Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: 43 Juta Warga Gunakan Cek Kesehatan Gratis

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: 43 Juta Warga Gunakan Cek Kesehatan Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan program Cek Kesehatan Gratis Nasional (CKG) yang telah dimanfaatkan oleh 43 juta warga dalam tahun pertama pemerintahannya.

    Program CKG, kata Prabowo, menjadi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahun pada hari ulang tahunnya. 

    “Sebanyak 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Saya kira ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis dalam satu tahun pada hari ulang tahunnya,” ujar Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

    Menurut Prabowo, pemeriksaan kesehatan rutin untuk warga tersebut penting untuk pencegahan dini berbagai penyakit agar biaya pengobatan bisa ditekan di masa depan.

    “Ini mampu mencegah dini supaya biaya pengobatan lebih rendah kalau kita tahu dari awal kekurangan atau penyakit rakyat kita,” tuturnya.

    Namun, hasil dari program ini juga memberikan catatan penting bagi pemerintah. Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Nasional, sebagian besar masyarakat yang mengikuti program pemeriksaan gratis ditemukan memiliki masalah pada gigi dan mulut.

    “Ternyata hasil kesehatan gratis menunjukkan sebagian besar rakyat kita punya masalah di gigi. Artinya sekarang kita harus menghasilkan dokter gigi yang cukup banyak,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu kemudian menyoroti persoalan mendasar yang selama ini dihadapi sektor kesehatan nasional: kekurangan tenaga medis.

    “Kita tahu dokter umum saja masih kekurangan besar, kalau tidak salah kekurangannya di atas 140.000 dokter. Kita juga kekurangan spesialis ribuan jumlahnya,” kata Prabowo.

    Menurutnya, kekurangan dokter bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara maju. Dalam berbagai kunjungan kenegaraan, Prabowo menyebut hampir semua kepala pemerintahan mengakui defisit tenaga medis sebagai masalah global.

    “Hampir semua negara saya kunjungi, saya minta pendapat, dan hampir semuanya mengatakan kekurangan dokter. Negara-negara kaya bisa mengambil dokter dari negara lain. Inggris, Jerman, Amerika, mereka ambil dokter dan perawat dari mana-mana karena bisa membayar dengan tinggi,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Prabowo menilai kebijakan pendidikan nasional perlu disesuaikan agar dapat menjawab tantangan kebutuhan tenaga kesehatan di masa depan.

    “Artinya, kebijakan pendidikan kita harus disesuaikan. Kita harus menambah fakultas kedokteran, dan jumlah mahasiswanya juga perlu ditambah,” tegasnya. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun juga menyampaikan agar lembaga pendanaan pendidikan nasional seperti LPDP memprioritaskan bidang kedokteran sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara.

    “Kalau perlu, bisa ditambah beasiswa. LPDP mungkin prioritas paling atas untuk kedokteran,” tandas Prabowo.

  • Prabowo Ibaratkan Dirinya Manager Coach, Menterinya Disebut Striker Nasional 20 Oktober 2025

    Prabowo Ibaratkan Dirinya Manager Coach, Menterinya Disebut Striker Nasional 20 Oktober 2025

