Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Purbaya investigasi Rp653 triliun dana pemerintah mengendap di bank

    Purbaya investigasi Rp653 triliun dana pemerintah mengendap di bank

    Nanti kami akan investigasi. Jangan sampai uang saya (pemerintah) nganggur di perbankan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal menginvestasi dana pemerintah yang mengendap di perbankan dengan total nilai Rp653,4 triliun per Agustus 2025, terdiri atas dana pemerintah pusat Rp399 triliun dan pemerintah daerah Rp254,4 triliun.

    “Nanti kami akan investigasi. Jangan sampai uang saya (pemerintah) nganggur di perbankan,” kata Purbaya dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Keuangan mencatat total dana mengendap pemerintah pusat dan daerah terdistribusi dalam tiga pos simpanan, di antaranya giro sebesar Rp357,4 triliun, tabungan Rp10,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp285,6 triliun.

    Purbaya mempertanyakan anggaran besar di simpanan berjangka, yang nilainya bertambah signifikan dibanding catatan terakhir sebesar Rp204,2 triliun per Desember 2025, atau bertambah Rp81,4 triliun dalam delapan bulan.

    Masalahnya, kata Purbaya, banyaknya kas di pemerintah pusat maupun daerah tidak diimbangi dengan optimalisasi belanja. Purbaya ingin mengatasi persoalan ini sebelum menggerakkan kebijakan-kebijakan lain.

    Secara khusus, Purbaya juga menyoroti simpanan pemda di bank yang mencapai Rp254,3 triliun, dengan sebaran Rp188,9 triliun di giro, Rp8 triliun di tabungan, dan Rp57,5 triliun di simpanan berjangka.

    Nilai itu jauh lebih tinggi dari total simpanan pemda pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, total simpanan pemda di bank pada 2023 tercatat sebesar Rp103,9 triliun dan pada 2024 sebesar Rp92,4 triliun. Artinya, ada lonjakan simpanan sebesar Rp161,9 triliun dalam waktu delapan bulan.

    Sementara pemda sempat menyampaikan keluhan ke Kemenkeu lantaran menilai alokasi anggaran yang diberikan terbilang rendah.

    “Harusnya kalau saya potong pun nggak apa-apa. Tapi mereka protes, uangnya kurang. Saya nggak tahu ditaruh di mana uang itu, dalam bentuk apa, simpanan siapa. Tapi nanti akan saya periksa,” ujar Purbaya.

    Purbaya menggarisbawahi ia tidak berniat memotong anggaran pemda. Intensi Menkeu adalah meminta pemda memastikan anggaran yang diterima dibelanjakan tepat waktu agar perekonomian daerah yang dikelola bisa tumbuh.

    “Jadi saya bilang ke mereka bahwa mereka boleh minta uang tambahan. Saya kasih kalau penyerapan anggarannya bagus dan nggak ada lagi penyelewengan. Pertengahan tahun depan saya akan tambah uangnya, kira-kira gitu. Jadi, kami tidak menutup mata terhadap keadaan di sistem perekonomian,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PU: Fokus infrastruktur tahun depan tetap mendukung Astacita

    Menteri PU: Fokus infrastruktur tahun depan tetap mendukung Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan fokus infrastruktur untuk tahun depan tetap mendukung Astacita pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Sama, pastinya mendukung Astacita. Yang utama terkait Astacita yakni swasembada pangan, energi dan air,” ujar Dody dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, fokusnya tetap yakni bagaimana bendungan-bendungan, irigasi-irigasi yang ada di seluruh Indonesia apakah irigasi pengelolaan pusat maupun daerah bisa terinovasi dengan baik dan benar sehingga bisa mengairi sampai sawah-sawah yang terjauh.

    Fokus tersebut juga termasuk pemanfaatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk sawah-sawah yang bersifat tadah hujan.

    “Termasuk penggunaan JIAT, karena memang sangat kita perlukan untuk daerah-daerah yang selama ini 100 persen tadah hujan. Tapi itu tidak semua, beberapa daerah saja,” ujar Dody.

