Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Awasi WP Prioritas, Purbaya Jamin Ditjen Pajak Tak Pakai Gaya Preman

    Awasi WP Prioritas, Purbaya Jamin Ditjen Pajak Tak Pakai Gaya Preman

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan upaya Direktorat Jenderal Pajak tidak memakai gaya preman saat mengejar target penerimaan 2025 dengan micro-management.

    Purbaya mengatakan bahwa micro-management yang bakal diterapkan dengan melihat potensi-potensi penerimaan pajak yang belum dikerjakan. Apalagi, jika ada potensi penerimaan pajak yang justru bocor. 

    “Bukan berarti jadi kayak preman gedok rumah orang jam 5 pagi, enggak gitu. Kami akan buat penagihan lebih profesional,” terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Selain itu, Purbaya menyebut sistem administrasi perpajakan yakni Coretax sudah siap untuk digunakan lebih luas. Dia menyebut akan mengumumkan kondisi Coretax terbaru setelah pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah. 

    “Besok saya umumkan Coretax seperti apa statusnya. Sudah bagus,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan bakal memantau secara ketat kepatuhan seluruh wajib pajak (WP) seiring dengan semakin besarnya potensi gap antara target dan realisasi penerimaan alias shortfall pajak tahun ini. 

    Bimo mengatakan fiskus sudah mulai berupaya melakukan micro management untuk memungut pajak. Upaya itu dilakukan hingga ke tingkat kantor wilayah (kanwil) guna melihat lebih dalam potensi penerimaan pajak. 

    “Kami list dari semua kanwil, potensi yang paling besar siapa, kemudian kira-kira kepatuhannya seperti apa, gap kepatuhannya kami endorse untuk bisa jadi optimum. Itu aja sih,” terangnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Berdasarkan data APBN KiTa edisi Oktober 2025, penerimaan pajak sampai dengan akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.295,3 triliun. Realisasi itu turun sebesar 4,4% (yoy) dari September 2024 yakni Rp1.354,9 triliun. Capainnya baru 62,4% terhadap outlook penerimaan pajak berdasarkan laporan semester I/2025, yakni Rp2.076,9 triliun.

    Menurut hitung-hitungan Purbaya, pertumbuhan penerimaan pajak bisa lebih cepat apabila perekonomian tumbuh lebih cepat. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 akan melambat, namun bakal melesat di atas 5,5% (yoy) pada kuartal IV/2025. 

    “Tetapi kalau ceteris paribus, kita akan tutupi kebocoran-kebocoran yang timbul. Di cukai, underinvoicing, segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga saya harapkan yang main-main, enggak main-main lagi sehingga kita enggak bocor pajaknya,” terangnya kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna dalam rangka satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

  • Purbaya Ungkap Harga Pupuk Turun 20% Tanpa Tambah Anggaran Subsidi

    Purbaya Ungkap Harga Pupuk Turun 20% Tanpa Tambah Anggaran Subsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengumumkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk sebesar 20%, berlaku mulai Rabu (22/10/2025), di seluruh Indonesia. Tak hanya pupuk kimia, harga pupuk organik pun ikut turun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penurunan harga disebabkan oleh pembayaran yang semula dilakukan akhir tahun, kini dipindahkan ke awal tahun. Maka dari itu, Kementerian Keuangan tidak menggelontorkan anggaran tambahan untuk penurunan harga tersebut.

    “Itu hanya dipindahin kan tadinya di belakang dibayarnya jadi di depan bukan di akhir tahun tapi di awal tahun di depan,” ungkap Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

    Dengan perubahan tersebut, Purbaya mengatakan bisa menghemat biaya bunga. Sehingga langkah tersebut dinilai sebagai bentuk efisiensi.

    “Sehingga mereka menghemat biaya bunga. Kira-kira gitu. Jadi ini efisiensi aja,” ujarnya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengumumkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk, berlaku mulai Rabu (22 Oktober 2025), di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya pupuk kimia, harga pupuk organik pun ikut turun.

    Hal itu disampaikannya saat menjabarkan capaian kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pertanian di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Kebijakan ini, ungkapnya, pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.

    Kata Amran, penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

    “Langkah bersejarah ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Amran.

