Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Ketua DPD Usul Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, PBNU: Masih Ada CSR BUMN

    Ketua DPD Usul Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis, PBNU: Masih Ada CSR BUMN

    Jakarta

    Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai makan bergizi gratis. Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, mengatakan masih ada sumber dana lain.

    “Saya kira masih ada dana lainnya yang bisa dipakai, jika diperlukan tambahan selain APBN seperti CSR BUMN, perusahaan swasta nasional, royalti tambang dan perkebunan misalnya,” kata Fahrur kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

    Dia mengatakan pemerintah juga bisa mencanangkan gerakan sedekah nasional. Dia mengatakan hal itu dapat menjadi alternatif selain zakat jika memang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis.

    “Atau pemerintah mencanangkan gerakan sedekah nasional, itu bisa menjadi alternatif selain zakat bagi usaha untuk gotong-royong berbagi kebaikan yang mendapatkan pahala besar,” ujarnya.

    “Infak dan sedekah lebih luas jangkauannya dan fleksibel, tidak seperti zakat yang sudah jelas kelompok tertentu sebagai penerimanya,” imbuhnya.

    Dia mengatakan aturan zakat sudah jelas dalam Al-Qur’an. Dia mengatakan zakat tak bisa digunakan atau disalurkan sembarangan.

    Dia mengatakan zakat untuk makan bergizi gratis bisa saja. Tapi, penerimanya harus sesuai golongan yang diatur dalam Al-Qur’an.

    “Boleh saja dilakukan jika penerimanya memang dipilah dari golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh jika bukan kategori penerima zakat sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur’an , surat At-Taubah ayat 60,” ujarnya.

    “Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis,” kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

    Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan program itu.

    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujarnya.

    (dek/haf)

  • Dukung Program MBG, GP Ansor akan Kukuhkan 10 Ribu Satgas Pangan saat Harlah ke-91 – Page 3

    Dukung Program MBG, GP Ansor akan Kukuhkan 10 Ribu Satgas Pangan saat Harlah ke-91 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gerakan Pemuda (GP) Ansor bakal mengukuhkan 10 ribu Satuan Tugas (Satgas) Pangan Banser pada April 2025 atau Hari Ulang Tahun (Harlah) ke-91 Ansor. Hal ini dalam mendukung program unggulan pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu.

    “Kita akan terlibat banyak hal. Baik itu untuk kemudian satuan pelaksana MBG atau menyiapkan infrastruktur masyarakat. Terkait infrastruktur yang akan dibangun nanti bertepatan dengan Harlah Ansor ke-91 tahun di bulan April,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin usal launching Asta Cita Center di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    “Kita akan mengukuhkan 10 ribu satgas Pangan Banser. Yang fungsinya dua hal, menjadi penyuluh produk-produk pangan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,” sambungnya.

    Kemudian, yang kedua disebutnya membangun kelompok-kelompok tani untuk membangun ketahanan pangan. Hal ini sambil mengintegrasikan lahan-lahan yang mereka kelola.

    “Iya nanti (Secara serentak), ketika ulang tahun kita akan kukuhkan 10 ribu Satgas Pangan Banser,” ujarnya.

    Launching Asta Cita Center

    Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) meluncurkan Asta Cita Center. Hal ini dilakukan badan otonom Nahdlatul Ulama sebagai salah satu upaya dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran mempunyai visi besar yang harus kita dukung dengan memastikan berbagai kebijakan pemerintah telah terealisasi dengan baik dan tepat sasaran,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1/2025)

    “Untuk itulah, Asta Cita Center di-launching hari ini sebagai penopang, lembaga think tank, yang bisa menjembatani program pemerintah dirasakan masyarakat langsung,” sambungnya.

     

  • MKGR Buka Pintu untuk Jokowi dan Gibran

    MKGR Buka Pintu untuk Jokowi dan Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir menyatakan organisasi ini terbuka bagi siapa saja, termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung sebagai anggota, kader, atau bahkan pengurus.

