Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Pembangunan Pabrik Soda Ash Pertama di Indonesia Mulai Digarap, Ketergantungan Impor Bisa Ditekan – Halaman all

    Pembangunan Pabrik Soda Ash Pertama di Indonesia Mulai Digarap, Ketergantungan Impor Bisa Ditekan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pembangunan pabrik soda ash pertama di Indonesia segera dilaksanakan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim).

    Tahapan awal pembangunan dimulai dengan penandatanganan kontrak Engineering, Procurement and Construction (EPC) yang berlangsung di Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, selaku induk dari Pupuk Kaltim, menyambut baik dimulainya pembangunan pabrik soda ash ini.

    Menurutnya, pembangunan pabrik soda ash pertama di Indonesia ini menjadi momen penting karena akan mendukung sejumlah program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran dan Kementerian BUMN, yaitu di bidang kemandirian ekonomi, swasembada pangan, hilirisasi dan transisi ke ekonomi hijau.

    “Ini merupakan momen yang sangat luar biasa, Pupuk Kaltim sebagai bagian dari Pupuk Indonesia akan memberikan kontribusi pada kemajuan ekosistem industri dalam negeri,” kata Rahmad dalam penandatanganan kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC)tersebut dalam keterangan yang dikutip Jumat (24/1/2025).

    Sempat Terjegal Krisis Ekonomi

    Rahmad menambahkan, pembangunan pabrik soda ash ini sebenarnya sudah direncanakan sekitar tahun 1995 namun batal karena krisis ekonomi. 

    Dimulainya pembangunan pabrik soda ash ini, kata dia, membuat rencana yang sempat tertunda tersebut akhirnya bisa dimulai.

    “Saya senang hari ini dapat menyaksikan Pupuk Kaltim telah mengambil inisiatif untuk memiliki pabrik soda ash pertama di Indonesia,” kata dia.

    Rahmad menuturkan pabrik milik Pupuk Kaltim akan mampu memasok kebutuhan soda ash dalam negeri yang selama ini amat bergantung dari impor.

    Seperti diketahui, soda ash merupakan bahan baku yang amat penting untuk berbagai industri, seperti kaca, keramik hingga tekstil.

    Rahmad mengatakan pembangunan pabrik soda ash Pupuk Kaltim dilakukan pada momentum yang tepat mengingat pemerintah memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk masyarakat. 

    Proyek 3 juta rumah itu, kata dia, diperkirakan akan membutuhkan banyak material konstruksi yang salah satu bahan baku utamanya terbuat dari soda ash, seperti kaca dan keramik.

    Bisa Serap 170.000 Ton CO2 per Tahun

    Selain itu, Rahmad menilai momentum pembangunan pabrik soda ash ini juga tepat karena pemerintah memiliki program prioritas lain, yakni transisi ke ekonomi hijau. 

    Produk soda ash dihasilkan dari amonia dan karbondioksida (CO2) yang merupakan produk utama dan produk sampingan dari unit produksi lain di Pupuk Kaltim. 

    Dengan pemanfaatan CO2 tersebut, pabrik soda ash diperkirakan mampu menyerap hingga 170.000 ton CO2 per tahun. 

    Dengan demikian, keberadaan pabrik soda ash Pupuk Kaltim dapat mendukung transformasi hijau melalui pengurangan emisi karbon.

    “Pembangunan pabrik soda ash mendapatkan momentum yang sangat tepat, karena pemerintah memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun dan juga untuk transisi ekonomi yang lebih bersih” kata dia.

    Produk Sampingan Jadi Bahan Baku Pupuk

    Lebih lanjut, Rahmad menuturkan pembangunan pabrik soda ash juga akan mendukung program pemerintah lainnya, yakni swasembada pangan. 

    Dia menuturkan pabrik soda ash akan menghasilkan produk sampingan berupa amonium klorida. 

    Amonium klorida merupakan sumber nitrogen yang digunakan untuk bahan baku produksi pupuk NPK.

    “Mengetahui bahwa proyek ini akan mendukung ambisi Indonesia untuk membangun banyak rumah, mengetahui bahwa proyek ini akan membantu Indonesia untuk transisi ke ekonomi yang lebih hijau dan mengetahui bahwa proyek ini akan mengurangi emisi karbon, tentu saja saya mengharapkan Pupuk Kaltim sebagai pemilik proyek dan TCC, serta ETI sebagai pihak pelaksana untuk berkolaborasi, mengelola dan melaksanakan proyek ini dengan standar kualitas, keselamatan, dan efisiensi tertinggi,” ujar Rahmad.

