Tag: Gibran Rakabuming Raka

Mardiono Minta Kader PPP Dukung Kebijakan Prabowo-Gibran, Termasuk Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, meminta seluruh kader partainya mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kita sebagai umat harus mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Bapak Gibran,” kata Mardiono dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

Apalagi, Mardiono menjelaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo-Gibran cukup tinggi pada 100 hari pertama pemerintahan.

“Dalam survei yang dirilis berbagai lembaga survei telah menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja 100 hari Presiden Prabowo,” ujarnya.

Di sisi lain, Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini juga mengajak kader PPP mendukung program Makan Bergizi Gratis Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, program tersebut untuk menyiapkan generasi sehat dan emas, sehingga harus didukung secara bersama.

“Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program yang disukai oleh masyarakat dan merupakan program prioritas dalam menyiapkan generasi sehat. Kesuksesannya juga ditentukan oleh ketersediaan bahan pangan lokal, harus didukung bersamaan juga untuk mewujudkan swasembada pangan,” ucap Mardiono.

Mardiono menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rangkaian Harlah ke-52 PPP yaitu Halaqoh Ulama di Ponpes Al-Hasan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (8/2/2025).

Kunjungan tersebut sekaligus meresmikan Kantor DPC PPP Kabupaten Ciamis sekaligus masih dalam rangkaian perayaan Harlah ke-52 DPP PPP.

Acara itu dihadiri Ketua DPW PPP Jawa Barat Pepep Saepul Hidayat, Ketua DPC PPP Kabupaten Ciamis Toni M Taufikurrahman, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Ciamis Wawan Setiawan, Ketua dan Sekretaris DPC se-Priangan, serta Anggota Fraksi PPP se-Priangan.

09/02/2025 11:21
Awas Modus Penipuan Deepfake Mulai Merebak, Waspada!

JABAR EKSPRES – Modus penipuan atau penyebaran Hoaks dengan memanfaatkan Artificial Intelejent (AI) atau disebut Deepfake saaat ini sudah meresahkan berbagai kalangan.

Baru-baru ini, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri tengah melakukan penelusuran kasus sindikat penepuan Deepfake dengan memanfaatkan kecerdasan buatan ( AI ).

BACA JUGA: Meta AI di WhatsApp dan Instagram ternyata Bisa Menghasilkan Uang, Ini Caranya!

Polri telah menangkap salah seorang tersangka pemalsuan video dengan mencatut nama Presiden Prabowo Subianto dengan mengamankan tersangka JS berusia 25 tahun pada 4 Februari 2025 lalu.

satu lagi tersangka pemalsuan video atau deepfake dengan AI yang mencatut Presiden Prabowo Subianto.

‘’JS ini bekerja sebagai buruh harian lepas di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung,” terang Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Adji dalam keterangannya belum lama ini.

BACA JUGA: Meta AI WhatsApp Ternyata Punya fitur Rahasia yang Belum Diketahui Banyak Orang

Selain itu, sebelumnnya Polri juga menangkap AMA, 29 tahun di provisi yang sama. Tersangka Ama melakukan aksi Deepfake dengan membuat video Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Isi dari konten video tersebut menawarkan bantuan kepaada masyarakat. Kemudia video tersebut di upload seolah-olah dari pemerintah agar masyarakat terkecoh.

BACA JUGA: Ini Dia, 12 Link Grup WhatsApp Video Bebas yang Lagi Viral!

Dalam aksi tersebut, pelaku mencantumkan nomer pribadi yang seolah olah sebagai kontak center pemberi bantuan. Namun setelah itu, pelaku akan meminta sejumlah uang transferan kepada korban.

‘’Harapannya akan ada korban yang menghubungi, dan nantinya diarahkan oleh tersangka untuk transfer uang,’’ ujarnya.

Uang yag ditransder ini alasannya untuk biaya administrasi sebagai syarat pencairan bantuan. Padahal dana bantuan itu adalah modus untuk melakukan penipuan.

BACA JUGA: Misteri Black Hole atau Lubang Hitam yang Dijelaskan di Alquran

Apa Itu Deepfake?

Untuk diketahui teknologi Deepfake dengan memanfaatkan teknologi AI sudah berkembang sangat pesat. Teknologi ini sudah sangat mudah digunakan dengan bantuan perangkat lunak Software yang tersedia di internet.