    Prabowo Ibaratkan Dirinya Manager Coach, Menterinya Disebut Striker
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengibaratkan dirinya sebagai manajer dan pelatih dalam sebuah tim sepak bola pada satu tahun pemerintahannya.
    Sedangkan para menteri di Kabinet Merah Putih dianalogikannya sebagai penyerang atau striker di lapangan.
    Hal tersebut disampaikannya dalam di sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
    “Kalau kita ibarat tim sepakbola saya boleh dianggap sebagai
    manager-coach
    . Saudara adalah pemain-pemain,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
    “Saudara-saudara ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang
    striker
    , ada yang bertahan, ada yang cadangan masih nunggu kapan diperankan secara maksimal,” sambungnya.
    Sidang kabinet paripurna ini digelar tepat pada satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan kompak mengenakan batik dalam sidang kabinet paripurna tersebut.
    Dalam forum tersebut, Prabowo pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada jajaran pembantunya di Kabinet Merah Putih.
    “Tentunya mengucapkan terima kasih pada Saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin telah memberi darma baktimu yang sebaik-baiknya pada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin,” ujar Prabowo.
    Jajaran di Kabinet Merah Putih pun dipuji Prabowo karena kekompakannya selama satu tahun pemerintahannya.
    Mengingat para pembantunya di pemerintahan berasal dari berbagai latar belakang partai politik, suku, dan agama.
    “Saya berterima kasih Saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, suku dan agama berbeda-beda, dari partai politik yang berbeda-beda, ada yang partai politik yang berjuang dalam koalisi kita di pemilu pilpres, ada juga yang tidak, tapi kemudian sadar dan bergabung, sadar terpanggil,” ujar Prabowo.
    Di samping itu, ia juga meminta maaf kepada para menteri beserta keluarganya karena sering menyita hari libur ataupun waktu istirahat mereka.
    Prabowo menjelaskan, di kabinet yang ia pimpin ini, tidak ada tanggal merah. Bahkan, ia mengaku sering memanggil menteri-menterinya, bahkan pada hari Sabtu atau Minggu.
    “Saudara-saudara, kita patut bersyukur bahwa kita, menurut saya, telah bekerja sangat keras. Untuk itu saya juga mohon maaf terutama kepada keluargamu karena saya sering menyita hari istirahatmu,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terobosan Kemendikdasmen: Swakelola Sekolah, Digitalisasi, hingga Tunjangan Guru

    Terobosan Kemendikdasmen: Swakelola Sekolah, Digitalisasi, hingga Tunjangan Guru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan ada beberapa terobosan dilakukan pihaknya selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. 

    Terobosan utama yang dilakukan Kemendikdasmen terkait dengan program revitalisasi sarana dan prasaran sekolah. Jika sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana revitalisasi sekolah, lanjutnya, maka saat ini peran tersebut dilakukan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan.

    “Kami berharap dengan model tersebut [swakelola], revitalisasi sekolah lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Revitalisasi sekolah anggarannya sebesar Rp16,9 triliun,” katanya saat sesi wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia di kantor Kemendikdasmen, Jumat (17/10/2025).

    Dia menuturkan anggaran revitalisasi sekolah sebesar Rp16,9 triliun tersebut awalnya ditargetkan untuk 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Data terakhir, lanjutnya, total satuan pendidikan yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) mencapai itu Rp16,17 triliun atau 50% lebih dari target.

    Saat ini, lanjutnya, sudah banyak satuan pendidikan yang telah menyelesaikan pembangunan sepenuhnya atau hingga 100%.

    “Mungkin ada sekitar 10% yang sudah selesai sehingga kami optimistis ini dapat berjalan,” ucap akademisi yang dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

    Selain itu, dia mengatakan terobosan dalam program revitalisasi yang dilakukan Kemendikdasmen  juga dapat menyerap  tenaga kerja di masing-masing satuan pendidikan. Abdul Mu’ti bahkan menghitung ada 490.000 pekerja yang terserap dalam program revitalisasi dengan sistem  swakelola.

    “Program ini dapat menggerakkan ekonomi  lokal, karena kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan oleh  masing-masing sekolah atau satuan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.

    Terbosan selanjutnya terkait dengan program digitalisasi pembelajaran. Dia mencatat anggaran yang digelontorkan sekitar Rp9 triliun dari APBN. Abdul Mu’ti mengatakan paket digitalisasi meliputi pengadaan interactive flat panel [IFP].

    Dia menuturkan perangkat tersebut memungkinkan guru dan murid lebih interaktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

    Menurutnya, IFP lebih canggih dibandingkan dengan smart board karena berfungsi dua arah (two-way) sehingga program belajar-mengajar di dalam kelas bisa menjadi lebih interaktif. Dia menargetkan IFP dapat disebar untuk 288.000 lebih satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

    Dia mengatakan program IFP hanya dikirimkan ke sekolah-sekolah yang sudah siap dan membutuhkan. Pasalnya, dia menyadari bahwa tidak semua sekolah siap dan butuh, misalnya sekolah-sekolah swasta sudah menggunakan teknologi maju.

    “Ini beda sekali dengan Chromebook ya. Karena di program ini IFP ini sekolah yang siap yang kita kirim. Jadi ada form [formulir] yang kita sediakan untuk sekolah itu mengisi,” tuturnya.

