Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    Saat Tolak Proyek Kereta Cepat Depan Jokowi, Kaki Agus Pambagio Sempat Diinjak Wantimpres

    GELORA.CO – Saat ini Danantara sedang bingung bayar utang kereta cepat Whoosh, karena nilai yang besar.

    Karena itu petinggi Danantara ingin utang Whoosh itu dibebankan lewat APBN.

    Untung saja, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berani menolaknya, meski ada tekanan dari elit kekuasaan.

    Terkait kehadiran kereta cepat Whoosh ini, analis kebijakan publik, Agus Pambagio, coba mengungkap secara tuntas.

    Menurut Agus, mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pernah mengumbar janji bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCBJ) tidak akan rugi.

    Selain itu, menurut Agus, Jokowi juga menyebut proyek tersebut baik untuk bangsa dan negara.

    Janji itu disampaikan Jokowi kala Agus bertemu Presiden RI ke-7 tersebut di Istana Bogor pada 2019 silam.

    Dalam pertemuan ini, Agus sendiri sudah menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh itu karena sudah dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” papar Agus, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Selanjutnya, Agus Pambagio juga mengungkap ekspresi Jokowi saat diberitahu bahwa proyek kereta cepat ini tidak feasible (layak, bisa dilakukan, dan berpeluang berhasil, red).

    Saat itu, Jokowi hanya senyum dan tetap yakin bahwa proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” ujarnya.

    Agus mengaku, saat akan bertanya lagi kepada Jokowi setelah menyampaikan penolakan proyek KCJB ini, dirinya justru dikode oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk tidak bertanya.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Yang teman-teman lain juga banyak mungkin mau tanya,” ungkapnya.

    Kemudian Agus juga mengungkap bahwa Jokowi mengaku, itu adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok dalam proyek Whoosh, padahal sebelumnya sudah ada feasibility study bersama Jepang.

    Feasibility study adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi peluang keberhasilan suatu proyek.

    Menurut Agus, Jokowi kemungkinan memilih China karena merasa lebih nyaman.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Menurut Agus, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu (utang Whoosh memberatkan negara). Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus.

    Adapun Purbaya menolak usulan pembayaran utang Whoosh dengan menggunakan APBN saat menanggapi opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

    Menurut Purbaya, proyek Whoosh tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan dividen sendiri.

    “Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari dividen dalam satu tahun. 

    Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

    “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegasnya.

  • Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    GELORA.CO – Analis kebijakan publik Agus Pambagio mengungkap Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi, meski studi kelayakan menunjukkan proyek itu tak feasible.

    Agus menceritakan janji itu disampaikan Jokowi saat pertemuan di Istana Bogor pada 2019.

    Saat itu, Agus menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh karena dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” ujar Agus, dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Agus, saat diberitahu bahwa proyek KCJB tidak feasible, Jokowi hanya tersenyum dan tetap yakin proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” kata Agus.

    Agus menambahkan, saat ia akan bertanya lagi mengenai proyek ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengkode untuk tidak melanjutkan pertanyaan.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Agus mengungkap bahwa Jokowi mengaku proyek ini adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok, meski sebelumnya feasibility study telah dilakukan bersama Jepang.

    Pilihan itu diduga karena Jokowi merasa lebih nyaman bekerja dengan China, yang selama dua periode pemerintahannya menjadi mitra banyak proyek bantuan dan pembangunan.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Sekarang, Agus menilai, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu [utang Whoosh memberatkan negara]. Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus. (*)

  • Komdigi Terbitkan SE Integrasi Data Pelatihan Digital, Ingin Lebih Terarah

    Komdigi Terbitkan SE Integrasi Data Pelatihan Digital, Ingin Lebih Terarah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat pengembangan talenta digital Indonesia dengan membangun basis data nasional pelatihan digital yang terintegrasi. Tujuannya, untuk memastikan setiap program pelatihan di berbagai lembaga dapat tersinkronisasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.

    Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas utama pembangunan nasional yang tercantum dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan Indonesia membutuhkan strategi pengembangan SDM digital yang menyeluruh dan berbasis data.

