Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Amran Kirim Tim ke Papua Cs Gegara Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Amran Kirim Tim ke Papua Cs Gegara Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan telah menerjunkan tim ke lapangan untuk menstabilkan harga beras di zona 3.

    Amran menyatakan dirinya langsung mengirimkan tim ke lapangan dengan harga beras yang masih menjulang tinggi alias melampaui dari harga eceran tertinggi (HET).

    “Ya, zona 3 betul [masih tinggi]. Kami sudah turunkan tim, berangkat. Hari ini berangkat ke titik [wilayah] yang harga tinggi. Kami berangkatkan tim, langsung turun,” kata Amran saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Jika menengok pada Panel Harga Bapanas, Selasa (21/10/2025) pukul 14.17 WIB, rata-rata harga beras medium dan premium di zona 3 masih melampaui harga eceran tertinggi (HET). Adapun, zona 3 terdiri dari Maluku dan Papua.

    Data menunjukkan, rata-rata harga beras premium di zona 3 dibanderol di level Rp19.007 per kilogram. Harganya naik 20,3% dari HET zona 3 Rp15.800 per kilogram. Begitu pula dengan rata-rata harga beras medium yang mencapai Rp16.801 per kilogram atau 8,39% di atas HET zona 3 Rp15.500 per kilogram.

    Meski demikian, Amran mengeklaim bahwa harga beras mulai berangsur turun dari 514 kabupaten/kota menjadi 59 kabupaten/kota. Bahkan, dia menyebut jumlah wilayah yang mengalami penurunan harga beras menjadi 20 kabupaten/kota.

    Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti anomali harga beras di tengah melimpahnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menuturkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan, khususnya beras, yang kian memberatkan konsumen.

    “Konsumen mengeluhkan harga pangan yang semakin mahal, terutama beras,” kata Niti kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

    Di samping itu, YLKI juga mempertanyakan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan pernyataan resmi pemerintah mengenai ketersediaan stok yang melimpah.

    “YLKI mempertanyakan mengapa harga beras tinggi padahal pemerintah mengeklaim stok beras melimpah,” tuturnya.

    Padahal, Niti menekankan bahwa pengendalian harga pangan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam masa pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    “Stabilitas harga pangan memang menjadi tanggung jawab pemerintah terutama pada Kepemimpinan Pak Prabowo—Gibran. Harga beras haruslah terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat karena itu adalah kebutuhan primer,” tuturnya.

    YLKI juga menilai bahwa persoalan kelangkaan dan harga yang tinggi tidak semata karena pasokan, melainkan juga imbas lemahnya pengelolaan dari sisi produksi hingga distribusi.

    “Terjadinya kenaikan dan kelangkaan beras menandakan bahwa tata kelola beras dari hulu hingga hilir masih belum optimal,” pungkasnya.

  • RI Bidik Investasi Ekraf Tembus Rp794,2 Triliun pada 2025-2029

    RI Bidik Investasi Ekraf Tembus Rp794,2 Triliun pada 2025-2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengungkap akumulasi realisasi investasi periode 2025 – 2029 dibidik dapat tembus Rp794,2 triliun.

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menjelaskan bahwa khusus pada 2025, realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dibidik sebesar Rp136,3 triliun. Sementara hingga semester I/2025 realisasi investasi dilaporkan telah mencapai Rp90,12 triliun.

    “Semester pertama sudah tercapai 66% atau Rp90,12 triliun. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhannya trennya sangat positif,” kata Teuku Riefky saat ditemui di sela-sela agenda Friends of Creative Economy Meeting 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Lebih lanjut, pada 2026 pemerintah meargetkan realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dapat mencapai Rp131 triliun hingga Rp146,5 triliun.

    Kemudian, pada 2027 Kemenekraf  menetapkan target kinerja investasi ada di kisaran Rp133,7 triliun hingga Rp157,7 triliun. Berlanjut pada 2028 sebesar Rp142,7 triliun hingga Rp170 triliun.

