Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Ojol Tuntut Revisi, Grab Food dan GoFood Malah Kehilangan Payung Hukum

    Ojol Tuntut Revisi, Grab Food dan GoFood Malah Kehilangan Payung Hukum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Formula Tarif Layanan Pos Komersial menjadi salah satu peraturan yang diterbitkan di selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Formula tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 yang disahkan pada Mei lalu.

    Permenkomdigi tersebut merupakan pengganti aturan sebelumnya yaitu Permenkominfo No. 1/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Aturan yang lama ini sempat mengundang protes dan demonstrasi dari pengemudi ojol. Para ojol minta regulasi direvisi karena tidak menetapkan tarif bagi jasa pengiriman makanan dan minuman instan seperti Grab Food dan GoFood.

    Pada dasarnya Permenkomdigi no. 8 2025 mengatur tarif layanan pos komersial atau ongkos kirim. Salah satu yang dibahas adalah terkait tarif layanan pengantaran.

    Dalam aturan itu dijelaskan tarif layanan pos komersial ditetapkan penyelenggara pos. Namun ini berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Perhitungannya ada di pasal 41, yakni biaya produksi atau biaya operasional ditambah margin pada platform layanan. Biaya operasionalnya diatur dalam ayat (4), terdiri dari biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, biaya karena kerja sama penyedia sarana dan prasarana, serta akibat kerja sama dengan pelaku usaha orang perseorangan.

    Pemerintah tidak menetapkan tarif atas dan bawah untuk ongkos pengiriman dalam aturan tersebut. Sebab Direktur Pos dan Penyiaran Ditjen Ekosistem Digital Komdigi, Gunawan Hutagalung menjelaskan tarif tidak diatur pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pos.

    “Tapi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula tarif. Nah, formula tarif yang di PM ini dijelaskan lagi. Oh kalau mau buat tarif, ini loh biaya-biayanya,” jelas Gunawan ditemui beberapa waktu yang lalu.

    Namun tak menutup kemungkinan tarif bisa ditentukan pemerintah, berdasarkan adanya laporan dari pelaku usaha terkait tarif. Kemudian, menteri akan melakukan evaluasi terkait tarif tersebut.

    Sejumlah pengemudi ojek daring (ojol) menggelar aksi demo di depan gedung Kominfo, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari)

    Dalam pasal 42 ayat (2) ditetapkan evaluasi akan dilakukan berdasarkan lima hal. Mulai dari ulasan pasar, kajian biaya, penilaian dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan, dan keberlangsungan layanan pos.

    Penetapan tarif batas atau bawah oleh pemerintah tersebut tetapi hanya sementara, yaitu berlaku paling lama sepanjang 6 bulan.

    Namun, pengelola aplikasi menyatakan penetapan tarif untuk layanan pesan antar makanan seperti GrabFood dan Gofood masih mengacu pada Permenkominfo No. 1/2012. Alasannya, Permenkomdigi No. 8/2025 tidak mengatur pengiriman dari titik ke titik.

    Kedua aturan sama-sama menyatakan bahwa tarif pos komersial ditetapkan oleh penyelenggaraan layanan pos komersial dan terdiri dari komponen biaya ditambah margin. Perbedaannya ada pada komponen perhitungan komponen biaya.

    Aturan yang lama menyatakan, kelompok biaya komponen perhitungan tarif terdiri dari kelompok biaya operasi/produksi (termasuk biaya resiko), kelompok biaya pemasaran, kelompok biaya administrasi, kelompok biaya umum; dan biaya yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi.

    Sedangkan Permenkomdigi no. 8/2025 mencantumkan cara perhitungan biaya produksi yang jauh lebih detail, yaitu mencakup biaya tenaga kerja atau karyawan, biaya transportasi, biaya aplikasi, biaya teknologi, biaya yang timbul akibat kerja sama penyediaan sarana dan prasarana, dan biaya yang timbul akibat kerja sama dengan pelaku usaha orang perseorangan.

    Penumpang menggunakan jasa ojek daring di Stasiun Palmerah, Jakarta, Kamis (8/9/2022). (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

    “Judulnya sama, yakni layanan pos komersial. Dulu, diatur sama, kami masuk ke aturan ini. Akan tetapi, kami layanan point to point yang berbeda dengan layanan logistik yang memakai pergudangan, tidak diatur [di Permenkomdigi]. Ini masih didiskusikan,” kata juru bicara Grab dalam pertemuan dengan media.

    Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa aturan soal tarif pengantaran makanan dan barang online seperti GrabFood dan GoFood, ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Karena kalau Permen (Peraturan Menteri) tentang pos memang mengaturnya pos, jadi memang tidak mengatur itu. Tapi betul bahwa ada ranah aturan di Kemenhub, tarif itu adanya di Kemenhub,” ujar Meutya saat ditemui usah Raker dengan Komisi I DPR, Juli lalu.

    Namun, kata dia, tata kelola PSE termasuk juga Grab dan Gojek, itu ada di Kementerian Komdigi. Menurut Meutya, ke depannya, Komdigi akan duduk sama-sama dengan Kemenhub untuk membahas hal ini.Komdigi akan duduk sama-sama dengan Kemenhub untuk membahas hal ini.

    “Tapi tidak benar bahwa tarifnya di Komdigi, tarifnya di Kemenhub. Tapi tata kelolanya ada di Komdigi, mungkin di situ ada irisan yang nanti kami akan duduk sama-sama dengan Kemenhub,” terangnya.

    CNBC Indonesia sudah mencoba mengonfirmasi kepada Komdigi mengenai kelanjutan pembahasan mengenai tarif pengantaran makanan dan barang untuk layanan on-demand seperti Grab dan Gojek, namun belum ada jawaban.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Citra Gibran Bergantung Figur Bapaknya, Gus Umar Sindir Konstitusi Dilabrak Demi Anak

    Citra Gibran Bergantung Figur Bapaknya, Gus Umar Sindir Konstitusi Dilabrak Demi Anak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Model kepemimpinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan publik terutama dari pengamat dan tokoh nasional.

    Analis komunikasi politik, Hendri Satrio atau Hensat, menilai Gibran perlu segera membangun kepercayaan publik terhadap kualitas dirinya sebagai wakil presiden di tahun kedua kepemimpinan duet Prabowo-Gibran.

    Ia menilai, citra Gibran selama ini masih dianggap bergantung pada figur sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Menurut saya, Gibran harus membuktikan kualitasnya agar masyarakat percaya, bukan hanya menghindari persepsi bahwa perannya hanyalah tidak mengganggu presiden,” ujar Hensat, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Hensat menilai, selama menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga kini menjadi wakil presiden, Gibran kerap dikaitkan dengan pengaruh Jokowi. Hal ini dinilai membuat publik sulit menilai kontribusi nyata dari Gibran sendiri.

    “Jadi yang harus diperbaiki Gibran itu adalah kepercayaan masyarakat akan kualitas dia, trust level terhadap kualitas dia. Karena selama ini kan citranya dia jadi wali kota dibantu oleh bapaknya, jadi wapres pun dibantu oleh bapaknya,” kata Hensa.

    Ia bahkan membandingkan Gibran dengan sejumlah wakil presiden terdahulu seperti Ma’ruf Amin, Boediono, dan Jusuf Kalla yang dinilai mampu memberi dukungan substansial terhadap presiden tanpa bayang-bayang figur lain.

    Di sisi lain, sentimen publik terhadap isu politik dinasti juga mencuat dari pernyataan tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Sahadat Hasibuan, di platform X (Twitter) miliknya @umarrhasibuan_.

  • Kejagung Geledah Bea Cukai, Purbaya Ogah Lindungi Anak Buah yang Berkasus

    Kejagung Geledah Bea Cukai, Purbaya Ogah Lindungi Anak Buah yang Berkasus

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan adanya penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu yang lalu.  

    Purbaya enggan memerinci apa isi pertemuan antara kedua institusi tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa kedua institusi memiliki kerja sama termasuk mengenai penegakan hukum. 

    Menkeu yang belum genap dua bulan menjabat itu bahkan menyebut kerja sama dengan Kejagung itu termasuk penindakan terhadap pegawai maupun pejabat bea cukai yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

    “Kita memang ada kerja sama dengan Kejagung kan. Dalam pengertian begini, Kejagung pernah bertanya kalau ada yang salah di Bea Cukai bakal dilindungi apa enggak? Saya bilang enggak. Kalau salah, salah aja. Ini mungkin salah satu implementasi kerja sama itu,” terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut apabila pertemuan itu membahas kasus tertentu, Purbaya mengaku tidak tahu. Dia mengaku tidak memiliki pengetahuan terkait dengan pertemuan Kejagung dan Bea Cukai beberapa hari yang lalu. 

