Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Sinergi PNM dan KemenPPPA Kuatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

    Sinergi PNM dan KemenPPPA Kuatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

    JABAR EKSPRES – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali mendapatkan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam penguatan pemberdayaan hak perempuan dan anak.

    Sinergi ini sejalan dengan misi dan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat.

    Menteri BUMN Erick Thohir juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada kaum ibu, tercermin dari program BUMN melalui PNM Mekaar yang akan berdampak baik pada anak-anak.

    Melalui webinar bertajuk “Ibu Mekaar Cerdas Wujudkan Generasi Emas” PNM mengedukasi lebih dari 10ribu nasabah tentang pentingnya asupan gizi seimbang untuk keluarga dan anak.

    Pemberian makan dengan gizi yang cukup merupakan salah satu hak anak yang dapat membantu tumbuh kembang mereka dan menghasilkan generasi unggul.

    BACA JUGA: Masyarakat Jawa Barat Manfaatkan Promo Tarif Listrik 50 Persen dari PLN 

    Ibu berperan besar dalam membentuk generasi emas Indonesia sehingga hak-hak dasar perempuan dan anak wajib dipenuhi.

    Salah satunya perihal makanan yang juga menjadi concern pemerintah dengan memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasihan dan Lingkungan KemenPPPA, Suhaeni mengapresiasi peran PNM dalam mendukung visi besar pemerintah untuk terlibat dan berkontribusi menyukseskan MBG dengan membangun kesadaran akan gizi sebagai pondasi generasi penerus bangsa Indonesia.

    “PNM telah banyak berkontribusi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” terangnya.

    Sebagai perusahaan pembiayaan dan pemberdayaan pengusaha ultra mikro, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan literasi bagi nasabah binaannya sebagai bentuk pemberian modal intelektual.

    “Sejalan dengan program makan bergizi gratis (MBG), kami berikan edukasi dan tips yang diharapkan dapat mendukung ibu-ibu Mekaar bisa menyajikan makanan sehat, bergizi seimbang, dan sesuai dengan pendapatan mereka. Sesuai dengan pemberian tiga modal kami yaitu modal finansial, intelektual dan sosial,” ungkap Arief.

    BACA JUGA: Sukseskan Program Swasembada Pangan, Polresta Bandung Tanam Jagung 110 Hektar Serentak di Kabupaten Bandung

    Arief turut mengajak seluruh pihak melakukan penguatan perlindungan hak perempuan agar mereka mampu berdaya dan berperan lebih optimal di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar.

  • Ketua MPR: Kepuasan publik tinggi karena rakyat berharap ke Prabowo

    Ketua MPR: Kepuasan publik tinggi karena rakyat berharap ke Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai angka survei kepuasan publik tinggi kepada pemerintahan karena masyarakat mempunyai harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Oleh karena itu, menurut dia, MPR RI saat ini bertugas untuk menciptakan suasana politik yang kondusif agar kondisi pemerintahan dan masyarakat bisa berlangsung lebih baik. Menurutnya, dukungan pun harus terus diberikan kepada pemerintah.

    “Harapan yang besar mudah-mudahan bisa diimbangi dengan kemampuan dan kerja yang sama besarnya dengan harapan itu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan waktu selama 100 hari pertama kinerja Presiden Prabowo bukanlah waktu yang cukup untuk membuktikan kerja-kerja. Jika harapan publik tinggi, dia ingin agar hari-hari berikutnya kinerja pemerintah lebih baik lagi.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Pimpinan MPR RI dalam rapat pimpinan telah sepakat akan menemui Presiden untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi untuk menyampaikan pandangan, pemikiran, dan diskusi tentang persoalan-persoalan negara.

    Saat ini, MPR RI juga sedang membahas tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang merupakan rekomendasi dari Pimpinan MPR RI periode sebelumnya. Menurut dia, PPHN tersebut akan dipelajari hingga tenggat waktu pada Agustus 2025.

    Adapun salah satu rekomendasi dalam PPHN tersebut yaitu mengembalikan lembaga MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara. Muzani pun belum memastikan apakah hal tersebut akan dilakukan dengan Ketetapan MPR RI atau opsi lainnya karena MPR belum fokus mengenai hal itu.

    “Sekarang kita sedang menyerahkan kepada Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wapres tegaskan MBG investasi untuk masa depan

    Wapres tegaskan MBG investasi untuk masa depan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini berjalan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.

    Oleh karena itu, Gibran turun langsung ke Pulogebang, Jakarta, Selasa, untuk meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di dua sekolah, yaitu di SDN Pulogebang 06 dan SMA Negeri 11 Jakarta.

