Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Setahun Prabowo-Gibran, KKP Amankan Kerugian Negara Rp 6,79 Triliun

    Setahun Prabowo-Gibran, KKP Amankan Kerugian Negara Rp 6,79 Triliun

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggalakkan pengawasan baik di laut maupun di darat. Bertepatan dengan setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, total valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mencapai Rp 6,79 triliun.

    Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini, mulai dari pemberantasan kapal penangkap ikan ilegal, penggagalan penyelundupan benih bening lobster (BBL) dan telur penyu, hingga penindakan pemanfaatan sumber daya kelautan.

    “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini tentunya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, memastikan kedaulatan ekonomi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir,” terang KKP dikutip dari akun Instagram @ditjenpkrl.

    Sebanyak 326 kapal yang mencuri ilegal di laut Tanah Air berhasil ditangkap sepanjang pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari total tersebut, sebanyak 29 kapal ikan asing dan 297 kapal ikan Indonesia. Adapun kerugian negara yang diselamatkan Rp 3,59 triliun.

    Lalu, sebanyak 121 rumpon ilegal berhasil diamankan dengan kerugian negara yang berhasil diamankan Rp 96,8 miliar. Kemudian, 8,098 juta ekor benur lobster telah digagalkan dalam penyelundupan dan kerugian yang berhasil diselamatkan Rp 1,02 triliun.

    Selain itu, penyelundupan digagalkan di perdagangan telur penyu. Sebanyak 103.400 butir telur penyu berhasil digagalkan dengan kerugian negara Rp 10,3 miliar.

    Tidak hanya itu, jenis ikan yang dilindungi juga tidak luput dari pengawasan KKP. Sebanyak 551 Arwana Super Red berhasil diamankan dengan setara kerugian negara Rp 1,3 miliar.

    Adapun 19 kasus destructive fishing berhasil ditangani. Dari total tersebut, sebanyak 12 kasus bom, 6 kasus setrum, dan 1 kasus bius dengan nilai kerugian Rp 4,75 miliar.

    Lalu, 1,5 ton obat ikan ilegal berhasil digagalkan dengan nilai kerugian Rp 1,5 ton obat ikan. Untuk penindakan pemanfaatan sumber daya kelautan sebanyak 87 kasus di pemanfaatan ruang laut dan 9 kasus pemanfaatan air laut selain energi dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,07 triliun.

    Sebanyak 2.258 kasus ditindak dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.209 kasus dikenakan sanksi administratif dan 49 kasus dikenakan sanksi pidana.

    Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mencapai Rp 42,5 miliar. Di mana, Rp 27,8 miliar PNBP pengawasan kelautan dan Rp 14,7 miliar PNBP pengawasan perikanan.

    “Total valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mencapai Rp 6,79 triliun,” imbuh KKP.

    (rea/rrd)

  • Wapres Gibran berziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Buntet

    Wapres Gibran berziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Buntet

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming berziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Abdul Jamil atau K.H. Abbas Buntet di kompleks Pemakaman Gajah Ngambung, Pondok Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (23/10) malam.

    Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Jumat, menginformasikan bahwa Wapres memanjatkan doa bagi almarhum K.H. Abbas atas jasa dan pengabdiannya yang besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di tanah air.

    “Ziarah ini juga menjadi bentuk penghormatan Wapres terhadap perjuangan para ulama dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” demikian petikan keterangan Setwapres.

    Kiai Haji Abbas merupakan salah satu ulama kharismatik asal Cirebon yang dikenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan sekaligus pendidik pesantren.

    Ia adalah pengasuh Pondok Buntet Pesantren pada masa penjajahan dan dikenal luas karena kiprahnya dalam memadukan semangat keagamaan dengan perjuangan nasional.

    Bersama para santri dan ulama lainnya, K.H. Abbas turun langsung dalam peristiwa pertempuran melawan pasukan Sekutu di Surabaya pada 10 November 1945.

