Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • CISA: Mayoritas masyarakat puas kinerja Gibran kawal program Prabowo

    CISA: Mayoritas masyarakat puas kinerja Gibran kawal program Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei terbaru lembaga Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) menunjukkan mayoritas responden puas dengan kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai aktif mengawal berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja satu tahun Wapres Gibran berada di angka 74,8 persen.

    “Mas Gibran ini tidak hanya terjebak dengan retorika elitis, tapi mampu membangun narasi-narasi kerakyatan yang terjun langsung dalam program-program nyata, yakni program-program sosial seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, maupun Koperasi Desa Merah Putih,” kata Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Ia memerinci hasil survei dengan tingkat kepuasan yang cukup tinggi tersebut meliputi responden yang sangat puas sebanyak 4,1 persen, cukup puas 12,5 persen, dan yang tidak puas hanya 7,9 persen. Sementara sisanya, responden tidak menjawab atau menjawab tidak tahu.

    Herry mengatakan tingkat kepuasan masyarakat itu selaras dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Gibran sebagai wapres. Sebanyak 79,6 persen masyarakat percaya dengan gaya kepemimpinan Gibran sebagai wapres, yang terdiri atas sangat percaya 2,5 persen, cukup percaya 5,1 persen, tidak percaya 5,1 persen, dan sisanya tidak menjawab atau menjawab tidak tahu.

    Dia membeberkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Wapres Gibran tidak terlepas dari gaya kepemimpinannya yang dinilai masyarakat partisipatif sebanyak 17,8 persen, kolaboratif sebanyak 16,9 persen, kreatif 15,9 persen, melayani 14,7 persen, demokratis 13,2 persen, dan transformasional 10,6 persen.

    Ia mengungkapkan selain gaya kepemimpinan personal, Gibran juga memberikan kontribusi nyata terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Hal tersebut juga tergambar dari hasil survei di mana sebanyak 71,1 persen masyarakat menilai Gibran memiliki kontribusi besar dalam membantu Presiden, terutama dalam hal ekonomi dan industri kreatif.

    Kemudian, sambung dia, ada pula yang menilai Wapres sangat berkontribusi sebanyak 7,4 persen, cukup berkontribusi 12,6 persen, tidak berkontribusi 4,6 persen, serta sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    Tak hanya itu, kata Herry, hasil survei juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai Wapres Gibran membantu Prabowo dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan para anak muda khususnya milenial dan gen Z.

    Disebutkan bahwa sebanyak 65,9 persen responden menilai Wapres membantu Presiden dalam berkolaborasi dengan anak muda, sebanyak 9,5 persen menilai Wapres Gibran sangat membantu, 22,9 persen cukup membantu, dan hanya 1,4 persen yang menilai tidak membantu Prabowo.

    Maka dari itu, dirinya berpendapat Gibran merupakan figur yang cukup kuat, memiliki visi yang kuat, keteladanan moral, serta berkontribusi positif terhadap kinerja pemerintah bisa diakui atau bisa dipercaya oleh masyarakat, memiliki tingkat kepercayaan, dan tingkat kepuasan yang tinggi di masyarakat.

    “Artinya approval rating ini dibantu oleh sisi atau figurnya Mas Gibran sebagai wakil presiden,” ucap dia.

    Survei CISA dilakukan pada 13-20 Oktober 2025 terhadap 1.224 responden yang merupakan masyarakat dengan usia di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih dan berasal dari 34 provinsi di Indonesia.

    Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling atau teknik pengambilan sampel yang menggabungkan dua atau lebih metode pengambilan sampel acak dalam beberapa tahap, yang menggunakan margin of error alias tingkat kesalahan sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan ± 95 persen.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median juga mengukur kinerja menteri yang paling disukai.

    Hasil survei menyebutkan lima menteri teratas yang paling disukai, antara lain:

    Menkeu Purbaya Yudi Sadewa
    Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono
    Menkdidasmen Abdul Muti
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
    Menpora Erick Thohir. 

    Survei Median menggunakan platform media sosial pada 17-19 Oktober 2025, dengan target 600 responden. Kuesioner berbasis google form yang disebarkan melalui media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60 tahun. Form pertanyaan disebar di akun media sosial di 38 provinsi.

    Sebelumnya, Poltracking Indonesia juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Survei dilakukan pada 3–10 Oktober 2025.

    “Relatif hampir merata di semua kewilayahan yang kita lakukan cross tabulation (tabulasi silang) mengapresiasi positif atau puas terhadap kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Responden yang paling merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berasal dari Jawa Timur, yakni 85,4 persen. Kemudian, disusul oleh responden asal Kalimantan sebanyak 83,9 persen dan Sumatera sebanyak 83,2 persen.

    Selain itu, sebanyak 78,7 persen asal Jawa Barat juga mengaku puas, sementara responden asal wilayah Jakarta-Banten yang mengaku puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran berjumlah 77,1 persen.

