Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Ada Dua Bendungan Siap Diresmikan

    100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Ada Dua Bendungan Siap Diresmikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah proyek infrastruktur siap diresmikan tepat pada 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran. Salah satunya adalah proyek bendungan.

    Setidaknya terdapat dua proyek bendungan yang siap diresmikan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Kedua bendungan itu yakni Bendungan Rukoh di Aceh dan Bendungan Jlantah di Jawa Tengah. Di mana, kedua bendungan itu dibangun oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). 

    Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita menjelaskan kedua bendungan tersebut dipastikan dapat mendorong sasaran swasembada pangan, karena mampu meningkatkan produktivitas pertanian. 

    “Memasuki 100 Hari Kerja Kementerian BUMN yang dipimpin Pak Erick Thohir, Waskita terus mengerjakan berbagai proyek bendungan yang memiliki sejumlah manfaat sesuai Asta Cita Presiden. Terutama terkait pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru,” kata Ermy dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (28/1/2025).

    Sebagai informasi, Bendungan Rukoh sendiri diklaim dapat mengairi lahan irigasi seluas 11.950 hektare (Ha) dengan pola tanam padi palawija dan intensitas tanam mencapai 300%.

    Sementara itu, Bendungan Jlantah, akan menyuplai air ke lahan persawahan seluas 1.494 ha di Kecamatan Jatiyoso dan Jumapolo. Keberadaan bendungan di Kabupaten Karanganyar ini juga bisa meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 172% menjadi 272% pada lahan seluas 806 ha. Lalu pada lahan seluas 688 ha pun, IP  berpotensi mencapai 272%.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memang menyebut bahwa pihaknya bakal fokus membangun infrastruktur pendukung program swasembada pangan selama 100 hari pertama Prabowo – Gibran.

    Di samping itu, fokus pembangunan juga bakal dilakukan pada proyek yang mendukung ketahanan air dan energi serta hilirisasi.

    “Misalnya program ketahanan pangan dapat didukung melalui infrastruktur bendungan, revitalisasi danau, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa, operasi dan pemeliharaan infrastruktur terkait ketahanan pangan, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah,” tegasnya.

  • Wamentan Sudaryono Beberkan Alasan Pemerintah Buka Keran Impor Sapi Hidup dari Brasil – Halaman all

    Wamentan Sudaryono Beberkan Alasan Pemerintah Buka Keran Impor Sapi Hidup dari Brasil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia membuka keran impor sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan daging dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendukung Indonesia menuju swasembada daging serta susu.

    Impor ini akan dilakukan oleh pihak swasta, dengan pemerintah menyediakan lahan peternakan bagi mereka yang ingin berinvestasi di peternakan dengan mendatangkan sapi dari luar negeri.

    Satu negara yang disebut secara spesifik oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebagai sumber sapi impor ini adalah Brasil.

    Targetnya, 2 juta sapi hidup dari Brasil didatangkan hingga 2029. Jumlah tersebut terdiri dari 1,2 juta sapi perah dan 800 ribu sapi pedaging.

    Ada beberapa alasan mengapa Brasil dipilih sebagai negara sumber sapi impor ini.

    Pertama, Sudaryono menyebut sapi dari Brasil sudah puluhan tahun terbebas dari Penyakit Mulut dan Kaki (PMK).

    “Brasil ini sudah sekian puluhan tahun bebas PMK. Insyaallah mereka akan mendapatkan sertifikasi bebas [PMK], sehingga kita tidak ada isu lagi urusan PMK,” katanya dalam acara bertajuk 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran Memimpin Indonesia, Selasa (28/1/2025).

    Kedua, ia mengatakan bahwa Brasil memiliki populasi sapi yang besar.

    Dengan jumlah yang melimpah, mendatangkan 2 juta sapi dari Brasil dianggap mudah tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi atau jumlah sapi di negara tersebut.

    Ketiga, Brasil merupakan negara tropis, sama seperti Indonesia.

    Oleh karena itu, sapi dari Brasil dianggap lebih mudah beradaptasi dengan cuaca di Indonesia, dibandingkan sapi dari negara subtropis Eropa yang mungkin memerlukan penyesuaian lebih sulit.

