Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Berbeda dengan Polemik Ijazah Jokowi, Hendri Satrio Sebut Kasus Ijazah Wapres Gibran Harus Segera Diselesaikan

    Berbeda dengan Polemik Ijazah Jokowi, Hendri Satrio Sebut Kasus Ijazah Wapres Gibran Harus Segera Diselesaikan

    “Kan kita berhak tahu siapa (yang punya ijazah). Nah ini jadi memang harus dibongkar,” ujar Feri dalam videonya yang beredar, dikutip Selasa (21/10/2025).

    Ia menyebut munculnya pertanyaan publik terkait lamanya Gibran menempuh pendidikan di Singapura dan Australia harus dijawab secara terbuka.

    “Nah di titik itu muncullah beberapa hal ya soal informasi berapa tahun untuk sekolah di Singapura, berapa tahun untuk sekolah di Australia ini Wapres,” ucapnya.

    Feri menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Gibran disebut sempat menempuh pendidikan di lembaga bahasa bernama Insearch yang berada di bawah University of Technology Sydney (UTS).

    “Teman-teman yang tamatan UTS bilang, Insearch itu underbown-nya UTS, lembaga pendidikan bahasa untuk persiapan masuk kampus karena IELTS tidak cukup,” jelasnya.

    Namun, lanjut Feri, lembaga tersebut hanya memberikan sertifikat kursus bahasa, bukan ijazah setara pendidikan formal di Indonesia.

    “Ini hanya sertifikat bimbel. Disetarakan, iyalah. Tapi nggak bisa disamakan dengan tingkatan pendidikan seperti SMA di Indonesia, karena pembelajarannya berbeda,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Feri menilai penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk membuka kejelasan soal dokumen pendidikan tersebut agar tidak terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

    “Nah inilah yang kemudian menurut saya layak dibuktikan di pengadilan maupun di ruang politik,” Feri menuturkan.

    “Kalau saya jadi orang politik, saya akan minta ini dibuka supaya keributan publik selesai,” kuncinya. (fajar)

  • Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 1 Tahun Prabowo-Gibran, AHY Angkat Bicara

    Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 1 Tahun Prabowo-Gibran, AHY Angkat Bicara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap eksekusi program 3 juta rumah bukan perkara mudah.

    AHY mengatakan, implementasi program tersebut membutuhkan guyuran investasi yang cukup besar. Sehingga, dibutuhkan upaya lebih dalam menggaet investor potensial.

    “Perumahan ini yang harus kita kawal bersama-sama, memang tidak mudah membangun 3 Juta Rumah, tidak mudah sama sekali. Membutuhkan investasi, membutuhkan kebersamaan,” kata AHY dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (21/10/2025).

    Dalam paparan yang disampaikan realisasi program 3 Juta Rumah sepanjang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaksanakan melalui tiga program eksisting.

    Pertama, melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau penyaluran rumah subsidi. Di mana, hingga saat ini dilaporkan telah disalurkan sebanyak 200.809 unit dari total kuota 350.000 unit (57%).

    Kedua, pemerintahan juga mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah lewat skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari total kuota tersedia 45.073 unit, pemerintah telah melaksanakan sebanyak 23.420 unit (52%).

    “BSPS Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini sih sederhananya adalah bantuan pemerintah untuk [masyarakat] agar bisa melakukan renovasi perumahan, bedah rumah lah. Nah ini memang ditargetkan untuk rumah-rumah yang tidak layak huni,” jelasnya.

    Ketiga, pemerintah menjalankan realisasi program 3 Juta Rumah lewat pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP).

    Dalam laporannya, sepanjang satu tahun kepemimpinan Prabowo – Gibran, realisasi serapan PPN DTP mencapai 177.970 unit.

    “Dan yang sedang dikawal juga adalah sebetulnya KUR perumahan, ini akan menjawab dua sisi. Sisi demand atau permintaan ini akan memberikan akses kepada MBR termasuk keluarga muda, termasuk pekerja-pekerja informal. Nah dari sisi supply ini diharapkan bisa menggerakkan ekosistem pembangunan perumahan,” pungkas AHY.