    Sebaran responden puas lainnya, antara lain, 72,4 persen asal Sulawesi, 70,7 persen asal Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta, 67,2 persen asal Bali-Nusa Tenggara, dan 63,1 persen asal Maluku-Papua.

    “Wilayah Sumatera dan Jatim tingkat kepuasan di atas 80 persen dan merata di semua wilayah,” jelas Hanta, dilansir Antara.

    Poltracking Indonesia juga menunjukkan total 78,3% responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. 19,2% responden menilai sebaliknya. Sementara sebanyak 2,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    “Responden mengaku puas total 78,3% terdiri dari 9,7% mengaku sangat puas dan 68,6% menjawab cukup puas. Dan 19,2% adalah gabungan jawaban dari 17,5% yang mengaku kurang puas dan 1,7% yang memilih jawaban tidak puas,” tutur Hanta.

     

     

  • Megawati Kirim Anggrek Merah Putih untuk Prabowo di Hari Ulang Tahun, Ini Maknanya – Page 3

    Megawati Kirim Anggrek Merah Putih untuk Prabowo di Hari Ulang Tahun, Ini Maknanya – Page 3

    Diketahui, sejumlah pejabat negara menghadiri syukuran kecil ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/10/2025). Selain pejabat, syukuran ini dihadiri keluarga hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini terlihat dari unggahan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco di akun Instagram resminya, @sufmi_dasco pada Jumat. Dalam foto yang diunggah, tampak putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Komisi VI DPR RI Titiek Soeharto, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala BIN Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Prabowo, Didit, dan tamu undangan lainnya tampak memanjatkan do’a bersama. Sebuah tumpeng besar disiapkan di hadapan Prabowo. Kemudian, Prabowo memberikan piring berisi potongan tumpeng kepada Didit.

  • Pengamat Sebut Prabowo Tiru Soeharto untuk Wujudkan Swasembada Pangan

    Pengamat Sebut Prabowo Tiru Soeharto untuk Wujudkan Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap masuk usia satu tahun usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam perkembangannya, sektor pangan menjadi salah satu target utama yang dirumuskan untuk dicapai oleh Prabowo – Gibran.

    Anggota Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori berpandangan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam setahun ini menunjukkan kecenderungan meniru dan memodifikasi pola yang diterapkan Presiden Soeharto di era Orde Baru untuk mencapai swasembada, khususnya beras. 

    Khudori menilai, pola tersebut terlihat dari pembentukan institusi di tingkat desa hingga upaya resentralisasi kewenangan. Sehingga menghadirkan perubahan orientasi dari food subsidy ke food sovereignty.

    “Sampai setahun usia pemerintahan Prabowo, setidaknya bisa dibaca pencapaian swasembada pangan itu hendak menyontek dan memodifikasi apa yang dilakukan Presiden Soeharto selama Orde Baru. Salah satu prestasi Orde Baru mengubah dari importir beras jadi swasembada beras pada 1984,” kata Khudori dalam keterangan yang dibagikan kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Khudori menyebut secara gradual, Prabowo membenahi berbagai aspek usaha tani, termasuk membentuk institusi mirip Catur Sarana Desa yang saat itu dikembangkan di masa pemerintahan Suharto. Di mana, kini Prabowo turut membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP). 

    Nantinya, KDKMP tersebut bukan hanya menyediakan input produksi, melainkan dicanangkan turut menampung hasil-hasil produksi pertanian. 

    “KDMP sepertinya juga akan difungsikan sebagai penyedia pendanaan bagi masyarakat desa, wabilkhusus petani,” ujar Khudori.

    Selanjutnya, Khudori turut mengapresiasi sejumlah langkah yang diambil pemerintah salah satunya menaikkan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dan upaya mempermudah penyalurannya. Di mana, regulasi berjenjang yang berjumlah 125 dipangkas untuk memudahkan akses petani terhadap pupuk subsidi. 

    Ketiga, pemerintah pusat turut secara sigap mengintervensi pembenahan irigasi rusak yang menjadi tanggung jawab daerah. Keempat, menarik penyuluh ke pusat agar lebih efektif. Penyuluh tetap di daerah masing-masing, sebagai pegawai pusat yang bertugas di daerah.

    “Tentu belum semua pembenahan itu bisa dilihat apa dampak dan hasilnya. Karena sebagian besar masih berproses. Satu hal yang patut dicatat, keberhasilan Orde Baru mencapai swasembada beras karena ada sentralisasi politik, momentum Revolusi Hijau, dan investasi publik di sektor pertanian yang naik,” pungkasnya.

  • Prabowo–Gibran Genap Setahun, Perlindungan di Ruang Digital Jadi Sorotan Positif – Page 3

    Prabowo–Gibran Genap Setahun, Perlindungan di Ruang Digital Jadi Sorotan Positif – Page 3

    Keseriusan pemerintah Prabowo-Gibran menjaga anak di ruang digital dibuktikan dalam kurun waktu setahun terakhir. Melalui kebijakan dan regulasi yang diberi nama Peraturan Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital ini mewajibkan platform digital untuk lebih proaktif dalam melindungi pengguna muda.

