Tag: Gibran Rakabuming Raka

Satu Tahun Prabowo-Gibran: Survei Kinerja Pemerintah Dapat Nilai Sedang

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kepuasan masyarakat mencapai level sedang selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Berdasarkan survei yang digelar IndoStrategi, kinerja pemerintahan secara nasional berada pada kategori sedang (3,07) dari metode penilaian 0-5 poin. Pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yang positif seperti bidang pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian sedang menuju baik (3,50).

Tampaknya publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga penegakkan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing-masing mendapatkan skor 3.00, 2.93, dan 265 atau kategori penilaian kinerja sedang.

Publik mengapresiasi keberanian pemerintah melakukan pergantian anggota kabinet dan tindakan tegas pimpinan partai politik yang menonaktifkan beberapa DPR yang dianggap tidak aspiratif dan empatik pada aspirasi rakyat. Di sisi lain, publik masih menunggu realisasi lain dari tuntutan “17+8”.

Hal yang sama juga berlaku untuk bidang Stabilitas Politik dan Keamanan (3.16), Demokrasi dan Kebebasan (3.14), Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (3.12), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (3.09), dan Stabilitas Harga Barang (3.00).

Program unggulan seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42), Sekolah Rakyat (3,13), dan Sekolah Unggul Garuda (3,00), Koperasi Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69) mendapat respons cukup baik.

Publik menilai bahwa program-program tersebut pada dasarnya baik, karena masih berada pada tahap awal, publik menantikan tindak lanjut pelaksanaan program tersebut, sehingga memiliki kelembagaan yang kuat, dan dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya.

Program Makan Bergizi Gratis (2,68) sebenarnya mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai sangat membantu terutama untuk mereka yang kurang miskin dan kurang mampu. Program yang tidak asing di negara maju tersebut memiliki gagasan baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

“Yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola dengan melibatkan partisipasi aktif sekolah dalam penyediaan makanan dan kontribusi masyarakat untuk meringankan beban keuangan, sehingga tidak ditanggung sepenuhnya oleh APBN,” sebut laporan survei tersebut.

Sekadar informasi, data penelitian diperoleh dari 424 narasumber yang dipilih secara purposif di 34 provinsi. Pemilihan
dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) dan memiliki pekerjaan tetap seperti aktivis, guru, dosen, karyawan pemerintah maupun swasta, serta pengusaha.

Termasuk juga mereka yang sedang menempuh studi strata dua (S2) dan strata tiga (S3). Selain wawancara narasumber, riset ini juga menggunakan sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta analisis para pengamat dan akademisi. Waktu pelaksanaan riset adalah dari awal September hingga 13 Oktober 2025.

20/10/2025 01:50
Mirip Gibran! Jokowi Disebut Diam Seribu Bahasa Saat Ditanya Soal Utang Whoosh

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, kembali blak-blakan mengenai mantan Presiden Jokowi dan proyek kereta cepat Whoosh yang kini tengah menjadi sorotan publik.

Dikatakan Ahmad, sikap Jokowi yang memilih diam saat disodori pertanyaan terkait pembiayaan proyek tersebut menunjukkan karakter yang serupa dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

“(Jokowi) Mirip Wapres Gibran, yang tak mengeluarkan jawaban saat ditanya tentang ujian calon ASN,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Minggu (19/10/2025).

Ia menilai, apa yang selama ini disebut-sebut sebagai kebanggaan UGM justru kini menjadi beban bagi Indonesia.

“Kebanggaan UGM ini, kini menjadi beban Indonesia. Proyek kereta cepat, saat ini bikin ribut karena tak mampu dibayar. Restrukturisasi bukan berarti penghapusan utang (moratorium),” tegas Ahmad.

Ahmad menjelaskan, restrukturisasi yang dilakukan pemerintah bukan solusi, karena hanya menunda pembayaran tanpa menghapus kewajiban utang.

