Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Ritual Buka Mata Naga Meriahkan Cap Go Meh Singkawang, 9 Naga Siap Beraksi

    Ritual Buka Mata Naga Meriahkan Cap Go Meh Singkawang, 9 Naga Siap Beraksi

    Singkawang, Beritasatu.com – Ribuan masyarakat Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menjejali halaman Vihara Tri Dharma Bumiraya untuk menyaksikan ritual buka mata naga sebagai rangkaian perayaan Cap Go Meh, Senin (10/2/2025). Perayaan Cap Go Meh dilakukan pada Rabu (12/2/2025) ini.

    Cap Go Meh adalah puncak perayaan Imlek yang digelar selang dua pekan setelah Imlek. Ritual buka mata naga dilaksanakan pada tanggal 13 penanggalan Imlek.

    Dewan Kehormatan Festival Cap Go Meh Singkawang Tjhai Chui Mie menjelaskan, terdapat sembilan replika naga yang akan beraksi dalam festival Cap Go Meh tahun ini.

    “Prosesi buka mata naga berjalan lancar. Sembilan replika naga ini, dibuat dan dimainkan oleh Santo Yosef Singkawang Grup,” katanya.

    Tjhai Chui Mie menyebutkan, perkumpulan Santo Yosef ini juga beranggotakan warga Singkawang yang telah tinggal di Jakarta. Mereka pulang kampung untuk ikut memeriahkan pagelaran seni budaya ini.

    “Mereka yang di Jakarta datang berkontribusi dalam acara ini. Menyemarakkan dengan membikin sembilan naga ini. Suatu dukungan luar biasa,” ujarnya.

    Menurutnya, festival budaya ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Singkawang. Pasalnya menyedot perhatian warga tak hanya dari Kalbar dan nasional, bahkan negara luar sehingga berdampak pada sektor pariwisata.

    “Tentunya kami ucapkan terima kasih pada semua pihak. Yang telah menyukseskan acara,” katanya.

    Tjhai Chui Mie mengapresiasi rencana kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kota Singkawang untuk mengikuti puncak acara Cap Go Meh pada Rabu ini.

    “Mudah-mudahan bisa datang, kita tunggu kehadiran Mas Gibran datang ke Singkawang,” tandasnya.

    Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, naga yang telah dibuka matanya akan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam membawa berkah, harapan dan mengusir energi negatif.

    Setelah prosesi buka mata, sembilan replika naga ini akan mengunjungi beberapa kelenteng di pusat kota dan berakhir di rumah tua keluarga Tjhia.

    Dalam rangkaian perayaan Cap Go Meh di Singkawang, ada pula pawai lampion keliling kota.

     

  • Kementerian PANRB beri kuota 4.685 orang untuk CASN Papua Pegunungan

    Kementerian PANRB beri kuota 4.685 orang untuk CASN Papua Pegunungan

    Kuota ini diberikan KemenPANRB kepada Papua Pegunungan dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) di daerah otonomi baru (DOB)

    Wamena (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI memberikan kuota sebanyak 4.685 orang untuk calon aparatur sipil negara (CASN) Papua Pegunungan.

    Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai di Wamena, Rabu mengatakan kuota CASN tersebut untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan delapan kabupaten daerah itu.

    “Kuota ini diberikan KemenPANRB kepada Papua Pegunungan dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) di daerah otonomi baru (DOB),” katanya.

    Menurut Pj Gubernur Wanggai, dukungan kuota ASN 4.685 orang untuk Papua Pegunungan sebagai langkah percapatan yang dilalukan pemerintah pusat bagi daerah-daerah DOB.

    “Kami dan masyarakat Papua Pegunungan termasuk delapan kabupaten di dalamnya menyampaikan terima kasih kepada kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam kebijakan itu,” ujarnya.

    Dia menjelaskan kuota tersebut diberikan kepada orang asli Papua Pegunungan dan orang asli Papua secara umum dalam membantu peningkatan SDM di daerah itu.