    Media sosial kini menjadi pedang bermata dua bagi anak-anak, membuka dunia, sekaligus mengancam kesehatan mental mereka. Ketika konten negatif kian merajalela dan memengaruhi kepercayaan diri serta kestabilan emosional, pemerintah tak bisa lagi menunda kehadiran regulasi yang kokoh untuk menjaga masa depan generasi muda Indonesia.

    Platform digital kini tak bisa lagi bersembunyi di balik kebebasan pengguna. Mereka dituntut ikut bertanggung jawab melindungi keamanan, khususnya bagi anak-anak. Regulasi baru hadir untuk memastikan teknologi pengamanan makin canggih dan edukasi kepada masyarakat berlangsung lebih luas dan berkelanjutan.

    Meski sudah mengantongi PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan platform seperti Google, Facebook, dan TikTok untuk mendaftar dan diverifikasi, kemudian Komdigi juga terus melakukan pemblokiran terhadap situs-situs berbahaya.

    Kesadaran dan literasi digital adalah benteng pertama bagi anak-anak di dunia maya. Pemerintah boleh bergerak, tetapi kewaspadaan masyarakat tak kalah penting. Jika regulasi diperkuat, literasi diperluas, dan semua pihak terlibat aktif, ruang digital Indonesia bisa menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan bertumbuh.

    Pemerintah memperkuat komitmennya melindungi anak-anak dan kelompok rentan di dunia maya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

    Regulasi yang ditetapkan pada 28 Maret 2025 dan mulai berlaku pada 1 April 2025 ini menjadi dasar hukum kuat bagi negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman, sehat, dan berkeadilan.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa PP TUNAS adalah respons strategis pemerintah untuk mengatasi persoalan ini secara sistematis.

    “Kami di Komdigi tidak hanya melihat dampaknya (ruang digital) terhadap anak-anak, tetapi kepada keseluruhan. Bagaimana ruang digital ini berdampak kepada seluruh warga negara yang menggunakan,” ujar Meutya Hafid dalam Podcast Merdekast di Jakarta Selatan, Jumat (2/5/2025).

    Data terbaru menunjukkan, 48 persen pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Karena itu Meutya menyoroti makin meningkatnya risiko yang dihadapi anak-anak saat menggunakan internet dan media sosial. Dalam pandangannya, tidak semua platform digital layak diakses bebas oleh anak. Sebab, terdapat konten yang berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan psikologis mereka.

    “Platform dengan risiko tinggi hanya boleh diakses oleh anak-anak berusia 16 tahun ke atas, dan itu pun harus dengan pendampingan orang tua,” ujarnya.

    Dalam PP Tunas, setiap platform digital memiliki klasifikasi batas usia anak yang berbeda-beda sesuai tingkat risikonya. Klasifikasi usia anak mengakses platform digital dibagi dalam beberapa jenjang.

    Pertama, di bawah 13 tahun, hanya boleh mengakses platform yang sepenuhnya aman, seperti situs edukasi atau platform anak. Kedua, 13–15 tahun, diperbolehkan mengakses platform dengan risiko rendah hingga sedang. Ketiga, 16–17 tahun, bisa mengakses platform dengan risiko tinggi, tetapi harus dengan pendampingan orang tua. Keempat, 18 tahun ke atas, diperbolehkan mengakses secara independen semua kategori platform.

    Sejalan dengan itu, pemerintah pun meluncurkan Indonesia Game Rating System (IGRS) sebagai panduan bagi masyarakat dan orang tua untuk memilih gim yang aman sesuai usia anak. IGRS menjadi pedoman bagi para orang tua untuk mengetahui gim yang layak dimainkan oleh anak.

    Dalam regulasi ini, seluruh produk gim, baik lokal ataupun global yang beredar di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia, yakni 3+, 7+, 13+, 15+, dan 18+. Langkah ini menandai komitmen pemerintah menciptakan ruang digital yang aman sekaligus mendukung industri kreatif nasional.

    “Penerapan IGRS ini dilakukan untuk melindungi industri gim, tapi di saat yang bersamaan juga melindungi para gamers, khususnya anak-anak,” ujar Menteri Meutya saat bertemu awak media usai acara Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) Conference 2025 di The Stones Hotel, Bali, Sabtu (11/10/2025).

    Bagi Rendra Nuris (32) asal Jakarta, perubahan itu nyata terasa. Sosialisasi tentang literasi digital semakin masif, dan orang tua kini tak lagi hanya menonton dari jauh, mereka perlahan seolah diajak pemerintah untuk bisa mendampingi anak-anaknya berinternet dengan bijak.

    “Kalau dilihat selama setahun ini, langkah pemerintah Prabowo-Gibran soal pelindungan anak di dunia digital itu udah mulai kelihatan hasilnya sih. Edukasinya juga makin gencar, orang tua juga secara nggak langsung diajak terlibat,” kata dia. Sebagai orang tua dengan anak berusia sembilan tahun, ia merasakan betul pentingnya pembatasan usia di media sosial. Aturan itu, katanya, kini mulai tampak dijalankan lebih serius.

