Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus di Hambalang Besok, Bahas Reshuffle Kabinet?

    Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus di Hambalang Besok, Bahas Reshuffle Kabinet?

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan seluruh ketua umum partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025). Apa agendanya?

    Menurut informasi diperoleh Beritasatu.com, Kamis (13/2/2025), pertemuan Presiden Prabowo dengan para ketua umum parpol KIM plus akan dilangsungkan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang sekitar pukul 13.00 WIB atau setelah salat Jumat.

    Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya membenarkan Prabowo mengundang para pemimpin parpol KIM termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

    “Ya, semua pimpinan partai diundang, diundang ke Hambalang besok, setelah Jumatan,” ujar Willy Aditya saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Willy mengungkapkan Prabowo mengundang para ketum parpol KIM plus ke Hambalang dalam rangka memperingati HUT ke-17 Gerindra. Selain itu, kata dia, dilanjutkan dengan konsolidasi partai KIM Plus.

    “Ulang tahun Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundanglah. Dan itu juga bagian dari konsolidasilah, ya,” tutur Willy.

    Willy memastikan Prabowo dan ketum KIM plus tidak membahas soal 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran atau reshuffle saat bertemu di Hambalang besok. Pasalnya, acara tersebut hanya seremonial HUT ke-17 Gerindra.

    “Enggak, besok enggak ada pembahasanlah ya. Saya pikir cuma selebrasi, silaturahmi itu yang menjadi agenda utama. Enggak ada rapat apa-apa, karena dari sekian banyak, ya DPR juga diundang, semua partai juga diundang, semua sahabat-sahabat organisasi juga semua diundang,” pungkas Willy.

  • Prabowo Bicara Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Pengamat  Kuak ‘Syarat’ PDIP: Terang Benderang

    Prabowo Bicara Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Pengamat  Kuak ‘Syarat’ PDIP: Terang Benderang

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak terpengaruh adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi.

    Prabowo menganggap lucu upaya tersebut. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan pihak yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    “Saya kira terlalu terang benderang ya siapa pihak yang dimaksud oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Jokowi berkaitan dengan pertarungan politik terutama yang dituduh ingin memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi,” kata Burhanuddin Muhtadi dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Kompas TV, Kamis (13/2/2025).

    “Kalau dilihat dari sisi motif memang PDI perjuangan adalah pihak yang punya hubungan kurang manis ya dengan Pak Jokowi terutama pas Pilpres sementara relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sendiri itu masih sangat nyaman jadi secara personal,” sambung Burhanuddin.

    Burhanuddin mengungkapkan hubungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto tidak ada masalah. 

    Ia menilai hubungan PDIP Perjuangan yakni Megawati dengan Jokowi yang bermasalah.

    Menurut Burhanuddin, hal tersebut yang mendasari tarik menarik koalisi antara Prabowo Subianto dengan PDI Perjuangan yang hingga saat ini masih timbul tenggelam.

    “Jadi sepertinya ada syarat tanda kutip ya yang dimintakan oleh PDI Perjuangan jika Pak Prabowo ingin mengajak PDI perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Nah syarat itu dugaan saya itu berkaitan dengan relasi Pak Prabowo yang masih mesra dengan Pak Jokowi,” kata Burhanuddin.

    Burhanudin menduga syarat tersebut diantaranya keinginan PDI Perjuangan agar Prabowo Subianto tidak terlalu ‘intim’ dengan Jokowi. 

    Termasuk, kata Burhanuddin, harus memutus orang-roang Jokowi yang dianggap masih menumpang di pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Nah syarat-syarat semacam ini yang sepertinya sulit untuk dipenuhi oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo meskipun ingin menarik PDI perjuangan ke dalam tetapi beliau itu menganut filosofi seribu kawan kurang satu lawan kebanyakan,” kata Burhanuddin.

