Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Politik, Riau siap HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancaman negara

    Politik, Riau siap HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancaman negara

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Kamis (30/1) yang menjadi sorotan, mulai dari kesiapan Riau menjadi tuan rumah HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancam kedaulatan bangsa.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. PWI pastikan kesiapan penuh Riau jadi tuan rumah HPN 2025

    Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan bahwa persiapan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 oleh PWI Provinsi Riau sebagai tuan rumah telah rampung dan agenda tersebut siap dilaksanakan sesuai rencana.

    “Terima kasih kepada PWI Riau yang sudah siap 100 persen sebagai tuan rumah HPN 2025,” ungkap Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang selaku Penanggung Jawab HPN 2025 kepada wartawan di Pekanbaru, Riau, menurut keterangan tertulis yang diperoleh Rabu (29/1).

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Prabowo peringatkan upaya pelemahan tentara sebagai ancaman negara

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan militer dan kepolisian dalam menjaga kedaulatan suatu negara dari ancaman keamanan.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran prajurit TNI dan anggota Polri saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis.

    “Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen,” ujarnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. BKN: Manajemen talenta ASN era digital dukung Astacita Prabowo-Gibran

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menekankan pentingnya transformasi kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di era digital untuk membangun smart ASN.

    Hal ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan manajemen talenta guna mewujudkan Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “ASN harus menjadi sosok yang responsif, adaptif, bebas korupsi, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan layanan publik yang efisien,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Baleg DPR mulai susun RUU PPMI guna tingkatkan devisa dan keamanan WNI

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang di antaranya bertujuan untuk meningkatkan devisa serta keamanan pekerja migran Warga Negara Indonesia (WNI).

    Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan aturan tentang PPMI perlu segera disesuaikan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, di mana kini sudah ada kementerian khusus yang menangani urusan tersebut.

    “Memang dalam rangka untuk bisa mendapatkan pendapatan, meningkatkan pendapatan negara, pemerintah fokus untuk menggarap kembali soal pekerja migran ini, dan makanya dibentuk kementerian khusus,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Komisi II DPR: Pembahasan RUU Omnibus Law Politik tunggu putusan rapim

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Politik, atau revisi UU Pemilu maupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.

    Rifqinizamy menjelaskan bahwa Komisi II DPR belum membahas RUU Omnibus Law Politik meskipun badan legislatif ini telah bersidang sejak 21 Januari 2025.

    “Belum ada pembahasan karena belum diputuskan di Rapim DPR apakah akan diserahkan ke Komisi II? Apakah dibentuk pansus (panitia khusus) atau diserahkan kepada Baleg (Badan Legislasi)?” kata Rifqinizamy usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. DPD: Upaya efisiensi anggaran demi pastikan alokasi tepat sasaran

    Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengapresiasi upaya Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran dalam sistem pemerintahan guna memastikan pengalokasian anggaran yang cukup dan tepat sasaran pada program-program prioritas.

    Menurut dia, efisiensi anggaran merupakan budaya yang patut dimulai dalam pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah.

    “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah. Presiden memiliki pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Seskab Teddy Jadi Pejabat Baru yang Dinilai Berkinerja Baik Menurut Hasil Survei Indikator

    Seskab Teddy Jadi Pejabat Baru yang Dinilai Berkinerja Baik Menurut Hasil Survei Indikator

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Indikator Politik Indonesia periode Januari 2025 memasukkan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya sebagai pejabat baru yang dianggap berkinerja baik oleh publik dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut Founder Indikator Politik Indonesia, l Burhanuddin Muhtadi, ada tujuh menteri atau pejabat yang disebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik ketika pihaknya tidak memberi daftar nama kepada para responden alias top of mind.

    Di antaranya Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteti Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kemudian Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

    “Mereka merupakan 7 menteri atau pejabat setingkat menteri yang disebut secara spontan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Selebihnya, disebut kurang dari 1 persen,” kata Burhanuddin dikutip pada Kamis (30/1/2025).