    Hal ini disampaikan Adies merespons isu Jokowi dan Gibran mungkin akan bergabung melalui MKGR yang merupakan salah satu organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar. Namun, Adies belum memberikan kepastian terkait hal tersebut.

    Adies mengajak publik untuk mengikuti perkembangan dinamika politik, terutama menjelang Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) dan perayaan HUT ke-65 MKGR yang akan digelar pada Sabtu (18/1/2025). Dalam forum tersebut, MKGR akan mengumumkan perubahan komposisi kepengurusan, baik penambahan maupun pengurangan anggota.

    “Kami terbuka untuk siapa saja, termasuk ASN, masyarakat umum, atau pihak-pihak lain yang ingin bergabung,” ujar Adies di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Adies juga mengungkapkan beberapa posisi pengurus, seperti wakil ketua umum, akan ditambahkan, sementara posisi yang tidak aktif atau berhalangan tetap akan diganti.

    Adies memastikan undangan telah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghadiri acara puncak HUT ke-65 MKGR.

    Prabowo Subianto akan memberikan testimoni melalui video, sedangkan kehadirannya akan diwakili Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad. Gibran Rakabuming Raka dipastikan hadir langsung dalam acara tersebut.

    “Kami sudah mengirimkan undangan kepada Pak Presiden dan Pak Wapres. Insyaallah, Pak Wapres akan hadir, dan Pak Presiden akan memberikan video testimoni ucapan selamat ulang tahun,” tambah Adies.

    Isu bergabungnya Jokowi dan Gibran ke MKGR atau Partai Golkar terus menjadi perhatian publik. Forum MPO pada 18 Januari 2025 disebut-sebut akan menjadi momen penting untuk melihat perkembangan lebih lanjut terkait hal ini.

  • MKGR akan Gelar Perayaan HUT ke-65, Gibran Disebut Hadir – Halaman all

    MKGR akan Gelar Perayaan HUT ke-65, Gibran Disebut Hadir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) akan menggelar perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-65 pada Sabtu (18/1/2025).

    Kegiatan ini direncanakan berlangsung sepanjang hari, dimulai dengan rapat kerja nasional (Rakernas) dan Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO).

    Ketua Umum MKGR, Adies Kadir, menjelaskan bahwa MPO merupakan forum tertinggi kedua dalam struktur organisasi MKGR setelah Musyawarah Besar (Mubes). 

    “Majelis (MPO) ini adalah forum tertinggi kedua setelah Mubes. Di sini kita bisa melakukan berbagai hal mungkin kita akan evaluasi-evaluasi,” kata Adies di Kantor MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Selain pembahasan internal, Adies menyebut bahwa perayaan HUT MKGR juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial. 

    Sejak 3 Januari 2025, MKGR telah melakukan ziarah ke makam pahlawan di seluruh Indonesia, termasuk pahlawan dari MKGR dan Partai Golkar. 

    Selain itu, kata Adies, MKGR juga memberikan bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta santunan kepada anak yatim di berbagai daerah.

    Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara HUT ke-65 MKGR, Soedeson Tandra, mengatakan acara ini tak mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Memang dalam rangkaian kegiatan ini Pak Jokowi tidak diundang,” ujar Tandra dalam kesempatan yang sama.

    Tandra menuturkan, mereka hanya mengundang Presiden ke-8 Prabowo Subianto meskipun hanya menyampaikan testimoni.

    “Yang kami undang adalah Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo yang insya allah akan membuat testimoni pada acara itu,” ucapnya.

    Menurutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan hadir langsung dalam acara tersebut nantinya.

    “Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Ketua SC Pak Yahya (Zaini) tadi bahwa insya allah Wapres Gibran akan hadir,” ungkapnya.

  • MKGR Pastikan Gibran Hadiri Acara HUT, Tempat untuk Jokowi Disediakan

    MKGR Pastikan Gibran Hadiri Acara HUT, Tempat untuk Jokowi Disediakan

    Jakarta

    Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), ormas pendiri Partai Golkar, memastikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri acara puncak HUT ke-65 pada 18 Januari mendatang. Ketua Umum (Ketum) MKGR Adies Kadir menyebut pihaknya akan menyediakan tempat bagi Presiden ke-7 Jokowi di acara.