    “Dan, dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional,” sambungnya.

    Dia menambahkan, Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau.

    “Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran,” ucapnya.

    “Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret: merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN,” imbuhnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Marak Judi Online, Ini Komitmen di Satu Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Marak Judi Online, Ini Komitmen di Satu Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta –

    Praktik judi online (judol) masih menghantui meski terus diberantas. Kendati begitu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat mengatasi judol di masyarakat.

    Di bawah koordinasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), berbagai langkah dilakukan secara lintas lembaga, mulai dari pemutusan akses situs hingga pelaporan rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi ilegal.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pemberantasan konten judi daring tidak hanya dilakukan dengan menutup situs, tetapi juga dengan menelusuri aliran dana yang terlibat.

    “Setiap bulan saya selaku Menkomdigi mengirimkan ribuan akun rekening bank untuk ditutup karena dipakai untuk transaksi judi daring. Kita pantau dari konten, kita catat rekeningnya, lalu diserahkan tiap bulan ke OJK karena memang harus bersama-sama,” ujar Meutya dikutip Kamis (23/10/2025).

    Komdigi mengaku rutin melakukan pengawasan terhadap konten dan akun yang mempromosikan judi daring, bekerja sama dengan berbagai platform digital. Selain situs utama, tindakan juga menyasar subdomain, akun media sosial, hingga tautan promosi yang terhubung dengan jaringan permainan ilegal.

    “Kewenangan menutup rekening bukan di Komdigi. Kami menutup situs dan berkoordinasi dengan platform untuk menonaktifkan akun-akun yang mempromosikan judol. Sedangkan untuk rekening dan penegakan hukumnya dilakukan oleh lembaga lain,” jelas Meutya.

    Ia menekankan bahwa praktik judi daring merupakan bentuk organized crime yang harus dihadapi dengan pendekatan terkoordinasi lintas lembaga. Karena itu, kolaborasi antara Kemkomdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan aparat penegak hukum terus diperkuat untuk mempercepat proses pemblokiran dan penindakan.

    “Organized crime seperti ini memang harus dihadapi secara terorganisasi juga. Koordinasi berjalan, meski percepatan penindakan masih terus kita dorong agar lebih masif,” ungkapnya.

    Langkah tegas terhadap konten dan transaksi judi daring menjadi bagian dari agenda prioritas satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam bidang penguatan keamanan digital nasional dan perlindungan masyarakat di ruang siber.

    Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan ruang digital yang aman, bersih, dan beretika, sebagai fondasi bagi pembangunan Indonesia yang maju dan berdaulat di era digital.

    (agt/rns)

  • Kedaulatan Pangan Tak Sekadar Slogan

    Kedaulatan Pangan Tak Sekadar Slogan

    Jakarta –

    Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia, Budisatrio Djiwandono mengatakan satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan hasil konkret, terutama di sektor pangan.

    Ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan pemerintah telah memberi dampak langsung bagi petani dan masyarakat luas.

    “Pemerintah menegaskan target swasembada ditujukan untuk memperkuat kebijakan dalam meningkatkan luas tanam dan produksi. Pada level ini, bisa dikatakan raihan yang positif secara indikator. Mulai dari produksi padi meningkat, cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, harga pupuk turun dan regulasi yang simpel, sampai dengan jaminan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan jagung petani,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

    Menurut tokoh muda Partai Gerindra ini kombinasi capaian tersebut berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan di desa serta menjaga inflasi umum tetap terkendali. Kondisi ini, menjadi bukti nyata bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh para petani.

    Budisatrio juga menyampaikan salah satu terobosan besar pemerintah, yaitu penyederhanaan 145 regulasi distribusi pupuk bersubsidi yang sebelumnya berbelit. Dengan kebijakan baru ini, pupuk dapat langsung diterima petani tanpa hambatan birokrasi panjang.

    “Ini memastikan ‘7 Tepat’ tepat jenis, dosis, waktu, cara, tempat, mutu, dan sasaran. Jadi, pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak,” jelasnya.

