Tag: Gibran Rakabuming Raka

Tak Hanya Kereta Cepat, AHY Pastikan Pemerataan Transportasi Jadi Prioritas Pemerintah

Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan proyek kereta cepat, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan sistem perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan transportasi massal ke depan.

AHY menjelaskan, pembangunan sektor perkeretaapian membutuhkan keseimbangan antara peningkatan konektivitas, seperti adanya rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, serta pemerataan pembangunan daerah.

“Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena dampaknya besar terhadap waktu tempuh. Tapi kalau hanya fokus ke kereta cepat, tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu proyek strategis, melainkan juga harus memperhitungkan keterbatasan anggaran dan kebutuhan keadilan pembangunan.

AHY juga menyoroti pentingnya mengembangkan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap transportasi rel akan mendorong tumbuhnya industri domestik dan membuka lapangan kerja baru.

“Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada demand, pasti ada supply, dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi,” ujarnya.

Selain infrastruktur rel, pemerintah pun menekankan pentingnya pengembangan kawasan transit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Konsep Transit-Oriented Development (TOD) disebut sebagai salah satu kunci untuk mendukung keberlanjutan finansial proyek transportasi.

“Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, tapi tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan transit harus menjadi nilai tambah, termasuk melalui potensi land value capture,” jelas AHY.

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah pusat juga terus melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui jaringan kereta.

“Pemerintah ingin mendengarkan masukan dari perusahaan, dari daerah, dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur AHY.

Ia menutup dengan penekanan akan pentingnya menjaga kesehatan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai tulang punggung transportasi rel nasional.

Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan proyek kereta cepat, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan sistem perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan transportasi massal ke depan.

AHY menjelaskan, pembangunan sektor perkeretaapian membutuhkan keseimbangan antara peningkatan konektivitas, seperti adanya rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, serta pemerataan pembangunan daerah.

“Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena dampaknya besar terhadap waktu tempuh. Tapi kalau hanya fokus ke kereta cepat, tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu proyek strategis, melainkan juga harus memperhitungkan keterbatasan anggaran dan kebutuhan keadilan pembangunan.

AHY juga menyoroti pentingnya mengembangkan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap transportasi rel akan mendorong tumbuhnya industri domestik dan membuka lapangan kerja baru.

“Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada demand, pasti ada supply, dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi,” ujarnya.

Selain infrastruktur rel, pemerintah pun menekankan pentingnya pengembangan kawasan transit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Konsep Transit-Oriented Development (TOD) disebut sebagai salah satu kunci untuk mendukung keberlanjutan finansial proyek transportasi.

“Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, tapi tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan transit harus menjadi nilai tambah, termasuk melalui potensi land value capture,” jelas AHY.

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah pusat juga terus melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui jaringan kereta.

“Pemerintah ingin mendengarkan masukan dari perusahaan, dari daerah, dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur AHY.

Ia menutup dengan penekanan akan pentingnya menjaga kesehatan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai tulang punggung transportasi rel nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(PRI)

22/10/2025 01:51
Purbaya Jawab Tantangan Dedi Mulyadi soal Dana Pemda: Tanya ke BI!

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keberatan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal data simpanan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan.

Dia menegaskan tidak pernah membuka data khusus simpanan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Sebelumnya, data Bank Indonesia (BI) dari perbankan yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bahwa total simpanan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota secara keseluruhan di bank sampai dengan September 2025 mencapai Rp233 triliun.

Terbesar adalah milik pemerintah kabupaten yakni Rp134, triliun, sedangkan milik provinsi Rp60,2 triliun dan kota Rp39,5 triliun.

Data itu justru diungkap oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Khusus untuk provinsi, simpanan Pemprov Jabar adalah terbesar keempat yakni Rp4,17 triliun. Angka itu masih lebih rendah dari Jakarta yang mencapai Rp14,6 triliun atau tertinggi dari seluruh provinsi.

Purbaya, yang juga hadir pada forum tersebut, mengaku data yang dimiliki Tito sama dengan yang dipegang olehnya. Sebab, data tersebut sama-sama berasal dari sistem BI yang menghimpun laporan dari perbankan. Oleh sebab itu, Purbaya menyarankan Dedi Mulyadi untuk langsung bertanya ke bank sentral.

