Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Wapres tanam bibit bakau dukung pemulihan pesisir Banten

    Wapres tanam bibit bakau dukung pemulihan pesisir Banten

    “Ini luar biasa Pak Menteri, hadir anak-anak muda dengan ide-ide segar dan inisiatif yang nyata. Saya senang sekali bisa mendengar langsung dari mereka. Tadi ada beberapa anak muda yang menyampaikan gagasan-gagasannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanam bibit bakau (mangrove) di Taman Mangrove, Ketapang, Kabupaten Tangerang, Senin, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober sekaligus mendukung upaya pemulihan ekosistem pesisir di Banten.

    Dalam acara itu, Wapres menekankan pemulihan ekosistem pesisir sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang terkait dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

    Wapres Gibran, bersama sejumlah pegiat lingkungan, turun langsung ke area penanaman yang terendam air, dan menanam bibit bakau di area pesisir di Taman Mangrove Ketapang, Banten. Dalam prosesi itu, ada pula Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Gubernur Banten Andra Soni, dan Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki.

    Dalam acara yang sama, Wapres Gibran lanjut berdialog dengan beberapa komunitas lingkungan, terutama yang bergerak di bidang pelestarian ekosistem bakau.

    “Ini luar biasa Pak Menteri, hadir anak-anak muda dengan ide-ide segar dan inisiatif yang nyata. Saya senang sekali bisa mendengar langsung dari mereka. Tadi ada beberapa anak muda yang menyampaikan gagasan-gagasannya,” kata Wapres Gibran kepada Menteri LH Hanif Faisol.

    Di lokasi yang sama, Menteri LH menjelaskan luas ekosistem bakau nasional mencapai lebih dari 3,4 juta hektare, yang merupakan terbesar di dunia.

    Dari total luasan itu, sebanyak 750.000 hektare diketahui telah rusak, sehingga perlu direhabilitasi.

    “Bapak Wakil Presiden sangat menaruh perhatian pada ekosistem mangrove (bakau, red.) kita. Beliau meminta agar mekanisme pendanaan rehabilitasi segera disiapkan, termasuk penanganan serius bagi wilayah pantai utara Jawa yang kini mengalami penurunan tanah dan abrasi tanah,” kata Hanif Faisol.

    Hanif menyebutkan pemerintah saat ini mempercepat rehabilitasi sekitar 800.000 hektare ekosistem bakau di berbagai daerah Indonesia.

    “Pak Wapres juga menegaskan kembali komitmen Bapak Presiden untuk memastikan dana rehabilitasi mangrove yang nilainya mencapai sekitar Rp2 triliun benar-benar dimanfaatkan optimal. Tahun ini, sudah lebih dari 13.000 hektare mangrove berhasil direhabilitasi, dan pemerintah akan terus memperluas cakupannya agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara nyata,” kata Hanif.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Sidang Gugatan Gibran Ditunda Lagi karena Para Tergugat Tidak Hadir Nasional

    10 Sidang Gugatan Gibran Ditunda Lagi karena Para Tergugat Tidak Hadir Nasional

    Sidang Gugatan Gibran Ditunda Lagi karena Para Tergugat Tidak Hadir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait dengan riwayat pendidikan SMA kembali ditunda karena tergugat tidak hadir dalam ruang sidang.
    “Tergugat 1 (Gibran) dan Tergugat 2 (KPU RI) tidak hadir, maka dipanggil lagi untuk sidang berikutnya pada Senin tanggal 3 November jam 10.00 WIB pagi,” ujar Subhan Palal selaku penggugat usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).
    Subhan mengatakan, berdasarkan penjelasan majelis hakim, para tergugat hari ini tidak hadir dalam sidang karena penetapan dilakukan melalui e-court alias diunggah ke sistem.
    Namun, ia mengatakan, pada sidang lalu, semua pihak telah diminta hadir dalam sidang.
    “Tadi samar-samar, katanya e-court. Alasannya sudah di e-court. Padahal di sidang kemarin sudah diagendakan untuk hari ini untuk pembacaan penetapan tentang surat kuasa,” lanjut Subhan.
    Ia mengatakan, pada sidang pekan depan, agenda adalah pembacaan isi gugatan terhadap Gibran.
    Dalam sidang ini, majelis hakim juga menetapkan bahwa KPU RI selaku Tergugat 2 boleh menggunakan dua pengacara, yaitu dari biro hukum internal dan Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung.
    Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai Subhan Palal telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007.
    Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Namun, aspek yang dipermasalahkan Subhan adalah tempat Gibran mengenyam pendidikan, bukan soal lulus atau tidak.
    Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.

