Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Tom Lembong Respons Luhut Soal RI-China Kembangkan Baterai LFP

    Tom Lembong Respons Luhut Soal RI-China Kembangkan Baterai LFP

    Jakarta, CNN Indonesia

    Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Thomas Lembong (Tom Lembong) menanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut pemerintah sedang mengembangkan baterai mobil listrik jenis lithium ferro-phosphate (LFP) dengan China.

    Tom menilai teknologi baterai itu berkembang terus dan tidak ada satu teknologi yang akan mendominasi.

    “Tapi yang sudah pasti persaingan yang sengit antara berbagai teknologi akan terus memberikan tekanan kepada harga. Harga baterai akan turun terus dan itu juga memberikan tekanan kepada harga-harga bahan baku baterai,” ujar Tom di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jakarta, Senin (29/1).

    Selanjutnya, Tom mengaku senang dengan diskusi publik terbuka dengan berbagai data terkait hal tersebut.

    “Kami sangat gembira atas diskusi publik yang terbuka dengan mengeluarkan berbagai macam data, fakta, realita ya, sehingga juga mengundang keikutsertaan pakar-pakar, ahli-ahli, masyarakat sipil dengan berbagai elemen masyarakat bisa ikut berkomentar,” kata dia.

    Luhut mengklaim pemerintah saat ini tengah mengembangkan baterai mobil listrik jenis LFP dengan China.

    Awalnya, Luhut menyinggung teknologi baterai yang terus berkembang, mulai dari cobalt hingga yang tengah ramai saat ini adalah LFP. Kendati demikian, Luhut mengatakan LFP ini tengah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dengan China untuk merespons Tom Lembong soal hilirisasi di Indonesia.

    “Nah kita bersyukur LFP juga kita (Indonesia) kembangkan dengan China, tadi lithium baterai juga kita kembangkan dengan China maupun dengan lain-lain,” sebut Luhut dalm akun Instagram miliknya, dikutip Senin (29/1).

    Sebelumnya, LFP menjadi sorotan publik karena disebut-sebut oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat cawapres.

    “Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong. Lithium ferro-phosphate.Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu timsesnya, tetapi cawapresnya enggak paham LFP itu apa. Saya enggak tahu ya Pak Tom Lembong dan timsesnya sering enggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya enggak paham? Aneh lho,” kata Gibran.

    Bahkan, Gibran turut menyebut nama Tom Lembong berulang kali hingga akhirnya menjadi sorotan publik. Gibran mempermasalahkan klaim Tom tentang hilirisasi industri.

    Tom merupakan mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia di periode kedua Jokowi. Posisi Tom di kabinet diganti oleh Bahlil Lahadalia pada 2019.

    Saat ini, Tom duduk sebagai salah satu petinggi di Timnas Anies-Muhaimin.

    Tom Lembong banyak disebut oleh Gibran karena ia kerap menggaungkan turunnya harga nikel. Komentar itu Tom sampaikan di kanal YouTube Total Politik.

    Selain itu, Tom juga pernah menyebut harga nikel global sudah turun sekitar 30 persen dalam 12 bulan terakhir. Kemudian ia memprediksi stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah.

    “Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply,” jelas pria yang akrab disapa Tom itu dalam video yang diunggah kanal YouTubeTotal Politik, dikutip Selasa (16/1).

    (pop/sfr)

  • Mengenal Greenflation, Bahasa Langit Gibran Permalukan Mahfud di Debat

    Mengenal Greenflation, Bahasa Langit Gibran Permalukan Mahfud di Debat

    01:08

    EKOPEDIA

    Mengenal Greenflation, Bahasa Langit Gibran Permalukan Mahfud di Debat

    Ekonomi
    • 9 bulan yang lalu

  • Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran?

    Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Beras yang dikemas oleh Bulog tengah menjadi perbincangan. Sebab, terdapat stiker kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Stiker kampanye itu ditempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikemas dan dipasarkan oleh Perum Bulog. Namun, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membantah bahwa stiker tersebut ditempel dari gudang Bulog.

    “Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP. Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun,” pungkasnya.

    Lalu apa beras SPHP itu?

    Berdasarkan website Bulog, Beras SPHP adalah produk dari pemerintah yang disalurkan melalui Perum Bulog. Beras tersebut diserap dari petani di seluruh wilayah Indonesia untuk dikemas dan dipasarkan.

    Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Saat terjadi lonjakan harga, maka beras SPHP akan berperan penting.

    Selain dipasarkan secara luas, Beras SPHP kerap dijadikan sebagai bantuan pangan dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

    Beras Bulog ini memiliki kualitas yang hampir setara beras medium, tetapi dengan harga yang lebih murah. Masyarakat bisa mendapatkan Beras SPHP baik di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog.

    Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog berkomitmen akan terus melanjutkan program SPHP Beras tersebut sepanjang 2024 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.

    Tahun ini, rencana penyaluran beras SPHP diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Beras SPHP 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga zona 1 Rp10.900 per kg, zona 2 Rp11.500 per kg, dan zona 3 Rp11.800 per kg.

    Meskipun dipasarkan bebas, pembelian Beras SPHP dibatasi maksimal 10 kg per orang. Artinya, setiap orang hanya bisa membeli 2 pack yang masing-masing kemasannya berisi 5 kg beras. Hal ini pernah diungkapkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo pada Oktober 2023.

    Arief menjelaskan pembatasan pembelian ini lantaran beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP), yang digelontorkan ke masyarakat demi menstabilkan pasokan dan harga.

    “Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.900 per kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium,” tegas Arief dalam keterangan resmi pada 3 Oktober 2023.

    “Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak, yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal,” sambungnya.

    (ldy/pta)

  • 4 Daftar Kritik Luhut ke Tom Lembong soal Kritik Nikel-Contekan Jokowi

    4 Daftar Kritik Luhut ke Tom Lembong soal Kritik Nikel-Contekan Jokowi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membalas kritikan Thomas Lembong atau dikenal Tom Lembong terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Luhut menyampaikan amarahnya melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Rabu (24/1).

    Salah satu kritik berisi mengenai keraguan Luhut akan intelektualitas Tom Lembong.

    Berikut daftar kritik Luhut pada Tom Lembong:

    1. Meragukan Intelektualitas

    Luhut mengatakan sangat sedih dan meragukan intelektual Tom Lembong akibat menyebutkan harga nikel anjlok. Padahal, harga komoditas tersebut dinilai tak bisa hanya dilihat per tahun saja, tapi harus jangka panjang.

    Sehingga ia menilai, karakter Lembong tidak baik karena menyampaikan kebohongan kepada capres dan cawapres yang didukung.

    “Jadi saya nggak ngerti bagaimana Anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih melihat Anda. Artinya intelektual Anda menurut saya jadi saya ragukan. Oke, Anda intelektual. Tapi karakter Anda menurut saya nggak bagus,” kata Luhut dalam video tersebut.

    Menurutnya, tak hanya untuk harga nikel, pertambangan lainnya seperti batu bara dan emas pun harus dilihat siklusnya dalam jangka panjang.

    “Tapi kalau kita lihat 10 tahun ini, harga nikel dunia itu ya di Rp15 ribuan, bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya Rp12 ribu,” jelasnya.

    2. Jangan jelekkan pemerintahan

    Luhut juga meminta Lembong untuk tidak menjelekkan pemerintahan saat ini, apalagi dengan informasi yang tidak benar. Sebab kata Luhut, Tom juga pernah menjadi bagian dari tim kabinet Jokowi.

    “Ini saya titip pada Tom, anda walaupun sudah tidak di goverment lagi, jangan menceritakan yang tidak baik padahal tidak sepenuhnya benar di luar,” kata dia.

    Luhut pun membanggakan capaian ekonomi saat ini. Di mana inflasi pernah berhasil di bawah 3 persen, surplus neraca dagang 44 bulan berturut-turut, dan pertumbuhan berhasil dijaga di level 5 persen di tengah kondisi dunia yang tak menentu.

    Menurutnya, itu bisa tercapai tak lain salah satunya karena kebijakan hilirisasi.

    “Kita masih berharap trajectory kita income per capita kita 10 ribu dolar dan kita masih berharap dan yakin besaran GDP kita sekitar US$3 triliun atau lebih,” tegas Luhut.

    3. Tidak Hanya Tom yang beri contekan ke Jokowi

    Luhut juga mengomentari mengenai Lembong yang memberikan contekan kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, hal itu memang menjadi tugasnya saat itu sebagai pembantu presiden.

    Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh Tom, tapi juga menteri lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menurutnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi menteri yang paling sering memberikan catatan kepada presiden, khususnya dalam setiap pertemuan bilateral.