    “Brasil ini kan kayak kita ya, negara tropis. Jadi sapinya sapi tropis, relatif… ya mungkin penyesuaian enggak terlalu sulit dibandingkan kita mendatangkan sapi-sapi dari Eropa yang dari negara subtropis,” ujar Sudaryono.

    Ia kembali menegaskan bahwa di sini bukan pemerintah yang mengimpor sapi. Tidak ada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di aktivitas ini.

    Namun, pemerintah membuka kesempatan bagi swasta, baik dari perusahaan dalam maupun luar negeri, koperasi, atau perorangan untuk berinvestasi di sektor peternakan RI dengan mendatangkan sapi dari luar negeri.

    Sejauh ini, menurut catatannya, sudah ada 160 perusahaan yang menyatakan minat untuk berinvestasi dan mendatangkan sapi impor dari Brasil dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari 50 ribu hingga 100 ribu sapi

    Kini, Sudaryono menyebut sudah ada regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal impor sapi oleh para pihak swasta ini.

    “Nah, PP-nya sudah diteken oleh presiden, sudah diundangkan, nah ini sekarang di fase implementasi. Ikan sepat ikan bagus, makin cepat makin bagus,” ucapnya.

    Dikritik DPR

    Keputusan pemerintah membuka keran impor ini menuai kritik dari Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan.

    Johan mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan Pemerintah yang masih bergantung pada impor bahan pangan, termasuk impor 200 ribu sapi dari Brasil untuk mendukung program ini. 

    Menurutnya, ketergantungan pada impor bahan pangan memiliki sejumlah dampak negatif.

    Pertama, Tekanan pada Anggaran Negara. Fluktuasi harga global dapat membebani anggaran, apalagi jika nilai tukar rupiah melemah.

    Kedua, Risiko Pasokan Global. Gangguan rantai pasok internasional, seperti krisis pangan atau kebijakan pembatasan ekspor dari negara lain, dapat mengancam keberlanjutan program.

    “Ketergantungan pada impor adalah solusi instan yang tidak berkelanjutan. Kita harus menjadikan program ini sebagai pendorong untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor,” tegas Johan di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Johan menekankan pentingnya penguatan produksi lokal. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor peternakan lokal.

    Berikan subsidi kepada peternak kecil, perbaiki sistem distribusi pakan, dan fasilitasi peternakan modern berbasis komunitas.

    “Peternak lokal harus menjadi tulang punggung program ini,” ucap Johan.

    Kedua, imbuhnya, diversifikasi sumber protein. Johan menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada sapi dengan mendorong produksi alternatif sumber protein seperti ikan, ayam, dan kambing.

    Indonesia memiliki potensi besar di sektor perikanan dan peternakan unggas.

    “Kita harus memanfaatkannya untuk mendukung kebutuhan protein masyarakat,” tutur Johan.

    Ketiga, lanjut Johan, infrastruktur dan teknologi. Pembangunan fasilitas seperti cold storage, sistem irigasi, dan fasilitas produksi pakan harus menjadi prioritas.

    Selain itu, pemerintah perlu memperkenalkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi peternakan.

    “Keempat, perlindungan pasar lokal. Pemerintah perlu melindungi peternak lokal dari dampak impor melalui kebijakan tarif dan kuota impor yang ketat. Jangan biarkan pasar lokal kalah oleh produk impor. Peternak kita butuh dukungan nyata,” ujar Johan.

    Kelima, kata Johan, edukasi dan diversifikasi konsumsi. Johan juga mengusulkan kampanye edukasi untuk mendorong masyarakat mengonsumsi pangan lokal yang beragam, seperti ikan air tawar, ayam, dan hasil tani lainnya.

    Ia pun mengingatkan bahwa swasembada pangan adalah tujuan jangka panjang yang harus diperjuangkan bersama.

    “Program makan bergizi gratis ini harus menjadi bagian dari strategi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Jika kita hanya mengandalkan impor, program ini akan menjadi pedang bermata dua yakni membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi melemahkan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang,” pungkasnya. 

