Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Kinerja dan Posisi Gibran Kian Melempem

    Kinerja dan Posisi Gibran Kian Melempem

    GELORA.CO – Pengamat Sosial Politik (Sospol), Dr. Okky Madasari, menyebut bahwa selama setahun Gibran Rakabuming Raka menjabat wakil presiden (wapres), posisi dan kinerjanya kian melempem.

     

    “Dalam satu tahun pemerintahan ini, saya bisa melihat bahwa peran dan posisi dia justru semakin melemah, semakin melemah, semakin less signific,” kata Okky dilansir dari siniar Forum Keadilan Tv di Jakarta pada Kamis, 23 Oktober 2025. 

     

    Menurut Okky, melempemnya kinerja maupun posisi Gibran, karena sejak awal dia tidak cakap. 

    “Mohon maaf, saya betul-betul dari awal sampai sekarang saya tidak melihat dia sebagai seorang figur yang capable,” ucapnya.

     

    Menurut Okky, sejak awal Gibran tidak pantas untuk menjadi wapres yang harus mempunyai pengalaman, rekam jejak dan sepak terjang yang matang.

     

    “Tidak melihat dia sebagai seorang figur yang capable, yang patut untuk duduk sebagai seorang wakil presiden,” katanya.

    Karena itu, Okky mengaku heran ada lembaga survei yang menyatakan bahwa angka atau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gibran di atas 70 persen.

     

    Okky lebih lanjut menyampaikan, jika publik merasa puas karena Gibran membagi-bagikan susu saat meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), itu tidak masuk akal.

     

    “Dari bagi-bagi susu lalu 70 koma sekian persen orang menyatakan puas. Nah, di situ saja kita kan bisa ada ironi, ada ketidaksinkronan, ada ketidaklogisan,” ujarnya.***

  • Guru Honorer Non Sarjana Full Senyum, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Beri Bocoran Penting

    Guru Honorer Non Sarjana Full Senyum, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Beri Bocoran Penting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para guru honorer khususnya yang belum sarjana kembali mendapat angin segar dari pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuat terobosan baru tepat satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Terobosan kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

    Mulai tahun 2026 mendatang, Kemendikdasmen menyiapkan beasiswa pendidikan bagi 150 ribu guru yang belum memiliki jenjang pendidikan D4 atau S1. Anggaran untuk ini pun telah disiapkan dalam APBN 2026.

    “Tahun depan kami sudah mengalokasikan untuk 150 ribu beasiswa bagi guru yang belum D4 atau S1 dan itu sudah masuk dalam anggaran tahun 2026,” kata Mu’ti dalam dalam agenda Taklimat Media 1 tahun pencapaian Kemendikdasmen selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta pada Rabu (22/10/2025) malam.

    Abdul Mu’ti mengatakan, tahun 2025 ini sebanyak 12.500 guru dan tenaga pendidik sudah mulai kuliah dengan beasiswa Rp3 juta per semester sehingga kini para guru tersebut sedang menjalani proses pembelajaran.

    Lebih jauh ia mengungkapkan, program pemberian beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 itu diberikan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

    “Sehingga harapan kami dalam satu tahun program ini selesai dan mudah-mudahan bisa diwisuda pada tahun yang akan datang,” ungkapnya.

    Selain itu, pada tahun depan, Kemendikdasmen juga siap mengadakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan jumlah target yang diperluas menjadi lebih dari 800.000 guru.

  • Guru Honorer Non Sarjana Full Senyum, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Beri Bocoran Penting

    Guru Honorer Non Sarjana Full Senyum, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Beri Bocoran Penting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para guru honorer khususnya yang belum sarjana kembali mendapat angin segar dari pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuat terobosan baru tepat satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Terobosan kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

    Mulai tahun 2026 mendatang, Kemendikdasmen menyiapkan beasiswa pendidikan bagi 150 ribu guru yang belum memiliki jenjang pendidikan D4 atau S1. Anggaran untuk ini pun telah disiapkan dalam APBN 2026.

    “Tahun depan kami sudah mengalokasikan untuk 150 ribu beasiswa bagi guru yang belum D4 atau S1 dan itu sudah masuk dalam anggaran tahun 2026,” kata Mu’ti dalam dalam agenda Taklimat Media 1 tahun pencapaian Kemendikdasmen selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta pada Rabu (22/10/2025) malam.

