Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • 4 Jadi Ketum Projo Lagi tetapi Mau Gabung Gerindra, Budi Arie Minta Izin ke Anggota Nasional

    4 Jadi Ketum Projo Lagi tetapi Mau Gabung Gerindra, Budi Arie Minta Izin ke Anggota Nasional

    Jadi Ketum Projo Lagi tetapi Mau Gabung Gerindra, Budi Arie Minta Izin ke Anggota
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, mengaku sudah meminta izin kepada seluruh anggota Projo untuk bergabung dengan Partai Gerindra.
    Padahal, Budi Arie baru saja terpilih kembali sebagai Ketum Projo periode 2025-2030.
    “Saya meminta izin kepada seluruh anggota Projo untuk saya bergabung ke Partai Gerindra,” ujar Budi Arie di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2025).
    Lalu, Budi Arie juga menyebut dirinya belum tahu apakah diizinkan oleh pihak Gerindra atau tidak.
    Dia menegaskan bahwa dia baru ingin masuk Gerindra, belum resmi bergabung.
    “Kan saya baru minta izin. Diizinin enggak sama yang bergabung ke Partai Gerindra? Kan kita belum bergabung. Oke? Dan saya baru mau masuk. Baru mau masuk,” ucapnya.
    Sementara itu, Budi Arie mengeklaim anggota Projo menyerahkan sepenuhnya kepada dirinya tentang keputusan bergabung dengan Gerindra.
    “Ya menyerahkan sepenuhnya kepada saya untuk mengambil langkah-langkah untuk bergabung dalam Partai Gerindra,” imbuh Budi Arie.
    Sebelumnya, Budi Arie Setiadi mengaku ingin segera bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
    Ia menyatakan komitmennya untuk memperkuat serta mendukung agenda-agenda politik pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Isyarat bergabungnya Budi Arie ke Partai Gerindra sebenarnya sudah muncul beberapa waktu lalu.
    Dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025), Prabowo sempat menggoda Budi Arie yang kala itu masih menjabat Menteri Koperasi.
    “Menteri Koperasi, Saudara Budi Arie Setiadi. Ini masuk PSI kau? Bukan? PSI atau Gerindra kau?” canda Prabowo disambut tawa para peserta kongres.
    Budi Arie sempat merespons candaan Prabowo itu dengan mengaku siap ikut perintah Presiden.
    “Ikut perintah Presiden, ikut presiden,” kata Budi di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Jadi Ketum Projo Lagi tetapi Mau Gabung Gerindra, Budi Arie Minta Izin ke Anggota Nasional

    Budi Arie Terpilih Jadi Ketum Projo 2025-2030 Secara Aklamasi

    Budi Arie Terpilih Jadi Ketum Projo 2025-2030 Secara Aklamasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kembali ditetapkan sebagai ketua umum (ketum) DPP Relawan Projo periode 2025-2030.
    Penetapan ini dilakukan dalam penutupan Kongres ke-3 Projo di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2025).
    Pimpinan sidang Fredy Damanik mengeklaim penunjukan kembali Budi Arie ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama atau aklamasi.
    “Hasil kesepakatan bersama atau aklamasi seluruh peserta Kongres Projo ke-3, memutuskan, menetapkan Budi Arie Setiadi sebagai Ketum DPP Projo periode 2025 sampai 2030,” ujar Fredy.
    Fredy menjelaskan, Budi Arie juga menjadi ketua merangkap anggota tim formatur untuk menyusun kepengurusan Projo.
    “Dan sebagai ketua formatur mengatur kepengurusan DPP Projo. Sepakat ya?” ucapnya.
    “Sepakat,” seru para hadirin.
    Projo awalnya merupakan sebuah organisasi relawan yang terbentuk untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
    Nama Projo kerap disebut sebagai kepanjangan dari “Pro Jokowi”. Projo mulai aktif sejak 2013, di mana mereka berfungsi sebagai jaringan dukungan relawan untuk memenangkan Jokowi dalam kontestasi Pilpres.
    Sedangkan Budi Arie awalnya merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta periode 1998-2001.
    Karier politiknya di PDI-P terus menanjak setelah didapuk menjadi Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD PDI-P DKI Jakarta periode 2005 sampai 2010.
    Pada Agustus 2013, Budi Arie menjadi sosok penting berdirinya Projo yang merupakan kelompok relawan terbesar yang mendukung Jokowi.
    Projo dinilai memainkan peran krusial dalam menggalang dukungan untuk pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2014-2019 dan 2019-2024.
    Hingga kini, ia menjabat sebagai Ketua Umum Projo. Namun pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Projo menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Saat mendeklarasikan dukungannya pada 2023, Projo menilai bahwa Prabowo merupakan sosok yang layak meneruskan kerja Jokowi.
    Budi Arie sendiri pernah menempati sejumlah posisi menteri di pemerintahan Jokowi maupun Prabowo.
    Namanya pernah mengisi pos Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada era Jokowi. Setelah kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024, ia mengisi kursi Menteri Koperasi.
    Namun, Budi Arie kemudian terkena reshuffle dan digantikan oleh Ferry Juliantono pada Senin (8/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anak Buah Kaesang Ungkit Jasa Jokowi kepada AHY, Jhon Sitorus Beri Sindiran Menohok

