Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Usai dari Malaysia, Prabowo Bakal Hadiri KTT APEC 2025 di Korea Selatan

    Usai dari Malaysia, Prabowo Bakal Hadiri KTT APEC 2025 di Korea Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia‑Pacific Economic Cooperation (APEC) yang akan diselenggarakan di Korea Selatan (Korsel) pada akhir Oktober hingga awal November 2025.

    Dalam agenda yang direncanakan berlangsung di kota Gyeongju pada 31 Oktober–1 November 2025 tersebut, Prabowo itu akan bergabung dengan pimpinan negara lain di kawasan Asia-Pasifik untuk membahas berbagai isu strategis ekonomi, perdagangan, teknologi dan ketahanan pangan.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengamini bahwa langkah keikutsertaan Indonesia di forum APEC ini tentunya dipandang sebagai upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah ekonomi regional dan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara-mitra penting di kawasan Asia-Pasifik.

    “Pak Presiden juga akan mengikuti APEC di Korea Selatan di Gyeongju, Korea Selatansampai tanggal 2 November jadwal acaranya dan kami dalam persiapan untuk menghadiri keduanya [APEC dan KTT Asean],” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/10/2025).

    Kehadiran Indonesia dalam KTT APEC ini juga dipandang sebagai momentum penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menunjukkan komitmennya terhadap integrasi ekonomi global dan upaya memperkuat kerjasama multilateral.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto telah bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 Asean.

    Prabowo terbang dengan pesawat kepresidenan melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (25/10/2026). Agenda kunjungan ke luar negeri Prabowo rencananya dilanjutkan untuk menghadiri KTT APEC di Korea Selatan.

    “Pada sore hari ini Bapak Presiden bertolak ke Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN. Selanjutnya ada agenda untuk KTT APEC, tetapi mungkin akan menyesuaikan dengan agenda yang di Malaysia,” terang Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasteyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (25/10/2025).

  • Komdigi Targetkan Penetrasi 5G Sentuh 32% pada 2030, Masih Tertinggal dari Malaysia

    Komdigi Targetkan Penetrasi 5G Sentuh 32% pada 2030, Masih Tertinggal dari Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan penetrasi internet 5G pada 2030 ditargetkan dapat menyentuh 32% dari total populasi. Adapun pada awal 2025, penetrasi 5G Tanah Air masih berkisar 4%-5%.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pemerintah berupaya mendorong internet yang lebih baik kepada masyarakat, termasuk melalui jaringan 5G.

    “Pemerintahan mencanangkan 32 persen setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Dia menjelaskan saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya masih 10 persen dari total populasi, atau tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80 persen.

    Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan pada satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung fokus pada perbaikan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerataan pendidikan berkualitas, dan pemerataan ekonomi melalui koperasi.

    Adapun harapan akan terobosan serupa di sektor telekomunikasi (telko) dan teknologi informasi komunikasi (TIK) belum terwujud.

    Sigit menekankan bahwa sektor telko memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan bangsa di era digital, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan siber. Meski demikian, setelah satu tahun pemerintahan hingga Oktober 2025, perkembangan 5G di Indonesia hanya bergerak sedikit.

    “Ada kemajuan kebijakan seperti lelang pita 1,4 GHz untuk Broadband Wireless Access (BWA) dan konsultasi 2,6 GHz, tetapi penetrasi 5G masih rendah, berada di angka single-digit persentase sejak peluncuran komersial pada 2021, Indonesia tercatat tertinggal dalam peringkat performa broadband dibanding tetangga Asean,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Speedtest Global Index mengungkap pada Juli 2025 mengungkap kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, baik untuk internet seluler maupun fixed broadband.

    Dalam hal internet seluler, Indonesia berada di peringkat 8 di Asia Tenggara dengan kecepatan rata-rata 42,85 Mbps pada Juli 2025, hanya unggul tipis dari Laos.