    “Kita membutuhkan basis data terpadu untuk menjadi dasar dalam menyusun rencana pelatihan digital nasional yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan,” kata Nezar saat membuka Forum Talenta Digital Komdigi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Diketahui, Indonesia mengalami kesenjangan talenta digital yang signifikan. 

    Kebutuhan talenta digital diproyeksikan mencapai 9 hingga 12 juta orang pada tahun 2030, sementara jumlah talenta yang tersedia diperkirakan sekitar 9,3 juta, menciptakan defisit atau gap sekitar 2,7 hingga 4 juta orang. 

    Setiap tahun, Indonesia membutuhkan sekitar 458 ribu talenta digital baru, namun lulusan dari lembaga pendidikan masih jauh di bawah angka tersebut

    Sebagai bagian dari upaya dalam memangkas kesenjangan tersebut, lanjut Nezar, Komdigi menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Permintaan Data Program Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Digital.

    Surat Edaran ini menginstruksikan pengumpulan data pelatihan dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan teknologi global, lembaga pelatihan dan sertifikasi, edutech lokal maupun internasional, hingga kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah.

    “Dengan upaya ini, kita dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan kita punya data pelatihan-pelatihan terbaru untuk tingkat dasar, menengah, dan lanjutan,” jelasnya.

    Langkah ini diharapkan dapat menjawab tantangan kesenjangan keterampilan digital yang masih dihadapi Indonesia.

    Dengan data pelatihan yang terintegrasi, publik akan lebih mudah mengakses informasi pelatihan yang relevan, dan pemerintah dapat memetakan kebutuhan industri dengan lebih presisi.

    Nezar menambahkan ekosistem inovasi digital nasional hanya akan tumbuh kuat bila seluruh pihak bergerak bersama.

    “Kolaborasi dan sinergi adalah kata kunci untuk mendorong pertumbuhan dan memenuhi kebutuhan talenta digital di Indonesia,” pungkasnya.

  • Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah ikut memanfaatkan kas di Bank Indonesia (BI) untuk disuntikkan ke Indonesia Investment Authority (INA). 

    Sebagaimana diketahui, INA adalah sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia yang dibentuk sebelum adanya Danantara. Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar Kamis (16/10/2025), Luhut sempat menyinggung ide untuk turut menyuntik dana ke INA. 

    Namun demikian, Purbaya menduga saat ini sebagian besar dana investasi yang dikelola INA justru disimpan di obligasi. “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang uangnya sebagian besar? Saya rasa sama obligasi juga,” terangnya saat bertemu dengan wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya menilai usul Luhut, mantan atasannya di Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, merupakan usulan yang bagus apabila investasi INA selama ini efektif disalurkan kepada sektor riil. Namun, dia menilai saat ini investasi dari INA ke sektor riil pun masih terbatas. 

    Kritik serupa sempat disampaikan Purbaya ke Danantara, yang saat ini mengelola investasi dari aset hingga dividen BUMN, ketika menghadiri secara perdana rapat dewan pengawas (dewas), Rabu (15/10/2025). Dia menyebut Danantara saat ini masih menyimpan dana yang berasal dari kekayaan BUMN di obligasi. 

    “Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Kok anda taruh [di] bond? Kalau gitu mah, anda enggak jago-jago amat. Kira-kira gitu. Saya tanya gini, apa keahlian anda? Kira-kira gitu kalau cuma taruh di bond,” terangnya. 

    Tidak Mau Terjadi Lagi

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak mau hal serupa terjadi apabila dia menyuntikkan dana pemerintah ke INA. Dia menyinggung pula harusnya SWF yang didirikan pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu harusnya mengundang investor asing. 

    Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal memberikan dukungan ke INA. Namun, dia tidak ingin dana yang disuntikkan justru lari ke instrumen investasi yang minim risiko. 

    “Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kami dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” terangnya.

    Sebelumnya, Kamis (16/10/2025), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah Purbaya yang pernah bekerja di bawahnya selama di tiga institusi pemerintahan. Khususnya terkait dengan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia (BI), dan dialihkan ke himbara guna memacu kredit ke sektor riil. 