    Burhanuddin pun menilai sikap dasar Prabowo yang tidak melupakan kawan lama yang menyebabkan tarik ulur antara PDI perjuangan dengan Presiden RI itu.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik itu menduga Prabowo masih menginginkan Jokowi sebagai pendukun utamanya. Namun, Prabowo juga memiliki keunikan dalam membangun koalisi.

    Hal itu berbeda dengan kepemimpinan Jokowi selama dua periode menjabat sebagai Presiden RI. Dimana, Jokowi masih menyisakan kekuatan oposisi di parlemen.

    “Nah kasus Pak Prabowo agak lain beliau pengin merangkul semua kekuatan politik termasuk yang berbeda berbeda pilihan di 2024 untuk mendukungnya nah termasuk PDI Perjuangan,” ujarnya.

    Ia melihat hal itu berkaitan dengan konstelasi geopolitik global dan semaksimal mungkin menarik seluruh kekuatan internal atau domestik untuk bersama-sama merajut pembangunan.

    Tetapi, kata Burhanuddin, PDI Perjuangan mematok syarat yang tidak bisa dikompromikan terkait koalisi Prabowo Subianto. Dimanya, PDI Perjuangan meminta Prabowo agar berkenan untuk menjaga jarak dengan Jokowi.

    Di sisi lain, Burhanuddin mengungkapkan Prabowo tetap berdiri sendiri. Meskipun Prabowo mengaku akan melanjutkan agenda Presiden ke-7 Jokowi.

    Ia mencontohkan keputusan tegas Prabowo yang memangkas anggaran Ibu Kota Negara atau IKN. Prabowo juga lebih berfokus pada program pangan dan energi serta Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Tentu saja berkaitan dengan konsekuensi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan di banyak kementerian dan ini lagi-lagi menunjukkan perbedaan orientasi dan fokus Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nah meskipun lagi-lagi agenda yang diusung tetap agenda keberlanjutan tetapi tidak serta-merta membuat Pak Prabowo menjadi subordinasi Pak Jokowi,” ungkapnya.

    Pernyataan Prabowo

    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui adanya pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Prabowo awalnya menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. 

    Menurut Prabowo, ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah.

    Namun, menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah. “Saya baru jumpa (Khofifah,-red) menjelang Pilpres. Benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Namun, saat ini Jokowi justru dijelek-jelekkan.

    “Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyuk-kuyuk, mau dijelek-jelekkin. Jangan. Kita hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan, terkini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. 

    Menurut Prabowo, dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Baginya, upaya tersebut hanya untuk bahan tertawaan saja

    “Ada yang sekarang mau memisah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut kepala negara, upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia.

    Seperti politik adu domba devide et impera yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan,” pungkasnya.

    Pernyataan Jokowi

    Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja.

    Jokowi mengatakan, hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja meski sempat dua kali menjadi rival pada Pilpres 2014 dan 2019.

    “(Hubungan dengan Pak Prabowo) sangat solid. Sama sekali enggak pernah ada masalah,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (11/2/2025).

    Dilansir TribunSolo.com, Jokowi enggan mempermasalahkan adanya pihak yang berusaha menjauhkannya dengan Prabowo.

    “Ya enggak apa-apa (ada yang mau menjauhkan). Tapi sekali lagi hubungan saya dan Pak Prabowo hubungan baik yang sudah lama terjalin. Ya biasa saja (pihak yang ingin menjauhkan),” kata Jokowi.

    Jokowi mengaku, hingga kini masih sering bertemu Prabowo. Terutama saat sama-sama menghadiri undangan pernikahan sejumlah tokoh.

    “Kalau pas ke Jakarta sering ketemu waktu di perkawinan putrinya Pak Akbar Tandjung, putranya Pak Hatta Rajasa bertemu lama,” jelasnya.

    Respon PDIP

    Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan sejatinya kalaupun Presiden RI Prabowo Subianto pisah hubungan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo karena dilandasi sudah bedanya kepentingan bukan karena pengaruh pihak lain.