    Adapun harga urea dari Rp 2.250/kg menjadi Rp1.800/kg (Rp 112.500 menjadi Rp 90.000 per sak 50 kg). Harga NPK Phonska dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg (Rp 115.000 menjadi Rp 92.000 per sak). Pupuk ZA khusus tebu kini Rp 1.360/kg, NPK untuk kakao Rp 2.640/kg, dan pupuk organik Rp 640/kg.

    “Ini langkah yang luar biasa, karena harga pupuk yang lebih murah otomatis meningkatkan margin keuntungan petani,” tegas Budi.

    “Ini capaian yang tak hanya membanggakan, tetapi juga strategis. Karena pangan adalah pilar utama ketahanan nasional,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa capaian ini sejalan dengan Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satu misinya adalah mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, langkah memperkuat produksi domestik adalah jawaban tepat di tengah ancaman krisis pangan global.

    Berdasarkan Global Report on Food Crises 2025, lebih dari 295,3 juta orang di 53 negara terancam kelaparan akut, meningkat sekitar 13,7 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Dalam situasi rawan seperti itu, keberhasilan Indonesia memperkuat ketahanan pangan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berpihak pada rakyat sekaligus menjaga kemandirian bangsa.

    “Ini adalah bukti bahwa dengan visi yang jelas, kebijakan yang tepat, dan keberpihakan pada petani, kedaulatan pangan bukan lagi sekadar slogan, melainkan kenyataan,” pungkas Budi.

    (prf/ega)

  • LSI Denny JA ungkap tingkat kepuasan setahun Prabowo capai 74,8 persen

    LSI Denny JA ungkap tingkat kepuasan setahun Prabowo capai 74,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei tingkat kepuasan atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun menjabat, yakni sebesar 74,8 persen.

    Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan survei dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden selama 10-19 Oktober 2025. Survei itu pun dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, yang memiliki margin of error ±2.9 persen.

    “Tingkat kepuasan yang menjawab cukup puas/sangat puas, sebesar 74,8 persen. Jadi ini kabar baik, kepuasannya masih di atas 70 persen,” kata Adjie di Kantor LSI Denny JA di Jakarta, Kamis.

    Sedangkan, kata dia, ada sebanyak 22,8 responden yang menjawab kurang puas/tidak puas sama sekali atas kepemimpinan Presiden Prabowo selama satu tahun.

    Namun, dia mengatakan hasil survei itu merupakan kabar baik untuk pemerintahan baru karena kepuasan masih relatif tinggi.

    Dia menilai bahwa angka-angka hasil survei itu menunjukkan masih ada “bulan madu” terhadap pemerintahan baru, sehingga masih ada sisa-sisa ekspektasi terhadap Prabowo.

    “Jadi, masyarakat sebetulnya masih taraf bersabar, masih menunggu kebijakan yang direalisasikan, masih ada kesabaran publik untuk menunggu,” kata dia.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan kepuasan publik yang mencapai 74,8 persen itu masih bersifat fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan periode sebelumnya. Pada Januari 2025, angka kepuasan publik mencapai 80 persen dan pada Juni 2025 angka kepuasan publik mencapai 81,2 persen.

    Menurut dia, tren angka tersebut menunjukkan ada sinyal yang harus ditangkap oleh pemerintah sebagai peringatan dini bahwa ada penurunan tingkat kepuasan.

    Selain itu, dia menganalisis ada pergeseran psikologis publik dari yang sebelumnya antusias kepada Presiden Prabowo, menjadi ke fase menagih janji. Publik pun, kata dia, dinilai tak lagi terpukau oleh pidato Prabowo.

    “Sehingga kita lihat publik lebih memberi evaluasi kritis ke Prabowo-Gibran,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kinerja dan Posisi Gibran Kian Melempem

    Kinerja dan Posisi Gibran Kian Melempem

    GELORA.CO – Pengamat Sosial Politik (Sospol), Dr. Okky Madasari, menyebut bahwa selama setahun Gibran Rakabuming Raka menjabat wakil presiden (wapres), posisi dan kinerjanya kian melempem.

     

    “Dalam satu tahun pemerintahan ini, saya bisa melihat bahwa peran dan posisi dia justru semakin melemah, semakin melemah, semakin less signific,” kata Okky dilansir dari siniar Forum Keadilan Tv di Jakarta pada Kamis, 23 Oktober 2025. 