    Terakhir, pada 2029 atau tepat di akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka investasi sektor ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp152,3 triliun hingga Rp183,7 triliun.

    Lebih lanjut, pada periode yang sama sektor ekonomi kreatif dilaporkan telah menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,69%. Posisinya diklaim telah melampaui target di level 5,3 hingga 5,54%.

    Kemudian, sektor ekonomi kreatif juga menyerap 26,47 juta lapangan pekerjaan hingga semester I/2025. Posisinya mencapai 104% dari target lapangan pekerjaan ekonomi kreatif yang tercipta sepanjang tahun ini mencapai 25,55 juta.

    “Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia ini juga atas arahan Bapak Presiden yang merupakan hasil kolaborasi juga. Karena kami juga kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, Komdigi, Kementeria Pariwisata, kemudian juga Kementerian Luar Negeri seperti hari ini, Kementerian Perdagangan dan seterusnya,” pungkasnya.

  • Purbaya Ungkap Alasan Tidak Sapa Luhut: Kan Jaraknya Jauh

    Purbaya Ungkap Alasan Tidak Sapa Luhut: Kan Jaraknya Jauh

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan tidak menyapa Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Senin (20/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, secara urutan, Purbaya duduk setelah jajaran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Kemudian, setelah Purbaya adalah tempat duduk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan seterusnya.

    Usai pertemuan tersebut, Purbaya menyampaikan alasan mengapa terlihat tak berbincang dengan Luhut yang merupakan mantan atasannya pada pemerintahan Joko Widodo, sejak di Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenko Politik Hukum dan Keamanan hingga di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.  

    Apabila dilihat dari urutan tempat duduknya, jarak keduanya terpaut dua kursi yang diisi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Menurut Purbaya, tidak mungkin dia berbincang dengan Luhut karena jarak yang antara tempat duduk mereka. 

    “Kan jauh berapa kursi, masa [saya manggil] ‘Pak Luhut, Pak Luhut’,” ujarnya kepada wartawan di depan mobil dinasnya sebelum meninggalkan lokasi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025). 

    Namun demikian, Purbaya memastikan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja kendati momen tertangkap kamera menunjukkan keduanya tidak berbincang. 

    “Tapi baik hubungan saya sama dia, enggak ada masalah,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu.

    Kisruh Family Office

    Adapun keduanya menjadi sorotan usai munculnya kabar rencana pendirian pusat keuangan dunia di Bali, alias family office. Rencana itu tengah digodok oleh DEN, yang saat ini dikomandoi oleh Luhut. Menurutnya, sudah ada konglomerat internasional yang melirik rencana family office RI. 

    Namun demikian, setelah beberapa kali ditanya wartawan, Purbaya mengaku belum diajak berdiskusi terkait dengan konsep family office itu. Pada satu kesempatan, dia mengatakan tidak mau menyertakan APBN dalam rencana DEN itu. 

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan dengan pemegang SBN pemerintah di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengaku DEN belum meminta dukungan apapun ke Kemenkeu. Dia mengaku ingin berhati-hati berkomentar agar tidak diduga bersilang pendapat dengan Luhut. 

    “Kalau kami mau dukung pun, saya belum tahu mereka [DEN} minta dukungan apa. Nanti kalau enggak [diberitakan] ‘Purbaya melawan Luhut’ gitu kan?,” ujarnya sambil berkelakar saat bertemu dengan media, Jumat (17/10/2025). 

    Adapun Luhut juga membantah rencana pendirian family office akan didukung APBN. Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut menegaskan bahwa family office yang diusulkan olehnya itu bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan dunia. 

    Harapannya, pendirian family office di Tanah Air seperti di Hong Kong maupun Singapura bisa mendorong para orang kaya di dalam maupun luar negeri menaruh uangnya di Indonesia dengan iming-iming surga pajak. 