    Anak Buah Kaesang Ungkit Jasa Jokowi kepada AHY, Jhon Sitorus Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, merespons pernyataan, Dedy Nur, anak buah Kaesang Pangarep di PSI, yang mengungkit jasa Presiden ke-7 RI, Jokowi, terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Seperti diketahui, Dedy menyebut bahwa jabatan AHY sebagai Menteri ATR/BPN merupakan hasil pemberian Jokowi di akhir masa jabatannya.

    Berkat Jokowi, kata Dedy, kini AHY masih bertahan di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran dengan menduduki jabatan yang lebih strategis.

    Menanggapi hal itu, Jhon Sitorus melontarkan sindiran menohok.

    “Termul-termul ini lucu ya. Kemarin nyerang Anies, hari ini nyerang AHY, besok serang Bu Mega,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (2/11/2025).

    “Lusa serang Prabowo, minggu depan serang Purbaya,” tambahnya.

    Jhon bilang, dirinya dibuat geleng-geleng melihat kelakuan para pendukung fanatik Jokowi belakangan ini.

    “Saya makin gemess deh, kalian tololnya natural,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dedy Nur Palakka, bercerita mengenai derasnya serangan sejumlah kader Partai Demokrat terhadap Presiden ke-7, Jokowi dalam beberapa waktu terakhir.

    Seperti diketahui, serangan itu terutama terkait isu proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Dikatakan Dedy, kader Demokrat seharusnya tidak melupakan jasa besar Jokowi terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Di penghujung masa jabatan Jokowi, Ketua Umum Demokrat itu diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Lalu, kini menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Kalau bukan karena Jokowi, maka kita semua sama-sama tahu kalau AHY itu akan hilang ditelan waktu,” ujar Dedy di X @DedyNurPalakka (29/10/2025).

  • Budi Arie Pilih Gerindra Ketimbang PSI, Pengamat: Jokowi Tak Lagi Menarik

    Budi Arie Pilih Gerindra Ketimbang PSI, Pengamat: Jokowi Tak Lagi Menarik

    Budi Arie Pilih Gerindra Ketimbang PSI, Pengamat: Jokowi Tak Lagi Menarik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bagi Ketua Umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi tak lagi dianggap menarik.
    Hal inilah yang dinilai Dedi sebagai alasan Budi Arie lebih memilih Partai Gerindra ketimbang masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Daya tarik Jokowi yang menurun serta lemahnya posisi politik PSI, nilai Dedi, menjadi salah satu faktor Budi memilih Gerindra.
    “Jokowi sendiri tidak lagi menarik karena bukan penguasa, posisi Gibran (Gibran Rakabuming Raka) juga tidak berpengaruh, ini juga yang membuat PSI tidak cukup menarik bagi politisi pragmatis seperti Budi Arie, loyalitasnya bukan faktor Jokowi, melainkan soal untung rugi,” kata Dedi kepada Kompas.com, Minggu (2/11/2025).
    Menurut Dedi, hal itulah yang membuat PSI kehilangan magnet bagi politisi seperti Budi Arie.
    Dedi menilai keputusan Budi Arie merapat ke Gerindra merupakan langkah yang bersifat pragmatis, bukan ideologis.
    Ia menilai, loyalitas Budi Arie bukan lagi pada sosok Jokowi, melainkan pada kalkulasi untung rugi dalam menjaga karier politiknya.
    Tambahnya, Budi Arie tampak mempertimbangkan faktor perlindungan hukum dan politik yang hanya bisa diberikan oleh partai penguasa seperti Gerindra.
    Dedi membeberkan sejumlah kasus hukum yang membayangi Budi Arie yang membuatnya membutuhkan perlindungan politik.
    “Dengan bergabung ke PSI, Budi Arie tidak miliki perlindungan, tetapi Gerindra tentu berbeda, karena partai penguasa, sehingga alasan memilih Gerindra lebih pada soal suaka hukum,” jelas Dedi.
    Lebih jauh, Dedi menilai PSI belum dapat menawarkan jaminan politik bagi para tokoh yang ingin mempertahankan eksistensi mereka di pemerintahan.
    “Dari sisi politik, terhitung tepat bergabung ke Gerindra, selain partai penguasa, juga ada jaminan Gerindra menjaga karir kekuasaan Budi Arie. Sementara PSI, masih belum ada jaminan apapun,” kata Dedi.
    Sebelumnya, Budi Arie secara terbuka menyatakan keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra dalam Kongres III Projo di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
    “Ya secepatnya (gabung Gerindra),” kata Budi Arie di sela-sela Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
    Budi bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia secara gamblang menyebut nama Partai Gerindra sebagai partai tujuannya.
    “Betul. Iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti begini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo,” tutur Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Projo, Dulu Wacanakan Jadi Parpol, Kini Mau Ganti Logo Muka Jokowi Nasional

