Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta Kabinet Merah Putih selama 100 hari masa kerja, Senin (27/1), sebagai berikut.
Tag: Gibran Rakabuming Raka
-
Relawan Bolone Mase fokus pemberdayaan masyarakat lewat usaha ekonomi produktif
Sumber foto: A Muhtarom/elshinta.com.
Relawan Bolone Mase fokus pemberdayaan masyarakat lewat usaha ekonomi produktif
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 28 Januari 2025 – 22:45 WIBElshinta.com – Ketua Umum Relawan Bolone Mase, Kuat Hermawan Santoso, melakukan silaturahmi ke Rembang, Jawa Tengah untuk mempererat hubungan dengan sesama relawan.
Relawan Bolone Mase sendiri merupakan relawan pendukung Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024.Dalam pertemuan tersebut, Kuat menegaskan bahwa Bolone Mase kini fokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi mandiri.
“Kami mendorong masyarakat meningkatkan kesejahteraan melalui usaha ekonomi produktif seperti UMKM,” ujar Kuat, Senin (27/1).
Salah satu program unggulan Bolone Mase adalah pendirian angkringan di berbagai daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTB, Jambi, dan Bali. Saat ini, sudah ada 350 angkringan yang beroperasi dari target ribuan unit, termasuk tiga yang telah berdiri di Rembang.
Selain angkringan, relawan Bolone Mase juga membentuk koperasi untuk mendukung sektor peternakan, perdagangan, pertanian, dan perkebunan. Kuat mencontohkan koperasi peternakan yang telah berjalan di Jawa Timur, meliputi usaha sapi, kambing, ayam, dan ikan lele.
“Minggu depan, kami akan memberikan bantuan alat pengolah serabut kelapa di Jawa Tengah untuk dijadikan tali kerja sama dengan sektor swasta. Ini bagian dari pengembangan ekonomi berbasis produksi,” tambahnya dilaporkan Kontributor Elshinta, A Muhtarom, Selasa (28/1).
Di sisi lain, Bolone Mase juga berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dengan memberikan berbagai masukan terkait kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Ngawal bisa berbentuk program atau gagasan. Kita bediakusi dengan para pengambil kebijakan tentang kondisi masyarakat hari ini agar masyarakat tetap sejahtera di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu,” tutup Kuat.
Sementara itu, Koordinator Bolone Mase Rembang, Nanang Izzudin Haromi, berharap silaturahmi ini dapat memperkuat solidaritas antarrelawan dan mendukung keberhasilan program-program pemerintah.
Sumber : Radio Elshinta
-
Catatan Pengamat di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Bisnis.com, JAKARTA — Isu kabinet gemuk, beban warisan dari Joko Widodo (Jokowi), hingga aksi pangkas-pangkas anggaran menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.
Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli misalnya, mengatakan bahwa masalah ketersediaan anggaran akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran akan merealisasikan program-programnya.
“Kemudian, koordinasi di antara menteri, birokrasi yang tidak ramping, beban bayar utang yang besar, kemiskinan, pengangguran, dan kekuatan oligarki,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).
Lili menuturkan bahwa struktur dalam Kabinet Merah Putih dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat gemuk dan tidak efisien. Hal itu berimbas kepada tidak efektifnya penuntasan sejumlah program masyarakat.
Kasus kepailitan Sritex hingga polemik pagar laut tak bertuan di perairan Tangerang menjadi salah satu contoh ketidaksinkronan koordinasi antar Kementerian.
Sementara itu, Pengamat Politik Algoritma, Aditya Perdana memandang bahwa tantangan utama untuk Prabowo-Gibran adalah mengenai birokrasi yang belum bisa bergerak lincah.
“Tantangannya tentu birokrasi yang lincah untuk ikut serta dalam gaya kepemimpinan Prabowo, yang tidak mudah diikuti oleh seluruh birokrasi,” katanya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).
Adapun, lengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menekankan bahwa pada 100 hari pertama Prabowo bekerja, sebagian besar dilalui hanya untuk sinkronisasi jabatan di kementerian, sehingga nyaris tidak bekerja secara praktis dan membuang waktu.