    Tidak hanya, Sigit, merujuk penilaian kualitas kematangan regulasi ITU. Menurut dashboard ICT Regulatory Tracker (Gen5 / ITU), Indonesia tercatat sebagai Generation 2 (G2) dengan skor ~57 pada 2024. Nilai ini masuk dalam kategori “Early open markets”. 

    Untuk diketahui, ITU ICT Regulatory Tracker adalah alat berbasis bukti yang dikembangkan oleh ITU untuk membantu pembuat kebijakan dan regulator memahami evolusi regulasi ICT.

    Tracker ini terdiri dari 50 indikator yang dikelompokkan dalam empat pilar: otoritas regulasi, mandat regulasi, rezim regulasi, dan kerangka kompetisi. Klasifikasi generasi (G1–G5) mencerminkan kemajuan dari regulasi monopoli tertutup ke pasar digital yang matang dan kolaboratif.

    Adapun “Early Open Market” (G2) berarti suatu negara masih dalam tahap di mana regulasi mulai membuka pasar untuk kompetisi, tetapi masih didominasi oleh pendekatan tradisional dengan intervensi pemerintah yang kuat.

  • Wapres tanam bibit bakau dukung pemulihan pesisir Banten

    Wapres tanam bibit bakau dukung pemulihan pesisir Banten

    “Ini luar biasa Pak Menteri, hadir anak-anak muda dengan ide-ide segar dan inisiatif yang nyata. Saya senang sekali bisa mendengar langsung dari mereka. Tadi ada beberapa anak muda yang menyampaikan gagasan-gagasannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanam bibit bakau (mangrove) di Taman Mangrove, Ketapang, Kabupaten Tangerang, Senin, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober sekaligus mendukung upaya pemulihan ekosistem pesisir di Banten.

    Dalam acara itu, Wapres menekankan pemulihan ekosistem pesisir sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang terkait dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

    Wapres Gibran, bersama sejumlah pegiat lingkungan, turun langsung ke area penanaman yang terendam air, dan menanam bibit bakau di area pesisir di Taman Mangrove Ketapang, Banten. Dalam prosesi itu, ada pula Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Gubernur Banten Andra Soni, dan Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki.

    Dalam acara yang sama, Wapres Gibran lanjut berdialog dengan beberapa komunitas lingkungan, terutama yang bergerak di bidang pelestarian ekosistem bakau.

    “Ini luar biasa Pak Menteri, hadir anak-anak muda dengan ide-ide segar dan inisiatif yang nyata. Saya senang sekali bisa mendengar langsung dari mereka. Tadi ada beberapa anak muda yang menyampaikan gagasan-gagasannya,” kata Wapres Gibran kepada Menteri LH Hanif Faisol.

    Di lokasi yang sama, Menteri LH menjelaskan luas ekosistem bakau nasional mencapai lebih dari 3,4 juta hektare, yang merupakan terbesar di dunia.

    Dari total luasan itu, sebanyak 750.000 hektare diketahui telah rusak, sehingga perlu direhabilitasi.

    “Bapak Wakil Presiden sangat menaruh perhatian pada ekosistem mangrove (bakau, red.) kita. Beliau meminta agar mekanisme pendanaan rehabilitasi segera disiapkan, termasuk penanganan serius bagi wilayah pantai utara Jawa yang kini mengalami penurunan tanah dan abrasi tanah,” kata Hanif Faisol.

    Hanif menyebutkan pemerintah saat ini mempercepat rehabilitasi sekitar 800.000 hektare ekosistem bakau di berbagai daerah Indonesia.