    Saat itu, Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari mendapuknya sebagai Panglima Perang. Rais Akbar Nahdlatul Ulama tersebut bahkan meminta agar perang dimulai setelah kedatangan Macan dari Jawa Barat, yang tidak lain adalah K.H. Abbas Buntet.

    Hingga kini, nilai-nilai perjuangan, keikhlasan, serta semangat cinta tanah air yang diwariskan K.H. Abbas terus hidup dalam tradisi pendidikan dan pengajaran di Pondok Buntet Pesantren.

    Ziarah ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wapres di Cirebon untuk memperkuat silaturahmi dengan para ulama dan santri serta mendorong penguatan peran pesantren dalam pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Ingin Santri Jadi Ahli AI, Robotik, hingga "Cyber Security" Nasional 24 Oktober 2025

    Gibran Ingin Santri Jadi Ahli AI, Robotik, hingga "Cyber Security" Nasional 24 Oktober 2025

    Gibran Ingin Santri Jadi Ahli AI, Robotik, hingga “Cyber Security”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendorong pesantren agar semakin terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
    Gibran berharap generasi santri ke depan tidak hanya fasih dalam ilmu agama, tetapi juga unggul dalam bidang teknologi strategis seperti 
    artificial intteligence
    (AI) hingga robotik.
    “Kita ingin ke depan lebih banyak lagi santri yang ahli AI, santri yang ahli
    blockchain
    , santri yang ahli data analitik, santri yang ahli bioteknologi, robotik, cyber security,” ujar Gibran saat menghadiri Silaturahmi Nasional Alumni Menyongsong 3 Abad Buntet Pesantren Cirebon, Kamis (23/10/2025), dikutip dari siaran pers.
    Menurut Gibran, penguasaan teknologi oleh para santri sejalan dengan visi pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia unggul, berdaya saing global, dan tetap berakhlak kuat.
    Eks wali kota Solo ini mengajak para santri di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas dan keahlian agar mampu menjawab tantangan zaman yang kian kompleks.
    Gibran menegaskan santri bukan hanya penjaga nilai moral dan spiritual bangsa, tetapi juga merupakan kekuatan produktif yang akan menentukan arah kemajuan Indonesia di masa depan.
     
    “Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kita memiliki aset yang sangat penting, yaitu anak-anak muda, para santri. Santri adalah penggerak kemajuan bangsa,” ujar dia.
    Gibran juga menyinggung tentang bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam waktu dekat.
    Menurut dia, momentum bonus demografi ini harus dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas nasional dan mempercepat tercapainya cita-cita Indonesia Emas.
     
    “Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada di usia produktif. Jadi ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia Emas semakin terbuka lebar,” kata Gibran.
    Gibran menekankan, kesempatan tersebut tidak datang dua kali, sehingga  para santri muda harus bekerja keras, berkolaborasi, dan berani berinovasi.
    “Untuk itu, kita harus kerja keras, kerja fokus, dan berani melakukan lompatan. Anak-anak muda, santri-santri, harus saling mendukung. Anak-anak muda, santri, harus saling bergandengan tangan,” kata Wapres.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres Gibran Ingin Santri di Indonesia Banyak jadi Ahli AI hingga Robotik

    Wapres Gibran Ingin Santri di Indonesia Banyak jadi Ahli AI hingga Robotik

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menginginkan santri di Indonesia harus banyak menjadi ahli di bidang artificial intelligience (AI) hingga robotik.

    Dia mengatakan saat ini para santri harus bisa meningkatkan kapasitas dan keahlian agar mampu menjawab tantangan zaman yang kian kompleks. 

    “Kita ingin ke depan lebih banyak lagi santri yang ahli AI, santri yang ahli blockchain, santri yang ahli data analitik, santri yang ahli bioteknologi, robotik, cyber security,” ujarnya saat mengunjungi Putra Buntet Pesantren, Cirebon, Kamis (23/10/2025).

    Dia menambahkan, penguasaan teknologi oleh santri ini sejalan dengan visi pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia unggul, berdaya saing global, dan tetap berakhlak kuat.