    8 Projo, Dulu Wacanakan Jadi Parpol, Kini Mau Ganti Logo Muka Jokowi Nasional

    Projo, Dulu Wacanakan Jadi Parpol, Kini Mau Ganti Logo Muka Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketika Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) resmi lengser dari jabatannya pada Oktober 2024 silam, salah satu kelompok relawan garis kerasnya, Projo, langsung berkeinginan untuk menjadi partai politik (parpol).
    Menurut Projo, jika Jokowi sudah tidak menjabat Presiden, maka sebaiknya ayah Gibran Rakabuming Raka itu memimpin sebuah parpol.
    Keinginan tersebut turut tidak lepas dari popularitas Jokowi di kalangan masyarakat. Projo mengklaim Jokowi begitu dicintai masyarakat.
    Akan tetapi, setahun berselang, Projo menyatakan tidak akan membentuk parpolnya sendiri. Bahkan, Projo mau mengubah logo mereka, dari yang tadinya ada siluet wajah Jokowi.
    Bendahara Umum relawan Projo, Panel Barus mengatakan, organisasinya bakal bertransformasi menjadi partai politik jika ada keinginan dari rakyat.
    Hal itu ia sampaikan merespons sikap Presiden ketujuh RI Joko Widodo yang mempersilakan jika Projo ingin menjadi partai politik.
    “Projo sikapnya nanti bagaimana rakyat saja inginnya seperti apa. Jadi kita akan ikut apa yang menjadi keinginan rakyat, kalau rakyat menginginkan Projo jadi partai, ya kita harus siap,” ujar Panel saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/10/2024).
    Panel mengeklaim, keputusan para pengurus Projo soal masa depan organisasi tersebut bakal ditentukan oleh keinginan-keinginan rakyat.
    “Jadi kalau rakyat ingin Projo berubah bentuk dari ormas menjadi partai, ya itu terserah rakyat saja karena kita ikut apa kata rakyat,” kata dia.
    Panel menyebutkan, wacana mengubah Projo menjadi partai politik bisa saja dibahas dalam kongres ketiga.
    Pasalnya, Projo harus memikirkan strategi ke depan untuk menghadapi berbagai tantangan dan situasi.
    “Karena, satu, tantangan, situasi, dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa hari ini berubah. Sehingga Projo sebagai salah satu alat perjuangan harus menyesuaikan dengan alat perjuangan juga harus menyesuaikan atas perubahan-perubahan itu, harus adaptif,” tutur Panel.
    Panel pun tidak menutup kemungkinan bahwa Jokowi bisa saja menjadi ketua umum apabila Projo bertransformasi menjadi partai politik.
    Menurut dia, hal itu sesuai dengan keinginan agar Jokowi memimpin sebuah partai politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
    “Ya kalau Projo kan berulang kali sempat menyampaikan tentang imajinasi Projo. Imajinasi Projo kan ke depan kalau sudah tidak menjadi Presiden, Pak Jokowi sebaiknya memimpin partai politik. Itu imajinasi yang sudah jauh-jauh hari disampaikan,” kata Panel.
    KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers usai berbincang dengan Ketua Umum (Ketum) Projo Budi Arie Setiadi di sela-sela Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
    Ketua Umum (Ketum) relawan Projo, Budi Arie Setiadi menyatakan Projo tidak akan berubah menjadi partai. Sebaliknya, relawan yang tergabung dalam Projo justru akan bergabung dengan partai lain.
    “Projo tidak akan menjadi partai. (Tapi akan) bergabung,” kata Budi Arie di sela-sela Kongres III Projo yang digelar di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
    Ia sendiri mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secepatnya.
    Intinya, ia berkomitmen memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo.
    “Ya secepatnya (gabung Gerindra),” kata dia singkat.
    Sementara kader lainnya akan melihat dinamika dalam Kongres yang akan berlangsung sampai Minggu (2/11/2025). Ia pun tidak memaksa kader untuk bergabung ke partai tertentu.
    “Ya nanti kita lihat dinamika, belum diputuskan. Saya sekarang sudah mengusulkan ke forum,” ucap Budi.
    Lalu, Budi Arie mengaku akan mengubah logo persatuan relawan Projo. Alasannya agar tidak terkesan mengkultuskan seseorang.
    “Logo Projo akan kita ubah, supaya tidak terkesan kultus individu,” kata Budi Arie.
    Adapun logo Projo saat ini berwarna hitam dan merah. Siluet wajah Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga tergambar jelas menjadi inti logo, yang dilingkari lingkaran berwarna putih.
    Di bawah lingkaran, terdapat nama Projo.
    Menurut Budi Arie, pengubahan logo merupakan bagian dari transformasi organisasi.
    “Dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan mengubah logo Projo, yang nanti akan kita putuskan di Kongres ketiga ini,” tutur Budi.
    Ia pun membuka peluang bahwa logo Projo yang baru nanti bukan lagi bergambar wajah Jokowi.
    Sementara namanya, tetap Projo sembari menunggu dinamika lebih lanjut.
    “Iya, kemungkinan (bukan logo Jokowi). (Namanya) Nggak, sementara itu. Nanti kita lihat mekanisme persetujuan dari teman-teman Kongres,” beber Budi.
    Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie belum mengungkap lebih detail apa logo baru Projo yang akan menggantikan siluet wajah Jokowi.
    Lebih lanjut Budi menjelaskan arti nama Projo. Ia menyatakan bahwa Projo berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti rakyat.
    “Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sansekerta, dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat,” tandas Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Popularitas Melejit, Purbaya Diperhitungkan Masuk Bursa 2029

