Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini injeksi dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Injeksi ideal pemerintah Rp200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini sudah mulai menunjukkan hasil,” kata Luhut dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Luhut mengatakan Purbaya sudah mengusulkan untuk mengguyur pasar dengan suntikan uang beredar demi mendorong ekonomi sejak Purbaya masih menjadi stafnya di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

    Ketua DEN pun mengamini menyimpan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) membuat M0 atau base money berada dalam level rendah.

    “Sekarang saya lihat Menteri Keuangan yang baru mendorong betul mazhab-nya dia ini untuk mengguyur pasar dengan taruh Rp200 triliun di perbankan, dan saya kira itu sangat bagus,” ujarnya.

    Luhut optimistis kebijakan yang dijalankan oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan bisa membantu Indonesia mencetak pertumbuhan di level 5,1-5,2 persen.

    Meski begitu, ia mengingatkan publik untuk bersabar dalam memantau efektivitas kebijakan Purbaya.

    “Itu butuh waktu. Kita ini kadang-kadang seperti makan cabai. Begitu digigit, pedas. Enggak, butuh waktu. Itu suatu proses,” tutur Luhut.

    Sebelumnya, Purbaya melaporkan bank Himbara telah menyalurkan kredit produktif sebesar Rp112,4 triliun dari penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun.

    Rinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan Rp40,6 triliun dari alokasi penempatan dana Rp55 triliun atau setara 74 persen per 30 September 2025.

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merealisasikan Rp33,9 triliun dari Rp55 triliun atau 62 persen. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) merealisasikan Rp27,6 triliun dari Rp55 triliun atau 50 persen.

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan Rp4,8 triliun dari Rp25 triliun atau setara 19 persen, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp5,5 triliun dari Rp10 triliun atau 55 persen.

    Realisasi itu, menurut Purbaya, menunjukkan lebih dari separuh dana yang ditempatkan oleh pemerintah sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bukti lain yang turut mendukung efektivitas injeksi dana tersebut terlihat pada pertumbuhan uang beredar, di mana M0 atau base money melaju pesat menjadi 13,2 persen dari sebelumnya hampir mendekati posisi 0.

    Purbaya menyatakan kinerja ini menunjukkan uang di sistem perekonomian telah bertambah signifikan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop akan siapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang

    Menkop akan siapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono akan menyiapkan peraturan menteri (permen) terkait koperasi yang mengelola tambang.

    “Nanti kami akan kaji kemungkinan untuk membuat peraturan menteri Koperasi,” ujar Ferry dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis.

    Dia menambahkan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) nantinya akan mempersyaratkan koperasi yang mengajukan izin pengelolaan tambang adalah koperasi yang memiliki anggota yang berasal dari masyarakat di wilayah tambang mineral tersebut.

    “Dengan permen keluar langsung ajukan tambang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kalau itu koperasi ke Kementerian Koperasi. Syarat ada, tapi kita tidak boleh mempersulit lagi syaratnya, begitu syarat teknis yang ada di Kementerian ESDM ada, kita yang di Kementerian Koperasi permennya itu hanya sebatas dengan ranahnya koperasi,” katanya.

    Ferry mengungkapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang diharapkan dapat terbit pada pekan depan.

    “Justru kenapa koperasi harus dibuka kesempatan mengelola tambang, karena supaya anggota koperasinya bisa berasal dari masyarakat desa di sekitar tambang itu,” ujarnya.

    Sebelumnya Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah koperasi diberikan kesempatan mengelola tambang dan mineral hingga 2.500 hektare guna memperkuat peran koperasi dalam sektor strategis nasional.

    Ia menjelaskan kebijakan tersebut sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang menjadi perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Menurut Ferry, peraturan baru itu membuka jalan bagi koperasi untuk memiliki izin usaha pertambangan secara resmi, menandai era baru keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

    Ia menegaskan kebijakan tersebut juga menjadi bukti keseriusan pemerintah memperkuat posisi koperasi agar dapat bersaing dalam industri pertambangan yang selama ini didominasi korporasi besar.