    Oleh sebab itu, putra sulung Presiden ke-7 Jokowi ini meminta agar pesantren semakin terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 

    Dengan demikian, santri di Indonesia diharapkan tidak hanya fasih dalam ilmu agama, tetapi unggul juga dalam bidang teknologi strategis untuk ke depannya.

    “Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita memiliki aset yang sangat penting, yaitu anak-anak muda, para santri. Santri adalah penggerak kemajuan bangsa,” imbuhnya.

    Adapun, Gibran juga menyinggung soal bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam waktu dekat. Dalam hal ini, sebagian besar penduduk Indonesia bakal memasuki usia produktif.

    Oleh karena itu, kelompok masyarakat termasuk santri harus bisa memanfaatkan momentum ini mendorong produktivitas nasional dan mempercepat tercapainya cita-cita Indonesia Emas.

    “Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada di usia produktif. Jadi ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia Emas semakin terbuka lebar,” pungkasnya.

  • Wapres Gibran: Presiden Prabowo setuju bentuk Ditjen Pesantren

    Wapres Gibran: Presiden Prabowo setuju bentuk Ditjen Pesantren

    Ditjen Pesantren ini dibentuk sebagai bukti bahwa pemerintah hadir, hadir langsung dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengatakan bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, Kementerian Agama, telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung pengembangan pesantren di seluruh Indonesia.

    Hal itu disampaikan Wapres dalam Silaturahmi Nasional Alumni Buntet Pesantren, di Lapangan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MANU) Putra Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon, Kamis (23/10).

    “Ini sebenarnya ada kabar gembira sekaligus kado istimewa dari Bapak Presiden. Jadi, Bapak Presiden sudah memberikan persetujuan untuk pembentukan Ditjen Pesantren di Kementerian Agama,” katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden, di Jakarta, Jumat.

    Wapres mengatakan, pembentukan Ditjen Pesantren bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran pesantren dalam tiga bidang utama, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

    “Ditjen Pesantren ini dibentuk sebagai bukti bahwa pemerintah hadir, hadir langsung dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

    Dalam agenda menyongsong tiga abad berdirinya pesantren tertua di Cirebon tersebut, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada para kiai, nyai, dan santri yang telah menjaga nilai-nilai Islam moderat dan memperkokoh karakter kebangsaan.

    Ia menilai, selama berabad-abad pesantren telah menjadi pilar utama pembentukan jati diri bangsa yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

    Sebagai pesantren tertua di Cirebon, Buntet Pesantren dinilai memiliki kontribusi besar dalam membangun fondasi keislaman dan kebangsaan.

    Wapres pun mengucapkan terima kasih kepada para pengasuh, alumni, dan santri yang terus melestarikan tradisi keilmuan serta pengabdian untuk umat.

    “300 tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah bukti kiprah Buntet yang besar dalam membangun fondasi bangsa,” ujarnya.

    Menutup sambutannya, Wapres mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo agar program pembangunan nasional dapat berjalan optimal hingga ke daerah.

    “Saya ingin nanti ke depan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa lebih bersinergi melibatkan santri-santri, melibatkan Pondok, melibatkan alumni Pondok,” pesan Wapres.

    Ia juga berharap berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

    “Dan saya ingin program-program visi-misi dari Bapak Presiden bisa tereksekusi baik di daerah, [seperti] MBG, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan minggu ini ada pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Saya mohon agar dapat terdistribusi dengan baik dan bisa tepat sasaran,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menilai bahwa tiga abad perjalanan Buntet merupakan bukti bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga institusi peradaban.

    Menurutnya, Buntet telah melahirkan generasi penerus bangsa yang berakidah kuat, bermoral, dan bersemangat kebangsaan.

    Sebelum menghadiri acara utama, Wapres terlebih dahulu berziarah ke makam KH Abbas Buntet, salah satu ulama besar Pesantren Buntet. Dalam ziarah tersebut, Wapres mendoakan almarhum atas jasa besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

    Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma’ruf.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Fajar.co.id, Jakarta — Dinamika politik yang kini berkembang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran diprediksi hanya akan bertahan satu periode.

