Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Fajar.co.id, Jakarta — Dinamika politik yang kini berkembang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran diprediksi hanya akan bertahan satu periode.

    Prediksi itu disampaikan analis politik Rocky Gerung. Dia menilai, akan ada figur lain yang bakal mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang.

    Menurut Rocky, Partai Gerindra kemungkinan besar sudah menyiapkan figur lain yang dianggap lebih matang secara intelektual dan memiliki visi politik yang lebih sejalan dengan gagasan Prabowo.

    Gibran, kata Rocky, memang punya keunggulan dalam hal elektabilitas dan popularitas, tetapi belum cukup kuat dalam hal kapasitas ideologis dan pemikiran ekonomi politik yang menjadi fondasi utama pemikiran Prabowo.

    Dia menilai, untuk meneruskan gagasan besar ayah Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo dengan konsep “Sumitronomics”, dibutuhkan figur yang lebih memahami kerangka tersebut, bukan hanya mengandalkan ketenaran atau posisi politik.

    Rocky juga menyampaikan bahwa peluang bisa saja terbuka bagi nama-nama lain di tubuh Gerindra yang tengah naik daun. “Salah satunya adalah Dedi Mulyadi, yang dinilainya memiliki citra kuat sebagai pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat dan membawa nilai-nilai kemanusiaan serta lingkungan,” katanya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Menurut Rocky Gerung, Dedi Mulyadi dianggap lebih siap jika Gerindra ingin melahirkan figur yang bisa melanjutkan kepemimpinan Prabowo dengan karakter kuat dan gagasan mandiri.

    Prediksi Rocky ini dinilai sejumlah pihak sangat masuk akal. Terlebih, akhir-akhir ini publik meragukan kapasitas Gibran sebagai pemimpin.

  • Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Fajar.co.id, Jakarta — Dinamika politik yang kini berkembang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran diprediksi hanya akan bertahan satu periode.

    Prediksi itu disampaikan analis politik Rocky Gerung. Dia menilai, akan ada figur lain yang bakal mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang.

    Menurut Rocky, Partai Gerindra kemungkinan besar sudah menyiapkan figur lain yang dianggap lebih matang secara intelektual dan memiliki visi politik yang lebih sejalan dengan gagasan Prabowo.

    Gibran, kata Rocky, memang punya keunggulan dalam hal elektabilitas dan popularitas, tetapi belum cukup kuat dalam hal kapasitas ideologis dan pemikiran ekonomi politik yang menjadi fondasi utama pemikiran Prabowo.

    Dia menilai, untuk meneruskan gagasan besar ayah Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo dengan konsep “Sumitronomics”, dibutuhkan figur yang lebih memahami kerangka tersebut, bukan hanya mengandalkan ketenaran atau posisi politik.

    Rocky juga menyampaikan bahwa peluang bisa saja terbuka bagi nama-nama lain di tubuh Gerindra yang tengah naik daun. “Salah satunya adalah Dedi Mulyadi, yang dinilainya memiliki citra kuat sebagai pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat dan membawa nilai-nilai kemanusiaan serta lingkungan,” katanya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Menurut Rocky Gerung, Dedi Mulyadi dianggap lebih siap jika Gerindra ingin melahirkan figur yang bisa melanjutkan kepemimpinan Prabowo dengan karakter kuat dan gagasan mandiri.

    Prediksi Rocky ini dinilai sejumlah pihak sangat masuk akal. Terlebih, akhir-akhir ini publik meragukan kapasitas Gibran sebagai pemimpin.

  • Mafindo: Pertamina Sasaran Hoax, Masyarakat Perlu Waspada

    Mafindo: Pertamina Sasaran Hoax, Masyarakat Perlu Waspada

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, literasi serta memilah sumber informasi terpercaya agar terhindar dari berita hoax. Kewaspadaan ini diperlukan mengantisipasi meningkatnya deepfake, konten hoax yang diproduksi menggunakan kecerdasan buatan (AI).

