Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Isu Reshuffle Mencuat, Bahlil Lahadalia Pede Posisinya Aman di Kabinet Prabowo-Gibran

    Isu Reshuffle Mencuat, Bahlil Lahadalia Pede Posisinya Aman di Kabinet Prabowo-Gibran

    loading…

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia percaya diri alias pede posisi dirinya serta sejumlah kader partai berlambang pohon beringin itu di Kabinet Merah Putih aman di tengah isu reshuffle yang mencuat. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia percaya diri alias pede posisi dirinya serta sejumlah kader partai berlambang pohon beringin itu di Kabinet Merah Putih aman di tengah isu reshuffle yang mencuat setelah 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo Subianto . Sebab, kata Bahlil, Presiden Prabowo tahu kualitas dari kader Partai Golkar.

    Hal itu disampaikan Bahlil menanggapi isu Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan perombakan di kabinet. “DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar delapan menteri, tiga wamen, satu gubernur Lemhannas. Kami yakin dan percaya bahwa presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil mengatakan, Golkar merupakan partai yang menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan pemerintah. “Kami yakin Golkar, Insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” jelas dia.

    Ia menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogatif presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden,” kata Bahlil.

    Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM mengaku menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada presiden. Menurutnya, seorang menteri tidak boleh berkomentar melampaui batas kewenangannya.

    “Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan,” ujar dia.

    Sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia layak di-reshuffle Prabowo.

  • Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat, Bahlil Lahadalia: Itu Hak Prerogatif Bapak Presiden – Halaman all

    Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat, Bahlil Lahadalia: Itu Hak Prerogatif Bapak Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi soal isu perombakan atau reshuffle kabinet di Kabinet Merah Putih yang mencuat akhir-akhir ini.

    Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih ‘bandel’ dan tidak bekerja untuk rakyat.

    Terkait hal tersebut, Bahlil menyatakan, perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden.

    Hal tersebut, disampaikan Bahlil ketika di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar ini, diketahui menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dibuka Sabtu, di Kantor DPP Golkar. 

    Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Bahlil mengatakan, ia tak ingin berbicara lebih jauh terkait isu perombakan kabinet Prabowo.

    “Udah itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling mengerti, hak prerogatif Bapak Presiden, yah,” jawabnya singkat, Sabtu.

    Dalam kesempatan berbeda, sejumlah menteri lainnya juga merespons isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran. 

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku belum mendengar informasi terkait adanya reshuffle kabinet.

    “Saya kok belum dengar ya,” kata Cak Imin usai menghadiri acara International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

    Ketua Umum PKB itu menilai wajar jika Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya.

    Terlebih, jika ditemukan adanya menteri yang tak sejalan dengan visi-misi Prabowo. 

    “Sudah jelas-jelas Pak Prabowo pro rakyat kecil, pro APBN yang efisien, kalau sampai ada pejabat eselon satu yang tidak melaksanakan, pasti diganti,” jelas Cak Imin, dilansir WartakotaLive.com.

    Hal senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

    Prasetyo Hadi mengatakan, sejauh ini, ia belum pernah mendengar adanya kemungkinan reshuffle di Kabinet Merah Putih.

    “Hah reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Menurutnya, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, masih bekerja.

    Begitu pun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, yang mengatakan dirinya belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet.

    “Saya belum tahu malahan,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan sejatinya keputusan melakukan reshuffle adalah murni menjadi kewenangan mutlak Prabowo Subianto.

    Oleh sebab itu, menurutnya, seluruh menteri harus siap dengan apa pun keputusan Prabowo terhadap komposisi kabinet.

    “Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya.”

    “Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Kata Istana

    Terkait reshuffle ini, pihak Istana juga memberikan tanggapannya. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan siapa pun menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama kebijakannya dengan Presiden Prabowo akan dievaluasi.

    Rupanya, hal ini sudah beberapa kali disinggung oleh Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan.

    “Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” kata Hasan di Kantornya, Jakarta, Minggu (7/2/2025).

    Hasan mengatakan, peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Karena itu, ia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

    “Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silahkan diluar.”

    “Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” jelasnya.

    Meski demikian, lanjut Hasan Naasbi, Presiden Prabowo yang dinilai paling tahu mengenai wacana reshuffle kabinetnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca-lewat 100 hari pemerintahannya. 

    Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

    Prabowo hanya mengatakan, masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Oleh karena itu, ia ingin menegakkan hal tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    “Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” katanya. 

    Prabowo bakal menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

    Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan dirinya mendapat info bahwa ada menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, Dasco tidak mengetahui evaluasi yang dilakukan presiden kepada menteri yang bersangkutan, cukup teguran atau ada reshuffle.

    “Jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Cak Imin Belum Dengar Soal Reshuffle Kabinet : ‘Pak Prabowo Pro Rakyat Kecil’

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Deni, Chaerul Umam, WartakotaLive.com)

  • Dukung Program 3 Juta Rumah, Ketua Umum Kadin Dorong Pembiayaan Hijau Hingga Prinsip ESG – Halaman all

    Dukung Program 3 Juta Rumah, Ketua Umum Kadin Dorong Pembiayaan Hijau Hingga Prinsip ESG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi Enviromental, Social and Governance (ESG) serta green financing (pembiayaan hijau) di sektor perumahan. 

    Menurutnya, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

    “Nah, dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik,” kata Anin, demikian sapaan akrabnya, di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

    Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai pembicara utama bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara bertajuk Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia. 

    Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut.

    “Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain,” ujar Anin.

    Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

    “Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah,” kata Anindya.

    “Nah, di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi,” ujarnya.

    Selain Anin, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia Donny Rahajoe. 

    Sementara itu, hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tersebut yaitu Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT (Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu) Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta, Managing Partner Asia Green Real Estate Alex Buechi, Regional Program Manager ASEAN, dan Global Reporting Initiative (GRI) Lany Harijanti.Juga panelis Director & Principal Consultant Sustainahaus Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead, AIGCC Wisnu Wibisono, AVP (Assistant Vice President) Debt Capital Markets, Mandiri Securities Pte. Ltd Pauline Soesanto.

    Menteri PKP Ajak Kadin Berperan Aktif

    Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengajak Kadin Indonesia untuk berperan aktif dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Program ini menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlogperumahan yang masih tinggi di Indonesia.

    Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menilai keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini. Dengan target yang masif, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera terealisasi.

    “Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting,” ujar Ara.

    Dia secara khusus meminta Anin untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing, yaitu sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan.Seperti diketahui, Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun. Program ini akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

    Ara menambahkan, dengan konsolidasi seluruh anggota Kadin baik Kadin Provinsi Kabupaten/Kota maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terutama dalam hal pembelian material seperti semen, maka efisiensi yang dihasilkan diyakini akan signifikan.

    “Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing,” harapnya.

    Menanggapi hal itu, Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini karena disepanjang sejarahIndonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

    “Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik,” kata Anin.

    Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025. Langkah itu sebagai upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    Efisiensi itu, meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun, efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. “Tapi dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai,” tegas Anin.

    Tujuannya, lanjut Anin, tak lain agar bagaimana kepentingan masyarakat, negara, dan industri, yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha kecil-menegah di sektor perumahan, bisa benar-benar terakomodir dengan realisasi target pada program 3 juta rumah tersebut.

    “Di sinilah Kadin harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, memikirkan negara, tapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar, tapi (bagi) pengusaha pemula, pengusaha menengah,” tandasnya.

  • Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar,
    Bahlil Lahadalia
    , menegaskan,
    reshuffle
    atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
    Hal ini disampaikan Bahlil merespons isu Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan perombakan kabinet terhadap para pembantunya yang tidak seirama.
    “Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Bahlil menilai tidak ada satu pun pihak yang bisa melampaui batas kewenangan untuk ikut campur dalam hak mutlak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya.
    “Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.
    Bahlil menegaskan, siapa pun yang ditunjuk menjadi pembantu Presiden harus ikut arahan Kepala Negara.
    Pasalnya, menteri merupakan pembantu Presiden untuk merealisasikan program dan arah kebijakan Kepala Negara.
    “Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu Presiden,” kata Bahlil.
     
    “Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden,” imbuhnya.
    Isu
    reshuffle
    Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo semakin memanas sejak Rabu (5/2/2025).
    Isu
    reshuffle
    sendiri mulai diperbincangkan usai 100 hari pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Prabowo menegaskan bahwa dirinya tak segan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk kepentingan rakyat.
    Hal ini disampaikan saat Prabowo menghadiri puncak peringatan harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo.
    Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa pidato Presiden Prabowo merupakan sinyal akan adanya
    reshuffle kabinet
    .
    Menurut Dasco, pernyataan Prabowo juga bisa diartikan sebagai peringatan terhadap para menteri.
    Ia pun menilai semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.
    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    Dia menuturkan bahwa para menteri harus bisa mengimbangi kerja Prabowo dan membantu menunaikan janji kampanye Presiden.
    “Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siapa yang Tidak Mau Hidup Sehat?

