Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Tak Sampai Reshuffle, Prabowo Diyakini Sudah Beri Teguran Keras Bahlil Buntut Polemik LPG 3 Kg

    Tak Sampai Reshuffle, Prabowo Diyakini Sudah Beri Teguran Keras Bahlil Buntut Polemik LPG 3 Kg

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran sudah banyak suara agar dilakukan rombakan atau reshuffle kabinet.

    Sebab, karena ada sederet kebijakan kontroversi yang terjadi di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Diantaranya mulai dari kenaikan PPN 12 persen, keberadaan pagar laut hingga larangan pengecer menjual LPG 3 kilogram.

    Presiden Prabowo Subianto juga seakan telah mengultimatum para menterinya akan adanya reshuffle.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan pada Rabu (5/1/2025).

    Menurut Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, ada dua kriteria yang dijadikan dasar Prabowo untuk menindak kabinetnya, yaitu tidak setia dan kebijakannya tidak pro rakyat.

    Soal tidak setia, kata dia, bisa jadi Prabowo sudah mengendus ada menterinya yang loyalitasnya ganda atau mendua. 

    “Menteri tersebut punya nahoda bukan hanya pada Prabowo, tapi ada sosok lain yang menjadi acuannya dalam bekerja dan mengambil kebijakan,” kata Jamiluddin saat dihubungi, Jumat (7/2/2025).

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Subianto Telah Memasang kuda-kuda untuk Mencopot Menterinya yang dableg. Sufmi Dasco Pertegas ada Evaluasi 100 hari.

    Menurutnya, para menteri tersebut memang sudah seharusnya ditindak. Sebab, menteri tersebut berpeluang akan terus merongrong Prabowo melalui kebijakannya. 

    “Menteri tersebut seharusnya sudah diketahui Prabowo. Karena itu, Prabowo tampaknya sengaja memberi sinyal tegas agar menterinya hanya setia kepadanya dan negaranya,” kata Jamiluddin.

    Sedangkan dasar kedua bagi Prabowo yakni akan menindak menteri yang kebijakannya tidak pro rakyat. Menteri seperti ini tentu tidak sejalan dengan visi dan misi Prabowo.

    Penegasan Prabowo itu bisa saja memberi sinyal kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kebijakannya gas LPG 3 kg. 

    “Kebijakan kontroversial ini dinilai sangat tidak berpihak kepada rakyat. Prabowo dengan pernyataannya itu bisa jadi sebagai teguran keras kepada Bahlil. 

    Pernyataan itu juga ditujukan kepada menteri lain agar tetap sejalan dengannya dalam membuat kebijakan yang pro rakyat,” paparnya.

    Namun, ia meyakini nampaknya Prabowo masih memberi kesempatan kepada para menterinya untuk instropeksi sebelum mengambil keputusan reshuffle.

    “Jadi, Prabowo tampaknya baru sekedar memberi peringatan keras kepada para menterinya yang tidak setia dan kebijakannya tidak pro rakyat. 

    Peringatan itu belum akan akan berlanjut pada reshuffle. Sebab, Prabowo masih berharap menteri tersebut bisa berubah. Karena itu, dalam waktu dekat ini tampaknya belum ada reshuffle kabinet,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Profil Aminuddin Ma’ruf, Wamen BUMN di Fortune 40 Under 40

    Profil Aminuddin Ma’ruf, Wamen BUMN di Fortune 40 Under 40

    Aminuddin Ma’ruf sukses mencatatkan namanya dalam daftar tokoh Fortune Indonesia 40 Under 40 2025. Adapun daftar tersebut berisi sejumlah public figure yang belum genap berusia 40 tahun per 31 Desember 2024 yang memiliki prestasi cemerlang.

    Aminuddin dikenal sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet Merah Putih. Sebelum menjabat di posisi tersebut, ia pernah menjadi staf khusus Presiden Jokowi. 

