Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Setahun Prabowo-Gibran, Kemiskinan dan Pengangguran Sentuh Titik Terendah – Page 3

    Setahun Prabowo-Gibran, Kemiskinan dan Pengangguran Sentuh Titik Terendah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan sejumlah capaian penting dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu indikator utama yang menunjukkan perbaikan nyata adalah menurunnya angka kemiskinan nasional.

    Menurut Airlangga, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 8,47 persen, angka terendah yang pernah dicapai dalam beberapa periode pemerintahan terakhir.

    “Dari segi kesejahteraan sosial kita melihat angka kemiskinan turun ke 8,47 persen dan ini juga terendah dibandingkan periode sebelumnya,” kata Airlangga dalam sambutannya di acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Secara absolut, jumlah penduduk miskin kini tercatat sebanyak 23,85 juta jiwa, menurun signifikan dibandingkan Maret tahun lalu yang mencapai 25,22 juta jiwa. Capaian tersebut, kata Airlangga, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat kecil.

    “Jumlah penduduk miskin besar 23,85 juta turun dibandingkan Maret tahun lalu yang besar 25,22 juta,” ujarnya.

     

  • Setahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik Capai 83,5% dan Sektor Energi Jadi Andalan – Page 3

    Setahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik Capai 83,5% dan Sektor Energi Jadi Andalan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Setahun memimpin pemerintahan, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai angka impresif, yakni 83,5 persen. Angka ini terungkap dalam survei nasional bertajuk “Satu Tahun Kinerja Presiden dan Menteri Kabinet Merah Putih” yang dirilis oleh lembaga survei Index Politica.

    Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang mengangkat citra positif pemerintahan Prabowo-Gibran adalah kinerja sektor energi di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Kementerian ESDM ini kementerian yang sangat vital. Banyak programnya tidak diekspos, padahal kontribusinya besar terhadap devisa dan APBN,” ujar Fadhly di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Menurut Fadhly, dua program unggulan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia berperan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, yakni program biodiesel B40–B45 dan revitalisasi sumur minyak tua.

    “Program B40 bisa menghemat sampai Rp147 triliun, dan kalau naik ke B45 bisa hemat Rp197 triliun. Kalau diteruskan ke B50, dampaknya luar biasa bagi APBN,” jelasnya.

    Fadhly menambahkan, kebijakan biodiesel tak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga mendukung transisi energi bersih yang kini menjadi agenda global.

    “Biodiesel ini bahan bakar nabati, ramah lingkungan, dan mengurangi impor minyak. Program ini harus terus didukung,” tegasnya.

    Selain itu, program revitalisasi sumur tua juga menjadi salah satu kebijakan populer di masyarakat. Banyak sumur yang sebelumnya tidak produktif kini kembali memberikan hasil positif bagi produksi minyak nasional.

     “Selama ini banyak sumur tua dianggap tidak ekonomis. Menteri ESDM melakukan revitalisasi, dan itu berhasil. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat di daerah,” tambahnya.

  • Gibran Ditanya soal Optimalisasi CPNS Jawabnya ‘Nanti yah’, Yusuf Muhammad: Ini Terlihat Kosong

    Gibran Ditanya soal Optimalisasi CPNS Jawabnya ‘Nanti yah’, Yusuf Muhammad: Ini Terlihat Kosong

    GELORA.CO –  YouTuber Yusuf Muhammad memberikan respons keras soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ini berkaitan soal respon Wapres Gibran saat mendapatkan pertanyaan soal CPNS optimalisasi.

    Sebelumnya, video terkait Wapres Gibran yang dapat pertanyaan soal pesan-pesan CPNS yang dapat optimalisasi.

    “Bapak ijin boleh pesan-pesan untuk CPNS optimalisasi bapak?,” tanya seorang perempuan dalam rekaman di video tersebut.

    “Mau optimalisasi, mau RRI, nanti yah,” balas Gibran.

    Respons inilah yang kemudian disorot tajam Yusuf Muhammad lewat unggahan di akun Threads pribadinya.