  • Trump Langsung Gerak Cepat, Mimpi Prabowo Terganjal ‘Warisan’ Jokowi?

    Trump Langsung Gerak Cepat, Mimpi Prabowo Terganjal ‘Warisan’ Jokowi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto memiliki perhatian yang besar terhadap kedaulatan warganya. Prabowo, misalnya, tidak terlalu bangga dengan status sebagai negara G20 kalau masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. 

    “Apakah kita sadar kalau kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar?,” kata Prabowo saat berpidato dalam pelantikan presiden 20 Oktober 2024 lalu.

    Sementara itu, Trump, memiliki pandangan yang lebih ekstrem. Trump adalah antitesis dari politik AS yang selama ini didominasi oleh kalangan liberal. Dia menggambarkan pelantikannya sebagai momentum penting dalam sejarah. Hal ini sejalan dengan retorika kampanyenya yang berulangkali ingin mengembalikan kejayaan Amerika: Make America Great Again! 

    “Zaman keemasan Amerika dimulai sekarang. Mulai hari ini negara kita akan berkembang dan dihormati lagi di seluruh dunia.”

    Kendati memiliki fokus yang sama, Trump dan Prabowo  lahir dalam situasi politik yang berbeda. Trump adalah antitesis dari presiden AS sebelumnya, Joe Biden. Trump adalah politikus Partai Republik yang dikenal dengan ide-ide populis dan konservatif. Dia sering kali menyalahkan Biden dalam berbagai macam kesempatan. 

    Sementara itu, Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer, terpilih sebagai presiden dalam proses politik yang cukup rumit. Isu perpecahan hungga pelanggaran konstitusi menggelinding cukup kuat pada Pilpres 2024.

    Adapun, Prabowo sendiri dulunya adalah oposisi pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Namun pada tahun 2019, Prabowo memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. 

    Menariknya, pada Pilpres 2024, Prabowo berkolaborasi dengan putra sulung Presiden ke 7 Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Mereka memenangkan kontestasi. Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden ke 8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 dan dalam beberapa kesempatan mengakui sebagai bagian dari politik keberlanjutannya Jokowi, termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    “Saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan.”

    Kebangkitan Populisme Trump

    Pelantikan Donald Trump menjadi titik balik politik AS. Perhatian besar Trump terhadap isu Amerika tercermin dari kebijakan-kebijakan populis yang memicu kontroversi. Suami Melanija Knavs alias Melania Trump itu telah secara terang-terangan menabrak semua konsesus global yang dinilai merugikan AS. Dia tidak segan mengenakan tarif tinggi dan mengeluarkan ancaman bagi negara manapun yang telah maupun berpotensi merugikan kepentingan AS. 

    Menariknya, gertakan Trump juga bukan isapan jempol semata. Pasalnya, tidak sampai sehari usai dilantik sebagai presiden menggantikan Joe Biden, Trump langsung mengeluarkan kebijakan yang bikin geleng-geleng kepala. Trump, misalnya, secara terbuka memulai menabuh genderang perang tarif. Kali ini bukan hanya China, tetapi tetangganya, Kanada yang diancam dengan tarif sebesar 25%.

    “Kami berpikir dalam hal tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada, karena mereka mengizinkan banyak orang. Saya pikir kami akan melakukannya pada tanggal 1 Februari,” ujar Trump. 

    Presiden AS Donald TrumpPerbesar

    Ancang-ancang perang tarif yang dilakukan Trump itu mengingatkan kepada peristiwa serupa 6 sampai 7 tahun lalu. Saat itu, Trump menjabat presiden untuk periode 1. Perang tarif terjadi antara China dan AS. Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap produk China. China membalasnya. Hanya saja, korban dari perang dagang antara AS dan China, tidak hanya keduanya negara. Tetapi tatanan ekonomi dan global pada waktu itu.