    “Kami berharap pada seleksi selanjutnya karena CASN telah melewati tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) baik provinsi maupun delapan kabupaten nilai minimal (pasing grade) supaya dapat diturunkan,” katanya.

    Dia menambahkan nilai minimal (passing grade) supaya KemenPANRB bisa melihat tanah Papua khususnya Papua Pegunungan secara khusus sehingga sumber daya manusia (SDM) daerah ini dapat berkontribusi dalam pemerintahan.

    “Kami telah berkomunikasi dengan KemenPANRB untuk adanya kekhususan sehingga ini menjadi dasar supaya lebih banyak anak asli Papua Pegunungan lolos seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB),” ujarnya.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Momen Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis

    Momen Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis

    Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau program makan bergizi gratis di beberapa lokasi. Salah satunya, di SMA Negeri 10 Surabaya. Dalam kesempatan itu, Gibran didampingi Wamendagri Ribka Haluk mengunjungi satu per satu ruangan kelas untuk melihat pelaksanaan MBG.

    Siswa-siswi SMA Negeri 10 Surabaya tampak antusias menyambut kunjungan tersebut. Mereka juga lahap menyantap makanan yang merupakan program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
     

    Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, setiap sekolah wajib memberikan MBG sebagai implementasi dari visi Presiden Prabowo, yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

    “Program makan bergizi gratis atau MBG ini sejalan dengan visi Bapak Presiden yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu program ini wajib diberikan untuk anak-anak kita guna mewujudkan generasi unggul dan emas,” ungkap Ribka kepada wartawan, dikutip pada Rabu, 12 Februari 2025.

    Menurutnya, program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di masa depan. “Harus dimulai sejak dini. Baik dari TK, SD, SMP, dan SMA. Ini telah diriset dan Indonesia diproyeksi akan memiliki generasi muda sehat, produktif, dan siap membawa Indonesia menjadi negara maju di masa depan,” jelasnya.

    Dirinya juga mengapresiasi Wapres Gibran yang selalu semangat mengawal program tersebut. Hal ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan salah satu misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan SDM.

    “Terima kasih Bapak Wapres Gibran yang sudah terjun langsung meninjau proses jalannya makan bergizi gratis di setiap sekolah yang ada di Indonesia, salah satunya seperti hari ini. Saya sangat mengapresiasi hal ini,” pungkasnya.

    Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau program makan bergizi gratis di beberapa lokasi. Salah satunya, di SMA Negeri 10 Surabaya. Dalam kesempatan itu, Gibran didampingi Wamendagri Ribka Haluk mengunjungi satu per satu ruangan kelas untuk melihat pelaksanaan MBG.
     
    Siswa-siswi SMA Negeri 10 Surabaya tampak antusias menyambut kunjungan tersebut. Mereka juga lahap menyantap makanan yang merupakan program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
     

    Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, setiap sekolah wajib memberikan MBG sebagai implementasi dari visi Presiden Prabowo, yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
     
    “Program makan bergizi gratis atau MBG ini sejalan dengan visi Bapak Presiden yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu program ini wajib diberikan untuk anak-anak kita guna mewujudkan generasi unggul dan emas,” ungkap Ribka kepada wartawan, dikutip pada Rabu, 12 Februari 2025.

    Menurutnya, program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di masa depan. “Harus dimulai sejak dini. Baik dari TK, SD, SMP, dan SMA. Ini telah diriset dan Indonesia diproyeksi akan memiliki generasi muda sehat, produktif, dan siap membawa Indonesia menjadi negara maju di masa depan,” jelasnya.
     
    Dirinya juga mengapresiasi Wapres Gibran yang selalu semangat mengawal program tersebut. Hal ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan salah satu misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan SDM.
     