    Pernyataan itu disampaikan Deddy, menanggapi adanya tudingan kalau PDIP menjadi pihak yang berupaya memisahkan Prabowo dengan Jokowi.

    Sebagai informasi, Jokowi merupakan sosok yang turut terlibat langsung mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya, kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun tidak bisa memisahkan,” kata Deddy saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan Rabu (12/2/2025).

    Menurut Deddy, PDIP saat ini tidak memiliki  urusan apapun dengan kedua sosok tersebut.

    Sehingga kata anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut enggan bicara jauh perihal isu tersebut.

    “Itu urusan beliau beliau, kita ga ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka. Pasti berpolitik itu kan soal kepentingan,” sambung dia.

    Dengan begitu, Deddy menegaskan, kalaupun nantinya Jokowi dengan Prabowo berpisah itu karena sudah tidak ada kepentingan satu sama lain.

    Pasalnya diyakini Deddy, dalam politik yang dikedepankan adalah asas keberpihakan dan kepentingan bukan belas kasihan.

    “Lah di politik ada berdasarkan belas kasihan? Kan ga ada ya. Di samping itu, politik biasa, politik yang adiluhur kan berdasarkan moral dan keberpihakan,” kata dia.

    “Tapi kalau melihat soal ini kan soal politik, jadi kalaupun ada yang memisah antara pak Jokowi dan pak Prabowo ya di antara mereka berdua tidak akan ada orang lain,” tukas Deddy. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Di Depan Kiai dan Habib, Mardiono Minta Doa dan Dukungan Program Kerja Pemerintah

    Di Depan Kiai dan Habib, Mardiono Minta Doa dan Dukungan Program Kerja Pemerintah

    loading…

    Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono meminta doa dan dukungan kepada para ulama di Pondok Pesantren Al-Anwar 1 Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Foto/istimewa

    JAWA TENGAH – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Muhamad Mardiono meminta doa dan dukungan terhadap program kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu dikatakan Mardiono di depan para kiai, habib, dan para kader yang hadir dalam acara “Zikir dan Doa Bersama untuk PPP” di kediaman KH Maimoen Zubair yang juga Pondok Pesantren Al-Anwar 1 Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

    “Karena saya saat ini didaulat menjadi bagian dari Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran, saya memohon doa dan dukungannya untuk mendukung seluruh program kerja yang berpihak kepada rakyat,” ujar Mardiono, Kamis (13/2/2025).

    Mardiono berharap lewat kegiatan yang dihadiri oleh para ulama dan habib ini segala doa dan hajat yang dipanjatkan akan diijabah Allah SWT.

    “Saya berharap dari doa yang dipanjatkan akan memuluskan perjalanan muktamar juga yang akan digelar PPP. Sehingga PPP akan memulai karier politiknya untuk menyongsong Pemilu 2029 lebih baik lagi,” jelasnya.

    Sementara itu, KH Abdullah Ubab Maimoen mengatakan, kegiatan kali ini pada dasarnya termasuk ibadah. Menurutnya, ibadah merupakan suatu hal yang sejalan dengan langkah-langkah PPP.

    “Ini acara doa dan zikir. Di mana doa itu merupakan ibadah, PPP ini kan ingin langkah-langkahnya ibadah semua sesuai menurut ajaran Rasulullah SAW,” kata KH Abdullah Ubab.

    Adapun kegiatan ini berlangsung sangat meriah yang dimulai dengan iring-iringan dan diikuti oleh banyak kader serta simpatisan PPP.

    Turut hadir dan menjadi tuan rumah yaitu anak bungsu KH Maimoen Zubair yaitu Kiai Idror Maimoen (Gus Idror), kemudian jajaran DPP PPP, perwakilan DPW PPP, para pimpinan majelis DPP PPP, DPC se-Jateng dan Jatim, dan lainnya.