    Luhut pun membayangkan apabila INA turut menerima investasi dana pemerintah yang disimpan di bank sentral. Dia meyakini hasil atau return yang didapatkan negara juga bisa lebih besar. 

    Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu memperkirakan uang yang disuntikkan ke INA bisa bertambah hingga berkali-kali lipat dalam waktu lima tahun saja. 

    “Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ setiap tahun dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia Rp491 triliun, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan, dan itu angka yang sangat besar menjadi bagian foreign direct investment di republik ini. Jadi kita akan punya dua engine growth [mesin pertumbuhan], yang menurut saya luar biasa. Satu INA, satu lagi Danantara,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta. 

  • Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah ikut memanfaatkan kas di Bank Indonesia (BI) untuk disuntikkan ke Indonesia Investment Authority (INA). 

    Sebagaimana diketahui, INA adalah sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia yang dibentuk sebelum adanya Danantara. Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar Kamis (16/10/2025), Luhut sempat menyinggung ide untuk turut menyuntik dana ke INA. 

    Namun demikian, Purbaya menduga saat ini sebagian besar dana investasi yang dikelola INA justru disimpan di obligasi. “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang uangnya sebagian besar? Saya rasa sama obligasi juga,” terangnya saat bertemu dengan wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya menilai usul Luhut, mantan atasannya di Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, merupakan usulan yang bagus apabila investasi INA selama ini efektif disalurkan kepada sektor riil. Namun, dia menilai saat ini investasi dari INA ke sektor riil pun masih terbatas. 

    Kritik serupa sempat disampaikan Purbaya ke Danantara, yang saat ini mengelola investasi dari aset hingga dividen BUMN, ketika menghadiri secara perdana rapat dewan pengawas (dewas), Rabu (15/10/2025). Dia menyebut Danantara saat ini masih menyimpan dana yang berasal dari kekayaan BUMN di obligasi. 

    “Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Kok anda taruh [di] bond? Kalau gitu mah, anda enggak jago-jago amat. Kira-kira gitu. Saya tanya gini, apa keahlian anda? Kira-kira gitu kalau cuma taruh di bond,” terangnya. 

    Tidak Mau Terjadi Lagi

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak mau hal serupa terjadi apabila dia menyuntikkan dana pemerintah ke INA. Dia menyinggung pula harusnya SWF yang didirikan pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu harusnya mengundang investor asing. 

    Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal memberikan dukungan ke INA. Namun, dia tidak ingin dana yang disuntikkan justru lari ke instrumen investasi yang minim risiko. 

    “Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kami dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” terangnya.

    Sebelumnya, Kamis (16/10/2025), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah Purbaya yang pernah bekerja di bawahnya selama di tiga institusi pemerintahan. Khususnya terkait dengan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia (BI), dan dialihkan ke himbara guna memacu kredit ke sektor riil. 

    Luhut pun membayangkan apabila INA turut menerima investasi dana pemerintah yang disimpan di bank sentral. Dia meyakini hasil atau return yang didapatkan negara juga bisa lebih besar. 

    Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu memperkirakan uang yang disuntikkan ke INA bisa bertambah hingga berkali-kali lipat dalam waktu lima tahun saja. 

    “Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ setiap tahun dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia Rp491 triliun, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan, dan itu angka yang sangat besar menjadi bagian foreign direct investment di republik ini. Jadi kita akan punya dua engine growth [mesin pertumbuhan], yang menurut saya luar biasa. Satu INA, satu lagi Danantara,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta. 

  • Purbaya Akui Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur tapi Ekonomi hanya Tumbuh 5 Persen

    Purbaya Akui Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur tapi Ekonomi hanya Tumbuh 5 Persen

    GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perbedaan karakter pertumbuhan ekonomi antara era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).  Menurutnya, meski Jokowi gencar membangun infrastruktur, laju ekonomi di masanya justru lebih lambat dibandingkan era SBY.

    “Saya di depan Pak Jokowi iseng nih ngomongnya, ‘Pak, tahu nggak Pak, kenapa Pak SBY tidur saja pertumbuhannya 6 persen, tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana pertumbuhannya 5 persen,” ujar Purbaya dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

    Ia menjelaskan, perbedaan utama antara kedua era tersebut terletak pada sumber penggerak ekonomi. Di masa SBY, pertumbuhan lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta, sementara di era Jokowi, peran terbesar justru datang dari belanja pemerintah.