    “Sekarang sih sudah mulai ditegaskan kayaknya ya. Jadi anak-anak yang belum cukup umur enggak bisa sembarangan bikin akun dan nonton konten yang enggak sesuai sama umurnya. Itu penting banget tuh buat ngejaga perkembangan mental dia,” ungkap Rendra.

    Harapannya sederhana, agar pemerintahan Prabowo–Gibran semakin berani menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi tegas kepada platform digital yang melanggar privasi anak. Karena di dunia maya sekalipun, anak-anak tetap berhak atas perlindungan yang nyata.

  • Golkar: Pemerintahan Prabowo lakukan penataan sistematis dalam setahun

    Golkar: Pemerintahan Prabowo lakukan penataan sistematis dalam setahun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar Idrus Marham menilai berbagai langkah yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanah rakyat satu tahun pertama menunjukkan arah penataan yang sistematis serta berlandaskan falsafah dan ideologi bangsa.

    Menurut dia, kebijakan pemerintah saat ini bukan sekadar administrasi teknis, melainkan merupakan bagian dari pembaruan mendasar terhadap sistem pengelolaan negara.

    “Langkah Presiden Prabowo sangat jelas. Beliau melakukan penataan menyeluruh berdasarkan nilai-nilai falsafah dan ideologi bangsa seperti asas kekeluargaan, gotong royong, nasionalisme, dan keadilan sosial,” ujar Idrus dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Idrus menjelaskan langkah awal pemerintah berupa memantapkan kembali nilai dasar pembangunan nasional agar sejalan dengan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

    Selanjutnya, pemerintah melakukan evaluasi serta pembongkaran terhadap praktik lama yang tidak mencerminkan nilai ideologis bangsa dan kerap hanya menguntungkan kelompok tertentu.

    Menurut dia, Prabowo sudah bersikap tegas. dan tidak ragu membongkar sistem lama yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk di sektor energi dan sumber daya alam, di mana banyak kebijakan selama ini yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak.

    Dikatakan bahwa langkah itu terlihat dalam kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia. Dalam beberapa bulan terakhir, Bahlil mempercepat reformasi tata kelola tambang dan energi dengan memberi akses lebih besar kepada UMKM, koperasi, serta masyarakat daerah.

    “Golkar menilai kebijakan Pak Bahlil sangat inovatif dan memihak rakyat. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati segelintir elite, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” ucap dia.

    Data Badan Geologi 2025 menunjukkan pemerintah telah memperbarui Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara Indonesia untuk 29 komoditas utama, termasuk nikel, tembaga, emas, dan bauksit.

    Idrus menyebutkan langkah tersebut menjadi bentuk transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam nasional.

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, yang sebagian besar didorong oleh hilirisasi tambang dan perluasan peran UMKM di sektor energi.

    Dirinya pun berpendapat perubahan besar tersebut membutuhkan waktu, komunikasi publik yang efektif, dan bukti nyata di lapangan.

    “Penataan besar tidak bisa instan. Ini bukan sulap, melainkan proses yang membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pihak,” kata Idrus.

    Ia juga menegaskan komitmen partainya, di mana Golkar siap di garis terdepan mendukung agenda reformasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kami memastikan arah pembangunan tetap berlandaskan ideologi bangsa dan menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh warga,” ungkapnya menegaskan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri Telekomunikasi Belum Prioritas, Termasuk 5G

    Industri Telekomunikasi Belum Prioritas, Termasuk 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor telekomunikasi dinilai belum menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam setahun terakhir, termasuk teknologi 5G.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan pada satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung fokus pada perbaikan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerataan pendidikan berkualitas, dan pemerataan ekonomi melalui koperasi.

    Adapun harapan akan terobosan serupa di sektor telekomunikasi (telko) dan teknologi informasi komunikasi (TIK) belum terwujud.

    Sigit menekankan bahwa sektor telko memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan bangsa di era digital, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan siber. Meski demikian, setelah satu tahun pemerintahan hingga Oktober 2025, perkembangan 5G di Indonesia hanya bergerak sedikit.

    “Ada kemajuan kebijakan seperti lelang pita 1,4 GHz untuk Broadband Wireless Access (BWA) dan konsultasi 2,6 GHz, tetapi penetrasi 5G masih rendah, berada di angka single-digit persentase sejak peluncuran komersial pada 2021, Indonesia tercatat tertinggal dalam peringkat performa broadband dibanding tetangga Asean,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Speedtest Global Index mengungkap pada Juli 2025 mengungkap kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, baik untuk internet seluler maupun fixed broadband.

    Dalam hal internet seluler, Indonesia berada di peringkat 8 di Asia Tenggara dengan kecepatan rata-rata 42,85 Mbps pada Juli 2025, hanya unggul tipis dari Laos.