    “Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing taruh uangnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, kemudian setelah di dalam dia baru kena tax karena dia investasi di banyak project di Indonesia,” terang Luhut pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

  • 2 Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar Hampir Rampung, Kades Berharap Ayah Gibran Berkontribusi untuk Desa Regional

    2 Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar Hampir Rampung, Kades Berharap Ayah Gibran Berkontribusi untuk Desa Regional

    Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar Hampir Rampung, Kades Berharap Ayah Gibran Berkontribusi untuk Desa
    Tim Redaksi
    KARANGANYAR, KOMPAS.com –
    Dibangunnya rumah hadiah Negara untuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah memicu ekspektasi besar dari pemerintah desa setempat.
    Kepala Desa Blulukan, Slamet Wiyono berharap, rumah yang progresnya telah mencapai tahap finishing itu bisa segera ditempati. Selain itu, Jokowi dapat berkontribusi untuk Desa Blulukan.
    “Harapannya bisa selesai dan ditempati. Harapannya warga masyarakat bisa berinteraksi dengan beliaunya,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).
    Disinggung apakah siap mengatur Jokowi, Slamet tak menjawab pasti.
    Namun ia berharap, Jokowi bisa berkontribusi dalam bentuk apapun untuk Desa Blulukan. Terlebih putra sulungnya, yakni Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres).
    “Yang jelas, suatu kehormatan di desa kami dengan adanya RI I ke-7 ada di desa kami barangkali bisa berkontribusi di desa Blulukan, terlebih putra beliau kan juga RI 2 ya. Harapan kami tetap ada kontribusi, dalam bentuk apa ya, barang kali kalau sudah beliau ada di desa kami. Kami bisa merapat ke beliau untuk sharing-sharing,” jelasnya.
    Sementara itu, progres pembanguan rumah hadiah untuk Jokowi telah memasuki tahap finishing bangunan utama. Pengerjaannya telah mencapai 90-95 persen.
    “Kalau progres saat ini masih tahap finishing. Masih ada kegiatan keluar masuk pekerja. Sebatas pengetahuan kami seperti itu untuk finishingnya. Paling 90-95 persen untuk bangunan utama,” jelasnya.
    Namun demikian, belum diketahui pasti kapan proses pembangunan bisa diselesaikan.
    “Kami belum tahu kapan selesai karena untuk pembangunan pagar ya sudah mulai tetapi baru 50-an persen untuk pagarnya,” kata dia.
    Slamet menerangkan, pembangunan rumah hadiah untuk Jokowi itu sudah berproses selama lebih dari satu tahun dengan 2 tahap pembangunan.
    “Cukup lama karena 2 tahap. Pertama 100 persen sudah. Yang tahap kedua finishing masih berjalan,” beber dia.
    Rumah tersebut diketahui dibangun di atas tanah seluas 12.000 meter persegi. Menurut Slamet harga tanah di kawasan tersebut mencapai lebih dari Rp 10 juta per meter persegi.
    “Luas tanah 12.000 meter persegi atau 4 patok dengan harga tanah mencapai Rp. 10 juta lebih per meter. Kawasan di atas 10 juta per meter. Beberapa pemilik sudah menawarkan Rp 15 juta,” tutup dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sederet Catatan Aliansi Ekonom Terhadap Pencapaian Ekonomi Prabowo-Gibran

    Sederet Catatan Aliansi Ekonom Terhadap Pencapaian Ekonomi Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Ekonom Indonesia menilai arah kebijakan ekonomi nasional selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan perbaikan mendasar.

    Aliansi menilai capaian yang ada lebih mencerminkan konsolidasi kekuasaan ketimbang konsolidasi kebijakan. Mereka mempertanyakan klaim stabilitas yang kerap disampaikan pemerintah 

    “Fondasi ekonomi justru menunjukkan tanda-tanda keletihan struktural: produktivitas menurun, daya beli masyarakat melemah, kapasitas fiskal menyempit, dan kesenjangan melebar,” tulis Aliansi dalam pernyataan resminya, Selasa (21/10/2025).