    Lebih lanjut dikatakan Ferry, kebijakan itu akan membuka peluang pengelolaan tambang oleh berbagai entitas nasional, termasuk koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Luhut: Prabowo bakal terbitkan Keppres selesaikan utang KCIC

    Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

    “Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Menurut Luhut, Prabowo bakal membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang KCIC. Ketua DEN juga berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dan sepakat bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.

    Terkait skema pembayaran, Luhut mengatakan penyelesaian utang KCIC akan menggunakan skema restrukturisasi, meski ia belum memastikan sumber dana untuk membayar utang. Dia pun terbuka dengan opsi membayar utang dengan dividen BUMN.

    Namun, Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambalan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

    Ia pun mengingatkan bahwa transportasi publik tidak didesain untuk mencari keuntungan. Transportasi umum, kata dia, selalu membutuhkan subsidi pemerintah.

    “Tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan, selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu, harus subsidi yang betul-betul terukur,” tuturnya.

    Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan proses penyelesaian masih dalam tahap evaluasi internal dan belum dilakukan komunikasi formal dengan pihak manapun, termasuk Kementerian Keuangan.

    Rosan menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara terstruktur dan terukur. Pihaknya akan duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menentukan opsi terbaik sebelum menyampaikan hasilnya kepada publik.

    Sementara Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sebelumnya telah mengungkapkan dua skema yang sedang dikaji. Pertama, melalui penambahan ekuitas atau suntikan dana tambahan.

    Kedua, dengan mengambil alih infrastruktur proyek dan menjadikannya aset negara, sebagaimana model kepemilikan pada industri perkeretaapian lainnya.

    Sebagai catatan, total investasi proyek mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun. Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari CDB dengan bunga 2 persen per tahun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas targetkan proyek waste to energy di 33 kota rampung di 2027

    Zulhas targetkan proyek waste to energy di 33 kota rampung di 2027

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) di 33 kota Indonesia dapat rampung pada akhir 2027.

    Dalam acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis, Zulhas mengatakan dirinya sudah mendapatkan restu dari Presiden untuk mempercepat penanganan sampah perkotaan yang berbasis teknologi ramah lingkungan.

    “Saya sudah dapat Kepres (Keputusan presiden). Ini nyata, jadi enggak omon-omon kita. Saya sudah dapat Kepres tiga hari yang lalu,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

    Sebelum aturan itu keluar, Zulhas mengklaim pihaknya sudah mulai membangun sejumlah proyek insinerator di sejumlah kota.

    Nantinya setiap fasilitas pengolahan mampu mengolah sekitar 2.000 ton sampah per hari.

    Zulhas mencontohkan, jika fasilitas tersebut diterapkan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, maka dibutuhkan sekitar empat pabrik untuk mengolah seluruh timbunan sampah di lokasi tersebut.

    “Satu pabrik itu bisa 2.000 ton. Jadi kalau di Bantar Gebang itu bisa empat (pabrik) dia,” terangnya.

    Lebih lanjut, menurut Zulhas, pembangunan proyek ini menjadi bagian dari program prioritas Presiden dalam menyelesaikan permasalahan sampah nasional.

    Ia menggambarkan kondisi tumpukan sampah di Jakarta saat ini setara dengan tinggi gedung 18 lantai.

    “Ini menjadi program prioritas Pak Prabowo. Bagaimana waste to energy menyelesaikan persoalan sampah yang puluhan tahun,” kata dia.

    “Kemarin, sebelas tahun, hanya satu izin untuk mengolah sampah keluar. Karena rumit, ruwet tadi menyangkut government. Nah ini kita pangkas,” tambahnya.

    Sejalan dengan kebijakan tersebut, sebelumnya Danantara memastikan peluncuran awal proyek waste to energy akan dilakukan pada akhir 2025.

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan tahap pertama akan melibatkan pembangunan 10 stasiun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di sepuluh kota.