    “Pak Wapres juga menegaskan kembali komitmen Bapak Presiden untuk memastikan dana rehabilitasi mangrove yang nilainya mencapai sekitar Rp2 triliun benar-benar dimanfaatkan optimal. Tahun ini, sudah lebih dari 13.000 hektare mangrove berhasil direhabilitasi, dan pemerintah akan terus memperluas cakupannya agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara nyata,” kata Hanif.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Sidang Gugatan Gibran Ditunda Lagi karena Para Tergugat Tidak Hadir Nasional

    10 Sidang Gugatan Gibran Ditunda Lagi karena Para Tergugat Tidak Hadir Nasional

    Sidang Gugatan Gibran Ditunda Lagi karena Para Tergugat Tidak Hadir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait dengan riwayat pendidikan SMA kembali ditunda karena tergugat tidak hadir dalam ruang sidang.
    “Tergugat 1 (Gibran) dan Tergugat 2 (KPU RI) tidak hadir, maka dipanggil lagi untuk sidang berikutnya pada Senin tanggal 3 November jam 10.00 WIB pagi,” ujar Subhan Palal selaku penggugat usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).
    Subhan mengatakan, berdasarkan penjelasan majelis hakim, para tergugat hari ini tidak hadir dalam sidang karena penetapan dilakukan melalui e-court alias diunggah ke sistem.
    Namun, ia mengatakan, pada sidang lalu, semua pihak telah diminta hadir dalam sidang.
    “Tadi samar-samar, katanya e-court. Alasannya sudah di e-court. Padahal di sidang kemarin sudah diagendakan untuk hari ini untuk pembacaan penetapan tentang surat kuasa,” lanjut Subhan.
    Ia mengatakan, pada sidang pekan depan, agenda adalah pembacaan isi gugatan terhadap Gibran.
    Dalam sidang ini, majelis hakim juga menetapkan bahwa KPU RI selaku Tergugat 2 boleh menggunakan dua pengacara, yaitu dari biro hukum internal dan Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung.
    Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai Subhan Palal telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007.
    Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Namun, aspek yang dipermasalahkan Subhan adalah tempat Gibran mengenyam pendidikan, bukan soal lulus atau tidak.
    Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.

    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lebih Pilih Hadiri Acara Mancing Mania, Kader PKB Sindir Gibran: Wapres Terbaik Sepanjang Masa Versi Ade Armando

    Lebih Pilih Hadiri Acara Mancing Mania, Kader PKB Sindir Gibran: Wapres Terbaik Sepanjang Masa Versi Ade Armando

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, kembali memantik pembicaraan publik setelah memilih menghadiri acara Mancing Mania di Bekasi dibandingkan merayakan Sumpah Pemuda.

    Keputusan Gibran itu menuai respons dari berbagai kalangan, termasuk dari kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan.

    Umar menyindir sikap Gibran yang dinilai kurang menghargai momentum bersejarah bagi generasi muda Indonesia tersebut.

    “Wapres terbaik sepanjang masa versi ade armando,” ujar Gus Umar, sapaannya, di X @UmarHasibuan__ (27/10/2025).

    Gus Umar sapaannya, menambahkan komentar menohok bahwa Gibran pernah disebut lebih baik dari Bung Hatta.

    “Bahkan katanya lebih baik dari Bung Hatta. Koment ges plis,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut memeriahkan momentum Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan menghadiri kegiatan bertajuk “Mancing Mania Gratis Jilid II”.

    Kegiatan ini digelar di sepanjang Kali Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Acara tersebut diinisiasi oleh Karang Taruna Tambun Utara sebagai bentuk kreativitas pemuda daerah dalam memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.

    Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah, dengan konsep rekreasi rakyat yang dikemas santai dan meriah.

    Sebagai daya tarik bagi peserta, panitia menebar lima ton ikan lele di area pemancingan.

    Tidak hanya itu, sejumlah hadiah menarik turut disiapkan untuk para pemenang, mulai dari motor listrik, televisi, hingga perabotan rumah tangga.

  • Konektivitas Terlambat, Menko AHY Dorong Bandara Kertajati Jadi Pusat Industri Dirgantara – Page 3

    Konektivitas Terlambat, Menko AHY Dorong Bandara Kertajati Jadi Pusat Industri Dirgantara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti kondisi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka yang saat ini masih sepi. AHY mengakui, salah satu penyebab utamanya tak lain adalah lokasinya yang dinilai berada di tempat yang “antah berantah” atau in the middle of nowhere.