    Simak profil Aminuddin Ma’ruf, riwayat pendidikan, hingga perjalanan kariernya yang menarik untuk diketahui di bawah ini.

    Siapa Aminuddin Ma’ruf?

    aminuddin ma’ruf (instagram.com/aminuddin ma’ruf)

    Lahir di Karawang pada 27 Juli 1986, Aminuddin Ma’ruf berasal dari keluarga petani yang memiliki keterbatasan fasilitas. Meskipun dilanda keterbatasan tersebut, Aminuddin dikenal memiliki daya juang yang tinggi dalam hal pendidikan.

    Setelah lulus sekolah, ia melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Negeri Jakarta. Kini, Aminuddin diketahui sedang menempuh studi magister di Universitas Airlangga.

    Selama berkuliah, ia aktif dalam kegiatan organisasi di kampus. Salah satunya adalah badan otonom Nahdlatul Ulama (NU). Di sana, ia tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

    Tercatat ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PMII periode 2014-2016.

    Sempat menjabat sebagai staf khusus

    aminuddin ma’ruf (instagram.com/aminuddin ma’ruf)

    Sebelum menduduki posisinya sebagai Wakil Menteri BUMN, profil Aminuddin Ma’ruf pernah menjabat sebagai staf khusus Presiden Jokowi pada periode 2019-2023.

    Dilansir Antara, Aminuddin melaksanakan berbagai program, mulai dari digitalisasi karya ulama, proyek pengembangan pesantren, hingga program Kecamatan Berdaya.

    Selama masa jabatannya, ia aktif dalam memberdayakan generasi muda dan masyarakat. Terlebih dalam meningkatkan partisipasi anak muda dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

    Namun, sebelum masa jabatanya berakhir, Aminuddin memutuskan untuk mengundurkan diri. Hal tersebut dikarenakan ia ingin fokus menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo-Gibran dalam ajang Pemilihan Presiden 2024.

    Hingga saat ini, ia dipercaya oleh Presiden Prabowo menduduki posisi sebagai Wakil Menteri BUMN mendampingi Erick Thohir.

    Selain menjadi politisi, Aminuddin juga seorang pengusaha yang mendirikan The Andaralux Indonesia dan Pakarang Group.

    Ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Enha Mulya Sejahtera. Bahkan, Aminuddin ditetapkan sebagai Komisaris PT PLN (Persero) pada November 2024.

    Berhasil masuk daftar Fortune 40 Under 40 2025

    aminuddin ma’ruf (instagram.com/aminuddin ma’ruf)

    Profil Aminuddin Ma’ruf yang memukau menjadikannya sebagai sosok anak muda berpengaruh. Bahkan, ia berhasil masuk dalam daftar Fortune Indonesia 40 Under 40 2025.

    Daftar tokoh tersebut mampu membuktikan bahwa usia tidak menjadi hambatan untuk meraih impian. Di usia yang terbilang muda, beberapa tokoh mampu mengeksplorasi berbagai hal dan menciptakan peluang baru.

    Lewat keberanian dan kerja kerasnya, mereka mampu mengatasi berbagai tantangan hingga meraih impiannya. Keterbatasan sumber daya hingga persaingan yang ketat tidak membuatnya menyerah dan menumbuhkan semangat juang tinggi.

  • Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Nasional 7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Nasional 7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) turut terdampak efisiensi anggaran hingga lebih dari Rp 19,5 triliun pada tahun ini.
    Pemangkasan anggaran
    di Kemenkes ini merupakan imbas dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
    Total anggaran Kemenkes sebelum terkena pemangkasan senilai Rp 105,7 triliun. Artinya, efisiensi yang dilakukan sebesar 18,54 persen dari pagu anggaran.
    Padahal, Kemenkes menjadi sektor kementerian paling penting karena menyangkut program kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, dari hasil diskusi dengan DPR, ada beberapa program Kemenkes yang kemungkinan perlu adanya efisiensi.
    “Dari diskusi dengan teman DPR, ada yang disarankan ini bisa efisiensi, ini enggak. Jadi ada mungkin beberapa realokasi yang diperlukanlah untuk program prioritas tersebut,” ujar Budi Gunadi saat ditemui di Auditorium Herman Susilo Ditjen Tenaga Kesehatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
    Budi Gunadi mengakui, terdapat program prioritas Kemenkes yang tidak cukup masuk dalam anggaran sehingga dibutuhkan penyesuaian.
    “Kami memang masih ada beberapa program prioritas yang enggak cukup untuk bisa masuk dengan uang tersebut,” katanya.
    Salah satu layanan kesehatan yang terancam dipangkas yakni pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang baru akan diterapkan pada tahun ini.
    Budi menyebutkan, target sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 280 juta. Sementara Kemenkes telah menganggarkan untuk 200 juta sasaran.
    “Target kami kan 280 juta. Kita sudah menganggarkan untuk (pemeriksaan kesehatan gratis) 200 juta. Karena enggak mungkinlah, dalam tahun pertama kan semuanya bisa (terpakai),” imbuh dia.
    Namun, jika program ini sepi peminat karena tidak diwajibkan seluruh rakyat mengecek kesehatan, maka anggarannya bisa ditekan lebih kecil dari target awal.
    “Tapi kalau ternyata memang minatnya enggak banyak, ya sudah, jadi kita enggak perlu kasih anggaran. Nanti akan kita lihat lagi enam bulan ke depan,” ucap Budi.
    Kemenkes akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis tahun ini.
    Anggaran yang digelontorkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), dengan porsi terbesar dari pemerintah pusat.
    “Rp 4,7 triliun, jadi anggaran Rp 4,7 triliun itu dibagi, ada yang dari APBN, yang dari APBD,” papar Budi saat ditemui di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).
    Nantinya, anggaran tersebut akan disalurkan ke setiap puskesmas di seluruh Indonesia. Puskesmas lah yang kelak akan mengatur penggunaan dana ini.
    “Jadi puskesmas itu nanti ngatur. Sama kayak vaksin kan, kalau ini screeningnya (skrining pemeriksaan kesehatan) kan, puskesmas yang bagi-bagi alat screeningnya,” kata dia.
    Program cek kesehatan gratis akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    Program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia.
    Pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.
    Masyarakat yang ingin mengikuti program ini diminta untuk mengunduh aplikasi SatuSehat, pemohon dapat mengisi biodata diri, memilih tanggal pemeriksaan, dan mendapatkan tiket pemeriksaan.
    Setelah mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan JKN, masyarakat akan menerima notifikasi dari aplikasi terkait jadwal pemeriksaan.
    Dokumen yang perlu dibawa saat pemeriksaan di FKTP antara lain identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga (KK), buku kartu identitas anak (KIA) untuk balita dan anak prasekolah, tiket pemeriksaan dari aplikasi atau WhatsApp, serta formulir kuesioner skrining mandiri yang telah diisi sebelumnya.
    Cek kesehatan gratis menjadi salah satu program yang berpotensi dipangkas anggarannya. Padahal, berdasar Survei Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis menempati posisi tertinggi  dengan angka 85 persen.
    Sementara, sebanyak 12 persen menyatakan tidak puas.
    Pada urutan kedua, sebanyak 82,1 persen responden mengaku puas dengan program renovasi sekolah-sekolah yang rusak.
    Diikuti kepuasan membangun rumah sakit berkualitas lengkap 81 persen. Lalu, kepuasan membangun sekolah unggul terintegrasi 81 persen. Program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 78,1 persen.
    Kemudian program menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun 74,6 persen.
    Adapun program Asta Cita
    Prabowo
    -Gibran meliputi pelayanan kesehatan gratis, renovasi sekolah-sekolah rusak, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.
    Kemudian menurunkan kasus TBC hingga 50%, pembangunan infrastruktur desa, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, menambah kartu kesehatan sosial dan penyaluran bantuan langsung tunai.
    Selanjutnya, makan bergizi serta susu gratis di sekolah dan pesantren, penyediaan rumah murah 65,9, dan meningkatkan pendapatan negara.
    “Ini yang program 100 harinya Pak Prabowo. Jadi rata-rata tinggi ya, semua program itu,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, saat memaparkan survei “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Komjen Pol Purwadi Arianto, Pati Polisi yang Ditunjuk Jadi Wamen PAN-RB Kabinet Merah Putih