    Popularitas Melejit, Purbaya Diperhitungkan Masuk Bursa 2029

    GELORA.CO -Sepak terjang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus mencuri perhatian publik. Dalam dua bulan terakhir menjabat, kinerjanya yang dinilai solid membuat namanya masuk dalam radar politik nasional dan bahkan mulai diperhitungkan sebagai calon potensial di Pilpres 2029.

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, fenomena ini bukan sekadar isapan jempol. Berdasarkan sejumlah survei terbaru, popularitas dan elektabilitas Purbaya menunjukkan kenaikan signifikan.

    “Melampaui nama-nama beken lain yang selama ini hilir mudik sebagai tokoh nasional yang memenuhi unsur yang dinilai cocok sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, dikutip Minggu, 2 November 2025.

    Menurut Adi, dalam survei yang menanyakan top of mind calon presiden dan wakil presiden—dengan pertanyaan spontan kepada responden siapa yang layak dijagokan jika pemilu digelar hari ini, nama Purbaya muncul cukup dominan.

    “Yang paling tinggi memang masih nama Prabowo Subianto, tentu ini tidak terlepas karena Prabowo adalah Presiden RI saat ini. Tapi di bawah nama Prabowo ada nama yang disebut yaitu Purbaya. Menggeser nama-nama seperti Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, Dedi Mulyadi, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo,” jelas Adi.

    Adi menambahkan, hasil itu menunjukkan bahwa Purbaya kini menjadi salah satu figur baru yang patut diperhitungkan di bursa calon pemimpin masa depan. 

    “Artinya, bicara tentang calon presiden 2029, salah satu bonus yang dimiliki oleh Purbaya berkat popularitasnya adalah masuk sebagai runner up,” sambungnya.

    Menariknya, lanjut Adi, ketika survei bergeser pada pertanyaan tentang calon wakil presiden, nama Purbaya justru menempati posisi teratas. 