    “Zamannya Pak Jokowi, sektor private hampir tidak tumbuh, dicekik. Sementara government sector-nya berjalan. Jadi selama 20 tahun terakhir, ekonomi kita mesinnya pincang,” terang Purbaya.

    Ia menambahkan, apabila sektor swasta dan pemerintah dapat tumbuh bersamaan, Indonesia sebenarnya mampu melampaui pertumbuhan 6 persen dengan mudah. Namun, transformasi sistem ekonomi membutuhkan waktu panjang. 

    “Kalau dua-duanya tumbuh, 6 persen lebih itu gampang, tapi saya dibilang sombong. Sistem ekonomi itu lambat berubah, bisa dua generasi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi ekonomi terkini yang kembali melambat akibat tekanan terhadap sektor riil, sehingga membuat kondisi kacau dengan meletusnya sejumlah aksi demonstrasi.

    “Bulan April sampai Agustus 2025, sektor riil berkinerja negatif lagi. Rakyat langsung merasakan karena ekonomi susah, makanya turun ke jalan. Itu bukan protes karena politik kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau cepat diperbaiki, demo itu tidak akan berlarut,” ujarnya. 

  • Purbaya bertemu Wakil Presiden, bahas potongan anggaran pemda

    Purbaya bertemu Wakil Presiden, bahas potongan anggaran pemda

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanyakan soal potongan anggaran pemerintah daerah (pemda) dalam pertemuan keduanya di Istana Wakil Presiden hari ini (17/10).

    “Dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong, soal apa langkah kami ke depan untuk memitigasi itu,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Purbaya mengaku tidak banyak solusi yang bisa diambil dalam jangka pendek.

    Strategi yang diambil Purbaya adalah meminta pemda merapikan serapan belanja mereka dalam satu tahun ke depan, untuk kemudian laporannya dievaluasi oleh bendahara negara.

    “Nanti kami lihat bagus apa nggak serapannya, ada kebocoran apa nggak. Nanti triwulan ketiga kami hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan pendapatan kita meningkat juga. Kami akan lihat berapa yang bisa kami bagi ke daerah,” jelas Purbaya.

    Dia pun menambahkan pesan yang dituturkan oleh Wapres, bahwa negara turut mempertimbangkan stabilitas nasional dalam mengambil kebijakan fiskal.

    “Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau,” tuturnya.

    Sebagai catatan, anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan alokasi tahun ini.

    Pada era mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    Alokasi TKD kemudian direvisi oleh Purbaya, sebagai Menkeu baru, menjadi senilai Rp693 triliun atau selisih Rp43 triliun dari rancangan sebelumnya.

    Meski direvisi, alokasi TKD pada APBN 2026 tetap mengalami penurunan.

    Purbaya sebelumnya telah meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana TKD benar-benar memberi dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Pasalnya, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja daerah tercatat melambat meski penyaluran TKD meningkat.

    Kemenkeu telah menyalurkan dana TKD senilai Rp644,9 triliun per 30 September 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp635,6 triliun.

    Sementara belanja pegawai daerah pada tahun lalu tercatat mencapai Rp313,1 triliun, sementara tahun ini realisasinya lebih rendah yaitu Rp310,8 triliun. Belanja barang dan jasa tahun lalu mencapai Rp219,7 triliun, sedangkan tahun ini sebesar Rp196,6 triliun.

    Kemudian, belanja modal tahun lalu tercatat sebesar Rp84,7 triliun, sementara tahun ini Rp58,2 triliun. Adapun belanja lainnya tercatat sebesar Rp203,1 triliun pada tahun lalu dan Rp147,2 triliun pada tahun ini.

