Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf

    Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Faizal Assegaf kembali menyorot tajam soal Somasi yang dilayangkan oleh Partai Demokrat.

    Faizal Assegaf menyebut soal Somasi tersebut, hanya merupakan tabiat politik dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal menyebut somasi ini hanya hipokrit SBY.

    Yang dimana, ini justru berbalik dan menurutnya akan membuat publik bersimpati ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Tabiat politik hipokrit SBY, justru bikin publik kian bersimpati pada Gibran,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2026).

    Dibalik Somasi ini juga, ia menaruh curiga ada ambisi besar yang dibawah oleh SBY.

    Somasi ini disebutnya hanya menjadi topeng etika dan hukum yang dibalikya ada ambisi melanjutkan dinasti poliktik yang ganas.

    “Sebab di balik topeng etika & hukum (somasi) tersembunyi ambisi dinasti politik super ganas,” sebutnya.

    Dari hal ini, beberapa sudah mulai menaruh dan menyalakan alarm bahaya khususnya untuk kubu oposisi menurutnya.

    Diantaranya ada Anies Baswedan serta PDIP yaitu Puan Maharani yang mulai waspada soal rencana besar menurutnya itu.

    “Di alur itu, oposisi terjebak digembala hajat Cikeas. Walhasil, kubu Anies & Puan, mulai waspada,” terangnya.

    Sebelumnya, Elite Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kuasa hukumnya, Muhajir, telah melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong.

    Laporan tersebut ditempuh setelah somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak mendapat respons dari pihak-pihak terkait.

  • Deolipa Sebut Pandji Pragiwaksono Sudah Kelewat Batas, Bisa Dipidana Jika Gibran Bikin Laporan

    Deolipa Sebut Pandji Pragiwaksono Sudah Kelewat Batas, Bisa Dipidana Jika Gibran Bikin Laporan

    GELORA.CO –  Komedi Pandji Pragiwaksono dalam acara Mens Rea dinilai terlalu berlebihan. Pandji telah menghina Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming.  

    Mantan tim sukses Anies Baswedan ini mengolok-olok Polri, TNI, hingga kepala negara. 

    Komedi Pandji ini turut dikritik oleh Praktisi hukum, Deolipa Yumara. 

    Menurut Deolipa komedinya sudah kewat batas hingga lebih kepada penghinaan.  

    “Sebenarnya kita belum melihat apa-apa tapi, kalau denger dari cerita ada perilaku-perilaku dari Pandji kata-katanya, mimik-mimiknya tampaknya menyindir, mengkritik atau bahkan patut diduga menghina Gibran sebagai wakil presiden,” kata Deolipa seperti dikutip dari YouTube Berissi yang tayang pada Selasa (6/1/2026). 

    Ia menilai Pandji berlebihan membawakan lawakan tersebut yang diarahkan kepada Gibran. 

    Akan tetapi, Deolipa menegaskan bahwa menirukan atau memparodikan mimik seorang pejabat negara, dapat menurunkan martabat jabatan yang diemban. 

    “Apakah ini berlebihan? Iya jawabnya berlebihan, Pandji memparodikan atau mengikuti pola-pola mimik dari seorang wapres yang sifatnya, bahasanya menyindir ya, atau kita bisa menganggap menghina dari Gibran sebagai wapres,” lanjutnya. 

    Ia melanjutkan kritik yang sehat semestinya membahas mengenai program kerja dan kebijakannya. 

    “Sebenarnya kalau mau mengkritik itu bukan orang pribadinya, sikap atau bagaimana karakternya bukan itu, yang dikritik itu program kerjanya seperti apa, berhasil apa tidaknya, itu yang dikritik,” ucapnya. 

    Bisa dipidana

    Deolipa menilai, niat Pandji yang mungkin mengkritik lewat komedi, cara penyampaiannya bisa menyinggung perasaan dan martabat Gibran sebagai pejabat negara. 