    Adapun salah satu berita hoaks yang diproduksi adalah tentang PT Pertamina (Persero) dengan tema yang beragam, seperti lowongan pekerjaan, subsidi energi dan kasus korupsi. 

    Hal ini terungkap dari Refleksi Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) bertajuk Deepfake dan Scam Mewarnai Tahun Pertama Prabowo – Gibran, Rabu (22/10/2025). Mafindo setidaknya memetakan 1.593 hoax berdasarkan tema, target, saluran, tipe narasi, serta penggunaan AI dalam pembuatannya. 

    Hasil riset menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan dalam pola penyebaran disinformasi. Secara signifikan, penggunaan teknologi deepfake meningkat drastis, terutama terlihat dalam produksi konten yang bermuatan politik dan sosial, menjadikannya tantangan serius dalam otentikasi informasi. 

    Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho mengatakan selama satu tahun pemerintahan Prabowo – Gibran, hoax terus diproduksi dan berevolusi, menyusup di setiap gap regulasi dan gap literasi digital masyarakat.

    “Evolusi dalam bentuk deepfake yang mudah diproduksi namun semakin sulit dideteksi, sudah mengadu domba masyarakat,” katanya.

    Merujuk laporan Mafindo, untuk hoax bertema lowongan, entitas yang paling banyak dicatut sebagai sumber atau pemberi kerja palsu adalah pemerintah, korporasi domestik, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina.

    Pola serupa ditemukan pada hoax bertema Bantuan, di mana sebanyak 74 hoaks juga mencatut atau mengatasnamakan pemerintah. Fase berikutnya merupakan masa adaptasi awal pemerintahan (Januari–Maret 2025) yang banyak memuat isu ekonomi dan kebijakan publik.

    Hoax yang beredar pada fase ini banyak berkaitan dengan subsidi energi dan BBM, Pertamina, serta isu kenaikan harga. Berita palsu jenis ini memanfaatkan emosi publik terhadap isu ekonomi, dan menurunkan kepercayaan terhadap BUMN strategis seperti Pertamina.

    Secara umum dapat disimpulkan bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan pola klasik siklus hoax, tinggi di awal pemerintahan (transisi politik), menurun saat stabilisasi, naik kembali menjelang evaluasi publik. Khusus Pertamina, isu dominan yang menjadi sasaran hoaks seputar kebijakan ekonomi dan energi.

    “Dominasi hoaks bertema politik, disusul oleh isu ekonomi dan energi seperti Pertamina, menunjukkan bahwa ruang digital masih menjadi arena utama pembentukan persepsi publik terhadap pemerintah,” tulis Fact Sheet Deepfake dan Scam Mewarnai Tahun Pertama Prabowo – Gibran.

    Adapun dari sisi akademik, Lely Arrianie, Guru Besar LSPR Institute of Communication and Business menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan masyarakat. 

    “Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tapi juga kemampuan kritis dan sosial untuk memahami konteks di balik informasi yang beredar,” ujarnya.

  • Pengamat: Fitnah ke Jokowi dan Keluarga Diduga Jadi Strategi Politik untuk Pilpres 2029 Regional 23 Oktober 2025

    Pengamat: Fitnah ke Jokowi dan Keluarga Diduga Jadi Strategi Politik untuk Pilpres 2029 Regional 23 Oktober 2025