    “Kita sudah mengundang Pak Wakil Presiden, tetapi kita sampaikan apabila Pak Jokowi berkenan hadir, kita juga sudah menyiapkan tempat untuk kehadiran beliau,” kata Adies kepada wartawan di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Meski sudah disediakan tempat, namun MKGR tak mengundang Jokowi. MKGR hanya mengundang Presiden Prabowo Subianto.

    “Memang dalam rangkaian kegiatan ini Pak Jokowi tidak diundang. Yang kami undang adalah Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo yang Insyaallah akan membuat testimoni pada acara itu,” kata Ketua Penyelenggara Acara HUT MKGR, Soedeson Tandra.

    “Dan yang tadi seperti sudah dijelaskan oleh Ketua SC Pak Yahya tadi bahwa Insyaallah Wapres Gibran akan hadir,” kata Soedeson.

    Namun, kata Soedeson, Prabowo tidak dapat hadir langsung ke acara. Dia mengatakan Prabowo mengutus Raffi Ahmad sebagai Utusan Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    (fca/isa)

  • Polres Kediri Bahas Andalalin Supermarket Bahan Bangunan Mitra 10, Ini 7 Poin Kesepakatan

    Polres Kediri Bahas Andalalin Supermarket Bahan Bangunan Mitra 10, Ini 7 Poin Kesepakatan

    Kediri (beritajatim.com) – Polres Kediri Kota bersama instansi terkait melaksanakan rapat koordinasi (rakor) terkait Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pembangunan Supermarket Bahan Bangunan Mitra 10 di Jl. Brigjen Pol. Imam Bachri H.P, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Melalui rakor tersebut, ada sejumlah poin yang disepakati.

    Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota Ipda R Rido mengatakan, rakor ini mendiskusikan solusi terbaik dalam pelaksanaan proyek. Terutama dalam menciptakan kelancaran arus lalu lintas di sekitar. “Kami berharap Mitra 10 menjadi contoh pengelolaan lalu lintas yang baik, mendukung kamseltibcarlantas di wilayah Kota Kediri,” ungkap Ipda R Rido, pada Rabu (15/1/2025).

    Rakor berlangsung di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kota Kediri pada Rabu, 15 Januari 2025, pukul 09.00-11.00 WIB. Kegiatan dipimpin oleh Kabid Manajemen Lalu Lintas Dishub Kota Kediri dan melibatkan beberapa pihak, termasuk Dinas PUPR, DPMPTSP Kota Kediri.

    Kemudian, Unit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota yang diwakili oleh Kanit Kamsel Ipda R Rido. Perwakilan dari Mitra 10 turut hadir untuk mendiskusikan solusi terbaik dalam pelaksanaan proyek.

    Dalam rapat, beberapa poin penting disepakati antara lain :

    1. Pemrakarsa diwajibkan memastikan akses keluar-masuk sesuai ketentuan teknis PUPR.
    2. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait dampak pembangunan.
    3. Pemisahan jalur kendaraan roda dua dan roda empat guna mencegah konflik lalu lintas.
    4. Koordinasi dengan PUPR terkait izin akses dan pengelolaan utilitas.
    5. Jadwal kedatangan kendaraan barang diatur untuk menghindari kemacetan.
    6. Larangan parkir di ruang milik jalan (rumija) di depan Mitra 10.
    7. Pemasangan CCTV untuk memantau area internal dan eksternal.

    Setelah rakor, Unit Kamsel Satlantas melanjutkan kegiatan survei jalur rawan kecelakaan di Jl. Raya Kediri – Nganjuk yang melintasi Kecamatan Grogol dan Tarokan.

    Kegiatan berlangsung dari pukul 12.00 hingga 13.30 WIB, dengan fokus mengedukasi masyarakat pengguna jalan. “Kami menekankan pentingnya fokus dalam berkendara dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama. Jalur ini merupakan kawasan rawan laka, sehingga butuh perhatian lebih dari semua pihak,” ujar Kasat Lantas Polres Kediri Kota, AKP Afandy Dwi Takdir.