“Tanya aja ke bank sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan anak buahnya juga ngibulin dia. Itu dari laporan perbankan kan, dan pemda sekian, sekian,” jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025) sore.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu turut menyoroti respons Dedi yang mempermasalahkan data simpanan Pemprov Jabar di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR). Padahal, Purbaya menekankan bahwa tidak pernah mengungkap data simpanan Pemprov Jabar secara khusus.

“Saya gak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri ya saya enggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri, saya enggak tahu. Jadi saya enggak pernah bilang Jabar berapa kan? Saya bilang data di perbankan sekian punya pemda,” tuturnya.

Menurut Purbaya, dia pun masih mempertanyakan data simpanan milik pemerintah pusat di perbankan. Pada saat menghadiri acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025), Bendahara Negara itu juga sempat membuka data simpanan pemerintah pusat maupun pemda, lengkap dengan kategori simpanannya baik di giro, tabungan serta deposito berjangka.

Namun, Purbaya hanya menggambarkannya secara umum. Menkeu yang belum dua bulan menjabat itu menyarankan Dedi untuk memeriksa sendiri data yang dihimpun oleh BI.

“Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau dia mau periksa, periksa saja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap minggu sekali. Ada flag [uangnya] punya siapa, jenisnya apa deposito, giro, lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” ungkapnya.

Dedi Mulyadi Keberatan

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membantah pemerintahannya memiliki simpanan di BJB dalam bentuk deposito. Dia menyebut posisi simpanan Pemprov Jabar di BPD itu sebesar Rp2,4 triliun.

Dana yang tersimpan sebesar Rp2,4 triliun di rekening BJB itu merupakan bagian dari pendapatan daerah yang disimpan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan hingga akhir tahun bukan sengaja disimpan agar mendapatkan bunga.

“Kondisi keuangan di Provinsi Jawa Barat. Hari ini uang yang tersedia di Provinsi Jawa Barat dan tersimpan di BJB atau Bank Jabar Banten itu sebesar Rp2.418.701.749.621 [Rp2,4 triliun] . Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito,” katanya, Selasa (21/10/2025).

Politisi Partai Gerindra itu menantang Purbaya membuka data seluruh pemerintah daerah yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito.

“Saya sudah cek [Pemprov] tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu [Purbaya] untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” katanya.

21/10/2025 23:40
Menaker Masih Kaji Formula Penentuan UMP 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah mematangkan perumusan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang akan diumumkan secara resmi pada November 2025.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam tahap finalisasi formula dan evaluasi regulasi yang berkaitan dengan mekanisme pengupahan, termasuk kemungkinan adanya penyesuaian formula baru untuk tahun depan.

Dia tidak menampik kemungkinan adanya perubahan formula penghitungan UMP tahun depan, tetapi belum bersedia membeberkan lebih jauh aspek apa yang akan disesuaikan dari formula lama.

“Masih kita kaji terus. Itu kan tiap tahun begitu kita, jadi itulah fungsi dialog sosial itu dilakukan. Jangan lupa ada Dewan Pengupahan Nasional yang nanti lebih banyak berperan,” katanya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara perihal perumusan UMP 2026 yang mendekati tenggat pengumuman pada November nanti.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa penentuan UMP yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan dapat dijalankan kembali, mengingat adanya kebaruan dalam beberapa variabel.

“Ya sebenarnya kan kita sudah punya rumus-rumus yang lalu. PP No. 51/2023 saja dijalankan. Saya lihat dari serikat pekerjanya juga begitu, memang ada alternatif yang lebih bagus lagi?” katanya di Jakarta belum lama ini.

Dia memaparkan, regulasi tersebut mengatur komponen inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berupa variabel alfa dalam menentukan besaran kenaikan upah.

Apabila rumus tersebut kembali diterapkan, Bob menilai besaran kenaikan UMP dapat disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang ada.

“Pakai rumus di PP yang terakhir saja, kan ada inflasi plus alfa. Faktor produktivitas tenaga kerja 20% sampai 30%. Tinggal dikalikan saja dengan pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.

Kendati demikian, Bob tidak memaparkan lebih lanjut mengenai usulan kenaikan UMP 2026 dari kalangan pengusaha. Dia menyebut hal ini merupakan kewenangan Dewan Pengupahan.