    Ia menyebut Gibran seolah-olah sama sekali tidak tahu soal CPNS Optimalisasi ini.

    “Entah apa yang ada dalam pikiran Wapres kita. Gibran ini terlihat kosong,” katanya dikutip Rabu (15/10/2025).

    “Jujur saya curiga apa benar-benar dia tidak paham dengan apa itu CPNS Optimalisasi,” sebutnya.

    Lebih lanjut, ia menyebut setidaknya jika tidak ada yang mampu diungkap ia berharap Gibran bisa memberikan pesan singkat.

    Menurutnya pesan yang disampaikan tidak harus panjang. Setidaknya ada pesan yang disampaikan apa susahnya.

    “Padahal kalau dia tidak paham setidaknya bisa memberikan semangat dan sehat selalu yah,” jelasnya.

    “Harus bisa Gibran menyampaikan pesan singkat seperti itu, apa susahnya,” terangnya.

  • Wakil Ketua DPR: Baru Kali Ini APBN Langsung Dirasakan Rakyat Nasional 15 Oktober 2025

    Wakil Ketua DPR: Baru Kali Ini APBN Langsung Dirasakan Rakyat Nasional 15 Oktober 2025

    Wakil Ketua DPR: Baru Kali Ini APBN Langsung Dirasakan Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua (Waka) DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, baru kali ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa langsung dirasakan oleh rakyat, padahal Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka baru menjabat satu tahun.
    Adapun pemerintahan Prabowo-Gibran akan memasuki usia 1 tahun pada 20 Oktober 2025 mendatang.
    “Semua yang dilakukan Pak Presiden sesuai dengan visi-misinya ini sudah berjalan. Walaupun misalkan ada target dalam 1 tahun ini ingin mencapai (nilai) 10, baru 9 gitu, kan ini proses ya semua. Dan kita melihat apa yang selama ini, saya sendiri sebagai DPR, pernah di Badan Anggaran, program
    budgeting
    yang betul-betul APBN ini bisa langsung dirasakan oleh rakyat, baru kali ini,” ujar Cucun saat ditemui di kantor DPP PKB, Rabu (15/10/2025) malam.
    Cucun mencontohkan, APBN betul-betul dirasakan rakyat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Dia mengatakan, uang untuk MBG bisa tersalurkan tanpa perlu melalui proses panjang.
    “Misalkan, silakan terjadi perdebatan di tengah publik mengenai MBG. Tetapi ini uang yang betul-betul langsung dirasakan oleh publik, yang tidak melalui jalur terlalu panjang menetes skemanya, harus proses lelang di mana, kemudian sampai di bawah itu sistem keuangan juga, proses pencairannya bisa lama. Satu itu contohnya, ini program
    budgeting
    yang cukup luar biasa,” tuturnya.
    Dia juga mengulas perihal pemberdayaan ekonomi di desa. Koperasi Desa Merah Putih berpotensi meningkatkan permintaan pasar di level domestik sehingga ekonomi masyarakat berputar.
    “Kalau Kopdes Merah Putih ini berjalan bagus,
    domestik demand
    akan berjalan, semua perputaran ekonomi akan terjadi di bawah,” sambung Cucun.

    Lalu, kata Cucun, Prabowo juga benar-benar menerapkan Pasal 33 UUD 1945.
    Dia menekankan, transformasi yang Prabowo lakukan saat ini sudah luar biasa, meski tetap ada pro dan kontra di publik.
    “Saya dari sisi legislatif melihat bagaimana menertibkan semua amanat Pasal 33, seluruh kekayaan negara ini dikuasai oleh negara dan supaya bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga sambut Wapres Gibran saat tinjau Pasar Gamalama di Ternate

    Warga sambut Wapres Gibran saat tinjau Pasar Gamalama di Ternate

    Wapres Gibran tampak berdialog dengan beberapa pedagang yang mengeluhkan naik-turunnya harga beras dan cabai. Ia menegaskan pentingnya menjaga kestabilan harga dan memperkuat distribusi pangan daerah

    Ternate (ANTARA) – Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Maluku Utara disambut hangat oleh masyarakat Kota Ternate, khususnya saat meninjau Pasar Gamalama, Rabu.