  • Celios Dihajar PSI Gegara Beri Nilai 3 dari 10: Riset atau Orderan Jatuhkan Prabowo-Gibran?

    Celios Dihajar PSI Gegara Beri Nilai 3 dari 10: Riset atau Orderan Jatuhkan Prabowo-Gibran?

    Karena itu, lanjutnya, survei Celios yang menggunakan metode serupa juga tak layak disebut riset ilmiah.

    “Pengikut Celios kalau dijadikan responden, ya sudah pasti bisa ditebak hasilnya. Tidak perlu riset-riset!,” timpalnya.

    Dian menegaskan, siapapun berhak menilai kinerja pemerintahan, namun lembaga survei harus tunduk pada kaidah metodologi ilmiah.

    “Semua orang bisa memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan. Mau kasih nol, satu, dua, atau sembilan, juga bebas! Tapi kalau lembaga mengaku telah melakukan riset maka dia harus tunduk pada metodologi,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ia menyindir klaim riset yang dilakukan Celios. “Jangan ngaku riset tapi sebenarnya lagi ngibul!” tegasnya.

    Dian juga mempertanyakan validitas hasil riset Celios yang memberi nilai rendah terhadap sejumlah kementerian.

    “Apalagi sampai mau nge-chek kesuksesan program, variabel itu penting. Mana yang harus dikontrol, mana yang bebas. Kalau ujug-ujug ada raport nilai 3, ya monmaap, itu namanya tendensius bukan penilaian,” bebernya.

    Bahkan, ia menduga riset tersebut sarat kepentingan politik.

    “Apalagi penilaian terhadap kinerja kementerian, jangan-jangan itu semua orderan,” tandasnya.

    Menurut Dian, riset kebijakan publik harus didasarkan pada pendekatan ilmiah dan instrumen kausalitas yang tepat.

    “Riset kebijakan itu penting soal kausalitas. Ada instrumennya, harus objektif. Boleh pakai difference in differences,” ucapnya.

    Ia pun menyarankan agar Celios jujur kepada publik mengenai tujuan dari surveinya.

    “Jadi saran saya sama peneliti maha benar Celios, gentle aja bilang bahwa ini bukan hasil riset tapi hasil diskusi-diskusi tim untuk menjatuhkan citra Prabowo-Gibran!” katanya menohok.

  • Inggris Sebut Asean Punya Potensi Besar di Sektor Ekonomi Kreatif

    Inggris Sebut Asean Punya Potensi Besar di Sektor Ekonomi Kreatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Inggris menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dalam pengembangan ekonomi kreatif, Sektor ini dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan.

    Duta Besar Inggris untuk Asean, Helen Fazey, mengatakan, sektor ekonomi kreatif bukan hanya mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi, tetapi juga mempererat kohesi sosial antar-komunitas.

    “Saya sangat bangga atas dukungan Inggris terhadap ekonomi kreatif di Asean. Sektor ini menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat hubungan antarwarga,” ujarnya acara Peluncuran Jajak Pendapat Persepsi Regional Asean mengenai Ekonomi Kreatif di Jakarta pada Rabu (22/10/2025).

    Dia menjelaskan, sektor ekonomi kreatif di Inggris telah berkembang dengan optimal dan telah menjadi salah satu kontributor signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. 

    Fazey mengatakan, sektor ekonomi kreatif telah mendukung hampir 2,5 juta lapangan kerja di Inggris dan menyumbang sekitar £124 miliar terhadap perekonomian nasional. 

    Capaian tersebut, menurutnya, menunjukkan besarnya potensi yang juga bisa dikembangkan di Asia Tenggara. Hal ini mengingat keberagaman budaya dan IDE yang ada pada negara-negara di kawasan tersebut.

    “Kawasan Asia Tenggara kaya akan ide, talenta, dan keberagaman budaya. Kami percaya Asean memiliki potensi yang besar, dan kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengembangkannya,” lanjut Fazey.