    Kegiatan ini sejalan dengan Asta Cita, delapan misi yang diusung Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam misi ini, pengembangan infrastruktur, tata kelola wilayah, dan keamanan menjadi prioritas.

    “Andalalin bukan hanya soal regulasi, tapi juga komitmen bersama untuk menciptakan Kota Kediri yang ramah, aman, dan berdaya saing,” tambah AKP Afandy.

    Masyarakat pengguna jalan dan pihak terkait memberikan apresiasi atas upaya koordinasi dan survei ini. Salah satu pengguna jalan, Andi (34). “Edukasi ini sangat membantu kami, terutama di jalur rawan. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut.”ungkapnya. [nm/kun]

  • MKGR sebut Wapres Gibran akan hadiri puncak HUT Ke-65

    MKGR sebut Wapres Gibran akan hadiri puncak HUT Ke-65

    Jakarta (ANTARA) – Organisasi sayap Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal menghadiri puncak rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-65 MKGR pada Sabtu, 18 Januari 2025.

    Ketua Umum MKGR Adies Kadir mengatakan bahwa panitia kegiatan tersebut sudah mengirimkan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Adapun Prabowo tidak akan hadir secara langsung sedangkan Gibran direncanakan hadir ke lokasi.

    “Kita sudah mengundang Pak Wakil Presiden, tetapi kita sampaikan apabila Pak Jokowi berkenan hadir, kita juga sudah menyiapkan tempat untuk kehadiran beliau,” kata Adies di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa MKGR sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Hal itu diucapkannya ketika menjawab peluang Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo maupun Wapres Gibran untuk masuk ke organisasi.

    “Kalau ormas bukan hanya dari unsur partai politik, tetapi ASN juga boleh, kemudian masyarakat yang menghendaki boleh, siapapun kami terbuka untuk masuk ormas,” kata dia.

    Selain itu, menurutnya MKGR juga akan menggelar rapat pada saat puncak perayaan HUT tersebut untuk membahas penambahan atau pengurangan jabatan di organisasi. Nantinya bakal ada juga penambahan posisi-posisi dewan pakar hingga dewan penasehat.

    “Itu sudah kita inventarisir, dan juga kita kita ada penambahan beberapa posisi wakil ketua umum,” kata dia.

    Di sisi lain, dia mengatakan Presiden Prabowo pun akan mengirimkan rekaman video testimoni terkait HUT MKGR, walaupun tidak hadir secara langsung. Dia mengungkapkan bahwa Prabowo sempat menjadi Ketua Dewan Penasehat MKGR pada beberapa waktu silam, ketika masih menjadi kader Partai Golkar.

    “Beliau (Prabowo) mengucapkan terima kasih, dan bercerita bahwa memang dulunya beliau ada di Ormas MKGR. Yang pasti yang membawa undangannya ya orang-orang dekat beliau,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, GP Ansor Luncurkan Asta Cita Center
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 Januari 2025

    Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, GP Ansor Luncurkan Asta Cita Center Nasional 15 Januari 2025

    Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, GP Ansor Luncurkan Asta Cita Center
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gerakan Pemuda Ansor (
    GP Ansor
    ), sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama (NU), mendukung pemerintahan Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    dengan meluncurkan
    Asta Cita Center
    .
    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin mengatakan, Asta Cita Center merupakan wadah bagi anak-anak muda untuk memastikan program Prabowo-Gibran dapat terealisasi dengan baik.