    Abdul Mu’ti mengatakan, tahun 2025 ini sebanyak 12.500 guru dan tenaga pendidik sudah mulai kuliah dengan beasiswa Rp3 juta per semester sehingga kini para guru tersebut sedang menjalani proses pembelajaran.

    Lebih jauh ia mengungkapkan, program pemberian beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 itu diberikan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

    “Sehingga harapan kami dalam satu tahun program ini selesai dan mudah-mudahan bisa diwisuda pada tahun yang akan datang,” ungkapnya.

    Selain itu, pada tahun depan, Kemendikdasmen juga siap mengadakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan jumlah target yang diperluas menjadi lebih dari 800.000 guru.

  • Setahun Prabowo, Ada PR 60 Juta Masyarakat Belum Terkoneksi Internet

    Setahun Prabowo, Ada PR 60 Juta Masyarakat Belum Terkoneksi Internet

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa ada sebanyak 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Hal itu yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mempercepat pemerataan konektivitas di Tanah Air.

    Persoalan itu diatasi dengan kolaborasi nota kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) sebagai langkah percepatan pembangunan akses internet sampai ke pelosok daerah.

    Sinergi yang dilakukan Komdigi dan Kemendes PDT terbaru ini diklaim memungkinkan pemerintah memetakan kebutuhan infrastruktur digital secara lebih akurat dan tepat sasaran.

    “Dengan MoU ini, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan kita prioritaskan untuk dibangun koneksinya di tahun 2026,” ujar Meutya dalam Audiensi dengan Kemendes PDT di Kantor Kementerian Komdigi dikutip Kamis (23/10/2025).

    Meutya mengatakan kerja sama ini adalah upaya untuk memberikan akses informasi yang merata kepada seluruh masyarakat Indonesia.

    “Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” ungkapnya.

    Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komdigi menyebutkan telah melakukan langkah-langkah konkret dalam memperluas konektivitas, antara lain membangun BTS dan titik akses di Papua, menyelenggarakan lelang frekuensi, serta menjalin kerja sama dengan operator seluler untuk pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.

    Sementara itu, Meutya mengatakan sinergi antara Kemkomdigi dan Kemendes PDT ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga masyarakat di pedesaan dapat turut merasakan transformasi digital selayaknya di perkotaan.

    “Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ucapnya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan ketersediaan konektivitas menjadi faktor penting dalam kemajuan desa. Disampaikannya bahwa salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal.

    Yandri menambahkan banyak potensi desa yang dapat dimaksimalkan dengan ketersediaan konektivitas internet.

    Ia mencontohkan beberapa desa telah mampu memasarkan produk unggulan desanya ke luar negeri, seperti para pembudidaya Ikan Mas Koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara.

    “Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Survei Kinerja Gibran Tinggi, Rocky Gerung Curiga

    Survei Kinerja Gibran Tinggi, Rocky Gerung Curiga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia terkait kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa tingginya kepuasan publik terhadap Gibran yang dinilai sosok pemimpin muda yang membawa energi baru dan perubahan positif.

    Kepuasan publik terhadap Gibran sebesar 19 persen. Selain itu, 15,7 persen responden juga menilai Gibran dekat dengan rakyat, mampu bersinergi dengan Presiden Prabowo Subianto sebanyak 10,3 persen, pintar dan cerdas 8,7 persen.

    Pengamat Politik Rocky Gerung meragukan hasil survei tersebut. Baginya sejumlah lembaga survei dengan mudah dibayar untuk merawat eksistensi politik Gibran dengan asumsi bahwa Gibran harus selalu ada dalam persepsi positif.

    “Tetapi publik tahu apa yang disebut kasat kusut di lembaga survey. Dengan mudah kita bandingkan bagaimana mungkin ada prestasi wakil presiden kendati didempetkan dengan prestasi presiden. Selama tidak ada satu keterangan publik yang membuat kita yakin bahwa Pak Gibran itu bekerja,” kata Rocky dilansir dari kanal YouTube-nya, Kamis (23/10/2025).

    Terlebih apabila Gibran disandingkan pada Prabowo lalu dianggap sebagai prestasi Gibran, kata Rocky orang menganggapnya terlalu mengada-ada.

    Termasuk pada hal-hal yang bersifat sosial saja, kinerja Gibran sebagai wapres tak terlihat. Karena itu dia mencurigai lembaga survei tersebut sengaja digaji untuk memelihara elektabilitas Gibran.

    Apalagi kata dia, Gibran pastinya punya ambisi untuk menjadi Presiden di kemudian hari menggantikan Prabowo Subianto.