    “Kalau ditanya top of mind siapa yang paling layak menjadi calon wakil presiden, yang paling tinggi adalah Pak Purbaya, lalu Dedi Mulyadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gibran Rakabuming,” paparnya.

    Dari temuan survei-survei tersebut, Adi menyimpulkan bahwa lonjakan elektabilitas Purbaya tidak lepas dari sorotan publik atas kiprahnya sebagai Menteri Keuangan. 

    “Efek pembicaraan dan popularitas Purbaya dalam dua bulan terakhir cukup luar biasa. Wajar kalau kemudian publik spontan menyebut namanya ketika ditanya siapa yang layak maju di Pilpres 2029,” pungkas Adi.

  • Usai Digoda Prabowo, Budi Arie Merapat ke Gerindra?

    Usai Digoda Prabowo, Budi Arie Merapat ke Gerindra?

    Usai Digoda Prabowo, Budi Arie Merapat ke Gerindra?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, mengaku ingin segera bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
    Ia menyatakan komitmennya untuk memperkuat serta mendukung agenda-agenda politik pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Ya secepatnya (gabung Gerindra),” kata Budi Arie di sela-sela Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
    Budi menegaskan, langkah politiknya itu merupakan bentuk kesetiaan terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo.
    “Kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo,” ujar Budi.
    Dalam pernyataannya, Budi Arie tak menutup-nutupi ke mana arah politiknya berlabuh. Ia secara gamblang menyebut Gerindra sebagai partai tujuannya.
    “Betul. Iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini,” ujarnya.
    Isyarat bergabungnya Budi Arie ke Partai Gerindra sebenarnya sudah muncul beberapa waktu lalu.
    Dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025), Prabowo sempat menggoda Budi Arie yang kala itu masih menjabat Menteri Koperasi.
    “Menteri Koperasi, Saudara Budi Arie Setiadi. Ini masuk PSI kau? Bukan? PSI atau Gerindra kau?” canda Prabowo disambut tawa para peserta kongres.
    Budi Arie sempat merespons candaan Prabowo itu dengan mengaku siap ikut perintah Presiden.
    “Ikut perintah Presiden, ikut presiden,” kata Budi di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    Menanggapi kabar rencana bergabungnya Budi Arie, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyambut positif hal itu.
    Ia menegaskan bahwa Gerindra selalu terbuka terhadap siapa pun yang ingin memperkuat perjuangan partai.
    “Kalau Gerindra siap, gelombang besar dari manapun. Ya kita namanya aspirasi, tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir,” jelas Dasco.
    Dasco juga mengingatkan bahwa Projo sejak awal telah mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, sebelum malah. Nah, sehingga kita apresiasi. Untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo yang diundang pada acara Kongres,” tandas Dasco.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dilarang Tim Dokter Keluar Rumah, Jokowi Batal Hadiri Kongres III Projo

    Dilarang Tim Dokter Keluar Rumah, Jokowi Batal Hadiri Kongres III Projo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi batal menghadiri Kongres III Projo 2025 di Jakarta, pada Sabtu (1/11/2025).

    Hal itu diungkap Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah yang merupakan ajudan Jokowi.

    Kompol Syarif menyebut ketidakhadiran Jokowi disebabkan kondisi kesehatan yang mengharuskannya beristirahat penuh atas anjuran tim dokter.

    Dia membeberkan bahwa tim dokter meminta agar Jokowi itu tetap beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan.

    “Karena pertimbangan tim dokter yang menganjurkan Bapak Jokowi untuk beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan, beliau belum dapat menghadiri Kongres III Projo,” beber Syarif kepada awak media.

    Syarif menambahkan bahwa Presiden Jokowi sedang berada di kediamannya di Solo.

    Jokowi dikabarkan hanya mengirimkan video singkat arahan kepada seluruh kader Projo yang hadir.

    “Sebagai gantinya, Bapak telah mengirimkan video singkat berisi pesan dan semangat bagi seluruh Keluarga Besar Projo dan peserta kongres,” urai Syarif.

    Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Relawan Pro Jokowi (Projo) sowan ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jumat (24/10/2025).

    Itu merupakan pertemuan perdana setelah Budi Arie terkena reshuffle dari Kabinet Prabowo-Gibran.