    Aliansi ekonom Indonesia adalah gabungan dari ratusan ekonom dari berbagai universitas. Mereka sebelumnya pernah memberikan desakan kepada pemerintah. Aliansi ini juga pernah menemui pemerintah untuk menyampaikan tujuh desakan ekonominya. 

    Aliansi mengutip laporan Indonesia Economic Outlook Q3-2025 yang diterbitkan oleh LPEM FEB UI. Dalam laporan itu, disoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur, hingga perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    Mereka pun menyoroti dua akar persoalan utama yang belum terselesaikan, yakni misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan. Keduanya dinilai terus melahirkan kebijakan tidak efisien, melemahkan kapasitas negara dalam melayani publik, serta menurunkan kepercayaan terhadap arah pembangunan.

    Aliansi kembali mengingatkan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang sudah disampaikan pada akhir September lalu, yang ditandatangani oleh 452 ekonom dan praktisi. Mereka mengungkap sejumlah catatan kritis.

    Pertama, anggaran nasional dinilai masih tidak proporsional karena lebih banyak diarahkan ke proyek padat modal ketimbang pelayanan dasar di daerah. Penurunan transfer ke daerah disebut mempersempit ruang fiskal bagi pemerintah daerah, sementara program makan bergizi gratis yang menjadi ikon pemerataan gizi justru dinilai bermasalah dalam perencanaan dan pengawasan.

    Kedua, Aliansi menyoroti lemahnya independensi lembaga teknokratis seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi akibat intervensi politik. Kondisi ini dianggap menggerus kredibilitas data dan kebijakan publik.

    Ketiga, menyangkut dominasi negara dalam ekonomi lokal, terutama ekspansi BUMN dan lembaga militer yang dinilai mempersempit ruang usaha kecil dan menengah. Aliansi menilai langkah ini menimbulkan ketimpangan karena memperkuat entitas besar yang terafiliasi kekuasaan.

    Keempat, pelemahan iklim usaha. Peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global turun dari posisi 27 pada 2024 menjadi 40 pada 2025, seperti dalam laporan IMD World Competitiveness Center 2025.

    “Meski pemerintah banyak berbicara soal reformasi izin dan digitalisasi perizinan, praktik di lapangan menunjukkan hambatan regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian hukum masih tinggi, sementara praktik mafia perizinan dan kuota tetap marak,” tulis Aliansi.

    Kelima, dari sisi sosial, rasio Gini meningkat dari 0,38 menjadi 0,40 dan ketimpangan wilayah memburuk. Aliansi mendesak pemerintah berani menerapkan kebijakan redistributif, termasuk reformasi perpajakan dan subsidi tepat sasaran.

    Keenam, pengambilan keputusan fiskal dan moneter disebut masih dipengaruhi tekanan politik, bukan bukti empiris. Aliansi menilai program populis dijalankan tanpa analisis keberlanjutan fiskal yang jelas.

    Ketujuh, mereka menyoroti konflik kepentingan di sektor strategis seperti energi dan tambang, termasuk meningkatnya peran militer dan kepolisian dalam proyek ekonomi dan sipil tanpa mekanisme akuntabilitas.

    Aliansi menutup pernyataannya dengan menyerukan reformasi institusi, tata kelola yang bersih, efisien, dan berpihak pada produktivitas rakyat. Mereka menggarisbawahi bahwa janji kemandirian ekonomi tidak dapat diwujudkan melalui proyek mercusuar atau retorika politik.

    “Tanpa pembenahan atas dua akar masalah—misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara—Indonesia akan terjebak dalam pertumbuhan semu yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tatanan sipil yang demokratis. Tanpa keberanian pembenahan nyata, janji kemandirian ekonomi hanyalah ilusi retorika belaka,” tutup pernyataan tersebut.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran Dinilai jadi Momen Tepat Reshuffle Menteri yang Jadi Beban

    Satu Tahun Prabowo-Gibran Dinilai jadi Momen Tepat Reshuffle Menteri yang Jadi Beban

    Bisnis.com, JAKARTA — Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai bahwa memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, momentum untuk melakukan evaluasi kabinet secara menyeluruh sudah tiba.