    Dia melanjutkan, melalui kemitraan Asean–Inggris, kedua pihak saat ini tengah memperkuat kolaborasi di bidang kebudayaan, inovasi, dan ekonomi digital — tiga sektor yang dinilai vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masa depan.

    Sebelumnya, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengungkap akumulasi realisasi investasi periode 2025 – 2029 dibidik dapat tembus Rp794,2 triliun. 

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menjelaskan, khusus pada 2025, realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dibidik sebesar Rp136,3 triliun. Sementara hingga semester I/2025 realisasi investasi dilaporkan telah mencapai Rp90,12 triliun. 

    “Semester pertama sudah tercapai 66% atau Rp90,12 triliun. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhannya trennya sangat positif,” kata Teuku.

    Lebih lanjut, pada 2026 pemerintah menargetkan realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dapat mencapai Rp131 triliun hingga Rp146,5 triliun.

    Kemudian, pada 2027 Kemenekraf  menetapkan target kinerja investasi ada di kisaran Rp133,7 triliun hingga Rp157,7 triliun. Berlanjut pada 2028 sebesar Rp142,7 triliun hingga Rp170 triliun. 

    Terakhir, pada 2029 atau tepat di akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka investasi sektor ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp152,3 triliun hingga Rp183,7 triliun.

  • Analis UNJ Menduga Jokowi Sengaja Merawat Kasus Ijazah untuk Pemilu 2029

    Analis UNJ Menduga Jokowi Sengaja Merawat Kasus Ijazah untuk Pemilu 2029

    GELORA.CO – Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun memiliki pandangan mengenai kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum menemui titik terang. Dia menduga Jokowi sengaja “merawat” kasus ijazah demi Pemilu 2029.

    “Instrumen ini yang sedang dimainkan Jokowi. Asumsinya, dia membiarkan perkara tidak selesai. Padahal, masalah ini sangat pelik,” ujar Ubedilah dalam Podcast To The Point Aja di YouTube Sindonews dikutip, Rabu (22/10/2025).

    Menjelang Pemilu 2029 barulah Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Tujuannya agar masyarakat berempati kepada mantan orang nomor satu di Indonesia itu. “Kalau benar terjadi, artinya pola ini sangat berbahaya,” katanya.

    Menurut dia, “merawat” kasus ijazah selama ini telah menimbulkan konflik di masyarakat dan hanya untuk kepentingan popularitas semata. “Juga kepentingan kekuasaan,” ucapnya.

    Ubedilah dengan tegas menyatakan kasus ijazah Jokowi harus dituntaskan sekarang juga. Sebab, “merawat” yang ujungnya menjelang Pemilu 2029 apalagi dibumbui keputusan hukum mengenai ijazah tersebut dapat mempengaruhi Jokowi dan keluarganya yang notabene putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka menjabat Wapres.

    “Jangan sampai persoalan sederhana ini dijadikan instrumen untuk kepentingan kekuasaan. Seharusnya politik ke depan menampilkan ide atau gagasan,” ujarnya.

    Dia juga mencurigai ada orang di Istana, di sekitar Presiden Prabowo Subianto ingin terus berkuasa. Orang tersebut telah ada sejak era Orde Baru (Orba) dan rezim presiden sebelumnya.

    Tak heran, dalam sebuah kesempatan Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan negara tak takut jika ada orang kuat yang melakukan perbuatan melawan hukum. Itulah narasi yang diungkapkan Prabowo terhadap kekuasaan yang sedang dipimpinnya.

    “Kenapa orang itu ingin terus berkuasa? Mungkin dia takut kena perkara hukum atau takut kehilangan pengaruh,” ujar Ubedilah.

    Menurut dia, sebetulnya banyak yang ingin terus berkuasa, tak hanya satu orang. Hal inilah yang dinamakan penyakit kekuasaan.

    “Orang Orde Baru, mantan Panglima, Wantimpres, menteri zaman dari Gus Dur sampai sekarang yang kemarin jadi menteri segala urusan. Ada mantan presiden yang kemarin mau tiga periode. Jadi ada tafsir selalu berkuasa itu sebetulnya banyak di lapisan elite,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Prabowo memberikan sinyal bahwa negara tak takut jika ada orang kuat yang melakukan perbuatan melawan hukum.

