Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: RI Harus Lepas Ketergantungan pada Komoditas

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: RI Harus Lepas Ketergantungan pada Komoditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki masa satu tahun pada hari ini, Senin (20/10/2025).

    Pada momentum ini, Ekonom Senior sekaligus Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menegaskan bahwa Indonesia harus segera melakukan peningkatan mesin pertumbuhan ekonomi apabila ingin lepas dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara maju pada 2045.

    Dia menjelaskan Indonesia selama ini bergantung kepada komoditas-komoditas sumber daya alam seperti batu bara, minyak mentah (CPO), dan mineral. Padahal, menurutnya, komoditas merupakan model pembangunan lama sehingga pemerintah perlu mempercepat transformasi ke arah ekonomi manufaktur, jasa, dan berbasis inovasi teknologi.

    “Kita harus ambil sumber daya alam itu sebagai bonus, bukan itu menjadi utamanya. Itu tambahan saja, jangan itu menjadi andalan,” ujar Raden dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa cita-cita menuju negara maju harus disertai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di atas 5%. Masalahnya, pendapatan nasional per kapita (GNI per kapita) Indonesia tumbuh hanya 3,8%.

    Raden membandingkan pertumbuhan GNI per kapita Vietnam maupun China sekitar 6,2%. Menurutnya, agar GNI per kapita dapat tumbuh sejajar dengan Vietnam atau China, ekonomi Indonesia idealnya tumbuh di kisaran 6%–8% per tahun.

    Pertumbuhan tinggi tersebut, sambungnya, tidak akan mungkin tanpa lompatan produktivitas. Dia menggarisbawahi bahwa produktivitas menjadi “mesin utama” yang menentukan daya saing dan peningkatan pendapatan masyarakat.

    “Kalau produktivitas kita tinggi, gaji bisa tinggi, harga turun, profit naik. Jadi menguntungkan juga buat dunia usaha, menguntungkan juga buat tenaga kerja kita, dan pertumbuhan kita ada. Ini yang disebut creative destruction,” jelasnya.

    Raden memaparkan bahwa mesin ekonomi nasional harus terus dimodernisasi agar efisien dan adaptif terhadap perubahan teknologi global. Dia mengutip teori pemenang Nobel Ekonomi 2025 yaitu Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt yang menekankan pentingnya creative destruction, mengganti mesin lama dengan mesin baru melalui inovasi.

    Menurutnya, Indonesia membutuhkan strategi yang mencakup tiga hal utama. Pertama, modernisasi ekonomi secara berkelanjutan.

    Kedua, deregulasi dan debottlenecking untuk menghilangkan hambatan birokrasi. Ketiga, memitigasi risiko sosial dan teknologi agar kelompok rentan tidak tertinggal dalam transisi digital.

    “Ibarat saluran darah, kita itu pastikan tidak ada lemak-lemak di situ, karena begitu ada lemak-lemak di situ maka salurannya enggak jalan. Macet itu. Hilangkan lemak-lemak itu. Itu yang dilakukan dengan deregulasi. Itu yang dilakukan dengan transformasi,” tegasnya.

    Raden menilai, momentum global saat ini menjadi peluang langka bagi Indonesia. Kesepakatan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) disebutnya sebagai jendela kesempatan yang harus dimanfaatkan maksimal sebelum tertutup.

    Dia juga menyebut bahwa pemerintah mulai mengarahkan transformasi ke sektor berbasis teknologi dan inovasi, termasuk melalui pembentukan Satuan Tugas Artificial Intelligence di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk memodernisasi sektor pertanian dan industri.

    Pada akhirnya, kata Raden, selain ‘mesin ekonomi’ yang kuat, kualitas pembuat kebijakan juga harus terjaga agar arah kebijakan tetap konsisten dan berorientasi jangka panjang.

    “Landasannya adalah institusi, kelembagaan kita juga harus kuat. Mungkin itulah menurut saya menjadi persyaratan kita untuk bisa nanti di 2045,” tutupnya.

  • Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi 1 Tahun Prabowo-Gibran Terjaga di 5,12%

    Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi 1 Tahun Prabowo-Gibran Terjaga di 5,12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Indonesia selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren positif. 

    Hal itu dia ungkapkan saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Airlangga menjelaskan, sejumlah indikator makroekonomi utama menunjukkan stabilitas yang kuat.

    Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,12 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara tingkat inflasi berhasil dijaga di kisaran 2 persen.

    “Kalau perekonomian kan indikator makro maupun indikator mikro. Makro tentu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kita sudah ketahui bahwa dalam satu tahun relatif terjaga di 5,12 persen,” ujar Airlangga.

    Selain itu, menurut Airlangga, kinerja ekspor dan cadangan devisa nasional juga berada pada level positif, menandakan daya tahan ekonomi Indonesia terhadap dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.

    “Inflasi di level dua-an. Kemudian dari segi ekspor juga positif, cadangan devisa juga positif,” tambahnya.

    Airlangga juga menyoroti bahwa indeks keyakinan konsumen tetap berada di zona optimis, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional tetap terjaga.

    “Indeks keyakinan konsumen pun masih positif,” tandas Airlangga.

  • Digitalisasi Masih Terbatas di Sektor IT dan Keuangan

    Digitalisasi Masih Terbatas di Sektor IT dan Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA— Center for Policy Studies (Prasasti) menilai pemanfaatan digitalisasi di Indonesia masih terpusat di dua sektor utama, yakni teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta keuangan. Sementara itu, sektor lain seperti pertambangan dan pertanian masih tertinggal jauh dalam penerapan teknologi digital.

    Director of Research Center for Policy Studies, Gundy Cahyadi, menjelaskan digitalisasi perlu dilihat sebagai upaya lintas sektor untuk memperkuat efisiensi nasional. 

    “Apa yang kami nilai sebenarnya bukanlah sektor digitalisasi secara spesifik, melainkan bagaimana seluruh perekonomian memanfaatkan digitalisasi untuk memperkuat efisiensi di setiap sektor,” kata Gundy dalam acara Peluncuran Prasasti Insights: Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta pada Senin (20/10/2025). 

    Menurutnya, dorongan digitalisasi selaras dengan rekomendasi Prasasti yang menilai transformasi digital dapat memperbaiki efisiensi di berbagai lini, baik di pemerintahan, sektor moneter, maupun dunia usaha.

    Dia menambahkan, hasil riset terbaru Prasasti menunjukkan tingkat digitalisasi nasional masih terkonsentrasi pada dua sektor besar yakni ICT dan keuangan. Sementara itu, sektor lainnya masih menunjukkan tingkat adopsi digital yang sangat rendah sehingga ruang untuk peningkatan masih terbuka lebar.

    “Rendah contoh agrikultur dan mining [pertambangan] itu masih rendah sekali digitalisinya, jadi gapnya tinggi. ICT 70%, Finance 50%, kemudian gapnya terhadap yang paling bawah itu sangat besar,” katanya. 

    Secara keseluruhan, dalam kajian bertajuk “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Prasasti memberikan penilaian “Cukup Baik” (Acceptable) terhadap kinerja kabinet Merah Putih pada tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Kajian tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mencakup delapan Asta Cita, tujuh belas Program Prioritas (PP), dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). 

    Prasasti mengelompokkan evaluasi kinerja ke dalam empat pilar utama yakni Ekonomi dan Industrialisasi, Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM), Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya, serta Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). 

    “Berdasarkan pilar, kami melihat pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan dan Budaya, serta pilar Polhukam memiliki peringkat ‘Cukup Baik’ atau ‘Acceptable’. Sementara pilar Ekonomi dan Industrialisasi serta pilar Transformasi SDM masuk dalam kategori ‘Perlu Perbaikan’ atau ‘Developing’,” kata Gundy.