    Menurutnya, sejumlah menteri telah gagal menunjukkan kinerja memadai dan justru menjadi beban dalam menjalankan visi besar Presiden.

    “Menteri bukan sekadar pembantu presiden, tapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik presiden kepada rakyat. Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi,” ujar Pangi dalam rilis tertulisnya, Selasa (21/10/2025).

    Pangi menegaskan bahwa Prabowo perlu menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat.

    Dia mengingatkan, reshuffle bukan sekadar perombakan simbolik, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan rakyat.

    Dalam pandangan Pangi, reshuffle harus dilakukan secara objektif, tidak berdasar kedekatan politik atau bagi-bagi kekuasaan (power sharing). Jabatan menteri, katanya, terlalu strategis untuk dijadikan alat politik atau tempat menampung kepentingan kelompok.

    “Menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot. Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata,” katanya.

    Pangi juga mengingatkan, loyalitas menteri harus diarahkan sepenuhnya kepada presiden dan rakyat, bukan kepada partai atau kelompok politik tertentu. Bila ada konflik kepentingan yang mengganggu integritas, sebaiknya menteri tersebut mundur secara terhormat.

    “Pemerintah butuh sosok berintegritas, berkompetensi, dan paham penderitaan rakyat. Menteri yang jadi beban, apalagi yang sudah tiga kali diingatkan, tidak layak dipertahankan,” tegasnya.

    Program Prioritas Tak Boleh Salah Urus

    Pangi menyebut, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo merupakan janji politik kelas premium kepada rakyat, sehingga harus ditangani oleh orang-orang yang kompeten dan berkomitmen.

    Program-program yang dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Layanan Kesehatan Gratis, Subsidi Upah, Swasembada Pangan, dan Pelayanan Haji.

    “Program-program prioritas seperti MBG, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, dan swasembada pangan tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah. Ini ‘janji super premium’ presiden kepada rakyat. Menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya,” jelas Pangi.

    Oleh sebab itu, dia menegaskan, reshuffle harus berbasis letupan kinerja yakni capaian konkret yang terlihat dalam kebijakan dan hasil nyata di lapangan bukan karena “like or dislike”.

    Lebih jauh, Pangi menilai setidaknya tujuh kementerian perlu dievaluasi serius oleh Presiden Prabowo. Ia menilai beberapa kementerian strategis belum menunjukkan performa maksimal dan terkesan lamban dalam menjalankan agenda prioritas.

    Tujuh pos yang disebut antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Permukiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Badan Gizi Nasional.

    Menurutnya, satu tahun sudah menjadi waktu yang cukup untuk menilai siapa menteri yang benar-benar bekerja, dan siapa yang hanya menumpang jabatan.

    “Satu tahun sudah cukup kesempatan yang diberikan untuk menilai siapa yang bekerja, siapa yang sekadar numpang jabatan. Kalau reshuffle dilakukan dengan tepat, Presiden Prabowo akan punya tim yang solid untuk menuntaskan janji-janji besarnya kepada rakyat,” tandas Pangi.

  • Kepala BGN Pastikan Perpres MBG Terbit Dalam Waktu Dekat

    Kepala BGN Pastikan Perpres MBG Terbit Dalam Waktu Dekat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah rampung dan segera dibagikan dalam waktu dekat.

    Hal itu dia sampaikan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Senin (20/10/2025) malam.

    “Sudah [selesai]. Tinggal beres, tinggal dibagikan,” ujar Dadan saat ditemui di Kompleks Istana Negara.

    Menurutnya, Perpres tersebut turut memuat sanksi administratif bagi penyelenggara dapur umum MBG yang melanggar standar operasional prosedur (SOP).

    “Ada, pasti. Sekarang juga tanpa Perpres sudah ada. Kan menghentikan operasional,” jelasnya.