Mengenai Tantangan, Dedi mengungkapkan bahwa hal-hal yang perlu dihadapi oleh Prabowo adalah soal sinergi antar kementerian, efisiensi anggaran, dan kinerja tim yang solid. Sejauh ini, dia merasa tim di Prabowo tidak mengesankan hal itu.
Sementara itu, pengamat politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengaskan bahwa tantangan paling utama bagi Prabowo adalah berkaitan dengan anggaran.
“Beberapa kali Pak Prabowo bicara tentang uang kan. Negara ini gak punya duit. Sampai terakhir dia bilang harus ada penghematan, karena tadi program-programnya kebanyakan spending-nya gitu,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (28/1/2025).
Berbeda dengan pengamat lainnya, pengamat politik Adi Prayitno menilai koordinasi dan birokrasi antar lembaga telah berjalan cukup bagus. Hanya saja dia masih mencatat persoalan dari sisi anggaran.
“Misalnya soal makan bergizi gratis anggarannya masih diupayakan dari berbagai sumber, termasuk program rumah 3 juta rakyat juga masih diupayakan anggarannya,” pungkasnya.
-
Dukung Hilirisasi dan Ekspor, Danareksa Industrial Park Disiapkan, Nilai Investasi Rp162 Triliun – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia bakal memiliki kawasan industri terbesar dan siap untuk mendukung program hilirisasi serta pengembangan industri berorientasi ekspor.
Corporate Secretary and CSR Holding BUMN Danareksa Agus Widjaja mengatakan bakal mendorong transformasi tujuh kawasan industri di Holding BUMN Danareksa untuk memperkuat peran strategisnya sebagai salah satu katalisator dalam mendukung hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja.
Kawasan tersebut nantinya bakal menjadi Danareksa Industrial Park.
“Holding BUMN Danareksa berkomitmen mewujudkan visi besar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran melalui Asta Cita yang menitikberatkan pada hilirisasi industri, penguatan ekonomi nasional, dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai holding transformasi dan investasi, kami mempersiapkan Danareksa Industrial Park untuk menjadi gerbang investasi manufaktur global dengan mengintegrasikan pengembangan kawasan industri yang modern, smart, and green dengan didukung oleh infrastruktur penunjang dan konektivitas terlengkap,” ujar Agus dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Selasa(28/1/2025).
Tujuh kawasan yang dilakukan transformasi yaitu PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, dan PT Kawasan Industri Makassar. Dengan total luas lahan 7.855 hektare,
Hingga saat ini, total nilai investasi yang telah masuk ke Danareksa Industrial Park mencapai US$10 miliar atau setara dengan Rp162 triliun dan telah menyerap lebih dari 300.000 lapangan kerja. Ketujuh kawasan industri tersebut juga telah didukung dengan akses jalan sepanjang total 154 kilometer.
Dukungan infrastruktur dan konektivitas yang baik diharapkan dapat memberikan dampak luas pada perekonomian, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal.
Danareksa Industrial Park, melalui tujuh kawasan industrinya, menghadirkan solusi komprehensif yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi global.
Menurut Agus, setiap kawasan memiliki keunggulan unik, meliputi industri berteknologi tinggi, eco-industry untuk pengolahan Crude Palm Oil (CPO), zona pemrosesan ekspor, sektor tekstil, perikanan, agrobisnis, serta logistik yang berfokus pada penerapan ekonomi sirkular.
“Danareksa Industrial Park memiliki keunggulan pelayanan one-stop solution dari dukungan ekosistem yang ada di Holding BUMN Danareksa dari jasa konstruksi, alternatif pendanaan, hingga Sistem Resi Gudang. Transformasi dan sinergi di Holding BUMN Danareksa diharapkan semakin memperkuat langkah serta kontribusi kami dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi yang kompetitif di kancah global,” tutup Agus.