    Kajian ini juga menekankan pentingnya memperkuat implementasi kebijakan di lapangan, terutama dengan mengoptimalkan peran task force lintas kementerian dan lembaga. Prasasti menilai digitalisasi tata kelola dan transparansi data dapat memperkuat akuntabilitas serta efektivitas program.

    Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai pengawasan perlu diperkuat melalui penggunaan database dan dashboard digital yang transparan dan mudah diakses publik. Menurutnya, keterbukaan data dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam memantau capaian program-program prioritas nasional.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 6 Program Prioritas Kemendikdasmen di Sektor Pendidikan

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 6 Program Prioritas Kemendikdasmen di Sektor Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada enam program prioritas yang telah dijalankan bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan program-program prioritas tersebut terdiri dari beberapa sektor, mulai dari revitalisasi sarana dan prasaran sekolah, digitalisasi pendidikan, hingga pemenuhan kualifikasi serta tunjangan guru.

    Abdul Mu’ti mengatakan program prioritas pertama, yaitu revitalisasi dan digitalisasi sarana-prasarana pendidikan.

    “Kedua, program-program prioritas yang berkaitan dengan tenaga pendidik atau guru. Terkait dengan guru ini ada tiga aspek, yakni pemenuhan  kualifikasi guru dengan jenjang D4 maupun S1, lalu sertifikasi guru yang berkaitan dengan kesejahteraan, serta peningkatan kompetensi guru melalui  kegiatan  pelatihan,” ujarnya ketika bertemu Bisnis di kantor Kemendikdasmen, Jumat (17/10/2025).

    Program prioritas ketiga, yakni penguatan pendidikan karakter siswa sekolah dasar dan menengah. Selanjutnya, dia mengatakan program prioritas keempat berkaitan dengan skema wajib belajar 13  tahun untuk anak-anak Indonesia yang dimulai sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas (SMA). 

    Kemudian, untuk program prioritas kelima, berkaitan dengan perbaikan sistem pembelajaran siswa sekolah dasar dan menengah.

    “Ada tambahan untuk coding, kecerdasan artifisial [AI], hingga peningkatan prestasi dan motivasi melalui tes kemampuan akademik,” ujarnya.

    Terakhir atau program prioritas keenam, Kemendikdasmen fokus pada penguasaan bahasa melalui trigatra bahasa, yakni mengutamakan Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing.

    Dia menambahkan bahwa saat ini Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi dalam rapat-rapat di UNESCO. Bahkan pada awal November 2025, Abdul Mu’ti mengatakan dirinya bakal mengikuti kongres UNESCO.

    “Program bukan kongres, tapi pemilihan General. Nantinya, saya untuk pertama kali akan berpidato di forum tersebut dalam Bahasa Indonesia,” jelasnya.

    Dari  keenam  program Kemendikdasmen, Abdul Mu’ti mengungkapkan tiga di antaranya masuk dalam prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu sektor-sektor yang mencakup revitalisasi sarana dan prasarana, digitalisasi pendidikan, serta kesejahteraan guru. 

    “Alhamdulilah, itu semua sudah kami laksanakan pada tahun ini. Progresnya cukup memuaskan  dan  sesuai dengan target [Presiden Prabowo],” imbuhnya.

  • Puluhan mahasiswa unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan

    Puluhan mahasiswa unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dalam rangka satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    Sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas itu memadati Jalan Medan Merdeka Selatan pada Senin siang. Mereka bertujuan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka.

    Akan tetapi, petugas keamanan telah memblokade jalan, dan mereka hanya diizinkan untuk berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan.

    Sejumlah orator nampak menyampaikan aspirasi mereka, mulai dari pendidikan, program makan bergizi gratis (MBG), masalah sosial dan lainnya dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Meskipun massa tidak terlalu ramai, namun petugas telah menutup Jalan Medan Merdeka Selatan, terutama yang mengarah ke Stasiun Gambir.

