Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Jasindo perluas asuransi pertanian untuk peningkatan swasembada pangan

    Jasindo perluas asuransi pertanian untuk peningkatan swasembada pangan

    Kami berharap untuk dapat terus mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dan memberikan perlindungan kepada petani di seluruh Indonesia melalui program ini.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memberi dukungan bagi petani melalui PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), anggota Holding BUMN Asuransi, dengan produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTSK) untuk meningkatkan terwujudnya swasembada pangan.

    Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema mengatakan, AUTP dan AUTSK merupakan suatu bentuk perlindungan kepada para petani dan peternak agar mendapatkan keamanan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha tani dan peternakan.

    “Sebagai perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana program, Jasindo memiliki beberapa produk asuransi yang mendapat dukungan dari pemerintah, AUTP, AUTSK dan produk asuransi lainnya,” ujar Brellian dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Perlindungan yang diberikan kepada petani berupa ancaman risiko gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, penyakit dan serangan organisme pengganggu tanaman.

    Adapun premi yang ditawarkan sebesar Rp180 ribu (bantuan pemerintah 80 persen premi menjadi Rp36 ribu) dengan pertanggungan maksimal harga pertanggungan sebesar Rp6 juta per hektare.

    Brellian menyebut, sebanyak 5,8 juta hektare lahan pertanian telah diberikan perlindungan melalui program AUTP hingga akhir 2024, dengan memberikan manfaat bagi lebih dari 9 juta petani di seluruh Indonesia.

    “Kami memahami risiko yang dihadapi oleh petani setiap musimnya, dan program AUTP adalah cara kami untuk mengurangi kecemasan tersebut,” kata Brellian.

    Melalui perlindungan ini, Jasindo berharap dapat membantu petani untuk terus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

    Brellian juga menjelaskan bahwa komitmen Jasindo untuk mengurangi risiko dalam gagal panen yang diakibatkan dari bencana alam, hama, dan penyakit akan terus diperluas dengan melakukan kerja sama dan kolaborasi bersama kementerian terkait, pemerintah daerah, serta komunitas pertanian.

    “Melalui produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap usaha tani ini, kami sebagai ekosistem BUMN berupaya untuk terus mendukung misi dan program Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran agar tercipta kemandirian bangsa,” katanya pula.

    Jasindo juga terus mendorong penggunaan aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) yang memudahkan petani dalam mengajukan klaim dan meningkatkan aksesibilitas layanan, sehingga proses klaim diharapkan dapat lebih cepat dan transparan.

    Untuk melakukan klaim, petani dapat melaporkan kerusakan tanaman kepada penyuluh pertanian lapangan (PPL). Laporan awal dapat disampaikan secara langsung, melalui telepon, atau pesan singkat dengan tetap melengkapi dokumen persyaratan klaim melalui aplikasi SIAP.

    Selanjutnya, petani perlu menyiapkan dokumen berupa foto kerusakan dengan titik koordinat dan tanggal foto, salinan KTP, dan surat keterangan dari Kepala Desa, jika lokasi tidak memiliki akses internet.

    Proses verifikasi kemudian dilakukan oleh PPL atau petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) dengan melakukan pemeriksaan di lapangan.

    Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan klaim disetujui, Jasindo akan menerbitkan Discharge Form sebagai tanda penyelesaian klaim. Pembayaran ganti rugi akan dilakukan melalui transfer ke rekening kelompok tani.

    Dengan nilai manfaat hingga Rp6 juta per hektare per musim tanam, program AUTP memastikan petani tetap memiliki dana yang diperlukan untuk terus bertani bahkan jika terjadi gagal panen.

    “Kami berharap untuk dapat terus mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dan memberikan perlindungan kepada petani di seluruh Indonesia melalui program ini,” ujar Brellian.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Video: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Video: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Video: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    News

    35 menit yang lalu

  • DPR: Survei Litbang Kompas bukti masyarakat senang dengan kinerja KMP

    DPR: Survei Litbang Kompas bukti masyarakat senang dengan kinerja KMP

    Misalnya, kan begitu dia menjabat, langsung gaji guru disesuaikan, atau katakanlah dinaikkan. Berikutnya dosen, tunjangan dosen juga itu dinaikkan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa hasil survei dari Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang disiarkan di Jakarta, Senin (20/1), menjadi bukti masyarakat senang dengan kinerja Kabinet Merah Putih (KMP).