    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lebih Pilih Hadiri Acara Mancing Mania, Kader PKB Sindir Gibran: Wapres Terbaik Sepanjang Masa Versi Ade Armando

    Lebih Pilih Hadiri Acara Mancing Mania, Kader PKB Sindir Gibran: Wapres Terbaik Sepanjang Masa Versi Ade Armando

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, kembali memantik pembicaraan publik setelah memilih menghadiri acara Mancing Mania di Bekasi dibandingkan merayakan Sumpah Pemuda.

    Keputusan Gibran itu menuai respons dari berbagai kalangan, termasuk dari kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan.

    Umar menyindir sikap Gibran yang dinilai kurang menghargai momentum bersejarah bagi generasi muda Indonesia tersebut.

    “Wapres terbaik sepanjang masa versi ade armando,” ujar Gus Umar, sapaannya, di X @UmarHasibuan__ (27/10/2025).

    Gus Umar sapaannya, menambahkan komentar menohok bahwa Gibran pernah disebut lebih baik dari Bung Hatta.

    “Bahkan katanya lebih baik dari Bung Hatta. Koment ges plis,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut memeriahkan momentum Hari Sumpah Pemuda ke-97 dengan menghadiri kegiatan bertajuk “Mancing Mania Gratis Jilid II”.

    Kegiatan ini digelar di sepanjang Kali Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Acara tersebut diinisiasi oleh Karang Taruna Tambun Utara sebagai bentuk kreativitas pemuda daerah dalam memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.

    Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah, dengan konsep rekreasi rakyat yang dikemas santai dan meriah.

    Sebagai daya tarik bagi peserta, panitia menebar lima ton ikan lele di area pemancingan.

    Tidak hanya itu, sejumlah hadiah menarik turut disiapkan untuk para pemenang, mulai dari motor listrik, televisi, hingga perabotan rumah tangga.

  • Konektivitas Terlambat, Menko AHY Dorong Bandara Kertajati Jadi Pusat Industri Dirgantara – Page 3

    Konektivitas Terlambat, Menko AHY Dorong Bandara Kertajati Jadi Pusat Industri Dirgantara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti kondisi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka yang saat ini masih sepi. AHY mengakui, salah satu penyebab utamanya tak lain adalah lokasinya yang dinilai berada di tempat yang “antah berantah” atau in the middle of nowhere.

    “Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere, di Majalengka, Kawasan Rebana namanya,” kata AHY pada konferensi pers dalam acara “Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta, pada Selasa 21 Oktober 2025. 

    Meski demikian, AHY menekankan bahwa semangat utama di balik pembangunan bandara megah tersebut adalah mewujudkan integrasi wilayah.

    “Mungkin dipotong (secara) sempit ya, tetapi sebetulnya semangatnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan integrasi wilayah,” kata AHY dikutip dari Antara, Senin (27/10/2025).

    AHY menilai konektivitas BIJB Kertajati dengan wilayah sekitarnya, seperti Bandung dan Cirebon, terlambat dibangun. Akibatnya, bandara yang sudah memiliki infrastruktur memadai ini menjadi terisolasi dan tidak optimal.

    “Bandaranya dibangun, tapi konektivitasnya terlambat, sehingga tanggung. Padahal besar, bagus, infrastrukturnya lengkap, tapi hanya di bandara itu, kawasannya belum hidup,” ucapnya.

    AHY menambahkan, pembangunan infrastruktur sebesar BIJB Kertajati harus diiringi dengan konektivitas yang memadai, seperti akses jalan tol atau transportasi cepat, agar benar-benar berfungsi sebagai pengungkit perekonomian kawasan.