    Profil Komjen Pol Purwadi Arianto, Pati Polisi yang Ditunjuk Jadi Wamen PAN-RB Kabinet Merah Putih

    loading…

    Komjen Pol Purwadi Ariyanto secara resmi telah dilantik jadi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 21 Oktober 2024 lalu. Foto/BKPSDM Aceh utara

    JAKARTA – Komjen Pol Purwadi Ariyanto secara resmi telah dilantik jadi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) pada 21 Oktober 2024 lalu. Jabatan ini membuatnya harus meninggalkan jabatannya di Polri.

    Sebelum ditunjuk jadi Wamen PAN-RB, Komjen Pol Purwadi Ariyanto sempat menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri sejak tahun 2023.

    Baca Juga

    Dengan ditunjuknya Purwadi sebagai Wamen PAN-RB di Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo-Gibran, membuat posisinya di Polri sebagai Kalemdiklat kini diserahkan pada Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana.

    Profil Purwadi Arianto
    Purwadi Arianto lahir pada 2 Oktober 1966, di Jakarta. Ia memulai kariernya di Polri setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) di tahun 1988.

    Sepanjang kariernya di Polri, Purwadi telah mencicipi banyak jabatan. Membuatnya jadi salah satu sosok senior yang memiliki banyak pengalaman.

    Pada masa awal kariernya, Purwadi tercatat pernah menduduki posisi Kapolres Metro Bekasi di tahun 2005. Ia juga sempat menjabat sebagai Wadirreskrimum Polda Metro Jaya tahun 2007.

    Baca Juga

    Setelah itu, berturut-turut dirinya sempat jabat Penyidik Utama Tk. II Dit I/Kamtrannas Bareskrim Mabes Polri (2008), Dirreskrim Polda Malut (2010), dan Dirreskrimum Polda Kalbar (2011).

    Dua tahun berselang, Purwadi dimutasi ke Jawa Tengah untuk jabat Dirreskrimum. Ia kemudian ditarik ke Mabes Polri untuk duduki posisi Wadirtipidter Bareskrim Polri di tahun 2015.

  • Jadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY Raih Tingkat Kepuasan Tertinggi

    Jadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY Raih Tingkat Kepuasan Tertinggi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih mendapat respons positif dari masyarakat. Ini berdasarkan survei yang dilakukan The Republic Institute di seluruh Indonesia pada 18-25 Januari 2025 dengan melibatkan 1.400 responden, pengambilan sampel dengan wawancara langsung ke responden, dengan margin of error sebesar 2,6 %.

    Adapun teknik pengambilan sampel adalah Stratified Random Sampling berdasarkan validasi sampel menggunakan data terbaru BPS.

    Dari survey ini sejumlah menteri mendapatkan tingkat kepuasan dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat.

    Salah satunya yang mendapat nilai kepuasan tertinggi untuk posisi Menteri Koordinator adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Ketua Umum Partai Demokrat ini mendapat tingkat kepuasan tertinggi, sebesar 70,8% .

    “Masyarakat menilai AHY sukses dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah,” kata Peneliti Utama The Republic Institute (TRI), Sufyanto, Kamis (6/2/2025).