    “Yang kuat, dia akan kuat. Tapi, yang kuat, kalau melanggar hukum, kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka? Jangan mereka kira Indonesia lemah,” ujar Prabowo saat menghadiri penyerahan barang bukti sitaan Rp13 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin (20/10/2025).

  • Survei LPEM UI soal Ekonomi di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Survei LPEM UI soal Ekonomi di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta –

    Survei terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menunjukkan, mayoritas pakar menilai kondisi perekonomian RI makin memburuk selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Survei LPEM secara khusus mengumpulkan pandangan 64 pakar dari berbagai latar belakang terkait kondisi ekonomi terkini dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Hasilnya, mayoritas menilai bahwa kondisi perekonomian memburuk.

    “Sebagian besar pakar, 30 dari 64 (47%), menilai kondisi ekonomi saat ini telah memburuk dan jauh lebih buruk dibandingkan kuartal sebelumnya,” tulis LPEM dalam laporan bertajuk LPEM Economic Experts Survey Semester II 2025, Rabu (22/10/2025).

    Bahkan, ada 2 pakar yang menilai kondisi ekonomi jauh lebih buruk. Kemudian, total ada sebanyak 24 pakar (37,5%) menganggap tidak terjadi perubahan alias stagnan terhadap kondisi ekonomi.

    Sementara itu, sebagian kecil yaitu 8 pakar (12,5%) menganggap kondisi ekonomi menjadi lebih baik, dan tidak ada pakar yang setuju dan menganggap bahwa ekonomi jauh lebih baik.

    “Secara keseluruhan, rata-rata respons terhadap kondisi ekonomi saat ini adalah -0,41 dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi, yaitu 8,88. Temuan ini menunjukkan bahwa para pakar masih merasakan kegelisahan terhadap keadaan perekonomian,” tulis LPEM.

    Hasil ini juga sejalan dengan konsensus survei sebelumnya pada Maret 2025, di mana sebagian besar ahli (55%) memandang kondisi ekonomi memburuk pada saat itu.

    Di samping itu, sebagian pakar juga mulai melihat peningkatan tekanan inflasi terhadap ekonomi. Dari 64 responden, 25 pakar atau 39% menilai tekanan inflasi lebih tinggi dibanding sebelumnya.

    Bahkan, 5 pakar lainnya menilai tekanan inflasi meningkat jauh lebih tinggi. Lalu 29 pakar atau 45% menilai dampaknya masih sama, dan hanya 5 orang yang melihat tekanannya menurun.

    “Respons rata-rata +0,47, dengan tingkat keyakinan yang cukup tinggi (7,44), menunjukkan sedikit overheating dalam perekonomian, yang didorong oleh tekanan inflasi,” tulis LPEM.

    Selanjutnya, kondisi pasar tenaga kerja juga menjadi sorotan. Total sebanyak 27 dari 64 pakar menilai kondisi pasar tenaga kerja memburuk dari periode sebelumnya.

    Lalu sebanyak 10 dari 64 pakar bahkan menilai kondisinya jauh lebih buruk. 24 pakar menilai tidak berubah, dan hanya 3 orang pakar yang menilai kondisinya lebih baik.

    Survei juga turut menanyakan tentang ekspektasi pertumbuhan ekonomi dalam tiga bulan ke depan. Hasilnya, mayoritas pakar, 24 dari 64 pakar, memperkirakan tidak akan terjadi perubahan.

    Sedangkan sebanyak 23 dari 64 pakar memprediksi pertumbuhan ekonomi akan melambat. Lalu 15 pakar memperkirakan akan terjadi akselerasi pertumbuhan, dan masing-masing satu pakar menilai terjadi akselerasi dan perlambatan pertumbuhan signifikan.

    (shc/kil)

  • Apa Capaian Satu Tahun Prabowo-Gibran di Sektor Pangan?

    Apa Capaian Satu Tahun Prabowo-Gibran di Sektor Pangan?