    “Minggu depan tanggap 1 da 2 November 2025, Projo akan menggelar kongres di Jakarta dengan tema ‘Selalu setia di garis rakyat’. Karena itu kami sowan ke Pak Jokowi karena sebagai Ketua Dewan Pembina Projo, Pak Jokowi kita minta untuk hadir dan membuka Kongres ke-3 Projo pada 2025,” kata Budie Arie di kediaman Jokowi di Solo pada Jumat (24/10/2025) lalu. (bs-sam/fajar)

  • Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Bukan ke Publik, Rampai Nusantara Pasang Badan: Itu Kan Hak Dia

    Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Bukan ke Publik, Rampai Nusantara Pasang Badan: Itu Kan Hak Dia

    GELORA.CO  – Ketua Umum Rampai Nusantara (RN), Mardiansyah Semar, menanggapi langkah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menunjukkan ijazahnya kepada relawan.

    Menurut Semar, hal tersebut adalah hak Jokowi.

    Kata dia, terserah Jokowi, kepada siapa saja, ijazahnya ditunjukkan.

    Hal ini disampaikan Semar dalam tayangan Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Jumat (31/10/2025).

    “Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapa pun, itu haknya Pak Jokowi,” kata Semar.

    Selanjutnya, Semar memaparkan jika Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo cs, publik tidak bisa memprotesnya.

    Roy Suryo cs, termasuk bersama ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dan dokter Tifauzia Tyassuma (Tifa), notabene merupakan sederet tokoh yang vokal meragukan keabsahan ijazah milik ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

    Terutama, ijazah kuliah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dokter Tifa, beserta sejumlah orang lain juga menjadi pihak yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah terkait tudingan ijazah palsu.

    “Jangan diprotes juga, kalau dia enggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu haknya Pak Jokowi, mau memberitahu ke siapa saja ijazahnya, karena itu memang milik dia. Kan gitu,” jelas Semar.

    Selanjutnya, Semar menyebut, Jokowi juga sudah menunjukkan ijazahnya ke pihak kepolisian.

    Semar bersikeras, Jokowi berhak menentukan kepada siapa saja ia ingin memperlihatkan ijazahnya, meski bukan kepada khalayak umum.

    “Aparat kepolisian kan sudah dikasih tahu juga, sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus, hak Pak Jokowi juga kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya,” papar Semar.

    “Pihak kepolisian minta, sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi.”

    Semar pun meyakini, ijazah Jokowi pada akhirnya nanti akan tetap ditunjukkan di dalam proses peradilan.

    Ia lantas meminta agar Roy Suryo cs tidak marah atau memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya.

    Menurut Semar, Roy Suryo cs tidak memiliki kewenangan untuk mendesak Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memampangkan bukti kelulusan pendidikan.

    Lebih lanjut, Semar percaya, kubu Roy Suryo akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

    “Ya, pasti itu akan ditunjukkan dalam proses peradilan. Itu yang tadi saya tegaskan juga, bahwa dalam proses hukumnya kan sudah ditunjukkan juga kepada pihak Polda Metro Jaya,” ujar Semar.

    “Jangan marah gitu loh. Jangan juga akhirnya maksa-maksa minta ditunjukkan ke Roy Suryo.”

    “Itu kan juga bukan kewenangannya Roy Suryo minta ijazahnya Pak Jokowi.”

    “Kalau dalam proses [peradilan], tentu itu akan dipenuhi oleh Pak Jokowi dan saya meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan segera menjadi tersangka itu.”

    Rampai Nusantara merupakan salah satu organisasi masyarakat yang diinisiasi oleh para tokoh muda dari berbagai kelompok aktivis dan elemen dengan warna politik dan latar belakang profesi berbeda-beda.

    Organisasi ini didirikan atau dikukuhkan pada 27 Maret 2022.

    Jokowi Tunjukkan Ijazah kepada Relawan

    Sementara itu, sejumlah elite dari organisasi relawan ProJo (Pro-Jokowi) mengaku sudah melihat langsung ijazah milik suami Iriana tersebut.

    Menurut Wakil Ketua Umum ProJo Freddy Alex Damanik, pihaknya dikasih lihat ijazah Jokowi saat berkunjung ke kediaman sang mantan presiden di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (24/10/2025).

    “Kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah itu ada,” ungkap Freddy.

    Menurutnya, persoalan ijazah Jokowi tak perlu diungkit lagi, karena sudah terbukti keasliannya.

    “Sebetulnya, ijazah tanya Mas Roy (Suryo) sajalah. Sebetulnya sudah bolak-balik ijazah ini, Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada,” jelas Freddy.

    Dengan ditunjukkan ijazah ke relawan, Freddy menilai, hal tersebut dapat meyakinkan publik bahwa ijazah Jokowi memang ada dan tak perlu diragukan lagi.