    “InsyaAllah di akhir tahun ini nanti kita sudah bisa launching,” ujarnya saat ditemui seusai menghadiri acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Pandu menambahkan, minat investor sangat besar terhadap proyek ini.

    Lebih dari 120 perusahaan nasional dan multinasional telah mendaftarkan ketertarikannya untuk berpartisipasi.

    Saat ini, Danantara tengah melakukan seleksi untuk memilih konsorsium dengan kapasitas dan kapabilitas terbaik.

    Langkah percepatan pembangunan proyek waste to energy ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah yang selama ini membebani kota-kota besar di Indonesia, sekaligus memperluas pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut sebut “family office” tak berkaitan dengan APBN

    Luhut sebut “family office” tak berkaitan dengan APBN

    ‘Family office’ itu nggak ada urusan dengan APBN

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembangunan “family office” tidak berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “’Family office’ itu nggak ada urusan dengan APBN,” kata Luhut dalam kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan konsep “family office” lebih menyoal upaya menarik investor, baik domestik maupun asing, untuk menempatkan dana di Indonesia dengan mekanisme bebas pajak (zero tax) pada tahap awal, lalu dikenakan pajak belakangan ketika dananya diinvestasikan ke proyek-proyek di Indonesia.

    Maka dari itu, menurut Luhut, pembangunan “family office” tak membutuhkan dukungan APBN.

    “(Pembiayaannya) Ya biayai sendiri, kan orang taruh uangnya di situ,” ujar Luhut.

    Saat ini, pihaknya sedang berusaha menyusun regulasi yang bisa menjamin keamanan investasi pada “family office”.

    Luhut ingin membuat investor percaya bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman untuk menampung dana mereka.

    Luhut pun mengaku sudah banyak investor yang menunggu “family office” terbentuk lantaran sudah siap mengalirkan dana investasi mereka.

    Setidaknya, Luhut menyebut Singapura dan China menjadi deretan investor yang dimaksud.

    Ketua DEN itu berencana untuk membangun “family office” di Bali, sekaligus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan.

    Kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

    Beberapa waktu lalu, Luhut pernah mengatakan juga akan mengembangkan “family office” di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tetapi kini, dia ingin berfokus mengembangkan dan mengevaluasi proses “family office” di Bali untuk melihat efektivitasnya.

    “IKN bisa saja, tapi jangan terus mau semua jadi, nggak jadi-jadi satu pun nanti,” tambahnya.

    Terkait risiko mangkirnya orang kaya dari kewajiban membayar pajak akibat konsep “family office”, Luhut menyatakan bakal menyiapkan sistem yang bisa mengkurasi profil tiap kandidat investor. Kandidat yang teridentifikasi berisiko menjadi pengemplang pajak akan ditolak untuk masuk ke “family office”.

    “Semua nanti basisnya sudah background check juga. Nanti kita lihat satu per satu,” tutur Luhut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak berniat menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan “family office” di Bali.

    Purbaya mengatakan telah mendengar soal rencana pembangunan family office yang diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Sejauh ini, dia menyatakan akan membiarkan DEN menjalankan wewenangnya dalam pembangunan family office.

    Purbaya pun tidak melakukan intervensi apapun dalam rencana tersebut, termasuk memberikan masukan.

    “Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan usai pertemuan dengan investor di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara: Perusahaan Jerman-Belanda minat di Proyek Waste to Energy

    Danantara: Perusahaan Jerman-Belanda minat di Proyek Waste to Energy

    rata-rata memang mereka pemain-pemain besar, baik di negara masing-masingnya

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mengungkapkan terdapat 107 perusahaan yang telah menyatakan minat untuk andil dalam Proyek “Waste to Energy” atau pembangunan stasiun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Indonesia.

    Dari 107 perusahaan itu, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani merinci sebanyak 53 perusahaan dari dalam negeri, dan sebanyak 54 perusahaan dari luar negeri.