    Abdul Mu’ti berharap Presiden Prabowo dapat melakukan launching IFP pada 10 November 2025 secara serentak 38  provinsi sekaligus dan dapat melakukan komunikasi interaktif dengan para murid di berbagai wilayah.

    “IFP ini merupakan terobosan Kemendikdasmen yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Presiden Prabowo dalam pembicaraan secara informal ingin setiap satuan pendidikan nantinya bisa menerima sampai tiga IFP. Sekarang kan masih satu. Tujuannya, supaya ada revolusi dalam pendidikan di Indonesia,” ucapnya.

    Terakhir, Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo sangat fokus pada kesejahteraan guru. Jika guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), maka mereka memperoleh tunjangan sertifikasi sejumlah gaji pokok. Dia mengatakan nilai tunjangan tersebut bervariasi mengacu dari masa kerja, golongan, dan lain sebagainya.

    Sementara itu, dia menjelaskan guru non-ASN akan memperoleh tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan.

    “Terobosan yang kami lakukan adalah dari sisi pembayaran tunjangan. Kalau sebelumnya melalui pemerintah pusat, lalu ditransfer ke pemerintah daerah, baru kemudian ditransfer ke setiap guru. Nah, sekarang tunjangan langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru. Dengan demikian, hak guru dapat diterima tepat waktu.

    Sementara itu mulai tahun ini, guru honorer akan mendapat insentif Rp300.000 per bulan. Sejak Juli 2025, Kemendikdasmen sudah melakukan pembayaran di depan. Dengan demikian, ungkapnya, guru honorer memperoleh tunjangan Rp300.000 dikalikan dengan 7 bulan atau setara dengan Rp2,1 juta untuk masing-masing guru.

    “Kami sempat mengusulkan melalui DPR agar ada tambahan tunjangan guru honor Rp200.000, tetapi DPR baru setuju Rp100.000. Dengan begitu, guru honor tahun depan akan mendapat tunjangan Rp400.000 per bulan. Dengan tunjangan penambahan ini, kami berharap kesejahteraan guru makin meningkat, dan para guru termotivasi, serta lebih semangat dalam melaksanakan tugas mereka,” tuturnya. 

  • Prabowo Titahkan Kepala BGN Sediakan Air Bersih dan Sendok di Program MBG

    Prabowo Titahkan Kepala BGN Sediakan Air Bersih dan Sendok di Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, terutama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dalam arahannya, Presiden Ke-8 RI itu meminta agar para guru dan tenaga pendidik turut berperan aktif mendidik anak-anak tentang kebersihan, terutama sebelum makan.

    Dia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan air bersih dan sabun di setiap sekolah sebagai bagian dari pembiasaan mencuci tangan dengan benar.

    “Kita juga harus yakinkan kepada guru-guru dan semua yang terlibat untuk mendidik anak-anak kita, kalau mau makan pakai tangan harus cuci tangan dengan sebaik-baiknya. Berarti di setiap sekolah harus tersedia air yang bersih juga dengan sabun,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Kepala negara juga memberikan arahan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar memastikan sarana pendukung kebersihan siswa terpenuhi, termasuk penyediaan alat makan sederhana seperti sendok bagi peserta program MBG.

    “Saya kira, sekarang kepala BGN, sudahlah dibagi saja sendok, sendok yang sederhana. Tidak apa-apa, saya kira sendok itu tidak terlalu mahal,” ucapnya.

    Prabowo mengakui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan makan dengan tangan.

    Namun, dia mengingatkan bahwa sebagai pemimpin, guru, dan orang tua, perlu ada upaya terus-menerus untuk menanamkan kedisiplinan dan kebiasaan sehat kepada anak-anak.

    “Walaupun saya tahu kebiasaan rakyat kita memang lebih enak makan pakai tangan, tetapi ini kadang-kadang sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai orang tua tidak boleh malas untuk mengingatkan,” tandas Prabowo.

  • Kondisi Politik Rezim Prabowo Lebih Kondusif Dibanding Jokowi

    Kondisi Politik Rezim Prabowo Lebih Kondusif Dibanding Jokowi

    GELORA.CO -Stabilitas politik-ekonomi di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai lebih kondusif dibanding masa awal pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai kondusifitas politik merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi.