“Rumusnya saya belum tahu, kan lagi dibahas sama Dewan Pengupahan. Apakah akan menggunakan rumus baru atau apa, kita belum tahu itu,” pungkas Bob.

21/10/2025 22:03
Survei Itu Alat Kejahatan, Ndak Usah Percaya!

GELORA.CO – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan respons keras terhadap laporan evaluasi 1 tahun kerja kabinet yang dirilis oleh survei Center of Economic and Law Studies (Celios).

Dalam laporan tersebut, Pigai masuk dalam daftar menteri dengan kinerja terburuk, sebuah penilaian yang langsung dibantahnya dengan pernyataan kontroversial.

Celios Rilis “Rapor Merah” Kinerja Menteri

Laporan Celios yang berjudul “Rapor 1 tahun Prabowo-Gibran” menyoroti sejumlah kementerian dan menteri yang dinilai belum menunjukkan hasil kerja yang signifikan atau bahkan mendapat kritik publik.

Kementerian HAM yang dipimpin Natalius Pigai menjadi salah satu yang disorot tajam karena mendapat nilai 3 terbawah yakni dengan skor -79, disusul oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadahlia.

Penilaian Celios didasarkan pada berbagai indikator, termasuk respons terhadap isu publik, kejelasan program kerja, dan inisiatif kebijakan yang diambil dalam periode awal menjabat.

Pigai: “Survei Itu Alat Kejahatan”

Menanggapi laporan tersebut, Natalius Pigai tidak hanya membantah, tetapi juga menyerang balik instrumen penilaian survei itu sendiri.

Dalam keterangannya kepada media, Pigai dengan tegas menyebut bahwa survei, termasuk yang dilakukan oleh Celios, seringkali menjadi “alat kejahatan” yang digunakan untuk membunuh karakter atau memanipulasi opini publik.

“Survei itu alat justifikasi kejahatan. Survei itu alat payung kejahatan, pelindung kejahatan, pembenaran kejahatan kriminal,” ujar Natalius Pigai saat ditemui di kantor Kementerian HAM, Selasa 21 Oktober 2025.

“Kok mereka ngajarin saya korban HAM, pembela aktivis HAM, pembela HAM, kerja di NGO, kerja di pemerintah, Komnas HAM, Menteri HAM. Kok ngajarin saya? Mereka lebih hebat? surveinya dilakukan oleh survei yang ahli-ahli ekonomi lagi. Waduh,” sambungnya.

Pigai mengklaim bahwa dalam 1 tahun pertama, Kementerian HAM justru paling cepat dalam menyusun struktur organisasi dan telah menyiapkan program-program kerja yang ambisius.

“Kita rangking 3, kalau rangking 3 dalam konteks mendukung kebijakan Presiden kan ini program prioritas ini ABCDE dari Presiden, kita dapat rangking 3 dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian program-program prioritas pemerintah,” tutur Pigai.

Kritik Balik terhadap Celios

Natalius Pigai mengaku bahwa lembaga survei yang dirilis tidak dipercayai juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia hanya fokus dengan bekerja untuk mendorong percepataan program pemerintah saja.

“Dan presiden juga tidak percaya survei. Kami kerja aja kerja. Kerja-kerja-kerja. Lo mau nilai kami survei bagus, gapapa. Tidak bagus juga tidak apa-apa,” pungkasnya.

21/10/2025 21:52
Akademisi: Prabowo perkuat identitas nasional lewat budaya-politik

Jakarta (ANTARA) – Akademisi Universitas Karya Persada Muna Sarniati menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperkuat identitas nasional lewat pendekatan budaya politik sebagai arah baru dalam pembangunan karakter kebangsaan.

“Satu tahun ini saya melihat ada upaya serius dari pemerintah untuk merawat nilai-nilai kebangsaan yang sempat memudar,” ungkap Sarniati dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dikatakan bahwa program yang menyentuh akar budaya, seperti revitalisasi seni tradisional dan penguatan identitas lokal, merupakan bentuk nyata dari politik berbudaya yang membangun bangsa.

Dengan demikian, menurutnya, kepemimpinan Prabowo-Gibran tidak hanya fokus pada sektor ekonomi dan infrastruktur.