    Pria yang kini juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu akan menunggu informasi dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budhi Utama untuk menjelaskan perihal pertemuan Kejagung. 

    “Pak Djaka kan lagi di daerah. Saya tunggu informasi dari Pak Djaka,” ujar Purbaya. 

    Purbaya sebelumnya pernah mensinyalkan akan ada penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan. Dia menyebut tengah berburu pemain besar yang berada di belakang pelaku penyelundupan dimaksud. 

    Saat ditemui usai sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Purbaya menyebut penangkapan disinyalkan olehnya adalah terhadap pelaku penyelundupan dan yang menggunakan modus under invoicing ekspor-impor. 

    Sebagai informasi, under invoicing merujuk pada praktik pembuatan faktur lebih rendah atas suatu harga barang atau jasa, dari harga yang seharusnya dibayarkan. 

    “Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja segala macam itu kan sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal kami pilih saja siapa yang mau diproses,” terangnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

    Purbaya menyebut pengusutan tidak hanya dilakukan di sektor penerimaan negara dari kepabenan dan cukai. Dia juga menyebut tengah menangani kebocoran-kebocoran pada penerimaan pajak dengan memastikan kepatuhan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. 

    Mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu tidak menampik ada beberapa modus pelanggaran di bidang pajak, di mana fiskus bernegosiasi dengan wajib pajak untuk mengakali kewajiban pembayaran pajak. 

    Namun demikian, Purbaya masih enggan memerinci lebih lanjut berapa potensi pengembalian keuangan negara yang bisa didapatkan dari upaya-upaya penindakan tersebut. “Belum tahu, masih kita hitung,” ujarnya singkat. 

  • Video: Cegah Overfishing, KKP Terapkan Penangkapan Ikan Terukur

    Video: Cegah Overfishing, KKP Terapkan Penangkapan Ikan Terukur

    Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pengembangan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka

    Pengembangan program prioritas Ekonomi Biru di Indonesia dilaksanakan melalui 5 strategi utama yakni konservasi perikanan, perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budi daya perikanan, dan pengawasan pulau-pulau kecil, serta gerakan masyarakat pesisir untuk penanganan sampah plastik yang terintegrasi.

    Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan implementasi ekonomi biru merupakan upaya memastikan laut Indonesia tetap sehat. Dimana pada tahun 2045 ditargetkan ruang konvervasi laut RI mencapai 79,5 Juta Hektare sementara saat ini sudah mencapai 29,3 juta hektare dimana ruang konservasi ini berisi tempat pemijahan biota laut, sebagai serapan karbon sekaligus tempat memproduksi oksigen.

    KKP juga memastikan aktivitas penangkapan ikan dilaut harus terkontrol yang didukung lewat Peraturan Presiden No.11 Tahun 2023. Pemerintah juga membangun sentra budidaya perikanan untuk mendorong produksi perikanan di pesisir maupun perikanan darat yang juga dimaksudkan untuk mencegah penangkapan ikan di alam secara berlebihan atau Overfhising

    Seperti apa strategi dan tantangan KKP mendorong pengembangan Ekonomi Biru? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 24/10/2025)

  • China Akhirnya Buka Suara soal Utang Kereta Cepat, Bilang Begini

    China Akhirnya Buka Suara soal Utang Kereta Cepat, Bilang Begini

    Jakarta –

    Pemerintah China angkat bicara soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Untuk diketahui proyek itu hasil kerja sama dengan China dengan dibentuknya PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Company Ltd.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan selama dua tahun kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi dengan aman, lancar, dan tertib. Ia mengatakan layanan transportasi itu telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang.

    Tak hanya itu, ia menyebut arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api.

    “Pemerintah kedua negara sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil,” terangnya, dalam keterangannya di laman resmi Kementerian Luar Negeri China, Jumat (24/10/2025).

    Dalam keterangannya, China tidak secara gamblang menjawab soal utang dari proyek Whoosh. NamunChina memastikan siap bekerja sama untuk terus memfasilitasi operasional dari proyek tersebut.

    “Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas kawasan,” tutup keterangan tersebut.

    Masalah penyelesaian utang Kereta Cepat ini memang menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut heran dengan heboh penyelesaian utang kereta cepat dikaitkan dengan APBN. Sebab, menurut Luhut, saat ini utang kereta cepat tinggal melalui proses restrukturisasi.