    Dia menjelaskan bahwa sektor infrastruktur pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo merupakan fondasi untuk bisa melompat ke tahun kedua dan seterusnya dengan lebih cepat lagi.

    “Di samping itu kita ingin melihat ke belakang Infrastruktur-infrastruktur yang sudah di bangun selama ini, apakah sudah sangat efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat,” katanya.

    Seperti, lanjutnya, terdapat lima bendungan yang belum ada sambungan irigasinya kemudian oleh Kementerian PU dilakukan perbaikan.

    Sebagai informasi, Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 telah secara resmi ditetapkan sebesar Rp118,5 triliun dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI.

    Jumlah pagu tersebut ditetapkan setelah dilakukan penambahan sebesar Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun.

    Penambahan anggaran tersebut diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah, dan Sekolah Rakyat serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU.

    Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apa Itu Sekolah Garuda? Nasional 16 Oktober 2025

    Apa Itu Sekolah Garuda? Nasional 16 Oktober 2025

    Apa Itu Sekolah Garuda?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekolah Garuda menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pendidikan.
    Lantas, apa itu Sekolah Garuda?
    Sekolah Garuda atau pertama kali dikenalkan dengan nama Sekolah Unggul Garuda merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi.
    Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025), Prabowo mengatakan bahwa Sekolah Garuda merupakan sekolah yang dirancang untuk fokus pada pengembangan sains, teknologi, dan inovasi.
    Kurikulum Sekolah Garuda akan berbasis kompetensi untuk menghasilkan generasi muda Indonesia yang siap bersaing di tingkat global.
    “Kita telah membangun dan akan membangun menyelesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraannya.
    Rencana awal, pemerintah akan membangun sebanyak 20 Sekolah Garuda Baru. Kemudian akan ada 80 sekolah yang sudah ada dan akan bertransformasi menjadi Sekolah Garuda.
    “Akan ada 80 sekolah unggul Garuda transformasi. Sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini,” ujar Prabowo.
    Sebelum pidato kenegaraannya itu, Prabowo menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).
    Dalam rapat tersebut, turut dibahas tentang Sekolah Garuda yang menjadi program yang dirancang menyiapkan generasi muda terbaik dari seluruh pelosok negeri supaya mampu melanjutkan studi di kampus unggulan dunia.
    Sekolah Garuda yang disebut program strategis nasional merupakan sekolah tingkat menengah atas dengan sistem asrama dan kurikulum standar internasional.
    Kehadiran Sekolah Garuda diharapkan dapat menghadirkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu bersaing di bidang industri, pertahanan, energi, dan teknologi.
    KOMPAS.com/MELVINA TIONARDUS Suasana pengenalan Sekolah Garuda Transformasi SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025).
    Program Sekolah Garuda terdiri dari dua skema, yaitu Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru.
    Sekolah Garuda Transformasi akan mentransformasikan sekolah-sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA) yang sudah ada di berbagai wilayah Indonesia.
    Sementara Sekolah Garuda Baru adalah sekolah yang dibangun dari nol di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan unggul.
    Sekolah ini dirancang sebagai ekosistem pembelajaran inklusif dengan kurikulum berbasis data, fasilitas yang efisien, dan program pengabdian masyarakat sebagai bagian dari proses belajar.
    Dalam peta jalan pengembangan program Sekolah Garuda Transformasi 2025–2029, diharapkan akan terbentuk 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.