    “Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere, di Majalengka, Kawasan Rebana namanya,” kata AHY pada konferensi pers dalam acara “Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta, pada Selasa 21 Oktober 2025. 

    Meski demikian, AHY menekankan bahwa semangat utama di balik pembangunan bandara megah tersebut adalah mewujudkan integrasi wilayah.

    “Mungkin dipotong (secara) sempit ya, tetapi sebetulnya semangatnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan integrasi wilayah,” kata AHY dikutip dari Antara, Senin (27/10/2025).

    AHY menilai konektivitas BIJB Kertajati dengan wilayah sekitarnya, seperti Bandung dan Cirebon, terlambat dibangun. Akibatnya, bandara yang sudah memiliki infrastruktur memadai ini menjadi terisolasi dan tidak optimal.

    “Bandaranya dibangun, tapi konektivitasnya terlambat, sehingga tanggung. Padahal besar, bagus, infrastrukturnya lengkap, tapi hanya di bandara itu, kawasannya belum hidup,” ucapnya.

    AHY menambahkan, pembangunan infrastruktur sebesar BIJB Kertajati harus diiringi dengan konektivitas yang memadai, seperti akses jalan tol atau transportasi cepat, agar benar-benar berfungsi sebagai pengungkit perekonomian kawasan.

     

  • Hari Ini, Sidang Lanjutan Gugatan Rp 125 T Gibran Kembali Digelar

    Hari Ini, Sidang Lanjutan Gugatan Rp 125 T Gibran Kembali Digelar

    Hari Ini, Sidang Lanjutan Gugatan Rp 125 T Gibran Kembali Digelar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang lanjutan gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait dengan riwayat pendidikan SMA kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).
    Hari ini, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan penetapan.
    “Agendanya, pembacaan penetapan,” kata penggugat Gibran, Subhan, saat dihubungi, Minggu (26/10/2025).
    Subhan mengatakan, isi gugatan juga akan dibacakan dalam ruang sidang.
    Sebelumnya, petitum tidak kunjung dibacakan karena sempat ada keberatan dari Subhan terkait dengan kuasa hukum dari KPU RI selaku Termohon 2.
    Dalam sidang sebelumnya, KPU RI diketahui diwakili oleh dua pihak, yaitu biro hukum internal dan Jaksa Pengacara Negara.
    Subhan menilai, penunjukan pengacara dari Kejaksaan Agung itu menyalahi aturan karena baru dilakukan di tengah persidangan berlangsung, bukan sejak awal gugatan.
    Sidang pun ditunda usai Subhan mengajukan keberatan.
    Majelis hakim belum menentukan sikap terkait dengan keberatan tersebut.
    Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004, lalu di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007.
    Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Namun, aspek yang dipermasalahkan Subhan adalah tempat Gibran mengenyam pendidikan, bukan soal lulus atau tidak.
    Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mungkin Datanya Tak Diberi Lengkap

    Mungkin Datanya Tak Diberi Lengkap

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tingkat pengangguran terbuka merupakan yang terendah sejak krisis tahun 1998.

    Prabowo menyebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke 4,67 persen dalam setahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Calon Presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan pun menanggapi pernyataan Prabowo Subianto.

    Ia mengunggah video melalui akun instagram pribadinya terkait angka pengangguran tersebut.

    “Infonya tingkat pengangguran terbuka kita paling rendah sejak 1998? Tapi kenapa masih banyak berita soal PHK dan banyak yg gelisah soal lowongan dan lapangan kerja? Mungkin ini penjelasannya,” tulis Anies Baswedan di caption instagram dikutip, Sabtu (25/10/2025).