    Jakarta –

    Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, produksi beras telah mengalami peningkatan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memprediksi produksi beras tahun ini akan mencapai 34 juta ton. Dengan begitu, ia menyebut Indonesia telah mencapai swasembada beras.

    “Diperkirakan akhir tahun produksi sesuai BPS 34,3 juta ton. naik 4 juta ton dalam satu tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah. Alhamdulillah kalau tidak ada arah melintang, satu bulan-dua bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Untuk meningkatkan produksi itu, Prabowo telah mengeluarkan 18 kebijakan baru, mulai dari perbaikan irigasi, pemangkasan regulasi pupuk subsidi, menaikkan harga gabah kering panen (GKP), peningkatan volume pupuk 9,55 juta ton, hingga penurunan harga pupuk subsidi.

    “Regulasi pupuk dulu harus 12 menteri setujui, baru pupuk beredar. Kemudian gubernur seluruh Indonesia harus tanda tangan, terakhir 514 bupati dan wali kota se-Indonesia harus tandatangan, regulasi yang mengikat 145 regulasi,” ungkapnya.

    Kontribusi sektor pertanian pada produk domestik bruto (PBD) 13,83%. Kesejahteraan petani juga diklaim telah meningkat. Hal itu dibuktikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini naik ke angka 124,36.

    “Ini tertinggi. Yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan HPP. Itu instruksi Bapak Presiden langsung menaikkan dari Rp 5.000/kg menjadi Rp 6.500/kg. Alhamdulillah petani menikmati harga itu.

    Penindakan Mafia Pangan

    Tak hanya itu, Amran mengatakan di bawah kepemimpinan Prabowo telah menindak tegas mafia pangan mulai dari masalah kualitas beras dan kasus pupuk palsu. Amran menyebutkan untuk masalah pupuk subsidi yang telah ditindak melibatkan 27 perusahaan. Sementara tersangka kasus perberasan disebut mencapai 70 tersangka.

    “Kita harus berjuang bersama. Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia, beri yang terbaik,” tegasnya.

    Saat ini pemerintah juga memperketat pengawasan pupuk subsidi. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga pupuk subsidi.

    Amran mengimbau agar penurunan harga ini ditaati oleh distributor, pengecer pupuk subsidi mentaati aturan terbaru ini. Jika tidak, ia mengancam akan mencabut izin usaha distributor dan pengecer yang berani sengaja menaikkan harga pupuk subsidi.

    “Jangan coba-coba menaikkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini dinaikkan, kita izinnya akan dicabut,” ucapnya.

    Penurunan harga pupuk subsidi dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

    Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp 2.250/kilogram (kg) menjadi Rp 1.800/kg, NPK dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg, NPK kakao dari Rp 3.300/kg menjadi Rp 2.640/kg, ZA khusus tebu dari Rp 1.700/kg menjadi Rp 1.360/kg, dan pupuk organik dari Rp 800/kg menjadi Rp 640/kg.

    Tonton juga Video: Capaian Polri dalam Setahun Pemerintahan Prabowo di Sektor Pangan

    (ada/fdl)

  • Mentan Klaim 27 Ribu Milenial Jadi Petani: Pendapatannya Rp 20 Juta!

    Mentan Klaim 27 Ribu Milenial Jadi Petani: Pendapatannya Rp 20 Juta!

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim saat ini ada 27 ribu milenial yang telah bertani. Ia mengatakan pendapatan mereka saat ini mencapai Rp 15 juta sampai Rp 20 juta.

    Menurutnya, minat milenial untuk bertani sudah meningkat. Hal ini disebabkan dengan dorongan dari pemerintah yang memberikan berbagai fasilitas mulai dari teknologi modern sampai bibit unggul.