    Siapa yang Tidak Mau Hidup Sehat?

    loading…

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas ini didukungKetua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie .

    Anindya Bakrie menyatakan, Kadin Indonesia siap membantu mendorong pembangunan nasional di bidang kesehatan. Anin menjelaskan, saat mengadakan Forum CEO dan Business Matching Indonesia – India di New Delhi, India dua pekan lalu, Kadin Indonesia melalui Mayapada Healthcare, sudah menjalin kerja sama melalui penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Batam melalui modernisasi alat kesehatan dan pengembangan kualitas tenaga kesehatan rumah sakit.

    Hal itu disampaikan Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, saat audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin , di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025). Kala itu, Anin didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia David Utama.

    Anin melihat besarnya manfaat program PKG, sebagai program dengan skala dan jangkauan terluas yang disasar oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Karena (total penduduk Indonesia) 295 juta orang kan. Jadi kalau kita melihat gabungan dari PKG, tadi kami bicara dengan Pak Menteri (Menkes) yang sesuai dengan program quick win Pak Presiden, dari mulai bicara pemberantasan tuberculosis, program pemeriksaan kesehatan gratis, sampai kepada investasi di bidang kesehatan itu luar biasa, sangat cocok dengan peran Kadin,” jelas Anin dalam keterangan yang diterima, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai langkah awal dukungan terhadap program PKG tersebut, Anin menegaskan bahwa Kadin Indonesia akan turut berpartisipasi dengan menggelar program PKG di lingkungan keluarga besar Kadin Indonesia terlebih dulu.

    Pada kesempatan yang sama, Menkes mengatakan, rapat dengan Kadin bertujuan untuk mengikutsertakan Kadin Indonesia dalam menyukseskan program PKG. “Pak Presiden sudah setuju sih 10 Februari 2025 (program PKG) dijalankan, dan Pak Presiden enggak senang seremoni-seremoni, sudah langsung jalanin aja,” kata Menkes.

    Kadin Indonesia dan Kemenkes masih membahas teknis pelaksanaan program di berbagai lokasi, termasuk kemungkinan pemeriksaan dilakukan langsung di fasilitas milik perusahaan anggota Kadin Indonesia.

    Dengan sinergi dan kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kemenkes di dalam pelaksanaan program PKG ini, diharapkan agar program PKG dapat berjalan efektif, sekaligus mendorong sektor kesehatan sebagai peluang investasi strategis di Indonesia.

  • Infografis 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran dan Sinyal Reshuffle Kabinet serta Menteri Terpopuler – Page 3

    Infografis 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran dan Sinyal Reshuffle Kabinet serta Menteri Terpopuler – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Isu reshuffle Kabinet Merah Putih berembus dan menjadi perhatian publik belakangan ini. Sinyal reshuffle kian menguat terutama setelah Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal peluang perombakan kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan.

    Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik di Jakarta pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, 100 hari kerja bertepatan pada 28 Januari 2025.

    Prabowo Subianto memberikan ultimatum atau peringatan kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Ultimatum disampaikan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu saat berpidato di peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

    Prabowo menegaskan tidak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran pemerintahan yang tidak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan.”

    Presiden mengingatkan masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih. Untuk itu, Prabowo menginginkan semua pejabat negara di Kabinet Merah Putih serius bekerja untuk kepentingan rakyat.

    “100 hari pertama, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih. Siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” Prabowo menekankan.

    Ultimatum ini dinilai kalangan pengamat maupun politikus sebagai sinyal reshuffle kabinet. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, misalnya, mengatakan Prabowo sosok yang terbuka.

    “Kalau dia (Prabowo) sudah bicara terbuka. Artinya itu adalah warning (peringatan) kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

    Kendati demikian, Dasco menegaskan perombakan kabinet sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo. Pihak Istana Negara pun menegaskan hal serupa.

    “Ya yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden (Presiden Prabowo). Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.