    “Niatnya Pandji mungkin mengkritik sambil berkomedi tapi dengan nada menyinggung wapres kita, bisa dikategorikan komedi ga ini? Kalau dia niatnya komedi ya komedi, tapi ada komedi yang memperlihatkan kesombongan dari seorang komedian gitu. Jadi, komedi yang bagus itu yang membuat kemudian bergembira, tertawa tanpa menyinggung perasaan orang lain,” jelasnya. 

    Selain itu, ia juga menyinggung mengenai aspek hukum dalam KUHP baru terkait penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. 

    Jika materi itu dianggap menghina dan merendahkan martabat Wapres, maka Pandji bisa dipidana. 

    “Kalau kita masuk ke KUHP yang baru, ada pasalnya itu sekarang. Pasal penghinaan terhadap presiden dan wapres kan, atau lembaga-lembaga negara dalam konteks jabatannya di KUHP yang baru Undang-undang nomor 1 tahun 2003 yang sekarang udah berlaku. Cuma karena ini adalah delik aduan, delik sifatnya wapres sendiri yang harus melaporkan,” jelasnya.

    Kendati ada pasal yang bisa menjerat Pandji, ia menilai Gibran sepertinya tak akan membawa polemik ini ke ranah hukum.

    “Rasa-rasanya jauh dari terjadinya laporan pidana dari Wapres Gibran sendiri. Kita bisa bilang ini jauh tapi memang ini hal yang enggak patut. Tapi bisa dipidana,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, komika Pandji Pragiwaksono membetot perhatian publik setelah special show-nya Mens Rea meledak. 

    Dalam salah satu materinya, Pandji sempat melontarkan candaan fisik terhadap Wapres Gibran. 

    Candaan ini pun menuai kecaman dari sebagian publik. 

    Di antaranya, pakar pendidikan Ina Liem dan musisi ternama tanah air, dr Tompi. 

    Keduanya menilai tak semestinya Pandji membawakan candaan yang menghina fisik seseorang.

  • Prabowo Sebut Indonesia Resmi Swasembada Beras 2026, Stok CBP Cetak Rekor Tertinggi 3,2 Juta Ton

    Prabowo Sebut Indonesia Resmi Swasembada Beras 2026, Stok CBP Cetak Rekor Tertinggi 3,2 Juta Ton

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025 dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah melampaui 3 juta ton. Pencapaian ini sekaligus memenuhi target kemandirian pangan lebih cepat dari estimasi awal pemerintahan yang sebelumnya diproyeksikan memakan waktu empat tahun.

    Pengumuman bersejarah ini disampaikan dalam Taklimat Terbuka Awal Tahun 2026 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan TNI-Polri, dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

    “Alhamdulillah target yang saya berikan kepada tim pangan kita waktu awal pemerintahan saya pimpin adalah empat tahun untuk swasembada pangan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2025, waktu 24.00. Bisa kita dengan resmi mengatakan Republik Indonesia swasembada beras,” ujar Prabowo di hadapan para pimpinan lembaga negara.

    Data Badan Pangan Nasional mengonfirmasi bahwa Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog telah menyentuh angka 3,248 juta ton pada penghujung tahun 2025. Jumlah tersebut melampaui rekor cadangan pangan di era Presiden Soeharto yang kala itu sempat menyentuh angka puncak 2 juta ton.

    Prabowo menekankan bahwa kemandirian sektor agraria merupakan syarat mutlak bagi kedaulatan sebuah negara. Baginya, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri adalah indikator utama kemerdekaan bangsa yang hakiki dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu.

    “Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka bila tidak mampu menjamin pangan bagi rakyatnya,” tegas Prabowo.

    Langkah percepatan swasembada ini diambil untuk memitigasi risiko ketergantungan impor di tengah eskalasi konflik geopolitik internasional. Presiden menyoroti potensi gangguan rantai pasok global apabila Indonesia terus bergantung pada negara mitra yang tengah dilanda ketegangan militer maupun diplomatik.