    “Sekolah Garuda merupakan program strategis nasional yang bertujuan menjaring generasi muda terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk dipersiapkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan dunia, dan kelak menjadi motor penggerak kemajuan bangsa,” jelas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang juga mengikuti ratas tersebut.
    Ia menjelaskan, sistem seleksi masuk Sekolah Garuda dirancang kompetitif, berbasis rekam prestasi akademik, serta uji kompetensi yang ketat.
    Seluruh siswa yang lolos seleksi akan menerima beasiswa penuh, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
    “Sekolah Garuda mengadopsi model SMA berasrama dengan kurikulum nasional yang diperkaya standar global. Seleksi berbasis prestasi dan kompetensi, dan seluruh siswa akan menerima beasiswa penuh,” ujar Teddy.
    Dok. Setpres Presiden RI Prabowo Subianto ratas mengenai Sekolah Garuda di Hambalang, Bogor, Senin (23/6/2025).
    Akhirnya, Sekolah Garuda resmi diperkenalkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Rabu (8/10/2025).
    Acara pengenalan Sekolah Garuda ini dilaksanakan serentak di 16 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu titik adalah Sekolah Garuda Transformasi M.H. Thamrin yang dulunya bernama SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin, Jakarta.
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Sekolah Garuda merupakan program yang lahir dari visi Prabowo.
    Sekolah Garuda, kata Brian, merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang cerdas dan berdaya saing global.
    Dengan sistem asrama, kurikulum internasional, dan pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi yang siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.
    “Sekolah Garuda ini memang kita siapkan untuk melahirkan para petarung, Garuda-Garuda muda, yang lawannya bukan lagi sesama anak bangsa, tetapi negara lain. Singapura, China, Jepang, Amerika bisa bikin apa, kita juga harus bisa. Itulah yang nanti dilahirkan oleh Sekolah Garuda, petarung-petarung dengan level yang siap bersaing, meyakinkan diri bahwa kita mampu berkompetisi dengan siswa-siswa dari negara lain, dan kita pasti bisa,” ujar Brian.
    Pengenalan Sekolah Garuda itu sendiri dilaksanakan di 16 titik di seluruh Indonesia. Terdiri dari 12 titik Sekolah Garuda Transformasi dan empat titik lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru.
    KOMPAS.com/Febryan Kevin Para siswa SMAN Unggulan M.H.Thamrin yang berbaris usai peluncuran sekolah Garuda, Rabu (8/10/2025). Pemerintah perkenalkan 16 lokasi Sekolah Garuda, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk cetak generasi unggul siap saing secara global.
    Berikut rincian 12 titik Sekolah Garuda Transformasi:
    Sedangkan empat lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru terletak di Belitung Timur dan Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur); Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara) dan Bulungan (Kalimantan Utara).
    Targetnya, pemerintah menargetkan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan membangun 20 Sekolah Garuda Baru hingga 2029.
    “Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekadar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal,” ujar Brian.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati melihat bahwa Sekolah Garuda merupakan program yang harus didukung untuk memproyeksikan Indonesia Emas 2045.
    Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjadi hal yang mutlak dalam memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi.
    “Maka ucapan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan lahirnya program Sekolah Garuda harus kita maknai positif,” ujar Kurniasih kepada Kompas.com.