    Tidak hanya, Sigit, merujuk penilaian kualitas kematangan regulasi ITU. Menurut dashboard ICT Regulatory Tracker (Gen5 / ITU), Indonesia tercatat sebagai Generation 2 (G2) dengan skor ~57 pada 2024. Nilai ini masuk dalam kategori “Early open markets”. 

    Untuk diketahui, ITU ICT Regulatory Tracker adalah alat berbasis bukti yang dikembangkan oleh ITU untuk membantu pembuat kebijakan dan regulator memahami evolusi regulasi ICT.

    Tracker ini terdiri dari 50 indikator yang dikelompokkan dalam empat pilar: otoritas regulasi, mandat regulasi, rezim regulasi, dan kerangka kompetisi. Klasifikasi generasi (G1–G5) mencerminkan kemajuan dari regulasi monopoli tertutup ke pasar digital yang matang dan kolaboratif.

    Adapun “Early Open Market” (G2) berarti suatu negara masih dalam tahap di mana regulasi mulai membuka pasar untuk kompetisi, tetapi masih didominasi oleh pendekatan tradisional dengan intervensi pemerintah yang kuat.

    Skornya berkisar antara 40–70, menandakan pasar terbuka awal di mana elemen kompetisi diperkenalkan, seperti liberalisasi parsial dan regulasi dasar untuk akses.

    Fokus pada pembukaan pasar awal, seperti pengenalan kompetisi di sektor telekomunikasi, tetapi belum sepenuhnya mendukung investasi inovatif atau kolaborasi lintas sektor. Ini sering kali mencakup regulasi yang memungkinkan operator swasta bersaing, tetapi dengan batasan seperti kontrol harga atau lisensi terbatas.

    “Jadi peralihan antar-generasi mencerminkan perubahan pada sejumlah indikator regulator, mandat, rezim regulasi, dan persaingan. Tidak ada peningkatan generasi selama hampir 10 tahun. Bahkan, secara numerik, ada sedikit kemunduran sejak 2019, juga ada sinyal kuat adanya stagnasi reformasi regulasi dalam 5 tahun terakhir,” kata Sigit.

    Secara konseptual, lanjut Sigit, kondisi stagnasi bahkan cenderung mundur ini mungkin terjadi karena kegagalan menyelesaikan isu teknis-operasional penting misalnya alokasi spektrum, lelang yang tertunda, penegakan aturan persaingan menghambat performa pasar.

    Sebab lain, adalah regulasi tidak mengikuti perkembangan misalnya tidak mengatur layanan digital baru, kesulitan menegakkan aturan persaingan sehingga skor relatif menurun di banding negara lain yang maju lebih cepat.

    “Kita masih menemukan ada kombinasi permasalahan spektrum & keterlambatan yang menghambat 5G, yang masuk akal sebagai penyumbang menurunnya skor/posisi relatif,” kata Sigit.

    Sebagai rekomendasi, Mastel mendesak pemerintah mempercepat alokasi spektrum mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz, serta high-band untuk pengembangan kapasitas 5G. Sigit menyarankan eksplorasi kebijakan inovatif, seperti model kolaboratif, neutral host, atau use-case berdampak tinggi.

    “Jika berhasil dapat mempercepat roll-out secara cost-efficient. Namun jika masih pendekatan business as usual, mungkin bukan hanya tidak ada perubahan, namun semakin jauh tertinggal dari zaman dan dari negara-negara lain,” ujar Sigit.

  • 7 Kebijakan Komdigi di Tahun Pertama Prabowo-Gibran

    7 Kebijakan Komdigi di Tahun Pertama Prabowo-Gibran

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025. Setahun pemerintahan ini ditandai dengan sejumlah perubahan kelembagaan, salah satunya di sektor komunikasi dan teknologi digital.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kini berubah, berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Presiden Prabowo melantik Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital pada Senin (21/10/2024).

    Meutya menjelaskan bahwa perubahan nama lembaga bukan sekadar simbol, melainkan respons terhadap tantangan zaman yang menuntut percepatan digitalisasi di semua sektor.

    Saat itu, dalam 100 hari pertamanya, Meutya menegaskan tiga fokus utama. Pertama, melanjutkan pemberantasan judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Kedua, membangun internet ramah anak dengan perlindungan terhadap eksploitasi, pornografi, dan kekerasan anak. Ketiga, upaya pemerataan akses internet di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar).

    Ia juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo disebut menitipkan pesan agar digitalisasi dapat menyederhanakan urusan pemerintahan dan mempercepat pelayanan publik.

    Setahun berlalu, apa yang sudah dilakukan oleh Komdigi dalam hal pembuatan kebijakan dan aturan lainnya? Berikut CNBC Indonesia rangkum satu tahun Komdigi era Prabowo-Gibran.

    1. PP TUNAS: Perlindungan Anak di Dunia Digital

    Setahun berjalan, salah satu capaian Komdigi adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini ditetapkan pada 28 Maret 2025 dan mulai berlaku 1 April 2025.