    Prediksi itu disampaikan analis politik Rocky Gerung. Dia menilai, akan ada figur lain yang bakal mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang.

    Menurut Rocky, Partai Gerindra kemungkinan besar sudah menyiapkan figur lain yang dianggap lebih matang secara intelektual dan memiliki visi politik yang lebih sejalan dengan gagasan Prabowo.

    Gibran, kata Rocky, memang punya keunggulan dalam hal elektabilitas dan popularitas, tetapi belum cukup kuat dalam hal kapasitas ideologis dan pemikiran ekonomi politik yang menjadi fondasi utama pemikiran Prabowo.

    Dia menilai, untuk meneruskan gagasan besar ayah Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo dengan konsep “Sumitronomics”, dibutuhkan figur yang lebih memahami kerangka tersebut, bukan hanya mengandalkan ketenaran atau posisi politik.

    Rocky juga menyampaikan bahwa peluang bisa saja terbuka bagi nama-nama lain di tubuh Gerindra yang tengah naik daun. “Salah satunya adalah Dedi Mulyadi, yang dinilainya memiliki citra kuat sebagai pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat dan membawa nilai-nilai kemanusiaan serta lingkungan,” katanya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Menurut Rocky Gerung, Dedi Mulyadi dianggap lebih siap jika Gerindra ingin melahirkan figur yang bisa melanjutkan kepemimpinan Prabowo dengan karakter kuat dan gagasan mandiri.

    Prediksi Rocky ini dinilai sejumlah pihak sangat masuk akal. Terlebih, akhir-akhir ini publik meragukan kapasitas Gibran sebagai pemimpin.

  • Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Fajar.co.id, Jakarta — Dinamika politik yang kini berkembang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran diprediksi hanya akan bertahan satu periode.

    Prediksi itu disampaikan analis politik Rocky Gerung. Dia menilai, akan ada figur lain yang bakal mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang.

    Menurut Rocky, Partai Gerindra kemungkinan besar sudah menyiapkan figur lain yang dianggap lebih matang secara intelektual dan memiliki visi politik yang lebih sejalan dengan gagasan Prabowo.

    Gibran, kata Rocky, memang punya keunggulan dalam hal elektabilitas dan popularitas, tetapi belum cukup kuat dalam hal kapasitas ideologis dan pemikiran ekonomi politik yang menjadi fondasi utama pemikiran Prabowo.

    Dia menilai, untuk meneruskan gagasan besar ayah Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo dengan konsep “Sumitronomics”, dibutuhkan figur yang lebih memahami kerangka tersebut, bukan hanya mengandalkan ketenaran atau posisi politik.

    Rocky juga menyampaikan bahwa peluang bisa saja terbuka bagi nama-nama lain di tubuh Gerindra yang tengah naik daun. “Salah satunya adalah Dedi Mulyadi, yang dinilainya memiliki citra kuat sebagai pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat dan membawa nilai-nilai kemanusiaan serta lingkungan,” katanya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Menurut Rocky Gerung, Dedi Mulyadi dianggap lebih siap jika Gerindra ingin melahirkan figur yang bisa melanjutkan kepemimpinan Prabowo dengan karakter kuat dan gagasan mandiri.

    Prediksi Rocky ini dinilai sejumlah pihak sangat masuk akal. Terlebih, akhir-akhir ini publik meragukan kapasitas Gibran sebagai pemimpin.

  • Mafindo: Pertamina Sasaran Hoax, Masyarakat Perlu Waspada

    Mafindo: Pertamina Sasaran Hoax, Masyarakat Perlu Waspada

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, literasi serta memilah sumber informasi terpercaya agar terhindar dari berita hoax. Kewaspadaan ini diperlukan mengantisipasi meningkatnya deepfake, konten hoax yang diproduksi menggunakan kecerdasan buatan (AI).

    Adapun salah satu berita hoaks yang diproduksi adalah tentang PT Pertamina (Persero) dengan tema yang beragam, seperti lowongan pekerjaan, subsidi energi dan kasus korupsi. 