    Wapres dalam siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Selasa menekankan bahwa memberikan akses makanan bergizi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga investasi masa depan. Sebab, generasi sehat adalah fondasi bangsa yang kuat.

    Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga menekankan program makan bergizi gratis merupakan upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak, khususnya anak-anak yang punya masalah kesehatan, untuk menerima asupan gizi seimbang.

    Oleh karena itu, Wapres berharap program makan bergizi gratis dapat segera diperluas sehingga ada lebih banyak anak-anak, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui yang menerima manfaat dari program tersebut.

    Wapres Gibran juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan memastikan program makan bergizi gratis berjalan efektif dan tepat sasaran.

    Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers minggu lalu menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis (MBG) di 31 provinsi.

    Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • LHKPN Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Capai Rp 5,4 Triliun, Pejabat Kabinet Merah Putih Paling Tajir

    LHKPN Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Capai Rp 5,4 Triliun, Pejabat Kabinet Merah Putih Paling Tajir

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 123 orang yang tergabung di Kabinet Merah Putih telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Salah satu laporan LHKPN yang paling mencolok dengan mencatat kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun, yang dimiliki oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Melansir situs LHKPN KPK, laporan harta kekayaan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana hingga 31 Oktober 2024 senilai Rp 5,435 triliun.

    Kekayaan ini terdiri atas tujuh aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dengan nilai total Rp 152 miliar, tujuh kendaraan dari berbagai merek, seperti Mercedes-Benz, Toyota Vellfire, Bentley Continental, Range Rover, Bentley Flying Spur, serta dua unit Lexus senilai Rp 19,463 miliar.

    Kemudian, dalam LHKPN Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, tercatat harta berharga lainnya sebesar Rp 43,814 miliar, surat berharga senilai Rp 5,075 triliun kas dan setara kas sebesar Rp 67,168 miliar serta aset lainnya senilai Rp 77,719 miliar.

    Diketahui, Widiyanti Putri Wardhana atau yang akrab disapa Widi adalah sosok wanita kelahiran 1971. Ia lahir dari keluarga konglomerat, sebagai putri dari Wiwoho Basuki Tjokronegoro, pendiri Teladan Group yang bergerak di sektor energi dan pertambangan.

    Widi menempuh pendidikannya di Pepperdine University, California, dan meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis pada tahun 1993.

    Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia menghabiskan lebih dari 30 tahun berkarier di berbagai sektor bisnis, khususnya agribisnis dan energi. Widi menjabat sebagai chief operating officer (COO) di PT Teladan Resources dan komisaris di PT Teladan Prima Agro, perusahaan yang fokus pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan energi terbarukan di Kalimantan Timur.

    Dalam kariernya, Widi telah memegang berbagai posisi strategis di sejumlah perusahaan milik keluarganya. Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan nirlaba, termasuk menjadi sekretaris jenderal Yayasan Jantung Indonesia sejak 2018.

    Kehidupan pribadi Widiyanti juga menarik perhatian publik. Pasalnya ia merupakan istri dari Wishnu Wardhana, mantan direktur utama Indika Energy. Keduanya dikenal memiliki hubungan dekat dengan keluarga Prabowo, yang semakin memperkuat posisi mereka dalam lingkaran politik dan bisnis.

    Setelah resmi masuk Kabinet Merah Putih di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana harus menyampaikan LHKPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

  • 58 Pejabat Baru Kabinet Merah Putih Lapor LHKPN, Ada yang Punya Harta Rp5,4 Triliun

    58 Pejabat Baru Kabinet Merah Putih Lapor LHKPN, Ada yang Punya Harta Rp5,4 Triliun

    loading…

    Sebanyak 58 penyelenggara negara baru Kabinet Merah Putih telah melaporkan harta kekayaan di LHKPN. Salah satu pejabat baru ada yang memiliki harta Rp5,4 triliun. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 58 penyelenggara negara baru Kabinet Merah Putih telah melaporkan harta kekayaan di Laporan Harta Kekayaan Negara ( LHKPN ). Salah satu pejabat baru ada yang memiliki harta Rp5,4 triliun.

    Penyelenggara negara baru merupakan mereka yang baru dilantik pada di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara, penyelenggara negara reguler adalah mereka yang sebelumnya pernah menjabat di era pemerintahan sebelumnya.

    “Nah yang paling tinggi dari yang reguler (jumlah 65 orang) yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun tapi yang baru diangkat itu (nilai harta tertinggi) Rp5,4 triliun,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Selasa (21/1/2025).