    PP TUNAS mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk:

    Menyaring konten berbahaya bagi anak-anak
    Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses
    Melakukan remediasi cepat dan transparan
    Menerapkan verifikasi usia pengguna untuk mencegah paparan konten negatif
    Adapun implementasi PP ini akan berlangsung bertahap dengan masa penyesuaian dua tahun.

    Berikut adalah kategori website dan aplikasi berdasarkan PP Tunas:

    Di bawah 13 tahun, hanya boleh mengakses platform yang sepenuhnya aman, seperti situs edukasi atau platform anak.
    13-15 tahun, diperbolehkan mengakses platform dengan risiko rendah hingga sedang.
    16-17 tahun, bisa mengakses platform dengan risiko tinggi, tetapi harus dengan pendampingan orang tua.
    18 tahun ke atas, diperbolehkan mengakses secara independen semua kategori platform.

    Namun, PP Tunas tidak menyebutkan secara eksplisit aplikasi yang termasuk kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi. Platform seperti X, Instagram, atau YouTube harus melakukan evaluasi sendiri dan melaporkan kategori mereka kepada Kementerian Komdigi.

    Berikut adalah aspek penilaian untuk menentukan kategori medsos untuk anak:

    Berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal;
    Terpapar pada konten pornografi, konten kekerasan, konten yang berbahaya bagi keselamatan nyawa, dan konten lain yang tidak sesuai peruntukan Anak;
    Eksploitasi Anak sebagai konsumen;
    Mengancam keamanan Data Pribadi Anak;
    Adiksi;
    Gangguan kesehatan psikologis Anak; dan
    gangguan fisiologis Anak.

    Jika suatu produk, layanan, dan fitur memiliki nilai tingkat risiko tinggi pada salah satu atau lebih aspek di atas, aplikasi tersebut termasuk kategori risiko tinggi sehingga hanya bisa diakses oleh anak usia 16-17 tahun dengan pendampingan orang tua atau dengan bebas untuk usia 18 tahun ke atas.

    2. Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Selain regulasi perlindungan digital, Komdigi juga menuntaskan lelang frekuensi 1,4 GHz, yang telah dibuka sejak Juli 2025. Hasil seleksi diumumkan pada Rabu (15/10/2025), dengan dua perusahaan keluar sebagai pemenang, yakni:

    PT Telemedia Komunikasi Pratama (WIFI), anak usaha Surge
    PT Eka Mas Republik, pemilik MyRepublic.

    PT Telemedia mencatat penawaran tertinggi sebesar Rp403,76 miliar untuk wilayah Regional I. Sementara MyRepublic mendapatkan untuk dua regional sisanya dengan jumlah 9 zona. Harga penawaran perusahaan tertinggi untuk masing-masing yakni Regional II sebesar Rp 300.888.000.000 dan Regional III senilai Rp 100.888.000.000.

    Dari tujuh perusahaan peserta awal, hanya tiga yang lolos ke tahap akhir, hingga akhirnya dua operator tersebut memenangkan lelang. Komdigi berharap langkah ini memperluas jangkauan internet cepat dan mendorong pemerataan ekonomi digital di berbagai daerah.

    Lelang ini diperuntukkan untuk menyediakan internet cepat 100 Mbps dengan harga terjangkau. Lelang dilakukan untuk broadband wireless access (BWA) dan diharapkan bisa meningkatkan cakupan jaringan fixed broadband.

    3. SAMAN, Pantau Medsos 24 Jam

    Pemerintah memiliki sistem khusus untuk memberantas konten negatif, termasuk judi online, bernama SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten).

    Diketahui SAMAN mulai diterapkan per Februari 2025, bertujuan memastikan bahwa para PSE, seperti penyedia website dan media sosial, mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menangkal konten negatif yang kerap kali sulit dikendalikan

    SAMAN bekerja untuk melaksanakan amanat Undang-undang dan turunannya PP 71/2019 hingga keputusan menteri.

    Para platform akan terhubung dengan SAMAN. Pihak kementerian bisa mengirimkan pemberitahuan agar konten negatif segera diblokir platform.

    Para platform juga bisa mengajukan banding pada pemberitahuan tersebut. Ini bisa dilakukan jika platform merasa permintaan itu tidak sesuai dengan ketentuannya yang ada dalam perusahaannya.

    4. Aturan tarif kurir

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merilis Peraturan Menteri Komdigi 8 tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Salah satu yang dibahas adalah terkait tarif layanan pengantaran.

    Dalam aturan itu dijelaskan tarif layanan pos komersial ditetapkan penyelenggara pos. Namun ini berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Perhitungannya sendiri tertuang dalam pasal 41, yakni biaya produksi atau biaya operasional ditambah margin pada platform layanan. Biaya operasionalnya diatur dalam ayat (4), terdiri dari biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, biaya karena kerja sama penyedia sarana dan prasarana, serta akibat kerja sama dengan pelaku usaha orang perseorangan.