    “Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran, memang hanya Tom Lembong saja yang paling banyak kasih note kepada pak presiden adalah bu Menlu Bu Retno,” ungkap Luhut.

    Lanjut Luhut, tidak hanya Jokowi yang menerima catatan dari menterinya. Semua kepala negara, jelasnya, mendapatkan catatan dari para menteri yang duduk di belakangnya dalam setiap pertemuan bilateral.

    “Apakah karena Anda hebat melakukan itu? tidak, itu tugas anda sebagai pembantu presiden, sebagai menteri perdagangan waktu itu sebagai Kepala BKPM,” imbuhnya.

    4. Minta Tom berkaca

    Luhut pun mengakhiri amarahnya dengan mengungkit kinerja Lembong yang dinilai gagal selama menjadi pembantu Jokowi. Kegagalan itu salah satunya berkaitan dengan mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem izin Online Single Submission (OSS).

    “Tapi anda harus refleksi juga apa sih yang anda lakukan sudah menjadi perdagangan, coba tanya dirimu. waktu anda BKPM apa yang anda lakukan, anda kan ditugasi untuk OSS,” jelasnya.

    Menurut Luhut, OSS tidak pernah selesai di tangan Lembong. Justru kabinet saat ini yang melanjutkan.

    “Saya ingat betul itu bagaimana anda curhat ke saya, tapi itulah sampai anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai OSS. Sekarang kami yang menyelesaikan itu yang sudah digadang-gadang begini begono dan segala macam,” kata Luhut.

    Sekali lagi, Luhut menekankan Lembong tak lagi menjelekkan pemerintahan di mana ia pernah menjadi bagiannya.

    “Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah kalau sudah selesai masa kita sudahlah, semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus, tidak. Semua itu terjadi karena hasil kerja teamwork,” pungkas Luhut.

    CNNIndonesia.com berupaya minta tanggapan kepada Tom terkait pernyataan Luhut tersebut.

    (skt/ldy)

  • Sri Mulyani Temui Puan Usai Ramai Diisukan Mundur

    Sri Mulyani Temui Puan Usai Ramai Diisukan Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Ketua DPR RI Puan Maharani usai diisukan mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Berdasarkan unggahan Sri Mulyani dalam instagram pribadinya, pertemuan itu berlangsung pada Kamis (25/1) di Gedung DPR RI. Tak sendiri, Ani sapaan akrabnya ditemani oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban.

    Sri Mulyani mengatakan pertemuan itu untuk membahas mengenai seleksi Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Sebab, pergantian anggota akan dilakukan pada akhir bulan ini.

    “Saya berjumpa dengan @ketua_dprri Bu Puan Maharani @puanmaharaniri untuk berkonsultasi mengenai pergantian anggota Dewas LPI dari unsur profesional,” ujar Ani dalam unggahannya, Jumat (26/1).

    [Gambas:Instagram]

    Ia menambahkan  presiden telah menyampaikan dua nama usulan calon Anggota Dewan Pengawas tersebut kepada DPR melalui surat R-56/Pres/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 untuk dilakukan konsultasi.

    Menurutnya, konsultasi dengan DPR adalah mandat sesuai UU Cipta Kerja dan PP 74/2020 mengenai Lembaga Investasi Pemerintah (LPI). Konsultasi dilakukan oleh menkeu sesuai dengan arahan surat Mensesneg nomor B-988/M/D-3/AN.01.00/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

    “Proses ini sangat penting mengingat terdapat satu posisi Dewas yang harus diisi kembali per Januari ini. LPI merupakan salah satu kendaraan Pemerintah dalam menjalankan pembangunan dengan tata kelola yang baik dan mengutamakan sustainabilitas,” jelasnya.

    Ani mengatakan bahwa LPI yang terdiri dari Dewas dan Dewan Direktur haruslah diisi oleh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Sehingga proses pemilihannya harus betul-betul dilakukan dengan tepat.

    “Semoga seluruh proses pemilihan Dewas LPI dapat meningkatkan kinerja LPI dalam menjalankan misi besarnya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dimiliki oleh bangsa kita,” pungkasnya.

    Isu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri mengemuka belakangan ini. Isu mengemuka setelah Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

    Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Terkait isu itu sendiri, Sri Mulyani tidak mengiyakan atau membantahnya. Saat ditemui wartawan di di Istana Negara usai rapat dengan presiden pekan lalu enggan menjelaskan mengenai isu tersebut.