“Itu artinya, beban ini tidak bisa dihilangkan, hanya dikotak-katik jadwal pembayarannya. Lalu, meminjam ungkapan Yusuf Mansur, darimana duitnya?,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ahmad juga menyinggung isu ijazah Jokowi yang menurutnya perlu dituntaskan.

“Karena itu, kasus ijazah Jokowi harus dituntaskan. Saat terbukti palsu, berarti Jokowi telah menipu seluruh rakyat Indonesia,” tukasnya.

Dalam pandangan Ahmad, tanggung jawab atas proyek kereta cepat seharusnya ditanggung oleh pihak yang menginisiasi dan menikmati keuntungan dari proyek tersebut.

20/10/2025 00:31
71% Publik Puas dengan Kinerja Gibran, Dinilai Cerdas hingga Visioner!

GELORA.CO – Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa 71,4% masyarakat puas dengan kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun menjabat. Angka tersebut menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap sosok muda di posisi strategis pemerintahan.

Tingkat kepuasan terhadap Gibran juga sejalan dengan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 78,3%. Adapun tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran secara keseluruhan berada di angka 78,1%.

“Pada tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden, Pak Gibran Rakabuming Raka sebesar 71,4 persen,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, dalam paparannya, Minggu (19/10/2025).

Hanta menjelaskan, angka tersebut terdiri dari 8,6% responden yang menyatakan sangat puas dan 62,8% cukup puas. Sementara itu, 25,3% responden menyatakan tidak puas, dengan rincian 22,1% kurang puas dan 3,2% sangat tidak puas.

Lebih lanjut, Hanta mengungkapkan bahwa alasan utama masyarakat merasa puas terhadap kinerja Gibran adalah karena sosoknya yang berjiwa muda dan dinilai membawa perubahan positif.

“Kenapa? Kita tanya kepada yang merasa puas dengan kinerja Gibran, karena berjiwa muda dan membawa perubahan positif sebanyak 19,4%,” jelas Hanta.

Berikut alasan lengkap yang melatarbelakangi tingkat kepuasan terhadap Gibran:

– Berjiwa muda dan membawa perubahan positif – 19,4%

– Dekat dan perhatian kepada rakyat – 15,7%

– Mampu memimpin serta bersinergi dengan Presiden – 10,3%

– Pintar dan cerdas – 8,7%

– Membela rakyat kecil, mendengarkan aspirasi – 7,2%

– Ramah, sopan, dan sederhana – 6,9%

– Putra Joko Widodo – 6,7%

– Program kerjanya bagus – 6,0%

– Sering turun langsung – 5,5%

– Tegas, disiplin, dan berwibawa – 3,8%

– Memberantas korupsi dan menjaga keamanan – 3,3%

– Sering memberikan bantuan – 1,1%

– Lainnya – 1,2%

– Tidak tahu/tidak menjawab – 4,2%

Survei ini melibatkan 1.220 responden yang merupakan warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun atau sudah memiliki hak pilih. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada 3–10 Oktober 2025. Survei memiliki margin of error ±2,9% dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%.

19/10/2025 22:52
Satu Tahun Pemerintahan, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Besok Nasional 19 Oktober 2025

Satu Tahun Pemerintahan, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Besok
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/10/2025) esok hari, tepat satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna besok, Presiden akan memaparkan sejumlah pencapaian yang berhasil diraih, serta program prioritas yang sudah terealisasi.
“Nanti besok akan ada Sidang Kabinet Paripurna, nanti Bapak Presiden akan menjelaskan apa yang sudah kita capai, apa yang sudah pemerintah capai, dan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat,” kata Seskab Teddy usai meninjau program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Minggu.
Teddy menjelaskan bahwa banyak sekali program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah kemudian dirasakan oleh masyarakat dalam satu tahun terakhir kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Di sisi lain, Teddy meyakini program dan kebijakan tersebut harus mengarah ke arah yang lebih baik, sesuai dengan harapan dan cita-cita Presiden.
“Ke depannya kita sama-sama semua mengharapkan tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden, menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” kata Teddy.
Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.
Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.
Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran akan jatuh pada 20 Oktober mendatang.
Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/10/2025 21:42
Bahlil Beberkan Alasan Prabowo Rutin Gelar Rapat di Kertanegara Tiap Pekan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki gaya kerja yang intens dan disiplin tinggi, termasuk dengan tradisi rapat terbatas (ratas) setiap akhir pekan di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta.