    Sekolah Garuda yang pembiayaannya ditanggung pemerintah akan membuka kesempatan luas bagi para murid untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Tak terkecuali bagi para siswa dari latar ekonomi yang kurang.
    Jika dijalankan dengan baik, Kurniasih memandang bahwa Sekolah Garuda juga dapat membantu mengurangi ketimpangan akses pendidikan berkualitas antarwilayah.
    Mengingat Sekolah Garuda Baru menyasar wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
    “Secara kurikulum, jika menggunakan pendekatan International Baccalaureate (IB) dan fokus pada science, technology, engineering, dan mathematics atau STEM, maka lulusannya diharapkan nanti akan bisa kompatibel dengan dunia global untuk bersaing di universitas terkemuka di dunia,” ujar Kurniasih.
    KOMPAS.com/Febryan Kevin Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia
    Ia juga mengapresiasi konsep Sekolah Garuda Transformasi yang mengubah sekolah-sekolah yang sudah ada.
    “Konsep Sekolah Garuda Transformasi juga bisa menjadi salah satu efisiensi dan efektivitas dengan menggunakan sekolah unggulan yang sudah ada,” ujar Kurniasih.
    Kendati demikian, ia memberikan catatan terhadap Sekolah Garuda yang implementasinya harus tepat sasaran.
    Tegasnya, harus ada parameter yang jelas terkait mekanisme penerimaan siswa baru. Tujuannya untuk mencegah praktik titip-menitip siswa.
    Selanjutnya, kapasitas guru dan pengajar juga harus diperhatikan agar sesuai dengan standar kurikulum yang menjadi tujuan utama Sekolah Garuda.
    Selain itu, Kurniasih juga mengingatkan pemerintah tetap memperhatikan sekolah reguler yang ada di seluruh Indonesia.
    Jangan sampai kehadiran Sekolah Garuda justru menimbulkan kesenjangan pendidikan dengan sekolah-sekolah reguler yang sudah ada.
    “Agar tidak terjadi kesenjangan antara Sekolah Garuda dan sekolah reguler, maka sekolah reguler juga wajib diperhatikan, supaya tidak muncul situasi di mana hanya sekolah Garuda yang disupport, sementara sekolah lain makin jatuh,” ujar Kurniasih.
    Ia mengatakan, modal utama Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah menjadikan bonus demografi sebagai kekuatan kapital baru dengan SDM yang berdaya saing global.
    Hal tersebut dapat dimulai dari pendidikan berkualitas yang bisa diakses semua kalangan. Tegasnya, tidak boleh ada anak anak Indonesia yang tidak bersekolah.
    “Sinergi antara Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan semua program pendidikan untuk anak-anak kita jika kita serius, maka akan menjadi modal besar dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Kurniasih.
    “Sekolah Garuda hadir sebagai terobosan harapan. Ia menjadi simbol bahwa negara tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi membangun masa depan anak-anak bangsa. Terobosan ini bukan hanya soal infrastruktur pendidikan, melainkan perubahan paradigma: dari pemerataan fisik menuju pemerataan kesempatan,” sambungnya berharap.
    Dokumen Kementerian Agama Logo Sekolah Garuda buatan Diyan Rizqianto alumnus Pondok Modern Darussalam Gontor dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
    Dihubungi terpisah, Darmaningtyas selaku pengamat pendidikan melihat bahwa Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap sektor pendidikan.
    Hal tersebut tercermin dari kehadiran Sekolah Garuda maupun Sekolah Rakyat yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
    Adapun terkait Sekolah Garuda, ia menilai bahwa konsep transformasi merupakan sesuatu yang realistis ketimbang membangun sekolah baru.
    Tinggal bagaimana sekolah-sekolah baru tersebut meningkatkan kurikulumnya, sesuai standar yang lebih tinggi.
    “Perkuat kultur pembelajaran saja, tidak perlu membangun kultur (pembelajaran) baru,” ujar Darmaningtyas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luhut minta BGN perbaiki serapan anggaran dan bangun ekosistem MBG