    Ia menekankan saat ini tetap fokus bekerja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” jawabnya singkat saat ditanya, Jumat (19/1).

    (ldy/agt)

  • Penjelasan Bos soal Beras Bulog Bisa Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran

    Penjelasan Bos soal Beras Bulog Bisa Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran

    Jakarta, CNN Indonesia

    Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal kabar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi BUMN yang dikomandoinya ditempeli stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Bayu tak mengakui soal kebenaran isu itu. Ia hanya mengatakan beras SPHP sudah tersedia di mana-mana dan siapa saja bisa membelinya.

    “Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP,” ungkap Kamis (25/1) seperti dikutip dari detik.com.

    Menurutnya, ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tak bisa lagi mengatur akan digunakan untuk apa beras tersebut. Meski begitu, Bayu memastikan proses pengemasan yang dilakukan Bulog tidak memuat atribut politik apapun.

    “Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun,” tuturnya.

    Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melakukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.

    Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.

    Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.

    “Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran,” tulis dia dalam unggahannya.

    (agt/agt)

  • Dalih Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon yang Disinggung Cak Imin

    Dalih Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon yang Disinggung Cak Imin

    Jakarta, CNN Indonesia

    Implementasi pajak karbon di Indonesia menjadi perbincangan usai cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyinggung hal tersebut saat debat keempat, Minggu (21/1) malam.

    Saat itu, Cak Imin bertanya kepada cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait komitmen penerapan pajak karbon.

    Cak Imin menuturkan penerapan pajak karbon menjadi salah satu instrumen untuk transisi energi menuju energi hijau. Namun, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah mengundur implementasinya. Hal itu menjadi bukti pemerintah tak serius dalam transisi energi.

    “Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan pemerintah hari ini, dari 2022 mundur menjadi 2025, apanya yang mau dilanjutkan?” tutur Cak Imin.

    “Karena itu, secara tegas harus dilakukan, implementasi pajak karbon dilakukan secepatnya sekaligus transisi energi hijau dijalankan,” imbuhnya.

    Jokowi memang mengundur pelaksanaan pajak karbon dari 2022 menjadi 2025. Pajak karbon menjadi disinsentif penggunaan energi kotor atau tidak terbarukan. Penggunaan dana dari pajak karbon untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi bersih atau terbarukan.

    Namun, belakangan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan implementasi pajak karbon kembali mundur menjadi pada 2026 mendatang.

    Ia menjelaskan penerapan pajak karbon masih dalam proses. Sebab, masih ada regulasi yang harus dilengkapi juga skema perhitungannya.

    “Nanti kita akan lihat regulasinya akan dilengkapi karena salah satunya Eropa akan menerapkan CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) di tahun 2026. 2024 mereka akan sosialisasi,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan seperti dikutip dari CNBCIndonesia, September 2023 lalu.

    Meski demikian, Airlangga mengatakan pelaku industri saat ini harus bersiap dengan beralih menggunakan energi hijau, bertransisi berubah menjadi industri bersih, meski diakui diperlukan investasi tambahan.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan dirinya sangat hati-hati dalam memungut pajak karbon. Kehati-hatian ini berkaitan dengan reaksi pasar di bursa karbon nantinya.

    Ani, sapaan akrabnya, menjelaskan pajak karbon adalah bagian dari rencana panjang jangka menengah yang disusun untuk terus membawa ekonomi RI ke arah ekonomi rendah emisi. Ia menyebut aturan ini sudah diterbitkan melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    “Kita telah mengamanatkan tarif pajak karbon minimal Rp30 per kg CO2 ekuivalen. Ini akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Artinya, dampak positif diinginkan, tapi dampak negatif diperhatikan,” ujarnya dalam Green Economy Forum 2023 yang disiarkan di kanal YouTube Bisnis Indonesia, Juni 2023 lalu.

    Menurutnya, pemerintah terus mengakselerasi dan mengembangkan perdagangan karbon sehingga bakal makin dikenal para pelaku ekonomi. Mekanisme ini bakal dikelola secara transparan dan kredibel sehingga pelaku ekonomi semakin tertarik berpartisipasi.

    (mrh/pta)

  • Mentan Klaim Food Estate Gunung Mas Panen Jagung 6,5 Ton per Hektare

    Mentan Klaim Food Estate Gunung Mas Panen Jagung 6,5 Ton per Hektare

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan saat ini lumbung pangan di Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah atau food estate Gunung Mas mampu panen 6,5 ton jagung per hektare.