    Kapasitas 300 Ribu Metrik Ton Per Tahun, Bisa Tekan Impor 

    Berdasarkan data BPS, selama tahun 2022 Indonesia mengimpor 916.828 metrik ton soda ash untuk kebutuhan domestik. 

    Kebutuhan ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 1,2 juta metrik ton pada 2030. 

    Dengan kapasitas produksi hingga 300.000 metrik ton per tahun, pabrik ini diperkirakan mampu mencukupi hingga 30 persen kebutuhan soda ash domestik. 

    Soda ash merupakan bahan baku utama dalam beberapa industri, seperti kaca, keramik, tekstil, kertas, dan aki, yang selama ini sepenuhnya bergantung pada impor. 

    Sekretaris Perusahaan Pupuk Kaltim Teguh Ismartono mengatakan, Pupuk Kaltim kini memasuki tahapan penting dalam pembangunan pabrik soda ash pertama di Indonesia, yang dirancang untuk memperkuat industri domestik. 

    “Pembangunan pabrik ini sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk mendorong keberlanjutan melalui proyek-proyek strategis,” kata Teguh dikutip dari Kompas.com.

    Pabrik soda ash Pupuk Kaltim akan dibangun di lahan seluas 16 hektar di kawasan PT Kaltim Industrial Estate, Kalimantan Timur, dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027. 

    Pembangunan pabrik soda ash ini diperkirakan dapat menyerap 800 tenaga kerja pada puncak konstruksi dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan yang berlaku. 

    Selain Pupuk Kaltim, pabrik soda ash serupa juga akan dibangun oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia lainnya, yakni PT Petrokimia Gresik. Dengan kapasitas produksi 300.000 ton per tahun, pabrik soda ash milik Petrokimia Gresik kelak akan semakin mendukung program hilirisasi pemerintah dan mengurangi ketergantungan impor Indonesia.

  • Pengamat Klaim Kabinet Prabowo-Gibran Tak Kompak Tangani Polemik Pagar Laut: Kurang Koordinasi – Halaman all

    Pengamat Klaim Kabinet Prabowo-Gibran Tak Kompak Tangani Polemik Pagar Laut: Kurang Koordinasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Koordinasi antar kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menangani persoalan pagar laut di pesisir pantai Tangerang, Banten, dinilai masih lemah.

    Menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, pandangan antara satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga lain tidak kompak soal penanganan munculnya pagar bambu sepanjang 30 kilometer lebih di perairan Tangerang.

    “Kita melihat kabinet ini masih kurang berkoordinasi. Jadi mereka itu muncul sendiri-sendiri sesuai dengan kementeriannya masing-masing,” kata Jeirry dalam diskusi bertema ‘Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Catatan Kritis dan Tantangan Kedepan’ di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    “Misalnya, kalau kita melihat dalam kasus pagar laut, itu kan satu kementerian dengan kementerian lain atau badan yang lain itu bicara berbeda-beda itu. Jadi hal-hal seperti itu masih cukup kuat,” tuturnya.

    “Satu (kementerian) dengan yang lain itu, bahkan saling menegasikan atau seolah-olah tidak ada koordinasi di antara mereka tentang isu-isu yang muncul di publik,” kata Jeirry.

    Jeirry kemudian memberikan contoh seperti TNI Angkatan Laut (AL) mulai melakukan pembongkaran pagar laut yang penanggung jawabnya menjadi misteri.

    Namun, di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sempat memiliki pandangan yang berbeda terkait pembongkaran pagar laut tersebut.

    Terkait hal ini, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengaku telah berkomunikasi via telepon dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali agar operasi pembongkaran pagar laut dapat dihentikan. 

    “Sekarang belum semuanya (pagar dibongkar) tapi tadi KSAL sudah nelpon pas rapat habis ini saya akan berkoordinasi dengan beliau,” ujarnya kepada wartawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025).

    Menteri KKP mengatakan bahwa pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer tersebut masih menjadi barang bukti dalam proses penyelidikan oleh KKP. 

    Trenggono khawatir, pencabutan pagar tanpa pengelolaan yang baik dapat menimbulkan dampak lain, termasuk terbawanya bambu oleh arus laut.