    Di samping itu, TKD yang tinggi dengan serapan belanja yang rendah membuat saldo dana pemda di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menumpuk, dengan catatan sebesar Rp233,1 triliun per akhir Agustus 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gus Ipul Bicara Capaian Setahun Prabowo-Gibran: Data hingga Sekolah Rakyat Nasional 17 Oktober 2025

    Gus Ipul Bicara Capaian Setahun Prabowo-Gibran: Data hingga Sekolah Rakyat Nasional 17 Oktober 2025

    Gus Ipul Bicara Capaian Setahun Prabowo-Gibran: Data hingga Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah transformasi kesejahteraan sosial mulai menemukan bentuknya.
    “Tahun pertama menjadi masa meletakkan fondasi besar dimulai dari konsolidasi data nasional, penataan bantuan sosial, hingga lahirnya program inovatif seperti Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).
    Dia mengatakan pada tahun pertama ini, program asta cita Presiden benar-benar bisa dieksekusi secara terukur dan berdampak.
    Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah membenahi data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
    Kemensos memperbarui data secara dinamis bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
    “Sebelumnya setiap kementerian punya data sendiri, akibatnya bantuan sering tumpang tindih. Sekarang, semua pakai data yang sama, kerja kita jadi saling mengisi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
    Hasil perbaikan data itu telah diuji ke lapangan dengan verifikasi terhadap 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima bantuan sosial, dan ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima tidak layak (
    inclusion error
    ).
    Melalui aplikasi Cek Bansos dan fitur usul-sanggah, masyarakat kini bisa ikut memastikan siapa yang berhak menerima bantuan.
    Kemensos juga menyiapkan sistem digitalisasi bansos yang sedang diujicoba di Banyuwangi.
    “Dengan sistem ini, proses seleksi penerima dilakukan otomatis berbasis data kependudukan dan sosial ekonomi yang terhubung dengan berbagai lembaga, termasuk Dukcapil dan lembaga keuangan,” lanjut dia.
    Selanjutnya, sekolah rakyat:
    Gus Ipul bilang, salah satu terobosan utama di bawah arahan Presiden adalah Sekolah Rakyat.
    Sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
    Dalam satu tahun, telah berdiri 165 titik sekolah perintisan yang menampung hampir 16.000 siswa dan melibatkan lebih dari 5.000 tenaga pendidik serta wali asrama.
    “Kita temukan dari data BPS, ada hampir satu juta anak lulus SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. Dari sinilah Sekolah Rakyat hadir, untuk mereka yang belum sempat mendapatkan kesempatan,” ujar Gus Ipul.
    Program ini tak hanya memberi pendidikan formal, tetapi juga memetakan bakat dan potensi siswa melalui tes DNA Talenta bekerja sama dengan Universitas Ary Ginanjar.
    “Setiap siswa diarahkan untuk menempuh jalur sesuai minat. Melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja melalui pelatihan vokasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.
    Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 gedung sekolah permanen oleh Kementerian PU pada 2026, dengan target menampung 46.000 siswa di tahun berikutnya.
    “Kalau 500 sekolah rakyat berdiri, berarti ada 500.000 keluarga yang lebih berdaya, yang terlepas dari kemiskinan,” ucapnya optimistis.
    Bantuan sosial kini diarahkan sebagai tahap awal menuju pemberdayaan ekonomi keluarga.
    Setelah kebutuhan dasar terpenuhi melalui PKH, BPNT, dan bantuan lain, keluarga produktif didorong untuk beralih ke program pemberdayaan.
    “Presiden menekankan, setelah diberi bansos, apa berikutnya? Maka arahnya harus ke pemberdayaan bantuan modal usaha, pelatihan, literasi keuangan. Itu yang kita jalankan sekarang,” lanjut Gus Ipul.
    Hasilnya, lebih dari 77.000 keluarga telah dinyatakan graduasi dari penerima bantuan dan beralih ke usaha produktif.
    Target tahun depan, angka itu ditingkatkan menjadi 300–500.000 keluarga mandiri.
    “Tahun pertama ini menentukan. Kita sudah punya model, punya arah, dan punya data. Tinggal memperluas, memperkuat, dan memastikan semuanya berdampak,” jelas dia.
    “Transformasi sosial yang dimulai dari data ini Insya Allah akan menjadi warisan besar pemerintahan Presiden,” tegas Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Purbaya siapkan satgas dan laporkan belanja K/L secara berkala

    Menkeu Purbaya siapkan satgas dan laporkan belanja K/L secara berkala

    Dari kami Ditjen Perbendaharaan akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali bagaimana kondisi penyerapannya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan satuan tugas (satgas) khusus untuk memantau realisasi serapan belanja kementerian/lembaga (K/L), di mana hasilnya bakal dilaporkan secara berkala.