    Di sisi lain, sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam proyek Kereta Cepat, Luhut mengakui sejak awal kondisi keuangan proyek Kereta Cepat memang tidak baik.

    Saat itu Luhut menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan hasil perundingan tersebut, China pun akhirnya memutuskan untuk menyetujui proses restrukturisasi. Namun memang, Luhut mengatakan, proses tersebut agak terlambat lantaran sempat ada pergantian pemerintahan.

    “Restructuring saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pekan lalu.

    Lalu kemarin, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sempat mengatakan akan mengirim tim ke China untuk bernegosiasi soal utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh. Hal ini diungkap langsung oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.

    Poin-poin yang dinegosiasikan mencakup tenor pinjaman, bunga utang, hingga mata uang yang akan digunakan. Namun, dia tidak merinci kapan tim negosiator berangkat ke China.

    “Kami akan berangkat lagi, juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman ini. Ini menjadi point of negosiasi kita. kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan,” ujar Dony ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

    Dony menyebut pihaknya sudah mengatur waktu untuk mengutus tim ke China. Ia menambahkan, pembahasan utang kereta cepat juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

    (ada/fdl)

  • Setahun Prabowo-Gibran, KKP Amankan Kerugian Negara Rp 6,79 Triliun

    Setahun Prabowo-Gibran, KKP Amankan Kerugian Negara Rp 6,79 Triliun

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggalakkan pengawasan baik di laut maupun di darat. Bertepatan dengan setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, total valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mencapai Rp 6,79 triliun.

    Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini, mulai dari pemberantasan kapal penangkap ikan ilegal, penggagalan penyelundupan benih bening lobster (BBL) dan telur penyu, hingga penindakan pemanfaatan sumber daya kelautan.

    “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini tentunya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, memastikan kedaulatan ekonomi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir,” terang KKP dikutip dari akun Instagram @ditjenpkrl.

    Sebanyak 326 kapal yang mencuri ilegal di laut Tanah Air berhasil ditangkap sepanjang pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari total tersebut, sebanyak 29 kapal ikan asing dan 297 kapal ikan Indonesia. Adapun kerugian negara yang diselamatkan Rp 3,59 triliun.

    Lalu, sebanyak 121 rumpon ilegal berhasil diamankan dengan kerugian negara yang berhasil diamankan Rp 96,8 miliar. Kemudian, 8,098 juta ekor benur lobster telah digagalkan dalam penyelundupan dan kerugian yang berhasil diselamatkan Rp 1,02 triliun.

    Selain itu, penyelundupan digagalkan di perdagangan telur penyu. Sebanyak 103.400 butir telur penyu berhasil digagalkan dengan kerugian negara Rp 10,3 miliar.

    Tidak hanya itu, jenis ikan yang dilindungi juga tidak luput dari pengawasan KKP. Sebanyak 551 Arwana Super Red berhasil diamankan dengan setara kerugian negara Rp 1,3 miliar.

    Adapun 19 kasus destructive fishing berhasil ditangani. Dari total tersebut, sebanyak 12 kasus bom, 6 kasus setrum, dan 1 kasus bius dengan nilai kerugian Rp 4,75 miliar.

    Lalu, 1,5 ton obat ikan ilegal berhasil digagalkan dengan nilai kerugian Rp 1,5 ton obat ikan. Untuk penindakan pemanfaatan sumber daya kelautan sebanyak 87 kasus di pemanfaatan ruang laut dan 9 kasus pemanfaatan air laut selain energi dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,07 triliun.

    Sebanyak 2.258 kasus ditindak dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.209 kasus dikenakan sanksi administratif dan 49 kasus dikenakan sanksi pidana.

    Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mencapai Rp 42,5 miliar. Di mana, Rp 27,8 miliar PNBP pengawasan kelautan dan Rp 14,7 miliar PNBP pengawasan perikanan.

    “Total valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mencapai Rp 6,79 triliun,” imbuh KKP.

    (rea/rrd)

  • Wapres Gibran berziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Buntet

    Wapres Gibran berziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Buntet

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming berziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Abdul Jamil atau K.H. Abbas Buntet di kompleks Pemakaman Gajah Ngambung, Pondok Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (23/10) malam.

    Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Jumat, menginformasikan bahwa Wapres memanjatkan doa bagi almarhum K.H. Abbas atas jasa dan pengabdiannya yang besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di tanah air.