    “Barang bukti yang masih dalam penyelidikan sebaiknya tidak dibongkar. Jika dibongkar, bisa menimbulkan masalah baru seperti terganggunya arus laut,” ujar Trenggono.

    Sebelumnya, Trenggono mengatakan pagar tersebut harus tetap berada di lokasi hingga KKP berhasil mengungkap dalang di balik pemasangan pagar misterius ini.

    “Pencabutan itu mudah, tapi lebih penting untuk memastikan siapa yang memasang. Setelah semuanya jelas, baru pembongkaran dilakukan,” tambahnya.

    Meski sempat beda pandangan, Menteri KKP kini telah memberikan perintah pembongkaran pagar laut pada Senin (20/1/2025).

    Adapun proses pembongkaran pagar laut telah dilanjutkan kembali, sejak Rabu (22/1/2025).

    Perintah Prabowo

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI) Hasan Nasbi mengatakan, perintah Presiden Prabowo sangat tegas soal pagar laut misterius di Perairan Tangerang tersebut.

    Terkait hal itu, kata Hasan, presiden menegaskan tidak ada keistimewaan bagi pelanggar hukum.

    “Jadi kalau dari Presiden perintahnya kalau yang melanggar hukum ya, nggak ada keisitimewan lah. Jadi siapapun tidak boleh melanggar hukum di Republik Indonesia,” ujar Hasan saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Redaksi Tribunnews.com, Jakarta pada Kamis (23/1/2024).

    “Kalau misalnya hal-hal seperti itu tidak semestinya, melanggar aturan, secara prosedur tidak benar, ya itu harus dibereskan. Dan penegak hukum kan harus masuk ke sana,” sambungnya.

    Hasan mengatakan, munculnya kesan kementerian dan lembaga tidak kompak soal masalah tersebut karena adanya informasi yang sepotong-sepotong.

    Terkait itu, memang diketahui bahwa KKP dengan TNI AL sempat mempunyai pandangan berbeda soal pagar laut.

    Namun, akhirnya keduanya beserta unsur-unsur pemerintah lain sepakat untuk melakukan pembongkaran pagar laut tersebut.

    KKP, TNI AL beserta sejumlah instansi pemerintah dan nelayan pun akhirnya mulai kembali membongkar pagar laut pada Rabu (22/1/2025) dengan disaksikan Anggota Komisi IV DPR RI.

    Dengan demikian, Hasan memandang kesan yang muncul itu merupakan bagian dari koordinasi saja.

    Saat ini, kata dia, unsur pemerintah telah melakukan pembongkaran terhadap pagar laut tersebut.

    Ia pun meminta agar publik menunggu hasil penyelidikan penegak hukum terkait pagar laut tersebut.

    “Jadi sekarang fisiknya itu sudah dilakukan pembongkaran, kita tunggu saja hasil penyelidikan dari penegak hukum,” kata Hasan.

    Menteri KP Ngaku Punya Petunjuk Pemilik Pagar Laut

    Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagi stakeholder atau pihak terkait untuk mengungkap pemilik pagar laut di Tangerang.

    “Pertanyaan tadi hampir sama, soal bagaimana dengan siapa sebetulnya yang memasang? Jadi, sampai hari ini masih dalam proses penyidikan,” kata Trenggono saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI,di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Meski demikian, Trenggono menyatakan, bukan berarti KKP sama sekali tidak memiliki petunjuk soal sosok di balik munculnya pagar bambu tersebut.

    Hanya saja, kata dia, dalam mengungkap sosok itu perlu ada pemanggilan agar bisa memastikan keterangannya.

    “Ya, memang tuntutan dari masyarakat penginnya hari ini diusut, disegel, besok juga langsung ketahuan, tapi tidak mudah juga, karena kami mendapat beberapa petunjuk, tentu,” kata dia.

    “Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang bersangkutan betul melakukan itu dan seterusnya,” sambung Trenggono.

    Trenggono menjelaskan, permintaan keterangan itu merupakan bagian penting, mengingat KKP memiliki keterbatasan dalam pengawasan ruang laut.

    “Karena memang terus terang, kami tidak punya alat pengawasan yang disampaikan itu kami sebenarnya sudah mengajukan sebenarnya untuk kemudian kita bisa memiliki digital surveilans begitu, tapi sampai hari ini kita belum punya,” ujarnya.

    Dengan begitu, sejauh ini, Trenggono menyatakan belum dapat membocorkan soal siapa pemilik pagar misterius tersebut.