    Hal ini terungkap dari Refleksi Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) bertajuk Deepfake dan Scam Mewarnai Tahun Pertama Prabowo – Gibran, Rabu (22/10/2025). Mafindo setidaknya memetakan 1.593 hoax berdasarkan tema, target, saluran, tipe narasi, serta penggunaan AI dalam pembuatannya. 

    Hasil riset menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan dalam pola penyebaran disinformasi. Secara signifikan, penggunaan teknologi deepfake meningkat drastis, terutama terlihat dalam produksi konten yang bermuatan politik dan sosial, menjadikannya tantangan serius dalam otentikasi informasi. 

    Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho mengatakan selama satu tahun pemerintahan Prabowo – Gibran, hoax terus diproduksi dan berevolusi, menyusup di setiap gap regulasi dan gap literasi digital masyarakat.

    “Evolusi dalam bentuk deepfake yang mudah diproduksi namun semakin sulit dideteksi, sudah mengadu domba masyarakat,” katanya.

    Merujuk laporan Mafindo, untuk hoax bertema lowongan, entitas yang paling banyak dicatut sebagai sumber atau pemberi kerja palsu adalah pemerintah, korporasi domestik, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina.

    Pola serupa ditemukan pada hoax bertema Bantuan, di mana sebanyak 74 hoaks juga mencatut atau mengatasnamakan pemerintah. Fase berikutnya merupakan masa adaptasi awal pemerintahan (Januari–Maret 2025) yang banyak memuat isu ekonomi dan kebijakan publik.

    Hoax yang beredar pada fase ini banyak berkaitan dengan subsidi energi dan BBM, Pertamina, serta isu kenaikan harga. Berita palsu jenis ini memanfaatkan emosi publik terhadap isu ekonomi, dan menurunkan kepercayaan terhadap BUMN strategis seperti Pertamina.

    Secara umum dapat disimpulkan bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan pola klasik siklus hoax, tinggi di awal pemerintahan (transisi politik), menurun saat stabilisasi, naik kembali menjelang evaluasi publik. Khusus Pertamina, isu dominan yang menjadi sasaran hoaks seputar kebijakan ekonomi dan energi.

    “Dominasi hoaks bertema politik, disusul oleh isu ekonomi dan energi seperti Pertamina, menunjukkan bahwa ruang digital masih menjadi arena utama pembentukan persepsi publik terhadap pemerintah,” tulis Fact Sheet Deepfake dan Scam Mewarnai Tahun Pertama Prabowo – Gibran.

    Adapun dari sisi akademik, Lely Arrianie, Guru Besar LSPR Institute of Communication and Business menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan masyarakat. 

    “Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tapi juga kemampuan kritis dan sosial untuk memahami konteks di balik informasi yang beredar,” ujarnya.

  • Pengamat: Fitnah ke Jokowi dan Keluarga Diduga Jadi Strategi Politik untuk Pilpres 2029 Regional 23 Oktober 2025

    Pengamat: Fitnah ke Jokowi dan Keluarga Diduga Jadi Strategi Politik untuk Pilpres 2029 Regional 23 Oktober 2025