    “Nah yang terakhir, apa yang kemudian bisa membuat soal ekonomi kita bisa tumbuh, bisa sustain dan kemudian investasi bisa datang ke Indonesia, salah satu kuncinya adalah dalam politik. Bagi saya soal stabilitas politik,” ujar Adi dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian di Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025.

    Ia menilai, dalam satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, hubungan antar-elit dan antar partai politik relatif harmonis karena hampir seluruh kekuatan politik kini berada dalam lingkaran kekuasaan.

    “Per hari ini dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran saya kira kerja sama antar-elit, antar-partai, hampir semuanya sudah menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Kita menyaksikan secara terbuka begitu banyak kebijakan pemerintah, dalam hal ini kabinet, nyaris tidak pernah ada resistensi, tidak pernah ada protes apapun,” jelas Adi.

    Kondisi ini, lanjutnya, kontras dengan periode awal pemerintahan Presiden Jokowi yang sempat diwarnai dinamika politik cukup tinggi karena mayoritas parlemen dikuasai kelompok oposisi.

    “Agak berbeda dengan Pak Jokowi, agak pusing di tahun-tahun pertama karena mayoritas parlemen itu dikuasai oleh kelompok oposisi,” ungkapnya.

    Adi juga mengapresiasi capaian kinerja ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Ia menyoroti peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang aktif melakukan diplomasi dagang di tengah perang tarif internasional.

    “Kalau bicara tentang satu tahun kinerja di bidang ekonomi, saya termasuk yang apresiasi karena kondisinya tidak baik-baik saja. Ada efisiensi di negara kita, ada perang dagang, ada perang tarif, dan Menko Airlangga sepertinya bolak-balik, dari yang semula 32 persen tiba-tiba kemudian menjadi 19 persen. Itu butuh lobi dan butuh meyakinkan pihak-pihak lainnya,” pungkas Adi

  • Prabowo di 1 Tahun Pemerintahan: Pengangguran Terbuka 4,67 Persen, Terendah Sejak Krisis 1998 Nasional 20 Oktober 2025

    Prabowo di 1 Tahun Pemerintahan: Pengangguran Terbuka 4,67 Persen, Terendah Sejak Krisis 1998 Nasional 20 Oktober 2025

    Prabowo di 1 Tahun Pemerintahan: Pengangguran Terbuka 4,67 Persen, Terendah Sejak Krisis 1998
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke 4,67 persen dalam setahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Ia menyebut, angka itu merupakan yang terendah sejak krisis tahun 1998.
    “Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,67 persen ini adalah terendah sejak krisis 1998,” kata Prabowo, dalam pidatonya di sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
    Kendati begitu, ia meminta jajarannya untuk tidak boleh puas, meski tingkat kemiskinan juga turun ke 8,47 persen dan menjadi yang terendah sepanjang sejarah.
    “Kita bersyukur dan berterima kasih, walaupun kita tidak boleh puas. Sekali lagi, kita tidak boleh puas karena 4,67 persen dari 287 juta orang itu angka yang cukup besar. Dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera, ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan saksama,” ucap Prabowo.
    Ia memahami bahwa tingkat pengangguran itu masih sangat meresahkan bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan.
    “Kita paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka yang sangat butuh pekerjaan, kita paham. Karena itu, kita bekerja keras. Tetapi, ini masalah dunia, apalagi dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat terjadi disrupsi dalam produksi dan industri,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Penerima MBG Tembus 36,7 Juta Orang

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Penerima MBG Tembus 36,7 Juta Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan capaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Dadan menyampaikan, hingga 20 Oktober 2025 atau satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, program MBG telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.

    “Kalau hari ini kami melaporkan ada 12.508 SPPG, dengan jumlah penerima manfaat 36,7 juta orang di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan,” ujar Dadan di Kompleks Istana Negara.

    Dia pun memastikan pelaksanaan program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut masih berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

    “Masih on track,” tegas Dadan.

    Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa Sidang Kabinet Paripurna kali ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan penyelarasan program lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung prioritas nasional, termasuk penguatan gizi anak dan ketahanan pangan masyarakat.

    “Satu tahun Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memerintah, saya kira hari ini kita akan mendapat pengarahan-pengarahan terkait capaian itu,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, BGN mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada Pemerintah Indonesia karena khawatir tidak mampu terserap maksimal pada tahun ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran, SDM, dan infrastruktur menjadi pondasi dalam memastikan pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.