    Trenggono juga menegaskan proses investigasi pagar laut tetap berlanjut.

    “Sebagai solusi penyelesaian permasalahan tindak lanjut yang akan dilakukan Kementerian KKP adalah melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Trenggono.

    Selain itu, Trenggono memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang laut.

    “Konsolidasi dan koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Rizki Sandi/Ibriza Fasti/Gita Irawan)

  • Perumnas dukung program tiga juta rumah dengan pengembangan hunian TOD

    Perumnas dukung program tiga juta rumah dengan pengembangan hunian TOD

    Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian BUMN melalui Perum Perumnas berkomitmen dalam melaksanakan 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mendukung program 3 juta rumah, salah satunya melalui capaian pengembangan hunian berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) di kota-kota besar dan area sekitarnya.

    Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan nilai tambah dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang, Bogor, Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan ground breaking Stasiun Lumpang pada kuartal I tahun 2025.

    Pengembangan hunian landed pertama yang berkonsep TOD tersebut ditandai melalui perencanaan pembangunan Stasiun Lumpang yang terletak di dalam kawasan perumahan Samesta Parayasa. Stasiun ini akan menjadi bagian integral dari pengembangan kawasan hunian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

    “Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari, di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

    Lebih lanjut, ia menyebut kedepannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah.

    Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya, sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi.

    Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen Perumnas dalam pengembangan Stasiun Lumpang dan Kawasan Samesta Parayasa, diharapkan dapat menjadi terobosan dalam penyediaan hunian landed berbasis TOD di Indonesia.

    Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi langkah maju dalam menciptakan pola hunian dan transportasi yang berkelanjutan.

    Selain mengembangkan tiga hunian highrise berkonsep TOD di Jabodetabek, kini Perumnas kembali berinovasi dengan mengembangkan hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau di Samesta Parayasa Parung Panjang, Bogor.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5 Fakta Sindikat Deepfake Catut Prabowo Dibongkar Bareskrim Polri

    5 Fakta Sindikat Deepfake Catut Prabowo Dibongkar Bareskrim Polri

    Jakarta –

    Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) disalahgunakan. Rekaman Presiden Prabowo Subianto di video dipalsukan sedemikian rupa untuk menipu orang-orang. Berikut adalah lima fakta kasus video deepfake ini.

    Kasus ini diungkap ke publik oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dittipidsiber Bareskrim) Polri, Kamis (23/1/2025).

    Direktur Tipidsiber Bareskrim, Brigjen Himawan Bayu Adji, menjelaskan bahwa langkah ini juga sekaligus menjaga kewibawaan pemerintah. Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli siber dan mendapati unggahan aneh di Instagram.

    Bagi Anda yang menemukan video mencurigakan berisi tokoh, pejabat, selebritis, pemuka agama, atau siapapun yang meminta pengiriman duit ke suatu rekening, awas! Janganlah mudah tertipu di era AI yang semakin canggih ini.

    Berikut adalah lima fakta sindikat deepfake mengenai kasus ini:

    1. Konten palsu dan penangkapan pelaku

    Brigjen Himawan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/1) kemarin menjelaskan bahwa awal pengungkapan kasus ini adalah penemuan unggahan di Instagram dalam kegiatan patroli siber. Polisi kemudian menelusuri konten penipuan tersebut.

    Polisi menemukan video yang memuat sosok Prabowo Subianto namun meminta duit. Ini janggal. Betul, itu adalah video penipuan. Akhirnya polisi menemukan pembuatnya. Video tersebut adalah semacam ‘magnet duit’ yang dipasang sindikat penipu.

    “Dari hasil analisa error level analysis terdapat penggabungan frame berupa tulisan dan gambar yang dijadikan satu dalam satu video yang menandakan adanya proses editing dan dapat disimpulkan momen pada frame di file video tersebut adalah bersifat tidak wajar yang saling tidak berkesesuaian,” kata Brigjen Himawan.

    Polisi kemudian menangkap pria inisial AMA, berusia 29 tahun, di Lampung, pada 16 Januari 2025.

    Halaman selanjutnya, bikin video pakai AI, disebar di medsos sebagai jalan modus kriminal:

    Bikin Video Pakai AI, Disebar di Medsos untuk Menipu

    Foto: Dirtipidsiber Bareskrim Polri membongkar sindikat deepfake (Kurniawan/detikcom)

    2. Bikin video pakai AI, disebar di medsos

    Deepfake. Begitulah istilahnya. Deepfake adalah teknologi yang menggunakan AI untuk membuat foto atau video sehingga tampak nyata. Dengan bantuan AI, si perekayasa video tidak perlu lagi secara manual mengedit serpih demi serpih seperti 10 tahun lalu. Kerja AI memungkinkan si pengedit hampir bak pesulap.