    Sementara itu, akses jalan dari arah sebaliknya masih dapat dilalui kendaraan yang mengarah ke Tanah Abang maupun Jalan MH Thamrin.

    Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.743 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Monas dan lokasi lainnya di Jakarta Pusat, Senin.

    “Petugas keamanan akan bertindak tegas untuk menjalankan tugas. Kami siap menjaga keamanan dan ketertiban, namun tetap mengedepankan profesionalisme dan sikap persuasif di lapangan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, untuk pengamanan demonstrasi BEM SI dan sejumlah elemen masyarakat lainnya di kawasan Jakarta Pusat, pihaknya melibatkan 1.743 personel gabungan dari Polda Metro, Polres Metro, dan polsek jajaran.

    Para personel tersebut disebar ke sejumlah titik strategis, khususnya di kawasan Monas, guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XII: Satu tahun pemerintahan Prabowo bukti berpihak pada rakyat

    Komisi XII: Satu tahun pemerintahan Prabowo bukti berpihak pada rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah memperlihatkan kepemimpinan yang tegas, berani, dan berpihak pada rakyat.

    “Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan arah yang jelas. Pemerintah bekerja cepat, konsisten, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat” kata Putri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/10).

    Hal pertama yang diapresiasi adalah keberhasilan mencapai swasembada pangan salah satunya dibuktikan dengan cadangan beras pemerintah mencetak rekor 4,2 juta ton merupakan komitmen nyata Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan di tengah ketidakstabilan situasi global.

    Pemerintah juga mampu menjaga stabilitas ekonomi dan menjadi bukti kapasitas kepemimpinan nasional yang kuat. Berdasarkan laporan resmi pemerintah 1 Tahun – Langkah Awal Transformasi Bangsa, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran lima persen, inflasi terkendali di dua persen, dan angka kemiskinan turun menjadi 8,47 persen, terendah dalam dua dekade terakhir.

    “Ini bukan capaian biasa. Pemerintah berhasil menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan keberpihakan sosial” ujarnya.

    Ia juga menyoroti sejumlah program prioritas yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat. Program tersebut, menurutnya, menunjukkan bagaimana visi Presiden Prabowo berfokus pada pembangunan manusia.

    “Kebijakan ini bukan hanya soal bantuan, tapi investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat dan produktif,” kata Putri.

    Ia menambahkan, langkah pemerintah yang melibatkan lebih dari 18 ribu UMKM dan koperasi dalam rantai pasok program sosial juga menjadi bentuk nyata pemerataan ekonomi. Ia menyebut partisipasi pelaku usaha kecil sebagai bukti bahwa pemerintah mampu menghadirkan pertumbuhan yang inklusif.

    Putri juga menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan arah kebijakan hilirisasi dan investasi hijau yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, arah tersebut sejalan dengan agenda global menuju ekonomi berkelanjutan dan menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

    “Pemerintahan Presiden Prabowo telah membangun pondasi yang kuat bagi transformasi ekonomi hijau. DPR akan terus mendukung agar kebijakan ini berjalan konsisten” ujarnya.

    Putri menilai, kepercayaan publik yang tinggi terhadap Presiden Prabowo, sebagaimana tercermin dari hasil survei nasional Poltracking Indonesia, merupakan wujud penghargaan rakyat terhadap kinerja nyata pemerintah. “Masyarakat merasakan kehadiran negara. Kepemimpinan yang tegas dan berwibawa seperti ini dibutuhkan untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh” kata Putri.

    Ia menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan akan semakin memperkuat transformasi bangsa.

    “Tahun pertama ini adalah titik awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaulat. Presiden Prabowo telah memulai dengan langkah yang tepat” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Prabowo gelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna tepat satu tahun pemerintahannya berjalan, digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah pejabat mulai mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 14.10, diantaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    “Saya dapat undangan rapat paripurna kabinet,” ujar Wamenag Romo Syafi’i.