    Nilai harta kekayaan rata-rata pejabat reguler alias yang pernah menjabat di periode sebelumnya juga lebih rendah dari pejabat negara baru. KPK menyebut rata-rata harta kekayaan pejabat reguler senilai Rp187 miliar, sementara 58 pejabat baru memiliki nilai rata-rata kekayaan Rp227 miliar.

    “Rata-rata yang reguler itu sekitar Rp187 miliar. Jadi 65 orang yang pernah masukin LHKPN itu rata-rata Rp187 miliar. Yang khusus relatif lebih tinggi karena rata-rata Rp227 miliar,” tuturnya.

    KPK akan segera melakukan verifikasi terkait laporan harta kekayaan ini. Selanjutnya, KPK akan segera mengumumkan harta kekayaan pejabat ini kepada publik.

    “Sesudah itu kita tayangkan. Sekarang 14 dari 58 ini sudah tayang di e-announcement. Tapi kita pastikan seminggu dua minggu ini akan selesai semua dan tayang di e-announcement,” tutupnya.

    (abd)

  • Kabinet Prabowo Sudah Lapor LHKPN, Ada yang Hartanya Rp5,4 triliun!

    Kabinet Prabowo Sudah Lapor LHKPN, Ada yang Hartanya Rp5,4 triliun!

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan seluruh anggota kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

    Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memaparkan, terdapat 124 penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor LHKPN di Kabinet Merah Putih.

    Sebanyak 123 orang dilantik sejak 21 Oktober 2024, dan satu orang baru dilantik pada 6 Desember 2024 yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa. 

    Adapun, 123 orang pejabat yang wajib lapor itu telah diberikan sekitar tiga bulan untuk menyerahkan kewajiban LHKPN ke KPK. Batas akhir penyerahan LHKPN adalah hari ini, Selasa (21/1/2025). 

    “Menurut data kita, semua sudah menyampaikan. Seperti biasa prosedurnya sesudah disampaikan kita cek cepat namanya verifikasi, administrasi saja. Kelengkapan surat kuasa sudah belum, anak istri, matematikanya penjumlahannya ada yang salah apa enggak,” ujarnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

    Secara terperinci, Pahala menjelaskan bahwa sebanyak 65 dari 123 orang menteri/wakil menteri/kepala atau wakil kepala lembaga setingkat/serta penasihat, utusan dan staf khusus merupakan wajib lapor lama. Artinya, mereka sudah menyerahkan LHKPN pada periode sebelumnya. 

    “Kalau dia dulu menteri sudah menyampaikan laporan harta, dia masuk golongan reguler. Dia masuk lagi melaporkan hartanya paling lambat 31 Maret tahun ini. Itu ada 65 orang,” terang Pahala. 

    Sementara itu, terdapat 58 orang anggota kabinet Prabowo yang merupakan wajib lapor baru. Mereka belum pernah menyampaikan laporan harta kekayaan mereka sama sekali ke KPK.

    Sebanyak 14 dari 58 LHKPN dari wajib lapor baru itu kini sudah tayang dan bisa langsung diakses publik di fitur e-announcement. Sisanya, terang Pahala, dipastikan secara keseluruhan bisa diunggah dan diakses publik dalam satu hingga dua pekan ke depan. 

    “Sesudah itu tinggal kita tunggu masukan dari masyarakat seperti apa. Kalau ada harta yang gak dilaporin segala macam itu kita lihat lagi,” ungkapnya. 

    Adapun, Pahala menyebut ada wajib lapor reguler yang melaporkan nilai harta sampai dengan Rp2,6 triliun. Namun, nilai itu masih rendah dari yang dilaporkan oleh wajib lapor baru, yakni sebesar Rp5,4 triliun. 

    “Nah, yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun. Tapi yang baru diangkat itu  Rp5,4 triliun,” ungkapnya. 

    Secara rata-rata, papar Pahala, nilai harta yang dilaporkan oleh wajib lapor reguler di Kabinet Prabowo, yakni sebesar Rp187 miliar. Nilainya juga masih lebih rendah dari wajib lapor baru yakni mencapai Rp227 miliar. 

  • Berapa Gaji Mendiktisaintek dan Tunjangannya? Segini Sebulan

    Berapa Gaji Mendiktisaintek dan Tunjangannya? Segini Sebulan

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro sempat menjadi sorotan di media sosial. Satryo diduga melakukan mutasi tanpa prosedur dan alasan jelas terhadap salah seorang karyawannya, Neni Herlina.