    Apa saja ultimatum Prabowo terhadap jajaran pemerintahan? Siapa saja yang masuk deretan menteri terpopuler Kabinet Merah Putih versi 3 lembaga survei? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir memunculkan rumor bahwa proyek calon ibu kota baru itu bakal mangkrak.

    Kementerian PU terkena kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun sehingga hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas LPG 3 Kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 Kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung di acara talkshow ILC, dilansir pada Sabtu (8/2/2025).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres) yang khusus untuk menyenangkan Jokowi.

    “Untuk anaknya itu,” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (Pram/fajar)

  • Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir memunculkan rumor bahwa proyek calon ibu kota baru itu bakal mangkrak.

    Kementerian PU terkena kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun sehingga hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas LPG 3 Kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 Kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung di acara talkshow ILC, dilansir pada Sabtu (8/2/2025).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres) yang khusus untuk menyenangkan Jokowi.

    “Untuk anaknya itu,” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (Pram/fajar)

  • JATIM TERPOPULER: Siswa SMKN 3 Blitar Terancam Tak Ikut SNBP – Pencarian Pemancing Tersapu Ombak

    JATIM TERPOPULER: Siswa SMKN 3 Blitar Terancam Tak Ikut SNBP – Pencarian Pemancing Tersapu Ombak

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut tersaji berita Jatim terpopuler hari ini, Sabtu (8/2/2025).

    Segmen berita terpopuler kali ini menyoroti peristiwa-peristiwa di Blitar, Lamongan, dan Trenggalek.

    Pertama, puluhan siswa SMKN 3 Kota Blitar terancam tak bisa mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) untuk masuk universitas.

    Sekolah diketahui belum melakukan finalisasi PDSS.

    Kedua, pengusaha di Lamongan bagikan ratusan porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) ke para siswa SD.

    Wanita-wanita yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jawa Timur ini mendukung penuh program Prabowo-Gibran ini.

    Ketiga, tim gabungan memasuk hari kedua mencari pemancing yang hanyut tersapu ombak di Pantai Damas, Trenggalek.

    Ombak besar menjadi kendala dalam pencarian.

    Selengkapnya, simak berita Jatim terpopuler hari ini di bawah ini.

    1. Puluhan Siswa SMKN 3 Kota Blitar Terancam Tak Bisa Ikut SNBP, Kepsek Angkat Bicara

    Sejumlah siswa SMKN 3 Kota Blitar terancam tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) pada 2025.

    Persoalannya, sekolah belum melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) hingga batas akhir sebagai syarat pendaftaran siswa eligible pada jalur SNBP.

    P, salah satu siswa SMKN 3 Kota Blitar mengatakan sebenarnya kecewa tidak bisa ikut SNPMB jalur prestasi.

    Karena, sejak kelas 1, ia sudah menyiapkan nilai untuk ikut SNPMB lewat jalur prestasi.

    “Sebenarnya kecewa, siapa yang tidak ingin ikut SNBP,” katanya, Jumat (7/2/2025).

    P menganggap sekolah lalai memasukkan PDSS sebagai syarat pendaftaran siswa eligible pada jalur SNBP.

    “Saya menganggap sekolah lalai dalam proses finalisasi data siswa untuk ikut SNBP,” ujarnya.

    GAGAL IKUT SNBP: Siswa sedang berjalan di halaman depan gedung SMKN 3 Kota Blitar, Jumat (7/2/2025). Sejumlah siswa SMKN 3 terancam tidak bisa ikut SNPMB jalur prestasi pada 2025. (TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL HADI)

    Menurutnya, sesuai data ada sekitar 250 siswa SMKN 3 Kota Blitar yang eligible atau memenuhi syarat ikut SNBP.

    Para siswa eligible yang terancam tidak bisa ikut SNBP sudah mengadukan masalah itu ke sekolah.

    Sekolah memberikan kompensasi kepada para siswa ikut bimbingan belajar untuk persiapan mendaftar SNPMB lewat jalur tes tulis.

    “Sekolah memberikan kompensasi paket bimbingan belajar untuk persiapan ikut SNPMB lewat jalur tulis,” katanya.

    Siswa lain SMKN 3 Kota Blitar, T juga bernasib sama. Dia juga terancam tidak bisa ikut SNBP karena datanya belum masuk di sistem.