     

  • Hari Ini, Sidang Lanjutan Gugatan Rp 125 T Gibran Kembali Digelar

    Hari Ini, Sidang Lanjutan Gugatan Rp 125 T Gibran Kembali Digelar

    Hari Ini, Sidang Lanjutan Gugatan Rp 125 T Gibran Kembali Digelar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang lanjutan gugatan perdata terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait dengan riwayat pendidikan SMA kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).
    Hari ini, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan penetapan.
    “Agendanya, pembacaan penetapan,” kata penggugat Gibran, Subhan, saat dihubungi, Minggu (26/10/2025).
    Subhan mengatakan, isi gugatan juga akan dibacakan dalam ruang sidang.
    Sebelumnya, petitum tidak kunjung dibacakan karena sempat ada keberatan dari Subhan terkait dengan kuasa hukum dari KPU RI selaku Termohon 2.
    Dalam sidang sebelumnya, KPU RI diketahui diwakili oleh dua pihak, yaitu biro hukum internal dan Jaksa Pengacara Negara.
    Subhan menilai, penunjukan pengacara dari Kejaksaan Agung itu menyalahi aturan karena baru dilakukan di tengah persidangan berlangsung, bukan sejak awal gugatan.
    Sidang pun ditunda usai Subhan mengajukan keberatan.
    Majelis hakim belum menentukan sikap terkait dengan keberatan tersebut.
    Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004, lalu di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007.
    Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Namun, aspek yang dipermasalahkan Subhan adalah tempat Gibran mengenyam pendidikan, bukan soal lulus atau tidak.
    Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mungkin Datanya Tak Diberi Lengkap

    Mungkin Datanya Tak Diberi Lengkap

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tingkat pengangguran terbuka merupakan yang terendah sejak krisis tahun 1998.

    Prabowo menyebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke 4,67 persen dalam setahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Calon Presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan pun menanggapi pernyataan Prabowo Subianto.

    Ia mengunggah video melalui akun instagram pribadinya terkait angka pengangguran tersebut.

    “Infonya tingkat pengangguran terbuka kita paling rendah sejak 1998? Tapi kenapa masih banyak berita soal PHK dan banyak yg gelisah soal lowongan dan lapangan kerja? Mungkin ini penjelasannya,” tulis Anies Baswedan di caption instagram dikutip, Sabtu (25/10/2025).

    Anies mengungkit pernyataan Prabowo Subianti yang menyebut angka pengangguran terendah sejak tahun 1998

    “Bagus dong kalau gitu, tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengeran malah sebaliknya, susah cari kerja, lowongan seret, PHK dimana-mana,” katanya.

    Anies mengakui tanggungjawab terbesar di pemerintah.

    Tetapi bila data yang ditampilkan hanya setengah maka akan membingungkan publik.

    “Mau dukung ke mana atau jangan-jangan presiden juga tidak diberi data yang lengkap ya?” kata Anies tersenyum sambil menutup mulutnya dengan jari telunjuk.

    Awalnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa persoalan pengangguran tidak bisa berhenti pada angka di lapangan.

    “Ceritanya jauh lebih kompleks misalnya nih kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi satu pengangguran absolut justru naik,” kata Anies.

    “Jadi persentasenya memang turun tapi jumlah orangnya nambah karena angkatan kerjanya membesar. Nah kita kejar-kejaran tuh disi tuh,” sambung Anies.

    Faktor kedua, kata Anies, kualitas kerja melemah.

    Dimana jumlah pekerjaan yang bersifat part time bertambah.

    Sementara, jumlah pekerjaan full time berkurang.

    “Banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran, padahal mereka itu kerja part time, dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak,” kata Anies.

    Faktor ketiga, Anies menuturkan 60 persen masih pekerja informal.

    Hal itu terkait upah cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial dan hukum yang cukup.

    Fokus keempat, lanjut Anies, pengangguran anak muda tetap paling tinggi.