    Burhanuddin juga mengatakan Teddy juga masuk 5 besar sebagai menteri atau pejabat dengan tingkat kepuasan tertinggi di bawah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian ada Sri Mulyani, Erick Thohir, serta Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Mayor Teddy berada di urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen dan berada di belakang Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 92,8 persen,” lanjutnya.

    Menurut dia, tingginya kepuasan publik dan popularitas tinggi terhadap Teddy karena yang bersangkutan mengikuti seluruh rangkaian kerja Presiden Prabowo.

    “Mayor Teddy itu populer di kalangan pendukung Prabowo juga karena berkah mendampingi Prabowo ke mana-mana,” jelas Burhanuddin.

    Artinya, kata Burhanuddin, ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja atau approval rating terhadap Prabowo tinggi, maka akan berdampak positif terhadap orang di sekitarnya, termasuk Teddy.

    “Ketika approval rating Prabowo tinggi, berdampak pada Teddy. Tentu saja berbeda ketika approval rating Prabowo turun,” katanya.

    Adapun, survei nasional Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 16-21 Januari 2025 menempatkan 1.220 responden. Sementara, metode yang digunakan yaitu metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [hen/ian]

  • Prabowo Perintahkan Kapolri dan Panglima TNI Kawal Ketahanan Pangan

    Prabowo Perintahkan Kapolri dan Panglima TNI Kawal Ketahanan Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan Rapim TNI-Polri telah membahas soal ketahanan pangan untuk mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menyampaikan, ketahanan pangan merupakan salah satu fokus bahasan pada Rapim TNI-Polri yang dihadiri pejabat utama kedua instansi. Terlebih, hal tersebut telah diarahkan langsung oleh Prabowo Subianto.

    “Tadi Bapak Presiden berikan arahan direktif apa yang harus dilakukan TNI-Polri apa yang dilakukan TNI polri dalam melaksanakan berbagai macam tugas sekaligus peran dalam mengawal kebijakan program asta cita bapak presiden,” ujarnya di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Mantan Kabareskrim itu menambahkan, pihaknya telah melaksanakan sejumlah kegiatan mulai dari penanaman bersama masyarakat hingga memanfaatkan lahan produktif.

    Upaya tersebut, kata Sigit, diharapkan dapat mendukung sekaligus mewujudkan misi asta cita pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Jadi kita bersama mendukung dan mewujudkan program tersebut sesuai arahan pak Presiden. Dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan kita betul-betul bisa swasembada pangan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan pejabat setingkat Pangdam untuk mengelola lahan tidur untuk nanti hasilnya digunakan dalam program makanan bergizi.

    “Saya di kodam-kodam memerintahkan pangdam untuk mengelola lahan lahan tidur yang mana seperti kangkung, ikan lele dan ayam petelur nanti hasilnya untuk mendukung program makanan bergizi,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Rapim TNI-Polri bakal dilanjutkan besok Jumat (30/1/2025). Kedua instansi itu akan melakukan rapim di tempat yang berbeda. Rapim tersebut juga akan membahas lebih mendalam terkait arahan Prabowo Subianto.

  • Cara Trenggalek Hemat Penggunaan APBD untuk Program Makan Bergizi Gratis, Libatkan Kantin Sekolah 

    Cara Trenggalek Hemat Penggunaan APBD untuk Program Makan Bergizi Gratis, Libatkan Kantin Sekolah 

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Sejumlah pihak dilibatkan untuk mensukseskan program makan bergizi gratis di Kabupaten Trenggalek.

    Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin ingin program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut menjadi berkah untuk banyak pihak.

    Daripada mendirikan dapur umum, Mas Ipin sapaan akrab Mochamad Nur Arifin, lebih memilih melibatkan kantin-kantin sekolah dalam menyediakan makan siang bergizi. 

    Sedangkan bahan bakunya bisa didapatkan dari petani lokal atau menggandeng TP PKK untuk memanfaatkan pekarangan sekolah agar bisa ditanami sayuran.

    “Yang penting SDM-nya dikuatkan kemudian keliling untuk mengajari kantin-kantin sekolah agar bisa menyediakan menu yang sesuai standar. Jadi nanti harapannya tidak ada lagi berita ibu kantin nangis karena omzetnya turun,” kata Mas Ipin, ditemui usai ujicoba makan siang bergizi di Desa Wonokerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Kamis (30/1/2025).