    Luhut minta BGN perbaiki serapan anggaran dan bangun ekosistem MBG

    Ke depannya bukan hanya sekadar menghabiskan uang, tapi juga terbangun atau nggak ekosistemnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki serapan anggaran sekaligus membangun ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya sudah sampaikan ke Dadan (Kepala BGN) waktu ke kantor, datanya harus diperbaiki. Ke depannya bukan hanya sekadar menghabiskan uang, tapi juga terbangun atau nggak ekosistemnya,” kata Luhut usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Luhut berpendapat MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat potensinya yang bisa menciptakan simpul-simpul ekonomi baru.

    Sebab, MBG melibatkan ekosistem ekonomi besar, mulai dari produsen bahan makanan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang ia yakini dapat membawa kesetaraan.

    Ketua DEN mengakui masih ada kekurangan dari pelaksanaan MBG. Maka dari itu, kata dia, implementasi program perlu terus diperbaiki.

    Luhut pun menilai program ini perlu diterapkan untuk periode jangka panjang.

    “Menurut saya harus dipelihara Makan Bergizi Gratis ini, mungkin paling tidak 10 tahun. Mungkin setelah itu bertahap kita lihat, kita evaluasi mau bagaimana,” ujar Luhut.

    Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk Program MBG telah mencapai Rp20,6 triliun hingga 3 Oktober 2025, atau 29 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

    Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya mengungkapkan lembaganya tidak dapat menyerap seluruh anggaran yang disediakan tahun ini. Dana sebesar Rp70 triliun dari dana cadangan akan dikembalikan kepada Pemerintah karena kemungkinan tidak terserap.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan bahwa dana Rp70 triliun itu sebenarnya belum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Justru, Purbaya bakal terus memantau penyerapan anggaran yang memang sudah ditetapkan tahun ini, yakni sebesar Rp71 triliun agar terserap secara efektif.

    Ia juga menekankan bahwa MBG merupakan program prioritas pemerintah yang penting untuk didorong agar penyerapan anggarannya optimal menjelang akhir tahun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut minta BGN perbaiki serapan anggaran dan bangun ekosistem MBG

    Luhut sarankan Prabowo ambil jalan tengah soal UMP 2026

    Kalau hanya pikirkan dia, tapi tidak memikirkan investor, ya susah. Harus ada keseimbangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memberikan saran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil jalan tengah dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026.

    Dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis, Luhut menyampaikan kepada pemerintah untuk turut mempertimbangkan kepentingan investor dalam memutuskan nilai UMP.

    Luhut berpendapat usulan dari asosiasi buruh umumnya hanya mempertimbangkan kebutuhan dari perspektif pekerja.

    “Saya bilang ke Presiden, kenapa kita harus diatur sama organisasi buruh? Kita pikirkan dia. Kalau hanya pikirkan dia, tapi tidak memikirkan investor, ya susah. Harus ada keseimbangan,” ujar Luhut.

    Luhut mengatakan, pihaknya turut menghitung formulasi besaran UMP dan telah melaporkannya kepada Prabowo. Formulasi itu, menurut Luhut, mengacu pada basis besaran hidup laik dan juga mempertimbangkan masukan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan asosiasi pengusaha.

    “Saya bilang ke Presiden, mohon Bapak jangan mau dipaksa sana-sini. Ini sudah yang terbaik. Jalan tengah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap rumusan kenaikan UMP 2026 bisa rampung pada November 2025.

    Ia mengatakan saat ini kajian soal kenaikan UMP tahun depan sedang dalam proses oleh tim yang telah dibentuk oleh Kemnaker dan melibatkan pihak-pihak serta pemangku kepentingan terkait.

    Selain itu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu memastikan rumusan kenaikan UMP 2026 memperhatikan aspek-aspek terkait standar kehidupan laik bagi pekerja.

    “Yang jelas, nanti yang diamanahkan untuk mengawal ini adalah ada Dewan Pengupahan Nasional nanti juga LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) kemudian nanti akan memfasilitasi bagaimana kemudian kita ingin memastikan dialog sosial itu terjadi,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Menaker juga memastikan pemerintah akan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 dalam pengaturan kenaikan upah minimum.

    Dalam putusan tersebut, kenaikan UMP harus diperhitungkan berdasarkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral Pasal PKPU Tak Wajibkan Bukti Lulus SMA Jika Sudah Punya Ijazah Perguruan Tinggi, demi Gibran?

    Viral Pasal PKPU Tak Wajibkan Bukti Lulus SMA Jika Sudah Punya Ijazah Perguruan Tinggi, demi Gibran?

    GELORA.CO –  Media sosial X mendadak ramai membahas sebuah temuan dari dokumen Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

    Dalam pasal 18 ayat (3) peraturan tersebut, terdapat ketentuan yang disebut sebagian warganet mengundang tanda tanya besar.

    Hal ini bermula dari unggahan akun X @BosPurwa yang membagikan tangkapan layar dokumen PKPU lengkap dengan tautan sumber resmi (jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu).

    “Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi,” tertulis pada lembaran dokumen tersebut.

    Menanggapi lembaran dokumen yang beredar, King Purwa memberikan komentar menohok.

    “Yang jadi temuan Roy Suryo dkk. silakan baca Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023,” tulisnya (16/10/2025).

    Unggahan itu sontak viral dengan ratusan ribu tayangan dan ratusan komentar. Pasal itu bahkan disebut sebgai pasal selundupan.