    Pengamat: Fitnah ke Jokowi dan Keluarga Diduga Jadi Strategi Politik untuk Pilpres 2029
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik Pieter C. Zulkifli mengingatkan bahwa demokrasi hanya akan matang jika semua pihak bersedia bersaing secara sehat, bukan dengan cara menjatuhkan karakter lawan politik.
    Pieter mencontohkan maraknya narasi negatif terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya dalam beberapa waktu terakhir.
    “Gelombang fitnah terhadap mantan Presiden Jokowi dan keluarga diduga bukan sekadar kritik, tapi strategi politik menjelang Pilpres 2029,” kata Pieter dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (23/10/2025).
    Pieter, yang merupakan mantan politisi Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI periode 2009–2014, menilai pola serangan terhadap Jokowi dan keluarganya menunjukkan adanya upaya politik terorganisasi.
    Ia menyoroti isu dugaan ijazah palsu Jokowi sebagai contoh paling mencolok dari strategi politik berbasis disinformasi.
    “Isu itu berkembang liar di ruang publik, padahal berulang kali Mahkamah Konstitusi (MK), perguruan tinggi, dan lembaga hukum menyatakan tidak ada kejanggalan,” ujarnya.
    Belakangan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga putra sulung Jokowi, turut menjadi sasaran narasi negatif.
    Gibran bahkan digugat secara perdata oleh warga sipil bernama Subhan Palai, atas perbuatan melawan hukum karena dinilai ada syarat pendaftaran cawapres yang tidak terpenuhi.
    Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dituntut membayar ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    Menurut Pieter, fenomena ini memperlihatkan mudahnya ruang digital dikapitalisasi oleh kepentingan politik untuk menggiring persepsi publik.
    “Inilah tantangan terbesar pemerintahan pasca-Jokowi, yakni menjaga rasionalitas publik agar tidak larut dalam gelombang disinformasi yang diproduksi secara sistemik,” ucapnya.
    Pieter menduga ada kekuatan politik yang sengaja menciptakan opini negatif terhadap Jokowi agar tersingkir dari gelanggang politik 2029.
    “Taktik yang digunakan klasik; adu domba, framing media, dan eksploitasi sentimen publik melalui buzzer dan akun anonim,” katanya.
    Ia kembali menegaskan bahwa demokrasi hanya akan matang jika para aktor politik bersaing dengan gagasan dan kerja nyata, bukan lewat fitnah atau serangan personal.
    “Fitnah mungkin bisa mengubah persepsi sesaat, tapi sejarah akan menilai siapa yang bekerja dan siapa yang hanya berisik,” ujar Pieter.
    Lebih lanjut, Pieter menyebut ujian terbesar pasca-Jokowi bukan soal siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana bangsa ini menjaga akal sehatnya di tengah derasnya arus informasi dan polarisasi politik.
    “Publik harus cerdas memilah informasi. Karena pada akhirnya, demokrasi yang sejati berdiri di atas kebenaran, bukan kebencian,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LSI: Kinerja Prabowo-Gibran Dapat Nilai Baik di 5 Sektor, Ekonomi Masih Jadi PR – Page 3

    LSI: Kinerja Prabowo-Gibran Dapat Nilai Baik di 5 Sektor, Ekonomi Masih Jadi PR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan, ada lima rapor biru (baik) dan satu rapor merah (kurang baik) untuk setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby menyatakan, rapor biru diberikan untuk sektor sosial budaya, keamanan nasional, hukum nasional, politik nasional, dan hubungan internasional. Sementara rapor merah untuk sektor ekonomi nasional. 

    “1 tahun Prabowo-Gibran, 5 rapor biru 1 rapor merah. Ada 5 aspek yang kami kategorikan sebagai rapor biru dan 1 aspek yang kami kategorikan sebagai rapor merah,” ujar Adjie dalam jumpa pers virtual, Kamis (23/10/2025).

    Menurut Adjie, tahun pertama pemerintahan adalah momen krusial bagi sebuah pemerintahan baru. “Sebab pada saat itu janji kampanye diuji,” kata dia.

    Adji mengungkapkan, hasil survei sektor hubungan internasional 63,5 poin, sosial budaya  61 poin, keamanan nasional 48,5 poin, politik nasional 9,4 poin, hukum nasional 8,3 poin, sementara ekonomi nasional -13,8 poin.

    “Dari skor tersebut, hubungan internasional merupakan bidang yang mendapatkan skor paling tinggi, sedangkan ekonomi nasional mendapatkan skor paling rendah bahkan minus,” ungkapnya.

    Menurut Adjie, sektor hubungan internasional mendapatkan skor paling tinggi karena Prabowo aktif dalam dunia internasional, termasuk juga mampu memberi kesan baik pada  pidatonya di PBB.

    Adapun survei LSI Denny JA dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden, pada 10-19 Oktober 2025. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Sementara margin of error ±2,9 persen.