    (cip)

  • Prabowo Anggap Lucu Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Rocky Gerung: Diam-diam Ada Persaingan

    Prabowo Anggap Lucu Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Rocky Gerung: Diam-diam Ada Persaingan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto menganggap lucu adanya upaya yang ingin memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    Prabowo menilai upaya tersebut hanya untuk bahan tertawaan saja. Sedangkan pengamat politik Rocky Gerung melihat stabilitas politik mulai terganggu. 

    “Stabilitas politik mulai terganggu tuh karena diam-diam ada persaingan antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo hal yang memang tidak ingin diucapkan atau dibantah oleh kedua pihak,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (13/2/2025).

    Rocky meyakini Jokowi secara mental politik dan psikologi telah mempersiapkan fasilitas untuk melanggengkan dinasti. Menurut Rocky, adanya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wakil Presiden sebagai faktor penentu untuk menumbuhkan politik dinasti.

    Selain stabilitas politik, Rocky juga memastikan pengaruh kenaikan harga kebutuan pokok akan berdampak langsung kepada masyarakat.

    “Nah kita mulai membayangkan kesulitan-kesusitan ke depan untuk menemukan apa yang bisa kita jaminkan sebagai  janji dari Presiden Prabowo untuk pro rakyat untuk melindungi rakyat,” ujarnya.

    Ia juga menyinggung kebijakan Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran yang membuat adanya semacam pembangkangan di beberapa daerah oleh para bupati.

    Dimana, Rocky mengutip ucapan Prabowo Subianto yang menyebut raja kecil.

    “Terdapat juga mulai ada tukar tambah di beberapa Kementerian yang punya ee punya standing di DPR untuk memeriksa kembali rasionalitas dari penghematan itu,” katanya.

    Menurutnya, hal itu memperlihatkan bahwa ada yang berbahaya dan harus segera dideteksi dari awal. 

    Ia pun mengingatkan bahwa pertahanan rakyat tidak mungkin terus-menerus terganggu. Oleh karena itu, ia menunggu keterangan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai hiruk pikuk kepastian pemotongan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga.

    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Subianto Menyebut ada Raja Kecil Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran. Siapa yang Dimaksud? Ini Analisa Pengamat Politik.

    “Apa alasannya kementerian sana dipotong, Kementerian yang ini enggak jadi itu mesti diterangkan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.

    Rocky menyebutkan adanya kegugupan pemerintah dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo untuk memberikan keyakinan kepada rakyat mengenai arah kebijakan.

    “Itu tidak mungkin diucapkan melalui fokus grup discussion, tidak mungkin dipertengkarkan di dalam talk show, tidak ada gunanya juga dihasilkan melalui keributan di media sosial,” ungkapnya.

    Rocky menuturkan sejumlah kebijakan yang diputuskan Presiden Prabowo telah menimbulkan polemik semisal PPn 12 persen serta menambal kebutuhan dengan pemangkasan anggaran.

    “Lalu upaya untuk merasionalisir kebijakan-kebijakan yang sebetulnya masih bisa diuji rasionalitas pembuatannya justru itu menimbulkan satu sensasi baru terutama di dalam kalangan akademis yang menilai atau mengintip bahwa ada yang berbahaya di dalam manajemen pemerintahan hari ini,” ujarnya.

    Presiden Anggap Lucu

    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui adanya pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Prabowo awalnya menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. 

    Menurut Prabowo, ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah.

    Namun, menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah.

    “Saya baru jumpa (Khofifah,-red) menjelang Pilpres. Benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Namun, saat ini Jokowi justru dijelek-jelekkan.

    “Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyuk-kuyuk, mau dijelek-jelekkin. Jangan. Kita hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan, terkini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. 

    Menurut Prabowo, dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Baginya, upaya tersebut hanya untuk bahan tertawaan saja.