    Di sisi lain, Mas Ipin juga mengintruksikan agar setiap sekolah mempunyai pengolahan limbah makanan atau komposter.

    Kompos – kompos tersebut nantinya bisa digunakan sebagai pupuk tanaman yang digunakan sebagai bahan baku pangan lokal untuk makan siang bergizi gratis.

    “Dengan model ini, anggaran Rp10 ribu insya allah cukup untuk makanan yang bergizi,” lanjutnya.

    Mas Ipin juga mewajibkan siswa untuk membawa alat makan sendiri dari rumah. Selain lebih ramah lingkungan, dengan membawa alat makan dari rumah maka anggaran makan siang bergizi bisa lebih hemat.

    Jika sebelumnya ada anggaran untuk membeli kemasan makanan, maka alokasi tersebut bisa dialihkan untuk menambah kualitas lauk pauk siswa.

    “Rasanya ini nanti akan bisa jadi prototype yang baik untuk penyelenggaraan demi tercapainya prioritas Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis,” pungkasnya.

  • 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Aliansi Mahasiswa Demo

    100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Aliansi Mahasiswa Demo

    JABAR EKSPRES – Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Jalan Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor tak jauh dari Istana Kepresidenan pada Kamis, 30 Januari 2025 Sore.

    Pergerakan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa mayoritas dari IPB University ini dalam rangka memperingati 100 hari kerja Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.

    Dalam kesempatan itu para demonstran mengungkapkan sejumlah kritikan bagi pemerintah di masa kepemimpinan Prabowo-Gibran yang dituliskan menggunakan pilox bewarna merah melalui media spanduk putih.

    BACA JUGA: Pemkot Bogor Terus Berupaya Mengoperasikan Lagi Biskita: Presiden Prabowo Berkantor di Istana Bogor

    “Kabinet Omong-Omong. Negri Agraris Petani Miris. HAM?” menjadi isi dari pada ungkapan yang dituliskan para demonstran yang kompak mengenakan jas almamater bewarna biru dongker tersebut.

    “100 hari fasis kepemimpinan Prabowo-Gibran telah menyalahgunaan kekuasaan. Kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.

    Aksi demonstran tersebut dijaga ketat jajaran personel Polresta Bogor Kota dengan memberikan kawat berduri sekitar 500 meter dari Pintu Utama Istana Kepresidenan. Sehingga rombongan kesulitan untuk menembus barikade polisi hingga sempat terjadi aksi saling dorong antara petugas dan para mahasiswa.

    Koordinator Lapangan Aksi, Rezal Bastian menyebut, pihaknya menilai bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat ini, terutama terkait dengan isu perekonomian.

    “Termasuk pembangunan infrastruktur daerah, kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan yang berpengaruh terhadap rakyat,” ucapnya.

    Presiden BEM KM IPB, M. Afif Fahreza menambahkan, pihaknya menggaris bawahi program di 100 hari kerja pemerintahan yang dinilai gagal menjalankan amanah rakyat.

    Menurut dia, tak ada keselarasan janji kampanye dengan realisasi kebijakan dan kebijakan yang dikeluarkan hanya menguntungkan segelintir pihak dan oligarki.

    “Dari lingkungan, ekonomi, hingga demokrasi, berbagai langkah yang diambil justru menunjukkan regresi, bukan progresif,” sebutnya.

    Pihaknya pun meminta agar pemerintah menjaga kepercayaan rakyat dan segera mengevaluasi program kerja yang saat ini bergulir.

    “Indonesia membutuhkan pemerintahan yang tidak hanya omon-omon, tetapi juga konsisten dalam mewujudkan janji tersebut demi kepentingan bangsa dan negara,” tegas Afif.