    Baca selengkapnya

    2. Dukung Makan Bergizi Gratis, Wanita Pengusaha di Lamongan Bagikan Ratusan Porsi MBG pada Siswa SD

    Para wanita pengusaha yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jawa Timur berkomitmen mendukung penuh program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dukungan tersebut diwujudkan oleh IWAPI Jatim dan Lamongan dengan membagikan ratusan porsi makan bergizi gratis kepada para siswa SD di Lamongan.

    Pembagian ratusan porsi MBG untuk siswa di Lamongan dilakukan langsung oleh Ketua DPD IWAPI Jatim, Susmiati Rahmawati, didampingi Ketua DPC IWAPI Lamongan, Anis Kartika Yuhronur Efendi dan para pengurus, Kamis (6/2/2025) siang.

    “Dukungan terhadap program MBG itu sekaligus menandai usia IWAPI yang ke-50 tahun,” kata Susmiati.

    Dikatakan, IWAPI mendukung penuh program unggulan makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Susmiati menambahkan, kegiatan pemberian paket makan bergizi gratis pada siswa SD ini juga dilakukan secara serentak di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    MAKAN BERGIZI GRATIS – Para wanita pengusaha di Lamongan yang tergabung dalam IWAPI membuktikan komitmennya dalam mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto, terkait pemberian makan bergizi gratis (MBG), Kamis (6/2/2025). IWAPI Jatim dan Lamongan mewujudkannya dengan membagikan ratusan porsi MBG di SD Banjarmendalan Lamongan. (Istimewa/TribunJatim.com)

    Sebagai organisasi wanita besar, IWAPI memiliki peranan penting dalam mendukung program dari pemangku kebijakan, yakni pemerintah.

    Program MBG dinilai sudah berjalan sangat baik untuk pemenuhan gizi para siswa dalam menunjang proses belajar di lingkungan sekolah.

    Ia berharap, dengan adanya program MBG ini, tidak ada lagi masalah stunting pada anak Indonesia karena kekurangan gizi.

    Upaya zero stunting akan mampu mewujudkan generasi Indonesia emas.

    Sementara Ketua DPC IWAPI Lamongan, Anis Kartika menambahkan, pihaknya harus mendukung semua program yang dilakukan DPD IWAPI Jatim, termasuk dalam mensukseskan MBG.

    “IWAPI Lamongan berkewajiban mendukung semua program yang dilakukan oleh DPD IWAPI Jatim,” kata Anis.

    Sementara itu, Kepala SDN Banjarmendalan Lamongan, Muhajiron mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan makan bergizi gratis dari IWAPI. 

    Baca selengkapnya

    3. Hari Kedua Pencarian Pemancing yang Tersapu Ombak di Trenggalek, Ombak Tinggi Jadi Kendala

    Pencarian hari kedua pemancing yang hilang di Pantai Damas, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, masih belum menemukan hasil, Jumat (7/2/2025).

    Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Nanang Pujo menuturkan sebanyak 50 personel gabungan dikerahkan untuk mencari korban, Wawan Triyono (30).

    Mulai dari Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek, Polairud, TNI AL, RAPI, hingga nelayan setempat.

    “Pencarian difokuskan di seputaran LKK (lokasi kejadian kecelakaan) oleh 3 SRU (Search and Rescue Unit),” kata Nanang, Jumat (7/2/2025).

    SRU 1 dan 2 melakukan pencarian di laut menggunakan perahu karet Basarnas dan perahu milik nelayan setempat.

    “Sedangkan SRU 3 melakukan penyisiran darat di garis pantau di seputaran lokasi pertama kejadian kecelakaan,” lanjutnya.

    Nanang tak memungkiri adanya berbagai kendala yang menghambat pencarian korban yang merupakan warga Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek tersebut.

    PEMANCING TERSAPU OMBAK – Seorang Pemancing Tersapu Ombak di Tebing Bukit Gelang, Pantai Damas, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Kamis (6/2/2025). Tim SAR dan Gabungan Melakukan Pencarian Namun Hasilnya Masih Nihil. (Dok. Pos Basarnas Trenggalek)

    “Faktor cuaca yang paling mempengaruhi mulai dari angin kencang hingga ombak tinggi,” tambah Nanang.

    Pencarian korban akan dilakukan esok hari dengan personel gabungan dan wilayah jelajah yang lebih luas lagi.

    Diberitakan sebelumnya, Wawan hilang tersapu ombak saat memancing di kawasan Pantai Damas, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Kamis (6/2/2025).