    Terjadi relokasi industri besar-besaran. Perusahaan AS keluar China. Vietnam ketiban berkah. Di sisi lain, supply chain atau rantai pasok global juga terganggu. Kondisi itu memicu Bank Dunia maupun Dana Moneter International, memangkas proyeksi ekonomi pada tahun 2018-2019. Alhasil, banyak negara yang tumbuh di luar ekspektasi, Indonesia, misalnya, pada tahun itu hanya tumbuh di kisaran 5,17%.

    Selain potensi pecahnya trade war jilid 2, kebijakan lain Trump yang memutuskan keluar dari WHO dan menarik diri dari Paris Agreement juga memicu ketidakpastian mengenai konsesus yang telah dicapai sebelumnya. Suka tidak suka, AS adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Komitmen AS dalam aksi kerja sama global untuk mengatasi perubahan iklim sangat diperlukan untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 2 derajat celcius.

    Namun, penarikan diri AS dalam konsesus tersebut, memunculkan spekulasi mengenai masa depan upaya mengatasi perubahan iklim, termasuk langkah sejumlah negara yang sebelumnya telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon demi tujuan tersebut. “Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri kami sendiri sementara China mencemari lingkungan tanpa hukuman,” jelas Trump

    Posisi Politik Prabowo

    Jika Trump leluasa merealisasikan ide-ide nekatnya, pilihan Prabowo untuk melanjutkan program pendahulunya berbuntut panjang. Apalagi, pendahulu Prabowo, Jokowi, menyisakan ruang fiskal yang masih sangat terbatas untuk membiayai program-program utama pemerintahan Prabowo seperti makan siang gratis.

    Sekadar catatan total outstanding utang pemerintah per November 2024 mencapai Rp8.680,13 trilun, kemungkinan angkanya bertambah pada akhir 2024. Sementara itu,proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2024 5% atau PDB nominal di posisi Rp21.932 triliun.

    Dengan posisi total utang dan PDB nominal tersebut, rasio utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp39,5%. Sementara itu, warisan rasio pajak pemerintahan Jokowi ke Prabowo hanya di kisaran 10%.

    Tidak ayal dengan kapasitas fiskal yang sangat terbatas itu, riuh rendah konsolidasi politik, kenaikan PPN, polemik kepailitan Sritex, makan bergizi gratis hingga kebijakan ‘kencangkan ikat pinggang’ alias penghematan anggaran mewarnai 100 hari pertama pemerintah Prabowo-Gibran.

    Publik sejatinya menaruh ekspektasi cukup tinggi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi, janji pasangan presiden dan wakil presiden yang didukung oleh mayoritas partai parlemen, kecuali PDI Perjuangan (PDIP), cukup ambisius. Mereka ingin mengerek pertumbuhan ekonomi di angka 8%.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    Namun alih-alih ingin bergerak cepat mengejar target pertumbuhan 8%, 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran justru diliputi ketidakpastian. Proses konsolidasi politik belum tuntas. Di sisi lain, Prabowo juga dihadapkan pada kondisi yang serba dilematis. Kepailitan Sritex telah mengancam puluhan ribu buruh yang bekerja di perusahaan tersebut.

    Sementara itu, terbatasnya ruang fiskal, memaksa pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan langkah penghematan dengan memangkas anggaran daerah. Total lebih dari Rp300 triliun, anggaran yang akan dihemat dari kebijakan Prabowo tersebut. “[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” tertulis dalam Inpres 1/2025, dikutip pada Jumat (24/1/2025).

    Tentu ada konsekuensi di balik pemangkasan anggaran tersebut. Belum lagi masalah program makan bergizi gratis, komposisi kabinet yang gemuk, kebijakan warisan Jokowi seperti IKN dan berbagai pungutan baru, konflik antara Jokowi dan PDIP, hingga proses konsolidasi politik yang belum sepenuhnya usai masih menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan Prabowo jelas tidak efektif, selain penempatan tokoh di kabinet yang tidak sesuai kapasitas, bahkan mengesankan tidak punya etos kerja yang diperlukan negara,” kata pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

    Hal senada juga diugkapkan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN, Lili Romli. Lili menyoroti komposisi kebinet gemuk Prabowo-Gibran. Dia menganggap bahwa kabinet gemuk membuat gerak pemerintahan Prabowo tidak efektif dan efisien. “Program dari pemerintahan sebelumnya yang menyedot anggaran besar perlu dievaluasi, [terutama] kebijakan yang tidak pro rakyat dan mengusik keadilan.”