    “Masyarakat itu sangat senang dengan kerja dari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi, terbukti dengan survei yang dilakukan Litbang Kompas itu,” kata Saleh saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, masyarakat senang dengan kinerja pemerintah selama kurang dari 100 hari kerja dikarenakan sejumlah program populis.

    “Misalnya, kan begitu dia menjabat, langsung gaji guru disesuaikan, atau katakanlah dinaikkan. Berikutnya dosen, tunjangan dosen juga itu dinaikkan,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, kebijakan subsidi pupuk sampai ke masyarakat, swasembada pangan, dan penurunan ongkos haji turut berperan dalam kepuasan masyarakat.

    “Nah itu semua adalah program-program yang sangat populis dan populer di tengah masyarakat, dan disenangi oleh masyarakat, termasuk di antaranya program Makan Bergizi Gratis, yang sangat populer dan didiskusikan hampir tiap hari di media,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, kata dia, wajar tingkat kepuasan publik mencapai 80 persen lebih berdasarkan survei Litbang Kompas tersebut.

    Sementara itu, dia berharap program-program tersebut dapat dibarengi dengan ketersediaan anggaran yang cukup, sehingga pemerintahan Presiden Prabowo didorong untuk bisa menciptakan sumber-sumber anggaran baru.

    Ia menyarankan agar pemerintah saat ini dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak, dan mengelola badan usaha milik negara (BUMN) dengan baik sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan negara.

    “Kemudian, kebocoran-kebocoran yang lain yang ada di keuangan negara kita itu harus ditutupi dengan baik, sehingga dengan demikian ada keseimbangan antara pengeluaran pemerintah dengan pemasukan dari pemerintah,” tuturnya.

    Ia melanjutkan, “Jadi, saya kira hal-hal itu yang menjadi catatan kami di samping tentu Pak Prabowo harus benar-benar meningkatkan performa secara geopolitik di tingkat internasional untuk menaikkan daya kepuasan publik dalam sisi nasionalisme, meningkatkan kebanggaan kita sebagai negara Indonesia”.

    Sebelumnya, survei Litbang Kompas mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

    Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4–10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Pewarta: Rio Feisal, Imam Budilaksono
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar Sebut Survei Celios Soal Kinerja Bahlil Menyesatkan dan Tidak Objektif

    Golkar Sebut Survei Celios Soal Kinerja Bahlil Menyesatkan dan Tidak Objektif

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengkritik keras hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri berkinerja terburuk dalam 100 hari pertama Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

    Menurut Idrus, survei tersebut menyesatkan dan tidak objektif. “Jadi tidak hanya mengkritisi tetapi menyesalkan (survei Celios) karena menyesatkan,” ujar Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (22/1/2025).

    Idrus menegaskan survei Celios tersebut hanya menilai kinerja Menteri Bahlil dari sektor tertentu tanpa mempertimbangkan cakupan tugas Kementerian ESDM yang luas. Termasuk, pencapaian-pencapaian Menteri Bahlil dalam 100 hari kerja di kabinet Merah Putih.

    “Kalau kita bicara tentang ruang lingkup kerja daripada ESDM, di situ ada banyak Dirjen. Jadi ada Dirjen Minerba, yang mineral dan batubara, ada Dirjen migas, minyak dan gas, ada kelistrikan, ada energi baru terbarukan dan konservasi energi, ada badan geologi, dan ada pengembangan sumber daya manusia,” jelas dia.

    Idrus mengingatkan bahwa kebijakan besar seperti implementasi energi baru terbarukan sesuai Paris Agreement memerlukan proses bertahap dan tidak bisa dilakukan secara instan.

    “Nah untuk menerapkan ini kan tidak membalik tangan begitu saja karena ada implikasi yang ditimbulkan dari ini. Misalkan terkait dengan batubara dan lain-lain sebagainya, ini kan ada implikasi yang sangat luar biasa,” tegas Idrus. 