     

    Program Sekolah Rakyat adalah inisiatif pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Sosial untuk menyediakan pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Dilengkapi fasilitas modern dan kurikulum hol…

  • Awasi WP Prioritas, Purbaya Jamin Ditjen Pajak Tak Pakai Gaya Preman

    Awasi WP Prioritas, Purbaya Jamin Ditjen Pajak Tak Pakai Gaya Preman

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan upaya Direktorat Jenderal Pajak tidak memakai gaya preman saat mengejar target penerimaan 2025 dengan micro-management.

    Purbaya mengatakan bahwa micro-management yang bakal diterapkan dengan melihat potensi-potensi penerimaan pajak yang belum dikerjakan. Apalagi, jika ada potensi penerimaan pajak yang justru bocor. 

    “Bukan berarti jadi kayak preman gedok rumah orang jam 5 pagi, enggak gitu. Kami akan buat penagihan lebih profesional,” terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Selain itu, Purbaya menyebut sistem administrasi perpajakan yakni Coretax sudah siap untuk digunakan lebih luas. Dia menyebut akan mengumumkan kondisi Coretax terbaru setelah pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah. 

    “Besok saya umumkan Coretax seperti apa statusnya. Sudah bagus,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan bakal memantau secara ketat kepatuhan seluruh wajib pajak (WP) seiring dengan semakin besarnya potensi gap antara target dan realisasi penerimaan alias shortfall pajak tahun ini. 

    Bimo mengatakan fiskus sudah mulai berupaya melakukan micro management untuk memungut pajak. Upaya itu dilakukan hingga ke tingkat kantor wilayah (kanwil) guna melihat lebih dalam potensi penerimaan pajak. 

    “Kami list dari semua kanwil, potensi yang paling besar siapa, kemudian kira-kira kepatuhannya seperti apa, gap kepatuhannya kami endorse untuk bisa jadi optimum. Itu aja sih,” terangnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Berdasarkan data APBN KiTa edisi Oktober 2025, penerimaan pajak sampai dengan akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.295,3 triliun. Realisasi itu turun sebesar 4,4% (yoy) dari September 2024 yakni Rp1.354,9 triliun. Capainnya baru 62,4% terhadap outlook penerimaan pajak berdasarkan laporan semester I/2025, yakni Rp2.076,9 triliun.

    Menurut hitung-hitungan Purbaya, pertumbuhan penerimaan pajak bisa lebih cepat apabila perekonomian tumbuh lebih cepat. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 akan melambat, namun bakal melesat di atas 5,5% (yoy) pada kuartal IV/2025. 

    “Tetapi kalau ceteris paribus, kita akan tutupi kebocoran-kebocoran yang timbul. Di cukai, underinvoicing, segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga saya harapkan yang main-main, enggak main-main lagi sehingga kita enggak bocor pajaknya,” terangnya kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna dalam rangka satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

  • Purbaya Ungkap Harga Pupuk Turun 20% Tanpa Tambah Anggaran Subsidi

    Purbaya Ungkap Harga Pupuk Turun 20% Tanpa Tambah Anggaran Subsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengumumkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk sebesar 20%, berlaku mulai Rabu (22/10/2025), di seluruh Indonesia. Tak hanya pupuk kimia, harga pupuk organik pun ikut turun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penurunan harga disebabkan oleh pembayaran yang semula dilakukan akhir tahun, kini dipindahkan ke awal tahun. Maka dari itu, Kementerian Keuangan tidak menggelontorkan anggaran tambahan untuk penurunan harga tersebut.

    “Itu hanya dipindahin kan tadinya di belakang dibayarnya jadi di depan bukan di akhir tahun tapi di awal tahun di depan,” ungkap Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

    Dengan perubahan tersebut, Purbaya mengatakan bisa menghemat biaya bunga. Sehingga langkah tersebut dinilai sebagai bentuk efisiensi.