    AHY, kata Sufyanto dinilai memiliki integritas dan kemampuan sesuai harapan Prabowo. “Dengan nilai tertinggi, artinya AHY memiliki kemampuan menjalankan tugas sesuai harapan Presiden Prabowo,” tambahnya.

    Selanjutnya, tingkat kepuasan pada posisi kedua yaitu Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan) 70,3%. “Pak Zulhas dikenal dengan kebijakan ketahanan pangan yang kuat serta pengembangan sektor pertanian dan distribusi bahan pokok,” kata Sufiyanto

    Sedangkan Budi Gunawan (Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) berada di posisi berikutnya dengan tingkat kepuasan responden sebesar 65,2%, dan Muhaimin Iskandar (Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat) dengan tingkat kepuasan sebesar 61,9%

    Namun, secara keseluruhan, kinerja para Menteri Koordinator dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari masyarakat.

    The Republic Institute dalam hasil surveynya merilis 82,2% masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Sufyanto mengatakan, survey ini bertujuan untuk melihat respon masyarakat atas Program Asta Cita yang merupakan visi strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

    “Riset ini bersifat independen dan transparan guna mengukur issu-issu yang mengiringi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik pada Program Asta Cita Prabowo Gibran,” ungkapnya.

    Sufyanto mencontohkan, dari survey yang dilakukan The Republic Institute, untuk Bidang Ekonomi masyarakat merespons puas dengan nilai 81,5%, terutama atas kebijakan swasembada pangan dan penghapusan utang macet UMKM, petani, serta nelayan.

    Bidang Sosial, responden memberi nilai 87,7%, hal ini terutama karena program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    “Mereka menyatakan puas, dengan apresiasi tinggi terhadap program makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis,” jelasnya.

    Lebih jauh The Republic Institute juga merilis nilai kepuasan atas menteri-menteri di bawah Kemenko seperti Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan nilai kepuasan 76,4%, Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) 75,7%, Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) 75,5%, Nasaruddin Umar (Menteri Agama) 74,5%, dan Sugiyono (Menteri Luar Negeri) 70,1%.

    “Menteri Nasaruddin dipercaya masyarakat sebagai pemimpin yang mampu menjaga keharmonisan antarumat beragama dan menurunkan biaya haji,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Lewat 100 hari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran menduduki kursi kekuasaan, tetapi belum seluruhnya memberikan hasil kerja yang optimal untuk rakyat.

    Masih terdapat sejumlah nilai dengan tinta merah dari kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dibentuk satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik.

    Desakan-desakan publik terkait dengan adanya perombakan pada kabinet nampaknya mulai terdengar ke telinga Presiden Prabowo. Dia mengaku tak segan untuk melakukan reshuffle kabinet apabila terdapat pejabatnya yang bekerja atas kepentingan di luar kemaslahatan masyarakat.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.

    “Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo usai menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

    Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik.

    Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa sudah berkali-kali dirinya meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

    Lantas, siapa saja menteri dalam Kabinet Merah Putih yang berpotensi terkena reshuffle?

    Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam risetnya yang bertajuk ‘100 Hari Dalam Angka: Catatan Evaluasi Kabinet Prabowo-Gibran’ mencatat setidaknya terdapat 5 menteri yang memiliki kinerja buruk.

    Dalam jajaran lima nama tersebut terdapat Menteri HAM Natalius Pigai pada peringkat pertama, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadahlia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

    Dari kelima nama tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati peringkat paling atas sebagai menteri yang perlu di-reshuffle diikuti Menteri Koperasi Budi Arie peringkat kedua, Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada peringkat kelima.

    Dalam riset tersebut juga mencatat terdapat lima nama menteri atau kepala lembaga yang tidak terlihat bekerja dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Lagi-lagi nama Menteri Kehutanan menempati peringkat pertama pada kategori tersebut dan diikuti oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa menteri dan wakilnya yang sudah menjabat lebih dari 100 hari dan sampai saat ini tidak bisa menunjukan performa, sudah layak di-reshuffle oleh Prabowo;

    Dia mengingatkan janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye dulu yang ingin langsung tancap gas memakmurkan rakyat jika terpilih. 

