Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Gibran: Kebakaran Kemayoran pengingat mitigasi kawasan padat penduduk

    Gibran: Kebakaran Kemayoran pengingat mitigasi kawasan padat penduduk

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menilai kebakaran besar yang terjadi di kawasan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/1) dini hari, menjadi pengingat pentingnya memitigasi bencana di kawasan padat penduduk.

    “Kebakaran ini menjadi pengingat akan pentingnya mitigasi bencana, terutama di kawasan padat penduduk,” tulis Gibran seperti disampaikan dalam keterangan video melalui akun resmi Instagramnya @gibran_rakabuming yang diunggah Rabu.

    Gibran yang meninjau posko pengungsian korban kebakaran Kemayoran, yang berada di lapangan Polres Metro Jakarta Pusat, pada Selasa (21/1), sempat berdialog dengan warga yang terdampak kebakaran.

    Gibran mengatakan insiden kebakaran itu telah menghanguskan 543 rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi di tengah ancaman cuaca buruk musim hujan.

    Presiden RI Prabowo Subianto, kata Gibran, telah memberi arahan agar pemerintah dapat hadir pada kesempatan pertama untuk memberikan pertolongan pada warga yang membutuhkan.

    Wapres menekankan bahwa pemerintah terus memantau kondisi warga terdampak dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar para korban, termasuk tempat pengungsian yang layak.

    “Pemerintah daerah dan instansi terkait juga saya harap dapat berkoordinasi aktif dan memastikan penanganan bencana, sanitasi yang memadai, pasokan logistik, serta kelayakan fasilitas untuk menjadi prioritas,” tulis Gibran.

    Selain mengunjungi posko pengungsian di Polres Metro Jakarta Pusat, Gibran juga meninjau lokasi kebakaran di permukiman padat penduduk yang berada di Jalan Kemayoran Gempol No.30 7, RT.7/RW.8, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Kegiatan Gibran dilanjutkan dengan mengunjungi posko pengungsian lainnya yang berada di seberang lokasi kebakaran, yakni Mushola Al Mu’awwanah, Kemayoran.

    Adapun sebanyak 1.700 orang lebih dari 607 kartu keluarga (KK) menjadi korban kebakaran yang terjadi di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari sekitar pukul 01.15 WIB.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI kemarin, kebakaran Kemayoran Gempol lalu sasaran tilang elektronik

    DKI kemarin, kebakaran Kemayoran Gempol lalu sasaran tilang elektronik

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta di kanal Metro ANTARA pada Selasa (21/1) antara lain kebakaran di Kemayoran Gempol sebabkan lebih 1.700 orang mengungsi, perkembangan kasus kebakaran di Glodok Plaza, lalu 10 sasaran tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) yang dikirimkan notifikasi atau pemberitahuan tilang melalui aplikasi WhatsApp (WA) atau Cakra Presisi.

    Berikut rangkumannya:

    1. Lebih dari 1.700 orang mengungsi akibat kebakaran di Kemayoran Gempol

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 1.700 orang lebih dari 607 kartu keluarga (KK) menjadi korban kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusatdan kini mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman.

    “Lokasi pengungsian sementara ada di Mushola Al-Hasanah dan Masjid Baiturrahman,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Tenaga ahli dilibatkan untuk buka akses lantai 8 Glodok Plaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian dan pemadam kebakaran melibatkan tenaga ahli untuk memotong material-material yang menghalangi akses ke lantai 8 Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat.

    Pelibatan tenaga ahli tersebut lantaran banyak material reruntuhan kebakaran, termasuk lantai 9 gedung yang telah roboh ke lantai 8.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pemprov DKI dan PKK gelar tanam serentak di seluruh Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) bersama Tim Penggerak PKK DKI Jakarta melaksanakan tanam serentak di seluruh Jakarta.

    Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan kegiatan ini merupakan tekad Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait swasembada pangan dan ketahanan pangan.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pemprov DKI siap bangun tanggul mitigasi banjir rob

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk membangun tanggul mitigasi di beberapa titik guna meminimalisir banjir rob antara lain di Muara Angke, Pluit, Muara Baru, Sunda Kelapa, Marunda (Rumah Si Pitung) dan Jalan RE Martadinata.

    “Tahun 2025 akan dibangun tanggul mitigasi yang sudah ada di beberapa wilayah sehingga, nantinya tanggul itu dapat membantu menangani masalah rob,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Soal notifikasi tilang elektronik, Polisi sebut ada 10 sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menjelaskan ada 10 sasaran tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) yang dikirimkan notifikasi atau pemberitahuan tilang melalui aplikasi WhatsApp (WA) atau Cakra Presisi.

    “Pelanggaran itu meliputi pelanggaran ganjil genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, menerobos lampu merah, melawan arus, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendara, menggunakan pelat nomor palsu, menerobos jalur Bus Transjakarta,” kata Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Ojo Ruslani di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sinergi PNM dan KemenPPPA Perkuat Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

    Sinergi PNM dan KemenPPPA Perkuat Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

    Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendapat dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam memperkuat pemberdayaan hak perempuan dan anak. Sinergi ini selaras dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti pentingnya perhatian bagi kaum ibu melalui program BUMN, seperti PNM Mekaar, yang berdampak positif pada anak-anak.

    Dalam webinar bertajuk “Ibu Mekaar Cerdas Wujudkan Generasi Emas,” PNM mengedukasi lebih dari 10 ribu nasabah tentang pentingnya asupan gizi seimbang. Hak anak atas gizi cukup menjadi kunci tumbuh kembang dan terciptanya generasi unggul.

    Ibu memiliki peran besar dalam membentuk generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, hak-hak dasar perempuan dan anak, termasuk akses makanan bergizi, menjadi perhatian pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Plt. Asisten Deputi KemenPPPA, Suhaeni, mengapresiasi peran PNM dalam mendukung visi pemerintah melalui edukasi tentang gizi sebagai fondasi generasi penerus bangsa.

    “PNM telah banyak berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Suhaeni, Selasa (21/1/2025).

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyatakan komitmen untuk meningkatkan literasi nasabah sebagai bentuk pemberian modal intelektual.

    “Sejalan dengan program MBG, kami berikan edukasi dan tips agar ibu-ibu Mekaar dapat menyajikan makanan sehat, bergizi, dan sesuai pendapatan mereka. Ini sesuai dengan tiga modal PNM: finansial, intelektual, dan sosial,” ungkap Arief.

    Arief juga mengajak semua pihak memperkuat perlindungan hak perempuan agar mereka semakin berdaya dan berperan optimal di keluarga maupun masyarakat.

    “Kalau ibu-ibu berdaya, anak-anak berkualitas akan tercipta. Ini tugas besar kita bersama,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro, PNM terus berkomitmen memberikan pembiayaan dan pemberdayaan kepada pengusaha ultra mikro guna mendukung pencapaian SDGs pada 2030.

     

    Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendapat dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam memperkuat pemberdayaan hak perempuan dan anak. Sinergi ini selaras dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti pentingnya perhatian bagi kaum ibu melalui program BUMN, seperti PNM Mekaar, yang berdampak positif pada anak-anak.

    Dalam webinar bertajuk “Ibu Mekaar Cerdas Wujudkan Generasi Emas,” PNM mengedukasi lebih dari 10 ribu nasabah tentang pentingnya asupan gizi seimbang. Hak anak atas gizi cukup menjadi kunci tumbuh kembang dan terciptanya generasi unggul.

    Ibu memiliki peran besar dalam membentuk generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, hak-hak dasar perempuan dan anak, termasuk akses makanan bergizi, menjadi perhatian pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Plt. Asisten Deputi KemenPPPA, Suhaeni, mengapresiasi peran PNM dalam mendukung visi pemerintah melalui edukasi tentang gizi sebagai fondasi generasi penerus bangsa.