Pendekatan budaya politik merupakan cara menganalisis dan memahami sistem politik melalui sikap, nilai, keyakinan, dan pengetahuan masyarakat terhadap politik dan pemerintahan.

Pendekatan tersebut memandang politik tidak hanya dipengaruhi oleh institusi, tetapi juga oleh budaya yang ada dalam masyarakat, seperti adat istiadat, mitos, dan doktrin ideologi.

Dirinya menilai keberpihakan pemerintah terhadap kebudayaan dan nilai-nilai lokal merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi nasional di tengah derasnya arus globalisasi.

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur, kata dia, harus berjalan seiring dengan penguatan karakter bangsa, yang bisa disebut sebagai politik berakar pada budaya.

Meski begitu, Sarniati mengingatkan masih adanya tantangan besar berupa polarisasi politik di masyarakat pasca-pemilu, yang dapat menghambat semangat gotong-royong dan kerja bersama dalam pembangunan.

“Tantangan terbesar adalah bagaimana merajut kembali persaudaraan kebangsaan. Pemerintah perlu terus mengedepankan pendekatan budaya politik yang inklusif dan merangkul semua kalangan,” tuturnya.

Maka dari itu, dia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjadikan budaya sebagai fondasi utama dalam memperkuat persatuan nasional.

Sebagai akademisi dan organisator, lanjut dia, kalangan civitas academica siap berkontribusi dengan kajian dan aksi nyata untuk mendukung visi politik berbudaya tersebut.

“Dari Muna, kami ingin ikut menjaga semangat Indonesia yang berkarakter dan berdaulat,” ucap Sarniati menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

21/10/2025 21:44
Survei ARCI: 75,5 Persen Warga Jatim Puas Kebijakan Energi Prabowo-Gibran

Surabaya (beritajatim.com) – Kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat Jawa Timur.

Berdasarkan hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), sebanyak 75,5 persen warga Jatim menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di bidang kemandirian energi selama satu tahun terakhir.

Direktur ARCI, Baihaki Sirajt menjelaskan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan energi nasional termasuk yang tertinggi setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan efisiensi anggaran.

“Kebijakan energi menjadi salah satu indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan) berjalan dengan baik,” ujar Baihaki di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

Secara umum, ARCI mencatat 82,2 persen warga Jawa Timur puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap arah kebijakan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan kemandirian ekonomi daerah.

“Angka ini juga menandai sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan provinsi berjalan dengan baik. Sehingga apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat positif,” terang Baihaki.

Salah satu faktor yang menguatkan persepsi positif publik adalah kebijakan energi berbasis rakyat yang dijalankan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurut Baihaki, publik melihat adanya manfaat langsung dari kebijakan sektor energi terhadap perekonomian lokal, terutama di daerah penghasil migas seperti Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.

“Jawa Timur menjadi salah satu basis kepuasan tertinggi karena masyarakat melihat hasil nyata dari kebijakan energi, hilirisasi, serta upaya transisi ke energi baru terbarukan,” ujarnya.

Kebijakan legalisasi dan optimalisasi sumur minyak rakyat menjadi contoh konkret. Berdasarkan data Dinas ESDM Jawa Timur, saat ini terdapat 798 sumur minyak rakyat yang telah diinventarisasi. Yakni, 371 di Bojonegoro, 408 di Tuban, dan 19 di Gresik.

Program ini dilakukan sebagai implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang memberi ruang bagi BUMD, koperasi, dan UMKM untuk mengelola sumur minyak masyarakat secara legal dan berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai mampu mendorong ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang pendapatan daerah dan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

“Kebijakan ini bukan hanya soal energi, tapi juga ekonomi rakyat. Menteri Bahlil berhasil menghubungkan kepentingan energi nasional dengan manfaat langsung bagi masyarakat,” imbuh Baihaki.

Meski tingkat kepuasan publik cukup tinggi, ARCI menilai pemerintah tetap harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek energi dan hilirisasi.

“Tantangannya sekarang bukan hanya mempercepat, tetapi memastikan tidak ada praktik penyimpangan di lapangan. Publik puas, tapi mereka juga semakin kritis,” tegas Baihaki.