    Menurutnya, panen jagung ini membuktikan teknologi pertanian yang diterapkan telah tepat dan sesuai dengan harapan.

    “Dari awal kami sampaikan saat baru dilantik menjadi menteri kembali, bahwa kita pasti mampu menggarap lahan food estate tersebut. Kami tidak ragu karena teknologi pertanian kita sudah demikian maju. Kami harapkan segera dapat diikuti panen-panen selanjutnya,” paparnya melalui keterangan resmi, Rabu (24/1).

    Andi mengatakan lahan food estate Gunung Mas sangat potensial dan pemerintah pasti mampu melakukan upaya transformasi teknologi di lokasi itu. Berdasarkan hasil ubinan panen jagung ini juga telah mencapai hasil 6,5 ton per hektare.

    “Untuk sebuah lahan bukaan baru, lahan ini sudah mampu memberikan produksi yang baik. Kuncinya adalah penggunaan benih yang unggul, irigasi dan pemupukan yang optimal. Kita lihat hasilnya saat ini,” imbuhnya.

    Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan penanaman jagung di lokasi food estate Gunung Mas seluas 10 hektare, di samping tanaman singkong yang lebih dulu ditanam.

    Amran mengklaim hasil dari berbagai program food estate yang sedang dikerjakan di beberapa daerah juga telah berjalan baik dan sesuai target.

    Ia menambahkan bahwa food estate bukan proyek instan. Karena itu, penggarapannya butuh proses.

    “Kenyataannya kita memiliki 600 hektare lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” jelas Amran.

    Ia memaparkan saat ini food estate di Indonesia yang dikerjakan pemerintah berada di Humbang Hasundutan seluas 418,29 hektare. Untuk food estate Temanggung dan Wonosobo seluas 907 hektare telah berhasil panen komoditas hortikultura.

    Amran juga menyebut Kalimantan Tengah berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktivitas 5 ton per hektare.

    Begitu pula di Sumba Tengah NTT dan kabupaten Keerom Papua yang telah mampu panen raya jagung seluas 500 hektare.

    Sementara itu, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan food estate yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dieksekusi Menteri Pertahanan Prabowo gagal total.

    Menurutnya, tak ada satupun pembangunan food estate yang sudah direncanakan berhasil. Termasuk food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden pendamping Prabowo, dalam debat cawapres Minggu (21/1) lalu berhasil.

    “Iya gagal semua,” katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

    Khusus untuk Gunung Mas katanya, kegagalan sudah terjadi dari awal saat menentukan lahan food estate. Lahan Food Estate Gunung Mas bahkan bukan lahan yang tepat untuk bercocok tanam. Pasalnya, lahan bukan tanah berpasir tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya.

    Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung tumbuh di wilayah tersebut, itu bisa terjadi karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagung di tanam di dalam polybag.

    “Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polybag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Andreas menjelaskan untuk menentukan program food estate berhasil atau tidak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

    “Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan,” ungkapnya.

    Ia mengatakan syarat itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estate di Kalteng. Dari hasil pengujian, ia tak menampik di sana memang ada petaninya dan hasil panennya.

    Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

    “Ini 1 ton pun enggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik,” pungkasnya.

    (mrh/pta)

  • Isi Lengkap ‘Amarah’ Luhut ke Tom Lembong soal Contekan-Nikel Jokowi

    Isi Lengkap ‘Amarah’ Luhut ke Tom Lembong soal Contekan-Nikel Jokowi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut  Panjaitan menyampaikan amarahnya kepada Thomas Lembong alias Tom Lembong melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya.

    Amarah ia ungkapkan terkait beberapa pernyataan Tom, seperti; hilirisasi nikel dan juga pengakuan soal contekan ke Jokowi.

    Dalam video itu, Luhut membantah sejumlah pernyataan Co-captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) itu. Apalagi kini Tom sedang di atas angin karena viral di media sosial usai namanya disebut-sebut dalam debat keempat Pilpres 2024.

    “Ini saya titip pada Tom (Lembong), Anda walaupun sudah tidak di goverment lagi, jangan menceritakan yang tidak baik, padahal tidak sepenuhnya benar di luar,” ujar Luhut kepada Tom, Rabu (24/1).