    “PNM telah banyak berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Suhaeni, Selasa (21/1/2025).

    Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyatakan komitmen untuk meningkatkan literasi nasabah sebagai bentuk pemberian modal intelektual.

    “Sejalan dengan program MBG, kami berikan edukasi dan tips agar ibu-ibu Mekaar dapat menyajikan makanan sehat, bergizi, dan sesuai pendapatan mereka. Ini sesuai dengan tiga modal PNM: finansial, intelektual, dan sosial,” ungkap Arief.

    Arief juga mengajak semua pihak memperkuat perlindungan hak perempuan agar mereka semakin berdaya dan berperan optimal di keluarga maupun masyarakat.

    “Kalau ibu-ibu berdaya, anak-anak berkualitas akan tercipta. Ini tugas besar kita bersama,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro, PNM terus berkomitmen memberikan pembiayaan dan pemberdayaan kepada pengusaha ultra mikro guna mendukung pencapaian SDGs pada 2030.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Lapor LHKPN, Punya Harta Rp5,4 Triliun

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Lapor LHKPN, Punya Harta Rp5,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan seluruh anggota kabinet Prabowo-Gibran telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Komisi anti rasuah itu juga membocorkan anggota kabinet yang memiliki harta hingga Rp5,4 triliun, siapakah dia?

    Berdasarkan penulusuran Bisnis pada laman elhkpn.kpk.go.id pada Selasa (21/1/2025), pejabat yang dimaksud adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri. Istri dari pengusaha Wisnu Wardhana itu tercatat memiliki total keyayaan senilai Rp5,4 triliun atau tepatnya Rp5.435.833.014.169.

    Dalam laporan tersebut, Widiyanti melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai total Rp152,02 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, dengan rincian:

    Tanah dan Bangunan Seluas 3630 m2/3068 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp68,15 miliar
    Tanah dan Bangunan Seluas 474 m2/10 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp18,75 miliar
    Bangunan Seluas 328 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp7,68 miliar
    Tanah dan Bangunan Seluas 847 m2/326 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp14,53 miliar
    Tanah dan Bangunan Seluas 1340 m2/300 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp22,57 miliar
    Tanah dan Bangunan Seluas 980 m2/30 m2 hasil seniri di Jakarta Selatan senilai Rp15,91 miliar

    Selain itu, Widiyanti juga melaporkan kepemilikan aset kendaraan senilai total Rp19,46 miliar, yang terdiri dari mobil Mercedes Benz S63 Tahun 2014 senilai Rp2,96 miliar, Toyota Vellfire 3.5 tahun 2011 senilai Rp506 juta, mobil Bentley Continental GT tahun 2011 senilai Rp2,87 miliar hingga mobil Lexus LM350H tahun 2024 senilai Rp2,5 miliar.

    Mantan komisaris emiten sawit PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN) ini juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp43.814.169.039, surat berharga Rp5.075.638.855.071, kas dan setara kas Rp67.168.797.235 dan harta lainnya Rp77.719.917.824.

    “Total harta kekayaan Rp5.435.833.014.169,” papar laporan elhkpn.kpk.go.id.

    Seluruh Anggota Kabinet Telah Lapor LHKPN

    Sebalumnya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memaparkan, terdapat 124 penyelenggara negara yang merupakan wajib lapor LHKPN di Kabinet Merah Putih.

    Sebanyak 123 orang dilantik sejak 21 Oktober 2024, dan satu orang baru dilantik pada 6 Desember 2024 yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Adapun, 123 orang pejabat yang wajib lapor itu telah diberikan sekitar tiga bulan untuk menyerahkan kewajiban LHKPN ke KPK. Batas akhir penyerahan LHKPN adalah hari ini, Selasa (21/1/2025). 