  • Luhut Bilang Utang Kereta Cepat Direstrukturisasi 60 Tahun, Made Supriatma Beri Sindiran Menohok

    Luhut Bilang Utang Kereta Cepat Direstrukturisasi 60 Tahun, Made Supriatma Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, soal rencana restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat hingga 60 tahun menuai respons publik.

    Salah satunya datang dari Peneliti ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Supriatma.

    Ia menyinggung absurditas kebijakan tersebut dengan gaya sarkastik yang menggelitik sekaligus menohok.

    “60 tahun lagi, anakmu yang sekarang dikandung ibunya akan sudah pensiun dengan pangkat Praka,” kata Made di Facebook pribadinya, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Ia kemudian melanjutkan dengan sindiran yang lebih keras.

    “Kalau dia jadi polisi, mungkin hidupnya lebih baik. Ada tambahan dari sana sini,” timpalnya.

    Dikatakan Made, rentang waktu 60 tahun untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh tidak masuk akal.

    Bahkan ia menganggap justru mencerminkan beban antargenerasi yang diwariskan pemerintah kepada rakyat.

    “60 tahun kemudian mungkin kamu juga sudah menitis berkali-kali. Entah jadi apa kamu itu nanti,” tukasnya.

    Tak berhenti di situ, peneliti yang kerap mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah itu memberikan kalimat menohok kepada Luhut.

    “60 tahun kemudian, mungkin Opung ini akan bangkit kembali. Buat apa? Bikin utang baru,” sindirnya.

    Seperti diketahui, Luhut sebelumnya menyampaikan bahwa utang proyek Kereta Cepat akan direstrukturisasi hingga 60 tahun.

    Alasannya, agar beban pembayaran bisa lebih ringan dan proyek tetap berkelanjutan.

    “Kemarin kita bicara dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tidak ada masalah. Karena kalau kita restructuring 60 tahun, itu kan jadi lebih kecil,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Prabowo-Gibran, kemarin.

  • Gibran Disebut sebagai Titik Lemah Pemerintahan Prabowo, Rizal Fadillah: Anak Ingusan Berbaju Kebesaran

    Gibran Disebut sebagai Titik Lemah Pemerintahan Prabowo, Rizal Fadillah: Anak Ingusan Berbaju Kebesaran

    Kata Rizal, publik kini menginginkan sosok pengganti Gibran yang lebih mumpuni.

    “Rakyat ingin Gibran diganti oleh figur yang lebih mumpuni. Prabowo jangan playing victim merasa terancam oleh ulah mafia Solo,” tegasnya lagi.

    Rizal juga menyinggung kemungkinan politik dinasti Jokowi masih membayangi kekuasaan saat ini.

    “Gibran menjadi kepanjangan tangan politik Jokowi, mendisain 2029 menggantikan Prabowo,” katanya.

    Ia menilai, jika Prabowo terus membiarkan kondisi ini, maka posisi politiknya justru akan terancam.

    “Prabowo dalam intaian. Jika ada kesempatan kaki Jokowi dapat menendang Prabowo untuk Gibran,” Rizal menuturkan.

    Ia pun mengutip dasar hukum yang bisa digunakan sebagai landasan pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

    “Pasal 7A UUD 1945 memberi ruang untuk itu, ‘Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden,” urainya.

    Lebih jauh, Rizal mengatakan bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan kinerja signifikan.

    “Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN baru sebatas omon-omon, kesenjangan sosial tajam, kabinet gembrot dan boros, aparat jumawa, rakyat semakin tidak berdaya,” timpalnya.

    Rizal bilang, bila tidak ada perbaikan mendasar, maka opsi pemakzulan terhadap keduanya bisa menjadi pilihan rakyat.

  • OPINI: Dari ‘Serakahnomics’ke Reformasi Sistemik

    OPINI: Dari ‘Serakahnomics’ke Reformasi Sistemik

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasuki usia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Sejumlah prestasi berhasil dicapai, meskipun masih ada tantangan yang perlu diselesaikan.

    Salah satu prestasi yang perlu diangkat ke permukaan adalah soal komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Data kinerja penegakan hukum terkait kasus korupsi (20 Oktober 2024—26 April 2025) misalnya menyebutkan, sejumlah kasus besar dan kakap berhasil terbongkar.