    Dia menambahkan, hingga kini BGN telah menghentikan sementara 106 dapur umum, dengan 12 di antaranya telah kembali beroperasi setelah memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.

    Langkah tersebut, kata Dadan, menjadi bagian dari pengawasan ketat agar makanan yang disajikan dalam program nasional ini aman dikonsumsi peserta didik.

    Data Keracunan Bisa Dipantau Publik

    Dadan juga mengonfirmasi bahwa data kasus kesehatan dan potensi keracunan makanan pada program MBG kini dapat dipantau publik secara real time melalui sistem terpadu antara BGN dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    “Sekarang datanya langsung dari Kemenkes. Jadi setiap pagi dari Kemenkes kirim ke kita,” ujarnya. Ia menyebut BGN kini mulai menyiarkan data tersebut melalui portal resmi badan, yang dapat diakses masyarakat untuk memantau kondisi keamanan pangan di seluruh wilayah penerapan MBG.

    “Sudah mulai. Bisa dipantau publik di web BGN,” tambahnya. 

    Terkait target distribusi MBG bagi 82,9 juta penerima manfaat, Dadan menyatakan pemerintah tetap optimistis target itu tercapai. Namun, ia membuka kemungkinan pergeseran waktu penyelesaian hingga Februari 2026 akibat beberapa gangguan teknis.

    “Kita usahakan, ya selambat-lambatnya Februari lah. Tapi kita yakin masih bisa kejar tergantung intensitas gangguan yang terjadi, karena sekarang tidak hanya di darat, di udara pun kita sudah mulai diganggu,” ungkapnya tanpa merinci lebih jauh bentuk gangguan yang dimaksud.

    Dia menegaskan, sistem verifikasi data penerima dan distribusi pangan terus disempurnakan untuk menjamin ketepatan sasaran dan keamanan proses penyaluran.

    “Alhamdulillah sejauh ini bisa kita atasi, on track,“ tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Dadan juga menyampaikan hasil evaluasi program MBG di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden disebut memberikan penilaian rata-rata 8, dan meminta BGN untuk melanjutkan program dengan peningkatan kualitas di tahun kedua.

    “Kabinet ini lulus di tahun pertama dan diminta lanjut di tahun kedua dengan memberikan penilaian rata-rata 8,” ujarnya.

    BGN, kata Dadan, berkomitmen menjaga standar gizi seimbang dalam setiap menu MBG agar sesuai dengan tujuan jangka panjang program: membangun generasi cerdas, sehat, dan kuat 20 tahun mendatang.

    “Tujuan makanan BGN adalah untuk menciptakan generasi berkualitas. Makanan yang disajikan harus dengan menu seimbang, sehat, dan aman dikonsumsi sehingga bisa menghasilkan generasi yang pintar, cerdas, sehat, kuat, dan ceria,” tandas Dadan.

  • Gelombang Pertama Program Magang Nasional Siap Diumumkan Sebanyak 20.000 Peserta

    Gelombang Pertama Program Magang Nasional Siap Diumumkan Sebanyak 20.000 Peserta

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengebut pelaksanaan Program Magang Nasional sebagai bagian dari strategi besar peningkatan kualitas tenaga kerja muda di Indonesia.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa seleksi untuk batch pertama akan segera rampung dalam beberapa hari ke depan.

    Usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Senin (20/10/2025), Yassierli menjelaskan bahwa saat ini sebanyak 15.000 peserta telah resmi memulai magang, sementara 5.000 peserta lainnya masih dalam proses seleksi oleh perusahaan mitra.

    “Sudah, tadi kan sudah pembukaan 15.000 orang, kemudian sekarang kita lanjutkan kan target batch 1 itu 20.000. Sedang ada 5.000 orang yang diseleksi perusahaan dan kita minta mereka sudah menyelesaikan dalam dua hari ini. Sehingga hari Rabu kita bisa umumkan sisa 5.000 untuk batch 1,” ujar Yassierli.