    Kronologi bermula saat korban bersama keempat temannya berniat memancing di lereng bukit gelang, Pantai Damas.

    Baca selengkapnya

    —–

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

  • Kinerja Mentan Amran Dipuji Presiden, Masyarakat Berikan Respons Positif

    Kinerja Mentan Amran Dipuji Presiden, Masyarakat Berikan Respons Positif

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai survei publik dilakukan untuk menilai kinerja kabinet. Salah satu menteri yang mencuri perhatian adalah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 

    Komitmennya dalam merealisasikan program swasembada pangan menjadi salah satu alasan meningkatnya tingkat kepuasan publik terhadapnya.

    Survei dari The Republic Institute (TRI) bertajuk “Refleksi Asta Cita dan Evaluasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja 100 Hari Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran” menunjukkan, mayoritas responden mendukung keberlanjutan Program Swasembada Pangan. Sebanyak 79,9% responden setuju dengan program ini, 15,6% tidak setuju, dan 4,5% tidak memberikan jawaban.

    Survei ini juga mencatat, 71,6% responden merasa puas dengan pelaksanaan program tersebut, sementara 17,9% tidak puas, dan 10,5% tidak memberikan jawaban.

    Selain itu, kepuasan publik terhadap program swasembada pangan berdampak langsung pada penilaian terhadap kinerja Mentan Amran. Dalam survei TRI, 75,9% responden menyatakan puas dengan kinerja Mentan Amran.

    Selain itu, dalam survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 4–10 Januari 2025, Mentan Amran meraih citra positif tertinggi di antara menteri bidang pangan dengan persentase 94,9%. Survei ini juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo-Gibran mencapai 80,9%. 

    Kepuasan publik meningkat terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri, yang naik dari 62,5% pada Juni 2024 menjadi 74,9% pada Januari 2025.

    Amran Sulaiman. – (Antara)

    Mentan Amran juga muncul dalam survei lain, yaitu Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi, yang bertajuk “7 Menteri dengan Kinerja Paling Baik (Top Of Mind)”, Mentan Amran menduduki posisi keenam dengan dukungan 2,7% dari total responden.

    Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga mencatatkan Mentan Amran sebagai salah satu dari 10 menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi. Ia berada di peringkat kelima dengan tingkat kepuasan sebesar 89,4%, menjadikannya satu-satunya menteri bidang pangan dalam daftar tersebut.

    Keberhasilan Mentan Amran dalam menjalankan program pangan mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam suatu kesempatan, presiden mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mentan Amran atas pengendalian situasi pertanian yang sangat baik. 

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mentan atas pengendalian Anda terhadap situasi pertanian. Saya akui, ini sangat bagus. Tinggal semua unsur bekerja sama untuk memperkuat upaya ini,” ujar Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

    Tidak hanya di survei, popularitas Mentan Amran juga semakin meningkat di media sosial. Berbagai unggahan yang membahas kinerjanya mendapatkan respons positif dari netizen di platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram.

    Salah satu konten TikTok dari akun @ptbhdsahabatparapetani yang membahas komitmen Mentan Amran dalam memperbaiki distribusi pupuk mendapat lebih dari 28 juta tayangan. Banyak pengguna mengungkapkan pujian terhadap sosoknya.

    “Pak Prabowo, menteri Anda mantap. Lanjutkan, saya sangat berharap kemajuan di pemerintahan yang baru ini,” kata akun @sutanmudo022.

    Mentan Amran juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat petani. Seorang petani asal Garut, Rusbianto, merasa senang karena masalah pupuk subsidi yang sebelumnya sering terlambat kini bisa diatasi dengan lebih cepat. 

    “Awal tahun kami sudah bisa tebus pupuk subsidi. Biasanya telat, bisa sampai selesai panen baru bisa ditebus,” ujarnya.

    Di Bima, Adhar juga memuji langkah tegas Mentan Amran. “Kami butuh menteri yang tegas begini. Gak omong doang,” katanya.

    Di Jakarta, Nugroho yang sebelumnya tinggal di Lampung, mengikuti langkah Mentan Amran dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. “Menteri ini sudah tiga kali menjabat sebagai Mentan. Mestinya sudah paham betul soal masalah pertanian dan permasalahannya, makanya bisa langsung ngebut bekerja,” ungkapnya.