    Didampingi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, Wapres Gibran meninjau sejumlah lapak dari pedagang sembako, sayur-mayur, hingga ikan segar. Ketiganya berinteraksi langsung dengan para pedagang dan masyarakat, menanyakan kondisi harga bahan pokok serta aktivitas jual beli di pasar tradisional tersebut.

    Dalam suasana yang penuh keakraban, Wapres Gibran tampak berdialog dengan beberapa pedagang yang mengeluhkan naik-turunnya harga beras dan cabai. Ia menegaskan pentingnya menjaga kestabilan harga dan memperkuat distribusi pangan daerah.

    Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas perhatian Wakil Presiden terhadap kondisi ekonomi masyarakat Maluku Utara. Pemprov Maluku Utara melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya menstabilkan harga dan memperkuat peran pasar tradisional.

    Munjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Maluku Utara disambut hangat oleh

    masyarakat Kota Ternate, khususnya saat meninjau Pasar Gamalama, Rabu. di Pasar Gamalama Ternate, Rabu (15/10/2025).

    ANTARA/Abdul Fatah (Abdul Fatah)

    “Kunjungan ini menjadi semangat baru bagi kami di daerah untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga daya beli masyarakat,” tutur Gubernur Sherly.

    Kedatangan Wapres dan rombongan di Pasar Gamalama menarik perhatian warga yang telah bersiap sejak siang. Banyak warga yang berebut untuk bersalaman, berswafoto, dan menyapa langsung kedua pemimpin tersebut. Antusiasme masyarakat mencerminkan harapan besar terhadap perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil.

    Sebagai penanda kebersamaan antara pemerintah pusat dan daerah, kunjungan ini meninggalkan kesan bahwa kepemimpinan yang turun langsung ke rakyat jadi wujud nyata kehadiran negara di tengah denyut kehidupan masyarakat.

    Sterilisasi

    Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara melalui Direktorat Pamobvit memimpin pelaksanaan kegiatan medical detector dan patroli kendaraan bermotor di Sekolah Rakyat Sasana Bahagia, Ternate (15/10), guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polda Maluku Utara dalam melakukan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan. Medical detector digunakan untuk mendeteksi dan mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke dalam area sekolah. Selain itu, patroli ranmor intensif dilakukan untuk mengantisipasi dan menertibkan lalu lintas di sekitar lingkungan sekolah,” kata Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Bambang Suharyono.

    Dia menegaskan bahwa langkah proaktif ini merupakan instruksi dari Kapolda untuk terus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, khususnya di lokasi-lokasi rentan seperti sekolah. “Polda Malut berkomitmen untuk memberikan pengamanan maksimal, memastikan bahwa jalur yang dilalui Wakil Presiden aman dan steril dari potensi ancaman keamanan,” ujar Kabid.

    Subsatgas Sterilisasi Polda Malut memastikan bahwa setiap lokasi yang dikunjungi Wakil Presiden telah dijamin keamanannya serta langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kondisi aman dan tertib dalam setiap kegiatan kenegaraan .

    Sebelumnya, Polda Malut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kemungkinan adanya gangguan aktivitas, baik dari sisi kelancaran lalu lintas maupun suara helikopter pengamanan udara, selama berlangsungnya kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Maluku Utara pada 14-15 Oktober 2025.

    Ia juga menambahkan bahwa seluruh personel yang terlibat telah diinstruksikan untuk tetap mengutamakan kenyamanan masyarakat dan meminimalkan potensi hambatan di lapangan.

    “Kami berterima kasih atas pengertian dan dukungan masyarakat Maluku Utara. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga situasi tetap tertib dan kondusif sangat membantu suksesnya pelaksanaan kunjungan kenegaraan ini,” tambahnya.