    Dalam hal anggaran, Dadan menuturkan bahwa pemerintah melalui BGN menyiapkan dukungan anggaran dengan dana jumbo untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.

    Dia menyampaikan bahwa di tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun serta dana standby senilai Rp100 triliun. Namun, sebagia dari dana tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah.

    “Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

    Adapun untuk tahun depan, Dadan mengungkap bahwa BGN akan menerima dana jumbo senilai Rp268 triliun. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun.

    Dengan demikian, total dukungan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan program MBG pada 2026. Dia merincikan bahwa dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, nantinya BGN akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun setiap hari.

    “Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” imbuhnya.

  • Survei INSS: 72,5 persen puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran

    Survei INSS: 72,5 persen puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei Lembaga Intelligence and National Security Studies (INSS) menunjukkan 72,5 persen masyarakat Indonesia merasa puas pada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Riset dan Pengembangan INSS Ahmad Rijal di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa selain tingkat kepuasan yang tinggi, 74,7 persen publik juga meyakini kepemimpinan nasional saat ini mampu membawa Indonesia menuju kemajuan.

    Menurutnya, hal ini mencerminkan dukungan publik yang kuat terhadap arah kebijakan dan visi pembangunan nasional.

    “Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa publik merasakan arah kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi indikator positif terhadap stabilitas politik dan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional,” kata Rijal dalam keterangannya.

    Dalam survei tersebut, INSS memberikan saran untuk perbaikan legitimasi politik. Sebanyak 41,6 persen responden yang menilai pemerintah sungguh mempertimbangkan kepentingan rakyat, menunjukkan perlunya penguatan komunikasi politik dan pendekatan yang lebih inklusif terhadap masyarakat.

    Dalam bidang ekonomi, publik menilai situasi nasional masih penuh tantangan. Hanya 30,5 persen responden melihat tanda-tanda perbaikan ekonomi, sementara 46,3 persen percaya pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja.

    Isu yang paling dirasakan publik saat ini, antara lain isu korupsi (29,7 persen), terbatasnya lapangan kerja (29,5 persen), dan harga kebutuhan pokok (14 persen).

    Menurut INSS, daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja menjadi faktor kunci penguatan legitimasi pemerintahan. Kebijakan ekonomi yang menyentuh sektor produktif masyarakat perlu diperkuat untuk menjaga optimisme publik terhadap pemerintah.

    Pada sektor hukum, 71 persen responden menilai masih diperlukan pembenahan signifikan, terutama dalam mengatasi korupsi aparat (51,5 persen) dan intervensi politik (21,2 persen).

    Meski demikian, publik masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap lembaga penegak hukum, dengan KPK menjadi institusi paling dipercaya (42,1 persen).

    Sejumlah program pemerintah mendapatkan dukungan publik yang tinggi, di antaranya Koperasi Desa (80,8 persen), pembangunan IKN (68,7 persen), Danantara (67,2 persen), dan program MBG (Makan Bergizi Gratis) disetujui 54 persen responden untuk dilanjutkan.

    INSS menilai masyarakat lebih cepat menerima program ekonomi produktif yang manfaatnya langsung dirasakan, tetapi tetap terbuka terhadap kebijakan makro apabila komunikasinya dilakukan dengan efektif.

    Persepsi publik terhadap pertahanan dan keamanan nasional juga tergolong positif. Sebanyak 62,2 persen responden menilai kondisi pertahanan nasional baik dan 63 persen merasa aman di lingkungan tempat tinggalnya.

    Tingkat kepercayaan tertinggi diberikan kepada TNI (68,7 persen). Selain itu, 80 persen masyarakat optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjaga kedaulatan negara dan stabilitas nasional.

    Dalam kategori top of mind elektabilitas tokoh nasional, Prabowo Subianto masih unggul dengan 27,9 persen, diikuti Anies Baswedan (18,4 persen), Dedi Mulyadi (9,6 persen) Agus Harimurti Yudhoyono (4,5 persen). Sementara 24,9 persen responden belum menentukan pilihan, menandakan ruang kompetisi politik masih terbuka.