  • Kemenag Terbitkan Edaran Tema Khotbah Inklusi dan Lingkungan

    Kemenag Terbitkan Edaran Tema Khotbah Inklusi dan Lingkungan

    Jakarta, FORTUNE – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI telah menerbitkan edaran mengenai Tema Khotbah Jumat pada 31 Januari dan 7 Februari 2025. Edaran ini terbit dalam rangka Hari Internasional Persaudaraan Manusia yang diperingati setiap 4 Februari.

    Edaran ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag provinsi/Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten atau kota/Ketua BKM kabupaten atau kota, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan/Ketua BKM kecamatan, para Ketua BKM kelurahan atau desa, serta Ketua Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) seluruh Indonesia.

    Hari Internasional Persaudaraan Manusia (International Day of Human) ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 4 Februari 2019. Penetapan ini sehubungan ditandatanganinya Piagam Persaudaraan Manusia oleh Grand Syekh Al-Azhar Ahmed Al Tayeb dan Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

    “Sebagai dukungan atas peringatan tersebut, sebagaimana tahun lalu, kami terbitkan edaran yang mengimbau para khatib Jumat untuk menyampaikan pesan-pesan persaudaraan manusia (ukhuwah insaniyah) pada dua pelaksanaan salat Jumat pada 31 Januari 2025 dan 7 Februari 2025,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Kemenag RI Abu Rokhmad dalam keterangannya, dikutip Kamis (30/1).

    Secara khusus, lanjut dia, terdapat dua pesan pokok yang ingin ditonjolkan pada peringatan Hari Internasional Persaudaraan Manusia 2025.

    Pertama, gerak bersama memberdayakan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif. Kedua, ujar Abu Rokhmad, merawat lingkungan.

    “Dua pesan utama ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres (Wakil Presiden) Gibran. Tema inklusi dan lingkungan juga sejalan dengan semangat Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani Menag (Menteri Agama) Nasaruddin Umar dan Paus Fransiskus pada September 2024,” jelas dia.

    Sebagai alternatif, Kemenag RI pun menyertakan beberapa naskah khotbah Jumat yang bisa diunduh melalui laman resmi Simbi Kemenag.

    Selain edaran khotbah, Kemenag RI bekerja sama dengan Majelis Hukama Muslimin (MHM) juga menyelenggarakan lomba menulis khotbah Jumat dengan tema yang sama, inklusi dan lingkungan. MHM merupakan lembaga internasional yang didirikan oleh Grand Syekh Al Azhar Ahmed Al Tayeb.

    Tokoh Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Menag RI pada 1998 silam, M. Quraish Shihab tercatat sebagai pendiri dan sekaligus anggota. “Ada lebih 30 juta hadiah yang disiapkan untuk lomba menulis naskah khotbah ini,” ujar Abu Rokhmad.

  • Kapolri Laporkan Capaian Kerja Dukung Asta Cita ke Prabowo

    Kapolri Laporkan Capaian Kerja Dukung Asta Cita ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memamerkan sejumlah capaian TNI-Polri untuk mendukung misi asta cita Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengemukakan, saat ini pihaknya telah memiliki program pekarangan makanan dengan memanfaatkan lahan produktif untuk mendukung program makan bergizi gratis.

    “Khususnya padi dan jagung, serta program rekrutmen personel yang berkompetensi khusus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan masyarakat, dan gizi,” ujarnya dalam Rapim TNI-Polri di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Dalam acara yang dihadiri Prabowo itu, Sigit juga menyampaikan pihaknya telah membentuk sejumlah desk untuk mewujudkan misi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Desk itu di antaranya, desk pemberantasan narkoba, desk penanganan judi online, dan desk ketenagakerjaan Polri. Di luar itu, Polri juga turut aktif dalam desk pemberantasan korupsi dan deks penyelundupan barang ilegal bersama kementerian dan instansi terkait.

    “[Pembentukan itu] untuk menangani berbagai tindak pidana yang menjadi perangai khusus sehingga dapat mencegah kebocoran dan mengoptimalkan penerimaan negara,” tambahnya.

    Selain itu, Polri juga telah membuat Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat rentan seperti perempuan dan anak.

    “Untuk itu, kami akan terus mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan sepanjang tahun 2024 dan menjadikan capaian yang tersebut sebagai standar, yang selanjutnya akan terus kami optimalkan dalam pelaksanaan tugas di tahun 2025,” pungkasnya.