    Seperti kasus tata niaga Pertamina yang ditaksir kerugian negara mencapai Rp968 triliun, korupsi tata kelola sawit (sekitar 3 juta hektare/ha), termasuk Duta Palma 221.870 ha yang disita dengan potensi kerugian negara Rp1.000 triliun. Begitu pula dengan kasus korupsi PLTU Kalimantan Barat (Rp1,3 triliun), kasus pemberian kredit LPEI (Rp11 trilun), kasus kerja sama ASDP (Rp893 miliar), kasus pengadaan iklan BJB (Rp222 miliar), dan lain sebagainya.

    Di bawah pemerintahan Prabowo, tercatat bahwa Kejaksaan RI telah menetapkan 490 kasus baru dan 648 tersangka baru, sementara Kepolisian RI menetapkan 73 kasus baru dan 156 tersangka baru. Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 20 kasus baru dan 56 tersangka baru. Data ini tentu mencengangkan, karena tidak hanya begitu banyak kasus yang terbongkar, tetapi potensi kerugian negara dalam kasus megakorupsi ini mencapai ribuan triliun rupiah.

    Lantas pertanyaannya, mengapa pemberantasan korupsi di Indonesia penting dan menjadi salah satu agenda fundamental dalam pemerintahan Prabowo–Gibran? Menurut penulis, paling tidak ada tiga alasan. Pertama, karena korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga memutus rantai keadilan sosial.

    Setiap rupiah yang dikorupsi berarti ada hak rakyat yang terampas, baik dalam bentuk layanan pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur dasar. Kedua, pemberantasan korupsi adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri membutuhkan jaminan transparansi dan kepastian hukum.

    Jika korupsi terus berakar dalam sistem birokrasi, maka reformasi ekonomi sebesar apa pun akan kehilangan efektivitasnya. Dalam konteks ini, langkah tegas pemerintahan Prabowo dalam menindak kasus korupsi berskala besar dapat dilihat sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia sedang memperkuat fondasi keperca-yaannya di mata dunia usaha dan komunitas global.

    Itulah mengapa dalam sejumlah kesempatan, Presiden Prabowo selalu menyinggung istilah “serakahnomics” dalam kasus korupsi di Indonesia. Tentu istilah “serakahnomics” ini bisa dimaknai sebagai upaya Presiden Prabowo mengatasi ketimpangan dengan menyindir para pelaku bisnis dan kekuasaan yang tamak, lantaran mengeruk untung banyak sembari menindas rakyat kecil, bahkan bermetamorfosis sebagai ‘vampir ekonomi’ yang menghisap darah rakyat.

    Hal itu penting karena data menyebutkan bahwa 10% orang terkaya di Indonesia menguasai sekitar 60% kekayaan nasional. Padahal jika merujuk pada studi Dana Moneter Internasional (IMF), ketika pendapatan hanya meningkat di kelompok orang kaya saja, maka pertumbuhan ekonomi justru akan mengalami kelambatan.

    Artinya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan sulit diraih ketika ketimbangan sosial masih menjadi problem serius yang tidak teratasi. Ketiga, pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan penguatan demokrasi. Demokrasi tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan oligarki baru yang menguasai sumber daya publik demi kepentingan kelompok kecil.

    Prabowo tampaknya memahami hal ini: penegakan hukum yang kuat akan menjadi penopang legitimasi politiknya, sekaligus bukti nyata bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk melindungi kepentingan pri-badi atau kroni politik.

    PENGAWASAN

    Tentu saja, di balik capaian dan prestasi gemilang tersebut, sejumlah tantangan juga masih menanti. Masyarakat menuntut agar semangat pemberantasan korupsi tidak berhenti di level penindakan, tetapi juga menyentuh reformasi sistemik: mulai dari perbaikan tata kelola birokra-si, digitalisasi pelayanan publik, hingga penataan ulang mekanisme pengawasan internal di kementerian dan lembaga.

    Tanpa reformasi sistemik, pemberantasan korupsi berisiko menjadi siklus yang tidak pernah berakhir karena terus terulang.

    Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dengan segala capaian dan tantang-annya telah menunjukkan bahwa arah baru pemberantasan korupsi mulai dibangun secara kokoh. Konsistensi, transparansi, dan keberanian menindak siapa pun tanpa pandang bulu akan menjadi penentu apakah janji perubahan itu akan bertransformasi menjadi kepercayaan publik yang nyata.