    Golkar, kata dia, memandang survei Celios tidak komprehensif dan tidak menyeluruh, melainkan parsial dan tidak terintegrasi. Dia meminta agar survei seperti ini lebih komprehensif dan mempertimbangkan aspek yang lebih luas sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja. 

    “Sekali lagi kami mengatakan bahwa ini tidak cukup dan kalau dilakukan pasti sangat subjektif dan saya kira perlu diskusi lebih jauh mengenai survei Celios ini,” pungkas Idrus.

  • Situasi Politik Stabil Jadi Faktor Pendukung Publik Puas 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

    Situasi Politik Stabil Jadi Faktor Pendukung Publik Puas 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak lepas dari dukungan situasi politik yang stabil dan terkendali.

    Menurut Agung, stabilitas politik yang terkendali membuat sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran bisa dimulai dan diwujudkan dengan baik.

    “Kestabilan politik sangat penting agar pemerintah dapat melaksanakan pembangunan nasional di berbagai sektor,” ujar Agung kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

    Agung juga berharap agar stabilitas ini terus dipertahankan. Menurut dia, pemerintahan Prabowo-Gibran terus menggandeng kekuatan politik dan elemen masyarakat untuk berkolaborasi merealisasikan program-program prioritas seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan makan bergizi gratis atau MBG.

    “Kestabilan politik menjadi prioritas penting agar pembangunan nasional, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dapat dijalankan lebih optimal setelah periode 100 hari ini,” tandas Agung.

    Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik atas 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai angka 80,9%. Sementara publik yang tidak puas berada di 19,1%.

    Bahkan, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga tinggi yakni di angka 89,4 persen dan yang tidak yakin 10,6%.

    Dikutip dari data Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum sebesar 72,1% menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5%. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8%, dan bidang kesejahteraan sosial sebanyak 83,7%.

    Sementara dari demografi, apresiasi kepuasan tertinggi ditunjukkan oleh responden kelompok bawah (84,7%). Kemudian menyusul responden kelompok menengah ke bawah (81,4%), menengah ke atas (75,3%), dan atas (67,9%) dalam survei tingkat kepuasan 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

  • Hartanya Rp5,4 T Melebihi Prabowo, Menpar Widiyanti Putri Jadi Menteri Digaji Rp5 Juta Tiap Bulan

    Hartanya Rp5,4 T Melebihi Prabowo, Menpar Widiyanti Putri Jadi Menteri Digaji Rp5 Juta Tiap Bulan

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana menjadi sorotan usai harta kekayaannya terkuak.

    Ia memiliki harta Rp5,4 triliun.

    Hal ini merujuk laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Jumlah tersebut menempatkan Widiyanti sebagai menteri terkaya di Kabinet Merah-Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Selain itu, harta putri dari konglomerat Wiwoho Basuki Tjokronegoro tersebut melebihi Prabowo yang memiliki pundi-pundi kekayaan mencapai Rp 2 triliun.

    Widiyanti juga mengalahkan kekayaan rekan satu kabinet, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang memiliki harta senilai Rp 1,5 triliun berdasarkan LHKPN per Maret 2024.

    Terkait hal itu, berapa gaji dan tunjangan yang diterima Widiyanti sebagai Menteri Pariwisata?

    Sebagai menteri, Widiyanto mendapat gaji sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

    Merujuk Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, menteri mendapat gaji sebesar Rp 5.040.000.

    Widiyanti juga berhak atas tunjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

    Disebutkan bahwa seorang menteri mendapat tunjangan jabatan setiap bulan dengan besaran Rp 13.608.000.

    Jika gaji dan tunjangan jabatan tersebut ditotal, Widiyanti mendapat penghasilan sebagai menteri sebesar Rp 18.648.000 per bulan.

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana didapuk sebagai menteri terkaya dengan total harta kekayaan mencapai Rp5,4 triliun. Berikut isi garasinya. (Instagram/widi.wardhana)

    Di luar gaji dan tunjangan jabatan, menteri juga mendapat hak keuangan dan administratif lainnya.

    Hal tersebut diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

    Fasilitas tersebut mencakup biaya perjalanan dinas, sebuah rumah jabatan milik negara atau rumah dinas beserta perlengkapannya, dan kendaraan bermotor lengkap dengan pengemudinya.

    Berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 50 Tahun 1980, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor yang menjadi fasilitas menteri ditanggung oleh negara.

    Menteri juga berhak menerima pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi apabila mengalami kecelakaan dan atau menderita sakit karena dinas.

    Fasilitas lain yang diterima adalah uang pensiun yang ditentukan oleh lamanya masa jabatan menteri.

    Besaran pensiun pokok sebulan adalah satu persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya enam persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun.

    Khusus menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh dinyatakan tidak dapat bekerja lagi karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75 persen dari dasar pensiun.

    Isi garasi

    Perlu diketahui dari catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 9 Desember 2024, Widiyanti tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 5.435.833.014.169.

    Aset itu mayoritas merupakan tanah dan bangunan senilai Rp 152 miliar.

    Selain itu, Widiyanti juga memiliki koleksi mobil mewah dengan nilai total mencapai Rp 19,4 miliar. 

    Koleksi ini mencakup berbagai model kendaraan premium dengan performa, kenyamanan, dan teknologi canggih.

    Menariknya, mobil termurah di garasinya adalah Toyota Vellfire.

    Dibeli secara pribadi di tahun 2011, MPV premium tersebut memiliki nilai Rp 506 juta.

    Nama Widiyanti Putri Wardhana menjadi perbincangan karena total kekayaannya mencapai Rp5,4 triliun. Widiyanti merupakan Menteri Pariwisata. (Instagram/widi.wardhana)

    Mobil dikenal karena kabin yang luas dan fitur kenyamanannya, seperti captain seat dan sistem hiburan di dalam kabin.

    Di sisi lain, koleksi termahalnya adalah Bentley Flying Spur W12, sebuah limusin mewah dengan sentuhan sedan sporty.

    Mobil ini dibanderol Rp 4,57 miliar dan dilengkapi mesin W12 twin-turbo yang mampu menghasilkan tenaga hingga 626 dk. 

    Dengan akselerasi 0-100 kpj hanya dalam 3,8 detik, mobil menawarkan performa yang luar biasa untuk ukuran sedan mewah.

    Ada juga Bentley Continental GT yang harganya mencapai Rp 2,87 miliar.

    Untuk diketahui, lulusan Pepperdine University di Malibu, California ini merupakan puteri Wiwoho Basuki Tjokronegoro, pengusaha tambang yang mendirikan berbagai perusahaan besar seperti Teladan Group dan Indika Energy. 

    Berikut daftar mobil Menteri Pariwisata Widiyanti, dikutip dari Kompas.com.

    Toyota Vellfire: senilai Rp 506 juta.
    Land Rover Range Rover 5.0 Autobiography: senilai Rp 2,38 miliar.
    Lexus LM350H: senilai Rp 2,5 miliar.
    Bentley Continental GT: senilai Rp 2,87 miliar.
    Mercedes Benz S63: senilai Rp 2,96 miliar.
    Lexus LS500H: senilai Rp 3,65 miliar.
    Bentley Flying Spur W12: senilai Rp 4,57 miliar.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Kekayaan Menko Pangan Zulhas Melonjak di LHKPN 2024, Jadi Rp49,65 Miliar

    Kekayaan Menko Pangan Zulhas Melonjak di LHKPN 2024, Jadi Rp49,65 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mencatatkan harta kekayaan senilai Rp49,65 miliar pada tanggal penyampaian 18 Desember 2024. Hartanya melonjak Rp17,04 miliar jika dibandingkan 31 Desember 2023 yang hanya bernilai Rp32,61 miliar.

    Perlu diketahui, Zulhas merupakan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) yang dilantik sebagai salah satu pembantu Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menko Bidang Pangan pada 21 Oktober 2024.

    Adapun, Kemenko Bidang Pangan merupakan struktur kementerian baru di Kabinet Merah Putih 2024–2029 di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (22/1/2025), Zulhas memiliki total harta kekayaan senilai Rp49,65 miliar dan tanpa utang alias Rp0.

    Zulhas melaporkan data LHKPN terbarunya pada 6 Desember 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa Zulhas berada di unit kerja pimpinan tertinggi sebagai menteri untuk periode awal menjabat.