    Pemerintah memang tidak menetapkan tarif atas dan bawah untuk ongkos pengiriman dalam aturan tersebut. Sebab Direktur Pos dan Penyiaran Ditjen Ekosistem Digital Komdigi, Gunawan Hutagalung menjelaskan tarif tidak diatur pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pos.

    “Tapi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula tarif. Nah, formula tarif yang di PM ini dijelaskan lagi. Oh kalau mau buat tarif, ini loh biaya-biayanya,” jelas Gunawan ditemui pada Mei lalu.

    Namun tak menutup kemungkinan tarif bisa ditentukan pemerintah, berdasarkan adanya laporan dari pelaku usaha terkait tarif. Kemudian, menteri akan melakukan evaluasi terkait tarif tersebut.

    Dalam pasal 42 ayat (2) ditetapkan evaluasi akan dilakukan berdasarkan lima hal. Mulai dari ulasan pasar, kajian biaya, penilaian dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan, dan keberlangsungan layanan pos.

    Permen baru itu juga mengatur terkait keputusan bebas ongkir. Potongan harga ditetapkan pada Pasal 45, tetapi dengan ketentuan tertentu.

    Pertama potongan harga bisa diterapkan sepanjang tahun asalkan tarifnya di atas atau sama dengan biaya pokok layanan. Sementara ayat (3) dan (4) mengatur jika potongan harga di bawah biaya pokok hanya bisa dilakukan selama tiga hari dalam satu bulan.

    Namun periode tersebut bisa diperpanjang. Pihak penyelenggara bisa meminta Komdigi melakukan evaluasi untuk periode potongan harga.

    Permasalahannya, Permenkomdigi no. 8/2025 justru menghilangkan aturan terkait layanan pesan antar makanan lewat aplikasi seperti GoFood dan Grab Food. Layanan pesan antar makanan padahal menjadi salah satu sorotan para pengemudi ojek online (ojol) dalam berbagai aksi unjuk rasa.

    5. Peta Jalan AI

    Komdigi mengungkap bahwa tengah menyiapkan soal peta jalan dan aturan terbaru soal AI. Kedua hal tersebut sudah masuk dalam finalisasi draft dan akan diterbitkan segera.

    “Pertama itu kita sudah finalisasi draf peta jalan AI nasional yang nantinya akan menjadi peraturan presiden ya,” kata Nezar ditemui di kantor Komdigi Jumat pekan lalu.

    “Kita memasukkan satu peraturan presiden yang lain, rencana peraturan presiden yang lain yang terkait dengan peta jalan AI nasional ini, yaitu tentang keamanan dan keselamatan pengembangan dan penggunaan AI,” dia menambahkan.

    Dia mengatakan setelah semua proses selesai akan segera diterbitkan. Bulan ini drafnya akan diselesaikan.

    Namun masih perlu untuk proses harmonisasi. Jadi, diharapkan tahun ini aturan bisa diselesaikan.

    Nezar belum mengungkapkan detil aturan dan peta jalan AI tersebut. Dia hanya mengatakan bakal ada soal keseimbangan inovasi dan proteksi atas risiko yang terjadi terkait teknologi tersebut.

    Ada sejumlah hal yang disasar dalam peta jalan ini, termasuk yang masuk dalam program strategis nasional.

    “Kira-kira AI bisa berkontribusi di mana saja gitu ya, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor keuangan ya, layanan keuangan, transportasi, dan sejumlah sektor lain,” ungkap Nezar.

    Selain itu juga mencakup terkait prinsip yang harus diadopsi, mulai dari akuntabilitas hingga transparansi ada industri kreatif berbasis AI.

    6. Sistem Klasifikasi Usia untuk Game

    Komdigi baru saja mengumumkan peluncuran Indonesia Game Rating System (IGRS), sistem klasifikasi usia nasional untuk game.

    IGRS diluncurkan bertepatan dengan ajang konferensi pengembang game tahunan Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2025 di Bali, Sabtu (11/10/2025).

    IGRS dirancang untuk memberikan panduan usia bagi setiap game yang beredar di Indonesia. Para penerbit game nantinya akan diwajibkan mencantumkan klasifikasi usia pemain mulai dari 3+, 7+, 13+, 15+, hingga 18+, dan akan mulai diterapkan pada Januari 2026.

    Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan, penerapan IGRS bertujuan melindungi tidak hanya industri game nasional, tetapi juga para pemain, terutama anak-anak.

    “Pada prinsipnya ini dilakukan untuk meningkatkan, melindungi industri game, tapi di saat yang bersamaan juga melindungi para gamers khususnya anak-anak,” ujar Meutya dalam acara IGDX Business & Conference 2025 di Legian, Bali.

    Komdigi akan mulai menerapkan klasifikasi usia pada seluruh game yang beredar di Indonesia mulai Januari tahun 2026.

    “Januari tahun depan, semua game harus di rating berdasarkan usianya masing-masing. Dari setiap game yang ada di Indonesia wajib mencantumkan klasifikasinya untuk usia berapa,” ujar Dirjen Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, pada kesempatan yang sama.