    “Ada yang sekarang mau memisah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut kepala negara, upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia. Seperti politik adu domba devide et impera yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan,” pungkasnya. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wapres Gibran Tinjau Penataan Kawasan Pusaka di Kota Singkawang

    Wapres Gibran Tinjau Penataan Kawasan Pusaka di Kota Singkawang

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau penataan kawasan pusaka yang menyimpan sejumlah cagar budaya di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kunjungan ini dilakukan pada Rabu (12/2/2025) di Tugu Kilometer Nol, Jalan Pemuda, Singkawang Barat.

    Dikutip dari kanal YouTube Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, kawasan pusaka yang ditinjau oleh Wapres Gibran mencakup area Tugu Kilometer Nol, jalur pedestrian artistik, dan fasilitas umum, seperti pusat jajanan serbaada (pujasera).

    Penataan kawasan ini menggabungkan unsur budaya dan modernitas sehingga menjadikannya sebuah destinasi yang estetik dan fungsional. Revitalisasi kawasan tersebut telah dilakukan pada 18 Juni hingga 31 Desember 2024.

    Kunjungan Wapres ke Kota Singkawang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Gibran membagikan paket alat tulis dan tas bayi termal kepada warga.

    Saat melakukan kunjungan, Gibran Rakabuming  Raka didampingi oleh istrinya, Selvi Gibran Rakabuming, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harrison, Pj Wali Kota Singkawang Sumastro, serta Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Barat Yoza Habibie.

    Wapres Gibran Rakabuming Raka didampingi istrinya, Selvi Gibran Rakabuming saat menyambangi masyarakat di Kota Singkawang. – (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden/Istimewa)

    Dalam sambutannya, Gibran menekankan pentingnya fasilitas umum yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ia menyampaikan, penataan kawasan tidak hanya berfokus pada keindahan, tetapi juga bertujuan menjadikan kawasan ini sebagai simbol kemajuan bagi Kota Singkawang.

    Lebih lanjut, Wapres berharap kawasan pusaka tersebut dapat meningkatkan nilai kearifan lokal dan menjadi pusat kreativitas serta ruang publik yang menarik. Kawasan ini juga diharapkan dapat mendukung perekonomian, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Harapan Gibran Rakabuming Raka ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pelestarian dan pengembangan kebudayaan, mengingat budaya merupakan identitas nasional dan karakter bangsa, termasuk di Kota Singkawang.

  • ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Kalah di Pilpres, Rocky Gerung Sebut Ibu Mega Sedang Membersihkan Republik dari Kekaburan Hukum

    ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Kalah di Pilpres, Rocky Gerung Sebut Ibu Mega Sedang Membersihkan Republik dari Kekaburan Hukum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi vandalisme ‘Adili Jokowi’ kian menjalar ke sejumlah daerah di tanah air. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menilai gerakan itu merupakan bentuk ungkapan ekspresi kekecewaan. Ayah Gibran Rakabuming Raka itu menduga, aksi tersebut adalah ekspresi karena kalah di pemilihan presiden.

    Pengamat Politik Rocky Gerung punya penilaiannya sendiri. Ia memandang munculnya aksi vandalisme ‘Adili Jokowi’ yang digerakkan sejumlah kelompok masyarakat adalah sebuah bentuk ekspresi dan keinginan kuat untu membersihkan bangsa ini dari kekaburan hukum.

    “Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari kekaburan hukum yang tengah diberantas juga oleh ibu Megawati dan PDIP,” jelas Rocky dikutip dari kanal YouTube Deddy Sitorus Televisi, Kamis (13/2/2025).

    Suara-suara yang menuntut Jokowi diadili beberapa waktu terakhir kian meluas di sejumlah daerah. Mulai dari tulisan di poster, grafiti, maupun menyuarakannya lewat media sosial.

    “Kita nggak pernah tahu siapa yang memasang itu. Kalau kita tidak tahu, maka berarti ada yang tahu bahwa itu tidak perlu dilarang karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Jokowi,” kata Rocky Gerung.