    Anies mengungkit pernyataan Prabowo Subianti yang menyebut angka pengangguran terendah sejak tahun 1998

    “Bagus dong kalau gitu, tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengeran malah sebaliknya, susah cari kerja, lowongan seret, PHK dimana-mana,” katanya.

    Anies mengakui tanggungjawab terbesar di pemerintah.

    Tetapi bila data yang ditampilkan hanya setengah maka akan membingungkan publik.

    “Mau dukung ke mana atau jangan-jangan presiden juga tidak diberi data yang lengkap ya?” kata Anies tersenyum sambil menutup mulutnya dengan jari telunjuk.

    Awalnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa persoalan pengangguran tidak bisa berhenti pada angka di lapangan.

    “Ceritanya jauh lebih kompleks misalnya nih kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi satu pengangguran absolut justru naik,” kata Anies.

    “Jadi persentasenya memang turun tapi jumlah orangnya nambah karena angkatan kerjanya membesar. Nah kita kejar-kejaran tuh disi tuh,” sambung Anies.

    Faktor kedua, kata Anies, kualitas kerja melemah.

    Dimana jumlah pekerjaan yang bersifat part time bertambah.

    Sementara, jumlah pekerjaan full time berkurang.

    “Banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran, padahal mereka itu kerja part time, dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak,” kata Anies.

    Faktor ketiga, Anies menuturkan 60 persen masih pekerja informal.

    Hal itu terkait upah cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial dan hukum yang cukup.

    Fokus keempat, lanjut Anies, pengangguran anak muda tetap paling tinggi.

    Padahal, kata Anies, anak muda paling semangat tetapi paling sulit masuk ke tempat kerja

    “Nah terakhir, rata-rata upah kita naiknya tipis, presiden bilang inflasi kita ini 2,3 persen itu terendah di antara negara-negara G20,” kata Anies.

    “Masalahnya, upah kita naiknya cuman 1,8 persen jadi ya masih kalah sama inflasi apalagi inflasi makanannya malah justru makin tinggi,” tutur Anies.

    “Jadi pantas ya kalau banyak yang merasa apa yang ada di berita itu beda dengan apa yang ada di dompet, di pasar sepi, cicilan makin berat, grup chat alumni isinya cari info loker. Nah kita enggak usah takut lah lihat kenyataan dengan lengkap,” sambung Anies.

    Anies menuturkan publik bisa mendukung langkah pemerintah menciptakan lapangan kerja formal dan full time yang bermartabat bila data pengangguran dibuka dengan jujur dan lengkap.

    Selain itu, Anies mengatakan, pekerja informal dapat naik kelas.

    “Menyerap anak-anak muda dengan ekosistem usaha yang adil,” katanya.

    (*)

  • Daftar UMK Jawa Barat 2026 Jika Naik 10,5%, Bekasi Tertinggi

    Daftar UMK Jawa Barat 2026 Jika Naik 10,5%, Bekasi Tertinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pekerja di Indonesia tengah menantikan besaran kenaikan upah minimum tahun depan. Lantas berapa upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 di Jawa Barat jika terdapat kenaikan 10,5%?

    Tuntutan kenaikan upah minimum 2026 salah satunya disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengusulkan persentase kenaikan pada rentang 8,5% hingga 10,5%. Angka ini ebih tinggi dari kenaikan upah minimum pada 2025 yang sebesar 6,5% secara nasional.

    Namun demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa proses pembahasan besaran kenaikan upah minimum masih berlangsung menjelang tenggat pengumuman pada November.

    “Tunggu saja dulu, kan kita masih proses. [Diumumkan] November, dong, kan masih ada waktu,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

    Sebelumnya, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025 diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Beleid tersebut menyatakan pertimbangan kenaikan upah minimum mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    UMK Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat usai kenaikan sebesar 6,5% pada 2025, yakni menjadi Rp5.690.752. Selain itu, terdapat Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi di tiga besar UMK tertinggi Jawa Barat tahun ini, masing-masing sebesar Rp5.599.593 dan Rp5.558.515.