  • 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran Bidang Kesehatan, 66 RSUD Dibangun Jadi Tipe C – Halaman all

    100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran Bidang Kesehatan, 66 RSUD Dibangun Jadi Tipe C – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin membeberkan 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bidang kesehatan.

    Ia mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi tipe C.

    “Saya sudah groundbreaking 2 minggu yang lalu di Reda Bolo. Untuk groundbreaking rumah sakit kedua rencananya di RSUD Borong Manggarai Timur NTT,”  kata dia saat ditemui di RS Jantung Harapan Kita, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Diketahui, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas RSUD.

    Rencananya ujar Menkes, akan ada 66 RSUD dibangun menjadi tipe C di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

    Sebanyak 32 RSUD akan ditingkatkan pada tahun 2025, sementara 34 lainnya pada tahun 2026. 

    Adapun rumah sakit Tipe C dikutip dari laman Kemenkes diwajibkan memiliki dokter spesialis dasar, seperti spesialis penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anak.

    Selain itu, rumah sakit Tipe C akan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang operasi (OK), ICU, NICU, laboratorium lengkap, dan peralatan radiologi canggih.

    Dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, rumah sakit Tipe C juga berperan sebagai penghubung penting dalam sistem rujukan, sehingga dapat mengurangi beban rumah sakit besar dan mempercepat akses pelayanan bagi masyarakat.

    Sementara, quick win lainnya adalah program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bakal diluncurkan pada bulan Februari.

  • 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Komentar Ketua DPR RI – Page 3

    100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Komentar Ketua DPR RI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi capaian 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mendapat respons positif dari masyarakat. Puan menekankan bahwa pemerintah perlu menjadikan ini sebagai pijakan untuk terus bekerja demi rakyat.

    “Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah Alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat,” kata Puan usai membuka masa persidangan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo mencapai angka 80,9%. Puan menyambut baik hasil tersebut dan mendorong pemerintah menjadikannya sebagai motivasi dan pemacu semangat.

    “Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Dalam survei yang sama, kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan mencatat angka tertinggi, yaitu 85,8%. Bidang kesejahteraan sosial berada di angka 83,7%; ekonomi 74,5%; dan hukum 72,1%. Puan menilai hasil tersebut menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki dan mempertahankan kinerjanya.

    “Jadi bekerja baik, bekerja dengan lebih semangat dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti, evaluasi yang terbaik bagi rakyat,” jelas Puan.

    DPR kini telah memulai masa persidangan setelah anggota dewan menjalani masa reses di daerah pemilihannya masing-masing. Puan menyebut, melalui fungsi konstitusional DPR akan memastikan berbagai upaya Pemerintah dalam membangun Indonesia dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

    “Bagi anggota DPR, selamat bekerja dan kembali menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya untuk bisa menyejahterakan rakyat dan kita kawal, cermati semua program-program pemerintah untuk bisa tepat sasaran ke rakyat,” tegasnya.

  • Puan Apresiasi 100 Hari Prabowo-Gibran, Ungkap Tantangan Pemerintah ke Depan – Page 3

    Puan Apresiasi 100 Hari Prabowo-Gibran, Ungkap Tantangan Pemerintah ke Depan – Page 3

    Istana menanggapi soal tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama masa kerja. Istana memastikan pemerintah tak akan terlena dengan hasil survei tersebut.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyampaikan pemerintah menyadari bahwa banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan. Menurut dia, pemerintah akan terus menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak kepada masyarakat.

    “Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat,” jelas Yusuf kepasa wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik masing-masing tercatat sebesar 80,9 persen dan 79,3 persen. Yusuf menyebut hasil survei ini menunjukkan dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah.

    “Hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional,” ujarnya.

    Yusuf menuturkan hasil survei ini menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja. Dia juga menyampaikan komitmen pemerintah dalan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutur Yusuf.

    Dalam 100 hari pertama, Prabowo disebut telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk menggencarkan upaya pemberantasan korupsi.