Penyalahgunaan teknologi ini sudah sangat canggih. Mulai dengan memanipulasi suara, ucapan bergerak yang disertai foto, sampai bisa mengubah foto menjadi bergerak sesuai dengan yang diinginkan pelaku.

09/02/2025 08:25
Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara? Nasional 9 Februari 2025

Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah menteri dan elite partai politik angkat bicara terkait wacana perombakan atau
reshuffle kabinet
yang berhembus usai 100 hari pemerintahan Presiden
Prabowo Subianto
-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wacana ini mencuat usai Prabowo mewanti-wanti jajaran di pemerintahannya untuk patuh pada arahannya demi kesejahteraan rakyat, pada saat berpidato dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) lalu.
Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.
“Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” ujar Prabowo.
Pernyataan Prabowo ini kemudian mendapat tanggapan yang beragam dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih, apa saja:
Menko PM: Saya kok belum dengar ya?
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai wajar apabila Prabowo melempar sinyal reshuffle kabinet agar menteri-menterinya bekerja lebih baik.
Sebab, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, evaluasi perlu dilakukan setiap saat. Apalagi Prabowo sudah memperingatkan agar para menteri menjalankan visi dan misinya.
“Saya kok belum dengar ya? Tapi ya wajar sih, setiap saat evaluasi itu perlu. Bahkan Pak Prabowo sudah memberikan peringatan, terutama kepada birokrat level atas yang tidak menjalankan visi dan misi beliau,” ujar Cak Imin di JCC Senayan, Jumat (7/2/2025).
Menteri Perumahan: Harus siap dong
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan reshuffle setelah 100 hari pemerintahan Prabowo.
Sebagai pembantu presiden, dirinya harus siap menjalankan tugas dan menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.
“Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap,” kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Menteri PU: Saya ini cuma ‘batur’
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi santai isu reshuffle yang saat ini tengah berhembus.
“Bagi saya, saya ini batur, pembantu. Kan pembantu itu kan tidak kontrak kerjanya,” ungkap Dody saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025).
Sebagai bawahan, ia akan mengikuti semua keputusan yang diambil oleh atasannya. Baik soal tugas dan pekerjaan, maupun soal reshuffle.
Posisinya sebagai menteri di kabinet pun, menurutnya, berbeda dengan posisinya bila menjadi pegawai yang memiliki kontrak kerja yang jelas.
Mensesneg: Hah reshuffle apa?
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan belum ada rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Prabowo.
“Hah? Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum, belum,” ujar Prasetyo.
Prasetyo mengatakan, saat ini kabinet Prabowo masih terus bekerja. Meski begitu, pakta integritas yang ditandatangani masing-masing menteri akan dievaluasi terus.
“Belum, lagi kerja, lagi kerja,” katanya.