    Berikut daftar UMK di Jawa Barat 2026 jika ditetapkan naik 10,5%:

    Kota Bekasi – dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538
    Kabupaten Karawang – dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.186.551
    Kabupaten Bekasi – dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.143.664
    Kabupaten Purwakarta – dari Rp4.792.252 menjadi Rp5.295.430
    Kabupaten Subang – dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.877.534
    Kota Depok – dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.741.787
    Kota Bogor – dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.664.321
    Kabupaten Bogor – dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.389.308
    Kabupaten Sukabumi – dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.982.950
    Kabupaten Cianjur – dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.430.371
    Kota Sukabumi – dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.336.589
    Kota Bandung – dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.954.599
    Kota Cimahi – dari Rp3.863.692 menjadi Rp4.270.378
    Kabupaten Bandung Barat – dari Rp3.736.741 menjadi Rp4.128.592
    Kabupaten Sumedang – dari Rp3.732.088 menjadi Rp4.123.958
    Kabupaten Bandung – dari Rp3.757.284 menjadi Rp4.152.305
    Kabupaten Indramayu – dari Rp2.794.237 menjadi Rp3.087.656
    Kota Cirebon – dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.981.950
    Kabupaten Cirebon – dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.962.934
    Kabupaten Majalengka – dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.657.119
    Kabupaten Kuningan – dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.442.517
    Kota Tasikmalaya – dari Rp2.801.962 menjadi Rp3.096.170
    Kabupaten Tasikmalaya – dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.983.492
    Kabupaten Garut – dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.573.554
    Kabupaten Ciamis – dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.459.930
    Kabupaten Pangandaran – dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.455.501
    Kota Banjar – dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.436.751

  • Setahun Prabowo-Gibran: 3.019 Kasus Pertanahan Rampung, Cegah Kerugian Rp9,67 Triliun

    Setahun Prabowo-Gibran: 3.019 Kasus Pertanahan Rampung, Cegah Kerugian Rp9,67 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pihaknya telah menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan.

    Nusron menyebut, penyelesaian konflik sepanjang satu tahun terakhir itu menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp9,67 triliun.

    “Melalui langkah cepat dan kolaboratif lintas lembaga, potensi kerugian sebesar Rp9,67 triliun berhasil diselamatkan dari penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di berbagai daerah,” kata Nusron dalam keterangan resmi, Sabtu (26/10/2025).

    Lebih lanjut, Nusron menyebut bahwa penyelesaian sengketa lahan itu bukan hanya menyoal kepastian hukum, melainkan juga penyelamatan aset negara dan perlindungan hak masyarakat. 

    Dalam laporannya, sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, total terdapat 6.015 kasus pertanahan diterima oleh Kementerian ATR/BPN. 

    Dari jumlah tersebut, 3.019 kasus atau 50,02% telah berhasil diselesaikan melalui mediasi, verifikasi data, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah (Pemda). Di mana, 3.006 kasus lainnya masih dalam proses penanganan terukur melalui mekanisme non-litigasi dan jalur Reforma Agraria.

    Dari penyelesaian kasus tersebut, tanah seluas 13.075,94 hektare berhasil diselamatkan, baik dari penguasaan tidak sah, tumpang tindih hak, maupun potensi penyalahgunaan aset. 

    Adapun nilai kerugian yang berhasil dicegah mencapai Rp9,67 triliun, yang terdiri dari kerugian nyata yang berhasil dihentikan (real loss) sebesar Rp6,72 triliun, kerugian potensial akibat sengketa (potential loss) sebesar Rp1,67 triliun, dan potensi kehilangan penerimaan negara (fiscal loss) sebesar Rp1,27 triliun.

    “Setiap konflik tanah yang berhasil diselesaikan berarti ada uang negara yang terselamatkan, ada keluarga masyarakat yang haknya dipulihkan, dan ada keadilan yang ditegakkan,” pungkasnya.