    “Sehingga mereka menghemat biaya bunga. Kira-kira gitu. Jadi ini efisiensi aja,” ujarnya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengumumkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk, berlaku mulai Rabu (22 Oktober 2025), di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya pupuk kimia, harga pupuk organik pun ikut turun.

    Hal itu disampaikannya saat menjabarkan capaian kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pertanian di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Kebijakan ini, ungkapnya, pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.

    Kata Amran, penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

    “Langkah bersejarah ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Amran.

    “Dan, dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional,” sambungnya.

    Dia menambahkan, Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau.

    “Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran,” ucapnya.

    “Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret: merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN,” imbuhnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Marak Judi Online, Ini Komitmen di Satu Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Marak Judi Online, Ini Komitmen di Satu Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta –

    Praktik judi online (judol) masih menghantui meski terus diberantas. Kendati begitu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat mengatasi judol di masyarakat.

    Di bawah koordinasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), berbagai langkah dilakukan secara lintas lembaga, mulai dari pemutusan akses situs hingga pelaporan rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi ilegal.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pemberantasan konten judi daring tidak hanya dilakukan dengan menutup situs, tetapi juga dengan menelusuri aliran dana yang terlibat.

    “Setiap bulan saya selaku Menkomdigi mengirimkan ribuan akun rekening bank untuk ditutup karena dipakai untuk transaksi judi daring. Kita pantau dari konten, kita catat rekeningnya, lalu diserahkan tiap bulan ke OJK karena memang harus bersama-sama,” ujar Meutya dikutip Kamis (23/10/2025).

    Komdigi mengaku rutin melakukan pengawasan terhadap konten dan akun yang mempromosikan judi daring, bekerja sama dengan berbagai platform digital. Selain situs utama, tindakan juga menyasar subdomain, akun media sosial, hingga tautan promosi yang terhubung dengan jaringan permainan ilegal.

    “Kewenangan menutup rekening bukan di Komdigi. Kami menutup situs dan berkoordinasi dengan platform untuk menonaktifkan akun-akun yang mempromosikan judol. Sedangkan untuk rekening dan penegakan hukumnya dilakukan oleh lembaga lain,” jelas Meutya.

    Ia menekankan bahwa praktik judi daring merupakan bentuk organized crime yang harus dihadapi dengan pendekatan terkoordinasi lintas lembaga. Karena itu, kolaborasi antara Kemkomdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan aparat penegak hukum terus diperkuat untuk mempercepat proses pemblokiran dan penindakan.

    “Organized crime seperti ini memang harus dihadapi secara terorganisasi juga. Koordinasi berjalan, meski percepatan penindakan masih terus kita dorong agar lebih masif,” ungkapnya.

    Langkah tegas terhadap konten dan transaksi judi daring menjadi bagian dari agenda prioritas satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam bidang penguatan keamanan digital nasional dan perlindungan masyarakat di ruang siber.

    Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan ruang digital yang aman, bersih, dan beretika, sebagai fondasi bagi pembangunan Indonesia yang maju dan berdaulat di era digital.

    (agt/rns)

  • Kedaulatan Pangan Tak Sekadar Slogan

    Kedaulatan Pangan Tak Sekadar Slogan

    Jakarta –

    Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia, Budisatrio Djiwandono mengatakan satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan hasil konkret, terutama di sektor pangan.

    Ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan pemerintah telah memberi dampak langsung bagi petani dan masyarakat luas.

    “Pemerintah menegaskan target swasembada ditujukan untuk memperkuat kebijakan dalam meningkatkan luas tanam dan produksi. Pada level ini, bisa dikatakan raihan yang positif secara indikator. Mulai dari produksi padi meningkat, cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, harga pupuk turun dan regulasi yang simpel, sampai dengan jaminan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan jagung petani,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

    Menurut tokoh muda Partai Gerindra ini kombinasi capaian tersebut berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan di desa serta menjaga inflasi umum tetap terkendali. Kondisi ini, menjadi bukti nyata bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh para petani.