    Oleh karena itu, Polda Malut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran kegiatan kenegaraan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri ajak buruh dukung program pemerintah

    Kapolri ajak buruh dukung program pemerintah

    Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus kepada buruh melalui program bantuan subsidi upah (BSU), kenaikan upah minimum nasional, perluasan PPH 21, hingga program 3 juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengajak para buruh untuk mendukung program-program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya mendorong dan mengajak teman-teman buruh untuk berperan aktif dalam program-program kebijakan pemerintah yang mendukung buruh,” katanya dalam Apel Besar Kebangsaan di Lapangan Jababeka Botanical, Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

    Kapolri menerangkan, pemerintah memiliki berbagai program pro-rakyat di tengah kondisi global yang bisa berdampak pada nasib buruh, salah satunya yang terkait dengan lapangan pekerjaan.

    “Bagaimana upaya untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM), mendorong sains, teknologi, pendidikan, termasuk juga hilirisasi dan industrialisasi dari berbagai komoditas yang tentunya kita harapkan ini akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” katanya.

    Selain itu, sambung Kapolri, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus kepada buruh melalui program bantuan subsidi upah (BSU), kenaikan upah minimum nasional, perluasan PPH 21, hingga program 3 juta rumah.

    Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah yang diharapkan bisa menggairahkan iklim investasi dan membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru.

    Maka dari itu, Kapolri mengajak buruh untuk ikut serta mendukung program-program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, food estate, swasembada pangan, Koperasi Merah Putih, 10.000 Desa Nelayan, program magang, bantuan langsung tunai (BLT), hingga pengecekan kesehatan gratis.

    “Kami optimis, melalui dukungan sahabat-sahabat buruh, maka program-program tersebut dapat berjalan. Tentunya kami mengharapkan bahwa hal tersebut bisa melahirkan SDM-SDM unggul yang berdaya saing dan bermanfaat besar bagi masyarakat,” ucapnya.

    Diketahui, sebanyak sekitar 50 ribu buruh mengikuti Apel Besar Kebangsaan dalam rangka mendorong revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan agar berpihak kepada para pekerja.

    Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 14.00 WIB. Acara itu menghadirkan orasi-orasi dari para tokoh buruh.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran lakukan kunjungan kerja ke Pulau Morotai

    Wapres Gibran lakukan kunjungan kerja ke Pulau Morotai

    Wapres RI beserta rombongan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di beberapa lokasi, antara lain meninjau RSUD Soekarno Desa Dehegila, Dermaga Desa Daruba, dan Talut Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan

    Ternate (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan tiba di Bandara Pitu, Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Rabu, untuk melakukan kunjungan kerja di kabupaten itu, Rabu.

    Kehadiran Wapres disambut juga oleh Forkopimda Provinsi dan Kabupaten, antara lain Wakil Gubernur Maluku Utara, Pangdam XV/Pattimura, Danrem 152/Babullah, Kepala BIN Daerah Malut, Bupati Pulau Morotai, Danlanud, Danlanal, Kapolres, Dandim, serta unsur Forkopimda lainnya.

    “Kami berkomitmen memberikan pengamanan terbaik agar kegiatan Wapres berjalan aman, tertib, dan lancar,” kata Kapolda Malut, Irjen Pol Waris Agono, Rabu.

    Selanjutnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka dan rombongan tiba di Daloha Resort Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, untuk melaksanakan pertemuan bersama dengan Kelompok Bentor Pulau Morotai, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, serta pelaku UMKM Pulau Morotai.

    Wapres RI beserta rombongan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di beberapa lokasi, antara lain meninjau RSUD Soekarno Desa Dehegila, Dermaga Desa Daruba, dan Talut Desa Joubela Kecamatan Morotai Selatan.

    Kapolda Maluku Utara menyampaikan jajaran Polda Malut bersama TNI dan Pemerintah Daerah telah menyiapkan pengamanan maksimal demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan Wapres di Pulau Morotai.

    Sebelumnya, pihaknya melaksanakan pengecekan sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi tempat kunjungan kerja Wapres di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

    Adapun lokasi yang ditinjau meliputi RSUD Ir. Soekarno Morotai, Dermaga Desa Daruba, dan D’Aloha Resort (Jababeka) yang menjadi titik kegiatan utama dalam agenda kunjungan Wapres RI.

    Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, aspek keamanan, serta kelancaran seluruh rangkaian kegiatan menjelang kedatangan Wakil Presiden.

    Kapolda Maluku Utara menegaskan bahwa seluruh jajaran TNI–Polri dan instansi terkait akan bersinergi maksimal dalam pengamanan.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menengok Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran Nasional 15 Oktober 2025

    Menengok Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran Nasional 15 Oktober 2025

    Menengok Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah pesatnya transformasi digital, ancaman keamanan siber nasional menjadi kian nyata.
    Indonesia masih rentan terhadap serangan siber, terlihat dari terjadinya kasus peretasan dan kebocoran data di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.
    Di awal Oktober ini, sebanyak 341.000 data personel polisi yang tersebar berisi informasi nama lengkap, pangkat, satuan tugas, nomor telepon, dan alamat surel.
    Selain itu, ada 133,4 juta serangan siber terjadi di Tanah Air dalam kurun waktu enam bulan, yakni Januari-Juni 2025.
    Temuan tersebut adalah hasil riset berjudul “Indonesia Waspada: Ancaman Digital di Indonesia Semester 1 Tahun 2025” yang dirilis platform intelijen ancaman siber nasional milik Prosperita Group, AwanPintar.id.
    Dalam riset ini, disebutkan bahwa 68,37 persen jenis serangan adalah “Generic Protocol Command Decode”, yang merupakan serangan awal peretas (
    hacker
    ) untuk menguji ketahanan suatu sistem.
    “Serangan terbanyak masih berasal dari kategori
    Generic Protocol Command Decode
    , yang biasanya menjadi indikasi awal upaya peretas untuk menguji kerentanan sistem,” jelas Founder AwanPintar.id, Yudhi Kukuh dalam acara Virtual Media Briefing yang digelar Awanpintar.id, 26 Agustus 2025 lalu.
    Pemerintah Indonesia telah menyadari soal adanya tantangan terkait keamanan siber tersebut serta memiliki sejumlah kebijakan hingga kerja sama untuk mengatasinya.
    Salah satu langkah konkret yang diambil ialah pemblokiran terhadap konten terkait judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Dari catatan
    Kompas.com
    , sejak Presiden RI Prabowo Subianto menjabat atau 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025 tercatat sudah ada 1,3 juta konten judi
    online
    yang diblokir.
    “Sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, Komdigi telah menangani lebih dari 1,3 juta konten perjudian
    online
    ,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025) lalu.
    Saat itu, Meutya mengatakan, rincian pemblokiran mencakup 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten di media sosial.
    Selain pemblokiran konten ilegal, Kementerian Komdigi juga telah menerbitkan Pedoman Etika AI yang terkait pengembangan dan penerapan AI yang bertanggung jawab di Indonesia.
    Pada 27 Februari 2025, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengungkapkan pihaknya juga tengah menyiapkan regulasi terkait keamanan siber.
    “Soal regulasi keamanan siber, saat ini sedang berlangsung diskusi yang bertujuan untuk membuat regulasi yang melindungi infrastruktur penting masyarakat tanpa menghambat inovasi digital,” ungkapnya, dikutip dari situs resmi Komdigi.
    Menurut Nezar, Komdigi juga menyiapkan program keamanan informasi, seperti standar sistem publik dan audit aplikasi.
    Progam ini akan menjadi inisiatif dalam penerapan standar keamanan untuk sistem elektronik publik, audit keamanan aplikasi, dan memfasilitasi sertifikasi keamanan untuk kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah.
    “Terakhir soal kerja sama internasional. Kementerian Komdigi secara aktif berpartisipasi dalam Kerja Sama Keamanan Siber ASEAN, bermitra dengan negara-negara lain dan pertukaran intelijen ancaman internasional untuk membangun ketahanan siber nasional,” imbuhnya.
    Dalam aspek penegakan hukum, pihak Kepolisian terus melakukan penindakan terhadap pelaku kasus kejahatan siber seperti judi hingga penipuan online.
    Baru-baru ini, polisi menangkap seorang inisial WFT (22) atau orang di balik “Bjorka”, peretas yang kerap disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kebocoran data di Indonesia.
    Penangkapan pemilik akun X @bjorkanesiaa versi 2020 itu dilakukan pada Selasa (23/9/2025) di Minahasa, Sulawesi Utara.
    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai kesadaran akan ancaman digital yang kompleks dan lintas sektor sudah semakin meningkat di satu tahun terakhir.
    “Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, perhatian terhadap keamanan siber semakin meningkat,” kata Dave kepada
    Kompas.com
    .
    Meski sejumlah lembaga telah melakukan penguatan, lanjut Dave, koordinasi nasional masih perlu ditingkatkan.
    Hal ini dinilai perlu agar respons terhadap serangan siber lebih cepat dan terpadu.
    Politikus Partai Golkar ini pun memberikan sejumlah usulan, termasuk dibuatnya peta jalan keamanan siber nasional.
    “Saya mendorong pemerintah untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan anggaran dan SDM, serta menyusun peta jalan keamanan siber nasional yang komprehensif,” ucap Dave.