    Berikut isi kemarahan lengkap Luhut ke Tom Lembong;

    1. Ragukan intelektualitas

    Luhut menuduh Tom berbohong atas pernyataannya bahwa harga nikel anjlok akibat gencarnya pembangunan smelter di Indonesia yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Bagaimana Anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda. Artinya intelektual Anda menurut saya jadi saya ragukan,” kata Luhut.

    “Oke, Anda intelektual. Tapi karakter Anda menurut saya enggak bagus,” sambungnya.

    Luhut menegaskan harga nikel perlu dilihat dalam bentuk data panjang, misal sepuluh tahun terakhir.

    Ia menyebut siklus dari komoditas naik dan turun, mulai dari batu bara, nikel, hingga emas. Namun, Luhut menyebut harga nikel dunia sekarang menyentuh Rp15 ribu, lebih bagus dari periode 2014-2019 yang hanya Rp12 ribu.

    “Jadi saya enggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini,” kata dia.

    Luhut juga menyoroti pernyataan Tom terkait lithium ferro phosphate (LFP). Pasalnya, LFP menjadi andalan Tom saat menyerang program hilirisasi nikel di rezim Jokowi.

    Tom menyebut negara luar sudah mulai meninggalkan nikel Indonesia untuk menggarap baterai mobil listrik dan beralih ke LFP. Luhut menegaskan apa yang dikatakan eks menteri perdagangan dan eks kepala BKPM itu tidak benar.

    “Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100 persen LFP untuk mobil listriknya. Mereka masih tetap menggunakan nikel based baterai. Jadi, seperti suplai nikel based baterai itu dilakukan oleh LG Korea Selatan untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai,” jelasnya.

    2. Minta Tom berkaca hasil kerjanya sebagai menteri perdagangan

    Amarah Luhut kepada Tom juga dilakukan dengan mengungkit ‘kegagalan’ Tom Lembong selama menjadi bawahan Jokowi. Kegagalan itu salah satunya berkaitan dengan mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem izin Online Single Submission (OSS).

    Luhut mengatakan saat itu Jokowi menugaskan Tom Lembong yang kebetulan menjadi kepala BKPM untuk melaksanakan proyek tersebut. Namun kata Luhut, sampai dengan Tom mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala BKPM tugas itu belum selesai.

    Kegagalan lain adalah selama menjadi menteri perdagangan. Luhut menilai tidak ada prestasi besar yang dilakukan Tom Lembong.

    Atas kegagalan itu, Luhut lantas meminta Tom berkaca. Ia ingin orang yang kini berada di balik pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin itu merefleksikan hasil kerjanya dulu sebagai bawahan Jokowi.

    “Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sebagai menteri perdagangan, coba tanya dirimu. Waktu anda (kepala) BKPM, apa yang anda lakukan? Anda kan ditugasi untuk Online Single Submissions (OSS). Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya, tapi itulah sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai OSS. Sekarang kami yang menyelesaikan itu yang sudah digadang-gadang begini begono dan segala macam,” ungkap Luhut.

    3. Minta Tom jangan gede rasa (GR)

    Luhut juga menyinggung bagaimana Tom mengklaim dirinya sering memberikan catatan atau contekan kepada Jokowi saat menjabat sebagai salah satu menteri di dalam kabinet.

    Luhut menegaskan bahwa hampir seluruh jajaran di kabinet melakukan hal yang sama. Bahkan, kata dia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi menteri yang paling sering memberikan catatan kepada presiden, khususnya dalam setiap pertemuan bilateral.

    “Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong saja? Yang paling banyak kasih note kepada Pak Presiden adalah Bu Menlu, Bu Retno,” kata Luhut.

    Di samping itu, lanjut dia, tidak hanya Jokowi yang menerima catatan dari menterinya. Semua kepala negara, jelasnya, mendapatkan catatan dari para menteri yang duduk di belakangnya dalam setiap pertemuan bilateral.

    “Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak. Itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai menteri perdagangan waktu itu, sebagai kepala BKPM,” tegasnya.

    CNNIndonesia.com masih berupaya minta tanggapan kepada Tom Lembong terkait pernyataan Luhut tersebut.

    Tom Lembong belakangan ini memang sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Kritik ia berikan setelah gabung ke kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

    Kritik salah satunya ia berikan terkait kebijakan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Jokowi.

    Ia menyebut kebijakan itu sudah menghancurkan harga nikel. Menurutnya, karena kebijakan Jokowi harga nikel di pasar global sudah turun sekitar 30 persen dalam 12 bulan terakhir.