    “Tersangka AMA membuat video yang memanfaatkan teknologi deepfake mengatasnamakan pejabat negara dalam bentuk video dengan isi konten penawaran bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Tersangka membuat dan menyebarluaskan video deepfake di berbagai platform media sosial,” ungkap Himawan.

    Modus penipuan bergulir lewat video di medsos itu. Dalam video palsu yang mencatut Prabowo itu, terdapat penawaran bantuan pemerintah namun agar bantuan itu cair maka si pemerisa video harus mengirim sejumlah uang. Ada saja yang mau mengirim sejumlah uang dengan cara menghubungi nomor yang tercantum di video itu.

    “Setelah itu korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi dan kemudian akan terus dijanjikan pencairan dana oleh tersangka hingga korban mentransfer kembali walaupun sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada,” kata Himawan.

    Pelaku mendapat Rp 30 juta dalam empat bulan. Aksi penipuan itu sudah dilakoni sejak 2020.

    3. Gibran dan Sri Mulyani juga dicatut

    Tidak hanya video Prabowo yang dipalsukan oleh AMA. Pria 29 tahun itu juga memalsukan video tokoh pejabat lain.

    “Tersangka yaitu mengunggah dan menyebarluaskan video di berbagai platform media sosial menggunakan teknologi deepfake, memanfaatkan foto dan suara seperti Bapak Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ibu Sri Mulyani, dan pejabat negara lainnya,” ungkap Himawan.

    Halaman selanjutnya, ada yang masih buron dan jumlah kerugian korban:

    Ada yang Masih Buron

    Pengungkapan kasus video deepfake Prabowo. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

    4. Ada yang masih buron

    Karena video itu adalah alat sindikat, maka tidak hanya satu orang yang terlibat. Ada orang lain selain AMA yang sudah ditangkap di lampung. Satu orang itu masih buron alias masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Nama inisial buron itu adalah FA yang bertugas mengedit video.

    “Tersangka dibantu oleh FA, yang saat ini sudah kita DPO yang bertugas menyiapkan video deepfake atau yang mengedit,” kata Himawan.

    5. Korban dan kerugiannya

    Polisi telah mendata 11 orang yang menjadi korban video tipu-tipu itu. Mereka tidak hanya berasal dari satu daerah. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan ada pula korban yang berasal dari Sulawesi Tengah.

    Brigjen Himawan mengatakan terdapat kerugian Rp 30 juta dari semua korban. Meski begitu, dia menekankan pihak kepolisian tidak melihat jumlah korban atau nominal kerugiannya. Namun kerugian secara individual per korban, jumlah uang bervariasi.

    “Bisa mulai dari Rp 250.000, Rp 500.000, Rp 700.000, sampai dengan Rp 1 juta,” kata Himawan.

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Alasan Publik Puas terhadap Kinerja Prabowo hingga Penipuan Deepfake

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Alasan Publik Puas terhadap Kinerja Prabowo hingga Penipuan Deepfake

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Kamis (23/1/2025) hingga pagi ini. Faktor yang menyebabkan publik puas dengan kinerja 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo Subianto masih hangat dibicarakan.

    Isu menarik lainnya yang banyak menarik perhatian pembaca, terkait adanya sindikat penipuan menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) deepfake yang mencatut nama pejabat negara.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    14 Faktor Publik Puas dengan Kinerja 100 Hari Prabowo-Gibran
    Lembaga Survei Nasional (LSN) menyatakan 87,5% masyarakat puas dengan kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Ada 14 faktor yang memengaruhi kepuasan publik itu berdasarkan survei LSN.

    Realisasi program pemeriksaan kesehatan gratis oleh pemerintah Prabowo mendapat reaksi positif dari publik dengan tingkat kepuasan tertinggi, yakni 88,2%. 

    Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Megawati 
    Presiden Prabowo Subianto mengirimkan karangan bunga ucapan ulang tahun kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merayakan hari lahirnya ke-78 pada Kamis (23/1/2025).

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo telah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung kepada Megawati dan sedang diatur waktu untuk pertemuan kedua tokoh.