    Banyak warganet menyebut pasal tersebut aneh karena membuka peluang seseorang tetap dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden tanpa harus menunjukkan ijazah SMA, asalkan telah memiliki ijazah perguruan tinggi.

    Salah satu pengguna X, @ZainAris, mengatakan bahwa pasal tersebut seolah sudah diprediksi bakal dipersoalkan publik.

    “Dari awal mereka sudah memprediksi bahwa nanti suatu saat masyarakat akan mempertanyakan bukti ijazah Gibran, dan ternyata benar,” tukasnya.

    Sementara itu, pengguna lain bernama @LisaKnows3 mempertanyakan legalitas pasal dimaksud.

    “Pasal begini apakah bisa digugat?” imbuhnya.

    Ada pula warganet yang mengaitkan pasal tersebut dengan isu politik dinasti.

    “Negara Republik Indonesia dirusak, dijadikan monarki dinasti oleh rezim Jokowi dengan mengubah aturan konstitusi,” kata akun @itachi_saring.

    Komentar senada datang dari akun @addienIsmail yang menulis dengan nada satir.

    “Fix, yang di kotak merah (pasal itu) demi Gibran?,” sesalnya.

    Bahkan akun @agusSupriyant45 menyindir bahwa aturan tersebut justru memudahkan bagi pihak tertentu.

    “Rakyat biasa yang ingin mengurus penyetaraan ijazah luar negeri saja sulit, tapi di sini malah dimudahkan,” bebernya.

    Beberapa pengguna lainnya menyinggung kemungkinan pelanggaran terhadap hierarki hukum.

    “Ini masih bisa dianulir kalau bertentangan dengan undang-undang, karena derajat peraturan itu di bawah undang-undang,” ucap @AntmanGarisLuc4.

    Sementara itu, sebagian warganet juga mempertanyakan waktu pembuatan PKPU itu.

    “Dibuat tahun berapa? Kalau saat yang berkepentingan, artinya ya KPU bermasalah. Perkarakan bisa?,” tandasnya.

    Hingga Kamis (16/10/2025) pagi, unggahan tersebut terus diserbu komentar warganet.

    Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak KPU RI belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tafsir terhadap Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang tengah ramai di dunia maya.

  • Menteri PU targetkan serapan anggaran lebih dari 94 persen akhir 2025

    Menteri PU targetkan serapan anggaran lebih dari 94 persen akhir 2025

    Karena memang yang diperintahkan kita bangun dengan cepat, tepat, tapi secara efektif fungsinya tidak boleh ketinggalan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan serapan anggaran dapat mencapai lebih dari 94 persen pada akhir Desember 2025 melalui percepatan tender.

    “Insya Allah kita percepat. Nanti di pada Desember bisa (terserap) 94 persen lebih,” ujar Dody setelah menghadiri acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis.

    Kementerian PU mempercepat kontrak dan tender dalam rangka meningkatkan serapan anggaran tahun ini.

    “Percepat kontrak-kontrak, percepat tender, jadi tender-tender dipercepat semua. Karena memang yang diperintahkan kita bangun dengan cepat, tepat, tapi secara efektif fungsinya tidak boleh ketinggalan,” kata Dody.

    Dody mengatakan bahwa pihaknya sekarang berusaha melakukan tender secara cepat, tapi tetap fungsi kehati-hatiannya tetap dijaga karena bagaimanapun Kementerian PU menggunakan uang rakyat, sehingga harus ada pertanggungjawabannya.

    Sebagai informasi, Kementerian PU terus mendorong percepatan realisasi keuangan tahun 2025 sebesar Rp84,1 triliun.

    Saat ini, Kementerian PU juga sedang melakukan percepatan penyelesaian proyek agar anggaran itu dapat lebih cepat terserap.

    Kementerian PU dengan pagu efektif Rp84,1 triliun, mempunyai program strategis yang mendukung prioritas nasional mencakup ketahanan air dan pangan, melalui pembangunan jaringan irigasi 13 ribu hektare dan merehabilitasi jaringan irigasi 418 ribu hektare, menjalankan program Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 8.000 lokasi.