    “Menurut data kita, semua sudah menyampaikan. Seperti biasa prosedurnya sesudah disampaikan kita cek cepat namanya verifikasi, administrasi saja. Kelengkapan surat kuasa sudah belum, anak istri, matematikanya penjumlahannya ada yang salah apa enggak,” ujarnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

    Secara terperinci, Pahala menjelaskan bahwa sebanyak 65 dari 123 orang menteri/wakil menteri/kepala atau wakil kepala lembaga setingkat/serta penasihat, utusan dan staf khusus merupakan wajib lapor lama. Artinya, mereka sudah menyerahkan LHKPN pada periode sebelumnya.

    “Kalau dia dulu menteri sudah menyampaikan laporan harta, dia masuk golongan reguler. Dia masuk lagi melaporkan hartanya paling lambat 31 Maret tahun ini. Itu ada 65 orang,” terang Pahala. 

    Sementara itu, terdapat 58 orang anggota kabinet Prabowo yang merupakan wajib lapor baru. Mereka belum pernah menyampaikan laporan harta kekayaan mereka sama sekali ke KPK.

    Sebanyak 14 dari 58 LHKPN dari wajib lapor baru itu kini sudah tayang dan bisa langsung diakses publik di fitur e-announcement. Sisanya, terang Pahala, dipastikan secara keseluruhan bisa diunggah dan diakses publik dalam satu hingga dua pekan ke depan. 

    “Sesudah itu tinggal kita tunggu masukan dari masyarakat seperti apa. Kalau ada harta yang gak dilaporin segala macam itu kita lihat lagi,” ungkapnya. 

    Adapun, Pahala menyebut ada wajib lapor reguler yang melaporkan nilai harta sampai dengan Rp2,6 triliun. Namun, nilai itu masih rendah dari yang dilaporkan oleh wajib lapor baru, yakni sebesar Rp5,4 triliun. 

    “Nah, yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun. Tapi yang baru diangkat itu Rp5,4 triliun,” ungkapnya. 

    Secara rata-rata, papar Pahala, nilai harta yang dilaporkan oleh wajib lapor reguler di Kabinet Prabowo, yakni sebesar Rp187 miliar. Nilainya juga masih lebih rendah dari wajib lapor baru yakni mencapai Rp227 miliar. 

  • Komitmen BRI Dukung Program 3 Juta Rumah, Sediakan Pembiayaan Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Komitmen BRI Dukung Program 3 Juta Rumah, Sediakan Pembiayaan Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.
     
    Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.
     
    Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau. 

     

     
    Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.
     
    “BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
     
    BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
     
    Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Setelah RI Gabung BRICS, Pemerintah Perlu Maksimalkan Kemitraan dengan Afrika Selatan dan Brasil – Halaman all

    Setelah RI Gabung BRICS, Pemerintah Perlu Maksimalkan Kemitraan dengan Afrika Selatan dan Brasil – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira menilai Indonesia perlu memanfaatkan kemitraan dengan Afrika Selatan dan Brasil usai bergabung menjadi anggota penuh BRICS.

    BRICS adalah kelompok kerjasama ekonomi baru yang diinisiasi beberapa negara seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    Bhima mulanya memberi pandangan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS sebenarnya sudah terlambat. Seharusnya, RI bisa menjadi pendiri BRICS.

    “Indonesia ini terlambat bergabung dengan BRICS. Kalau mau bergabung, seharusnya menjadi founder dari BRICS,” katanya dalam konferensi pers Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (21/1/2025).

    Menurut Bhima, dengan bergabungnya Indonesia saat ini ke BRICS, hanya akan mereplikasi kerja sama perdagangan yang sudah ada, salah satunya dengan China.

    Terlebih, jika Indonesia berharap mendapat keuntungan dari Rusia, misalnya dalam hal pembelian minyak mentah dengan harga murah, ada risiko menghadapi sanksi dari negara-negara barat.

    “Terutama sekarang eranya tidak hanya Amerika yang proteksionis, tapi juga negara-negara barat akan cenderung lebih proteksionis, terutama perang Ukraina juga masih menjadi salah satu isu,” ujar Bhima.