    Harta kekayaan Zulhas tersebar di tanah dan bangunan yang mencapai Rp13,24 miliar. Di sana, Zulhas memiliki sembilan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan kota Bogor yang diklaim merupakan hasil sendiri.

    Salah satu bidang tanah dan bangunan termahal yang dimiliki Zulhas bernilai Rp3,54 miliar seluas 1.427 m2/958 m2 yang berada di kawasan Jakarta Timur. Untuk di kota Bogor, dirinya juga memiliki tanah seluas 3.700 m2 senilai Rp916,98 juta.

    Selain tanah dan bangunan, Zulhas juga melaporkan harta kekayaan dua buah mobil Toyota Alphard dengan total Rp1 miliar.

    Pertama, Zulhas memiliki mobil Toyota Alphard Minibus Tahun 2009, senilai Rp200 juta. Kedua, mobil Toyota Alphard Tahun 2019 seharga Rp800 juta.

    Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp13,91 miliar. Kemudian, nilai surat berharga yang dimiliki Zulhas senilai Rp4,99 miliar. Serta, kas atau setara kas yang bernilai Rp16,5 miliar.

  • Lapor LHKPN 2024, Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Rp198,6 Miliar

    Lapor LHKPN 2024, Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Rp198,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Harta kekayaan dan aset para menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran telah tercantum dalam e-lhkpn KPK dengan data terbaru, tak terkecuali Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang telah menjabat sejak 2019 hingga saat ini. 

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) melalui situs remsi e-lhkpn KPK, dikutip Rabu (22/2/2025) harta kekayaan Agus Gumiwang yang tercatat per 31 Oktober 2024 mencapai Rp198,36 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas, dan harta lainnya. 

    Secara rinci, total aset tanah dan bangunan yang dimiliki Ketua Dewan Pembina Parta Golongan Karya (Golkar) itu sebesar Rp65,88 miliar yang berlokasi di Jakarta Selatan, Gianyar, Tangerang Selatan, Bogor, dan Jakarta Pusat. 

    Sementara itu, alat transportasi yang dimiliki Agus yaitu mobil Mitsubishi PJ SP24LDAKAR-H4X4 Tahun 2019, Toyota BZ4X Tahun 2022, dan Mini Countryman 2024 senilai Rp2,65 miliar. 

    Di sisi lain, harta bergerak lainnya yang tercatat yaitu senilai Rp12 miliar, surat berharga Rp20,35 miliar, kas dan setara kas Rp5 miliar, serta harta lainnya sebesar Rp181 miliar. Agus tercatat memiliki utang senilai Rp89,6 miliar. 

    Adapun, total harta kekayaan Agus Gumiwang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya periode 31 Desember 2023 yang naik 0,42% atau sebesar Rp197,53 miliar. 

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Agus sebagai menperin periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Negara. Politikus Partai Golkar itu telah mengemban tugas sebagai menperin pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (2019-2024). 

    Karier Agus dalam dunia usaha dan politik mengikuti jejak sang Ayah, Ginandjar Kartasasmita di Partai Golkar dan menjadi bagian dari kabinet menteri pada pemerintahan Soeharto.

    Dikutip dari laman resmi profilnya, Agus Gumiwang Kartasasmita lahir di Jakarta pada 3 Januari 1969 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Ginandjar Kartasasmita dan Yultin Harlotina. 

  • Bocor Modus Penggelembungan Pendapatan eFishery hingga Rp9,7 Triliun

    Bocor Modus Penggelembungan Pendapatan eFishery hingga Rp9,7 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Modus penyimpangan yang terjadi di eFishery bocor ke publik. Salah satu unicorn agritech itu dikabarkan melakukan pengelembungan pendapatan dan laba, dengan memberikan catatan palsu. 

    Melansir dari Straits Time, Rabu (22/1/2025) dalam draf laporan setebal 52 halaman yang beredar di antara para investor dan diulas oleh Bloomberg News diperkirakan manajemen menggelembungkan pendapatan hampir US$600 juta atau Rp9,7 triliun (kurs Rp16.197) selama Januari-September 2024. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa lebih dari 75% dari angka-angka yang dilaporkan adalah palsu.