    Rocky melanjutkan, seruan adili Jokowi bukan tindakan pidana melainkan menyuarakan gagasan untuk menguji argumen publik supaya tidak ada lagi pembodohan di negeri ini.

    “Viralnya itu masuk akal dan kalau kita bikin survei hari ini tapi bukan survei yang dipesan, pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu,” sambung dosen Universitas Indonesia itu.

  • Punya Kemampuan Apa Gitu Lho Bisa Jadi Wapres?

    Punya Kemampuan Apa Gitu Lho Bisa Jadi Wapres?

    GELORA.CO –  Di tengah kondisi politik yang memanas, kini viral kembali sebuah video di mana seorang emak-emak yang ngamuk melihat Jokowi membolehkan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wakil Presiden Indonesia.

    Akun X @regas_op0sisi memposting sebuah video di mana ada seorang wanita yang berdemo karena Gibran Rakabuming.

    Video yang baru viral ini ternyata merupakan kejadian lama saat Gibran Rakabuming Raka belum dilantik secara resmi sebagai Wakil Presiden.

    Wanita yang tak diketahui namanya tersebut menuntut Jokowi untuk bisa menjelaskan mengapa Gibran bisa menjadi Wapres.

    Ia heran dengan apa kemampuan Gibran selama ini.

    “Pak Jokowi, anak bapak itu punya kemampuan apa bisa jadi Wakil Presiden? Punya kapasitas apa?” ucapnya dalam video tersebut.

    Dirinya bahkan mempertanyakan rekam jejak dan pendidikan yang dilalui Gibran apakah layak untuk bisa menjadi orang nomor dua di negeri ini.

    Emak-emak tersebut malah membandingkan Gibran dengan para driver ojek online yang justru pintar-pintar karena lulusan sarjana.

    “Rekam jejaknya apa? Pendidikannya apa? Banyak anak bangsa yang pintar tapi mereka jadi tukang ojek, jadi Gojek di mana-mana,” ungkapnya.

    Ia menegaskan jika sebagai pemimpin negara seharusnya bisa setidaknya dua bahasa asing.

    Bahkan emak-emak tersebut sempat meneriakkan agar Jokowi (kala itu) segera turun dari jabatannya sebagai Presiden agar tidak digantung oleh rakyat yang marah.

    “Ini anak bapak bisa apa, coba? Ini banyak anak-anak yang jadi tukang ojek itu, mereka PHK dari Pertamina, dari mana-mana, mereka pendidikan S1, pak.”

    “Coba aja bapak pikirkan, bapak nggak tahu malu jadi presiden. Turun pak, turun. Sebelum digantung sama rakyat,” tegasnya.

    Jauh jauh hari sudah diingatkan mak2 penguasa bumi,bahwasanya si Gibran itu gak punya kemampuan,masih aja dipaksakan 58%.

    Mak udah Mak…Jokowi udah lengser🤣 pic.twitter.com/UIGJzUjiNx

    — Edy Bayo Regar (@regar_op0sisi) February 8, 2025

    Tidak diketahui persis identitas dari emak-emak tersebut.

    Namun dipastikan jika video tersebut bukanlah rekaman baru, melainkan hasil dari demonstrasi sebelum Prabowo-Gibran dilantik.***

  • Hindari Kepanikan Warga, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pemerintah Berikan Kuota Pasti Jelang Ramadan

    Hindari Kepanikan Warga, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pemerintah Berikan Kuota Pasti Jelang Ramadan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK – Anggota DPRD Khusus Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth melakukan operasi pasar untuk mengecek ketersediaan stok dan pendistribusian LPG 3 kilogram di wilayah Jakarta Barat. 