    Dave juga mendorong ada evaluasi dan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan khususnya di sektor keamanan siber.
    “Komisi I DPR RI terus mendorong agar isu ini masuk dalam kebijakan strategis nasional dan terbuka untuk berdialog dengan semua pemangku kepentingan,” tuturnya.
    Dari sisi regulasi, Indonesia sudah memiliki sejumlah regulasi di antaranya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Beleid ini diketahui mengatur soal perlindungan data pribadi di Indonesia.
    Terbaru, pemerintah juga sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, draf RUU tersebut sedang disusun bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
    “Sementara disusun drafnya, jadi di Kementerian Hukum sekarang ada panitia antar kementerian, kemudian dari BSSN, kemudian juga dari Komdigi,” kata Supratman di Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
    Supratman menyatakan, akan secepatnya menyerahkan draf RUU KKS ke DPR RI untuk dibahas.
    Dihubungi terpisah, pakar keamanan siber, Pratama Persadha berpandangan kehadiran aturan keamanan dan ketahanan siber sangat mendesak dan tidak dapat ditunda.
    Menurutnya, perlu ada payung hukum yang komprehensif agar koordinasi antar lembaga tidak tumpang tindih, khususnya saat menangani insiden siber.
    “RUU KKS seharusnya mengatur dengan jelas peran dan kewenangan antar lembaga, mekanisme pertukaran data lintas instansi, standar keamanan siber bagi infrastruktur vital nasional (kritis nasional), serta tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pengguna,” papar Pratama saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/10/2025).
    Dia juga menekankan dalam RUU KKS perlu memuat aspek terkait mekanisme manajemen krisis siber nasional, protokol kolaborasi internasional, dan perlindungan terhadap sumber daya manusia siber (
    cyber workforce protection
    ) yang kerap menjadi target serangan.
    Dalam konteks keamanan siber, pemerintahan era Presiden Prabowo selama satu tahun ini sudah progresif.
    Arah kebijakan pemerintah era Prabowo, kata Pratama, sudah menunjukkan intensi kuat untuk mengoptimalkan pertahanan ruang siber, meskipun implementasinya masih mengalami tantangan struktural dan koordinatif.
    “Sejauh ini, capaian pemerintah dapat dikatakan progresif dalam aspek penindakan dan penegakan hukum, namun masih perlu penajaman dalam strategi preventif, tata kelola data, serta pembangunan infrastruktur keamanan siber yang lebih berdaulat,” ujar Pratama.
    Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini menilai langkah pemerintah dalam penangkap pelaku dan memblokir jutaan situs ilegal belum cukup memberikan efek jera.
    Namun, ia mengatakan langkah tersebut wujud komitmen negara dalam menjaga moralitas dan keamanan digital masyarakat.
    Misalkan pada kasus judi online, ia menyarankan strategi keamanan siber jangan berhenti pada tindakan “takedown” atau “blocking” pada situs semata, tetapi harus mengarah ke server permainan judi online tersebut.
    Pratama mengatakan, strategi keamanan siber harus diperluas ke ranah deteksi dini, intelijen siber, dan penguatan keamanan infrastruktur digital nasional.
    “Pemerintah perlu menekankan pendekatan intelijen yang berbasis data besar (big data intelligence) guna memetakan pola kejahatan siber, jaringan pendanaan ilegal, serta hubungan antara situs, aplikasi, dan individu yang beroperasi di bawah sistem lintas negara,” paparnya.
    Aspek lain yang disorot adalah peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan informasi nasional.
    Ia berpandangan BSSN perlu bertransformasi karena kewenangan dan kapasitas operasionalnya masih belum sebanding dengan kompleksitas ancaman digital di Indonesia.
    “BSSN perlu ditransformasikan menjadi lembaga dengan otoritas lebih besar dalam menetapkan standar keamanan nasional, melakukan audit siber pada sektor-sektor strategis, serta memimpin koordinasi penanganan insiden siber lintas lembaga,” kata Pratama.
    Pemerintah diminta menempatkan BSSN sejajar dengan lembaga strategis negara lainnya dalam hal kebijakan, bukan sekadar lembaga teknis.
    BSSN juga perlu diperkuat dengan pengembangan laboratorium forensik digital nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait siber, dan pembangunan Pusat Operasi Keamanan Nasional (National Cyber Operations Center) yang terhubung langsung dengan infrastruktur digital kritis.
    Selain BSSN, Pratama mendorong pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebagai lembaga independen yang mengawasi, menegakkan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi data pribadi.
    Diharapkan Lembaga PDP bukan hanya menjadi pengawas tetapi juga regulator yang memiliki kewenangan untuk memberikan panduan teknis, melakukan investigasi, serta menjatuhkan sanksi administratif dan finansial.
    “Lembaga PDP juga harus bekerja beriringan dengan BSSN dalam membangun ekosistem keamanan informasi nasional, misalnya melalui sertifikasi keamanan sistem elektronik dan audit kepatuhan data lintas sektor,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi dan Banoo Tebar IoT, Produktivitas Peternak Ikan di Sukabumi Naik 40%