Tak hanya jajaran menteri yang bersuara. Sejumlah politikus partai politik pun memiliki pandangan yang beragam.
Golkar yakin selamat dari reshuffle
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini bahwa kader Golkar yang saat ini duduk di pemerintahan, tidak akan direshuffle oleh Prabowo.
“Kami yakin, insya Allah Golkar baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ujar Bahlil saat konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyebut, saat ini ada 14 kader Golkar yang duduk di pemerintahan. Delapan di antaranya merupakan menteri, termasuk dirinya, tiga lainnya wakil menteri.
“Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” lanjut Bahlil.
Meski begitu, Bahlil juga mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
“Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.
PDIP perkirakan reshuffle 3-4 bulan lagi
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menduga Prabowo akan melakukan reshuffle atau perombakan terhadap menterinya 3-4 bulan lagi.
Said meyakini, 100 hari adalah waktu yang cukup bagi Prabowo menilai kinerja para menterinya.
“100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun nampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle,” ujar Said.
Said mengatakan, jika melihat capaian 100 hari pemerintahan Prabowo, sebenarnya kinerja mereka luar biasa karena kepuasan publik mencapai di atas 80 persen.
Hanya saja, Said tetap berharap Presiden bisa mengevaluasi menterinya yang masih tertatih-tatih.
“Ada yang gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut,” jelasnya.
Gerindra dukung Prabowo reshuffle
Partai Gerindra selaku partai besutan Prabowo mendukung langkah kepala negara untuk melakukan reshuffle.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo memiliki pandangan dan berhak menentukan langkah yang dianggap perlu untuk menjaga efektivitas pemerintahan.
“Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitas pemerintahan ini,” kata Muzani.
Terlebih, kata Muzani, Prabowo memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan parameter dan penilaian dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
Muzani mengatakan, reshuffle adalah hak sepenuhnya alias hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi.
Namun, Muzani mengaku belum tahu kapan reshuffle bakal dilakukan.
“Beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi, kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa, apalagi,” ujar dia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan hanya Prabowo yang mengetahui perihal kapan akan dilakukan
reshuffle
kabinet.
Menurutnya,
reshuffle
menteri merupakan kewenangan dari Prabowo seorang.
“Yang paling tahu soal
reshuffle
itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” ujar Hasan.
Hasan menjelaskan, jika ada isu mengenai siapa menteri yang terkena
reshuffle
, maka mereka hanya menerka-nerka saja.
Dia menyebut Istana saja tidak punya informasi yang cukup mengenai siapa menteri yang bakal dicopot dan kapan waktu
reshuffle
-nya.
“Itu betul-betul kewenangannya Presiden,” ucapnya.
Sementara itu, terkait Prabowo yang memberi peringatan keras kepada jajarannya beberapa hari lalu, Hasan menyebut peringatan itu disampaikan kepada seluruh jajarannya, bukan orang tertentu.
Dia menyebut Prabowo ingin para menterinya murni bekerja demi kepentingan rakyat tanpa ada kepentingan lain yang dibawa.
“Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini,” imbuh Hasan.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meyakini Prabowo tidak akan melakukan
reshuffle
dalam waktu dekat.
Jamiluddin menyebut Prabowo hanya memberi peringatan kepada menteri yang kinerjanya rendah dan kurang loyal.
”
Warning
itu kemungkinan akan diwujudkan bila dalam satu tahun nanti tidak ada perubahan,” ujar Jamiluddin kepada
Kompas.com
, Minggu (9/2/2025).
Menurut Jamiluddin, Prabowo tidak akan melakukan reshuffle demi menjaga stabilitas politik.
Sebab, dia menilai, menteri-menteri yang berkinerja rendah merupakan ketum partai besar.
“Bahlil misalnya, bila di-
reshuffle
saat ini tentu dapat mengganggu stabilitas kabinet. Sebab, bila Bahlil di-
reshuffle
, bisa saja ia menarik menterinya dari kabinet. Hal ini tentu dapat mengacaukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo,” jelasnya.
“Prabowo yang menganut politik akomodatif tentu tak menginginkan terjadi kekacauaan di kabinetnya. Karena itu, Prabowo akan mempertahankan para menterinya yang ada saat ini,” sambung Jamiluddin.
Dengan demikian, Jamiluddin menyebut Prabowo akan memberi kesempatan kepada para menterinya memperbaiki kinerja mereka untuk saat ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/02/2025 07:02
Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal bakal merombak komposisi menteri atau reshuffle kabinet setelah 100 hari pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Negara mengaku tidak segan mengganti menteri yang dinilai tak bisa bekerja untuk rakyat.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, apa pun keputusan Prabowo harus sepenuhnya diterima dengan lapang dada.

“Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh bapak presiden. Karena itu adalah hak progratif Presiden. Semuanya diserahkan kepada pak presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan, karena itu kewenangan mutlak bapak presiden,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.

Bahlil menuturkan, sudah seharusnya menteri-menteri di Kabinet Merah Putih menjalankan tugas yang diperintahkan Prabowo. Menurutnya, setiap menteri harus mampu menterjemahkan arah program kebijakan Prabowo.

“Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada bapak presiden,” ujarnya.

Yakin Tak Ada Kader Golkar Terkena Reshuffle

Bahlil yang juga menjabat ketum Partai Golkar meyakini kader-kader Golkar yang berada di Kabinet Merah Putih dapat bekerja dengan baik sehingga tidak akan terkena reshuffle. Dia juga yakin Prabowo mengetahui kualitas setiap kadernya lantaran Partai Golkar adalah partai politik pencetak pemimpin bangsa.

“Anggota kabinet Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” tutur Bahlil.

“Biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif bapak presiden,” ujarnya menambahkan.

Dengan demikian, Bahlil optimistis tidak akan ada kader Golkar di pemerintahan Prabowo-Gibran yang terkena kebijakan politik perombakan kabinet. Apalagi, kata dia, Golkar berdiri di garda terdepan dalam mendukung arah kebijakan Prabowo.

“Kami yakin Golkar Insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ucapnya.

Sebagai informasi, kader Golkar yang duduk di pemerintahan adalah Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Kader partai berlambang pohon beringin lainnya, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

09/02/2025 01:48
Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

GELORA.CO -Sikap Partai Golkar yang membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia soal pembatasan penjualan LPG 3 kg bisa merusak iklim Kabinet Merah Putih.

Pengamat politik Rocky Gerung mencermati sudah ada sikap bertolak belakang antara elite Golkar dan Gerindra terkait polemik LPG 3 kg. Sebut saja Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang mengklaim larangan penjualan LPG 3 kg bukan kebijakan Presiden Prabowo.

Sementara Waketum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia lebih memilih membela Bahlil dengan dalih larangan menjual LPG 3 kg bagi pedagang eceran demi membereskan sengkarut distribusi gas subsidi.

“Pak Doli menganggap bahwa pasti Presiden tahu (kebijakan Bahlil), kita mau lihat konsekuensi dari cara berpikir itu. Mesti ada mitigasi, Dasco dari Gerindra tentu menganggap bahwa bukan itu yang dimaksud instruksi Presiden,” kata Rocky dikutip dari podcast YouTube Hersubeno Arief, Sabtu, 8 Februari 2025.

Dari fenomena politik itu, Rocky khawatir Kabinet Merah Putih pecah karena ada konflik yang muncul antara dua parpol besar pendukung Prabowo-Gibran.

“Kita pantau isunya itu seolah-olah membuat Golkar dan Gerindra berselisih di dalam (Kabinet) soal kebijakan. Yang terjadi adalah kebijakan Bahlil tidak menyelesaikan masalah,” jelas Rocky.

Lebih lanjut, Rocky memandang permasalahan gas LPG 3 kg tidak bisa langsung diarahkan kepada Presiden Prabowo seolah-olah kesalahan kebijakan langsung bersumber dari presiden.

“Kebijakan itu dibuat demikian cepat, itu artinya tidak ada semacam modeling dari pihak (Kementerian) ESDM, tidak ada upaya memantau bahwa skala problem yang sangat bersifat nasional ini mesti ada kebijakan mitigasi. Saya kira itu soal utamanya,” tutup Rocky.

08/02/2025 21:50
AHY Ungkit Lagi Kenangan Demokrat Dijegal Satu Dekade, Sinyal Ketidaksetujuan PDIP Merapat?

GELORA.CO – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lagi-lagi mengungkit perjuangan partainya yang sempat berada di luar pemerintahan selama satu dekade. Kini dia berkomitmen partai berlambang mercy tidak akan mengecewakan Presiden Prabowo Subianto yang sudah merangkulnya masuk dalam pemerintahan.

“Kini dengan kembalinya kepercayaan di pemerintahan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Demokrat bertekad untuk terus menghadirkan solusi pro-rakyat, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat,” katanya saat menghadiri peletakan tiang pertama, Gedung DPD Partai Demokrat Jawa Barat terbaru di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (8/2/2025).

Dalam kesempatan itu, AHY juga sempat menyinggung persiapan kongres yang akan digelar tahun ini. Dia memastikan internal partainya tetap solid. “Berkenaan dengan potensi pergerakan yang mencoba memecah belah Partai Demokrat menjelang kongres maka kami tetap solid. Kami pun tidak akan tinggal diam menghadapi upaya pihak eksternal yang ingin mengganggu stabilitas partai,” ucap dia.

AHY mengatakan, Partai Demokrat sudah mengalami banyak tantangan, sehingga tidak akan kalah menghadapi hal-hal seperti itu. “Kader Demokrat adalah orang-orang yang sudah membangun partai ini sejak awal dengan keringat dan air mata. Kami tetap solid,” tutur AHY.