Usai menghadiri Ratas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Minggu (19/10/2025), Bahlil mengatakan bahwa para menteri harus selalu siap kapan pun dibutuhkan Presiden, bahkan di luar jam kerja resmi.

“Bapak Presiden Prabowo memiliki tradisi bekerja tanpa mengenal tanggal merah, tanggal tiap hari apakah tanggal kerja,” ujar Bahlil kepada wartawan.

Menurut penelusuran Bisnis, dalam dua bulan terakhir, Presiden Prabowo diketahui rutin memimpin rapat terbatas setiap hari Minggu di kediamannya. Pertemuan-pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah menteri utama untuk membahas isu strategis nasional dan percepatan program prioritas.

Misalnya, pada Minggu (28/9/2025), Presiden Ke-8 RI itu memimpin rapat di Kertanegara untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai target.

Seminggu kemudian, pada 5 Oktober 2025, Prabowo kembali memanggil jajaran menterinya guna mengevaluasi program kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional.

Kemudian, 12 Oktober 2025, Presiden bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan dengan fokus pada stimulus ekonomi dan kebijakan fiskal sektoral.

Rapat pada 19 Oktober 2025 melanjutkan tradisi tersebut, dengan agenda utama menyangkut sektor Science (Sains), Technology (Teknologi), Engineering (Teknik), dan Mathematics (Matematika) atau STEM.

Bahlil menegaskan bahwa ritme kerja cepat Presiden Prabowo mendorong seluruh jajaran kabinet untuk menyiapkan laporan secara proaktif dan terukur.

Menurutnya, gaya kerja tersebut mencerminkan komitmen Presiden terhadap efisiensi birokrasi dan kedisiplinan eksekusi program.

“Sebagai pembantu presiden harus siap setiap saat, harus siap untuk menyiapkan materi baik diminta maupun diminta. ketika diminta seperti hari ini ya kita harus melaporkan semuanya,” tandas Bahlil.

19/10/2025 21:34
Satu Tahun Prabowo – Gibran, 1,1 Miliar Porsi MBG Telah Dibagikan

Jakarta: Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh capaian monumental melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berhasil menggabungkan misi sosial, kesehatan, dan ekonomi dalam satu gerakan nasional. Diluncurkan pada awal 2025, program ini telah menjadi bukti konkret komitmen negara untuk memperkuat fondasi gizi dan kesejahteraan masyarakat dari akar rumput.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji bagi masyarakat Indonesia. Capaian tersebut menjangkau 35,4 juta penerima manfaat, terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Program ini bukan sekadar tentang makan siang, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, 19 Oktober 2025.

Namun, keunggulan MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.

Hingga Oktober 2025, BGN mencatat keberadaan lebih dari 11.570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Melalui jaringan SPPG tersebut, lebih dari 394.748 lapangan kerja baru tercipta, mulai dari petani, peternak, hingga penyaji makanan.

Presiden Prabowo bahkan memperkirakan jumlah ini dapat menembus 1,5 juta tenaga kerja baru pada awal 2026. “Program MBG telah menciptakan pasar baru bagi ekonomi rakyat. Petani dan peternak kini memiliki jaminan penyerapan hasil produksi lokal, dari beras dan telur hingga sayur dan protein hewani,” kata Presiden.

Kementerian UMKM mencatat, sebanyak ribuan UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG. Dari total anggaran program, 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

“Kami ingin memastikan minimal 60 persen bahan baku MBG berasal dari produk UMKM. Ini langkah nyata agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik.

Selain menggeliatkan ekonomi, MBG juga mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur gizi nasional. Ratusan satuan tugas daerah dibentuk untuk mempercepat pembangunan SPPG di wilayah 3T dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR.

Untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan peningkatan standar pengolahan makanan di seluruh dapur MBG, termasuk penggunaan teknologi pencuci ultraviolet, filter air bersertifikat, dan kewajiban tenaga masak bersertifikat higienis.

Jakarta: Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh capaian monumental melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berhasil menggabungkan misi sosial, kesehatan, dan ekonomi dalam satu gerakan nasional. Diluncurkan pada awal 2025, program ini telah menjadi bukti konkret komitmen negara untuk memperkuat fondasi gizi dan kesejahteraan masyarakat dari akar rumput.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji bagi masyarakat Indonesia. Capaian tersebut menjangkau 35,4 juta penerima manfaat, terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Program ini bukan sekadar tentang makan siang, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, 19 Oktober 2025.

Namun, keunggulan MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.

Hingga Oktober 2025, BGN mencatat keberadaan lebih dari 11.570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Melalui jaringan SPPG tersebut, lebih dari 394.748 lapangan kerja baru tercipta, mulai dari petani, peternak, hingga penyaji makanan.

Presiden Prabowo bahkan memperkirakan jumlah ini dapat menembus 1,5 juta tenaga kerja baru pada awal 2026. “Program MBG telah menciptakan pasar baru bagi ekonomi rakyat. Petani dan peternak kini memiliki jaminan penyerapan hasil produksi lokal, dari beras dan telur hingga sayur dan protein hewani,” kata Presiden.

Kementerian UMKM mencatat, sebanyak ribuan UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG. Dari total anggaran program, 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

“Kami ingin memastikan minimal 60 persen bahan baku MBG berasal dari produk UMKM. Ini langkah nyata agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik.

Selain menggeliatkan ekonomi, MBG juga mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur gizi nasional. Ratusan satuan tugas daerah dibentuk untuk mempercepat pembangunan SPPG di wilayah 3T dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR.

Untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan peningkatan standar pengolahan makanan di seluruh dapur MBG, termasuk penggunaan teknologi pencuci ultraviolet, filter air bersertifikat, dan kewajiban tenaga masak bersertifikat higienis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(CEU)

19/10/2025 20:55
Bahlil Tanggapi Penilaian Kinerja Satu Tahun Menteri Prabowo: Biar Kewenangan Presiden

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, menjelang genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentu spekulasi akan bermunculan terkait evaluasi kinerja para menteri Kabinet Merah Putih.

Usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden dan jajaran kabinet di Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025), Bahlil mengatakan para menteri fokus bekerja sesuai arahan dan target yang telah ditetapkan.

“Yang berhak menilai kinerja menteri adalah Pak Presiden. Biar kita serahkan kewenangan prerogatif ini kepada Presiden,” ujar Bahlil kepada wartawan.

Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang dijalankan kementerian saat ini berorientasi pada hasil konkret dan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di sektor energi, hilirisasi sumber daya alam, dan ketahanan energi nasional.

Bahlil menegaskan bahwa dirinya dan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih bekerja berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) dan perintah langsung Presiden Prabowo, dengan mengacu pada mandat undang-undang yang berlaku.

“Kami para menteri hanya bisa bekerja menjalankan apa yang jadi target KPI dan perintah Presiden serta undang-undang. Barang tentu semua dilakukan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” tegas Bahlil.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin sidang kabinet paripurna besok, Senin (20/10/2025) untuk mengevaluasi capaian satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Sudah banyak sekali yang dicapai selama 1 tahun pemerintahan ini. Besok, Bapak Presiden akan menjelaskan secara langsung dalam sidang kabinet paripurna, mengenai apa yang telah kita capai dan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat,” ujar Teddy usai meninjau Sekolah Rakyat 33 di Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025).

19/10/2025 19:56
Catatan Ekonom Tentang Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki masa satu tahun pada Senin (20/10/2025) esok.