    Sejauh ini koalisi pendukung Prabowo-Gibran, menguasai hampir 81% kursi parlemen. Pada Pilkada 2024 lalu, Koalisi pendukung pemerintahan Prabowo yang tergabung dalam KIM Plus, juga dipastikan menguasai seluruh daerah strategis. Di Jawa, mereka menguasai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. KIM Plus juga memenangkan Pilkada di Sumatra Utara.

    Secara statistik, pemerintahan Prabowo cukup kuat, bahkan sangat kuat. Parlemen nyaris didominasi oleh partai pendukung pemerintahan. Apalagi kalau pertemuan Prabowo – Megawati terealisasi dan pada akhirnya PDIP juga ikut bergabung ke lingkaran kekuasaan. Posisi Prabowo semakin kuat. Dia tidak memiliki oposisi.

    Akan tetapi, kekuatan politik yang begitu besar tidak sepenuhnya menjamin program Prabowo berjalan mulus. Kesadaran dari civil society yang menguat dan seringkali membuat pemerintah harus terkadang harus menunda atau mengubah alur kebijakan.

    Rencana kenaikan PPN 12%, yang kemudian hanya dikenakan kepada barang mewah dan polemik proyek strategis nasional adalah contoh. Kebijakan ini lahir dari pemerintahan Jokowi dan eksesnya ditanggung oleh pemerintahan Prabowo.

    “Banyak warisan Jokowi yang menghambat. Prabowo sendiri terlihat belum terlihat berani untuk mengambil langkah untuk bebas dari intervensi Jokowi,” kata Deni.

  • Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada

    Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada

    GELORA.CO  – Wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah menjadi perbincangan publik.

    Pasalnya, rencana pertemuan putri Presiden Soekarno dan Prabowo tersebut dikaitkan sejumlah pihak dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu dikarenakan hubungan Jokowi dengan Megawati sedang tidak baik. Ditambah, langkah PDIP yang juga telah memecat Jokowi sebagai kader.

    Sementara itu, Jokowi memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo, dimana diduga berkat dukungan Jokowi, Prabowo berhasil menjadi presiden di Pilpres 2024.

    Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, seharusnya saat ini isu pertemuan Megawati dengan Prabowo tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

    Menurutnya, dengan jabatan Presiden RI, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur-atur Prabowo. Termasuk soal pertemuannya dengan Megawati.

    “Mestinya tak ada kaitannya. Karena prabowo bebas mau bertemu dengan semua orang termasuk bertemu Mega. Prabowo presiden, tak bisa diatur-atur siapapun. Prabowo mazhabnya zero enemi,” kata Adi, saat dihubungi, pada Selasa (28/1/2025).

    Selanjutnya, Adi mengatakan, Jokowi memang memiliki andil dalam kesuksesan Prabowo memenangkan Pilpres 2024.

    Namun, lanjutnya, Prabowo juga memiliki andil dalam menentukan wakil presiden pendampingnya, yakni Gibran Rakabumingraka.

    “Pilpres sudah usai. Prabowo sudah presiden. Jadi bebas mau bertemu siapapun,” ucapnya.

    “Jokowi memang punya andil Prabowo jadi presiden, tapi Prabowo punya andil gibran jadi wapres. Jadi, sama-sama punya andil menang pilpres,” lanjut Adi.

    Alasan tersebut, menurut Adi, membuktikan tidak adanya politik balas budi Prabowo kepada Jokowi.

    Terlebih, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun.

    Lebih lanjut, kata Adi, kini tidak ada lagi bayang-bayang Jokowi atas Prabowo.

    “Prabowo sudah presiden yang punya hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun. Jangan lagi ada isu, gosip, dan wacana Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” tutur Adi.