    “Sekarang sudah 27 ribu, ikut. Bagaimana caranya supaya ikut? Yang pertama adalah menggunakan teknologi tinggi. Yang kedua adalah pendapatannya lebih tinggi. Alhamdulillah, testimoni mereka dari Merauke, dari Kalimantan dan Aceh itu pendapatannya rata-rata Rp 15 juta sampai 20 juta,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Keterlibatan milenial dalam sektor pertanian ini menjadi capaian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia meyakini keterlibatan anak muda di sektor pertanian akan meningkat seiring dengan rencana besar pemerintah mencetak sawah baru sebesar 3 juta hektare (ha).

    “Kita mentransformasi pertanian tradisional ke modern. Kita membangun rencana 3 juta hektare setara dengan negara maju. Seperti Amerika dengan China. Kita buat setara dengan teknologinya, buatkan kluster, sehingga anak-anak muda turun,” tuturnya.

    Lihat juga Video: Bupati Deli Serdang Berdayakan Anak Muda Jadi Petani Milenial

    (ada/fdl)

  • Saat Presiden Prabowo Sebut IFP sebagai Inovasi Pendidikan

    Saat Presiden Prabowo Sebut IFP sebagai Inovasi Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada Senin (20/10/2025) menjadi terasa sangat spesial karena bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
     
    Presiden Prabowo dalam pengantar sidang menyampaikan sejumlah capaian dalam 1 tahun pemerintahan yang dipimpin bersama-sama dengan para menteri di Kabinet Merah Putih.
     
    Capaian yang disampaikan Presiden salah satunya terkait dengan sektor pendidikan. Penguatan di bidang pendidikan merupakan Asta Cita ke-4 dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sasarannya memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, generasi muda, dan penyandang disabilitas.
     
    Presiden menyampaikan progres pengembangan Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu mendorong terciptanya generasi unggul di semua tingkatan masyarakat.
     
    Selain itu, Kepala Negara juga memaparkan inovasi digital di bidang pendidikan yang membuka ruang bagi pelajar untuk memperoleh sarana pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif sebagai bagian dari variasi sistem pembelajaran.
     
    Transformasi pendidikan diwujudkan melalui program pemberian perangkat interaktif digital atau interactive flat panel (IFP) di setiap sekolah.
     
    “Flat panel, IFP, interactive flat panel. Disitu sudah ada komputernya, yang di situ bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan. Jadi silabus, semua silabus kita akan ada di situ,” ujarnya.

    Anggaran Digitalisasi Pembelajaran

    Saat wawancara dengan Bisnis pada Kamis (16/10/2025), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa anggaran untuk mendukung program digitalisasi pembelajaran pada tahun ini senilai Rp9 triliun.
     
    Anggaran tersebut salah satunya untuk paket pengadaan IFP untuk satuan pendidikan yang ditargetkan mencapai 288.000 unit IFP.

     
    “Program digitalisasi itu anggarannya sekitar Rp9 triliun, meliputi pembagian atau pengadaan IFP, Interactive Flat Panel. IFP ini lebih interaktif, jadi murid bisa menulis langsung di situ, bisa juga pakai internet, bisa juga pakai materi yang di-install di dalamnya. Sehingga lebih interaktif, sehingga kelas itu bisa lebih hidup,” kata Abdul Mu’ti.
     
    Dengan adanya IFP, kata Mendikdasmen setiap guru juga mesti menguasai teknologi tersebut. Oleh sebab itu, Kemendikdasmen juga memberikan pelatihan kepada setiap guru untuk mendukung kegiatan pembelajaran model baru itu.
     
    Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan perangkat laptop agar konten-konten di IFP nantinya lebih lengkap sehingga mendukung variasi pembelajaran.

    “IFP ini tidak semuanya internet base. Jadi bisa yang unplug, yang tanpa melalui internet. Sehingga materinya kita bisa kirim dan juga install melalui laptop itu. Materi juga bisa diunduh dari rumah pendidikan. Dan juga beberapa yang kita kirimkan sebagai bagian dari pengayaan pembelajaran,” kata Mendikdasmen.
     
    Rencananya, Kemendikdasmen akan meluncurkan program digitalisasi pembelajaran pada 10 November mendatang. (*)

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: 5G Berjalan Lambat, Lelang 700 MHz Tak Kunjung Tiba

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: 5G Berjalan Lambat, Lelang 700 MHz Tak Kunjung Tiba

    Bisnis.com, JAKARTA – Setahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan, namun pengembangan teknologi 5G di Indonesia dinilai masih tertatih-tatih.