-
Masuk Tiga Besar Parpol Berkinerja Baik, PKB Total Dukung Pemerintahan Prabowo – Gibran
Jakarta (beritajatim.com) – Survei Litbang Kompas, menempatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) posisi ketiga sebagai partai politik yang mempunyai kinerja dan citra positif setelah Gerindra (88,3%) dan Demokrat (81,4%). Citra positif PKB mencapai 78,6% dengan tingkat kepuasan 73,1%. Posisi PKB lebih baik dari Golkar (76,5%), NasDem (76,5%), PKS (75,2%), PAN (72,6%), dan PDIP (56,3%).
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menilai citra dan approval rating tinggi dari PKB tidak lepas dari kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. PKB sebagai salah satu koalisi pemerintah mendapatkan apresiasi serupa.
Karenanya, dia menegaskan, PKB siap sepenuhnya untuk menyukseskan agenda pemerintahan Prabowo karena keberhasilan pemerintah akan berdampak positif bagi PKB, sebaliknya kegagalan pemerintah akan menjadi kegagalan PKB.
“Ini menjadi modal bagi PKB untuk bisa total mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto dalam merealisasikan berbagai program prioritas seperti swasembada pangan hingga makan bergizi gratis (MBG),” kata Gus Jazil-sapaan akrab Jazilul Fawaid, Selasa (28/1/2025).
Wakil Ketua Umum DPP PKB tersebut menambahkan, hasil survei dari Litbang Kompas akan menjadi bahan bakar bagi jajaran pengurus PKB di semua level untuk bekerja lebih keras. Jajaran PKB akan mendukung penuh pelaksanaan program prioritas Pemerintahan Prabowo seperti program makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga swasembada energi.
“Pengurus PKB di semua level juga kader PKB di legislatif dan eksekutif sesuai arahan Gus Imin akan total mendukung dan menyukseskan berbagai program Pak Prabowo karena sekali lagi keberhasilan Pak Prabowo juga menjadi keberhasilan PKB sebaliknya jika gagal juga akan menjadi kegagalan PKB,” ujarnya. [kun]
-
.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Warisan Kasus Hingga Proyek IKN Jokowi jadi Beban Prabowo")
Warisan Kasus Hingga Proyek IKN Jokowi jadi Beban Prabowo
GELORA.CO – Warisan kasus hingga protek dari pemerintahan Joko Widodo dianggap menjadi problem kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto di momentum 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Warisan kasus dari PIK 2, CSR BI dan IKN itulah program keberlanjutan yang jadi problem 100 hari pemerintahan Pragib (Prabowo-Gibran)” kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 28 Januari 2025.
Menurut Hari, ke depan diyakini akan muncul persoalan keberlanjutan yang harus diselesaikan pemerintahan saat ini. Sehingga, diperlukan langkah pemangkasan dalam penggunaan keuangan negara dengan mengutamakan program penguatan pangan dan hunian layak.
“Program keberlanjutan yang bermasalah baik ditunda atau dihentikan jika tidak memiiki manfaat strategis bagi bangsa dan negara,” pungkas Hari.
-
100 Hari Prabowo-Gibran, Ekonom Sebut Energi Pembangunan Tersedot Reorganisasi Kementerian
Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memandang dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming memimpin Indonesia, arah kebijakan ke depan dinilai belum tampak jelas.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih sibuk melakukan reorganisasi Kementerian/Lembaga (K/L) serta menyusun Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).
Fokus ini dipicu oleh keputusan politik pemerintahan yang melakukan penyesuaian nomenklatur hingga menambah jumlah K/L, termasuk penambahan menteri, wakil menteri, maupun pejabat setara yang totalnya mencapai ratusan.
“Saya berharap setelah SOTK tersusun dan terisi, pemerintah bisa bergerak kencang merealisasikan janji dan program kerja,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).
Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang nantinya juga akan bertugas di sektor kakao dan kelapa.
Di sisi lain, Teguh melihat saat ini hanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggema, meskipun cakupan dan ketersediaan pendanaan program tersebut menjadi isu yang berujung pada efisiensi anggaran senilai Rp306 triliun.
Teguh menjelaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi andalan pemerintah dengan berbagai penghematan atau bahkan pemotongan anggaran agar memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan program prioritas.
“Tetapi seperti pengalaman sebelumnya, misalnya pada 2015, efisiensi atau pemotongan anggaran sering tidak begitu efektif karena berdampak pada kinerja pemerintahan itu sendiri,” jelasnya.