    “Dan Pak Jokowi sudah menunjukkan ke rektor, dekan. Bukan hanya menepis semua isu dan keraguan ijazah Pak Jokowi hilang terbakar memang ada dikeluarkan oleh UGM dan dipegang. Jadi selesai isu ijazah itu,” tuturnya.

    Nama Terlapor dalam Laporan Jokowi

    Pada Agustus 2025, Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis mengungkap, ada 12 nama terlapor dalam laporan yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

    Kuasa hukum dari Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademksi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, 12 nama terlapor itu terbagi menjadi tiga cluster (klaster), berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterimanya.

    Rinciannya adalah:

    Klaster media: Nurdiansyah Susilo, Arif Nugroho, YouTuber Michael Sinaga, dan Aldo Rido

    Klaster akademisi: mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar

    Klaster aktivis: Eggi Sudjana selaku Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah, Rustam Efendi, dan advokat Kurnia Tri Royani

    Hingga saat ini, proses penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah yang dilaporkan Jokowi pada 30 April 2025 lalu itu masih berlangsung.

    Update terbaru, Polda Metro Jaya akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga bakal dilibatkan dalam gelar perkara.

    “Dalam rangka tindak lanjut yang disampaikan penyidik kepada kami, maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan ekspose atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamneg dengan rekan-rekan dari jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI,” kata Budi, Sabtu (1/11/2025), diwartakan TribunJakarta.

    Namun, Budi belum dapat memastikan jadwal gelar perkara tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa gelar perkara merupakan rencana kegiatan dalam proses penyidikan kasus ini.

    “Ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya, dan ini merupakan SOP, kerjasama. Dalam proses penyidikan itu memang ada komunikasi dengan jaksa ada proses ekspose atau gelar perkara,” ujar Kabid Humas.

    Ia menjelaskan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa 117 saksi yang 11 di antaranya merupakan terlapor.

    Selain itu, sebanyak 19 ahli juga telah diperiksa. Penyidik Polda Metro Jaya masih akan memeriksa enam ahli lainnya.

    “19 ahli diantaranya telah selesai dilakukan pemeriksaan. Kemudian enam ahli lainnya ini masih dalam proses, setidaknya nanti dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan,” ungkap Budi

  • Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Bukan ke Publik, Rampai Nusantara Pasang Badan: Itu Kan Hak Dia

    Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Bukan ke Publik, Rampai Nusantara Pasang Badan: Itu Kan Hak Dia

    GELORA.CO  – Ketua Umum Rampai Nusantara (RN), Mardiansyah Semar, menanggapi langkah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menunjukkan ijazahnya kepada relawan.

    Menurut Semar, hal tersebut adalah hak Jokowi.

    Kata dia, terserah Jokowi, kepada siapa saja, ijazahnya ditunjukkan.

    Hal ini disampaikan Semar dalam tayangan Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Jumat (31/10/2025).

    “Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapa pun, itu haknya Pak Jokowi,” kata Semar.

    Selanjutnya, Semar memaparkan jika Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo cs, publik tidak bisa memprotesnya.

    Roy Suryo cs, termasuk bersama ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dan dokter Tifauzia Tyassuma (Tifa), notabene merupakan sederet tokoh yang vokal meragukan keabsahan ijazah milik ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

    Terutama, ijazah kuliah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dokter Tifa, beserta sejumlah orang lain juga menjadi pihak yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah terkait tudingan ijazah palsu.

    “Jangan diprotes juga, kalau dia enggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu haknya Pak Jokowi, mau memberitahu ke siapa saja ijazahnya, karena itu memang milik dia. Kan gitu,” jelas Semar.

    Selanjutnya, Semar menyebut, Jokowi juga sudah menunjukkan ijazahnya ke pihak kepolisian.

    Semar bersikeras, Jokowi berhak menentukan kepada siapa saja ia ingin memperlihatkan ijazahnya, meski bukan kepada khalayak umum.

    “Aparat kepolisian kan sudah dikasih tahu juga, sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus, hak Pak Jokowi juga kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya,” papar Semar.

    “Pihak kepolisian minta, sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi.”

    Semar pun meyakini, ijazah Jokowi pada akhirnya nanti akan tetap ditunjukkan di dalam proses peradilan.

    Ia lantas meminta agar Roy Suryo cs tidak marah atau memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya.