    Maka dari itu, Bhima melihat potensi besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia melalui BRICS adalah kemitraan dengan Afrika Selatan (Afsel) dan Brasil.

    Afsel dan Brasil adalah dua negara yang perlu dijalin kerja sama lebih lanjut.

    Kerja sama di sini bukan dalam hal mengandalkan ekspor produk RI ke dua negara tersebut. Sebab, jika ini yang diandalkan, ada dua masalah yang dihadapi.

    Pertama, barang yang dihasilkan Afsel dan Brasil identik atau merupakan kompetitor dari produk-produk Indonesia. Kedua, mahalnya biaya logistik untuk menyalurkan ke dua negara tersebut.

    Dengan demikian, bersama Afsel, Indonesia disebut bisa memanfaatkan kerja sama pendanaan transisi energi.

    Indonesia, sebagai negara yang juga menerima dana JETP (Just Energy Transition Partnership) seperti Afsel, dapat memperkuat posisi dalam kerja sama ini.

    Selain itu, kedua negara ini juga merupakan penghasil mineral kritis. Afsel memproduksi mangan, Indonesia memproduksi nikel, bauksit, dan tembaga. Ini bisa menjadi peluang kerja sama antar dua negara.

    Sementara itu, bersama Brasil, Bhima menyebut bahwa tahun ini di situ akan diselenggarakan Konferensi Perubahan Iklim (Conference of the Parties/COP) ke-30 yang memfokuskan pembahasan pada pendanaan untuk konservasi hutan.

    Indonesia bisa berkolaborasi dengan Brasil dalam pengelolaan dan pendanaan hutan.

    “Nah jadi kalau mau kerja sama bareng Brasil, [Presiden] Lula da Silva, Pak Prabowo harus bicara, ‘Yuk kita jaga hutan karena ada potensi pendanaan untuk konservasi hutan.’ Bukan hutannya dibuka [untuk lahan baru]. Nanti diketawain sama Lula da Silva di Brasil,” ucap Bhima.

    Di saat yang bersamaan, Bhima mengingatkan agar Indonesia tetap menjaga hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.

    Hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat dinilai tetap penting, terutama agar Indonesia tetap dapat memasok bahan baku untuk baterai dan kendaraan listrik, serta menjaga pasar ekspor ke Amerika.

    Keuntungan Indonesia Gabung BRICS

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro bicara potensi yang bisa digali Indonesia dengan bergabung sebagai anggota BRICS.

    Purnomo menekankan, meski bergabung dengan BRICS, Indonesia tetap melakukan politik bebas dan aktif.

    Sebelumnya, Pemerintah Brasil mengumumkan Indonesia sebagai anggota baru BRICS pada Senin, 6 Januari 2025. Lalu apa untungnya bagi Indonesia dari sektor energi?

    “Pertama Brasil. Brasil dulu itu tidak punya minyak, tapi dia bisa survive kenapa? Karena dia punya tebu banyak. Jadi yang dikembangkan itu bioethanol, sukses. Dan kita perlu belajar untuk pengembangan,” ujar Purnomo di Kantor IDN, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Kemudian, sejak perang Rusia dengan Ukraina, bahan bakar dari Rusia tidak lagi menyuplai ke daratan benua biru. Karena itu, Rusia tengah melihat pasar baru, termasuk wilayah Asia Pasifik.

    “Nah ini sedang kita bahas apa kita tangkap kesempatan ini,” ucap Purnomo.

    Sedangkan, menurut Purnomo, India bisa menjadi pasar untuk batu bara asal Indonesia. Lalu, Indonesia bisa menarik investasi dari China.

    Kemudian, Indonesia bisa belajar dari Afrika Selatan, soal batu bara diubah menjadi sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

    “Afrika Selatan, dulu diembargo, dia cuma punya batu bara. Apa yang dia lakukan, gasifikasi batu bara, dia likuifaksi batu bara. Batu bara dibuat minyak, batu bara dibuat gas. Kita punya batu bara sampai 150 tahun, kita bisa lakukan itu, tapi ada problem,” tutur Purnomo.