    “Bagi saya, Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai Presiden. Bayang-bayang Jokowi sudah tak ada sama sekali terutama setelah Jokowi tak lagi Presiden,” imbuhnya.

    Diketahui, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

    Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

    Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

    Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

    Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang-orang yang dia anggap penting. 

    “Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara,” kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

  • Sederet Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran, dari PPN 12% hingga MBG

    Sederet Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran, dari PPN 12% hingga MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Tepat 100 hari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, sederet gebrakan kebijakan ekonomi terus bermunculan. 

    Sebut saja pada awal November 2024 Prabowo menerapkan kebijakan hapus tagih piutang macet 67.000 UMKM dengan total mencapai Rp2,4 triliun. 

    Sementara kebijakan kontroversial yang mengisi sisa akhir 2024, yakni terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada akhirnya Prabowo hanya mengenakan tarif PPN 12% terhadap barang mewah yang disertai insentif fiskal untuk dukung daya beli. 

    Teranyar, pada hari ke-95 dirinya menjabat sebagai presiden, Prabowo mengarahkan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta daerah total senilai Rp306 triliun untuk membiayai program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky memandang fokus kebijakan Prabowo pada dasarnya memang kepada kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. 

    Riefky tak heran bila Prabowo melakukan pemangkasan anggaran seluruh K/L dan daerah untuk membiayai program-programnya. 

    Pasalnya perlu diingat, Prabowo juga melakukan pelebaran kabinet dengan penyesuaian jumlah kementerian, begitu pula dengan menteri dan wakil menteri. Sebut saja Kementerian Keuangan yang kini memiliki tiga wakil menteri. 

    “Konsekuensi fiskal tentu cukup besar tapi bukan hanya dari progam tapi dari langkah-langkah lain dari pemerintahan Prabowo, seperti pelebaran kabinet, konsekuensi fiskalnya lebih besar,” ujarnya, dikutip pada Selasa (28/1/2025). 

    Riefky mengestimasikan pelebaran kabinet setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp39,55 triliun hingga Rp158,21 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS serta belanja barang. 

    Di sisi lain, melihat program Quick Win dalam APBN 2025, padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan Rp121 triliun untuk menunjang tujuh program. 

    Mulai dari MBG senilai Rp71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp3,2 triliun, Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah Rp1,8 triliun, dan Penuntasan TBC Rp8 triliun. 

    Selain itu, juga program Renovasi Sekolah senilai Rp20 triliun, Sekolah Unggulan Terintegrasi Rp2 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa mencapai Rp15 triliun.

    Tampaknya, alokasi tersebut masih kurang sehingga membutuhkan dana lebih yang akan diambil dari anggaran K/L dan daerah. 

    Berikut Sejumlah Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran:

    Hapus tagih piutang macet 67.000 UMKM dengan total piutang Rp2,4 triliun.
    Penerapan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Barang dan jasa lainnya tetap 11% dengan kebijakan 11/12 x 12%.
    Insentif fiskal hampir Rp40 triliun seperti diskon tarif listrik, bantuan pangan, hingga PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti dan kendaraan listrik.
    Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 6,5%.
    Program MBG senilai Rp71 triliun.
    Pangkas belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp306 triliun.
    Tidak impor beras, jagung, garam, dan gula. 

  • Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Pengamat: Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada – Halaman all

    Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Pengamat: Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah menjadi perbincangan publik.

    Pasalnya, rencana pertemuan putri Presiden Soekarno dan Prabowo tersebut dikaitkan sejumlah pihak dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu dikarenakan hubungan Jokowi dengan Megawati sedang tidak baik. Ditambah, langkah PDIP yang juga telah memecat Jokowi sebagai kader.

    Sementara itu, Jokowi memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo, dimana diduga berkat dukungan Jokowi, Prabowo berhasil menjadi presiden di Pilpres 2024.

    Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, seharusnya saat ini isu pertemuan Megawati dengan Prabowo tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

    Menurutnya, dengan jabatan Presiden RI, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur-atur Prabowo. Termasuk soal pertemuannya dengan Megawati.