Pernyataan soal Demokrat yang sempat tersisih selama satu dekade, sebelumnya juga pernah AHY lontarkan saat berpidato dalam acara Perayaan Natal dan Tahun Baru Partai Demokrat, di TMII, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025).

Kala itu, dia bercerita pengalaman partainya sempat dijegal selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). AHY menerangkan ketika oposisi, Partai Demokrat sejatinya ingin masuk ke pemerintahan namun ada yang menjegal.

“Setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Betul? Poltik memang seperti itu. Tidak ada perlu disesali, tapi memang tidak mudah,” ucap dia kala itu.

Diduga AHY kembali mengungkit masa pahit Demokrat ini sebagai sinyal ketidaksetujuannya dengan kedekatan Gerindra dan PDIP beberapa waktu belakangan. Kabarnya, pertemuan Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto diinisiasi oleh Partai Gerindra tanpa persetujuan partai lainnya yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju.

Diisukan juga sudah sempat terjalin komunikasi secara virtual antara Prabowo-Megawati, membicarakan sejumlah deal politik agar PDIP merapat. Mulai dari menunda KPK menahan Hasto hingga syarat mengganti Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan Prabowo memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun tanpa meminta persetujuan dari pihak manapun. Sebab, pertemuan itu kabarnya merupakan gerakan sendiri dari Gerindra, yang memancing penolakan dari beberapa ketua umum partai yang tergabung di KIM.

“Yang pertama Prabowo bebas bertemu dengan siapa saja, tanpa harus minta persetujuan yang lain,” kata Dasco saat dikonfirmasi Inilah.com, Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Saat ditanya perihal apakah ada syarat khusus dari PDIP untuk masuk ke pemerintahan Prabowo, dia memastikan belum ada pembicaraan apapun. “Yang kedua belum ada pembicaraan mengarah ke koalisi, apalagi syarat-syarat tertentu,” ujarnya menambahkan.

Asal tahu saja, Demokrat baru bisa masuk pemerintahan di tahun terakhir masa jabatan Jokowi. Tepatnya pada Rabu 21 Februari 2024, dia dilantik Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),

Langkah Jokowi ini dinilai menjadi tanda bahwa ia sudah lepas dari bayang-bayang PDIP dan sang ketua umum Megawati Soekarnoputri yang ditengarai menjadi pihak yang menolak masuknya Demokrat ke pemerintah.

Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diketahui memiliki sejarah ketidakakuran. Keputusan Jokowi memasukkan Demokrat ke kabinet pun diambil setelah hubungannya dengan PDIP dan Megawati memburuk.

Pelantikan AHY dianggap banyak pihak sebagai tanda politik rekonsiliasi karena Demokrat yang sudah sembilan tahun berada di luar pemerintahan akhirnya mendapatkan kursi di kabinet. Selain itu, masuknya Demokrat juga diyakini sebagai penghargaan dari Jokowi karena Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

08/02/2025 20:50
100 Hari Prabowo, Alarm Reshuffle Kabinet Berdering

Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih menguat setelah 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming bergulir. Sejumlah menteri yang tidak seirama dengan visi-misi presiden bakal didepak.

Sinyal wacana reshuffle itu awalnya keluar dari lisan Prabowo langsung. Pada acara Harlah ke-102 NU, Rabu (5/2/2025), Kepala Negara mengaku tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di kabinet tidak mampu bekerja dengan baik.

“Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum tersebut.

Pernyataan Prabowo itu pun ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR, sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengaku sempat mendengar isu adanya menteri yang kurang seirama dengan Presiden ke-8 itu.

Sebagaimana diketahui, Dasco dikenal sebagai orang kepercayaan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Banyak kebijakan pemerintah yang lebih dulu disampaikan Dasco ketimbang menteri.

Misalnya, belum lama ini politisi itu mengungkap instruksi Prabowo agar LPG 3 kilogram (kg) dijual kembali di eceran setelah sebelumnya dilarang.

Menurut Dasco, wajar apabila ada wacana Prabowo ingin merombak kabinetnya. Dia berpandangan bahwa presiden sudah bisa melihat kinerja para menterinya selama 100 hari pertama sejak dilantik 21 Oktober 2024 lalu.

Saat ditemui wartawan, Jumat (8/2/2025), pimpinan DPR dua periode itu menjelaskan bahwa adanya menteri yang kurang seirama dengan presiden adalah hal yang didengarnya.