    Geledah Rumah Djan Faridz, KPK Sita Sejumlah Dokumen Penting
    Isu politik dan hukum terkini yang masih hangat adalah soal penggeledahan rumah Djan Farid di Menteng, Jakarta Pusat oleh KPK diduga terkait kasus Harun Masiku.  

    KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga alat elektronik dalam penggeledahan di rumah mantan dewan pertimbangan presiden (wantimpres) tersebut pada Selasa (22/1/2025).

    “Disita dokumen serta barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di gedung Merah Putih KPK.

    KKP Temukan 196 Kasus Pagar Laut di Indonesia, Bukan Hanya Tangerang-Bekasi
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ada 196 kasus pagar laut di Indonesia yang selama ini tidak terekspos media. Baru-baru hanya heboh pagar laut di Tangerang, Bekasi, dan Jakarta.

    “Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya tetapi selama ini tidak terekspos oleh media. Nah kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa,” kata Menteri Trenggono kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

  • Tak Banyak yang Fanatik Jadi Penyebab Kepuasan Pemilih Anies dan Ganjar Tinggi Terhadap Prabowo-Gibran Nasional 24 Januari 2025

    Tak Banyak yang Fanatik Jadi Penyebab Kepuasan Pemilih Anies dan Ganjar Tinggi Terhadap Prabowo-Gibran Nasional 24 Januari 2025

    Tak Banyak yang Fanatik Jadi Penyebab Kepuasan Pemilih Anies dan Ganjar Tinggi Terhadap Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Manajer Riset Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, mengungkapkan bahwa pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1,
    Anies Baswedan
    -Muhaimin Iskandar, serta nomor urut 3,
    Ganjar Pranowo
    -Mahfud MD, tidak menunjukkan fanatisme yang tinggi.
    Hal ini berdampak pada tingkat kepuasan mereka terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Enggak terlalu fanatik pemilih-pemilih ini,” kata Kristanto, dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin (20/1/2025).
    Survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan bahwa
    kepuasan pemilih
    Anies-Cak Imin mencapai 72,4 persen, sedangkan kepuasan pemilih Ganjar-Mahfud berada di angka 71,2 persen.
    Sementara itu, untuk basis massa
    Prabowo-Gibran
    , Litbang Kompas mencatat bahwa 87,9 persen responden merasa puas dengan pemerintahan saat ini.
    Menariknya, survei juga mencatat bahwa mayoritas pemilih golput atau yang tidak memilih berada pada angka yang tinggi, yakni 76,1 persen.
    Kristanto menjelaskan bahwa selain tidak terlalu fanatik, para pendukung kedua pasangan calon ini mulai mempercayai janji-janji yang disampaikan oleh pemerintah.
    “Begitu dia sudah memilih lalu kemudian melihat Prabowo yang sosoknya yang memenuhi janji-janji, dia lalu percaya itu,” ucap Kristanto.
    Survei ini merupakan bagian dari penelitian periodik yang dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh Litbang Kompas antara 4 hingga 10 Januari 2025.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.
    Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
    Survei Litbang Kompas
    ini digelar dengan biaya penuh dari Harian Kompas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Hanya Jadi Tamu Kehormatan Peringatan ke-76 Republik India, Prabowo juga Incar Investor

    Tak Hanya Jadi Tamu Kehormatan Peringatan ke-76 Republik India, Prabowo juga Incar Investor

    Jakarta (beritamjatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto berangkat dari Tanah Air untuk melakukan kunjungan kerja ke New Delhi, India. Prabowo di sana didampingi sejumlah menteri yang telah berangkat mendahului.

    Kunjungan tersebut atas undangan dari Pemerintah India untuk menghadiri Hari Peringatan ke-76 Republik India.

    “Saya di situ tentunya melaksanakan kunjungan kenegaraan, pertemuan bilateral, dan kedua saya diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76 Hari Republik India yaitu 26 Januari 2025,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Prabowo juga mengatakan akan melakukan pertemuan bilateral bersama Presiden India dan PM India.

    “Tentunya saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India dan PM India Yang Mulia Narendra Modi dan Presiden India Yang Mulia Droupadi Murmu,” lanjutnya.

    Di India, Prabowo juga akan menemui sejumlah tokoh industri dan pengusaha yang berminat berinvestasi ke Indonesia.