    Pemerintahan Prabowo-Gibran
    mempunyai visi besar yang harus kita dukung dengan memastikan berbagai kebijakan pemerintah telah terealisasi tepat sasaran. Untuk itulah, Asta Cita Center di-launching,” kata Addin, dalam acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
    Addin menuturkan, platform Asta Cita Center akan berfungsi sebagai penopang yang menjembatani program pemerintah dengan masyarakat secara langsung.
    “Asta Cita Center akan menyediakan dan mengembangkan jejaring ahli dan praktisi dalam mendukung empat isu seperti bisnis ekonomi, inovasi teknologi dan media, sumber daya manusia (SDM), dan anak muda,” kata Addin.
    Addin menyebut aplikasi ini memiliki empat fokus utama. Pertama, pengembangan ekonomi pedesaan.
    Kedua, riset dan inovasi teknologi untuk menciptakan inovasi dalam bidang teknologi, pendidikan, dan ekonomi.
    “Ketiga, pembangunan SDM dengan pelatihan koperasi sebagai modal utama pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keempat, kolaborasi dengan komunitas untuk mencapai agenda besar negara,” ujar dia.
    Menjelang 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo, Addin menekankan pentingnya melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendukung upaya pembangunan.
    “Yang bisa kita lakukan adalah mengajak sebanyak-banyaknya anak-anak muda untuk menjadi penopang dari apa yang sedang negara lakukan,” ucap dia.
    Menurut Addin, pemerintah akan menghadapi banyak tantangan ke depan.
    Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian perlu diperkuat.
    “Mencapai apa yang menjadi agenda besar negara, kata kuncinya adalah kolaborasi,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenkeu Thomas merespons soal pengurangan anggaran infrastruktur

    Wamenkeu Thomas merespons soal pengurangan anggaran infrastruktur

    Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono merespons soal pengurangan anggaran infrastruktur, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan,” kata Thomas dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, pengurangan anggaran itu merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    APBN rencananya digunakan untuk program-program yang bersifat jangka panjang dan tidak bisa menerima dana dari jalur komersial. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, dan program prioritas lainnya yang menjadi tugas pemerintah dan tak bisa mengandalkan dana komersial.

    Sementara proyek infrastruktur bisa memanfaatkan investasi swasta.

    “Itu strateginya akan ke sektor swasta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan,” ujar dia pula.

    Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi pengurangan anggaran infrastruktur merupakan restrukturisasi APBN.

    “Bukan berarti yang sebelumnya salah, tapi saat ini bisa melakukan itu (restrukturisasi),” katanya lagi.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada November 2024 mengatakan bahwa semua dana infrastruktur untuk sementara ditahan oleh Menteri Keuangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pembangunan-pembangunan fisik besar, seperti pembangun bendungan dan sebagainya, untuk sementara waktu dihentikan sampai anggaran tersedia.

    Kementerian PU berfokus untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air dalam rangka menyukseskan Astacita Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan lebih memaksimalkan dan merevitalisasi infrastruktur-infrastruktur yang telah terbangun.

    Dody berharap infrastruktur-infrastruktur besar yang telah terbangun dapat mencukupi dan mendukung kesejahteraan rakyat. Menurut dia, pembangunan fisik yang besar harus dikompromikan dengan target-target lainnya yang juga harus dikejar oleh pemerintah.

    Adapun dalam APBN 2025, anggaran Kementerian PU dialokasikan sebesar Rp110,95 triliun. Sementara untuk tahun anggaran (TA) 2024, melansir laman Kementerian PU, pagu yang diterima mencapai Rp166,99 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • 10
                    
                        Soal Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat, MUI Ingatkan Zakat Hanya untuk Fakir Miskin
                        Nasional

    10 Soal Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat, MUI Ingatkan Zakat Hanya untuk Fakir Miskin Nasional

    Soal Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat, MUI Ingatkan Zakat Hanya untuk Fakir Miskin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
    Anwar Abbas
    menyatakan, wacana pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.
    Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.
    “Kalau dari dana zakat akan ada
    ikhtilaf
    atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (15/1/2025).
    “Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.
    Anwar menjelaskan, ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.
    Ia menegaskan, orang yang berhak menerima dana zakat hanya delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.
    Di samping itu, Anwar juga menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
    “Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ujar Anwar.
    “Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” kata dia.
    Dia juga heran, bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945, menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
    “Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain,” jelasnya.
    Dia bilang, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah.
    Oleh karena itu, saat ini sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.
    “Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945,” kata Anwar.
    “Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” ujar dia.
    Sebelumnya, Ketua DPD
    Sultan Najamuddin
    mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.
    Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini.
    Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.
    “Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.