Sufmi DascoPerbesar

“Ya kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu. Tetapi mengenai masalah reshuffle, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle, itu adalah hak prerogatif dan kewenangan dari Presiden. Dan tentunya kita tidak ingin mendahului. Jadi kita tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” paparnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dasco irit berbicara soal wacana reshuffle pertama Kabinet Merah Putih. Dia menyerahkan semua kebijakan dan keputusan kepada Prabowo.

“Jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan Presiden mempunyai kebijakan,” tuturnya.

08/02/2025 16:29
Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Siap Mendorong Investasi Bidang Kesehatan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan siap mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan segera diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas.

Tak hanya itu, Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie menyatakan, Kadin Indonesia siap membantu mendorong pembangunan nasional di bidang Kesehatan.

Anin menjelaskan, bahkan saat mengadakan Forum CEO dan Business Matching Indonesia – India di New Delhi, India dua pekan lalu, Kadin Indonesia melalui Mayapada Healthcare, sudah menjalin kerja sama melalui penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Batam melaluimodernisasi alat kesehatan dan pengembangan kualitas tenaga kesehatan rumah sakit.

Hal itu diutarakan Anin saat audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis petang (6/2/2025). Anin hadir didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia David Utama.

Melalui kerja sama yang dijalin Kadin Indonesia bersama Kemenkes dalam program PKG tersebut, Anin melihat besarnya manfaat program itu, sebagai program dengan skala dan jangkauan terluas yang disasar oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Karena (total penduduk Indonesia) 295 juta orang kan. Jadi kalau kita melihat gabungan dari PKG, tadi kami bicara dengan Pak Menteri (Menkes) yang sesuai dengan program quick win Pak Presiden, dari mulai bicara pemberantasan tuberculosis, program pemeriksaan kesehatan gratis sampai kepada investasi di bidang kesehatan itu luar biasa, sangat cocok dengan peran Kadin,” kata Anin dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Sebagai langkah awal dukungan terhadap program PKG tersebut, Anin menegaskan bahwa Kadin Indonesia akan turut berpartisipasi dengan menggelar program PKG di lingkungan keluarga besar Kadin Indonesia terlebih dulu.

Pada kesempatan yang sama, Menkes mengatakan, rapat dengan Kadin bertujuan untuk mengikutsertakan Kadin Indonesia dalam menyukseskan program PKG.

“Pak Presiden sudah setuju sih 10 Februari 2025 (program PKG) dijalankan, dan pak Presiden enggak senang seremoni-seremoni, sudah langsung jalanin aja,” kata Menkes.

Kadin Indonesia dan Kemenkes masih membahas teknis pelaksanaan program di berbagai lokasi, termasuk kemungkinan pemeriksaan dilakukan langsung di fasilitas milik perusahaan anggota Kadin Indonesia.

Kolaborasi Mendorong Investasi Bidang KesehatanDengan sinergi dan kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kemenkes di dalam pelaksanaan program PKG ini, diharapkan agar program PKG dapat berjalan efektif, sekaligus mendorong sektor kesehatan sebagai peluang investasi strategis di Indonesia.

Selain itu, Anin mengatakan pembahasan bersama Menkes Budi juga menyasar perihal penyatuan platform kesehatan, serta rencana pembuatan laporan riset bersama terkait peluang investasi di sektor kesehatan nasional guna mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

“Jadi saya rasa sangat seru, karena rapat dengan Pak Menkes ini bukan saja rapat biasa, tapi justru membuat suatu semangat untuk bisa berbuat langsung kepada masyarakat luas. Karena siapa yang tidak mau hidup lebih lama dan lebih sehat serta bisa membuat produktivitas,” kata dia.

Anin juga menekankan, peningkatan kesehatan masyarakat berkontribusi langsung terhadap perekonomian.

Dengan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, Anim berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen per tahun.

“Kalau masyarakat hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih produktif, maka pendapatan per kapita bisa meningkat. Mudah-mudahan target pertumbuhan ekonomi 8?pat tercapai,” ujar Anin.

Dalam kesempatan itu, Menkes mengungkapkan, banyak peluang bisnis di bidang kesehatan, mulai dari pembangunan rumah sakit, penyediaan alat-alat kesehatan berteknologi modern, bisnis farmasi hingga healthcare tourism.