Meski menawarkan keberlanjutan kebijakan pemerintahan terdahulu, Prabowo-Gibran telah mengambil sejumlah pendekatan ekonomi yang berbeda.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (FEB Unand) Syafruddin Karimi melihat bahwa Prabowo dan pendahulunya Joko Widodo (Jokowi) memiliki prioritas dan instrumen ekonomi yang berbeda.

Syafruddin mencontohkan, Jokowi menaruh bobot besar pada infrastruktur fisik dan hilirisasi mineral seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, irigasi, serta larangan ekspor bijih nikel untuk menarik smelter.

Kebijakan itu, sambungnya, ditopang penerbitan Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi tenaga kerja dan investasi.

Sementara itu, dia melihat pemerintahan Prabowo memutar fokus ke program kesejahteraan skala nasional seperti makan bergizi gratis hingga sekolah rakyat.

Selain itu, pemerintahan Prabowo membentuk Danantara untuk konsolidasi aset dan investasi strategis, membuka kembali pasar karbon bagi pembeli asing, menambah opsi pembiayaan termasuk dim sum bond, dan insentif diskon 100%pajak pertambahan nilai (PPN) properti sampai 2027.

“Pendekatan baru ini lebih menekankan permintaan domestik dan mobilisasi aset negara, dibanding dorongan fisik infrastruktur yang mendominasi dekade sebelumnya,” jelas Syafruddin kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mencatat setidaknya ada lima perbedaan pendekatan ekonomi antara pemerintahan Prabowo dengan Jokowi. Pertama, Prabowo lebih jor-joran mengeluarkan instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Dia mencontohkan paket stimulus ekonomi terbaru yang diumumkan pemerintahan Prabowo untuk pemulihan daya beli dan menyerap tenaga kerja: mulai program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi, insentif pajak untuk pekerja pariwisata, bantuan pangan, diskon iuran JKK/JKM, perumahan pekerja, percepatan OSS/RDTR, hingga program perkotaan untuk pelaku ekonomi digital.

“Ini menambah bantalan sosial ekonomi di luar skema rutin bansos,” ujar Josua kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

Kedua, penguatan likuiditas domestik. Di satu sisi, bank sentral mulai mengarahkan kebijakan ke pro-pertumbuhan: suku bunga acuan sudah turun 150 basis poin dari 6,25% menjadi 4,75% sejak Prabowo-Gibran menjabat.

Di sisi lain, sambung Josua, ada manajemen kas negara yang proaktif untuk menurunkan biaya dana dan mempercepat kredit. Pada medio September 2025, pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana lima bank Himbara.

“Corak kebijakan yang lebih langsung ke transmisi perbankan,” ujar Josua.

Ketiga, reformasi arus barang dan devisa melalui PP No. 8/2025. Lewat aturan itu, pemerintah mengatur penempatan dana hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% selama 12 bulan.

Menurut Josua, kebijakan itu bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan menata ulang tata niaga impor agar bahan baku dan barang strategis lebih lancar sekaligus pelengkap kebijakan hilirisasi yang sudah berjalan sejak periode pemerintahan sebelumnya.

Keempat, diplomasi ekonomi lebih agresif. Josua mencontohkan pemerintah mencapai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat hingga mendorong penyelesaian perjanjian dagang komprehensif dengan Uni Eropa (IEU-CEPA).

Kelima, Proyek Strategis Nasional masih menjadi tulang punggung konektivitas dan daya saing (228 proyek/16 program, nilai konstruksi Rp6.480 triliun) dan fokus hilirisasi mineral/industri tetap berlanjut.

Hanya saja, Josua melihat pemerintahan Prabowo lebih fokus ke injeksi likuiditas, percepatan perizinan berbasis risiko, dan program sosial berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

19/10/2025 19:25
Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kinerja Sektor Transportasi Turun Imbas Efisiensi

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang kinerja sektor transportasi mengalami penurunan, sebagai dampak efisiensi dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menuturkan, pasalnya anggaran untuk sektor transportasi banyak yang pemerintah pangkas. Misalnya, anggaran keselamatan hingga subsidi angkutan umum di daerah.

Bahkan, Djoko melihat pembangunan transportasi di daerah sangat minim dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo dan Gibran.