    Ia menambahkan, proses penerapan sistem ini akan dilakukan secara bertahap. Setiap pengembang atau penerbit gim wajib melakukan self-assessment terlebih dahulu untuk menentukan kategori usia produknya.

    Setelah itu, Komdigi akan melakukan verifikasi dan pengecekan rutin guna memastikan penilaian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Edwin menegaskan, pengembang gim juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan produknya tidak berdampak negatif terhadap perkembangan anak-anak.

    7. Blokir Puluhan Ribu Judol

    Komdigi bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemblokiran terhadap 23.929 rekening yang digunakan untuk aktivitas transaksi judi online.

    Rekening-rekening tersebut merupakan hasil dari patroli siber dan laporan masyarakat yang diterima oleh Kemkomdigi.

    “Kami ingin memastikan aliran dana dari aktivitas ilegal seperti judi online ini benar-benar terputus,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Upaya ini disebut menjadi langkah konkret dan kolaboratif lintas kementerian/lembaga dalam memberantas judi online dengan memutus jalur transaksi keuangan antara masyarakat dengan pengelola situs judi online.

    Meutya juga meminta masyarakat turut berpartisipasi aktif melaporkan situs dan akun judi online serta rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online melalui kanal-kanal pengaduan yang tersedia.

    “Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi melaporkan situs, akun, atau aktivitas yang mencurigakan,” terangnya.

    Komdigi menyediakan berbagai layanan pengaduan yang dapat digunakan masyarakat, di antaranya aduankonten.id untuk mengadukan konten terindikasi judi online dan cekrekening.id untuk melaporkan rekening yang digunakan untuk transaksi judi online.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet

    60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet

    Bisnis.com, JAKARTA— Sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia belum tersentuh oleh jaringan internet selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan sejumlah langkah untuk menghubungkan masyarakat di desa dengan jaringan internet. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke desa-desa tertinggal melalui kolaborasi lintas kementerian. 

    Langkah percepatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

    “Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” kata Meutya dalam keterangan resmi dikutip dari laman Komdigi pada Rabu (22/10/2025). 

    Dengan MoU ini, lanjut Meutya, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas untuk dibangun koneksinya pada 2026. Meutya menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memastikan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia.

    Meutya berharap sinergi dengan Kemendes PDT dapat mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas agar masyarakat desa turut merasakan manfaat transformasi digital.

    “Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai ketersediaan jaringan internet menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan desa.

    “Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal,” tuturnya.

    Yandri menambahkan, konektivitas digital membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

    Dia mencontohkan, para pembudidaya ikan mas koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang, telah mampu mengekspor produknya ke berbagai negara berkat pemanfaatan internet.

    Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan pembangunan konektivitas di pedesaan dapat lebih tepat sasaran.

    “Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” tandas Yandri.

    Sejak satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemkomdigi telah mengambil sejumlah langkah untuk memperluas konektivitas digital. 

    Upaya tersebut meliputi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan titik akses di Papua, pelaksanaan lelang frekuensi, serta kerja sama dengan operator seluler guna pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.

  • Berbeda dengan Polemik Ijazah Jokowi, Hendri Satrio Sebut Kasus Ijazah Wapres Gibran Harus Segera Diselesaikan

    Berbeda dengan Polemik Ijazah Jokowi, Hendri Satrio Sebut Kasus Ijazah Wapres Gibran Harus Segera Diselesaikan

    “Kan kita berhak tahu siapa (yang punya ijazah). Nah ini jadi memang harus dibongkar,” ujar Feri dalam videonya yang beredar, dikutip Selasa (21/10/2025).

    Ia menyebut munculnya pertanyaan publik terkait lamanya Gibran menempuh pendidikan di Singapura dan Australia harus dijawab secara terbuka.

    “Nah di titik itu muncullah beberapa hal ya soal informasi berapa tahun untuk sekolah di Singapura, berapa tahun untuk sekolah di Australia ini Wapres,” ucapnya.

    Feri menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Gibran disebut sempat menempuh pendidikan di lembaga bahasa bernama Insearch yang berada di bawah University of Technology Sydney (UTS).

    “Teman-teman yang tamatan UTS bilang, Insearch itu underbown-nya UTS, lembaga pendidikan bahasa untuk persiapan masuk kampus karena IELTS tidak cukup,” jelasnya.

    Namun, lanjut Feri, lembaga tersebut hanya memberikan sertifikat kursus bahasa, bukan ijazah setara pendidikan formal di Indonesia.

    “Ini hanya sertifikat bimbel. Disetarakan, iyalah. Tapi nggak bisa disamakan dengan tingkatan pendidikan seperti SMA di Indonesia, karena pembelajarannya berbeda,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Feri menilai penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk membuka kejelasan soal dokumen pendidikan tersebut agar tidak terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

    “Nah inilah yang kemudian menurut saya layak dibuktikan di pengadilan maupun di ruang politik,” Feri menuturkan.

    “Kalau saya jadi orang politik, saya akan minta ini dibuka supaya keributan publik selesai,” kuncinya. (fajar)