    Menurut Semar, Roy Suryo cs tidak memiliki kewenangan untuk mendesak Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memampangkan bukti kelulusan pendidikan.

    Lebih lanjut, Semar percaya, kubu Roy Suryo akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

    “Ya, pasti itu akan ditunjukkan dalam proses peradilan. Itu yang tadi saya tegaskan juga, bahwa dalam proses hukumnya kan sudah ditunjukkan juga kepada pihak Polda Metro Jaya,” ujar Semar.

    “Jangan marah gitu loh. Jangan juga akhirnya maksa-maksa minta ditunjukkan ke Roy Suryo.”

    “Itu kan juga bukan kewenangannya Roy Suryo minta ijazahnya Pak Jokowi.”

    “Kalau dalam proses [peradilan], tentu itu akan dipenuhi oleh Pak Jokowi dan saya meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan segera menjadi tersangka itu.”

    Rampai Nusantara merupakan salah satu organisasi masyarakat yang diinisiasi oleh para tokoh muda dari berbagai kelompok aktivis dan elemen dengan warna politik dan latar belakang profesi berbeda-beda.

    Organisasi ini didirikan atau dikukuhkan pada 27 Maret 2022.

    Jokowi Tunjukkan Ijazah kepada Relawan

    Sementara itu, sejumlah elite dari organisasi relawan ProJo (Pro-Jokowi) mengaku sudah melihat langsung ijazah milik suami Iriana tersebut.

    Menurut Wakil Ketua Umum ProJo Freddy Alex Damanik, pihaknya dikasih lihat ijazah Jokowi saat berkunjung ke kediaman sang mantan presiden di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (24/10/2025).

    “Kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah itu ada,” ungkap Freddy.

    Menurutnya, persoalan ijazah Jokowi tak perlu diungkit lagi, karena sudah terbukti keasliannya.

    “Sebetulnya, ijazah tanya Mas Roy (Suryo) sajalah. Sebetulnya sudah bolak-balik ijazah ini, Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada,” jelas Freddy.

    Dengan ditunjukkan ijazah ke relawan, Freddy menilai, hal tersebut dapat meyakinkan publik bahwa ijazah Jokowi memang ada dan tak perlu diragukan lagi.

    “Dan Pak Jokowi sudah menunjukkan ke rektor, dekan. Bukan hanya menepis semua isu dan keraguan ijazah Pak Jokowi hilang terbakar memang ada dikeluarkan oleh UGM dan dipegang. Jadi selesai isu ijazah itu,” tuturnya.

    Nama Terlapor dalam Laporan Jokowi

    Pada Agustus 2025, Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis mengungkap, ada 12 nama terlapor dalam laporan yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

    Kuasa hukum dari Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademksi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, 12 nama terlapor itu terbagi menjadi tiga cluster (klaster), berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterimanya.

    Rinciannya adalah:

    Klaster media: Nurdiansyah Susilo, Arif Nugroho, YouTuber Michael Sinaga, dan Aldo Rido

    Klaster akademisi: mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar

    Klaster aktivis: Eggi Sudjana selaku Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah, Rustam Efendi, dan advokat Kurnia Tri Royani

    Hingga saat ini, proses penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah yang dilaporkan Jokowi pada 30 April 2025 lalu itu masih berlangsung.

    Update terbaru, Polda Metro Jaya akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga bakal dilibatkan dalam gelar perkara.

    “Dalam rangka tindak lanjut yang disampaikan penyidik kepada kami, maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan ekspose atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamneg dengan rekan-rekan dari jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI,” kata Budi, Sabtu (1/11/2025), diwartakan TribunJakarta.

    Namun, Budi belum dapat memastikan jadwal gelar perkara tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa gelar perkara merupakan rencana kegiatan dalam proses penyidikan kasus ini.

    “Ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya, dan ini merupakan SOP, kerjasama. Dalam proses penyidikan itu memang ada komunikasi dengan jaksa ada proses ekspose atau gelar perkara,” ujar Kabid Humas.

    Ia menjelaskan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa 117 saksi yang 11 di antaranya merupakan terlapor.

    Selain itu, sebanyak 19 ahli juga telah diperiksa. Penyidik Polda Metro Jaya masih akan memeriksa enam ahli lainnya.

    “19 ahli diantaranya telah selesai dilakukan pemeriksaan. Kemudian enam ahli lainnya ini masih dalam proses, setidaknya nanti dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan,” ungkap Budi