“Tahun ini transportasi justru mengalami penurunan dengan efektivitas kemarin kan anggaran keselamatan juga sangat banyak berkurang. Apalagi bicara pembangunan transportasi, sangat minim sekali,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

Djoko berujar, kunci konektivitas maupun integrasi transportasi adalah kualitas dari transportasi umum. Sepanjang belum mumpuni, integrasi pun sulit dilakukan.

“Selama kualitas transportasi jelek, apa yang mau diintegrasikan? Kalau konektivitas oke, jaringan jalannya koneksi kan sudah ada, tetapi integrasinya enggak ada,” tambahnya.

Menurut data yang Djoko miliki, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 40 kota/kabupaten yang memiliki transportasi umum modern dan mendapat subsidi pemerintah. Sementara wilayah lainnya, bergantung pada kemauan pemimpin daerah tersebut.

Misalnya, Kota Palu hanya mendapatkan APBD senilai Rp1,8 triliun, tetapi mampu menyediakan empat koridor angkutan umum daerah. Wilayah aglomerasi Jakarta, yakni Bodetabek, pun tak semuanya telah menyediakan angkutan umum yang berkualitas.

Djoko menyayangkan banyak pemimpin daerah yang abai dan tak mengutamakan penyediaan transportasi umum.

Dari sisi laut, pemerintah telah menyediakan angkutan laut perintis barang atau tol laut. Namun, permasalahan yang terjadi adalah harga yang tetap belum merata di pelosok. Harga pangan yang murah hanya ditemukan di kota-kota yang disinggahi tol laut.

“Tol laut itu hanya yang disinggahi saja murah [harganya]. Tapi ke dalamnya mahal. Makanya perlu angkutan barang perintis daerah,” lanjut Djoko.

Sayangnya, pelayanan subsidi angkutan barang baru ada di enam provinsi (Aceh, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Papua). Setidaknya ada kendala untuk menambah lintas angkutan barang perintis, yaitu jalan dan jembatan yang dilewati banyak yang rusak terutama ruas jalan kabupaten.

Terlepas dari itu, Djoko mengapresiasi langkah pemerintahan Prabowo-Gibran untuk percepatan pemberantasan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang semakin nyata. Harapannya, tak ada lagi penundaan penerapan kebijakan zero ODOL seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) mengambil tindakan serius dengan menggodok regulasi terkait harmonisasi pelaksanaan kebijakan zero ODOL.

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa aturan itu nantinya mengatur terkait harmonisasi antarkementerian dan lembaga (k/l) dalam merumuskan kebijakan zero Odol. Payung hukum tersebut dibidik rampung bulan ini.

“Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Senin (6/10/2025).

19/10/2025 18:45
Program MBG Capaian Besar di Tahun Pertama Prabowo-Gibran

GELORA.CO -Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi salah satu program positif di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui MBG, tercapai misi sosial, kesehatan, dan ekonomi dalam satu gerakan nasional.

“Program ini bukan sekadar tentang makan siang, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Minggu, 19 Oktober 2025.

Data BGN, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji bagi masyarakat Indonesia. Capaian tersebut menjangkau 35,4 juta penerima manfaat, terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Tidak hanya pada aspek kesehatan, MBG juga diklaim menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Hingga Oktober 2025, BGN mencatat keberadaan lebih dari 11.570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di seluruh wilayah, termasuk daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

Melalui jaringan SPPG tersebut, lebih dari 394.748 lapangan kerja baru tercipta, mulai dari petani, peternak, hingga penyaji makanan. Presiden Prabowo bahkan memperkirakan jumlah ini dapat menembus 1,5 juta tenaga kerja baru pada awal 2026.

Sementara itu, Kementerian UMKM mencatat ribuan UMKM terlibat dalam rantai pasok MBG. Dari total anggaran program, 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

“Kami ingin memastikan minimal 60 persen bahan baku MBG berasal dari produk UMKM. Ini langkah nyata agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik.

19/10/2025 18:42