    Selain itu, program peningkatan Konektivitas; melalui pembangunan 83 km jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 582 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.383 m, pembangunan jalan tol sepanjang 24,77 km.

    Dalam layanan air minum layak dan sanitasi aman, Kementerian PU melakukan peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 1.250 liter/detik, perluasan 1.702 sambungan rumah (SR), pengelolaan air limbah dengan cakupan layanan 4.001 kepala keluarga (KK), sistem pengelolaan persampahan 700 KK.

    Sedangkan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan ekonomi rakyat melalui pembangunan 263 unit Sekolah Rakyat, pembangunan 1.408 unit Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) madrasah, rehabilitasi 10 unit pasar, renovasi 3 unit prasarana olahraga.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cerita Luhut soal Utang Kereta Cepat: Sudah Busuk Itu Barang

    Cerita Luhut soal Utang Kereta Cepat: Sudah Busuk Itu Barang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal polemik penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang belakangan ini kembali menyeruak. 

    Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025), Luhut mempertanyakan mengapa terjadi polemik terkait dengan masalah utang Whoosh. Dia menyebut penyelesaian utang proyek strategis nasional (PSN) itu tinggal merestrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dengan kreditur yakni China Development Bank (CDB). 

    Luhut, yang juga pada pemerintahan lalu menjabat Ketua Komite Kereta Cepat, mengatakan bahwa tidak ada permintaan agar APBN ikut menangani utang kereta cepat Whoosh. 

    “Restrukturing saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut saat memberikan sambutan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

    Saat ini, terang Luhut, pemerintah tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perundingan restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. China, klaimnya pun sudah bersedia untuk berunding dengan Indonesia. 

    Menurut pria yang sebelumnya menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi itu, China mensyaratkan penyelesaian restrukturisasi utang proyek KCJB apabila ingin meneruskan proyek tersebut sampai dengan Surabaya. Luhut pun telah mengamini permintaan China itu pada tiga bulan yang lalu. 

    Di sisi lain, Luhut juga sudah mendorong CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani untuk segera membentuk tim guna menyelesaikan perundingan restrukturisasi utang Kereta Cepat. 

    Nantinya, jalur kereta cepat yang akan diteruskan sampai Bandung akan diteruskan dari Bandung menuju Kertajati, Purwokerto, Purworejo, Cilacap, Solo hingga Surabaya.

    “Kita sudah tahu juga mengalami pelajaran [dari proyek Kereta Cepat] Jakarta-Bandung. Jangan bikin banyak tunnel [terowongan], karena tunnel mahal. Jangan banyak pembebasan tanah, untuk apa? Kita align [sejajarkan] aja jalan kereta api atau jalan mobil yang ada,” pungkasnya.

  • Luhut Usulkan Family Office RI Adopsi Hukum Hong Kong dan Singapura

    Luhut Usulkan Family Office RI Adopsi Hukum Hong Kong dan Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sedang mendorong agar Indonesia menerapkan sistem hukum common law agar bisa membuat pusat keuangan di dalam negeri alias family office. 

    Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia menganut sistem hukum civil law. Negara-negara yang banyak menerapkan family office seperti Singapura dan Hong Kong banyak menerapkan common law.

    Luhut mengeklaim wacana pembuatan family office di Indonesia sudah direspons positif oleh sejumlah konglomerat dunia. Namun, syarat agar mereka masuk ke family office dan menanamkan uangnya di Indonesia apabila Indonesia menerapkan common law. 

    “Karena orang-orang kaya, ya, saya enggak bisa sebut nama-namanya, ya, itu semua bilang once kalian jadi [family office] kami masuk, tetapi kamu harus pastikan common law. Makanya saya katakan tadi kita koordinasi dengan Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Agung mengatakan itu dimungkinkan sekali, dan itu bisa enggak melanggar aturan,” jelas Luhut usai memberikan keynote speech pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Dalam pemaparannya, Luhut mengaku usulannya untuk membentuk family office dilatarbelakangi oleh perlunya menarik lebih banyak investasi asing ke dalam negeri. 

    Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut menegaskan bahwa family office yang diusulkan olehnya itu tidak akan menggunakan APBN. Dia menyebut konsep menjadikan Indonesia pusat keuangan dunia diharapkan bisa mendorong para orang kaya di dalam maupun luar negeri menaruh uangnya di Indonesia dengan iming-iming surga pajak. 

    “Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing taruh uangnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, kemudian setelah di dalam dia baru kena tax karena dia investasi di banyak project di Indonesia,” terang Luhut. 

    Luhut menyampaikan bahwa penerapan common law di Indonesia merupakan syarat kepastian hukum yang diminta oleh pihak yang telah menyatakan minatnya untuk menanamkan modal di Indonesia. Untuk itu, politisi senior Partai Golkar itu pun menyebut tengah menyusun studi apabila Indonesia bisa menerapkan sistem hukum seperti di Singapura maupun Hong Kong. 

    “Kami buat joint study bicara dengan Menteri Investasi, Mahkamah Agung, common law bisa enggak diterapkan. Karena apa? Orang asing bikin family office banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hong Kong, banyak sekali di Abu Dhabi. Tetapi mereka juga ingin, di Singapura proyeknya kurang. Di Indonesia proyeknya banyak. Kenapa enggak kita tarik kemari?,” ungkapnya.

    Dia menjabat 10 tahun di kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut telah melaporkan hal tersebut ke Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan dengan investor global, Ray Dalio.

  • Danantara pastikan selektif angkat WNA jadi direksi BUMN

    Danantara pastikan selektif angkat WNA jadi direksi BUMN

    Kita juga mencoba mereduksi secara total hal-hal mungkin yang kita temukan dalam BUMN, yang sifatnya adalah korupsi atau lain-lain

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memastikan bertindak selektif dalam mengangkat warga negara asing (WNA) sebagai direksi di perusahaan-perusahaan BUMN.

    CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan, pihaknya melakukan analisis mendalam terlebih dahulu mengenai kapasitas dan kapabilitas dari WNA tersebut sebelum diangkat menjadi dewan direksi.

    “Kita benar-benar analisis, bahwa ekspat yang kita bawa di BUMN-BUMN itu memang bisa memberikan transfer of technology, knowledge dan lebih membawa BUMN kita dengan standar internasional, dengan pengalaman yang lebih panjang,” ujar Rosan Roeslani di sela acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan langkah ini dilakukan juga sebagai upaya untuk mengurangi hal-hal yang berpotensi memberikan sentimen negatif di tubuh BUMN.

    “Kita juga mencoba mereduksi secara total hal-hal mungkin yang kita temukan dalam BUMN, yang sifatnya adalah korupsi atau lain-lain. Itu yang coba akan kita berantas secara total,” ujar Rosan.

    Terkait pengangkatan dua WNA sebagai direksi di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), ia menjelaskan pengangkatan tersebut untuk menunjukkan bahwa Danantara Indonesia serius dalam melakukan transformasi di GIAA.

    “Karena di dalam Garuda ini kita juga menginvestasikan dana yang tidak kecil, kita sudah kucurkan 400 juta dolar AS dan kemungkinan akan bertambah. Jadi, kita melihat bahwa manajemen memiliki peran yang penting,” ujar Rosan.

    Ia memastikan bahwa dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.

    Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), para pemegang saham menyetujui pengangkatan Glenny H Kairupan, seorang purnawirawan TNI yang sebelumnya menjabat Komisaris Garuda Indonesia, sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia.

    Perubahan lainnya meliputi penunjukan Thomas Sugiarto Oentoro sebagai Wakil Direktur Utama, Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi, serta Frans Dicky Tamara sebagai Komisaris.

    Adapun, kedua ekspatriat di tubuh Garuda Indonesia yaitu Neil Raymond Mills yang pernah menjadi petinggi Air Italy, Green Africa Airways, hingga Scandinavian Airlines, serta Balagopal Kunduvara yang berpengalaman menjabat di Singapore Airlines.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.