijazah Jokowi harus dituntaskan. Saat terbukti palsu, berarti Jokowi telah menipu seluruh rakyat Indonesia,” tukasnya.

    Dalam pandangan Ahmad, tanggung jawab atas proyek kereta cepat seharusnya ditanggung oleh pihak yang menginisiasi dan menikmati keuntungan dari proyek tersebut.