    “Terima kasih Bapak Wapres Gibran yang sudah terjun langsung meninjau proses jalannya makan bergizi gratis di setiap sekolah yang ada di Indonesia, salah satunya seperti hari ini. Saya sangat mengapresiasi hal ini,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Prabowo Prioritaskan Makan Gratis, Pakar: Sektor Lain Bisa Terancam

    Prabowo Prioritaskan Makan Gratis, Pakar: Sektor Lain Bisa Terancam

    Malang (beritajatim.com) – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran pada APBN 2025. Menurut, Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP., pakar ilmu politik Universitas Brawijaya salah satu alasan utama pemotongan anggaran ini adalah pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    MBG, kata Novy, menjadi janji utama kampanye Prabowo-Gibran. Namun, kebijakan ini memicu kekhawatiran karena pemangkasan anggaran juga berdampak pada sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

    Menurut Novy Setia Yunas, langkah ini harus dianalisis secara kritis. Dosen lulusan Universitas Airlangga ini menyebut bahwa efisiensi anggaran memang perlu. Namun, jika dilakukan tanpa perhitungan matang mak bisa melemahkan sektor-sektor penting.

    “Kementerian Kesehatan, misalnya, mengalami pemotongan Rp19 triliun yang bisa mengganggu layanan kesehatan gratis,” ujarnya.

    Di sisi lain, Kementerian Agama mendapat pengurangan dana operasional sekolah madrasah dan pelatihan guru. Kemudian, Kementerian Ketenagakerjaan mendapat penundaan program pelatihan berbasis kompetensi.

    “Ada juga Kementerian PUPR mengalami proyek infrastruktur utama yang berpotensi tertunda,” ujar Novy.

    Ia menilai kebijakan efisiensi ini sebenarnya berniat baik. Apalagi, selama ini banyak anggaran yang selama ini tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti seminar dan studi banding yang tidak efektif.

    “Lebih baik anggaran besar yang tidak relevan dialihkan ke program yang benar-benar menyentuh rakyat.”

    Selain mengurangi potensi kebocoran anggaran, kebijakan ini juga diyakini akan meningkatkan efektivitas APBN 2025.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran, yang membutuhkan anggaran besar. Namun, dengan efisiensi yang dilakukan, muncul pertanyaan besar.

    “Apakah program ini benar-benar lebih penting dibandingkan kesehatan dan pendidikan?

    Apakah pemangkasan anggaran tidak akan berdampak buruk bagi pelayanan publik jangka panjang?,” tanyanya.

    Jika kebijakan ini tidak dikelola dengan baik, bisa jadi program makan gratis terlaksana, tetapi sektor vital lain justru berpotensi untuk lumpuh. [dan/ian]

  • Gus Ubaid: Presiden Prabowo Harus Cepat Selamatkan Perekonomian Akibat Efisiensi

    Gus Ubaid: Presiden Prabowo Harus Cepat Selamatkan Perekonomian Akibat Efisiensi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kondisi perekonomian di Indonesia semakin hari semakin memburuk. Hal ini dampak dari pemangkasan atau efisiensi anggaran belanja hingga Rp306,95 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    “Sudah sangat dirasakan masyarakat tingkat bawah dan tentunya ini tidak bagus untuk kepercayaan politik masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentu beragam indikator di daerah yang kami temukan dari lesunya perekonomian di daerah ini berdampak jelas kepada PHK-PHK massal,” kata tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid), Rabu (12/2/2025).

    Gus Ubaid yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah (GBK) ini masih berprasangka baik, bahwa niatan Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran, karena banyaknya kebocoran anggaran yang selama ini terjadi di pemerintahan.

    “Akan tetapi kami yang yang setiap hari langsung bersinggungan dengan masyarakat di daerah sangat paham betul bagaimana kondisi kami dan mereka di bawah. Saya berharap para pembantu presiden, khususnya dalam masalah kebijakan ekonomi mampu memberikan informasi yang benar, valid, fakta kepada beliau, tentang kondisi real perekonomian yang saat ini terjadi,” tegasnya.

    “Jika kami harus memberikan saran kepada Bapak Presiden Prabowo, kami harap beliau segera mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan kondisi ekonomi yang sudah sangat memprihatinkan,” imbuhnya.