    “Dari Jepang, dari China, dari Belanda, dari Jerman, dari Singapura, mereka yang besar-besar ikut. Dan rata-rata memang mereka pemain-pemain besar, baik di negara masing-masingnya,” ungkap CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani di sela acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Terkait proses seleksi, Rosan memastikan Danantara Indonesia akan menjalankan prosesnya secara transparan dan terbuka, supaya mendapatkan perusahaan yang terbaik untuk menyelesaikan pembangunan proyek dalam kurun waktu 2 tahun.

    “Target memang kita sampaikan dalam waktu 2 tahun pembangunan ini sudah harus selesai,” ujar Rosan.

    CIO Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir mengatakan Danantara Indonesia menargetkan untuk menyelesaikan proses lelang tersebut selama 6 sampai 8 pekan ke depan.

    Ia memproyeksikan peluncuran Proyek Waste to Energy dapat dilakukan pada akhir 2025, yang mana tahap awal akan dibangun di 10 kota yaitu Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, serta Makassar.

    Secara keseluruhan, nantinya terdapat 33 proyek yang akan dikembangkan dengan nilai investasi sekitar 150 hingga 200 juta dolar AS (Rp2,49 hingga Rp3,32 triliun, kurs = Rp16.580) per proyek.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Roy Suryo Pamer Kaus Samsul, Desak Surat Keterangan Kelulusan Gibran Dicabut

    Roy Suryo Pamer Kaus Samsul, Desak Surat Keterangan Kelulusan Gibran Dicabut

    GELORA.CO – – Pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kamis (16/10/2025). Menariknya, Roy tampak mengenakan kaus putih bertuliskan Samsul.

    Dia mendesak Kemendikdasmen mencabut surat keterangan (SK) kelulusan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dia pun membawa salinan surat keterangan yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insearch, Sydney, Aurtralia tertanggal 6 Agustus 2019.

    “Ya, yang jelas ini aja, surat keterangan ini menurut banyak pakar hukum juga ini tidak sah. Satu, ini harusnya berwujud surat keputusan, menimbang, dan seterusnya. (Padahal) ini hanya surat keterangan dan kita mau tanya dasarnya surat keterangan,” kata Roy.

    Dia mengatakan, ada 10 syarat penyetaraan ijazah, salah satunya rapor hingga kelas 3 atau 12 SMA. Namun, Roy mengaku hanya mendapat dua lembar salinan rapor Gibran yakni kelas 10 dan 11 SMA.

    “Kurang, harusnya ada kelas 12. Nah, kelas 12 itu mau dicari-cari, coba diakali dengan UTS.  UTS tidak mungkin menerbitkan rapor kelas 12, karena kelas 12 itu adalah kelas 3 SMA,” kata Roy.

    Namun, menurut dia, UTS  yang ada di Australia itu hanya lembaga kursus, bukan lembaga pendidikan. 

    “Jadi hanya matrikulasi. Ini panjangnya sebenarnya maksimal 12 bulan, minimal 9 bulan. Gibran itu hanya 6 bulan, fakta itu sudah, Gibran itu hanya 6 bulan dan tidak lulus,” katanya 

    “Makanya akan kami pertanyakan, dan mendesak suratnya dicabut. Kalau suratnya dicabut, berarti syarat Gibran untuk menduduki posisi selaku wakil presiden sekarang, gugur, berarti dia wajib dimakzulkan,” pungkas Roy Suryo.

    Sementara itu, advokat Kurnia Tri Royani menambahkan, pihaknya hanya ingin mencari kebenaran dengan cara mendatangi Kendikdasmen. Dia pun merujuk sebuah adagium ubi jus ibi remedium.

    “Artinya adalah bahwa dalam setiap hak itu, ada kemungkinan untuk menuntut hak atau memperbaiki hak itu tersebut, jika hak tersebut dilanggar. Ini maknanya apa? Ini maknanya adalah bahwa keadilan itu tidak didapatkan gratis. Bahwa keadilan itu didapatkan dengan mencari keadilan tersebut,” pungkasnya

  • Dosen Unsoed: Satu tahun pemerintahan Prabowo tunjukkan arah positif

    Dosen Unsoed: Satu tahun pemerintahan Prabowo tunjukkan arah positif

    “Saya melihat tipologi pemerintahan Pak Prabowo cukup jelas, ada sisi positifnya. Pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa negara mampu mengatasi permasalahan ekonomi. Itu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,”

    Purwokerto (ANTARA) – Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Tobirin menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan sejumlah langkah positif, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi.