    “Itu yang terjadi di Sumatera Selatan kemairn, batu bara sudah likuifaksi, tapi waktu diadu di market dia kalah dengan LPG karena disubsidi harga,” sambungnya.

  • Pimpinan MPR akan temui Presiden Prabowo saat momentum 100 hari kerja

    Pimpinan MPR akan temui Presiden Prabowo saat momentum 100 hari kerja

    “Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden, pimpinan MPR ya menyampaikan pandangan, pemikiran, dan diskusi dengan presiden tentang persoalan-persoalan negara,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa jajaran pimpinan MPR RI berencana bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendiskusikan berbagai persoalan negara dalam rangka momentum 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden, pimpinan MPR ya menyampaikan pandangan, pemikiran, dan diskusi dengan presiden tentang persoalan-persoalan negara,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut rencana silaturahmi tersebut telah disepakati bersama dalam Rapat Pimpinan MPR RI hari ini.

    “Tadi di rapat pimpinan kami, kami menyepakati untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan presiden,” ucapnya.

    Adapun terkait perlu tidaknya evaluasi terhadap sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih (KMP) dengan merombak susunan kabinet pada momentum 100 hari kerja presiden, Muzani mengatakan hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

    “Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu,” ujarnya.

    Terkait sejumlah kasus melibatkan menteri KMP yang mencuat ke publik beberapa waktu belakangan, dia memandang bahwa hal tersebut tak ubahnya sebagai bagian dari penyempurnaan proses pemerintahan bekerja.

    “Pak Prabowo yang seperti itu selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan,” tuturnya.

    Dia pun membalikannya ke publik apakah sejumlah kasus yang menuai sorotan masyarakat atas perilaku beberapa menteri di KMP itu menganggu kinerja positif yang dicapai pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Jadi sebagai manusia biasa selalu ada kekurangan, dan apa yang disampaikan oleh berbagai macam kalangan itu bagian dari upaya untuk menyempurnakan bagi jalannya proses pemerintahan,” kata Sekjen Gerindra itu.

    Sebelumnya, Rabu (23/10/2024), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa penggunaan kop surat kementerian pada surat undangan haul orang tuanya merupakan murni kesalahan administrasi.

    Kemudian pada Jumat (6/11/2024), eks Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman yang akrab disapa Gus Miftah memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya.

    Keputusan tersebut diambil setelah dirinya menjadi sorotan publik lantaran video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.

    Adapun pada Senin (20/1/2025), ratusan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI menggelar aksi damai terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro yang dipicu pemberhentian mendadak kepada pegawai di lingkungan setempat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program MBG Jangkau Semua Anak Indonesia Termasuk Siswa Berkebutuhan Khusus

    Program MBG Jangkau Semua Anak Indonesia Termasuk Siswa Berkebutuhan Khusus

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto telah terlaksana secara universal. Program ini memberikan manfaat bagi seluruh anak Indonesia dari berbagai tingkatan sekolah, termasuk siswa berkebutuhan khusus.

    Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti pada Selasa (21/1/2025), saat mengunjungi pembagian MBG di SLB Negeri 05 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

    “Program MBG mencerminkan visi Prabowo-Gibran dalam mempercepat pembangunan SDM unggul. Program ini bertujuan mengurangi angka malnutrisi dan stunting, serta memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak Indonesia,” ujar Dyah Roro Esti.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan di Sumedang, Jawa Barat, bahwa meski terdapat kendala operasional dan administratif, ia yakin Program MBG dapat menjangkau seluruh anak Indonesia selama masa pemerintahannya.

    Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, Program MBG telah menjangkau 33 provinsi. Selain menyasar siswa dari tingkat PAUD hingga SMK, program ini juga memberi manfaat kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta kini menjangkau anak-anak dengan disabilitas.