    Terkait komitmen janji politik presiden tentang makan bergizi gratis, menurut dia, sudah sangat bagus. “Sekali lagi mohon maaf Bapak, mungkin tidak perlu dilaksanakan menyeluruh dahulu, cukup di beberapa daerah saja. Dan, saya yakin itu tidak akan mengurangi kepercayaan rakyat kepada Bapak Presiden jika itu dilaksanakan hanya di beberapa tempat dahulu. Kami tahu Bapak Prabowo adalah orang yang sangat menjaga komitmennya, karena kami salah satu relawan Bapak di Pilpres 2024,” tuturnya.

    Pihaknya sebagai mantan tim pemenangan, setiap hari dikeluhi teman-teman di daerah. “Terkadang saya langsung datang ke rumahnya, jika itu tidak terlalu jauh dari tempat kami tinggal. Kami berharap Bapak Presiden sesegera mungkin memberikan kebijakan ekonomi yang bisa memutar roda ekonomi di daerah kembali,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Efisiensi Anggaran, Saksi dan Korban di LPSK Terancam Kehilangan Hak Perlindungan

    Efisiensi Anggaran, Saksi dan Korban di LPSK Terancam Kehilangan Hak Perlindungan

    loading…

    Saksi dan korban yang menerima perlindungan dari LPSK terancam kehilangan haknya efisiensi anggaran. FOTO/IST

    JAKARTA – Saksi dan korban yang menerima perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) terancam kehilangan haknya. Hal ini menyusul adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Kemungkinan besar memang ada beberapa saksi dan korban yang akan kami hentikan perlindungannya dengan berbagai pertimbangan,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Meski demikian, Susi memastikan LPSK selektif dalam menyaring siapa-siapa saja yang tidak lagi membutuhkan perlindungan. Misalnya saja, mereka yang mendapatkan perlindungan fisik menjadi prioritas utama LPSK.

    “Tapi itu kami selektif karena banyak kasus yang perlu perlindungan fisik yang enggak mungkin pihak lain, ada beberapa hal lain misalnya kasus yang terpaksa kami hentikan karena enggak ada anggarannya,” tuturnya.

    Susi menyebut efisiensi anggaran ini memang membuat perlindungan yang diberikan LPSK tidak maksimal. Misalnya saja, bantuan psikososial terhadap saksi dan korban dihilangkan selama adanya efisiensi panggaran.

    Meski demikian LPSK dipastikan bakal melaksanakan tugas dan wewenang yang berlaku. LPSK juga menegaskan tidak akan menolak saksi dan krban yang memang datang untuk memohon perlindungan.

    “Kami akan melakukan perlindungan melaksankana tugas dan wewenang, sampai sejauh itu kami berharap ini bisa dipulihkan kondisi ini, supaya saksi dan korban bisa dilindungi secara maksimal,” tutupnya.

    Sebagai informasi, LPSK pada 2025 mendapat anggaran Rp229 miliar, lebih kecil berkurang dari tahun sebelumnya yang mendapatkan anggaran Rp279 miliar. Sementara, anggaran LPSK setelah ada efisiensi anggaran menjadi Rp88 miliar. Artinya ada efisiensi anggaran LSPK sebesar 62%.

    (abd)

  • Skor IPK Naik, MAKI Dorong Pemerintah Perkuat Pencegahan Anggaran Bocor

    Skor IPK Naik, MAKI Dorong Pemerintah Perkuat Pencegahan Anggaran Bocor

    Jakarta –

    Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyambut positif naiknya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun ini. MAKI menilai capaian itu membawa angin segar terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang baru berjalan tiga bulan lebih.