    “Kami akan mengetahui secara teratur. Dari kami Ditjen Perbendaharaan akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali bagaimana kondisi penyerapannya,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

    Menurut Purbaya, akan ada 26 K/L yang bergabung dengan menunjuk perwakilan masing-masing. Tiap perwakilan instansi nantinya akan diminta untuk menindaklanjuti hasil laporan satgas.

    “Nanti mereka kasih tau ke menterinya, sehingga penyerapannya dipercepat ke depan,” ujarnya.

    Secara paralel, Purbaya juga memfasilitasi kanal aduan masyarakat untuk dunia usaha. Bila terdapat keluhan atau laporan, Purbaya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil laporan.

    Purbaya yakin strateginya bakal berjalan efektif mengingat besarnya wewenang yang ia miliki sebagai Menteri Keuangan.

    “Sekarang kami juga bekerja sama dengan Menko Perekonomian, jadi saya bisa masuk. Saya punya senjata juga, kalau ada kementerian nggak mau mengubah peraturan, kami potong anggaran atau tak usah kasih duitnya,” tambah dia lagi.

    Bendahara Negara itu juga menyoroti K/L dengan realisasi rendah, seperti Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Ia berencana untuk melakukan sidak ke K/L terkait untuk mendorong mereka melakukan akselerasi belanja.

    “Untuk mendorong atau membantu supaya mereka menyerap lebih cepat dari yang sekarang,” tutur Purbaya.

    Sebagai catatan, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun. Lalu, Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 persen atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

    Sementara 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

    Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp1.097,3 triliun.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya mengatakan anggaran K/L yang tak terserap bisa dialihkan untuk membayar utang negara.

    “Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangin utang atau saya pakai untuk bayar utang,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lihat Gaya Gibran Ditandu Usai Terima Gelar Pangeran Kastela dari Kesultanan Ternate, Dianggap Berjasa Besar

    Lihat Gaya Gibran Ditandu Usai Terima Gelar Pangeran Kastela dari Kesultanan Ternate, Dianggap Berjasa Besar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dianggap berjasa terhadap pembangunan nasional. Itu menjadi alasan dirinya mendapat gelar kehormatan adat Kaicil Kastela atau Pangeran Kastela dari Kesultanan Ternate.

    Penganugerahan ini mencerminkan penghargaan masyarakat adat Ternate terhadap upaya Wapres dalam memperkuat persatuan bangsa serta perhatiannya terhadap pembangunan daerah, termasuk wilayah-wilayah kepulauan di kawasan timur Indonesia

    Penganugerahan berlangsung khidmat dalam upacara adat di Kedaton Kesultanan Ternate, Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara, Kamis (16/10).

    Setibanya di Kedaton, Gibran disambut dengan prosesi adat yang diawali Tarian Soya-Soya, sebuah tarian kepahlawanan yang menjadi simbol penghormatan bagi tamu agung.

    Penyambutan dilanjutkan dengan ritual Joko Kaha atau upacara injak tanah sebagai tanda diterimanya Wapres Gibran secara adat oleh masyarakat Kesultanan Ternate.

    Usai prosesi penyambutan, Gibran menuju Ruang Foris Lamo, tempat digelarnya upacara utama penganugerahan gelar yang dipimpin langsung oleh Sultan Ternate, Hidayat M. Sjah.

    Sultan lalu membacakan naskah penobatan gelar kehormatan adat, kemudian menyematkan Dastar Ngungare (ikat kepala khas Ternate) dan pin kehormatan kepada Wapres sebagai simbol sahnya gelar Kaicil Kastela.

    “Kaicil Kastela, Insya Allah Bapak selepas dari kamar puji, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala di muka bumi. Amin ya Rabbal ‘Alamiin,” ucap Sultan.