     

    Menurut Okky, melempemnya kinerja maupun posisi Gibran, karena sejak awal dia tidak cakap. 

    “Mohon maaf, saya betul-betul dari awal sampai sekarang saya tidak melihat dia sebagai seorang figur yang capable,” ucapnya.

     

    Menurut Okky, sejak awal Gibran tidak pantas untuk menjadi wapres yang harus mempunyai pengalaman, rekam jejak dan sepak terjang yang matang.

     

    “Tidak melihat dia sebagai seorang figur yang capable, yang patut untuk duduk sebagai seorang wakil presiden,” katanya.

    Karena itu, Okky mengaku heran ada lembaga survei yang menyatakan bahwa angka atau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gibran di atas 70 persen.

     

    Okky lebih lanjut menyampaikan, jika publik merasa puas karena Gibran membagi-bagikan susu saat meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), itu tidak masuk akal.

     

    “Dari bagi-bagi susu lalu 70 koma sekian persen orang menyatakan puas. Nah, di situ saja kita kan bisa ada ironi, ada ketidaksinkronan, ada ketidaklogisan,” ujarnya.***

  • Guru Honorer Non Sarjana Full Senyum, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Beri Bocoran Penting

    Guru Honorer Non Sarjana Full Senyum, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Beri Bocoran Penting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para guru honorer khususnya yang belum sarjana kembali mendapat angin segar dari pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuat terobosan baru tepat satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Terobosan kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

    Mulai tahun 2026 mendatang, Kemendikdasmen menyiapkan beasiswa pendidikan bagi 150 ribu guru yang belum memiliki jenjang pendidikan D4 atau S1. Anggaran untuk ini pun telah disiapkan dalam APBN 2026.

    “Tahun depan kami sudah mengalokasikan untuk 150 ribu beasiswa bagi guru yang belum D4 atau S1 dan itu sudah masuk dalam anggaran tahun 2026,” kata Mu’ti dalam dalam agenda Taklimat Media 1 tahun pencapaian Kemendikdasmen selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta pada Rabu (22/10/2025) malam.

    Abdul Mu’ti mengatakan, tahun 2025 ini sebanyak 12.500 guru dan tenaga pendidik sudah mulai kuliah dengan beasiswa Rp3 juta per semester sehingga kini para guru tersebut sedang menjalani proses pembelajaran.

    Lebih jauh ia mengungkapkan, program pemberian beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 itu diberikan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

    “Sehingga harapan kami dalam satu tahun program ini selesai dan mudah-mudahan bisa diwisuda pada tahun yang akan datang,” ungkapnya.

    Selain itu, pada tahun depan, Kemendikdasmen juga siap mengadakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan jumlah target yang diperluas menjadi lebih dari 800.000 guru.

  • Guru Honorer Non Sarjana Full Senyum, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Beri Bocoran Penting

    Guru Honorer Non Sarjana Full Senyum, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Beri Bocoran Penting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para guru honorer khususnya yang belum sarjana kembali mendapat angin segar dari pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuat terobosan baru tepat satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Terobosan kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

    Mulai tahun 2026 mendatang, Kemendikdasmen menyiapkan beasiswa pendidikan bagi 150 ribu guru yang belum memiliki jenjang pendidikan D4 atau S1. Anggaran untuk ini pun telah disiapkan dalam APBN 2026.

    “Tahun depan kami sudah mengalokasikan untuk 150 ribu beasiswa bagi guru yang belum D4 atau S1 dan itu sudah masuk dalam anggaran tahun 2026,” kata Mu’ti dalam dalam agenda Taklimat Media 1 tahun pencapaian Kemendikdasmen selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta pada Rabu (22/10/2025) malam.

    Abdul Mu’ti mengatakan, tahun 2025 ini sebanyak 12.500 guru dan tenaga pendidik sudah mulai kuliah dengan beasiswa Rp3 juta per semester sehingga kini para guru tersebut sedang menjalani proses pembelajaran.

    Lebih jauh ia mengungkapkan, program pemberian beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 itu diberikan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

    “Sehingga harapan kami dalam satu tahun program ini selesai dan mudah-mudahan bisa diwisuda pada tahun yang akan datang,” ungkapnya.