    Secara umum, hasil survei INSS memperlihatkan tingginya optimisme publik terhadap arah kepemimpinan nasional dan pembangunan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, meski masih ada catatan kritis di bidang hukum dan ekonomi.

    “Publik kini semakin rasional dan kritis. Mereka menghargai kinerja yang nyata, namun juga menuntut keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Rijal.

    Wakil Direktur INSS Yusup Rahman Hakim menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan ke depan tidak hanya ditopang oleh popularitas figur, tetapi juga kinerja institusi negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

    “Jika reformasi hukum dan ekonomi dijalankan secara konsisten, legitimasi publik akan semakin kuat, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara akan tumbuh lebih kokoh,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri SKKL Belum Merasakan Kehadiran Pemerintah

    Industri SKKL Belum Merasakan Kehadiran Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA— Industri sistem komunikasi kabel laut (SKKL) menyoroti sejumlah dinamika kebijakan yang memengaruhi proses perizinan dan tata kelola infrastruktur strategis selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) Resi Y. Bramani mengatakan selama ini asosiasi memiliki hubungan yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait pada pemerintahan sebelumnya, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 

    Dia menambahkan, Askalsi  selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh instansi tersebut dan merasa aspirasinya selama ini cukup didengarkan.

    Namun, menurutnya, pergantian rezim pemerintahan turut membawa dinamika kebijakan baru yang berdampak terhadap industri, terutama setelah pembubaran Kemenko Marvest dan perubahan nomenklatur Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Seiring pergantian rezim pemerintahan menjadi Prabowo–Gibran, tak lepas dengan adanya dinamika kebijakan yang menyertai, yang menurut kami berdampak pada proses perizinan dan kebijakan penataan kabel bawah laut seperti pembubaran Kemenko Marvest, yang merupakan motor penggerak dalam Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, serta adanya perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi Kementerian Komdigi,” kata Resi saat dihubungi Bisnis pada Senin (20/10/2025).

    Resi menambahkan perubahan kebijakan di masa pemerintahan saat ini cukup berdampak terhadap proses perizinan SKKL. Meski demikian, dia mengakui pelaku industri akhirnya dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. 

    Dia mengatakan, sejauh ini belum ada kebijakan yang dianggap signifikan karena durasi perizinan penggelaran SKKL masih memakan waktu lama, keringanan terhadap regulatory charging belum terealisasi, kebijakan “pemutihan” Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk SKKL eksisting belum berjalan, serta isu perlindungan dan keamanan SKKL masih memerlukan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah. 

    Askalsi juga menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.25/2025 yang dinilai membawa persoalan baru bagi pelaku usaha SKKL, khususnya yang beroperasi di wilayah Batam.

    Meski demikian, asosiasi menilai kementerian dan lembaga terkait pada dasarnya mendukung pembangunan SKKL dan mengakui infrastruktur ini sebagai objek vital nasional. Namun, ASKALSI menilai dukungan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk terobosan regulasi untuk memangkas birokrasi perizinan.

    “Kami merasa perlu lebih dari itu, seperti terobosan regulasi dan kebijakan untuk pemangkasan proses perizinan, atau tahapan pada beberapa proses perizinan dapat dilakukan secara paralel, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses perizinan pembangunan SKKL ataupun pemeliharaan SKKL,” kata Resi.

    Lebih lanjut, Resi menyoroti adanya perbedaan kewenangan antara regulasi baru dan aturan sebelumnya. Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, izin membangun SKKL kini termasuk dalam Perizinan Berusaha untuk Usaha Menengah dan Usaha Kecil (PB UMKU) yang kewenangannya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

    Dengan demikian, PKKPRL dan izin membangun berada di bawah satu kementerian. Namun, menurutnya, belum jelas apakah hal tersebut dapat disebut sebagai terobosan, sebab selama ini penerbitan izin membangun dan perpanjangannya masih menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 129 Tahun 2016.

    Resi menyampaikan Askalsi berharap dalam satu tahun ke depan pemerintah dapat menghadirkan terobosan regulasi yang mampu mempercepat dan mempermudah proses perizinan, baik untuk pembangunan maupun operasional SKKL. Dia mencontohkan, percepatan tersebut diharapkan mencakup tahapan seperti proses PKKPRL, persetujuan lingkungan, hak labuh, serta izin membangun.