    “Perjanjian-perjanjian pertukaran MOU meliputi beberapa bidang, bidang kesehatan, kebudayaan, keamanan, keselamatan maritim, serta pengembangan teknologi dan digital. Saya juga akan bertemu dengan tokoh tokoh industri, tokoh-tokoh pengusaha dari India yang ingin investasi di Indonesia,” jelas Prabowo.

    Adapun, setelah India, Prabowo akan melanjutkan kunjungan kerja ke negara Malaysia memenuhi undangan dari Sri Baginda yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim dan akan melakukan pertemuan bilateral dengan PM Malaysia.

    “Dari India saya akan bertolak ke Malaysia untuk melakukan kunjungan kenegaraan juga, memenuhi undangan Sri Baginda yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim, dan juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan PM Malaysia,” tutur Prabowo.

    Nampak mendampingi keberangkatan Prabowo ke negara India Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. [hen/ian]

  • 100 Hari Kabinet Prabowo, Kejagung Beberkan Kinerja Pidsus

    100 Hari Kabinet Prabowo, Kejagung Beberkan Kinerja Pidsus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah melakukan penyidikan pidana khusus (pidsus) terhadap 420 perkara selama periode 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan capaian itu ditorehkan oleh penyidik bidang pidsus selama Oktober 2024-Januari 2025.

    “Periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025 capaian bidang pidsus telah melakukan penyidikan 420 perkara,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

    Selama periode yang sama, Harli juga memerinci penanganan perkara bidang pidsus mulai dari penyelidikan 403 perkara, penuntutan 667 perkara hingga peninjauan kembali (PK) 12 perkara.

    “Data jumlah penanganan perkara bidang pidana khusus yaitu tahap penyelidikan 403 perkara, penuntutan 667 perkara, eksekusi 53 perkara, banding 136 perkara, kasasi 78 perkara, dan PK 12 perkara,” imbuhnya.

    Selain itu, Harli mengungkapkan juga soal penyitaan terhadap tiga kasus yang menonjol yang dilakukan bidang yang dipimpin oleh Jampidsus Febrie Adriansyah tersebut.

    Misalnya, pada perkara permufakatan jahat Zarof Ricar di kasus Ronald Tannur sebanyak Rp1,7 miliar, US$388.600, dan SGD 1.099.626. 

    Selanjutnya dalam penanganan kasus duta palma korporasi dengan penyitaan uang tunai sebesar Rp6,3 triliun, SGD12.859.605, US$ 1,873.677, AUD 13.700, Yuan 2.005, Yen 2000.000, Won 5.645.000, RM 300.

    Pada kasus ini juga Kejagung telah menyita aset kebun 182.791,901 hektare; 31 unit Kapal Tug dan Tongkang, dan satu unit helikopter jenis Bell.

    Adapun, terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi tiga oknum hakim, Kejagung telah menyita uang tunai Rp82,1 miliar; SGD75.438.256; Sen SGD 267; US$ 2.338.962; RM 35.992; Sen RM 25; YEN 100.000; Euro 77.200; SAR 23.215; HKD 483.320 dan emas 51.006 gram.

    “Adapun, untuk jumlah penerimaan negara bukan pajak [PNBP] yang diterima per 31 Desember 2024 yaitu Rp199.154.568.718,” pungkasnya.

  • Tokoh Muda NU: Pemerintah Harus Prioritaskan Jemaah Belum Berhaji Sama Sekali

    Tokoh Muda NU: Pemerintah Harus Prioritaskan Jemaah Belum Berhaji Sama Sekali

    Surabaya (beritajatim.com) – Tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) mengusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji agar lebih selektif dalam memprioritaskan orang yang berangkat haji.

    “Dahulukan dan prioritaskan orang yang memang betul-betul belum pernah melaksanakan ibadah haji. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dan, menurut saya Surat Annisa 58 ini bisa dijadikan dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut,” tegas Gus Ubaid, Kamis (23/1/2025).

    Gus Ubaid yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah ini menjelaskan, ibadah haji adalah satu-satunya rukun Islam yang hanya dilakukan satu kali dan hanya wajib bagi orang yang mampu.

    “Karena hanya diwajibkan selama satu kali dalam seumur hidup, maka tidak elok dan pantas jika ada orang yang bersikeras untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua, ketiga atau bahkan lebih di saat ini. Kenapa saya katakan demikian, karena untuk bisa melaksanakan ibadah haji saat ini perlu mendaftar jauh-jauh hari agar bisa masuk ke list antrean, dan hampir terjadi di semua negara tak terkecuali negara Indonesia. Dan, mungkin di Indonesia menjadi antrean terpanjang bagi calon jemaah hajinya,” paparnya.