    Saat mengunjungi SLB Negeri 05 Palmerah, Dyah Roro Esti terlihat membaur dengan siswa berkebutuhan khusus dari tingkat SD hingga SMA. Ia juga mencoba berinteraksi menggunakan bahasa isyarat untuk menyampaikan ucapan selamat makan dan doa.

    Sebanyak 197 siswa SLB dari 98 anak tingkat SD, 59 anak tingkat SMP, dan 50 anak tingkat SMA, diasuh oleh 41 guru. Mereka menerima menu bergizi yang telah disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, yang didukung oleh tenaga ahli gizi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

    “SPPG memastikan setiap kebutuhan gizi khusus siswa SLB terpenuhi, sehingga program dapat berjalan optimal,” kata Dyah Roro.

    Juru Bicara Kepresidenan, Phillips J Vermonte, menegaskan bahwa Presiden Prabowo memprioritaskan program inklusi. Program MBG tidak membeda-bedakan penerima manfaatnya.

    “SLB memiliki hak yang sama dengan sekolah lain. Semua siswa berhak mendapatkan akses gizi melalui MBG,” ujar Phillips.

    SLB Negeri 05 Palmerah menerima pasokan makanan bergizi dari dapur MBG yang telah beroperasi sejak November 2024. Hingga saat ini, dapur tersebut melayani 2.978 siswa dari 11 sekolah di kawasan Jakarta Barat.

    Presiden Prabowo menilai program MBG sebagai langkah penting menuju Indonesia Emas 2045. Dengan memenuhi kebutuhan gizi generasi muda, pemerintah berharap dapat mencetak generasi yang sehat, berpendidikan, dan produktif.

  • Pembongkaran Pagar Laut Disebut Sandiwara, Gigin Praginanto: Pergantian Presiden Hanya Basa-basi

    Pembongkaran Pagar Laut Disebut Sandiwara, Gigin Praginanto: Pergantian Presiden Hanya Basa-basi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, kembali memberikan komentarnya terkait keberadaan pagar laut di sekitar kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Seperti diketahui, publik serasa diberikan angin segar ketika TNI AL dikabarkan melakukan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km itu.

    Namun, publik dibuat terkejut oleh pernyataan Gigin yang terkesan berbanding terbalik dengan kabar yang beredar.

    “Pembongkaran pagar laut di Tangerang ternyata cuma sandiwara,” ujar Gigin dalam keterangannya di X @giginpraginanto (21/1/2025).

    Diungkapkan Gigin, pagar bambu yang dibongkar hanya sebagian kecil dari panjangnya yang mencapai puluhan kilometer.

    “Pagar yang dibongkar hanya sebagian sangat kecil, selebar beberapa perahu,” tukasnya.

    Blak-blakan, Gigin menyinggung posisi Presiden Prabowo yang berlatar belakang Jenderal TNI bintang empat.

    “Ini menegaskan bahwa pergantian presiden hanya basa-basi, penguasanya tetap raja Jawa,” cetusnya.

    Gigin bilang, pengaruh mantan Presiden Jokowi di pemerintahan Prabowo masih mengakar. Bukti paling dekat, polemik yang terjadi di PIK 2.

    “Gak heran kalau para menteri lebih taat kepada Gibran,” kuncinya.

    Sebelumnya, keberadaan pagar laut sepanjang 30 km tidak hanya menimbulkan kehebohan karena pelaku pemagaran masih terkesan misterius, tapi juga menuai pro kontra dalam proses pembongkarannya.

    Diketahui, aparat TNI melalui TNI AL bersama nelayan telah memulai pembongkaran pagar laut tersebut pada Sabtu (18/1). Namun langkah itu ternyata menimbulkan pro kontra.

  • Komitmen BRI Dukung Program 3 Juta Rumah, Sediakan Pembiayaan Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Komitmen BRI Dukung Program 3 Juta Rumah, Sediakan Pembiayaan Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

    Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

    Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp 2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

    Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

    “BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

    BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.