    Kegiatan ini dilaksanakan di Pangkalan Gihon Marulitua dan Sub-Pangkalan Warung Fitri, yang terletak di Jalan Budi Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

    Ia didampingi Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Barat, Jackson Dianrus Sitorus dan Wali Kota Jakarta Barat, Uus Uswanto.

    “Tujuan dari operasi pasar ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan LPG 3 Kg dapat terpenuhi, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri yang kerap menyebabkan lonjakan permintaan,” ujar Kenneth kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Anggota Komisi C DPRD Khusus Jakarta ini menegaskan pentingnya pemantauan langsung terhadap mekanisme distribusi LPG 3 Kg. 

    Ia berharap agar pihak terkait, baik agen maupun pangkalan, dapat memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 4 Tahun 2015.

    “Salah satu masalah yang saat ini dihadapi adalah fenomena panic buying oleh pengecer yang menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg di beberapa wilayah. 

    KLIK SELENGKAPNYA: PDIP Sarankan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk Berkantor di IKN. Rocky Gerung Minta Istana Dijadikan Pangkalan gas 3 Kg Dijaga Gibran.

    Hal ini disebabkan oleh regulasi baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada 20 Januari 2025, yang membatasi distribusi LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran, efektif sejak 1 Februari 2025,” tuturnya.

    Menurut Kennth, pangkalan LPG 3 Kg di wilayah Jakarta Barat juga mengeluhkan penurunan kuota distribusi yang sebelumnya mencapai 7.000 tabung per bulan kini dibatasi menjadi 3.000 tabung per bulan. 

    Hal itu yang menyebabkan pengurangan margin keuntungan di tingkat pangkalan yang dapat mengganggu kelancaran operasional. 

    “Saya mengimbau agar pemerintah dapat memberikan kuota fakultatif, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, untuk memastikan distribusi tidak terganggu,” imbau Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Lebih lanjut, Hardiyanto Kenneth juga menyampaikan masukan kepada Gubernur Terpilih Pramono Anung. 

    Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah Khusus Jakarta perlu memberi perhatian lebih terhadap penataan distribusi LPG 3 Kg sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. 

    “Saya mengusulkan agar Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak terlalu jauh di tingkat pengecer, guna menghindari perbedaan harga yang tidak wajar,” ungkapnya.

    Selain itu, ia mendorong evaluasi prosedur penjualan LPG 3 Kg, termasuk perbaikan data penerima subsidi dan penentuan sistem penyaluran subsidi, apakah dalam bentuk barang subsidi atau subsidi langsung. 

    Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat di lapangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

    “Saya berharap Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dapat melakukan evaluasi menyeluruh mengenai distribusi LPG 3 Kg, agar tidak ada masyarakat jakarta yang kesulitan mendapatkannya. 

    Sistem subsidi yang tepat sasaran serta pengawasan yang ketat akan sangat membantu menciptakan distribusi yang lebih merata,” paparnya.

    Selain itu, ia juga mendukung langkah Pemerintah Daerah Khusus Jakarta yang berencana untuk menerapkan sistem QR code bagi warga yang hendak membeli gas elpiji bersubsidi 3 kg. 

    Menurutnya, inisiatif ini sangat penting untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran, hanya diberikan kepada warga Jakarta yang berhak.

    “Saya sependapat, akibat dari banyaknya warga luar Jakarta yang membeli gas subsidi di Jakarta telah mengganggu distribusi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga jakarta. Dengan menggunakan QR code, kita dapat memastikan bahwa hanya warga Jakarta yang berhak mendapatkan subsidi ini, dan proses distribusi menjadi lebih terkontrol,” tuturnya.

    Kenneth pun memberikan lima rekomendasi untuk memastikan pasokan LPG 3 kilogram tersdistribusi dengan aman.

    Pertama,  ia meminta Pertamina dan agen atau pangkalan rutin memonitor ketersediaan stok di wilayah masing-masing.