    Ia mencontohkan ketidakpastian suplai dari Thailand dan Kamboja yang sebelumnya merupakan negara eksportir beras utama bagi Indonesia. Konflik yang fluktuatif di wilayah tersebut dinilai dapat mengancam stabilitas stok dalam negeri jika Indonesia tidak segera melakukan swasembada.

    “Sekarang, Thailand dan Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, kemudian meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung impor dari negara yang konflik?” jelas Prabowo.

    Selain faktor konflik, pengalaman pahit selama pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Saat itu, banyak negara produsen menutup pintu ekspor demi mengamankan pasokan domestik masing-masing, yang membuat proses impor menjadi sulit meskipun suatu negara memiliki daya beli yang memadai.

    Melalui Strategi Transformasi Nasional, pemerintah menjalankan program pangan yang terukur dan berbasis kajian jangka panjang. Swasembada ini diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan barang, tetapi juga meningkatkan rasio cadangan terhadap produksi (Reserve to Production) untuk kepentingan ekonomi rakyat.

    “Bangsa indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdikari, dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bilamana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyat,” kata Presiden.

    Dengan tercapainya swasembada beras di awal tahun 2026, pemerintah optimis intervensi pasar dan program perlindungan sosial berbasis pangan dapat berjalan lebih maksimal. Posisi cadangan yang kuat di gudang-gudang pemerintah menjadi fondasi stabilisasi harga pangan secara nasional.

    “Dan saya juga cukup merasa besar hati, bangga, bahwa hari ini cadangan beras di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Indonesia,” tegasnya. [hen/ian]

  • Anwar Usman Sering Bolos Sidang dan Rapat, DPR Beri Sindiran Nyelekit

    Anwar Usman Sering Bolos Sidang dan Rapat, DPR Beri Sindiran Nyelekit

    GELORA.CO –  Komisi III DPR RI mengingatkan kepada anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bertindak layaknya negarawan. Hal ini menyusul adanya peringatan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait ketidakhadirannya di sidang dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

    “Jadi memang sebaiknya beliau karena dia hakim mahkamah, ya bertindak layaknya sebagai negarawan,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, Selasa (6/1/2026).

    Sosok negarawan, kata dia, merupakan tokoh yang bisa memberikan teladan dan contoh baik bagi orang lain. Sehingga, segala perilaku dan perbuatannya harus benar-benar diperhatikan.

    “Kalau negarawan itu menghindari praktik-praktik, atau jauh dari praktik-praktik pelanggaran disiplin, pelanggaran etik, atau pelanggaran kepantasan menurut saya,” ujarnya.

    Sementara soal peringatan yang dijatuhkan MKMK, Komisi III DPR RI tentu tidak berwenang mengomentarinya. Menurutnya, itu sepenuhnya hak dari para anggota MKMK.

    “Itu kan kewenangannya Mahkamah Kehormatannya sana ya, dan sudah memberi peringatan ya soal keabsenan, kealpaan atau ketidakhadiran kan,” pungkasnya.

    Sebelumnya,  Anwar Usman menanggapi soal surat peringatan dari MKMK terkait ketidakhadirannya di sidang dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

    Anwar Usman mengaku terkejut dengan surat peringatan ketidakhadirannya. Pasalnya, MKMK mengekspos ke media.

    “Saya juga kaget dapat surat kata-kata peringatan dari MKMK mengenai ketidakadiran saya itu, saya ini hakim konstitusi yang paling lama,’’ ujar Anwar Usman di Jakarta, dikutip, Selasa (6/1/2026).

    Anwar Usman mengungkapkan alasan ketidakhadirannya, yaitu karena sakit. Waktu itu dirinya harusnya diopname dan tidak boleh keluar. Namun dia tetap memaksakan keluar untuk hadiri pernikahan anaknya. Setelah itu dia dirawat jalan cukup lama.

    Paman Wapres Gibran ini mengaku heran dengan pernyataan yang disampaikan MKMK. Pasalnya, dengan pengalaman panjang selama dua periode di MK baik sebagai anggota hingga Ketua MK, Anwar mengaku paham soal aturan absensi kehadiran.