Survei ARCI dilakukan pada 7-17 Oktober 2025 di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan 1.200 responden. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (tok/but)

21/10/2025 20:26
MBG Jadi Favorit, 82,2 Persen Warga Jatim Puas Kinerja Prabowo-Gibran Selama Setahun

Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah satu tahun menjabat. Hasil survei menunjukkan mayoritas warga Jawa Timur merasa puas atas kinerja keduanya.

Direktur ARCI, Baihaki Sirajt, menyampaikan bahwa 82,2 persen responden di Jawa Timur menyatakan puas dengan kinerja Prabowo-Gibran selama satu tahun memimpin Indonesia sejak 20 Oktober 2024.

“Mayoritas warga Jatim puas, dengan angka 82,2 persen. Sementara 12,9 persen mengaku tidak puas dan 4,9 persen tidak menjawab,” kata Baihaki di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

Baihaki menjelaskan bahwa sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat tingkat kepuasan tinggi dari masyarakat, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Program MBG ini mendapat kepuasan tertinggi dibanding program lainnya. 86,1 persen responden puas atas program MBG. Sementara 11,1 persen mengaku tidak puas, dan 2,8 persen tidak menjawab,” jelasnya.

Menurut Baihaki, sebagian besar responden berharap agar program MBG dapat diperluas dan sistem distribusinya diperbaiki. “Para responden ini berharap agar program MBG ini diperluas sasaran penerimanya, dan memperbaiki sistem distribusi MBG agar lebih baik,” tambahnya.

Selain MBG, kebijakan efisiensi anggaran juga dinilai memuaskan masyarakat. Sebanyak 83 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan agar tepat sasaran. Sementara itu, 14,6 persen menyatakan tidak puas, dan 2,4 persen tidak menjawab.

Di bidang ketahanan pangan, program Lumbung Pangan/Swasembada Pangan juga memperoleh apresiasi tinggi. Sebanyak 78,6 persen warga Jawa Timur puas, sedangkan 18 persen tidak puas dan 3,4 persen tidak menjawab.

Untuk bidang infrastruktur, sebanyak 75,8 persen responden puas terhadap komitmen Prabowo-Gibran dalam melanjutkan pembangunan nasional. Adapun di bidang kemandirian energi, 75,5 persen warga Jatim menyatakan puas, 18,1 persen tidak puas, dan 6,4 persen tidak menjawab.

Namun, dua program lain yaitu Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih dinilai masih perlu evaluasi karena tingkat kepuasan publiknya belum optimal. “Responden menilai program Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih masih belum optimal, dan perlu evaluasi,” ungkap Baihaki. Dari survei, tingkat kepuasan untuk Sekolah Rakyat berada di angka 70,4 persen, sedangkan Kopdes Merah Putih sebesar 68,2 persen.

Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada 7–17 Oktober 2025 menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 orang dengan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. [tok/suf]

21/10/2025 20:19
Mendagri: Stabilitas harga di daerah kunci kendalikan inflasi

“Presiden menekankan agar pengendalian harga tidak hanya ditangani dari pusat, tapi dimonitor langsung sampai ke daerah. Karena itu, saya meminta BPS membantu membaca inflasi di tingkat kabupaten/kota secara rutin setiap minggu,”

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan stabilitas dan pemantauan harga komoditas di daerah menjadi kunci dalam pengendalian laju inflasi nasional.

Tito mengatakan Kemendagri kini tidak hanya berfungsi sebagai pembina administrasi daerah, tetapi juga penggerak utama koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat lokal.

“Presiden menekankan agar pengendalian harga tidak hanya ditangani dari pusat, tapi dimonitor langsung sampai ke daerah. Karena itu, saya meminta BPS membantu membaca inflasi di tingkat kabupaten/kota secara rutin setiap minggu,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Mendagri mengatakan sejak awal masa kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dirinya mendapat mandat langsung dari Presiden untuk memastikan inflasi di daerah tetap terkendali. Tugas itu merupakan kelanjutan dari perannya sejak 2022, ketika angka inflasi nasional masih di atas 5 persen.

“Salah satu tugas khusus yang diberikan kepada saya adalah mengendalikan inflasi di daerah. Saya diberi amanat menjadi Koordinator Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak September 2022, ketika inflasi mencapai 5,95 persen,” ujarnya.