    Diketahui, hingga Juli 2025 Telkomsel memiliki lebih dari 3.000 BTS 5G yang telah beroperasi di 56 kota/kabupaten di Indonesia. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan target perusahaan untuk terus memperluas jangkauan jaringan 5G mereka. Sementara itu BTS 5G Indosat masih 107 unit pada kuartal I/2025. XLSMART tidak pernah menyebutkan jaringan 5G mereka. 

    Dibandingkan dengan BTS 4G pada masing-masing operator yang telah mencapai lebih dari 200.000 unit, jumlah BTS 5G masih sangat sedikit.

    Adapun salah satu penyebab 5G berjalan lambat karena pita frekuensi 700 MHz, yang sering disebut sebagai “spektrum emas” karena potensinya yang luas, hingga kini belum dilelang oleh pemerintah.

    Komdigi masih berfokus pada pita 1,4 GHz untuk layanan broadband wireless access (BWA) atau jaringan akses internet cepat nirkabel.

    Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai perkembangan 5G belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam satu tahu pemerintahan Prabowo. Teknologi 5G yang dahulu digadang-gadang sebagai game changer, kekurangan frekuensi.  

    Pemerintah hakikatnya telah berencana untuk melelang pita 700 MHz untuk kebutuhan 5G. Bekas frekuensi penyiaran ini memiliki lebar hingga 112 MHz dan secara ekosistem telah banyak digunakan untuk 5G.

    “Ya kan lelang ditunda sejak 2023 sampai sekarang. Kemudian, operator juga masih coba manfaatkan frekuensi yang ada saja untuk memberikan layanan karena khawatir lelang mahal,” kata Heru kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025). 

    Heru mengatakan operator telah mencoba bernegosiasi agar lelang 700 MHz digelar dengan harga murah. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan operator untuk menggunakan pita frekuensi saat ini telah mencapai 12,2% dari total pendapatan mereka. Di tengah pendapatan yang melandai, kenaikan biaya frekuensi pada lelang 700 MHz akan membebankan mereka. 

    Heru mengatakan tantangan utama mendorong 5G adalah keterbatasan spektrum frekuensi yang tersedia. Lelang di 700 MHz dan 2,6 GHz diharapkan dapat digelar pemerintah pada awal 2026. Namun, operator masih menanti penurunan regulatory cost yang dinilai terlalu tinggi. 

    “Perhitungan ulang regulatory cost diperlukan agar lebih ramah bagi operator, sehingga pada akhirnya konsumen bisa menikmati layanan 5G yang terjangkau,” kata Heru. 

    Sementara itu, pandangan berbeda datang dari Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward. Dia menilai perkembangan 5G sebenarnya sudah cukup baik di beberapa daerah seperti di Pulau Jawa dan Bali. 

    “Untuk ketiga operator utama, layar ponsel di wilayah tertentu sudah menampilkan ikon 5G, bukan lagi 4G+,” katanya. 

    Dari sisi tantangan, kata Ian, sebagian besar gadget masyarakat masih mentok di teknologi 4G, dan kawasan jangkauan 5G masih jarang serta sering berbagi dengan 4G. Tidak banyak wilayah di Indonesia yang 5G berdiri secara mandiri. 

    Ian menekankan perlunya use case nyata yang benar-benar memerlukan kecepatan dan latensi rendah dari 5G. Peluang makin terbuka jika 5G bisa beroperasi secara stand alone, yang akan membuat biaya operasional lebih murah dan meningkatkan kualitas layanan (QoS/QoE). Dia optimistis 5G akan melesat dengan adanya persaingan sehat, terutama melalui Bandwidth Wireless Access (BWA) di 1,4 GHz. 

    “Dengan banyak pilihan dan kompetisi, operator akan menawarkan QoS/QoE yang kompetitif, sehingga 5G bisa berkembang pesat,” pungkasnya.