  • Lengkap! Ini Pidato Prabowo saat Retret Kabinet di Hambalang 2026

    Lengkap! Ini Pidato Prabowo saat Retret Kabinet di Hambalang 2026

    Bisnis.com, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Taklimat Awal Tahun 2026 dalam Retret Kabinet Merah Putih digelar untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya, membaca dinamika global, serta menetapkan arah kebijakan pemerintah pada tahun ini. 

    Kepala negara menyinggung berbagai tantangan nasional, termasuk bencana di sejumlah daerah, namun menegaskan bahwa Indonesia telah membuktikan ketangguhan dan kekuatan sebagai negara sepanjang 2025 dan siap mengulanginya pada 2026.

    Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran kabinet, TNI-Polri, dan pimpinan lembaga negara atas kerja keras, inisiatif, serta keberanian mengambil keputusan.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menekankan bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu menunggu instruksi, melainkan memahami arah besar dan tujuan strategis pemerintahan demi menghasilkan capaian nyata yang bisa dirasakan rakyat.

    Prabowo menegaskan strategi transformasi bangsa yang menjadi fondasi pemerintahan, yakni kemandirian nasional melalui swasembada pangan dan energi.

    Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan bahwa ketahanan pangan baik beras, karbohidrat, maupun protein serta kemandirian energi merupakan syarat mutlak kemerdekaan dan kesejahteraan. Prabowo menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada akhir 2025, dengan cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah republik.

    Berikut pengarahan taklimat awal tahun Prabowo saat menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1/2026):

    Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian.

    Shalom, salve, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala Bin Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan, para Wakil Menteri, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan.

    Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah SWT, atas segala karuniah, kesehatan, kebaikan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini di Hambalang, Jawa Barat.

    Hari ini saya sengaja mengundang saudara-saudara berkumpul di Hambalang, Jawa Barat. Hari ini saya sengaja mengundang saudara-saudara berkumpul di Hambalang di padepokan Garuda Yaksa untuk memberi taklimat awal tahun 2026. Pertimbangan saya kumpulkan adalah pertama untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu.

    Selanjutnya, kita memahami kunci bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia dan selanjutnya kita melihat ke depan tahun ini langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan. Sasaran-sasaran apa yang harus kita capai.

    Saudara sekalian kita memahami bahwa kondisi bangsa kita penuh dengan tantangan dan cobaan yang terakhir tentunya kita memahami benar bencana-bencana yang terjadi di tiga provinsi di Aceh, tetapi juga di beberapa-beberapa tempat-tempat lain di Jawa Barat juga, di Jawa Tengah, di beberapa tempat lain.

    Jadi, saudara-saudara kita hadapi itu dan dengan kita hadapi itu kita memahami benar bahwa ternyata negara kita sesungguhnya memiliki kekuatan. Negara kita telah mampu dan terus menerus membuktikan kepada rakyat kita dan sesungguhnya kepada diri kita sendiri, kepada elit kita bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia punya kekuatan kita memahami itu dan kita terus telah membuktikan itu pada tahun 2025 dan akan kita buktikan di 2026 ini.

    Saudara-saudara sekalian, dengan ini semua saya ingin menggunakan kesempatan pertama di awal taklimat saya untuk menyampaikan terima kasih saya yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Terima kasih, saya sebagai Presiden, sebagai pemimpin, sebagai penerima mandat dari rakyat Indonesia, sebagai boleh dikatakan nahkoda, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pembantu-pembantu saya yang paling inti, saudara-saudara para Menko, para menteri, para Kepala badan, wakil Kepala Badan, pejabat-pejabat, lembaga-lembaga tinggi negara yang sangat penting, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung.

    Kita buktikan dengan fakta, fact on the ground yang bisa diukur, bisa dipegang, bisa dilihat, dengan demikian, saya menyampaikan penghargaan kepada saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin, saya sebagai presiden bisa melaporkan hal ini kepada bangsa tanpa kerja keras saudara-saudara semuanya. Saudara-saudara walaupun mungkin tidak terlalu sering saya kumpulkan saudara-saudara.