    “Saya melihat tipologi pemerintahan Pak Prabowo cukup jelas, ada sisi positifnya. Pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa negara mampu mengatasi permasalahan ekonomi. Itu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

    Menurut dia, pemilihan Menteri Keuangan yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.

    Dalam hal ini, dia menyoroti sosok Purbaya Yudhi Sadewa yang dipilih Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

    “Tidak banyak presiden yang memahami kondisi ekonomi dengan menempatkan nahkoda yang pas. Ini membuat publik merasa yakin bahwa ekonomi ditangani secara profesional,” katanya.

    Selain ekonomi, ia menilai pemerintahan Prabowo juga memberi perhatian pada sektor keamanan dan pertahanan.

    Menurut dia, reformasi kepolisian serta pembentukan tim independen dinilai sebagai langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.

    “Pak Prabowo menunjukkan kemauan untuk mendengar publik. Upaya reformasi di bidang kepolisian dan regulasi menjadi sinyal bahwa keamanan dan keterbukaan informasi menjadi prioritas,” katanya menjelaskan.

    Menurut dia, langkah memperkuat TNI dengan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara.

    Dengan sistem pertahanan yang kuat, kata dia, wilayah-wilayah perbatasan kini lebih terlindungi.

    “Itu membangun citra bahwa TNI kuat, Indonesia kuat,” katanya menegaskan.

    Sementara dari sisi penegakan hukum, ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya mengembalikan prinsip keadilan agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

    “Hukum dikembalikan pada fungsinya sebagai milik bersama, bukan milik penguasa. Itu langkah penting untuk menjaga legitimasi negara,” katanya.

    Meskipun demikian, Tobirin menilai masih ada sejumlah kebijakan publik yang perlu diperbaiki, terutama terkait efisiensi anggaran dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kebijakan efisiensi anggaran menjadi perhatian utama. Pengetatan dan pengurangan transfer dari pusat ke daerah perlu dievaluasi karena berpotensi menghambat pemerataan pembangunan,” katanya.

    Ia juga menyoroti pelaksanaan program MBG yang belum optimal akibat kesiapan kelembagaan dan infrastruktur di daerah yang masih terbatas.

    Menurut dia, anggaran besar untuk program MBG cukup besar namun berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, penyerapannya masih rendah.

    “Ini menandakan kesiapan di tingkat daerah belum maksimal,” katanya.

    Ia menilai penataan kelembagaan pemerintahan yang semakin gemuk juga perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi birokrasi.

    Menurut dia, penggabungan dan pemisahan kementerian seharusnya didasari analisis mendalam, bukan hanya kepentingan politik.

    Selain itu, kata dia, kebijakan publik idealnya mengutamakan profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat.

    “Secara umum arah pemerintahan Prabowo-Gibran sudah positif, tetapi efektivitas dan keseimbangan antarsektor perlu terus disempurnakan,” kata Tobirin menegaskan.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta hingga Makassar, Danantara ungkap 10 kota “waste to energy”

    Jakarta hingga Makassar, Danantara ungkap 10 kota “waste to energy”

    Daerahnya itu adalah Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, kemudian Bali dan Makassar

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mengumumkan tahap awal proyek Waste to Energy atau pembangunan stasiun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) akan dilakukan di 10 kota di wilayah Indonesia.

    “Daerahnya itu adalah Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, kemudian Bali dan Makassar,” ungkap CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani di sela acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Rosan menjelaskan sepuluh kota tersebut merupakan daerah yang telah siap berdasarkan analisis dan evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Siap dalam arti kata, siap dari sampahnya, kebutuhan sampahnya, di mana minimum adalah 1.000 ton per hari, Siap dalam arti kata lahannya dan juga siap dari kata infrastrukturnya termasuk air,” jelas Rosan

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan salah satu dari 10 titik proyek Waste to Energy menyasar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, Jawa Barat.