    Seperti pernah dikatakan mantan Sekjen PBB Kofi Annan bahwa “korupsi adalah penyakit, korupsi adalah kanker. Ia menggerogoti keyakinan masyarakat, merusak demokrasi, dan menghambat pembangunan.” Karena itu, saatnya rakyat Indonesia bersatu padu dalam satu irama untuk membumihanguskan praktik korupsi dari ibu pertiwi.

  • Prabowo Minta Ekspor 500.000 Juru Las, Siapkan Anggaran Rp8 Triliun

    Prabowo Minta Ekspor 500.000 Juru Las, Siapkan Anggaran Rp8 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta menterinya untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja untuk menjadi welder atau juru las, dan di bidang penjamuan alias hospitality. Nantinya, pekerja tersebut akan diserap oleh industri di luar negeri.

    Arahan Prabowo itu ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) menteri-menteri Kabinet Merah Putih di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Untuk penyediaan 500.000 tenaga kerja welder dan hospitality, rakortas memutuskan bahwa nantinya permintaan Prabowo itu akan dilaksanakan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

    “Anggaran yang disediakan sekitar Rp8 triliun sehingga ini akan sejalan dengan program pemagangan,” terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025). 

    Airlangga menyebut penjaringan tenaga kerja pada karya itu akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Pekerja-pekerja itu ditargetkan untuk diserap oleh industri di luar negeri.

    “Ini memang sudah menjadi pembicaraan saat Bapak Presiden bertemu bilateral dengan berbagai negara karena berbagai negara membutuhkan dua profesi tersebut,” tuturnya.

    Selain itu, Prabowo meminta menteri-menterinya untuk mempersiapkan kebutuhan dokter umum, spesialis dan gigi. Jumlahnya sebanyak 20.000 dokter dan akan disiapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.  

    Puluhan ribu dokter itu akan dijaring dengan program beasiswa dan diarahkan untuk bekerja di beberapa daerah yang sudah ditentukan pemerintah.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyinggung soal negara lain yang membutuhkan pekerja di bidang hospitality seperti perawat. Dia menceritakan bahwa salah satu negara yang membutuhkan perawat seperti Jepang. 

    “Sekarang ini banyak orang Indonesia disukai di Jepang, di Jerman. Saya transit di Tokyo tadi malam, itu yang melayani kita sudah orang-orang Indonesia. Lapangan kerja banyak sekali di sana. Tinggal kita mau,” terangnya saat memberikan pidato di acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

  • Rocky Gerung Soal 78 Persen Publik Puas terhadap Prabowo-Gibran: Tidak Ada yang Meyakinkan Bahwa Wapres Itu Bekerja

    Rocky Gerung Soal 78 Persen Publik Puas terhadap Prabowo-Gibran: Tidak Ada yang Meyakinkan Bahwa Wapres Itu Bekerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung merespons hasil survei Poltracking soal kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran di angka 78,1 persen selama satu tahun menjabat.

    Menurutnya, jika Gibran didempetkan pada Prabowo lalu dianggap sebagai prestasi Gibran, orang menganggapnya terlalu mengada-ada. 

    Dia membungkuk sejumlah lembaga survei yang dengan mudah dibayar untuk merawat eksistensi politik Gibran dengan asumsi bahwa Gibran harus selalu ada dalam persepsi positif. 

    “Tetapi publik tahu apa yang disebut kasat kusut di lembaga survey. Dengan mudah kita bandingkan bagaimana mungkin ada prestasi wakil presiden kendati didempetkan dengan prestasi presiden. Selama tidak ada satu keterangan publik yang membuat kita yakin bahwa Pak Gibran itu bekerja,” ujarnya dalam kanal YouTube-nya, Rabu, (22/10/2025).

    Padahal kata dia, hal-hal yang bersifat sosial aja, kinerja Gibran sebagai wapres tak terlihat. Karena itu dia mencurigai lembaga survei tersebut sengaja digaji untuk memelihara elektabilitas Gibran.

    Apalagi kata dia, Gibran pastinya punya ambisi untuk menjadi Presiden di kemudian hari menggantikan Prabowo Subianto.

    “Selama ini kita hanya mendengarkan gunting pita, pidato kecil sana sini, tetapi ada tugas khusus yaitu mengawasi pembangunan atau membuat perencanaan yang memungkinkan wilayah-wilayah yang tidak disentuh oleh presiden misalnya soal mengevaluasi MBG kan nggak mungkin presiden terus menerus ada dalam isu itu. Kalau politik luar negeri nggak, karena nggak mungkin punya kapasitas,” jelas Rocky.