    Padahal, kata Anies, anak muda paling semangat tetapi paling sulit masuk ke tempat kerja

    “Nah terakhir, rata-rata upah kita naiknya tipis, presiden bilang inflasi kita ini 2,3 persen itu terendah di antara negara-negara G20,” kata Anies.

    “Masalahnya, upah kita naiknya cuman 1,8 persen jadi ya masih kalah sama inflasi apalagi inflasi makanannya malah justru makin tinggi,” tutur Anies.

    “Jadi pantas ya kalau banyak yang merasa apa yang ada di berita itu beda dengan apa yang ada di dompet, di pasar sepi, cicilan makin berat, grup chat alumni isinya cari info loker. Nah kita enggak usah takut lah lihat kenyataan dengan lengkap,” sambung Anies.

    Anies menuturkan publik bisa mendukung langkah pemerintah menciptakan lapangan kerja formal dan full time yang bermartabat bila data pengangguran dibuka dengan jujur dan lengkap.

    Selain itu, Anies mengatakan, pekerja informal dapat naik kelas.

    “Menyerap anak-anak muda dengan ekosistem usaha yang adil,” katanya.

    (*)

  • Daftar UMK Jawa Barat 2026 Jika Naik 10,5%, Bekasi Tertinggi

    Daftar UMK Jawa Barat 2026 Jika Naik 10,5%, Bekasi Tertinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pekerja di Indonesia tengah menantikan besaran kenaikan upah minimum tahun depan. Lantas berapa upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 di Jawa Barat jika terdapat kenaikan 10,5%?

    Tuntutan kenaikan upah minimum 2026 salah satunya disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengusulkan persentase kenaikan pada rentang 8,5% hingga 10,5%. Angka ini ebih tinggi dari kenaikan upah minimum pada 2025 yang sebesar 6,5% secara nasional.

    Namun demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa proses pembahasan besaran kenaikan upah minimum masih berlangsung menjelang tenggat pengumuman pada November.

    “Tunggu saja dulu, kan kita masih proses. [Diumumkan] November, dong, kan masih ada waktu,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

    Sebelumnya, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025 diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Beleid tersebut menyatakan pertimbangan kenaikan upah minimum mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    UMK Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat usai kenaikan sebesar 6,5% pada 2025, yakni menjadi Rp5.690.752. Selain itu, terdapat Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi di tiga besar UMK tertinggi Jawa Barat tahun ini, masing-masing sebesar Rp5.599.593 dan Rp5.558.515.

    Berikut daftar UMK di Jawa Barat 2026 jika ditetapkan naik 10,5%:

    Kota Bekasi – dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538
    Kabupaten Karawang – dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.186.551
    Kabupaten Bekasi – dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.143.664
    Kabupaten Purwakarta – dari Rp4.792.252 menjadi Rp5.295.430
    Kabupaten Subang – dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.877.534
    Kota Depok – dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.741.787
    Kota Bogor – dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.664.321
    Kabupaten Bogor – dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.389.308
    Kabupaten Sukabumi – dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.982.950
    Kabupaten Cianjur – dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.430.371
    Kota Sukabumi – dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.336.589
    Kota Bandung – dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.954.599
    Kota Cimahi – dari Rp3.863.692 menjadi Rp4.270.378
    Kabupaten Bandung Barat – dari Rp3.736.741 menjadi Rp4.128.592
    Kabupaten Sumedang – dari Rp3.732.088 menjadi Rp4.123.958
    Kabupaten Bandung – dari Rp3.757.284 menjadi Rp4.152.305
    Kabupaten Indramayu – dari Rp2.794.237 menjadi Rp3.087.656
    Kota Cirebon – dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.981.950
    Kabupaten Cirebon – dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.962.934
    Kabupaten Majalengka – dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.657.119
    Kabupaten Kuningan – dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.442.517
    Kota Tasikmalaya – dari Rp2.801.962 menjadi Rp3.096.170
    Kabupaten Tasikmalaya – dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.983.492
    Kabupaten Garut – dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.573.554
    Kabupaten Ciamis – dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.459.930
    Kabupaten Pangandaran – dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.455.501
    Kota Banjar – dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.436.751

  • Setahun Prabowo-Gibran: 3.019 Kasus Pertanahan Rampung, Cegah Kerugian Rp9,67 Triliun

    Setahun Prabowo-Gibran: 3.019 Kasus Pertanahan Rampung, Cegah Kerugian Rp9,67 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pihaknya telah menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan.

    Nusron menyebut, penyelesaian konflik sepanjang satu tahun terakhir itu menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp9,67 triliun.

    “Melalui langkah cepat dan kolaboratif lintas lembaga, potensi kerugian sebesar Rp9,67 triliun berhasil diselamatkan dari penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di berbagai daerah,” kata Nusron dalam keterangan resmi, Sabtu (26/10/2025).

    Lebih lanjut, Nusron menyebut bahwa penyelesaian sengketa lahan itu bukan hanya menyoal kepastian hukum, melainkan juga penyelamatan aset negara dan perlindungan hak masyarakat. 

    Dalam laporannya, sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, total terdapat 6.015 kasus pertanahan diterima oleh Kementerian ATR/BPN. 

    Dari jumlah tersebut, 3.019 kasus atau 50,02% telah berhasil diselesaikan melalui mediasi, verifikasi data, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah (Pemda). Di mana, 3.006 kasus lainnya masih dalam proses penanganan terukur melalui mekanisme non-litigasi dan jalur Reforma Agraria.

    Dari penyelesaian kasus tersebut, tanah seluas 13.075,94 hektare berhasil diselamatkan, baik dari penguasaan tidak sah, tumpang tindih hak, maupun potensi penyalahgunaan aset. 

    Adapun nilai kerugian yang berhasil dicegah mencapai Rp9,67 triliun, yang terdiri dari kerugian nyata yang berhasil dihentikan (real loss) sebesar Rp6,72 triliun, kerugian potensial akibat sengketa (potential loss) sebesar Rp1,67 triliun, dan potensi kehilangan penerimaan negara (fiscal loss) sebesar Rp1,27 triliun.

    “Setiap konflik tanah yang berhasil diselesaikan berarti ada uang negara yang terselamatkan, ada keluarga masyarakat yang haknya dipulihkan, dan ada keadilan yang ditegakkan,” pungkasnya.

  • AHY: BIJB Kertajati semangatnya integrasi wilayah

    AHY: BIJB Kertajati semangatnya integrasi wilayah

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka yang saat ini masih sepi karena terletak di antah berantah (in the middle of nowhere), namun semangatnya adalah integrasi wilayah.

    “Mungkin dipotong (secara) sempit ya, tetapi sebetulnya semangatnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan integrasi wilayah,” kata AHY di Bandung, Minggu.

    Menurut AHY, masih banyak yang perlu dievaluasi dari bandara tersebut, salah satunya adalah konektivitas dengan wilayah lainnya seperti akses jalan tol atau transportasi memadai yang cepat ke Bandung dan kota sekitarnya.

    “Itu kan di kawasan Rebana, ya Majalengka, kemudian juga menuju ke Cirebon, nah kalau kemudian terisolir, seperti terisolir tidak nyambung satu sama lain dan tidak terintegrasi, maka sayang. Itu perlu kita hubungkan dengan wilayah-wilayah lainnya,” kata Agus.

    Ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti BIJB Kertajati atau infrastruktur lainnya, haruslah diiringi dengan konektivitasnya, sehingga benar-benar optimal sebagai pengungkit perekonomian kawasan.

    “Jadi pembangunan infrastruktur termasuk bandara, dermaga itu harus dihubungkan dengan konektivitasnya. Jalan menuju ataupun keluar dari lokasi tersebut sehingga benar-benar hidup. Jangan sampai infrastrukturnya besar, bagus, memakan biaya yang tinggi, tetapi tidak optimal,” ucap dia.

    Agus mengatakan terkait BIJB Kertajati, semua pihak haruslah berbesar hati untuk melakukan evaluasi dan tidak berhenti pada temuan masalah. Pihak kementerian, kata dia, terus mensimulasikan apa yang bisa menjadi solusi, salah satunya dikembangkan menjadi pusat industri dirgantara.

    Agus mengatakan pihaknya telah mendorong kerja sama antara BIJB Kertajati dan Garuda Maintenance Facility (GMF), Kementerian Bappenas dan Kementerian Perhubungan, yang diproyeksi menjadikan BIJB Kertajati sebagai lokasi Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau tempat perbaikan pesawat.

    Dia berharap hal tersebut dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun konektivitas berbagai wilayah dengan BIJB Kertajati.

    “Tentunya mencoba untuk menghadirkan sebuah kerja sama yang baik untuk keperluan MRO. Nah, di awali dulu dengan helikopter misalnya. Mudah-mudahan selain itu Fix Wings. Dan kita melibatkan juga kementerian-lembaga lainnya. Ini contoh bahwa kalau ada kegiatan yang strategis, bisa membuka wilayah dan jadi peluang baru,” ucapnya.

    Sebelumnya juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyatakan bahwa sepinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka tak lepas dari lokasinya yang ‘antah-berantah’.

    “Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere, di Majalengka, Kawasan Rebana namanya,” kata AHY pada konferensi pers dalam acara “Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Selasa (21/10).

    Menurut AHY, konektvitas Bandara Kertajati terlambat dibangun, padahal bandara ini sudah memiliki infrastruktur yang megah hingga fasilitas yang sangat memadai.

    “Mungkin awalnya dulu kurang terintegrasi, bandaranya dibangun, tapi konektivitasnya terlambat, sehingga tanggung. Padahal besar, bagus, infrastrukturnya lengkap, tapi hanya di bandara itu, kawasannya belum hidup,” ucapnya.

    Adapun, Pemprov Jabar akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) baru sebesar Rp150 miliar pada akhir 2025 dan 2026 pada PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) guna pemenuhan regulasi hingga pengembangan rute guna keberlangsungan bandara.

    Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan mengatakan rencana suntikan modal tersebut merupakan pertama untuk pemenuhan regulasi terkait kebandaraan.

    “Pertama adalah digunakan untuk pemenuhan regulasi, seperti yang terkait aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan kepatuhan bandara,” kata Deny saat dikonfirmasi di Bandung, Rabu (8/10).

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai Lakukan Penelusuran, Pakar Digital Forensik Memastikan Gibran Tidak Lulus SMA

    Usai Lakukan Penelusuran, Pakar Digital Forensik Memastikan Gibran Tidak Lulus SMA

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Riwayat pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terus jadi perbincangan.

    Pakar digital forensik, Rismon Sianipar, kembali bersuara lantang soal skandal ini.

    Ia bahkan memberikan dukungannya untuk Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menuntut pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

    Rismon memberikan dukungan penuhnya ini karena yakin 100 persen Gibran tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA.

    “100 persen dia nggak lulus SMA dan tidak ada ijazah SMA,” kata Rismon dikutip dalam tayangan YouTube Abraham Samad SPEAK UP.

    Ia bicara dan yakin soal hal ini karena sudah melakukan penelusuran lebih jauh soal riwayat pendidikan Wapres Gibran.

    Rismon menyebut dirinya telah menelusuri website dari Minister of Education Singapore untuk mengetahui bagaimana proses pendidikan di Singapura.

    “Masuknya primary school, primary school kan SD, terus masuk setelah itu secondary school, artinya yang masuk secondary school adalah lulusan SD, kok bisa tiba-tiba outputnya 4 tahun lulusan SMA kan nggak mungkin,” tuturnya.

    Selain menggali lebih jauh informasi soal Gibran, Rismon mengaku telah mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Tak tanggung-tanggung, ia mengaku sampai empat kali untuk bertanya terkait riwayat pendidikan Gibran.

    Sebagai tambahan informasi, dalam undang-undang salah satu syarat maju sebagai capres-cawapres adalah minimal lulusan SMA.

    Hal ini pun semakin menguatkan tuntunan forum purnawirawan TNI dan gugatan perdata yang dilayangkan Subhan Palal.(Erfyansyah/Fajar)