    Pengamat: Fitnah ke Jokowi dan Keluarga Diduga Jadi Strategi Politik untuk Pilpres 2029
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik Pieter C. Zulkifli mengingatkan bahwa demokrasi hanya akan matang jika semua pihak bersedia bersaing secara sehat, bukan dengan cara menjatuhkan karakter lawan politik.
    Pieter mencontohkan maraknya narasi negatif terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya dalam beberapa waktu terakhir.
    “Gelombang fitnah terhadap mantan Presiden Jokowi dan keluarga diduga bukan sekadar kritik, tapi strategi politik menjelang Pilpres 2029,” kata Pieter dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (23/10/2025).
    Pieter, yang merupakan mantan politisi Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI periode 2009–2014, menilai pola serangan terhadap Jokowi dan keluarganya menunjukkan adanya upaya politik terorganisasi.
    Ia menyoroti isu dugaan ijazah palsu Jokowi sebagai contoh paling mencolok dari strategi politik berbasis disinformasi.
    “Isu itu berkembang liar di ruang publik, padahal berulang kali Mahkamah Konstitusi (MK), perguruan tinggi, dan lembaga hukum menyatakan tidak ada kejanggalan,” ujarnya.
    Belakangan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga putra sulung Jokowi, turut menjadi sasaran narasi negatif.
    Gibran bahkan digugat secara perdata oleh warga sipil bernama Subhan Palai, atas perbuatan melawan hukum karena dinilai ada syarat pendaftaran cawapres yang tidak terpenuhi.
    Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU dituntut membayar ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    Menurut Pieter, fenomena ini memperlihatkan mudahnya ruang digital dikapitalisasi oleh kepentingan politik untuk menggiring persepsi publik.
    “Inilah tantangan terbesar pemerintahan pasca-Jokowi, yakni menjaga rasionalitas publik agar tidak larut dalam gelombang disinformasi yang diproduksi secara sistemik,” ucapnya.
    Pieter menduga ada kekuatan politik yang sengaja menciptakan opini negatif terhadap Jokowi agar tersingkir dari gelanggang politik 2029.
    “Taktik yang digunakan klasik; adu domba, framing media, dan eksploitasi sentimen publik melalui buzzer dan akun anonim,” katanya.
    Ia kembali menegaskan bahwa demokrasi hanya akan matang jika para aktor politik bersaing dengan gagasan dan kerja nyata, bukan lewat fitnah atau serangan personal.
    “Fitnah mungkin bisa mengubah persepsi sesaat, tapi sejarah akan menilai siapa yang bekerja dan siapa yang hanya berisik,” ujar Pieter.
    Lebih lanjut, Pieter menyebut ujian terbesar pasca-Jokowi bukan soal siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana bangsa ini menjaga akal sehatnya di tengah derasnya arus informasi dan polarisasi politik.
    “Publik harus cerdas memilah informasi. Karena pada akhirnya, demokrasi yang sejati berdiri di atas kebenaran, bukan kebencian,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LSI: Kinerja Prabowo-Gibran Dapat Nilai Baik di 5 Sektor, Ekonomi Masih Jadi PR – Page 3

    LSI: Kinerja Prabowo-Gibran Dapat Nilai Baik di 5 Sektor, Ekonomi Masih Jadi PR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan, ada lima rapor biru (baik) dan satu rapor merah (kurang baik) untuk setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby menyatakan, rapor biru diberikan untuk sektor sosial budaya, keamanan nasional, hukum nasional, politik nasional, dan hubungan internasional. Sementara rapor merah untuk sektor ekonomi nasional. 

    “1 tahun Prabowo-Gibran, 5 rapor biru 1 rapor merah. Ada 5 aspek yang kami kategorikan sebagai rapor biru dan 1 aspek yang kami kategorikan sebagai rapor merah,” ujar Adjie dalam jumpa pers virtual, Kamis (23/10/2025).

    Menurut Adjie, tahun pertama pemerintahan adalah momen krusial bagi sebuah pemerintahan baru. “Sebab pada saat itu janji kampanye diuji,” kata dia.

    Adji mengungkapkan, hasil survei sektor hubungan internasional 63,5 poin, sosial budaya  61 poin, keamanan nasional 48,5 poin, politik nasional 9,4 poin, hukum nasional 8,3 poin, sementara ekonomi nasional -13,8 poin.

    “Dari skor tersebut, hubungan internasional merupakan bidang yang mendapatkan skor paling tinggi, sedangkan ekonomi nasional mendapatkan skor paling rendah bahkan minus,” ungkapnya.

    Menurut Adjie, sektor hubungan internasional mendapatkan skor paling tinggi karena Prabowo aktif dalam dunia internasional, termasuk juga mampu memberi kesan baik pada  pidatonya di PBB.

    Adapun survei LSI Denny JA dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden, pada 10-19 Oktober 2025. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Sementara margin of error ±2,9 persen.

     

    Program Sekolah Rakyat adalah inisiatif pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Sosial untuk menyediakan pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Dilengkapi fasilitas modern dan kurikulum hol…