Senada dengan Teguh, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, juga menilai bahwa kinerja setiap menteri belum tampak dalam 100 hari pertama ini, terutama karena sebagian besar kementerian baru belum memiliki kantor dan belum ada nomenklaturnya.
Salah satu contohnya adalah Kementerian Koordinator Pangan yang dipimpin Zulkifli Hasan, yang masih menumpang di Graha Mandiri.
“Sementara itu, kebijakan MBG masih bersifat sentralistik dan perlu dilakukan evaluasi terhadap standar higienis serta finansialnya. Program MBG memangkas anggaran yang sangat besar, dan pemangkasan ini salah satunya didorong oleh program tersebut,” ujarnya.
Esther pun mendorong agar anggaran dialokasikan untuk program prioritas lainnya, bukan hanya MBG, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, swasembada pangan dan energi, infrastruktur, serta riset dan pengembangan teknologi.
“Padahal, program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sangat banyak, misalnya melalui peningkatan investasi ke Indonesia,” lanjutnya.
Adapun, Selasa (28/1/2025) menandai 100 hari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memimpin pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Selama periode ini, sejumlah gebrakan kebijakan ekonomi telah diumumkan.
Pada awal November 2024, Prabowo menerapkan kebijakan penghapusan tagihan piutang macet 67.000 UMKM senilai total Rp2,4 triliun.
Namun, kebijakan kontroversial terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga menjadi sorotan di akhir 2024. Prabowo akhirnya memutuskan mengenakan tarif PPN 12% terhadap barang mewah, disertai insentif fiskal untuk mendukung daya beli masyarakat.
Terakhir, pada hari ke-95 masa jabatannya, Prabowo mengarahkan efisiensi belanja K/L dan daerah senilai total Rp306 triliun untuk membiayai program prioritas pemerintah, termasuk program MBG.
-
Prabowo dan Trump, Dua Pemimpin Nasionalis dengan Tantangan yang Berbeda
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di panggung dunia, dua tokoh dengan visi besar untuk negaranya mencuri perhatian, Donald Trump di Amerika Serikat dan Prabowo Subianto di Indonesia.
Meski keduanya mengusung nasionalisme sebagai landasan kepemimpinan, mereka lahir dari situasi politik yang berbeda.
Trump muncul sebagai antitesis politik liberal di AS, sedangkan Prabowo menavigasi tantangan politik dan ekonomi domestik yang kompleks.
Donald Trump, politisi Partai Republik yang dikenal dengan pendekatan populis dan konservatifnya, tidak pernah segan menantang status quo politik Amerika.
Dalam kampanyenya, ia mengusung slogan legendaris “Make America Great Again,” menandai keinginannya untuk mengembalikan kejayaan Amerika di pentas global.
Saat pelantikannya, Trump menggambarkan momen itu sebagai awal dari “zaman keemasan baru” untuk Amerika Serikat.
Baginya, kedaulatan nasional adalah prioritas utama, dan kebijakannya mencerminkan tekad tersebut.
Dengan dukungan kuat dari basis konservatif, Trump relatif leluasa mengimplementasikan ide-idenya, meskipun sering kali menuai kritik dari pihak oposisi.
Sementara itu, di belahan dunia lain, Prabowo Subianto baru saja memulai perjalanan sebagai Presiden ke-8 Indonesia pada 20 Oktober 2024.
Sebelumnya, ia dikenal sebagai oposisi Presiden Joko Widodo, namun pada 2019 ia bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan.
Pada Pilpres 2024, ia berkolaborasi dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, untuk memenangkan kontestasi politik yang penuh dinamika.
-
Pertamina dinilai sangat dukung swasembada energi Program Astacita
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Pertamina dinilai sangat dukung swasembada energi Program Astacita
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 28 Januari 2025 – 14:03 WIBElshinta.com – Pengamat energi Hanifa Sutrisna menilai Pertamina memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, memiliki kontribusi besar terutama dalam mendukung program swasembada energi.