    “Mestinya tak ada kaitannya. Karena prabowo bebas mau bertemu dengan semua orang termasuk bertemu Mega. Prabowo presiden, tak bisa diatur-atur siapapun. Prabowo mazhabnya zero enemi,” kata Adi, saat dihubungi, pada Selasa (28/1/2025).

    Selanjutnya, Adi mengatakan, Jokowi memang memiliki andil dalam kesuksesan Prabowo memenangkan Pilpres 2024.

    Namun, lanjutnya, Prabowo juga memiliki andil dalam menentukan wakil presiden pendampingnya, yakni Gibran Rakabumingraka.

    “Pilpres sudah usai. Prabowo sudah presiden. Jadi bebas mau bertemu siapapun,” ucapnya.

    “Jokowi memang punya andil Prabowo jadi presiden, tapi Prabowo punya andil gibran jadi wapres. Jadi, sama-sama punya andil menang pilpres,” lanjut Adi.

    Alasan tersebut, menurut Adi, membuktikan tidak adanya politik balas budi Prabowo kepada Jokowi.

    Terlebih, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun.

    Lebih lanjut, kata Adi, kini tidak ada lagi bayang-bayang Jokowi atas Prabowo.

    “Prabowo sudah presiden yang punya hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun. Jangan lagi ada isu, gosip, dan wacana Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” tutur Adi.

    “Bagi saya, Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai Presiden. Bayang-bayang Jokowi sudah tak ada sama sekali terutama setelah Jokowi tak lagi Presiden,” imbuhnya.

    Diketahui, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

    Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

    Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

    Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

    Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang-orang yang dia anggap penting. 

    “Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara,” kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

     

     

  • Strategi AHY Atasi Kebocoran Anggaran Kementerian di Proyek Infrastruktur – Halaman all

    Strategi AHY Atasi Kebocoran Anggaran Kementerian di Proyek Infrastruktur – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpendapat, koordinasi lintas kementerian menjadi kunci untuk mengatasi kebocoran atau inefisiensi anggaran di proyek infrastruktur.

    Sebab menurutnya, ada dua jenis inefisiensi anggaran yang kerap terjadi dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut bisa diatasi dengan kerjasama lintas sektoral untuk mengurangi potensi kebocoran dalam mengelola anggaran.

    “Jadi dengan memperbaiki koordinasi dan juga perencanaan yang lebih tepat, saya rasa bisa mengurangi potensi inefisiensi dan kebocoran,” kata AHY dalam acara “3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran” yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/1/2025).

    AHY menjelaskan bahwa kebocoran anggaran yang kerap terjadi dalam proyek pembangunan yakni adanya niat tidak baik, dengan melakukan melebihkan nilai anggaran dari yang seharusnya.

    “Memang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari project-project yang harusnya dikerjakan secara prudent, transparan dan akuntabel, mark up yang berlebih-lebihan itu semua harus kita cegah,” jelas AHY.

    Bahkan, AHY mengusulkan untuk kementerian yang terbukti melakukan penyelewengan anggaran proyek pembangunan infrastruktur agar mendapatkan sanksi yang tegas.

    “Harus ada sanksi yang tegas juga bagi yang masih suka menggunakan cara-cara tertentu untuk bisa mendapatkan benefit yang tidak wajar,” paparnya.

    Selain itu, kebocoran anggaran juga kerap terjadi dari perencanaan awal yang kurang baik. Padahal menurut AHY, rancangan awal ini menjadi hal utama yang harus disiapkan dengan baik terlebih pembangunan sarana prasarana transportasi ini tidak bisa berdiri sendiri.

    “Kita mendesain akan ada dermaga di suatu lokasi, suatu bandara di suatu lokasi maka harus direncanakan sejak awal jalan yang menuju ke sana seperti apa, bisa menggunakan kendaraan pabrik transport atau bisa menggunakan feeder kereta dan lain sebagainya. Ini juga harus diintegrasikan sejak awal,” ujar AHY.

    “Jangan nanti sudah jadi barangnya baru dipikirkan padahal tidak mudah setelah itu dan harganya sudah keburu tinggi, kita bicara lahan misalnya karena lahan ini kan yang sangat fundamental dan harus dipersiapkan sejak awal juga,” imbuhnya menegaskan.