    Oleh aebab itu, menurut dia, keinginan melaksanakan haji lebih dari satu kali sudah bukan lagi bagian dari kewajiban. “Bisa jadi justru bagian dari nafsu khafi (nafsu yang terselubung dalam sebuah ketaatan), karena ingin dianggap masyarakat sebagai orang yang kaya dan taat karena bisa melaksanakan haji beberapa kali. Naudzubillah,” tuturnya.

    Berkaitan dengan hal ini, relevan sekali apa yang diucapkan oleh ulama sufi terkemuka, Ibnu Athaillah As-sakandari:
    Maksiat yang melahirkan rasa hina (pada diri sendiri) justru lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan bangga diri dan takabur.

    “Kami sangat menyarankan agar petugas haji yang dipilih oleh pemerintah, dari tokoh-tokoh agama yang sudah mumpuni dalam materi fikih tentang manasik haji. Akan tetapi mereka belum pernah dan tidak mampu untuk berangkat haji, sehingga dengan begitu pemerintah betul-betul menerapkan kebijakan yang maslahat dan membantu meringankan beban para tokoh agama, selaras dengan salah satu kaidah fikih Tasharroful Imam ala-Raiyyah manuthun bil maslahah (keputusan seorang pemimpin harus berorientasi pada kebaikan masyarakat),” jelasnya.

    “Semoga pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dalam hal khidmah ke pada jemaah. Tentunya kami sangat mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji dan juga DPR yang sepakat menambah subsidi pemerintah dalam pembiayaan haji yang ditanggung para calon jemaah haji, sehingga beban jemaah menjadi lebih murah,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Mabes Polri Selidiki Jaringan Sindikat Penyebaran Video Deepfake Pejabat Negara

    Mabes Polri Selidiki Jaringan Sindikat Penyebaran Video Deepfake Pejabat Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sedang menyelidiki jaringan sindikat yang terlibat dalam kasus penyebaran video deepfake yang menggunakan nama pejabat negara.

    Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan berdasarkan penangkapan tersangka berinisial AMA, pihaknya memperoleh informasi bahwa tersangka tidak bertindak sendiri.

    “Kegiatan ini dilakukan oleh sebuah sindikat, di mana tersangka AMA mendapat bantuan dari seseorang berinisial FA yang saat ini telah masuk daftar pencarian orang (DPO),” ungkap Himawan dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Kamis (23/1/2025) dilansir dari Antara.

    Brigjen Himawan menguraikan bahwa FA berperan dalam mengedit dan menyiapkan video deepfake yang memanfaatkan wajah dan suara pejabat negara. Sementara itu, AMA bertugas mengunggah video tersebut ke media sosial untuk menyebarkannya lebih luas.

    Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus melacak anggota lain yang terlibat dalam sindikat tersebut.

    “Kami sedang menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain. Ada kemungkinan peran mereka serupa dengan tersangka AMA, seperti pembuat konten, pengelola publikasi, hingga penyedia rekening. Kami berupaya mengungkap seluruh jaringan ini,” jelasnya.

    Tersangka AMA (29) ditangkap pada 16 Januari 2025 di Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

    Brigjen Himawan memaparkan modus operandi yang dilakukan tersangka, yaitu dengan menyebarkan video deepfake menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Dalam video tersebut, gambar dan suara pejabat negara seperti Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimanipulasi.

    “Video itu dibuat seolah-olah pejabat negara sedang menyampaikan informasi terkait pemberian bantuan kepada masyarakat,” katanya.

    Video tersebut juga mencantumkan nomor WhatsApp, dengan tujuan agar masyarakat menghubungi tersangka. Selanjutnya, korban diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran sebagai penerima bantuan, yang diikuti dengan permintaan transfer uang sebagai biaya administrasi.

    “Setelah korban mentransfer biaya tersebut, tersangka menjanjikan pencairan dana bantuan. Namun, dana tersebut sebenarnya tidak pernah ada, sehingga korban akhirnya tertipu untuk mentransfer uang lebih banyak,” jelasnya.

    Tersangka AMA mengakui bahwa aksi penipuan ini telah dilakukannya sejak 2020, dengan menggunakan video deepfake yang melibatkan pejabat negara dan figur publik terkenal di Indonesia.