    “Ziarah ini juga menjadi bentuk penghormatan Wapres terhadap perjuangan para ulama dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” demikian petikan keterangan Setwapres.

    Kiai Haji Abbas merupakan salah satu ulama kharismatik asal Cirebon yang dikenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan sekaligus pendidik pesantren.

    Ia adalah pengasuh Pondok Buntet Pesantren pada masa penjajahan dan dikenal luas karena kiprahnya dalam memadukan semangat keagamaan dengan perjuangan nasional.

    Bersama para santri dan ulama lainnya, K.H. Abbas turun langsung dalam peristiwa pertempuran melawan pasukan Sekutu di Surabaya pada 10 November 1945.

    Saat itu, Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari mendapuknya sebagai Panglima Perang. Rais Akbar Nahdlatul Ulama tersebut bahkan meminta agar perang dimulai setelah kedatangan Macan dari Jawa Barat, yang tidak lain adalah K.H. Abbas Buntet.

    Hingga kini, nilai-nilai perjuangan, keikhlasan, serta semangat cinta tanah air yang diwariskan K.H. Abbas terus hidup dalam tradisi pendidikan dan pengajaran di Pondok Buntet Pesantren.

    Ziarah ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wapres di Cirebon untuk memperkuat silaturahmi dengan para ulama dan santri serta mendorong penguatan peran pesantren dalam pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Ingin Santri Jadi Ahli AI, Robotik, hingga "Cyber Security" Nasional 24 Oktober 2025

    Gibran Ingin Santri Jadi Ahli AI, Robotik, hingga "Cyber Security" Nasional 24 Oktober 2025

    Gibran Ingin Santri Jadi Ahli AI, Robotik, hingga “Cyber Security”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendorong pesantren agar semakin terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
    Gibran berharap generasi santri ke depan tidak hanya fasih dalam ilmu agama, tetapi juga unggul dalam bidang teknologi strategis seperti 
    artificial intteligence
    (AI) hingga robotik.
    “Kita ingin ke depan lebih banyak lagi santri yang ahli AI, santri yang ahli
    blockchain
    , santri yang ahli data analitik, santri yang ahli bioteknologi, robotik, cyber security,” ujar Gibran saat menghadiri Silaturahmi Nasional Alumni Menyongsong 3 Abad Buntet Pesantren Cirebon, Kamis (23/10/2025), dikutip dari siaran pers.
    Menurut Gibran, penguasaan teknologi oleh para santri sejalan dengan visi pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia unggul, berdaya saing global, dan tetap berakhlak kuat.
    Eks wali kota Solo ini mengajak para santri di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas dan keahlian agar mampu menjawab tantangan zaman yang kian kompleks.
    Gibran menegaskan santri bukan hanya penjaga nilai moral dan spiritual bangsa, tetapi juga merupakan kekuatan produktif yang akan menentukan arah kemajuan Indonesia di masa depan.
     
    “Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kita memiliki aset yang sangat penting, yaitu anak-anak muda, para santri. Santri adalah penggerak kemajuan bangsa,” ujar dia.
    Gibran juga menyinggung tentang bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam waktu dekat.
    Menurut dia, momentum bonus demografi ini harus dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas nasional dan mempercepat tercapainya cita-cita Indonesia Emas.
     
    “Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada di usia produktif. Jadi ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia Emas semakin terbuka lebar,” kata Gibran.
    Gibran menekankan, kesempatan tersebut tidak datang dua kali, sehingga  para santri muda harus bekerja keras, berkolaborasi, dan berani berinovasi.
    “Untuk itu, kita harus kerja keras, kerja fokus, dan berani melakukan lompatan. Anak-anak muda, santri-santri, harus saling mendukung. Anak-anak muda, santri, harus saling bergandengan tangan,” kata Wapres.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres Gibran Ingin Santri di Indonesia Banyak jadi Ahli AI hingga Robotik

    Wapres Gibran Ingin Santri di Indonesia Banyak jadi Ahli AI hingga Robotik

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menginginkan santri di Indonesia harus banyak menjadi ahli di bidang artificial intelligience (AI) hingga robotik.

    Dia mengatakan saat ini para santri harus bisa meningkatkan kapasitas dan keahlian agar mampu menjawab tantangan zaman yang kian kompleks. 