    “Waste to Energy ini sudah siap dibangun di 10 titik, termasuk di Bantargebang,” ujar Prasetyo Hadi.

    Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang terdiri atas delapan bab dan 33 pasal.

    Pasal 2 Perpres No. 109/2025 menjelaskan tujuan peraturan tersebut di antaranya untuk mengatasi kedaruratan sampah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta gangguan kesehatan masyarakat, kemudian untuk menangani timbunan sampah melalui pengolahan sampah menjadi energi baru dan terbarukan, dan untuk menerapkan prinsip “pencemar yang membayar” biaya pengolahan dari sampah yang dihasilkan.

    Dalam Perpres tersebut, sampah yang diolah menjadi energi tidak terbatas pada listrik, tetapi juga dapat berupa bioenergi, bahan bakar minyak (BBM) terbarukan, dan produk ikutan lainnya.

    Danantara, sebagaimana diatur dalam Perpres yang sama, ditugaskan untuk menunjuk badan usaha yang mengelola dan mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (BUPP PSEL), kemudian melaksanakan investasi dalam proyek pengolahan sampah menjadi listrik itu dengan mempertimbangkan kelayakan secara komersial, finansial, dan manajemen risiko. Sementara itu, PT PLN bertugas untuk membeli listrik yang dihasilkan oleh PSEL.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pandu ungkap indikator Danantara siap investasi ke pasar saham RI

    Pandu ungkap indikator Danantara siap investasi ke pasar saham RI

    Jakarta (ANTARA) – Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir mengungkapkan ketertarikan dan indikator Danantara Indonesia untuk mengalokasikan investasinya ke pasar saham Indonesia.

    Namun demikian, menurut dia, masih perlu ditingkatkan terlebih dahulu rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) di pasar saham Indonesia yang saat ini sekitar 1 miliar dolar AS per hari menjadi hingga 8 miliar dolar AS per hari.

    “Kita pengen (ingin) di public market equity. Tapi equity itu memang perlu likuiditas yang lebih banyak, yang tadi saya sebutkan (RNTH) kita hanya 1 miliar dolar AS per hari itu harus ditingkatkan, harus bisa 5 atau 8 miliar dolar AS per hari,” ujar Pandu saat ditemui seusai menghadiri acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Dengan demikian, ia mengatakan fokus Danantara Indonesia saat ini salah satunya adalah memperdalam pasar saham Indonesia.

    Ia mengungkapkan alasan Danantara Indonesia saat ini masih mengalokasikan investasi di Surat Berharga Negara (SBN) yaitu seiring terbatasnya waktu dan merupakan pasar yang likuid.

    “Kebetulan kita hanya ada waktu dua bulan ya, salah satunya memang yang kita harus paling cepat kita harus cari market yang paling likuid. Ya, salah satunya memang di pasar bond, bond market,” ujar Pandu.

    Sebelumnya, Pandu mengatakan pasar saham Indonesia memiliki potensi untuk mencapai RNTH mencapai 8 miliar dolar AS per hari, dari saat ini yang baru sekitar 1 miliar dolar AS.

    Menurut dia, potensi RNTH tersebut belum tergarap maksimal meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan tingkat perekonomian yang terus tumbuh.

    Sebagai perbandingan, ia mengatakan India memiliki nilai transaksi harian mencapai 12-15 miliar dolar AS, sedangkan Hong Kong bahkan mencatat nilai transaksi 30-50 miliar dolar AS per hari.

    Menurut dia, salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan pasar modal domestik adalah terbatasnya kedalaman pasar dan minat investor publik.

    “Masalah utama bagi venture capital dan investasi jangka panjang adalah kurangnya pasar publik yang kuat,” ujar Pandu.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.