    “Kemudian biaya/regulatory charging untuk SKKL itu dapat menjadi lebih rendah seperti keringanan dalam penghitungan PBB sektor lainnya serta PNBP PKKPRL [bagi SKKL eksisting yang masih belum memiliki PKKPR],” pungkas Resi.

    Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, Senin (20/10/2025) menandai satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: RI Harus Lepas Ketergantungan pada Komoditas

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: RI Harus Lepas Ketergantungan pada Komoditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki masa satu tahun pada hari ini, Senin (20/10/2025).

    Pada momentum ini, Ekonom Senior sekaligus Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menegaskan bahwa Indonesia harus segera melakukan peningkatan mesin pertumbuhan ekonomi apabila ingin lepas dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara maju pada 2045.

    Dia menjelaskan Indonesia selama ini bergantung kepada komoditas-komoditas sumber daya alam seperti batu bara, minyak mentah (CPO), dan mineral. Padahal, menurutnya, komoditas merupakan model pembangunan lama sehingga pemerintah perlu mempercepat transformasi ke arah ekonomi manufaktur, jasa, dan berbasis inovasi teknologi.

    “Kita harus ambil sumber daya alam itu sebagai bonus, bukan itu menjadi utamanya. Itu tambahan saja, jangan itu menjadi andalan,” ujar Raden dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa cita-cita menuju negara maju harus disertai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di atas 5%. Masalahnya, pendapatan nasional per kapita (GNI per kapita) Indonesia tumbuh hanya 3,8%.

    Raden membandingkan pertumbuhan GNI per kapita Vietnam maupun China sekitar 6,2%. Menurutnya, agar GNI per kapita dapat tumbuh sejajar dengan Vietnam atau China, ekonomi Indonesia idealnya tumbuh di kisaran 6%–8% per tahun.

    Pertumbuhan tinggi tersebut, sambungnya, tidak akan mungkin tanpa lompatan produktivitas. Dia menggarisbawahi bahwa produktivitas menjadi “mesin utama” yang menentukan daya saing dan peningkatan pendapatan masyarakat.

    “Kalau produktivitas kita tinggi, gaji bisa tinggi, harga turun, profit naik. Jadi menguntungkan juga buat dunia usaha, menguntungkan juga buat tenaga kerja kita, dan pertumbuhan kita ada. Ini yang disebut creative destruction,” jelasnya.

    Raden memaparkan bahwa mesin ekonomi nasional harus terus dimodernisasi agar efisien dan adaptif terhadap perubahan teknologi global. Dia mengutip teori pemenang Nobel Ekonomi 2025 yaitu Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt yang menekankan pentingnya creative destruction, mengganti mesin lama dengan mesin baru melalui inovasi.

    Menurutnya, Indonesia membutuhkan strategi yang mencakup tiga hal utama. Pertama, modernisasi ekonomi secara berkelanjutan.

    Kedua, deregulasi dan debottlenecking untuk menghilangkan hambatan birokrasi. Ketiga, memitigasi risiko sosial dan teknologi agar kelompok rentan tidak tertinggal dalam transisi digital.

    “Ibarat saluran darah, kita itu pastikan tidak ada lemak-lemak di situ, karena begitu ada lemak-lemak di situ maka salurannya enggak jalan. Macet itu. Hilangkan lemak-lemak itu. Itu yang dilakukan dengan deregulasi. Itu yang dilakukan dengan transformasi,” tegasnya.

    Raden menilai, momentum global saat ini menjadi peluang langka bagi Indonesia. Kesepakatan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) disebutnya sebagai jendela kesempatan yang harus dimanfaatkan maksimal sebelum tertutup.

    Dia juga menyebut bahwa pemerintah mulai mengarahkan transformasi ke sektor berbasis teknologi dan inovasi, termasuk melalui pembentukan Satuan Tugas Artificial Intelligence di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk memodernisasi sektor pertanian dan industri.

    Pada akhirnya, kata Raden, selain ‘mesin ekonomi’ yang kuat, kualitas pembuat kebijakan juga harus terjaga agar arah kebijakan tetap konsisten dan berorientasi jangka panjang.

    “Landasannya adalah institusi, kelembagaan kita juga harus kuat. Mungkin itulah menurut saya menjadi persyaratan kita untuk bisa nanti di 2045,” tutupnya.