    Saudara-saudara telah bekerja dengan penuh inisiatif dengan penuh pemahaman keberanian karena saudara-saudara mengambil keputusan, mengambil inisiatif itu membutuhkan keberanian yang paling aman, paling gampang tidak berbuat apa-apa atau menunggu petunjuk. Tetapi, pemimpin sejati, pemimpin sebenarnya adalah mereka yang memahami strategi besar, memahami tujuan, memahami directive pemimpin sehingga yang dipahami adalah arah besar adalah petunjuk umum bukan tiap keputusan harus menunggu petunjuk atasan. Jadi saudara-saudara apa yang sudah kita capai menurut saya sangat membanggakan.

    Salah satu landasan pertama dari strategi transformasi bangsa yang saya canangkan yang saya tawarkan kepada rakyat sewaktu saya dan saudara Gibran mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

    Kita maju ke hadapan rakyat dengan sesuatu strategi. Strategi tertulis, strategi terukur, strategi melalui kajian puluhan tahun, strategi yang kami yakini yang kami sebut strategi transformasi bangsa yang mana esensi-esensinya adalah yang mana yang pertama, yang pertama, bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ, elemen utamanya adalah swasembada pangan.

    Tidak ada bangsa yang merdeka bila mana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyatnya. Dan awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi, yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras.

    Beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein.

    Dan juga, selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan.

    Saudara-saudara, strategi ini ternyata dibenarkan oleh dinamika dunia. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras, di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber import beras kita tadinya adalah Thailand, dan Kamboja, dan Vietnam. Sekarang, Thailand sama Kambodja perang terus.

    Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi, meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung import dari negara yang konflik? Salah satu sumber makanan kita juga dari India. India perang sama Pakistan.

    Saudara-saudara, kita juga pernah mengalami COVID-19. Semua negara pengekspor makanan dan menutup. Kita tidak bisa import walaupun kita punya uang. Dan import berarti devisa kita keluar. Jadi, saudara-saudara, pangan dan energi harus kita mendiri. Harus kita mandiri.

    Alhamdulillah, target yang saya berikan kepada tim tim pangan kita, saya berikan target waktu awal pemerintahan yang saya pimpin adalah empat tahun untuk sebuah sembada pangan. Alhamdulillah, Desember 31 tahun 2025, waktu 24.00, bisa kita dengan resmi mengatakan di tahun 2025, Republik Indonesia sebuah sembada beras. Dan, saya juga cukup merasa besar hati, bangga, bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia.

  • Prabowo Tekankan Swasembada Protein sebagai Pilar Transformasi Bangsa

    Prabowo Tekankan Swasembada Protein sebagai Pilar Transformasi Bangsa

    Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya swasembada protein sebagai bagian utama dari strategi transformasi bangsa yang dicanangkannya sejak masa kampanye Pilpres 2024.

    Penegasan itu disampaikan Presiden saat memberikan taklimat awal tahun dalam Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    Prabowo menyatakan strategi transformasi bangsa yang ditawarkan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan strategi yang dirancang secara tertulis, terukur, dan berbasis kajian panjang.

    “Kita maju ke hadapan rakyat dengan sesuatu strategi. Strategi tertulis, strategi terukur, strategi melalui kajian puluhan tahun, yang kami yakini sebagai strategi transformasi bangsa,” ujar Prabowo.

    Menurutnya, esensi utama dari strategi tersebut adalah kemandirian nasional. Dia menegaskan Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, dengan swasembada pangan sebagai fondasi utama.

    “Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan elemen utamanya adalah swasembada pangan,” katanya.

    Prabowo menekankan bahwa tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika tidak mampu menjamin kebutuhan pangan rakyatnya. Swasembada pangan, menurutnya, tidak hanya terbatas pada beras sebagai makanan pokok, tetapi mencakup seluruh sumber karbohidrat dan protein.

    “Beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein,” tegas Prabowo.