    “Wajah pemerintahan menunjukkan kesungguhan untuk memberantas korupsi baik dari penegakan hukum maupun pencegahan dan itu memberikan harapan meskipun baru tiga bulan, tapi nampaknya mendapatkan tanggapan yang positif,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

    Skor IPK Indonesia di tahun ini berada di angka 37. Angka itu merupakan penilaian dari kinerja pemberantasan korupsi yang terjadi di periode tahun 2024. Skor tersebut juga naik tiga poin dari periode sebelumnya yang hanya menghasilkan perolehan 34.

    Boyamin mengatakan ada sejumlah isu yang tetap mesti dibenahi pemerintah Prabowo di tengah naiknya skor IPK. Salah satu isu yang vital untuk diperkuat ialah sektor pencegahan korupsi.

    Menurut Boyamin, langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran merupakan hal tepat dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Pengetatan anggaran itu, kata Boyamin, bisa menutup penggunaan anggaran negara untuk hal yang tidak fundamental.

    “Pengetatan anggaran yang berdampak banyak karena korupsi itu awalnya dari pemborosan, naik suap, nanti ngatur proyek, nanti bobol uang seperti kasus-kasus pajak bea cukai banyak bocornya. Nampaknya pemerintah salah satu yang diambil pengetatan anggaran jadi banyak pemotongan sehingga ini memberikan harapan pemerintahnya lebih baik sehingga indeks persepsi korupsi kita naik,” ujar Boyamin.

    “Yang paling utama ini harus diurus ke depan sisi pencegahannya selain penegakan hukum. Level kita itu harus mencegah bocor (anggaran) menjadi tiris dan rembes. Jadi bukan hanya mencegah bocor saja,” sambungnya.

    Selain penguatan sektor pencegahan kebocoran anggaran, Boyamin juga mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dia menilai UU Perampasan Aset bisa menjadi senjata ampuh dalam memberikan penindakan hukuman yang tegas bagi koruptor.

    “Segera disahkan yang utama adalah UU Perampasan Aset. Dengan dirampas asetnya orang takut korupsi, kalau dipenjara belum takut nanti hukuman ringan, bebas bersyarat, remisi diskon cepat keluar dan uangnya masih utuh,” ujar Boyamin.

    Skor IPK Indonesia 2024 Naik

    Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia berada di angka 37 pada 2024. Skor CPI Indonesia itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-99.

    Dilihat dari kanal YouTube Transparency International, Selasa (11/2/2025), Indonesia berada di peringkat ke-99 bersama Lesotho, Morocco, Ethiopia, dan Argentina. Negara-negara tersebut mendapat skor IPK 37. Posisi Indonesia naik dibanding tahun 2023.

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 ada dengan skor 37 dan rankingnya 99, artinya apa artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari tahun 2023 ke 2024 dari 34 ke 37,” kata Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko.

    IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.

    Ada sejumlah hal yang dinilai dalam IPK ini, dari kemudahan berbisnis, politik, hingga hukum. Secara keseluruhan, Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Negara itu memiliki skor CPI 90.

    (ygs/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Eks Penyidik KPK: Jangan Berpuas Indeks Persepsi Korupsi RI Naik 3 Poin

    Eks Penyidik KPK: Jangan Berpuas Indeks Persepsi Korupsi RI Naik 3 Poin

    Jakarta –

    Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun ini berada di angka 37 pada tahun 2024 atau naik tiga poin dari periode sebelumnya. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, berharap para pemangku kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berpuas diri.

    “Kenaikan tiga poin IPK luar biasa, tapi jangan berpuas diri. Ini tantangan bagi pemerintahan baru,” kata Yudi saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

    Skor IPK Indonesia berada di angka 34 pada tahun awal tahun 2024. Skor itu berdasarkan penilaian kerja pemberantasan korupsi di Indonesia periode tahun 2023.

    Yudi mengatakan kenaikan angka IPK tiga poin di pemerintahan baru Prabowo-Gibran harus direspons secara bijak. Dia menilai ada lima hal yang masih harus diperbaiki dalam urusan pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “Pertama, pencegahan korupsi di segala bidang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mencegah adanya kebocoran,” kata Yudi.