    Komdigi dan Banoo Tebar IoT, Produktivitas Peternak Ikan di Sukabumi Naik 40%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan perusahaan rintisan Banoo menebar 60 perangkat yang terhubung ke internet (internet of things) kepada peternak ikan nila yang berada di Sukabumi, Jawa Barat.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemanfaatan teknologi IoT dalam budi daya perikanan merupakan salah satu bentuk digitalisasi yang langsung menyentuh masyarakat. Perangkat IoT dalam budi daya ikan di Kabupaten Sukabumi terbukti meningkatkan produksi ikan nila hingga 40 persen.

    “Ini adalah bentuk pemanfaatan digitalisasi yang langsung diterapkan dalam use case di lapangan oleh para pembudidaya Ikan Nila,” kata Meutya, dikutip Rabu (15/10/2025).

    Melalui program Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital Sektor Perikanan Budidaya, pemerintah memberikan bantuan sebanyak 60 perangkat IoT Microbubble Aerator kepada 8 Pokdakan di 8 desa dan 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi.

    Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai target program yang dimulai pada awal tahun ini karena merupakan salah satu kabupaten penghasil ikan nila terbesar di Provinsi Jawa Barat.

    Alat ini dapat meningkatkan kadar oksigen dalam kolam budi daya hingga 60 persen dan menghemat pemakaian listrik hingga 40 persen dibandingkan kincir air konvensional.

    Menurut Meutya, penggunaan alat IoT ini juga memberikan kemudahan kepada para pembudidaya ikan karena kemampuannya untuk memantau parameter-parameter penting dalam kolam budi daya, seperti kadar oksigen dan suhu.

    “Ibu-ibu bisa ngurus anak juga sambil memantau bagaimana kondisi kolam-kolam ikan nilanya. Adanya koneksi internet membuat Bapak/Ibu bisa melihat kadar oksigen, suhu, dan sebagainya hanya dari ponsel,” jelasnya.