    Romo Syafi’i mengatakan Sidang Kabinet Paripurna itu akan membahas tentang satu tahun jalannya pemerintahan. “Kaitannya setahun lah, kan hari ini tepat setahun jadi Presiden,” kata dia.

    Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.

    Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.

    Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran jatuh pada hari ini, Senin. Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2
                    
                        Jelang Demo BEM UI, Massa Ojol Mulai Berdatangan di Monas
                        Megapolitan

    2 Jelang Demo BEM UI, Massa Ojol Mulai Berdatangan di Monas Megapolitan

    Jelang Demo BEM UI, Massa Ojol Mulai Berdatangan di Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (GARDA) tampak lebih dulu memadati kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, menjelang aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada Senin (20/10/2025).
    Berdasarkan pemantauan
    Kompas.com
    di lokasi, sekitar pukul 13.55 WIB, rombongan pengemudi ojol tiba menggunakan satu mobil komando berwarna hitam yang dilengkapi dengan spanduk berisi tuntutan.
    Mereka semula dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, tetapi akhirnya memilih bergabung di titik yang sama dengan massa BEM UI di Jalan Medan Merdeka Selatan Monas.
    Sementara itu, hingga pukul 14.00 WIB, belum tampak tanda-tanda kehadiran massa dari BEM UI di lokasi.
    Petugas kepolisian tampak mulai bersiap melakukan pengamanan dengan membentangkan barikade besi, memasang pembatas jalan berwarna oranye, serta menyiagakan dua unit mobil taktis di sekitar area aksi.
    Jalan Merdeka Selatan menuju Gambir dari arah Patung Kuda mulai ditutup, sedangkan Jalan Merdeka Selatan dari arah Gambir ke MH Thamrin juga sudah ditutup setengah jalan.
    Selain pengamanan di sekitar Monas, polisi juga menyiagakan personel di DPR/MPR RI, Sarinah, dan Kantor Pusat PBNU, yang menjadi lokasi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat pada hari yang sama.
    Sebelumnya, aksi BEM UI hari ini digelar dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Dalam seruan aksinya, BEM UI menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan arah perubahan yang dijanjikan selama masa kampanye.
    Mereka menyoroti berbagai persoalan mulai dari kebebasan sipil, kondisi ekonomi, hingga praktik pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi.
    “Hampir satu tahun rakyat hidup di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi janji perubahan masih jauh dari kenyataan. Kekuasaan dijalankan dengan watak represif, ruang gerak masyarakat sipil dipersempit, dan suara rakyat terus dikriminalisasi,” demikian bunyi pernyataan sikap BEM UI.
    Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025 Bima Surya menambahkan, pihaknya menyoroti empat isu utama dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “kenaikan harga kebutuhan pokok, menyempitnya ruang kebebasan sipil, kebijakan ekonomi yang berpihak pada oligarki, serta kegagalan memenuhi prinsip demokrasi,” kata dia.
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, personel kepolisian telah disiagakan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas dan menjaga ketertiban selama jalannya aksi unjuk rasa.
    “Polisi sudah bersiaga di sejumlah titik sekitar Monas untuk memastikan situasi tetap kondusif. Arus lalu lintas bersifat situasional melihat ekskalasi massa di lapangan,” kata Ruslan, Senin.
    Hingga berita ini diturunkan, Jalan Merdeka Selatan masih terpantau lancar meski sudah ada massa aksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua DPD: Setahun Prabowo tunjukkan transformasi berbagai bidang

    Ketua DPD: Setahun Prabowo tunjukkan transformasi berbagai bidang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan semangat transformasi yang efektif dan efisien di berbagai bidang kehidupan bangsa.

    “Untuk membangun Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, Indonesia yang mandiri dan berdaulat, kita membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat dan transformatif,” ujar Sultan di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, visi kepemimpinan transformatif Presiden Prabowo dalam Astacita telah menghadirkan optimisme pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial politik nasional.