    “Menteri dan wakilnya yang tidak bisa kerja untuk kepentingan rakyat, seharusnya itu dievaluasi dan reshuffle,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Adi menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memecat menteri dan wakilnya yang sering membuat kegaduhan dan membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

    “Bikin kegaduhan, bikin blunder, tidak pro dengan rakyat, tidak bersih, maka ya harus ditindak dan harus diganti oleh Prabowo,” katanya.

    Adi mengatakan sebaiknya Prabowo harus merealisasikan reshuffle tersebut, sehingga para menteri dan wakilnya tidak mencoreng wajah Prabowo dan Gibran di kemudian hari

    “Saya kira ancaman politik dari Prabowo ini jangan hanya menjadi ancaman, tetapi juga harus menjadi nyata agar para menterinya bekerja serius,” ujarnya.

  • Komjen Pol. Purn. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. – Halaman all

    Komjen Pol. Purn. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktor atau Komjen Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Di Polri, jabatan terakhir yang diemban oleh Boy Rafli yakni sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    Purnawirawan jenderal bintang 3 ini tercatat aktif menjabat sebagai Kepala BNPT sejak tahun 2020 hingga 2023.

    Semasa dinasnya, ia juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kadiv Humas Polri hingga Kapolda Papua.

    Adapun Boy Rafli Amar resmi pensiun sebagai Pati Polri pada tahun 2023.

    Pascapensiun dari Polri, Boy sempat tergabung di dalam tim kampanye nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

    Ia pun berhasil ikut membantu Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

    Kehidupan pribadi

    Boy Rafli Amar lahir di Jakarta dari keluarga perantau Minangkabau, 25 Maret 1965.

    Saat ini, ia berusia 59 tahun.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Boy Rafli Amar (kanan) berjabat tangan dengan satpam yang motornya dirampas terduga teroris dalam konferensi pers gelar barang bukti di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/1/2014). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

    Bukan orang sembarangan, Boy merupakan cicit sastrawan Indonesia, Aman Datuk Madjoindo.

    Ia memiliki istri yang bernama Irawati dan dikaruniai dua oranak anak bernama Mutiaratu Astari Rafli dan Kirana Rafli.

    Boy Rafli ternyata besan dengan eks Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Idris Kadir, S.H., M.Hum.

    Putrinya, Astari, menikah dengan putra Idris, yakni AKP Rizkika Atmadha Putra, S.I.K., M.Si.

    Pendidikan

    Boy Rafli merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) A tahun 1988.

    Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain yakni PTIK (1997), Sespim (2002), Sespimti (2011), dan Lemhannas PPSA (2013).

    Boy Rafli Amar juga telah berhasil lulus program Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran (Unpad) dengan yudisium Pujian pada 14 Agustus 2019.

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Komjen Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H.

    Karier

    Karier Boy Rafli Amar telah malang melintang di Polri.

    Berbagai jabatan strategis di Polri pernah diembannya.

    Perjalanan karier Boy Rafli dimulai saat ia menjadi Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat pada 1988.

    Tak berselang lama, ia dimutasi menjadi Kanit Ranmor Sat Serse Polres Metro Jakpus pada 1989.

    Setelah itu, karier alumni Akpol 1988 ini terus meroket.

    Boy tercatat pernah menjabat sebagai Kanit Resintel Polsek Metro Gambir (1990), Kasetops Puskodal Ops Polres Metro Jakpus (1992) Kasubnit Ranmor Ditserse Polda Metro Jaya (1993), Pama Polda Irian Jaya (1997), Kapuskodalops Polres Sorong (1997), Wakapolres Sorong (1998).