    Budisatrio juga menyampaikan salah satu terobosan besar pemerintah, yaitu penyederhanaan 145 regulasi distribusi pupuk bersubsidi yang sebelumnya berbelit. Dengan kebijakan baru ini, pupuk dapat langsung diterima petani tanpa hambatan birokrasi panjang.

    “Ini memastikan ‘7 Tepat’ tepat jenis, dosis, waktu, cara, tempat, mutu, dan sasaran. Jadi, pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak,” jelasnya.

    Adapun harga urea dari Rp 2.250/kg menjadi Rp1.800/kg (Rp 112.500 menjadi Rp 90.000 per sak 50 kg). Harga NPK Phonska dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg (Rp 115.000 menjadi Rp 92.000 per sak). Pupuk ZA khusus tebu kini Rp 1.360/kg, NPK untuk kakao Rp 2.640/kg, dan pupuk organik Rp 640/kg.

    “Ini langkah yang luar biasa, karena harga pupuk yang lebih murah otomatis meningkatkan margin keuntungan petani,” tegas Budi.

    “Ini capaian yang tak hanya membanggakan, tetapi juga strategis. Karena pangan adalah pilar utama ketahanan nasional,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa capaian ini sejalan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satu misinya adalah mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, langkah memperkuat produksi domestik adalah jawaban tepat di tengah ancaman krisis pangan global.

    Berdasarkan Global Report on Food Crises 2025, lebih dari 295,3 juta orang di 53 negara terancam kelaparan akut, meningkat sekitar 13,7 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Dalam situasi rawan seperti itu, keberhasilan Indonesia memperkuat ketahanan pangan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berpihak pada rakyat sekaligus menjaga kemandirian bangsa.

    “Ini adalah bukti bahwa dengan visi yang jelas, kebijakan yang tepat, dan keberpihakan pada petani, kedaulatan pangan bukan lagi sekadar slogan, melainkan kenyataan,” pungkas Budi.

    (prf/ega)

  • LSI Denny JA ungkap tingkat kepuasan setahun Prabowo capai 74,8 persen

    LSI Denny JA ungkap tingkat kepuasan setahun Prabowo capai 74,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei tingkat kepuasan atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun menjabat, yakni sebesar 74,8 persen.

    Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan survei dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden selama 10-19 Oktober 2025. Survei itu pun dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, yang memiliki margin of error ±2.9 persen.

    “Tingkat kepuasan yang menjawab cukup puas/sangat puas, sebesar 74,8 persen. Jadi ini kabar baik, kepuasannya masih di atas 70 persen,” kata Adjie di Kantor LSI Denny JA di Jakarta, Kamis.

    Sedangkan, kata dia, ada sebanyak 22,8 responden yang menjawab kurang puas/tidak puas sama sekali atas kepemimpinan Presiden Prabowo selama satu tahun.

    Namun, dia mengatakan hasil survei itu merupakan kabar baik untuk pemerintahan baru karena kepuasan masih relatif tinggi.

    Dia menilai bahwa angka-angka hasil survei itu menunjukkan masih ada “bulan madu” terhadap pemerintahan baru, sehingga masih ada sisa-sisa ekspektasi terhadap Prabowo.

    “Jadi, masyarakat sebetulnya masih taraf bersabar, masih menunggu kebijakan yang direalisasikan, masih ada kesabaran publik untuk menunggu,” kata dia.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan kepuasan publik yang mencapai 74,8 persen itu masih bersifat fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan periode sebelumnya. Pada Januari 2025, angka kepuasan publik mencapai 80 persen dan pada Juni 2025 angka kepuasan publik mencapai 81,2 persen.

    Menurut dia, tren angka tersebut menunjukkan ada sinyal yang harus ditangkap oleh pemerintah sebagai peringatan dini bahwa ada penurunan tingkat kepuasan.

    Selain itu, dia menganalisis ada pergeseran psikologis publik dari yang sebelumnya antusias kepada Presiden Prabowo, menjadi ke fase menagih janji. Publik pun, kata dia, dinilai tak lagi terpukau oleh pidato Prabowo.

    “Sehingga kita lihat publik lebih memberi evaluasi kritis ke Prabowo-Gibran,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.