    Meutya menegaskan bahwa program ini merupakan bukti satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya untuk para pembudidaya ikan.

    “Menjelang satu tahun pemerintahan Pak Prabowo, kita lihat panennya naik. Gagal panen bisa dicegah. Alatnya juga mudah digunakan,” tuturnya.

    Meutya juga mengajak para pelaku startup untuk menciptakan inovasi pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah, seperti di bidang ketahanan pangan.

    “Ketahanan pangan jadi salah satu yang kita fokuskan. Bagaimana menggunakan teknologi seperti IoT dan kecerdasan artifisial untuk mendukung program-program Asta Cita Bapak Presiden,” tandasnya.

    Kehadiran Kemkomdigi dalam kegiatan panen raya ini bertujuan untuk memastikan digitalisasi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.

    “Kami ingin memberi semangat, memberikan kepercayaan bahwa digitalisasi harus digunakan di tingkat use case langsung, jangan hanya ada di perkotaan tapi juga masuk ke desa-desa,” tegasnya.

    Teknologi IoT Microbubble Aerator merupakan teknologi IoT yang membantu menghasilkan gelembung berukuran mikro untuk meningkatkan unsur oksigen terlarut dan kualitas air.

    Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan startup digital Banoo.

  • Program Kerakyatan Prabowo Berupaya Lenyapkan Kuasa Oligarki

    Program Kerakyatan Prabowo Berupaya Lenyapkan Kuasa Oligarki

    GELORA.CO –Presiden Prabowo Subianto berupaya keras melenyapkan kuasa oligarki lewat program pro-rakyat. 

    Hal tersebut disampaikan ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi dalam acara diskusi bertajuk “Prestasi Ekonomi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Sekretariat Relawan Gatot Kaca Prabowo-Gibran, Jalan Pattimura No. 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Oktober 2025.

    Fithra menjelaskan terdapat doktrin masa lalu yang masih melekat di berbagai negara yakni penguasa dianggap berhak menginjak-ninjak yang kecil. 

    “Ini yang ingin dilenyapkan oleh Presiden dengan program-programnya yang fokus kepada rakyat,” ujar dia.

    Ekonom senior itu juga sempat mengutip beberapa pidato Presiden Prabowo yang menyinggung soal oligarki kekuasaan.

    “Kalau kita melihat, presiden juga sering mengutip buku yang paling terkenal, salah satu yang paling terkenal, ‘Why Nations Failed’ atau ‘Kenapa Negara Gagal’ penulis bukunya Acemoglu, pemenang Nobel ekonomi tahun itu,” tegasnya.

    “Mereka menyampaikan bahwa negara gagal kalau oligarki, kalau sistem ekonominya hanya berputar di kelompok elite tanpa mengalir ke bawah. Maka pada saat-saat seperti itulah, ekonomi menjadi milik yang kuasa, dan negara menjadi gagal,” sambung dia.

    Namun di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang berjalan hampir setahun, Fithra mencatat beberapa dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang telah digulirkan. 

    “Angka kemiskinan kita 8,47 persen. Terendah sepanjang sejarah. Angka pengangguran kita 4,76 persen, juga terendah sepanjang sejarah. Kalau kita lihat angka ketimpangan, jurang yang memisahkan antara miskin dan kaya, gini rasio koefisien (angka indikator ketimpangan) 0,375 persen, terendah semenjak 16 tahun terakhir,” urainya.

    Di samping itu, dia juga mendapati angka kemiskinan di desa turun dari 11,34 persen menjadi 11,03 persen, atau turun 0,43 juta orang miskin di desa dikarenakan berhasil mendatangkan investasi ke dalam negeri.

    “Tadi kita sudah melihat bagaimana angka pengangguran, 4,76 persen, termasuk yang terendah sepanjang sejarah. Bagaimana caranya? Mendatangkan investasi,” ucapnya.

    “Di semester pertama tahun ini, sudah ada 945 triliun rupiah investasi di Indonesia. Naik 13,6 persen dari posisinya di tahun lalu. Prestasi ini,” demikian Fithra menambahkan.