    Selain itu, ia juga sempat menduduki posisi sebagai Kasatgaops Puskodal Ops (1999) Pjs.Koorspripim Polda Irja (2000), Ps.Kabag Serse Um Ditserse Polda Papua (2001), Pamen Sespim Dediklat Polri (2002), dan Kasat Patroli Ditsamapta Polda Metro Jaya (2002).

    Tak sampai di situ, Boy juga pernah mengisi jabatan sebagai Kasat Patko Ditsamapta Polda Metro Jaya (2003), Kasat V/Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2003), Wakapolres Metro Jakut Polda Metro Jaya (2004), dan Kapolres Kep.Seribu (2004).

    Karier Boy Rafil Amar makin moncer setelah ia menjabat sebagai Kapolres Pasuruan pada tahun 2006.

    Pada 2007, ia ditunjuk menjadi Kanit Negosiasi Subden Penindak Densus 88/Antiteror.

    Satu tahun kemudian, ia diangkat sebagai Dirreskrim Polda Maluku Utara.

    Setelah itu, Boy ditugaskan untuk menjabat sebagai Kapoltabes Padang pada 2008.

    Pada 2009, ia lalu dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya.

    Pada 2010, ia diutus menjadi Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri.

    Semenjak itu, karier Boy Rafli Amar makin cemerlang.

    Pada 2012, Boy dimutasi menjadi Karopenmas Divhumas Polri.

    Lalu, ia diangkat menjadi Kapolda Banten pada 2014.

    Pada 2016, namanya makin dikenal publik karena ia ditunjuk sebagai Kadiv Humas Polri.

    Kemudian, Boy Rafli dimutasi menjadi Kapolda Papua pada 2017.

    Ia juga sempat menjabat sebagai Wakalemdiklat Polri pada 2019.

    Baru setelah itu Boy Rafli Amar diangkat menjadi Kepala BNPT pada 2020.

    Pada 2021, Boy Rafli Amar sempat masuk dalam bursa calin Kapolri untuk menggantikan Jenderal Idham Azis,

    Nama Boy kala itu diusulkan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Akan tetapi, presiden memilih Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • 82,2 persen masyarakat puas dengan kinerja Prabowo-Gibran

    82,2 persen masyarakat puas dengan kinerja Prabowo-Gibran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Survei TRI: 82,2 persen masyarakat puas dengan kinerja Prabowo-Gibran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Utama The Republic Institute (TRI) Sufyanto mengungkapkan bahwa 82,2 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Secara umum kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dan kabinetnya mendapatkan respons dan citra positif dari masyarakat. 82,2 persen masyarakat menilai kinerja dalam 100 hari ini memuaskan,” kata Sufyanto dalam Hasil Survei Nasional Refleksi Astacita 100 Hari Kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis.

    Dia mengungkapkan masyarakat yang puas memiliki sejumlah alasan memberikan penilaian positif kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya adalah karena merasakan dari janji kampanye yang diwujudkan.

    “Yang puas itu ternyata dari 82,2 persen itu kami tanyakan, kenapa puas menjawab? Sebagai contoh, 23,2 persen menyatakan presiden konsisten dengan janji dan program yang dibawa saat kampanye,” ujarnya.

    Masyarakat juga puas dengan karakteristik kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    “Jadi memang Presiden Prabowo yang menampilkan karakter tegas dan berani mendapat respon positif dari masyarakat,” jelas Sufyanto.

    Di sisi lain, Sufyanto mengatakan ada 17 persen masyarakat yang kurang puas dengan kinerja Prabowo-Gibran.

    Adapun faktor utamanya disebabkan oleh harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, bantuan pemerintah tidak adil dan merata hingga kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada rakyat kecil.

    “Ini mungkin memang yang tergambar di masyarakat para petugas atau penyampai bantuan di desa kurang cermat. Misalnya, basis keluarga yang mendapat tidak objektif dinilai,” tambahnya.