    Pada Senin (20/1) pagi, ratusan orang yang berpakaian hitam melakukan demo di pelataran Gedung D Kemendiktisaintek. Mereka tergabung dalam anggota Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti dan menggelar aksi damai Senin hitam atas pemecatan pegawai tersebut.

    Salah satu yang juga disorot adalah gaji yang didapat Mendiktisaintek setiap bulan. Berdasarkan perhitungan dari beberapa peraturan perundang-undangan, total gaji Mendiktisaintek berkisar Rp68,5 juta per bulan.

    Jumlah gaji itu terdiri dari beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan dana operasional khusus untuk kegiatan tertentu saja. Berikut rinciannya di bawah ini.

    Gaji pokok menteri

    ilustrasi gaji (unsplash/mufid majnun)

    Untuk diketahui, besaran gaji pokok menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

    Dalam Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, seorang menteri mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah sudah ada pembaruan terhadap peraturan tersebut atau belum.

    Tunjangan jabatan menteri

    Selain itu, menteri juga berhak menerima tunjangan jabatan. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia (RI) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

    Pada Pasal 1 ayat (2) huruf e berbunyi “Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp13.608.000.”

    Hal ini berarti tunjangan jabatan sekelas menteri seperti Mendiktisaintek sebesar Rp13.608.000 per bulan.

    Tunjangan kinerja menteri

    Selain itu, Satryo memperoleh tunjangan kinerja sebagai Mendiktisaintek. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 136 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi “Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.”

    Tunjangan kinerja tertinggi di Kemdikbud adalah Kelas Jabatan 17, yaitu sebesar Rp33.240.000. Lalu, 150% dari Rp33.240.000 adalah Rp49.860.000. Maka, tunjangan kinerja Mendiktisaintek berkisar Rp49,86 juta per bulan.

    Namun, belum diketahui pasti apakah aturan tersebut akan diubah seiring dipecahnya Kemendikbud menjadi tiga lembaga kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Kemudian, menteri pun memperoleh dana operasional yang disediakan untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus. Hal ini tercantum dalam Bab II Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Negara.

    Dalam Pasal 3 ayat (1) PMK RI Nomor 288/PMK.05/2014 berbunyi “Penggunaan Dana Operasional dilaksanakan secara fleksibel dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta prinsip efektif dan efisien. Lalu, di dalam Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan dana operasional ini didasarkan atas pertimbangan diskresi menteri atau pimpinan lembaga dengan ketentuannya antara lain sebesar 80 persen diberikan secara lumpsum kepada menteri atau pimpinan lembaga dan 20 persen sisanya untuk dukungan operasional lainnya.

  • 100 Hari Prabowo-Gibran, BUMN Fokus Kolaborasi Kejar Swasembada Pangan

    100 Hari Prabowo-Gibran, BUMN Fokus Kolaborasi Kejar Swasembada Pangan

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendekati 100 hari kerja pertamanya. Kementerian BUMN mencatat, salah satu capaian signifikan dalam kurun waktu 100 hari tersebut adalah upaya memperkuat pertahanan keamanan hingga proses swasembada pangan.

    Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan pertahanan dan swasembada pangan merupakan hasil dari kolaborasi dan komitmen yang kuat di bawah arahan Presiden Prabowo.

    “BUMN mendukung penuh dan berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program swasembada pangan,”kata Erick, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (21/1/2025).

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rachman Ferry Isfianto, mengatakan sejauh ini Kementerian BUMN telah menggandeng Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam hal percepatan proses produksi dan penyediaan alutsista melalui BUMN yang bergerak di sektor manufaktur pertahanan.

    “Kolaborasi ini mencakup berbagai perusahaan BUMN seperti Pindad yang yang bertanggung jawab untuk menyediakan produk pertahanan darat; PT PAL untuk pertahanan laut; PT Dirgantara Indonesia untuk pertahanan udara; dan PT Dahana yang memproduksi bahan baku munisi,” terang Rachman.

    Rachman bilang, langkah ini juga punya tujuan penguatan industri dalam negeri yang tidak hanya mengandalkan impor, namun dapat memproduksi alat pertahanan yang dibutuhkan di dalam negeri.

    Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional juga menjalin kerja sama untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan yang cukup untuk masyarakat.

    “Berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat sektor pangan. BULOG, sebagai off-taker pangan utama, bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memastikan distribusi pangan yang tepat sasaran, sementara Pupuk Indonesia berfokus pada penyediaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, PTPN mendukung alokasi lahan pertanian strategis yang dapat meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia,” ucap Rachman.

    Sementara itu, kerja sama dengan Kementerian Perhubungan juga terjalin seperti dengan Pelindo, KAI, dan InJourney Airports, yang merupakan bagian dari BUMN dalam hal mengurangi biaya logistik, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok.