    Selain itu, pada tahun depan, Kemendikdasmen juga siap mengadakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan jumlah target yang diperluas menjadi lebih dari 800.000 guru.

  • Setahun Prabowo, Ada PR 60 Juta Masyarakat Belum Terkoneksi Internet

    Setahun Prabowo, Ada PR 60 Juta Masyarakat Belum Terkoneksi Internet

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa ada sebanyak 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Hal itu yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mempercepat pemerataan konektivitas di Tanah Air.

    Persoalan itu diatasi dengan kolaborasi nota kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) sebagai langkah percepatan pembangunan akses internet sampai ke pelosok daerah.

    Sinergi yang dilakukan Komdigi dan Kemendes PDT terbaru ini diklaim memungkinkan pemerintah memetakan kebutuhan infrastruktur digital secara lebih akurat dan tepat sasaran.

    “Dengan MoU ini, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan kita prioritaskan untuk dibangun koneksinya di tahun 2026,” ujar Meutya dalam Audiensi dengan Kemendes PDT di Kantor Kementerian Komdigi dikutip Kamis (23/10/2025).

    Meutya mengatakan kerja sama ini adalah upaya untuk memberikan akses informasi yang merata kepada seluruh masyarakat Indonesia.

    “Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” ungkapnya.

    Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komdigi menyebutkan telah melakukan langkah-langkah konkret dalam memperluas konektivitas, antara lain membangun BTS dan titik akses di Papua, menyelenggarakan lelang frekuensi, serta menjalin kerja sama dengan operator seluler untuk pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.

    Sementara itu, Meutya mengatakan sinergi antara Kemkomdigi dan Kemendes PDT ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga masyarakat di pedesaan dapat turut merasakan transformasi digital selayaknya di perkotaan.

    “Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ucapnya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan ketersediaan konektivitas menjadi faktor penting dalam kemajuan desa. Disampaikannya bahwa salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal.

    Yandri menambahkan banyak potensi desa yang dapat dimaksimalkan dengan ketersediaan konektivitas internet.

    Ia mencontohkan beberapa desa telah mampu memasarkan produk unggulan desanya ke luar negeri, seperti para pembudidaya Ikan Mas Koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara.

    “Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Survei Kinerja Gibran Tinggi, Rocky Gerung Curiga

    Survei Kinerja Gibran Tinggi, Rocky Gerung Curiga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia terkait kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa tingginya kepuasan publik terhadap Gibran yang dinilai sosok pemimpin muda yang membawa energi baru dan perubahan positif.

    Kepuasan publik terhadap Gibran sebesar 19 persen. Selain itu, 15,7 persen responden juga menilai Gibran dekat dengan rakyat, mampu bersinergi dengan Presiden Prabowo Subianto sebanyak 10,3 persen, pintar dan cerdas 8,7 persen.

    Pengamat Politik Rocky Gerung meragukan hasil survei tersebut. Baginya sejumlah lembaga survei dengan mudah dibayar untuk merawat eksistensi politik Gibran dengan asumsi bahwa Gibran harus selalu ada dalam persepsi positif.

    “Tetapi publik tahu apa yang disebut kasat kusut di lembaga survey. Dengan mudah kita bandingkan bagaimana mungkin ada prestasi wakil presiden kendati didempetkan dengan prestasi presiden. Selama tidak ada satu keterangan publik yang membuat kita yakin bahwa Pak Gibran itu bekerja,” kata Rocky dilansir dari kanal YouTube-nya, Kamis (23/10/2025).

    Terlebih apabila Gibran disandingkan pada Prabowo lalu dianggap sebagai prestasi Gibran, kata Rocky orang menganggapnya terlalu mengada-ada.

    Termasuk pada hal-hal yang bersifat sosial saja, kinerja Gibran sebagai wapres tak terlihat. Karena itu dia mencurigai lembaga survei tersebut sengaja digaji untuk memelihara elektabilitas Gibran.

    Apalagi kata dia, Gibran pastinya punya ambisi untuk menjadi Presiden di kemudian hari menggantikan Prabowo Subianto.