    Perbaikan kedua berkaitan dengan sistem digitalisasi. Yudi menilai sistem digitalisasi akan mempermudah pelayanan publik sekaligus mengikis ruang terjadi praktik korupsi.

    Sementara perbaikan di sektor ketiga berkaitan dengan praktik demokrasi di Indonesia. Dia mengatakan perlu ada perbaikan dalam kehidupan berdemokrasi agar selalu berpihak kepada rakyat.

    “Keempat, penindakan pelaku korupsi dan pengungkapan kasus-kasus korupsi besar dengan memaksimalkan pemulihan aset-aset yang dikorupsi. Kelima, pembuatan regulasi hukum yang menjamin kepastian hukum yang independent,” tutur Yudi.

    Lebih lanjut Yudi mengatakan kenaikan tiga poin skor IPK Indonesia juga harus menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan tetap memperkuat KPK sebagai garda terdepan lembaga pemberantas korupsi di Tanah Air.

    “Kenaikan indeks persepsi korupsi ini harus dibaca sebagai optimisme terhadap pemerintahan baru sebagai keberlanjutan, namun jangan melupakan hal yang sangat penting ketika berbicara korupsi yaitu KPK yang independen dan pengesahan RUU Perampasan Aset,” jelas Yudi.

    Selain itu Yudi mengatakan dengan Polri yang sudah mempunyai kortas tipikor dan Kejaksaan Agung yang konsisten menangani kasus-kasus korupsi besar, harapan skor IPK Indonesia terus naik tiap tahunnya bisa terwujud.

    Skor IPK Indonesia Naik

    Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia berada di angka 37 pada 2024. Skor CPI Indonesia itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-99.

    Dilihat dari kanal YouTube Transparency International, Selasa (11/2), Indonesia berada di peringkat ke-99 bersama Lesotho, Morocco, Ethiopia, dan Argentina. Negara-negara tersebut mendapat skor IPK 37. Posisi Indonesia naik dibanding tahun 2023.

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 ada dengan skor 37 dan rankingnya 99, artinya apa artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari tahun 2023 ke 2024 dari 34 ke 37,” kata Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko.

    IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.

    Ada sejumlah hal yang dinilai dalam IPK ini, dari kemudahan berbisnis, politik, hingga hukum. Secara keseluruhan, Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Negara itu memiliki skor CPI 90.

    (ygs/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Program Cek Kesehatan Gratis Dipuji WHO, Tedros Serukan Negara Lain Meniru Indonesia – Halaman all

    Program Cek Kesehatan Gratis Dipuji WHO, Tedros Serukan Negara Lain Meniru Indonesia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Direktur jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang baru saja diluncurkan Indonesia pada Senin (10/2/2025).

    Tedros berharap, negara lain turut membuat program cek kesehatan serupa sebagai upaya pencegahan beragam penyakit.

    Hal itu disampaikan Tedros melalui media sosial X yang dikutip Tribun, Selasa (11/2/2025).

    “Sebuah inisiatif hebat dari Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Kemenkes – Kesehatan adalah hadiah terbaik bagi semua warga negara,” tulis Tedros.

    “Kami menyerukan semua negara untuk melakukan pencegahan penyakit dan deteksi dini,” lanjut dia.

    Diketahui, CKG resmi dilaksanakan di seluruh puskesmas di Indonesia.

    WHO PUJI INDONESIA – Direktur jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang baru saja diluncurkan Indonesia pada Senin (10/2/2025). (x.com/Dr Tedros)

    Dengan total sasaran mencapai 280 juta, program ini menjadi program terbesar yang dijalankan kemenkes.

    Tentang cek kesehatan gratis

    Masyarakat bisa memanfaatkan tiga momentum ini untuk bisa mengikuti CKG.

    Pertama, PKG saat ulang tahun yang akan dimulai 10 Februari diperuntukan bagi mereka yang berusia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas.