    Kejatuhan harga tersebut katanya dipicu gencarnya pembangunan smelter. Ia memperkirakan kejatuhan harga itu akan berlanjut karena stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah karena kebijakan Jokowi.

    “Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply,” ujar Lembong.

    Tak hanya menjatuhkan harga, Tom juga menjelaskan karena pemerintah begitu militan dan konfrontasional terhadap nasabah luar negeri, hal itu membuat mereka ketakutan. Ini membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dan mencari opsi lain untuk membuat baterai mobil listrik.

    (skt/del)

  • Bos Sampoerna soal Isu Siap Menangkan Prabowo: Aku Ora Melu Sapa-Sapa

    Bos Sampoerna soal Isu Siap Menangkan Prabowo: Aku Ora Melu Sapa-Sapa

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Direktur Sampoerna Strategic Bambang Sulistyo merespons klaim Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang menyebut Sampoerna Group siap memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka satu putaran.

    Ia mengatakan awalnya ingin diam terkait klaim itu. Tapi banyak orang yang menghubunginya imbas pernyataan Boy di acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat, yang juga dihadiri oleh Prabowo Subianto, Senin (22/1) malam.

    Bambang menegaskan ia tak mendukung siapa pun. Ia juga menjelaskan tak ada perwakilan Sampoerna yang hadir dalam acara tersebut.

    “Saya bilang, ‘Lah wong aku iki ora melu sapa-sapa, tur ora melu apa-apa’, (Lah orang saya ini tidak ikut siapa-siapa, dan tidak ikut apa-apa). Jadi ya sudah diam aja gitu kan,” katanya, Rabu (24/1) seperti dikutip dari detik.com.

    “Kami tidak ada satupun yang ada di acara tersebut, karena kita tidak mengerti apa-apa, lah ngapain kok kita komentar perihal tersebut. Tidak ada yang hadir satupun, maupun dari teras bawah maupun teras atas. Kalau teras atas tentu saja saya tahu. Bahkan ada acara tersebut, saya secara pribadi tidak tahu dan tidak memang diundang sama mas BT (Boy Thohir),” imbuhnya.

    Selain membantah ia mengatakan Sampoerna sebagai perusahaan memandang pemilu harus jurdil (jujur adil), bebas, rahasia. Perusahaan juga tidak mengarahkan karyawan untuk mendukung salah satu kandidat.

    “Dan selaku insitusi tidak seyogyanya kita mengimbau ke sana ke mari dan segalanya. Itu aja kalau seandainya statement kami resmi selaku Sampoerna Strategic,” tambahnya.

    Sejumlah perusahaan Indonesia disebut-sebut oleh konglomerat Garibaldi Thohir alias Boy Thohir sebagai sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia siap memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 satu putaran.

    Perusahaan tersebut termasuk Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, hingga Adaro Group.

    “Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini,” kata Boy dalam acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat, Senin (22/1) malam.

    “Mulai dari Djarum Group, Sampoerna Group, Adaro Group, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini. Ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya,” sambungnya.

    Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk Febriati Nadira mengatakan klaim yang disampaikan oleh Boy, sebagai salah satu pemilik dan pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara. Pernyataan itu tidak mewakili pendapat atau pilihan seluruh karyawan.

    Nadira menegaskan bahwa partisipasi setiap individu dalam politik, termasuk di Adaro, adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara yang diatur oleh undang-undang.

    “Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia,” kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/1).

    Senada, Corporate Communications Manager PT Djarum mengatakan perusahaan tidak mengetahui soal dukungan ke Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu merupakan klaim Boy Thohir saja.

    “Aku enggak ngerti, karena itu Pak Boy (Thohir) sih yang bilang, bukan kita (Djarum Group),” ujar Budi, dikutip dari detikcom, Senin (23/1).

    Budi menegaskan perusahaan akan mengikuti prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Karenanya, perusahaan tidak akan memaksa karyawan untuk memilih paslon tertentu.

    “Dalam konteks pemilu, pilihan kami hanya akan ditetapkan secara bebas, langsung, dan rahasia di bilik suara tanggal 14 Februari (2024) nanti. Kami mengerti pemegang amanat negara ini ada di rakyat lah, maka kami akan ikut siapa pemenangnya nanti,” katanya.

    (detik.com/agt)