Menurut dia, kinerja BUMN energi tersebut dari hulu sampai hilir sangat mendukung upaya yang dicanangkan Presiden, antara lain penemuan sejumlah sumur migas baru, selain itu potensi energi bersih dari bahan bakar nabati (BBN) seperti biodiesel, bioavtur, bioetanol hingga dukungan Pertamina Digital Hub.
“Iya sangat mendukung. Dan bagi saya, swasembada energi itu bagus,” kata Hanifa melalui sambungan telepon di Jakarta, Senin.
Dia menyatakan, makna swasembada energi adalah seluruh rakyat Indonesia harus mendapat kesempatan yang sama terhadap energi, sehingga tidak ada lagi yang kesulitan mengaksesnya.
Dengan swasembada energi, katanya lagi, berarti Indonesia siap memenuhi kebutuhan energi sendiri, terutama mendorong energi bersih dengan energi baru dan terbarukan. Oleh karena itu diharapkan program tersebut bisa direalisasikan.
Terkait hal itu, Hanifa juga mengapresiasi berbagai upaya Pertamina dari hulu ke hilir, termasuk inisiasi yang dilakukan BUMN tersebut melalui bahan bakar nabati seperti biodiesel, bioavtur, bioetanol serta energi bersih lain.
Semua itu, katanya lagi, sangat besar perannya dalam mendukung tercapainya swasembada energi.
“Apa pun langkah-langkah yang dilakukan sudah sangat bagus, tinggal sekarang bagaimana program-program Astacita Pak Prabowo tersebut bisa terwujud,” ujarnya pula.
Namun demikian, dia mengingatkan bahwa dalam pencapaian swasembada energi, Pertamina tidak bisa berjalan sendiri tetapi harus ada kerjasama yang baik antarlembaga hingga dinas di provinsi.
Sementara itu peneliti Datanesia Institute Herry Gunawan juga sependapat bahwa Pertamina berperan besar dalam mendukung swasembada energi.
Namun demikian, katanya lagi, untuk menopang swasembada energi tersebut, Pertamina membutuhkan investasi besar, untuk itu jika investasi tersebut berdampak pada berkurangnya laba diharapkan pemerintah juga harus menerimanya.
Terkait upaya Pertamina dengan pengembangan bahan bakar nabati (BBN) untuk transisi energi, misalnya, Herry menilai sangat positif. Menurutnya, BBN akan berkontribusi besar bagi swasembada energi jika produknya yang dijual di pasar mampu memenuhi aspek keterjangkauan harga.
“Oleh karena itu saya setuju kalau pemerintah memberikan subsidi untuk BBN ini. Karena produk tersebut ramah lingkungan, sehingga membantu Indonesia mewujudkan komitmennya di dunia internasional dalam menurunkan emisi karbon,” katanya lagi.
Sumber : Antara
-
Wapres tegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat saat mengunjungi permukiman padat penduduk di Kampung Kapasan Samping, Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Gibran mengatakan bahwa Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, seperti perbaikan infrastruktur lingkungan, layanan kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi.
Wapres berharap agar kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menciptakan perubahan positif.
Dengan peningkatan kualitas hidup di kawasan padat penduduk, Gibran berharap terciptanya lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan layak untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Simokerto dikenal sebagai salah satu wilayah dengan penduduk terpadat di Surabaya dengan total populasi mencapai 15.000 jiwa.
Wilayah ini memiliki kondisi lingkungan yang khas dengan rumah-rumah yang saling berhimpitan dan gang-gang sempit yang menjadi jalur aktivitas sehari-hari.
Tiba sekitar pukul 13.00 WIB, kedatangan Wapres disambut antusias oleh warga setempat. Sepanjang menyusuri Gang Kapasan Samping, Wapres menyempatkan diri berbincang dengan masyarakat yang telah menantikan kedatangannya.
Sebagai bentuk perhatian Pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, pada kesempatan itu Wapres turut membagikan sejumlah paket sembako, buku, alat tulis, dan kaus.
Selain itu, beberapa tas bayi thermal juga disalurkan ke posyandu, sementara tas ibu dan anak didistribusikan ke pendidikan anak usia dini (PAUD).
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025