    Prabowo Minta Swasta Bangun Infrstruktur

    Sebelumnya, di Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah ingin memberikan peran bagi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Menurut dia, swasta banyak yang lebih paham.

    “Saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta,” kata Prabowo.

    “Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar. Saya tidak menghentikan. Saya merubah infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta,” lanjutnya.

    Menurut Prabowo, pihak swasta lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman dalam membangun infrastruktur. Prabowo menegaskan bahwa hal-hal yang bisa dikerjakan oleh swasta, perlu dikerjakan oleh pihak swasta.

    “Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan. Swasta silahkan bergerak semuanya,” ujar Prabowo.

  • Ini yang Harus Dilewati Mayor Teddy untuk Menjadi Jenderal TNI

    Ini yang Harus Dilewati Mayor Teddy untuk Menjadi Jenderal TNI

    loading…

    Mayor Teddy Indra Wijaya yang saat ini menjabat Sekretaris Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kerap menjadi sorotan publik. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Mayor Teddy Indra Wijaya yang saat ini menjabat Sekretaris Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kerap menjadi sorotan publik. Terlebih bagi kalangan generasi Z dan kaum perempuan.

    Itu baru Teddy dengan pangkat Mayor, apalagi kalau lulusan Akmil 2011 tersebut masuk golongan Perwira Tinggi (Pati) dengan pangkat Jenderal TNI.

    Namun, menjadi Pati TNI AD bukan perkara mudah. Banyak jenjang dan penugasan yang harus dilewati tahap demi tahap.

    Mayor Teddy saat ini baru pada level Perwira Menengah (Pamen). Itu pun di bawah Letnan Kolonel dan Kolonel. Jika mau menjadi Pati TNI AD, dia harus melewati terlebih dulu jenjang Letkol dan Kolonel.

    Jenjang yang Harus Dilalui Mayor TeddyMemang posisi Mayor Teddy sebagai Pamen TNI AD berada di atas golongan Bintara dan Tamtama. Perwira Pertama (Pama) menjadi pangkat terendah di golongan Perwira.

    Pangkat yang masuk kategori Pama yakni Letnan Dua (Letda), Letnan Satu (Lettu), dan Kapten. Kemudian, di atasnya ada Pamen terdiri dari pangkat Mayor, Letnan Kolonel, dan Kolonel.

    Sedangkan untuk pangkat tertinggi di TNI AD adalah Perwira Tinggi (Pati) yang terdiri dari Brigjen, Mayjen, Letjen, dan Jenderal.

    Sekadar diketahui, sebelum menjabat Seskab, Mayor Teddy pernah menjadi Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mayor Teddy seperti terlihat di media sosial dan berbagai tayangan begitu dekat dengan Prabowo.

    Posisi Seskab sebelumnya dijabat Pramono Anung, politikus PDIP yang menjadi Gubernur terpilih DKI Jakarta dengan duet bersama Rano Karno (Doel).

    (jon)

  • Sempat Minta Sekolah ke Gibran, Anak 13 Tahun Ini Difasilitas Sekolah Gratis oleh Pemkot Tangerang Megapolitan 27 Januari 2025

    Sempat Minta Sekolah ke Gibran, Anak 13 Tahun Ini Difasilitas Sekolah Gratis oleh Pemkot Tangerang

    Megapolitan

    27 Januari 2025

  • Survei Indikator: Ini Daftar Menteri Kabinet Prabowo yang Tak Dikenal Publik

    Survei Indikator: Ini Daftar Menteri Kabinet Prabowo yang Tak Dikenal Publik

    Jakarta, Beritasatu.com – Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya mengenai penilaian masyarakat terhadap para menteri hingga kepala lembaga Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Senin (27/1/2025).

    Survei ini dilakukan pada 16-21 Januari 2025 dalam kurun 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semenjak dilantik 20 Oktober 2024. Pencatatan dilakukan terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas.

    Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling dengan distribusi yang proporsional di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95% dengan margin of error ± 2,5%.