    Laporan penyelidikan yang disusun oleh FTI Consulting, yang masih berstatus draf, mengungkapkan bahwa kerugian perusahaan bisa jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. 

    Selain itu, sejumlah pihak mengungkapkan modus eFishery dalam melakukan penggelembungan. Sumber anonim Bloomberg menyebut eFishery menggelembungkan jumlah pengumpan ikan. 

    eFishery mengklaim memiliki lebih dari 400.000 pengumpan ikan yang beroperasi. Namun dalam investigasi awal diperkirkan bahwa jumlahnya hanya sekitar 24.000 unit.

    Sumber-sumber internal perusahaan juga menyebutkan bahwa eFishery telah mempekerjakan firma audit ternama seperti PricewaterhouseCoopers dan Grant Thornton, kedua perusahaan tersebut enggan memberikan komentar terkait penyelidikan ini. 

    Para investor kini mempertanyakan langkah-langkah yang harus diambil terhadap aset dan sisa uang tunai perusahaan, yang totalnya diperkirakan mencapai US$220 juta, termasuk US$63 juta dalam piutang usaha.

    Laporan tersebut mengungkapkan bahwa pendapatan eFishery untuk periode Januari hingga September 2024 sebenarnya hanya sekitar US$157 juta, jauh dari angka yang diumumkan sebesar US$752 juta. 

    Investigasi lebih lanjut juga menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan beberapa tahun sebelumnya. Dewan direksi kemudian menugaskan investigasi formal pada bulan Desember, dan memecat salah satu pendiri dan CEO Gibran Huzaifah setelah ketidakkonsistenan akuntansi ditemukan.

    “Kami sepenuhnya menyadari beratnya spekulasi pasar, dan kami menangani masalah ini dengan sangat serius,” kata eFishery dalam pernyataan melalui email.

  • Dukung Program Swasembada Pangan, BUMN Sektor Jasa Keuangan Perluas Asuransi Pertanian – Halaman all

    Dukung Program Swasembada Pangan, BUMN Sektor Jasa Keuangan Perluas Asuransi Pertanian – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Swasembada pangan menjadi program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi program ini menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya soal luasan lahan garapan petani yang terbatas.

    Berdasarkan data pertanian di Indonesia, mayoritas petani hanya memiliki lahan skala kecil dan hampir 68 persen luas lahan yang digarap petani hanya sebesar 0,5 ha saja. 

    Menurut pengamat pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian banyak petani yang mengandalkan rentenir hingga bandar demi kelangsungan usahanya.

    Hal ini menurut Eliza tidak terelakkan karena banyak petani yang belum memiliki asuransi pertanian. 

    “Manfaat utama asuransi, setidaknya bagi petani bisa menjadi jaring pengaman finansial yang krusial bagi petani,” jelas Eliza dalam pernyataannya, Rabu(22/1/2025).

    Padahal tantangan yang dihadapi petani juga tidak sedikit, misalnya gagal panel karena cuaca esktrem atau serangan hama.

    Kedua hal tersebut menurut Eliza kerap tidak bisa dihindarkan, oleh karena itu jika petani bisa dapat kompensasi dengan asuransi mereka bisa mendapatkan modal produksi untuk masa tanam selanjutnya. 

    “Selain itu, asuransi juga bisa menjaga keberlangsungan usaha tani, saat petani meminjam modal dari rentenir maka ada ijon harga panen yang sering kali dibayar di bawah harga pasar dan petani jadi rugi,” tegas Eliza. 

    Dengan begitu banyaknya manfaat asuransi bagi pertanian, sayangnya banyak petani yang belum terliterasi tentang asuransi. Ditambah lagi anggapan asuransi sulit dalam klaim untuk membuktikan kegagalan panen. 

    “Ada trust issue antara pihak asuransi dan petani, jadikan harus ada bukti yang amat sangat kuat, yang menurut petani cukup ribet untuk membuktikan gagal panen, ini yang membuat anggapan para petani bahwa klaim rumit. Belum lagi kesulitan petani dalam membayar premi,” ujar Eliza. 