    Hal itu tak terlepas dari komitmen politik untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen.

    Sebagai pimpinan lembaga legislatif yang mewakili daerah, Sultan menegaskan bahwa DPD RI sejak awal berkomitmen bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal program-program prioritas di setiap daerah.

    Dia menilai sejumlah program, seperti makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, pembentukan lembaga investasi antar daerah, hilirisasi komoditas unggulan, hingga Koperasi Merah Putih merupakan bentuk nyata transformasi ekonomi yang perlu terus dikawal bersama.

    Prabowo, kata dia, juga aktif mewujudkan perdamaian dunia. “Namun harus kita akui juga bahwa masih terdapat banyak hal dari program-program prioritas tersebut yang perlu kita sempurnakan bersama-sama,” katanya.

    Menurut dia, upaya Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 merupakan bentuk patriotisme dan keteladanan bagi generasi muda Indonesia. Ia juga berharap agenda reformasi sistem politik nasional dapat menjadi prioritas lanjutan dalam konsolidasi demokrasi.

    “Semoga pemerintahan ini terus diberkahi dengan kekompakan, kebijaksanaan, dan keberhasilan dalam mewujudkan visi Asta Cita sebagai ikhtiar bersama mencapai Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Roy Suryo Sebut KPU Lakukan Permufakatan Jahat untuk Loloskan Gibran Jadi Cawapres

    Roy Suryo Sebut KPU Lakukan Permufakatan Jahat untuk Loloskan Gibran Jadi Cawapres

    GELORA.CO –  Pemerhati Telematika, Multimedia, AI, dan OCB Independen, Roy Suryo, menyebut bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah melakukan permufakatan jahat untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon waki presiden (Cawapres).

     

    “Kami menemukan fakta bahwa ternyata KPU, itu sudah membikin permufakatan jahat. Saya berani mengatakan begitu, konspirasi,” kata Roy dalam siniar Forum Keadilan Tv dilansir pada Senin, 20 Oktober 2025.

     

    Menurut Roy, KPU Pusat telah menyiapkan aturan untuk meloloskan Gibran karena mereka tahu bahwa Gibran tidak lulus SMA.

     

    “Mereka bikin peraturan KPU, peraturannya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya.

     

    Adapun ketentuan untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres dalam Peraturan KPU atau PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yakni terdapat pada Pasal 18.

     

    “Pasal 18 Ayat (1) itu berbunyi, syarat bahwa calon presiden dan wakil presiden itu harus memenuhi standar pendidikan minimal SMA. Tapi menariknya, pada Pasal 18 Ayat (3),” kata Roy.

     

    Ia lantas membacakan Pasal 18 Ayat (3): Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

     

    “Ini kan pelanggaran hukum banget gitu. Jadi ini seolah-olah telah menyiapkan [aturan],” tandasnya.

     

    Ia menegaskan, poin tersebut merupakan karpet merah untuk memuluskan Gibran menjadi cawapres.

    “Karpet merah ya, atau kalau istilah polisi ini diskresi,” ucapnya.

     

    Roy menegaskan, KPU Pusat ini sudah tahu bahwa akan ada calon wakil presiden yang tidak lulus atau tidak memiliki sertifikat SMA. 

     

    “Tapi kemudian bisa entah gimana caranya dapat kelulusan luar negeri,” katanya.

    Roy lantas mengungkapkan, pantasan saja sempat ada Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang melarang publik mendapatkan data-data terkait kontestan. 

     

    “Itu menutup akses kepada kita-kita untuk tidak mendapatkan syarat-syarat yang pernah dikumpulkan di KPU,” ujarnya.

     

    Roy menegaskan, sekarang baru terbongkar di balik itu ternyata ada karpet merah yang diduga hasil permufakatan jahat untuk meloloskan Gibran.***