Tito mengatakan instruksi agar pemantauan harga dilakukan hingga ke daerah membuat pemerintah memiliki peta harga yang lebih detail dan dinamis.

Setiap pekan, tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) turun langsung ke pasar-pasar untuk memantau harga bahan pokok, sementara data tersebut dilaporkan ke Kemendagri untuk ditindaklanjuti.

“Dulu data inflasi hanya keluar sebulan sekali, sekarang kita pantau setiap minggu. Hasilnya lebih cepat, dan kalau ada daerah dengan inflasi tinggi, kita bisa langsung melakukan intervensi,” kata Tito.

Tito mengatakan, koordinasi dilakukan bersama BPS dan Kantor Staf Presiden (KSP) agar setiap kebijakan intervensi di daerah berbasis data. Melalui rapat mingguan, pemerintah dapat segera mengetahui wilayah mana yang menghadapi tekanan harga paling tinggi dan apa penyebabnya.

“Setiap Senin kami rapat dengan BPS dan KSP. Dari data itu, kami tahu daerah mana yang inflasinya tinggi, komoditas apa penyumbangnya, dan apa langkah korektifnya. Biasanya kami dorong operasi pasar, distribusi barang, atau kerja sama antar daerah,” tuturnya.

Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas harga. Ia meminta agar kepala daerah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi juga menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih strategis dan berorientasi pada ketahanan pangan.

“Pemerintah daerah harus proaktif. Misalnya, mempercepat realisasi belanja produktif di sektor pangan dan logistik, memperkuat rantai pasok, dan memanfaatkan APBD untuk subsidi transportasi komoditas strategis. Semua langkah itu penting agar harga tetap stabil,” kata Tito.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam sidang kabinet, ia mengapresiasi kerja keras kementerian dan pemerintah daerah yang berhasil menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

“Inflasi kita berhasil dijaga di sekitar 2 persen, salah satu yang terendah di G20. Ini hasil kerja bersama antara pusat dan daerah,” ujar Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kesinambungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor yang perlu terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Hal senada juga disampaikan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho. Ia menilai peran Kemendagri di bawah komando Tito Karnavian kini menjadi sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ia menyebut, reposisi peran Kemendagri sebagai koordinator pengendalian inflasi daerah merupakan langkah krusial dalam sistem fiskal Indonesia.

“Selama ini, inflasi sering dianggap urusan moneter atau fiskal pusat, padahal sebagian besar penyebab inflasi bersifat nonmoneter — seperti rantai pasok dan struktur belanja daerah,” ujar Wisnu.

Menurutnya, pergeseran peran Kemendagri dari birokrasi administratif menjadi pengarah kebijakan fiskal daerah menandai perubahan penting dalam tata kelola ekonomi nasional.

Wisnu menilai, pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

21/10/2025 19:39
Wakil Ketua DPRD Jember Jadi Tersangka Korupsi, Petani Berikan Dua Tumpeng untuk Kejaksaan

Jember (beritajatim.com) – Forum Komunikasi Petani Jember (FKPJ) memberikan kado dua buah tumpeng kepada Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025), menyusul penetapan lima tersangka dugaan korupsi dana konsumsi sosialisasi peraturan daerah di DPRD Kabupaten Jember.

“Dua tumpeng ini simbol waktu coblosan pilpres (calon presiden) nomor urut dua. Ini wujud nyata dukungan moral kita kepada aparat penegak hukum di kejaksaan yang kemarin kita ragukan, ternyata mampu berbuat nyata untuk meyakinkan masyarakat bahwa hukum tidak tajam ke bawah tumpul ke atas,” kata Ketua FKPJ Jumantoro.

Jumantoro berharap kerja cepat kejaksaan ini ditiru institusi aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kita berharap kasus-kasus lain seperti kasus (dana bantuan sosial) DPRD Jawa Timur yang sudah lama itu juga harus diusut tuntas oleh KPK, sebagai bukti nyata, bahwa mereka tidak sekadar omon-omon doang, hanya memberikan angin segar tapi tidak tuntas,” katanya.