    Selain pangan, Kepala negara juga menyoroti pentingnya swasembada energi sebagai pilar kemandirian bangsa. Ketergantungan pada energi impor, menurutnya, akan menghambat kemakmuran dan upaya pengentasan kemiskinan.

    “Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan,” ujarnya.

    Prabowo menilai dinamika geopolitik global semakin membuktikan relevansi strategi tersebut. Ia mencontohkan konflik di sejumlah negara produsen pangan yang selama ini menjadi sumber impor Indonesia.

    “Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras, di tengah konflik di mana-mana. Thailand dan Kamboja perang terus. India perang sama Pakistan,” katanya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengingatkan pengalaman pandemi Covid-19, ketika banyak negara pengekspor pangan menutup keran ekspor sehingga impor menjadi sulit meskipun Indonesia memiliki kemampuan finansial. “Kita tidak bisa impor walaupun kita punya uang. Dan impor berarti devisa kita keluar,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa kemandirian pangan dan energi merupakan keharusan strategis bagi Indonesia.

    “Pangan dan energi harus kita mandiri,” kata Prabowo.

  • SBY Terseret Isu Ijazah Akibat Ruang Tafsir yang Dibuka Jokowi

    SBY Terseret Isu Ijazah Akibat Ruang Tafsir yang Dibuka Jokowi

    GELORA.CO -Tuduhan yang menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di belakang isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terus menjadi perbincangan publik.

    Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, menilai tudingan terhadap SBY tidak bisa dilepaskan dari pernyataan Jokowi sendiri yang berulang kali menyebut adanya “orang besar” di balik isu ijazahnya. Menurutnya, pernyataan tersebut secara politis membuka ruang spekulasi di ruang publik.

    “Maka wajar jika publik bertanya siapa orang besar yang dimaksud?” kata Nurul Fatta.

    Ia menjelaskan, jika dieliminasi satu per satu, Anies Baswedan bukanlah “orang besar” dalam pengertian kekuasaan di tingkat nasional. Anies hanyalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan eks calon presiden pada Pilpres 2024.

    “Kalau bicara jenderal, ya jenderal siapa? Megawati sulit dikaitkan karena isu ini sudah muncul sebelum konflik Jokowi dengan PDIP. Prabowo pun kecil kemungkinan, mengingat Gibran adalah wakilnya,” jelasnya.

    Menurut Nurul, secara persepsi politik, figur yang paling mudah disebut dalam kategori “orang besar” adalah SBY. Pasalnya, SBY merupakan mantan presiden, seorang jenderal, serta ayah dari tokoh yang berpotensi bersaing dalam Pilpres mendatang.

    “Di titik inilah problem politiknya muncul. Muaranya justru ada pada pernyataan Pak Jokowi yang membiarkan tafsir liar berkembang di ruang publik,” jelasnya.

    Ia menambahkan, jika dibaca dengan kacamata realisme politik hari ini, sesungguhnya pertarungan masa depan adalah antara dua anak mantan presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Tapi ironisnya, sebelum anak-anak itu bertarung, bapak-bapaknya seolah sudah berantem duluan,” pungkasnya

  • Sudah Waktunya SBY Lapor Polisi

    Sudah Waktunya SBY Lapor Polisi

    Oleh: Erizal

    SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) masih menghitung kancing baju. Maju tidak, maju tidak, maju tidak. 

    Seharusnya, SBY maju. Cap peragu harus dihapus. Jangan dibiarkan terus menempel. Ini sudah waktunya. Sudah lewat tiga hari, Budhius M Piliang, anak buah Zulfan Lindan itu, harus dilaporkan ke Polisi.

    Bukan untuk menghentikan, apalagi membungkam seorang Budhius M Piliang atau Zulfan Lindan. Tapi menghentikan atau mengimbangi Joko Widodo alias Jokowi. 

    Jokowi tak bisa dibiarkan mengaduk-aduk opini publik sendirian. SBY harus turun gunung. Tutup dulu kanvas lukisan itu.