    “Kemudian menyediakan suplai ke wilayah dengan stok habis sesuai tingkat konsumsi. Rekomendasi ketiga memberikan kuota fakultatif dan menetapkan pangkalan siaga pada saat Ramadan dan Idul Fitri,” kata Kenneth.

    Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan baru agar tidak terjadi kebingungan.

    “Dan terakhir mendorong Pertamina membuka peluang bagi pengecer untuk menjadi pangkalan resmi LPG 3 Kg, guna memperlancar distribusi,” tuturnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Perlunya gandeng kantin dan UMKM dalam program makan bergizi

    Perlunya gandeng kantin dan UMKM dalam program makan bergizi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPRD DKI: Perlunya gandeng kantin dan UMKM dalam program makan bergizi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – DPRD DKI menyebutkan perlunya menggandeng kantin sekolah dan pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta agar perekonomian bisa bergerak.

    “Sebenarnya MBG ini juga melibatkan banyak masyarakat, termasuk pedagang kantin dan UMKM. Bahkan, dengan makan bergizi gratis perputaran ekonomi begitu luar biasa,” kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

    Khoirudin mengatakan banyak warga yang terlibat lantaran adanya kebutuhan beras, sayuran, lauk lauk, sehingga tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam program MBG.

    Pihaknya pun optimis MBG bisa berjalan lancar, karena secara fiskal keuangan di terbilang cukup memadai.

    Kemudian, dia juga meyakini sampah sisa makanan dari MBG nantinya akan terolah dengan baik di tempat pengelolaan sampah yang ada di sekolah.

    “Mudah-mudahan kepala sekolah bisa mengajak anak-anaknya untuk mengelola sampah makanan jadi pupuk,” ujarnya.

    Pada Rabu ini, DPRD DKI bersama Pemprov DKI, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan jajaran mendatangi SDN Cipulir 01 Pagi memastikan koordinasi makan bergizi gratis (MBG) berjalan dengan baik.

    Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

    Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk makan bergizi gratis yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

    Tahun ini, diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

    Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi, salah satunya DKI Jakarta.

    Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

    Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

    Sumber : Antara

  • Tinjau Proyek Terowongan Selili Samarinda, Wapres Gibran Minta Uji Kelayakan Tepat Waktu

    Tinjau Proyek Terowongan Selili Samarinda, Wapres Gibran Minta Uji Kelayakan Tepat Waktu

    Samarinda, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan Terowongan Selili di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (12/2/2025) sore. Ia meminta proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai target dan segera menjalani uji kelayakan, mengingat terowongan ini merupakan jalur penting yang menghubungkan Samarinda, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Kunjungan Wapres Gibran ke proyek Terowongan Selili merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas di Kalimantan Timur. Saat ini, progres pembangunan terowongan telah mencapai 85,6% dan ditargetkan bisa diuji coba pada Mei atau Juni 2025.

    “Saya minta proyek Terowongan Selili ini selesai tepat waktu agar bisa segera diuji coba dan dimanfaatkan untuk mendukung mobilitas masyarakat ke IKN dan Balikpapan,” ujar Wapres Gibran.

    Wali Kota Samarinda Andi Harun yang mendampingi Wapres dalam peninjauan, mengungkapkan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap proyek ini. Ia juga mengajukan permohonan bantuan anggaran guna pelebaran Jalan Sultan Alimuddin, yang menjadi akses utama menuju terowongan.

    “Saya sudah sampaikan kepada Pak Wapres, setelah pembangunan terowongan ini selesai, kita harus melebarkan Jalan Sultan Alimuddin agar arus lalu lintas lebih lancar,” kata Andi Harun.

    Menurutnya, pelebaran jalan ini sangat penting agar konektivitas dari Terowongan Selili hingga Jembatan Ahmad Amin dan Tol Samarinda-Balikpapan bisa lebih optimal.

    Pada tahap awal operasionalnya, Terowongan Selili akan dibuka dalam dua jalur tetapi hanya satu arah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemacetan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas.