Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Menu Makan Bergizi Gratis Penuhi Standar Gizi

    Menu Makan Bergizi Gratis Penuhi Standar Gizi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menyebut menu yang disajikan dalam program makan bergizi gratis mengandung cukup gizi meski dalam penyajiannya di titik tertentu tanpa ada susu.

    “Itu variatif karena masih baru mulai, tetapi kan semua ada gizinya meski tanpa susu itu sudah memenuhi standar gizi minimal,” kata Menko Budi Gunawan di Denpasar dilansir dari Antara, Selasa (14/1/2025).

    Budi menjelaskan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu saat ini terus diadakan dan secara bertahap di tanah air.

    Selain menyasar anak sekolah, program makan bergizi gratis ini juga menyasar ibu hamil dan ibu menyusui. Hal ini untuk mendukung asupan gizi mereka sejak dalam kandungan maupun balita. 

    Sementara itu, sejumlah siswa SMA membela Presiden Prabowo Subianto setelah program makan bergizi gratis dicibir oleh seseorang di internet di akun TikTok bernama Jojoo @mhffdliii.

    “Karena saya berakal sehat dan waras itu satu. Kedua, saya tidak butuh makan gratis,” ujar perempuan itu dalam wawancara tersebut.

    Para siswa tersebut kemudian meriviu menu dari makan bergizi gratis yang mereka terima di sebuah ompreng atau kotak makan yang berbahan dasar stainless tersebut.

    “Wenak lho Mba ini lihat daging-e mantap! Terima kasih banyak Bapak Prabowo,” ujar para siswa itu sembari membuka ompreng dan memperlihatkan varian menu makan bergizi gratis.

    Lebih lanjut, siswa SMA tersebut turut mendoakan kesehatan dan langgengnya usia Prabowo sembari memberi salam hormat. “Panjang umur, sehat selalu Bapak Prabowo, Thank you!” ujarnya dengan semangat dan salam hormat.

    Adapun, konten yang diunggah dan dibuat tersebut mendapatkan ribuan komentar netizen pula yang membela Prabowo dan berkomentar positif akan program makan bergizi gratis.

    “Padahal kenyataannya kita coblos Pak Prabowo bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan kepentingan generasi penerus,” tulis komentar akun Sarah.

    “Untuk pelajar bukan untuk yang kurang ajar,” lanjut tulis akun Tiktok @kiboywhite.

  • DPD usul zakat biayai MBG sebab DNA masyarakat Indonesia gotong royong

    DPD usul zakat biayai MBG sebab DNA masyarakat Indonesia gotong royong

    Hanya saja ‘kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu ‘kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?” kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sultan lantas melanjutkan, “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG).”

    Di samping nilai kegotongroyongan, dia memandang pembiayaan program MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program tersebut.

    “Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran ini betul-betul ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya saja ‘kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujarnya.

    Di samping itu, dia mengaku sempat menyampaikan pula kepada beberapa duta besar negara lain dalam rangka menggalang bantuan anggaran pelaksanaan program MBG.

    “Saya sampaikan tolong dong negara kami punya program andalan yang namanya Makan Bergizi Gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita,” tuturnya.

    Ia berharap parlemen dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan baik dalam mendukung susksesnya pelaksanaan program MBG.

    “Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada karena pasti sangat terbatas,” kata dia.

    Sebelumnya, Sabtu (11/1), Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program MBG kepada masyarakat melalui ZIS.

    Menurut dia, selama ini sudah banyak masyarakat kelas menengah atas yang sudah memiliki tradisi memberikan bantuan makanan kepada anak sekolah.

    Ia percaya masyarakat juga ingin bergotong royong untuk terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG.

    “Bagi kami dalam program MBG terkandung misi kemanusiaan yang universal. Bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program MBG menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka,” ujar Sultan melalui keterangan resminya.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap bahwa saat ini anggaran untuk program MBG yang disetujui DPR RI pada tahun 2025 sebanyak Rp71 triliun.

    “Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ungkap Biaya MBG di TNI AL, KSAL: Rp 10.000 Makanannya, Rp 5.000 Pelaksanaan Nasional 14 Januari 2025

    Ungkap Biaya MBG di TNI AL, KSAL: Rp 10.000 Makanannya, Rp 5.000 Pelaksanaan Nasional 14 Januari 2025

    Ungkap Biaya MBG di TNI AL, KSAL: Rp 10.000 Makanannya, Rp 5.000 Pelaksanaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa biaya
    makan bergizi gratis
    (MBG) yang dijalankan
    TNI Angkatan Laut
    (AL) adalah Rp 15.000.
    Untuk satu porsi makanan yang diberikan kepada setiap siswa menghabiskan biaya Rp 10.000, sementara Rp 5.000 digunakan untuk pelaksanaan logistik, seperti mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah.
    “Harapannya ini bisa berlangsung dengan baik, cepat, memenuhi gizi dengan nilai rupiahnya sebesar Rp 10.000 atau Rp 15.000. Rp 5.000 untuk pelaksanaannya, dan Rp 10.000 untuk makanannya,” kata Ali, usai meninjau dapur umum dan pelaksanaan MBG di SMA Hang Tuah I, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025).
    Ali menyampaikan bahwa pelaksanaan
    program MBG
    menyasar sekolah mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA).
    Di sekitar Seskoal, program ini dilakukan di sejumlah sekolah, antara lain SDN Cipulir 01 Pagi, TK Hang Tuah 7, SD Plus Hang Tuah 4, SDN Cipulir 03 Pagi, SDN Cipulir 11, SMA Hang Tuah 1, SMP Hang Tuah 2, serta TK Islam Al-Ishlah.
    “Pelaksanaannya sudah dua hari, ini hari yang kedua. Kemarin dimulai, kemudian hari ini dilaksanakan lagi dan ini akan berjalan terus setiap hari selama jam sekolah, hari-hari masuk sekolah. Kecuali hari libur, dan ini akan dilaksanakan di beberapa titik,” ungkap mantan Pangkogabwilhan I ini.
    Di SMA Hang Tuah, KSAL juga ikut langsung mencicipi makanan MBG yang disajikan.
    Bersama dengan siswa-siswi, KSAL menikmati makanan itu di ruang kelas.
    Adapun menu
    makan bergizi gratis
    yang disajikan pada hari ini adalah nasi putih, semur ayam, tempe orek, oseng kacang panjang, wortel, dan tahu.
    Untuk buah-buahan, petugas dapur umum menyajikan pisang Ambon sebagai pelengkap. Ali memuji manu makanan yang disajikan terasa enak.
    “Enak, kalau enggak enak, saya protesnya sama Danseskoal (Komandan Seskoal),” tutur KSAL.
    Adapun program MBG yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi dimulai pada Senin (6/1/2025).
    Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa realisasi program ini tidak menunggu 100 hari kerja Pemerintah, atau hanya perlu waktu 78 hari setelah Prabowo menjadi Presiden.
    “Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1/2025).
    Pada 6 Januari, pemerintah mulai memberikan MBG bagi anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.
    Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut dilibatkan untuk mendukung program MBG ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Bakal Evaluasi PSN, Jokowi: Ya Tidak Apa-apa, kan Baik

    Presiden Prabowo Bakal Evaluasi PSN, Jokowi: Ya Tidak Apa-apa, kan Baik

    Solo, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) warisan pemerintahan terdahulu. Menanggapi hal itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tak mempermasalahkannya.

    “Ya enggak papa, kan baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” ujarnya saat ditemui di kediaman pribadinya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

    Jokowi mengatakan belum tentu apa yang diputuskan pemerintah saat itu, termasuk PSN 100% berjalan dengan baik. Sehingga, evaluasi memang dibutuhkan agar makin baik.

    “Belum tentu yang kita putuskan itu betul 100%. Kan bisa dikoreksi, bisa dievaluasi saya kira akan bagus,” kata dia.

    Saat ditanya mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) apakah dirinya akan keberatan jika nantinya juga dievaluasi oleh Presiden Prabowo, Jokowi meyakini Prabowo akan menjaga komitmen meski IKN tidak masuk dalam 8 Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Ya nyatanya anggarannya untuk IKN kan tetap. Wong sudah lama (dititipkan),” ucap Jokowi.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo akan mengevaluasi sejumlah PSN yang dinilai kurang berguna untuk masyarakat.

    “Pak Prabowo akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat,” kata Sufmi dalam seminar “Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan” di Jakarta.

    Diketahui, terdapat 233 PSN selama pemerintahan Presiden ke-7 RI Jokowi. Dari jumlah tersebut sebanyak 105 proyek dinyatakan rampung per November 2024 serta 28 proyek dan 10 program telah beroperasi.

    Sementara itu, total ada 44 proyek dan tiga program yang masih dalam tahap pembangunan serta lima proyek masih dalam proses transaksi. Adapun sebanyak 46 proyek dan tiga program masih dalam proses penyiapan. Beberapa ada yang diwariskan untuk diteruskan Presiden Prabowo. 

  • DPD usul zakat biayai MBG sebab DNA masyarakat Indonesia gotong royong

    DPD bahas pelaksanaan program MBG pada sidang paripurna

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah RI ikut membahas pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang mulai dijalankan pemerintah pada Sidang Paripurna Ke-10 Masa Sidang III Tahun 2024–2025, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengatakan bahwa sidang paripurna tersebut digelar setelah para senator menjalani masa reses dan memasuki masa sidang baru.

    “Banyak sekali masukan, aspirasi, termasuk juga beberapa usulan kepada pihak eksekutif. Kami semua tadi meng-underline (garisbawahi) beberapa di antaranya program makan bergizi gratis,” kata Sultan usai menghadiri sidang paripurna.

    Ia mengatakan DPD mendapati banyak sekali temuan di lapangan terkait pelaksanaan program MBG yang akan segera ditindaklanjuti melalui rapat-rapat dengan pemangku kepentingan terkait, misalnya Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan kementerian terkait lainnya.

    “Sehingga program yang baik ini betul-betul bisa berhasil dengan baik, kemudian output-nya baik dan tidak menjadi masalah,” ujarnya.

    Sultan memberi contoh temuan pengawasan senator dari wilayah Papua terkait pelaksanaan program MBG, yakni besaran indeks harga makan bergizi gratis yang tinggi.

    “Kalau teman-teman di timur ya, di Papua, harga ya, harga atau indeks makan bergizi gratis ini kalau teman-teman di timur itu menurut teman-teman pantauan langsung di bawah itu jauh dari cukup. Ini kan menjadi bahan (pembahasan juga),” ucapnya.

    Ia lantas melanjutkan, “Lalu temuan juga di lapangan beberapa di antaranya adalah memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap kadar gizi yang dimakan, apakah BPOM dan lain-lain.”

    Sultan menyebut temuan-temuan tersebut akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti DPD RI guna menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak pemerintah selaku pelaksana program tersebut.

    Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menegaskan dukungan DPD RI terhadap program MBG dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui fungsi pengawasan yang dijalankannya.

    Meski demikian, Sultan menekankan bahwa lembaganya tidak ingin gegabah dalam menyimpulkan keberhasilan pelaksanaan program MBG melalui unggahan-unggahan yang bersebaran di media sosial terkait ulasan-ulasan soal makanan MBG.

    “Kami nggak mau buru-buru dong, maksudnya menyimpulkan hanya karena dari posting-an di sosial media. Makanya kami langsung mau informasi A1. Pertama dari stakeholder terkait, kemudian nanti anggota DPD lagi yang akan turun ke lapangan untuk memastikan itu benar atau tidak,” tuturnya.

    Program makan bergizi gratis merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Basmi Judol, Konektivitas Internet, Ekonomi 8%

    Basmi Judol, Konektivitas Internet, Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Pejabat Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah dilantik seluruhnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pun langsung memberikan arahan kepada anak buahnya itu.

    Meutya melakukan perombakan di jajaran Dirjen seiring dengan perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menkomdigi mengungkapkan pelantikan ini menjadi momen penting dalam memperkuat Komdigi sebagai motor penggerak transformasi digital di Indonesia. Ia juga mengingatkan tanggungjawab besar yang akan diemban oleh jajaran pejabat baru Komdigi tersebut.

    “Terkhusus untuk pengawasan digital, juga penanganan kejahatan-kejahatan di digital. Kita ada struktur baru yang dipimpin oleh Pak Alex sebagai perwira tinggi polisi. Saya titipkan pesan untuk (mengatasi) judi online dan kejahatan-kejahatan, seperti pinjaman online ilegal, serta kejahatan keuangan lainnya, termasuk juga pornografi, human traffiking di ruang digital kita. Tolong dilakukan secara baik dan tetap transparan terbuka,” tutur Menkomdigi Meutya di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Teruntuk Ismail yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan posisi Mira Tayyiba, Meutya menyampaikan kepadanya untuk melakukan pro organisasi kementerian dengan baik dan efisien. Adapun, Mira dirotasi mengembang tugas sebagai Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi.

    “Kebijakan dapat terimplementasi efektif dan sekali lagi pengelolaan agar lebih efisien,” ucapnya.

    Kemudian untuk Wayan Toni Supriyanto yang menduduki Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Meutya mengarahkan agar menuntaskan persoalan konektivitas internet di Tanah Air yang masih menjadi pekerjaan rumah.

    “Kepada Ibu Dirjen Infrastruktur Digital untuk dapat memimpin transformasi teknologi pemerintah digital yang andal dan tentu aman berorientasi pada masyarakat,” kata Meutya.

    Pelantikan Dirjen Komdigi yang dilakukan oleh Menkomdigi Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Ada pula wajah baru di jajaran Dirjen Komdigi, yaitu Edwin Hidayat Abdullah yang menempati Dirjen Ekosistem Digital Komdigi dan Fifi Aleyda Yahya yang dipercayai untuk bertugas menjadi Dirjen Komunikasi Publik dan Media.

    “Kepada Bapak Dirjen Ekosistem Digital untuk memastikan kontribusi ekosistem digital yang dapat membantu pemerintahan mencapai target pertumbuhan ekonommi menuju 8%. Kami juga tugaskan khusus untuk merangkul kekuatan-kekuatan lokal kita agar lebih banyak startup dalam ekosistem digital yang akan dapat mimpin, startup lokal yang dapat lahir dan terdukung oleh pemerintah,” ucap Meutya.

    Sedangkan, Fifi yang dikenal sebagai jurnalis TV ini, Meutya menitip pesan agar ia memperhatikan nasib media seiring dengan penambahan nama jabatan tersebut.

    “Untuk memastikan komunikasi publik yang efektif, transparan dan juga kredibel. Untuk struktur baru ini khusus namanya kita tambahkan media. Artinya apa? Harus ada penguatan kerja sama yang baik dengan media massa sebagai mitra strategis kita untuk melakukan komunikasi publik pemerintahan,” kata Menkomdigi.

    Pesan terakhir dialamatkan kepada Arief Tri Hardiyanto yang masih diamanahkan untuk menduduki jabatan Inspektorat Jenderal Komdigi.

    “Inspektorat Jenderal agar dapat melaksanakan pengawasan internal dan memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Inspektorat Jenderal perlu memperkuat budaya kerja yang bersih dan profesional. Kami titipkan itu kepada Pak Arief yang asalnya dari BPKP,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • Lantamal Ambon siapkan KRI untuk pengamanan kunjungan Wapres Gibran

    Lantamal Ambon siapkan KRI untuk pengamanan kunjungan Wapres Gibran

    Ambon (ANTARA) – Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon menyiapkan tiga Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) sebagai pengamanan maksimal untuk kunjungan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka ke Kota Ambon pada 15 Januari 2025.

    “Kita siapkan KRI atau Kapal Perang dan personel untuk mendukung giat pengamanan kunjungan Wapres Gibran,” kata Kadispen Lantamal IX Ambon Kapten Laut Agus Wijaya di Ambon, Selasa.

    Ia merincikan bahwa ketiga KRI yang telah disiapkan untuk kunjungan Wakil Presiden RI di Kota Ambon itu yakni KRI Dorang, KRI Kerapu dan KRI Posepa.

    “Sementara total personel yang dilibatkan dalam pengamanan tersebut yakni sebanyak 110 personel yang dibagi menjadi dua regu yakni dari bandara, rute hingga lokasi sebanyak 60 orang dan di dalam KRI sebanyak 50 orang,” ujarnya.

    Fungsi dikerahkannya tiga KRI dalam kunjungan Wakil Presiden itu yakni untuk melindungi Beliau dan rombongan dari ancaman laut, mengantisipasi dan memberikan perlindungan dari serangan udara dan laut.

    “Unsur disiapkan dalam kondisi siap tempur, apabila situasi berubah membahayakan, jalur darat tidak memungkinkan, evakuasi melalui jalur laut diperlukan apabila situasi keamanan tidak bagus,” katanya.

    Sementara itu Danlantamal IX Brigjen TNI (Mar) Suwandi menyampaikan bahwa seluruh prajurit dan armada Lantamal IX siap mendukung pengamanan VVIP kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan istri Selvi Gibran Rakabuming ke wilayah Kota Ambon.

    Menurutnya apel gelar pasukan menjadi hal yang penting guna memastikan kesiapan personel dan alat serta menyamakan persepsi untuk menjaga keamanan dan kelancaran kunjungan kerja dimaksud.

    “Masing-masing Komandan Satgas dan Sub Satgas harus mengorganisir kekuatannya dengan baik. Semua personel memahami sasaran yang harus dilindungi, sehingga kegiatan dapat berjalan aman dan terkendali,” ujarnya.

    Diharapkan seluruh personel yang terlibat dalam satgas pengamanan dapat bersinergi dengan seluruh unsur yang terlibat serta bekerja secara profesional sesuai tugas tanggung jawab guna mengantisipasi setiap kemungkinan ancaman dan hambatan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diagendakan mengunjungi Kota Ambon, Maluku, pada 15 Januari 2024 dalam rangka meninjau langsung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada sekolah-sekolah di kota itu.

    Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Masyarakat Nilai Kinerja Kemensos Paling Signifikan

    100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Masyarakat Nilai Kinerja Kemensos Paling Signifikan

    loading…

    Hasil survei menyebutkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Jelang 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis survei terbaru. Hasilnya, publik merasa puas dengan kinerja Kabinet Merah Putih.

    Penelitian bertajuk “Survei 100 Hari Kerja: Performa Kinerja Pemerintah dan Dinamika Sosial dan Politik Nasional” yang berlangsung sejak 5-10 Januari 2025 ini melibatkan 1.189 responden di 38 Provinsi dengan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini menggunakan metode simple random sampling.

    Hasilnya, secara umum ditemukan fakta mayoritas publik relatif cukup puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja pertama, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

    “Meskipun publik puas, kebijakan Prabowo dan Gibran atas kenaikan PPN 12% masih dianggap belum tepat dilakukan oleh pemerintah saat ini,” ucap Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa, Selasa (14/1/2025).

    Selain itu dalam persepsi publik secara spontan didapatkan opini bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjadi menteri atau pejabat negara yang dianggap publik bekerja optimal selama ini setelah unggul dari Menteri Agama (Menag), Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Sekretaris Kabinet (Seskab) hingga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang kelimanya berada pada top of mind publik.

    Kemudian mayoritas publik juga menganggap Pemerintah Prabowo dan Gibran telah bekerja optimal dalam mengelola pemerintahan dan birokrasi. Ada 52,81% yang setuju, 27,84% yang tidak setuju, serta yang netral 10,85% dan tidak tahu/tidak menjawab 8,49%.

    “Sedangkan bagi 42,48% publik melihat pemerintah belum optimal dalam memberikan perlindungan penyelenggaraan demokrasi seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat walaupun 41,29% tidak setuju, yang netral 8,41%, dan tidak tahu/tidak menjawab 7,89%,” sebut Herry.

    Sementara itu sebanyak 29,52% menilai Kementerian Sosial telah bekerja optimal dibandingkan Kementerian atau Lembaga negara lainnya pada pemerintahan Prabowo dan Gibran, disusul oleh Kementerian Agama 24,14%, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 18,92%, Sekretaris Kabinet 15,90%, serta Kantor Komunikasi Kepresidenan 11,52%.

  • Profil Raffi Ahmad Pemilik Kendaraan RI 36

    Profil Raffi Ahmad Pemilik Kendaraan RI 36

    YOGYAKARTA – Insiden Patwal Mobil RI 36 yang viral karena arogan di jalanan mencuri perhatian. Belakangan diketahui bahwa mobil tersebut merupakan kendaraan dinas diperuntukkan bagi Raffi Ahmad yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden dalam Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Di luar dari peristiwa tersebut, profil Raffi Ahmad pemilik kendaraan RI 36 menarik untuk diperbincangkan.

    Profil Raffi Ahmad Pemilik Kendaraan RI 36

    Raffi Farid Ahmad adalah pria yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 17 Februari 1987. Selama ini ia dikenal sebagai artis, presenter, influencer, hingga pengusaha. Rafi merupakan putra sulung dari Munawar Ahmad dan Amy Qanita.

    Nama Raffi Ahmad mulai dikenal di kancah hiburan nasional sejak tahun 2002 sebagai aktor muda. Ia turut membintangi sejumlah sinetron televisi salah satunya berjudul “Tunjuk Satu Bintang”.

    Raffi Ahmad semakin melejit saat ia terpilih sebagai salah satu aunggota personil grup vokal besutan Melly Goeslaw yang bernama Bukan Bintang Biasa (BBB).

    BBB dibentuk pada tahun 2006 dengan single pertama berjudul “Let’s Dance Together”. Di tahun 2000-an, lagu-lagu BBB cukup populer di kalangan remaja. Tak berselang lama, film Bukan Bintang Biasa The Movie rilis hingga semakin mengharumkan nama Raffi.

    Tahun 2008, Raffi merambah ke bidang lain yakni sebagai presenter. Salah satu acara yang ia bawakan dan cukup membesarkan namanya adalah Dahsyat, acara musik yang menampilkan musisi nasional dan disiarkan di RCTI. Dahsyat sempat berganti-ganti presenter, namun wajah Raffi Ahmad tidak pernah diganti.

    Sepak terjang Raffi Ahmad di dunia hiburan membuat ia diganjar dengan berbagai penghargaan. Pada tahun 2014 ia mendapat Presenter Program Hiburan Terfavorit dari Panasonic Gobel Awards. Di tahun 2015 ia kembali diganjar penghargaan Favorite Host dari Nickelodeon Indonesia Kids Choice Awards. Penghargaan tersebut hanya sejumlah kecil dari deretan prestasi yang dimiliki olehnya.

    Di luar penghargaan yang berhasil ia raih, Raffi sempat menjadi sorotan lantaran kasus narkoba yang menimpanya. Pada tahun 2013, Raffi ditangkap karena terbukti mengonsumsi narkoba sehingga ia harus menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat.

    Raffi Ahmad Sebagai Pengusaha

    Raffi Ahmad mulai dikenal sebagai pengusaha setelah ia menikah dengan Nagita Slavina. Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai dua orang anak bernama Rafathar Malik Ahmad dan Rayyanza Malik Ahmad.

    Raffi yang terus mendulang kesuksesan di dunia hiburan kemudian mulai membangun bisnis. Dengan dukungan istrinya, tahun 2015 Raffi mendirikan perusahaan media RANS Entertainment.

    Tak hanya di bidang industri hiburan, ayah dari Rafathar itu juga membeli klub sepak bola Cilegon United pada 2021 lalu mengubah namanya menjadi RANS Cilegon FC (RANS Nusantara FC). Ia juga memiliki klub Basket Rans Simba Bogor yang berlaga di IBL.

    Kesuksesannya di bidang bisnis membuat Raffi Ahmad mendapat julukan “Sultan Andara”. Julukan tersebut diberikan karena ia tinggal di kawasan Andara, Depok, Jawa Barat.

    Raffi Ahmad Sebagai Politisi

    Sampai saat ini Raffi Ahmad memang tidak berlabuh ke partai politik manapun, namun ia sempat menjadi bagian dari Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran (2024-2029). Selain itu ia juga membantu memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

    Itulah informasi terkait profil Raffi Ahmad pemilik kendaraan RI 36. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • Melalui Wastra dan Kriya Nusantara menuju Indonesia maju

    Melalui Wastra dan Kriya Nusantara menuju Indonesia maju

    Selvi Gibran Rakabuming melantik para Pengurus Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Masa Bakti 2024-2029 Senin 13/01/2025. (Foto : BPMI Setwapres)

    Melalui Wastra dan Kriya Nusantara menuju Indonesia maju
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 13 Januari 2025 – 14:59 WIB

    Elshinta.com – Istri Wakil Presiden, Selvi Gibran Rakabuming melantik para Pengurus Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Masa Bakti 2024-2029 di Gedung II Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Senin (13/01/2025). Pada masa bakti lima tahun ke depan, para pengurus Dekranas akan memayungi dan membina para pelaku UMKM di seluruh Tanah Air untuk terus berkembang dan berdaya saing.

    Sebagai Ketua Umum, dalam sambutannya Selvi Gibran menyampaikan arahan kepada seluruh pengurus Dekranas untuk mengawal misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia Maju, salah satunya melalui Kriya dan Wastra Nusantara.

    “Mari kita satukan langkah bersama dan memperkuat kolaborasi dan sinergi kita. Tentunya untuk membantu mewujudkan cita-cita besar Bapak Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sesuai Asta Cita yang telah beliau canangkan,” tuturnya.

    Selvi juga menyampaikan, di bawah kepemimpinannya Dekranas dapat menjangkau lebih luas lagi perajin di Indonesia, hingga ke pulau terluar. Sehingga, kemajuan UMKM dapat dirasakan, tidak hanya di kota-kota besar saja.

    “Semoga di daerah, apalagi yang daerah-daerah terpencil yang kemarin belum sempat atau tidak kita kunjungi, atau masih belum kita sentuh, ini nanti menjadi prioritas untuk program-program ke depannya Dekranas. Di daerah-daerah yang belum kita kunjungi, belum kita sentuh itu nanti menjadi prioritas yang akan kita genjot bersama untuk UMKM-nya sehingga UMKM-UMKM kecil ini bisa sama-sama naik kelas,” imbuhnya.

    “Harapannya nanti dari pengurus Dekranas Pusat ini bisa berkoordinasi dengan setiap ketua Dekranas di provinsi maupun di kota. Sehingga dari kota itu maupun di provinsi, mereka bisa menggerakkan perajin-perajin kecil yang ada di setiap daerah mereka,” tambahnya.

    Pada kesempatan ini Selvi juga menekankan, bahwa selain di dalam negeri, produk UMKM Indonesia juga banyak diminati di mancanegara. Untuk itu, ia mendorong terciptanya ide-ide kreatif yang dapat memperluas pasar produk UMKM Indonesia di luar negeri.

    “Ke depannya periode lima tahun ini kita bisa terus membawa UMKM kita pameran-pameran di luar negeri. Itu kenapa ada bidang yang khusus untuk standarisasi hubungan dengan luar negeri itu karena saya ingin kedepannya UMKM Indonesia bisa dibawa, dikenalkan ke banyak negara lagi,” urainya.

    Menutup sambutannya, Selvi mengimbau seluruh pengurus Dekranas masa bakti 2024-2029 untuk langsung aktif bekerja dan menyusun program-program yang akan dilaksanakan.

    “Kita inovasikan lagi ide-ide yang baru lagi dengan semangat yang baru. Semoga program-programnya bisa terlaksana dan semakin menyentuh ke UMKM kita. Yang tentunya harus ada yang mengenai pengembangan kapasitas SDM itu juga sangat perlu, pendampingan seperti yang sudah saya sampaikan, peningkatan literasi digital, serta perluasan akses pasar, dan juga pembiayaan ini yang juga perlu. Dan untuk itu, akhir kata saya berharap seluruh pengurus Dekranas Pusat ini bisa untuk langsung aktif bekerja,” pungkasnya.

    Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah lama menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi. Tidak hanya di jajaran para Menteri, komitmen ini pun dilaksanakan oleh SERUNI (Solidaritas Perempuan Untuk Indonesia) Kabinet Merah Putih yang beranggotakan para pendamping menteri/lembaga untuk turut mendukung dan berperan dalam mensukseskan program Kabinet Merah Putih.

    Penulis : Sri Lestari

    Sumber : Radio Elshinta