    Setelah tahap pertama selesai, pemerintah akan melanjutkan program ke gelombang berikutnya dengan target total 100.000 peserta magang sepanjang tahun 2025.

    “Sudah itu berjalan, nanti kita lanjut ke 80.000 sisa untuk tahun 2025,” tambahnya.

    Menaker menegaskan bahwa program Magang Nasional ini ditujukan utama bagi lulusan baru atau fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja.

    Namun bagi mereka yang sudah lama lulus tetapi belum mendapat pekerjaan, pemerintah menyiapkan jalur berbeda berupa penyaluran kerja langsung melalui portal “Siap Kerja”, platform digital milik Kementerian Ketenagakerjaan yang tengah diperluas fungsinya.

    “Kalau buat mereka (lulusan lama) jangan magang lagi, artinya cari kerja. Makanya kita punya portal Siap Kerja, di situ ada info terkait lowongan kerja,” jelas Yassierli.

    Dia menambahkan, saat ini Kemenaker sedang mengintegrasikan data lowongan dari berbagai job portal swasta ke dalam sistem Siap Kerja agar pencari kerja bisa mengakses seluruh informasi dalam satu platform nasional.

    “Sekarang kita sedang mengintegrasikan semua informasi terkait lowongan kerja dari job portal swasta, sedang kita integrasikan ke Siap Kerja,” tandasnya.

  • Analis kebijakan: Nilai kinerja satu tahun Prabowo–Gibran cukup baik

    Analis kebijakan: Nilai kinerja satu tahun Prabowo–Gibran cukup baik

    ANTARA –  Lembaga riset kebijakan Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memberikan penilaian “cukup baik” atau “acceptable” terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peluncuran kajian Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta, Senin (20/10). Peringkat itu didasarkan pada penilaian empat pilar utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. (Nekha Fatimah Nursadiyah/Rizky Bagus Dhermawan/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setahun Prabowo-Gibran, Komisi III DPR Puji Stabilitas dan Reformasi Penegakan Hukum

    Setahun Prabowo-Gibran, Komisi III DPR Puji Stabilitas dan Reformasi Penegakan Hukum

    JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, menilai satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan capaian signifikan di bidang keamanan dan penegakan hukum. Ia menilai, pemerintahan di bawah kendali Prabowo telah berhasil menciptakan stabilitas keamanan nasional sekaligus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.

    Menurutnya, langkah-langkah strategis Presiden Prabowo dalam menjaga keamanan nasional telah terbukti efektif, terutama saat menghadapi gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu.

    “Presiden Prabowo berhasil menunjukkan kepemimpinan yang tegas namun tetap humanis. Situasi yang semula berpotensi menimbulkan instabilitas berhasil dikelola dengan baik tanpa menimbulkan gejolak yang meluas,” ujar Abdullah kepada wartawan, Senin, 20 Agustus.

    Selain keberhasilan di bidang keamanan, Abdullah juga menyoroti komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ia menilai bahwa di bawah arahan Presiden, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan kinerja yang semakin kuat dan terukur.

    “Kita melihat Kejaksaan Agung berhasil menuntaskan berbagai kasus besar, termasuk kasus korupsi di sektor migas, yaitu kasus Pertamina, kemudian pengadaan laptop Chromebook di lingkungan pendidikan, serta sejumlah perkara strategis lain yang melibatkan nilai kerugian negara triliunan rupiah,” jelas Abdullah.

    Sementara itu, kata Abduh, KPK juga terus menunjukkan kiprahnya melalui penanganan sejumlah kasus besar, salah satunya terkait dugaan korupsi kuota haji yang tengah menjadi sorotan publik.

    “Langkah-langkah ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo konsisten dalam komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” tambahnya.

    Abdullah menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga keamanan nasional dan menegakkan supremasi hukum.

    “Komisi III berkomitmen mengawal kebijakan di bidang hukum, HAM, dan keamanan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan negara,” tegasnya.