“Harapan kami semua kasus korupsi diusut tuntas ke akar-akarnya. Tidak hanya oleh kejaksaan, tapi oleh KPK dan kepolisian sebagai sebagai wujud nyata implementasi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi,” kata Jumantoro.

Kejaksaan Negeri Jember menetapkan Dedy Dwi Setiawan, Wakil Ketua DPRD setempat, dan mantan istrinya Yuanita Qomariyah sebagai tersangka dugaan korupsi dana konsumsi sosialisasi peraturan daerah (sosperda), oleh Kejaksaan Negeri Jember, Senin (20/10/2025) malam.

Dua tersangka lagi adalah aparatur sipil negara berinisial A dan RAR, dan seorang rekanan penyedia konsumsi SR dan RAR.

“Menurut hitungan saya, ini sudah masuk satu tahun masa kepemimpinan Bapak Prabowo dan Gibran. Nah, untuk itu kami akan memberikan kado dari tim kerja kami dalam menangani kasus sosperda,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jember Ichwan Effendi. [wir]

21/10/2025 19:26
Satu Tahun Prabowo-Gibran: Mendikdasmen Siapkan Beasiswa S1 untuk 150.000 Guru Tahun Depan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyiapkan beasiswa S1 untuk 150.000 guru pada 2026.

Abdul Mu’ti mengatakan pemberian bantuan belajar ini tak hanya diberikan kepada guru di sekolah negeri. Pasalnya, guru di sekolah swasta pun bisa berkesempatan mendapatkan beasiswa S1 ini.

“[Beasiswa Kemendikdasmen] Terbuka untuk semua guru, negeri dan swasta. Tahun ini 12.500. Tahun depan 150.000 guru,” ujar Abdul saat sesi wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia di kantor Kemendikdasmen, Jakarta pekan lalu.

Dia menambahkan alasan pemberian beasiswa ini lantaran dalam catatan Kemendikdasmen masih ada 200.000 guru yang belum menempuh pendidikan S1.

Nantinya, kata dia, guru-guru ini bakal mendapatkan pelatihan untuk dipersiapkan dalam program penguatan ekosistem pendidikan dari kementerian.

“Kami usahakan supaya mereka berkesempatan untuk studi lanjut D4 atau S1 di kampus-kampus yang kita tentukan. Kampusnya ini kita dapatkan data dari Kemendikti Saintek,” imbuhnya.

Selain beasiswa, Abdul Mu’ti juga menyatakan bahwa dalam program beasiswa ini, guru-guru itu bakal mendapatkan dana Rp3 juta per semester.

“Ini terobosan juga, pertama kali belum pernah diadakan sebelumnya. Dan mereka mendapatkan beasiswa per semester 3 juta,” pungkasnya.

Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo sangat fokus pada kesejahteraan guru. Jika guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), maka mereka memperoleh tunjangan sertifikasi sejumlah gaji pokok. Dia mengatakan nilai tunjangan tersebut bervariasi mengacu dari masa kerja, golongan, dan lain sebagainya.

Sementara itu, dia menjelaskan guru non-ASN akan memperoleh tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan.

“Terobosan yang kami lakukan adalah dari sisi pembayaran tunjangan. Kalau sebelumnya melalui pemerintah pusat, lalu ditransfer ke pemerintah daerah, baru kemudian ditransfer ke setiap guru. Nah, sekarang tunjangan langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru. Dengan demikian, hak guru dapat diterima tepat waktu.

Sementara itu mulai tahun ini, guru honorer akan mendapat insentif Rp300.000 per bulan. Sejak Juli 2025, Kemendikdasmen sudah melakukan pembayaran di depan. Dengan demikian, ungkapnya, guru honorer memperoleh tunjangan Rp300.000 dikalikan dengan 7 bulan atau setara dengan Rp2,1 juta untuk masing-masing guru.

“Kami sempat mengusulkan melalui DPR agar ada tambahan tunjangan guru honorer Rp200.000, tetapi DPR baru setuju Rp100.000. Dengan begitu, guru honorer tahun depan akan mendapat tunjangan Rp400.000 per bulan. Dengan tunjangan penambahan ini, kami berharap kesejahteraan guru makin meningkat, dan para guru termotivasi, serta lebih semangat dalam melaksanakan tugas mereka,” tuturnya.

21/10/2025 18:45