    Iya atau tidak, sampai kapan pun SBY akan dikaitkan atau dituduh berada di belakang Roy Suryo cs. Jejak Roy Suryo bersama Partai Demokrat tak bisa dihapus. 

    Apalagi, ada Denny Indrayana dan Amir Syamsuddin pula. Dan Benny K Harman, ikut pula sepukul dua pukul.

    Benny K Harman mungkin spontan saja membandingkan kasus ijazah Arsul Sani yang simpel dengan kasus ijazah Jokowi yang ruwet seruwet-ruwetnya. 

    Tapi, itu cukup dijadikan sebagai poin keterlibatan Demokrat di balik kasus ijazah Jokowi ini. Kenapa tidak diam saja seperti politisi yang lain?

    Bukankah SBY pula yang sejak awal mengingatkan bahwa tak boleh ada dua matahari dalam satu pemerintahan? Satu matahari saja sudah sangat panas, apalagi kalau ada dua. 

    Peringatan ini dijadikan pula poin bagi keterlibatan SBY merusak reputasi Jokowi.

    Tanggung berendam, mandi sekalian. Bukan untuk membantu Roy Suryo cs, melainkan untuk membantu Prabowo Subianto. 

    Ingat, Prabowo pun ikut diseret dalam kasus ijazah Jokowi. Ketua Harian PSI Ahmad Ali pernah beri ultimatum agar Prabowo segera menyelesaikan kasus ijazah Jokowi, termasuk ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pidato perdana.

    Entah apa maksudnya? Menyelesaikan kasus ijazah seperti dulu Jokowi menyelesaikan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur? Ataukah ada cara penyelesaianan lain di luar cara yang saat ini sedang bergulir? 

    Kalau kasus ini berlarut-larut, maka Prabowo juga yang akhirnya diseret kedua belah pihak, terutama pendukung Jokowi.

    Roy Suryo cs tak perlu lagi dibantu karena analisisnya sudah sangat kuat. Sejauh ini belum ada lawan, baik dari UGM maupun Polisi, kecuali berupa pernyataan atau status tersangka itu sendiri. 

    Dan itu perlu diuji lebih lanjut. Keberadaan SBY hanya untuk mengimbangi opini Jokowi yang seperti menari-nari sendirian saja.

    SBY perlu turun gunung dengan cara melaporkan Budhius M Piliang ke Polisi juga untuk memberi pelajaran seperti itu alasan Jokowi saat melaporkan Roy Suryo cs. Dua mantan Presiden sama-sama memberikan pelajaran berhukum yang baik bagi rakyat.

    Jadi turun gunung bukan bermaksud berbenturan langsung dengan Jokowi. Apalagi Jokowi sudah mengklarifikasi bahwa bukan SBY orang besar yang ia maksud. 

    Tapi SBY perlu juga memastikan apakah benar seperti itu. Jangan-jangan seperti biasanya, lain di mulut, lain di hati. Sudah tapi belum. Tidak ternyata iya.

    Direktur ABC Riset & Consulting 

  • PKB Harap Retret Kedua Bahas Penanganan Lanjutan Pascabencana Sumatera

    PKB Harap Retret Kedua Bahas Penanganan Lanjutan Pascabencana Sumatera

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menggelar retret kabinet kedua di Hambalang, Jawa Barat, hari ini. PKB berharap retret kedua ini bisa meningkatkan kekompakan kabinet.

    “Hal ini tentu menjadi momen untuk saling memperkuat kekeluargaan kabinet. Harapannya tentu dengan retret ini akan membangun kekompakan kabinet,” ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).

    Daniel menyebut retret adalah ajang untuk menyelaraskan visi kerja seluruh menteri dan wamen di awal tahun. Hal itu demi memastikan semua pihak bergerak sejalan dengan prioritas pemerintahan serta evaluasi kinerja tahun 2025.

    “Kemudian melalui kegiatan ini dapat memperkuat program pro-rakyat Menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan, stabilitas harga, dan perlindungan sosial. Seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, UMKM,” katanya.

    Lalu, Daniel juga berharap pemerintah nantinya bisa memprioritaskan penanganan pascabencana Sumatera dan Aceh. Menurutnya langkah terdekat yang dapat dilakukan yakni pembangunan hunian bagi warga terdampak.

    Retret Hambalang

    Sebelumnya, Presiden Prabowo bakal kembali menggelar retret kabinet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Retret yang dijadwalkan pada Selasa (6/1) bakal menjadi yang kedua kalinya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Wamendagri Bima Arya mengonfirmasi hal tersebut. Bima menyebut retret digelar selama satu hari besok.

    “Ya betul, undangan untuk besok aja untuk seluruh anggota dan kabinet,” kata Bima saat dikonfirmasi, Senin (5/1).

    Bima mengatakan, seperti retret pertama, akan ada dresscode khusus. Ia menyebut seluruh anggota kabinet diminta memakai seragam safari.

    “Cokelat muda (khaki),” ujar Bima.

    (azh/jbr)

  • Pengamat: Mentan eksekutor paling “ngegas” jalankan visi Prabowo

    Pengamat: Mentan eksekutor paling “ngegas” jalankan visi Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai salah satu menteri paling efektif dalam mengeksekusi visi dan program Presiden Prabowo Subianto terutama di sektor pangan.

    “Menteri Pertanian Amran Sulaiman menurut saya pantas disebut sebagai salah satu menteri yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi visi dan program Presiden Prabowo Subianto dengan baik, atau menjadi eksekutor terbaik di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo,” kata Iwan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menilai langkah-langkah tegas Amran sepanjang 2025 menunjukkan peran strategisnya sebagai eksekutor kebijakan di Kabinet Merah Putih.

    Menurutnya, sepanjang tahun 2025 Amran melakukan banyak gebrakan penting untuk mengamankan sektor pangan nasional. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan ketegasan dan keberpihakan pada rakyat.

    “Gebrakan tersebut dilakukan senafas dengan apa yang selalu dikatakan oleh Presiden Prabowo yaitu dilakukan secara tegas dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

    Iwan menilai komitmen Presiden Prabowo dalam membela dan menyejahterakan rakyat diterjemahkan dengan baik oleh Mentan Amran melalui program konkret di sektor pangan. Kemudian mampu menerjemahkan untuk dieksekusi secara cepat di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Sejumlah kebijakan yang disorot antara lain pengendalian harga pangan saat Natal dan Tahun Baru, pembongkaran kasus pemalsuan volume Minyakita, pengungkapan mafia beras, hingga penindakan tegas terhadap jajaran internal yang melanggar aturan.

    Iwan menyebut lonjakan harga pangan saat Natal dan tahu baru kerap terjadi, namun menjadi persoalan serius jika disebabkan oleh ulah oknum nakal,

    “Kenaikan harga pangan setiap Nataru tidak dapat dihindari. Namun, perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab membuat kenaikan harga bisa tidak terkendali,” ujarnya.

    Karena itu, Mentan dinilai konsisten memastikan ketersediaan pangan strategis tetap aman dan menindak pelaku yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Untuk mengatasi persoalan ini, Mentan memastikan seluruh komoditas pangan strategis berada dalam kondisi aman dan terkendali. Oleh karena itu akan menindak tegas oknum nakal yang menjual pangan di atas HET,” tegas Iwan.

    Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah capaian lain seperti meningkatnya produksi beras nasional, nol impor beras medium hingga saat ini, penyederhanaan pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen, pertanian sebagai sektor strategis ekonomi nasional, serta kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.

    “Menurut saya, capaian-capaian dan kebijakan yang dilakukan oleh Mentan ini, menggambarkan bahwa beliau menerjemahkan dengan baik apa yang diinginkan oleh Presiden, dan mengeksekusinya dengan baik,” ucap Iwan.

    Dari berbagai kebijakan tersebut, kinerja Mentan Amran mendapat apresiasi publik. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Amran mencapai 84,9 persen, tertinggi di antara para menteri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.