    Survei TRI dalam rentang waktu 18 hingga 25 Januari 2025 dengan 1.400 responden yang diwawancarai secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh surveyor yang terlatih.

    Survei ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 97,4 persen.

    Sumber : Antara

  • Wamenkeu: Program tiga juta rumah kunci pertumbuhan ekonomi nasional

    Wamenkeu: Program tiga juta rumah kunci pertumbuhan ekonomi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan program tiga juta rumah merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, Suahasil menjelaskan sektor perumahan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah tantangan global karena sektor perumahan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal.

    “Sektor perumahan menjadi salah satu agenda penting yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti tertuang dalam Program Tiga Juta Rumah yang mengemban amanat pemenuhan tiga juta hunian per tahunnya di perdesaan dan perkotaan,” kata dia.

    Menurut Suahasil, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah melihat perlu menggunakan produksi dalam negeri, yang asalnya dari manufaktur Indonesia dan sumber daya alam Indonesia, karena dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect).

    Wamenkeu menambahkan, BTN sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembiayaan untuk perumahan rakyat menjadi elemen yang penting dan tidak terpisahkan dari ekosistem perumahan nasional.

    Sebagai bentuk komitmen dukungan pemerintah terhadap kontribusi BTN terhadap sektor perumahan, Suahasil menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan pendanaan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), didukung oleh berbagai insentif perpajakan dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

    “Selama satu dekade terakhir dari 2015 hingga 2024, pemerintah melalui FLPP telah membangun 1,1 juta unit rumah untuk kategori MBR. Saat ini kami sedang menggodok bagaimana agar FLPP lebih kuat lagi,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei TRI: 82,2 persen masyarakat puas dengan kinerja Prabowo-Gibran

    Survei TRI: 82,2 persen masyarakat puas dengan kinerja Prabowo-Gibran

    “Secara umum kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dan kabinetnya mendapatkan respons dan citra positif dari masyarakat. 82,2 persen masyarakat menilai kinerja dalam 100 hari ini memuaskan,”

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Utama The Republic Institute (TRI) Sufyanto mengungkapkan bahwa 82,2 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Secara umum kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dan kabinetnya mendapatkan respons dan citra positif dari masyarakat. 82,2 persen masyarakat menilai kinerja dalam 100 hari ini memuaskan,” kata Sufyanto dalam Hasil Survei Nasional Refleksi Astacita 100 Hari Kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis.

    Dia mengungkapkan masyarakat yang puas memiliki sejumlah alasan memberikan penilaian positif kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya adalah karena merasakan dari janji kampanye yang diwujudkan.

    “Yang puas itu ternyata dari 82,2 persen itu kami tanyakan, kenapa puas menjawab? Sebagai contoh, 23,2 persen menyatakan presiden konsisten dengan janji dan program yang dibawa saat kampanye,” ujarnya.

    Refleksi Astacita 100 Hari Kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis, oleh The Republic Institute (TRI). ANTARA Foto/Ho-The Republic. (1)

    Masyarakat juga puas dengan karakteristik kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    “Jadi memang Presiden Prabowo yang menampilkan karakter tegas dan berani mendapat respon positif dari masyarakat,” jelas Sufyanto.

    Di sisi lain, Sufyanto mengatakan ada 17 persen masyarakat yang kurang puas dengan kinerja Prabowo-Gibran.

    Adapun faktor utamanya disebabkan oleh harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, bantuan pemerintah tidak adil dan merata hingga kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada rakyat kecil.

    “Ini mungkin memang yang tergambar di masyarakat para petugas atau penyampai bantuan di desa kurang cermat. Misalnya, basis keluarga yang mendapat tidak objektif dinilai,” tambahnya.

    Survei TRI dalam rentang waktu 18 hingga 25 Januari 2025 dengan 1.400 responden yang diwawancarai secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh surveyor yang terlatih.

    Survei ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 97,4 persen.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025