Menkes mencontohkan, pembangunan rumah sakt di daerah perbatasan seperti di Kupang, NTT dan Papua akan berpotensi dapat menarik devisa.

“Orang Timor Leste akan memilih berobat ke Kupang. Orang Papua Nugini dan negara sekitarnya akan memilih rumah sakit di Papua daripada rumah sakit di negara lain yang jauh,” ujarnya.

Juga dibicarakan mengenai akan segera dibentuk Tim Khusus antara Kadin Indonesia dan Kemenkes untuk menyusun rencana kerja bersama agar para pelaku usaha ikut terlibat dalam pembangunan di bidang kesehatan dan ikut mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi 8%.

Sebelumnya, Pemerintah akan memulai program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada 10 Februari 2025. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2025).

“Ini adalah program pemeriksaan kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan khusus puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” kata Budi Gunadi.

Menurut Menkes tidak akan ada acara seremonial pada saat dimulainya program tersebut nanti. Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden bersama para menteri hanya akan meninjau proses pelaksanaannya saja di sejumlah lokasi.

“Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat di salah satu puskesmas,” katanya.

Menurut Menkes program PKG akan menyasar 280 juta orang secara bertahap. Program tersebut akan menyentuh warga mulai dari bayi hingga Lansia. Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan 50 juta orang menerima manfaat program ini.

“Mungkin enggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau kita dapat 50 juta saja sudah senang dan kita diharapkan naik terus,” tuturnya

Program akan dilakukan di fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga klinik. “Dilakukannya di mana? Di 10.000 Puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” tuturnya.

08/02/2025 15:49
Bahlil Tegaskan Partai Golkar Garda Terdepan Dukung Presiden Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan Partai Golkar akan tetap menjadi garda terdepan dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat membuka rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025. Ia menyerukan kepada seluruh kader untuk bersatu dalam satu komando guna mendukung berbagai program strategis pemerintah.

“Positioning Partai Golkar adalah selalu berada di garda terdepan dalam mendukung program pemerintahan,” tegas Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Komitmen Golkar yang menegaskan posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar pada 20-21 Agustus 2024. Dalam Munas tersebut, Bahlil terpilih sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.

Saat ini, Partai Golkar mendukung program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo sebagai strategi menuju Indonesia Emas 2045. Ada empat program prioritas yang menjadi fokus utama, yaitu kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hilirisasi industri, dan makan bergizi gratis.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan Partai Golkar akan merumuskan strategi politik yang lebih efisien dan demokratis selama periode pemerintahan 2024-2029.

“Kami akan merancang mekanisme politik yang lebih baik, lebih demokratis, dengan biaya yang tidak mahal tetapi tetap melibatkan masyarakat tanpa mengurangi substansi nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” tutupnya terkait posisi Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

08/02/2025 15:36
Isu Reshuffle Mencuat, Bahlil Lahadalia Pede Posisinya Aman di Kabinet Prabowo-Gibran

loading…

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia percaya diri alias pede posisi dirinya serta sejumlah kader partai berlambang pohon beringin itu di Kabinet Merah Putih aman di tengah isu reshuffle yang mencuat. Foto/Riyan Rizki Roshali

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia percaya diri alias pede posisi dirinya serta sejumlah kader partai berlambang pohon beringin itu di Kabinet Merah Putih aman di tengah isu reshuffle yang mencuat setelah 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo Subianto . Sebab, kata Bahlil, Presiden Prabowo tahu kualitas dari kader Partai Golkar.

Hal itu disampaikan Bahlil menanggapi isu Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan perombakan di kabinet. “DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar delapan menteri, tiga wamen, satu gubernur Lemhannas. Kami yakin dan percaya bahwa presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Bahlil mengatakan, Golkar merupakan partai yang menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan pemerintah. “Kami yakin Golkar, Insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” jelas dia.

Ia menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogatif presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden,” kata Bahlil.

Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM mengaku menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada presiden. Menurutnya, seorang menteri tidak boleh berkomentar melampaui batas kewenangannya.

“Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan,” ujar dia.

Sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia layak di-reshuffle Prabowo.

08/02/2025 13:40