    CEK KESEHATAN GRATIS – Seorang warga sedang melakukan pemeriksaan tekanan darah di puskesmas Tanah Abang saat cek kesehatan gratis yang dimulai Senin (10/2/2025). (Tribunnews.com/Rina Ayu)

    Pemeriksaan ini bisa dilakukan di puskesmas dan klinik.

    Kedua, PKG sekolah dimulai Juli 2025 untuk mereka yang berusia 7-17 tahun. PKG sekolah ini akan dilakukan saat tahun ajaran baru di sekolah.

    Ketiga, PKG khusus diperuntukan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu.

    Tujuan utama program ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan identifikasi faktor risiko, deteksi kondisi pra penyakit dan deteksi penyakit lebih awal.

     

    Diawasi

    Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta agar pelaksanaan program cek kesehatan gratis oleh pemerintah perlu diawasi secara ketat.

    Cucun menilai, hal tersebut penting agar tidak ada oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan dari program cek kesehatan gratis.

    “Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, terutama untuk mengantisipasi tindakan ilegal seperti adanya pungli (pungutan liar) yang justru membebani rakyat,” kata Cucun dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    Karenanya, dia mendorong pelaksanaan cek kesehatan gratis diawasi hingga ke daerah-daerah terpencil.

    “Jangan sampai program yang baik ini ditunggangi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Maka pengawasan terhadap teknis-teknis di lapangan harus dilakukan dengan ketat sehingga program CKG betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Cucun.

    PROGRAM CKG DIMULAI – Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengecek pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Senin, 10 Februari 2025. Pemerintah resmi memulai Program CKG sebagai upaya memperkuat SDM menuju Indonesia Emas. (Dok. Kantor Komunikasi Kepresidenan)

    Cucun pun mengapresiasi program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.

    “Ini menjadi wujud kehadiran Negara di APBN 2025! Kami melihat pemerintahan Pak Prabowo Subianto terus melakukan berbagai penguatan dalam hal kesejahteraan rakyat (Kesra), termasuk program CGK ini menjadi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat,” ucapnya.

    Dia berharap, program cek kesehatan gratis dapat membuat masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk bisa hidup lebih sehat. 

    “Karena lewat program ini, masyarakat bisa mengantisipasi berbagai penyakit karena skrining kesehatan kini mudah diakses,” tegas Cucun.

  • Menko PMK Soal Cek Kesehatan Gratis: Bisa di Sekolah dan Puskesmas

    Menko PMK Soal Cek Kesehatan Gratis: Bisa di Sekolah dan Puskesmas

    Bisnis.com, JAKARTA–Pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan program berupa cek kesehatan gratis di seluruh puskesmas di Indonesia.

    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno mengemukakan bahwa program itu berlaku mulai Januari 2025 hingga seterusnya.

    Dia menjelaskan bahwa warga berusia 18 tahun ke atas dan di bawah 6 tahun, bisa segera melakukab pengecekan ke puskesmas terdekat.

    “Untuk warga yang berusia 7-17 tahun bisa melakukan pemeriksaan di sekolah mulai ajaran baru pada Juli 2025,” tuturnya di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Pratikno juga menjelaskan bahwa program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya makan bergizi gratis (MBG) saja, tetapi juga meningkatkan kesehatan nasional warga Indonesia

    Menurutnya, untuk Ibu Hamil dan Balita juga disediakan posyandu gratis setiap bulan di kelurahan masing-masing. Kemudian, jika Ibu Hamil dan Balita berulang tahun, maka bisa melakukan periksaan lebih detail di puskesmas secara gratis.

    “Program ini sangat luar biasa, ini kado dari negara untuk semua warga Indonesia. Kami mengajak semua warga memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis ini sebaik mungkin,” katanya.

    Pratikno menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran juga ingin mengubah paradigma masyarakat untuk mencegah sakit daripada mengobati.

    “Mari kita mengubah paradigma ini, jaga kesehatan sebaik-baiknya, satu sehat semua sehat,” ujarnya.