    Kemudian, Kementerian BUMN juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas lainnya, yang memungkinkan distribusi barang dan energi menjadi lebih murah dan lebih cepat. Hal ini pada gilirannya mendukung kebutuhan industri dan sektor pangan nasional.

    (eds/eds)

  • Pemprov DKI dan PKK gelar kegiatan tanam serentak di seluruh Jakarta

    Pemprov DKI dan PKK gelar kegiatan tanam serentak di seluruh Jakarta

    Tanaman yang ditanam meliputi jagung manis dan pulut, cabai, tomat, terong, dan berbagai tanaman sayur lainnya yang memiliki waktu panen cepat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) bersama Tim Penggerak PKK DKI Jakarta melaksanakan kegiatan tanam serentak di seluruh wilayah Jakarta.

    Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan kegiatan ini merupakan tekad Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait swasembada pangan dan ketahanan pangan.

    “Hari ini kami bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan di Jakarta. Tanaman yang ditanam meliputi jagung manis dan pulut, cabai, tomat, terong, dan berbagai tanaman sayur lainnya yang memiliki waktu panen cepat,” kata Eli di Jakarta, Selasa.

    Kegiatan tanam serentak ini melibatkan 3.120 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok tani (poktan), Tim Penggerak PKK, serta TNI/Polri. Kegiatan ini berlangsung di berbagai wilayah hingga Kepulauan Seribu, dan salah satunya di RPTRA Ria Damkar Joglo 2, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat.

    Lebih lanjut Eli menyampaikan, tanam serentak ini awalnya digagas saat pandemi COVID-19 sebagai solusi mengatasi keterbatasan interaksi fisik, dan kini terus dilanjutkan untuk mendukung pertanian perkotaan (urban farming).

    Eli menjelaskan kegiatan pertanian perkotaan memberikan dampak positif dari terhadap inflasi daerah dan ketahanan pangan.

    Ia menilai minat masyarakat terhadap urban farming meningkat signifikan sejak dimulai 2020.

    “Jakarta membutuhkan sekitar sembilan ton kangkung setiap minggu, dan saat ini kita baru bisa memenuhi 2,5 ton. Ini menunjukkan masih banyak peluang untuk mengembangkan pertanian perkotaan,” jelas Eli.

    Eli berharap dengan kegiatan ini, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menggalakkan urban farming sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

    “Di awal tahun 2025 ini, tanam serentak menjadi langkah nyata mewujudkan Jakarta yang mandiri pangan dan mendukung swasembada nasional,” kata Eli.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aktivis 98 Nilai Kebijakan 100 Hari Prabowo

    Aktivis 98 Nilai Kebijakan 100 Hari Prabowo

    loading…

    Aktivis gerakan mahasiswa 1998, Iwan Gunawan memberikan penilaian 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Bumi pro rakyat. Foto/Ist

    JAKARTA – Aktivis gerakan mahasiswa 1998, Iwan Gunawan memberikan penilaian 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Bumi pro rakyat.

    Iwan mengatakan berbagai kebijakan yang mulai sudah diterapkan Prabowo-Gibran layak mendapat dukungan dari semua pihak karena kebijakan tersebut menjadi harapan akan kemaslahatan rakyat.

    “Langkah langkah yang humanis dan pro rakyat dalam awal pemerintahan Prabowo tersebut adalah sebuah harapan yang cerah bahwa program program kedepan dalam jangka panjang akan banyak yang disambut oleh masyarakat secara baik dan positif, sebagai wujud dari komitment Presiden Prabowo yang benar benar mengutamakan rakyat,” ujar Iwan di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Menurut Iwan, dalam kaidah fikih ada istilah yang sangat populer yaitu, Tashorruf al-Imam ala ar-Ra’iyah manuthun bi al-Maslahah. Hal ini menurut Iwan bermakna kebijakan pemerintah atas rakyat harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Karena itu, Iwan mengaku setuju dengan istilah “Prabowocare” yang dikeluarkan aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 Haris Rusly Moty.

    “Prabowocare menjadi selaras menurut prinsip prinsip tersebut,” kata Iwan yang juga Sekjend Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) ini.

    Iwan kemudian membeberkan sejumlah kebijakan Prabowo-Gibran yang dianggap menjadi harapan akan kesejahteraan rakyat di masa yang akan datang. Misalnya, kata Iwan, soal Kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2025.

    “Hal itu tentunya kita sambut positif karena program itu menunjukkan komitmen Prabowo-Gibran kepada buruh,” katanya.