    “Kita ingin ke depan lebih banyak lagi santri yang ahli AI, santri yang ahli blockchain, santri yang ahli data analitik, santri yang ahli bioteknologi, robotik, cyber security,” ujarnya saat mengunjungi Putra Buntet Pesantren, Cirebon, Kamis (23/10/2025).

    Dia menambahkan, penguasaan teknologi oleh santri ini sejalan dengan visi pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia unggul, berdaya saing global, dan tetap berakhlak kuat.

    Oleh sebab itu, putra sulung Presiden ke-7 Jokowi ini meminta agar pesantren semakin terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 

    Dengan demikian, santri di Indonesia diharapkan tidak hanya fasih dalam ilmu agama, tetapi unggul juga dalam bidang teknologi strategis untuk ke depannya.

    “Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita memiliki aset yang sangat penting, yaitu anak-anak muda, para santri. Santri adalah penggerak kemajuan bangsa,” imbuhnya.

    Adapun, Gibran juga menyinggung soal bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam waktu dekat. Dalam hal ini, sebagian besar penduduk Indonesia bakal memasuki usia produktif.

    Oleh karena itu, kelompok masyarakat termasuk santri harus bisa memanfaatkan momentum ini mendorong produktivitas nasional dan mempercepat tercapainya cita-cita Indonesia Emas.

    “Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada di usia produktif. Jadi ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia Emas semakin terbuka lebar,” pungkasnya.

  • Wapres Gibran: Presiden Prabowo setuju bentuk Ditjen Pesantren

    Wapres Gibran: Presiden Prabowo setuju bentuk Ditjen Pesantren

    Ditjen Pesantren ini dibentuk sebagai bukti bahwa pemerintah hadir, hadir langsung dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengatakan bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, Kementerian Agama, telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung pengembangan pesantren di seluruh Indonesia.

    Hal itu disampaikan Wapres dalam Silaturahmi Nasional Alumni Buntet Pesantren, di Lapangan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MANU) Putra Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon, Kamis (23/10).

    “Ini sebenarnya ada kabar gembira sekaligus kado istimewa dari Bapak Presiden. Jadi, Bapak Presiden sudah memberikan persetujuan untuk pembentukan Ditjen Pesantren di Kementerian Agama,” katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden, di Jakarta, Jumat.

    Wapres mengatakan, pembentukan Ditjen Pesantren bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran pesantren dalam tiga bidang utama, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

    “Ditjen Pesantren ini dibentuk sebagai bukti bahwa pemerintah hadir, hadir langsung dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

    Dalam agenda menyongsong tiga abad berdirinya pesantren tertua di Cirebon tersebut, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada para kiai, nyai, dan santri yang telah menjaga nilai-nilai Islam moderat dan memperkokoh karakter kebangsaan.

    Ia menilai, selama berabad-abad pesantren telah menjadi pilar utama pembentukan jati diri bangsa yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

    Sebagai pesantren tertua di Cirebon, Buntet Pesantren dinilai memiliki kontribusi besar dalam membangun fondasi keislaman dan kebangsaan.

    Wapres pun mengucapkan terima kasih kepada para pengasuh, alumni, dan santri yang terus melestarikan tradisi keilmuan serta pengabdian untuk umat.

    “300 tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah bukti kiprah Buntet yang besar dalam membangun fondasi bangsa,” ujarnya.

    Menutup sambutannya, Wapres mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo agar program pembangunan nasional dapat berjalan optimal hingga ke daerah.

    “Saya ingin nanti ke depan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa lebih bersinergi melibatkan santri-santri, melibatkan Pondok, melibatkan alumni Pondok,” pesan Wapres.

    Ia juga berharap berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

    “Dan saya ingin program-program visi-misi dari Bapak Presiden bisa tereksekusi baik di daerah, [seperti] MBG, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan minggu ini ada pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Saya mohon agar dapat terdistribusi dengan baik dan bisa tepat sasaran,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menilai bahwa tiga abad perjalanan Buntet merupakan bukti bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga institusi peradaban.

    Menurutnya, Buntet telah melahirkan generasi penerus bangsa yang berakidah kuat, bermoral, dan bersemangat kebangsaan.

    Sebelum menghadiri acara utama, Wapres terlebih dahulu berziarah ke makam KH Abbas Buntet, salah satu ulama besar Pesantren Buntet. Dalam ziarah tersebut, Wapres mendoakan almarhum atas jasa besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

    Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma’ruf.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.