    Pemerintah memiliki dukungan bagi petani dengan produk dari BUMN di bidang asuransi yaitu Jasindo, dengan produk AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan AUTSK (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau). 

    Sekretaris perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema menyatakan AUTP dan AUTSK merupakan suatu bentuk perlindungan kepada para petani dan peternak agar mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan kegiatan mereka sehingga dapat memusatkan perhatian pada pengelolaan usahatani dan peternakan yang lebih baik, lebih aman dan lebih menguntungkan.

    “Sebagai perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana program, Jasindo memiliki beberapa produk asuransi yang mendapat dukungan dari pemerintah, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dan produk Asuransi lainnya,” jelas Brellian. 

    Secara rinci, dia menjelaskan AUTP, memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman resiko gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, penyakit dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman.

    a. Premi : Rp 180.000,- (bantuan pemerintah 80 persen premi menjadi Rp 36.000,-)
    b. Pertanggungan : Maksimal harga pertanggungan Rp 6.000.000,- per hektar 
    c. Kriteria petani : Petani penggarap atau petani pemilik lahan maksimal 2 hektar
    d. Kriteria lahan : Lahan Irigasi atau lahan tadah hujan yg dekat dengan sumber air
    e. Ganti rugi   :    – Umur padi sudah melewati 10 hari tanam (HST) 
    – Umur padi sudah melewati 30 hari (tabela/gogo rancah) 
    – Intensitas kerusakan ≥ 75% 
    – Luas kerusakan ≥75% pada tiap petak alami 

    Bahkan Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 5,8 juta hektare lahan pertanian telah diberikan perlindungan melalui program AUTP ini, dengan memberikan manfaat bagi lebih dari 9 juta petani di seluruh Indonesia.

    “Kami memahami risiko yang dihadapi oleh petani setiap musimnya, dan program AUTP adalah cara kami untuk mengurangi kecemasan tersebut,” kata Brellian. 

    Melalui perlindungan ini, Jasindo berharap dapat membantu petani untuk terus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

    Brellian juga menjelaskan bahwa komitmen Jasindo untuk mengurangi risiko dalam gagal panen yang diakibatkan dari bencana alam, hama, dan penyakit akan terus diperluas dengan melakukan kerja sama dan kolaborasi bersama Kementerian terkait, Pemerintah daerah, serta komunitas pertanian.

    “Melalui produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap usaha tani ini, kami sebagai ekosistem BUMN berupaya untuk terus mendukung misi dan program Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo – Gibran agar tercipta kemandirian bangsa,” jelasnya.

    Jasindo juga terus mendorong penggunaan aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) yang memudahkan petani dalam mengajukan klaim dan meningkatkan aksesibilitas layanan, sehingga proses klaim diharapkan dapat lebih cepat dan transparan.

    Untuk membantu petani dalam mengakses manfaat perlindungan ini, berikut langkah-langkah proses klaim program AUTP:

    1. Lapor Kerusakan Tanaman:Petani diharapkan segera melaporkan kerusakan tanaman kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Laporan awal dapat disampaikan secara langsung, melalui telepon, atau pesan singkat dengan tetap melengkapi dokumen persyaratan klaim melalui aplikasi SIAP.

    2. Siapkan Dokumen Pendukung:Petani perlu menyediakan dokumen berupa foto kerusakan tanaman dengan titik koordinat dan tanggal foto, salinan KTP, dan surat keterangan dari Kepala Desa, jika lokasi tidak memiliki akses internet.

    3. Proses Verifikasi:PPL atau Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) akan memeriksa kerusakan di lapangan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diunggah ke aplikasi SIAP.

    4. Pencairan Ganti Rugi:Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan klaim disetujui, Asuransi Jasindo akan menerbitkan Discharge Form sebagai tanda penyelesaian klaim. Pembayaran ganti rugi akan dilakukan melalui transfer ke rekening kelompok tani.

    Dengan nilai manfaat hingga Rp 6 juta per hektar per musim tanam, program AUTP memastikan petani tetap memiliki dana yang diperlukan untuk terus bertani bahkan jika terjadi gagal panen.

    “Kami berharap untuk dapat terus mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dan memberikan perlindungan kepada petani di seluruh Indonesia melalui program ini” pungkas Brellian.