Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Burhanuddin Abdullah Harahap Disebut Jadi Ketua Tim Pakar Danantara, Jejak Kasusnya Diungkit

    Burhanuddin Abdullah Harahap Disebut Jadi Ketua Tim Pakar Danantara, Jejak Kasusnya Diungkit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Burhanuddin Abdullah Harahap disebut bakal menjadi Ketua Tim Pakar Danantara (Daya Anagata Nusantara). 

    Danantara rencananya akan diluncurkan pada 24 Februari 2025 mendatang. Danantara merupakan konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang ada di pengelolaan BUMN. 

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini lahir di Garut, Jawa Barat, pada tanggal 10 Juli 1947. Ia menjabat sebagai Menteri Koodinator Bidang Perekonomian di bawah Pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. 

    Ia juga adalah Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2003 dan Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF), Washington DC, di Indonesia. 

    Ia juga adalah Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2003-2006, dan terpilih kembali untuk periode 2006-2008. Selama kariernya di Bank Indonesia, Ia pernah menduduki beberapa jabatan di dalam dan luar negeri. 

    Pengangkatan Burhanuddin dalam Danantara mendapat respon dari Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus.

    Dia membeberkan jejak karier ekonom tersebut yang pernah dipenjara atas kasus korupsi.

    “Burhanuddin Abdullah Harahap, Ketua Tim Pakar Danantara. FYI, orang ini pernah dipenjara 5 tahun penjara atas kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR sebesar Rp100 Miliar,” kata Jhon dalam akun X pribadinya, Selasa, (18/2/2025).

    Selain itu, dia juga mengungkap kedekatan Burhanuddin dengan Presiden Prabowo Subianto selama ini.

    “Orang ini juga Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran sebagai dewan pakar di Pilpres 2024 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PLN sejak Juli 2024,” tandasnya. (*) 

  • DKI kemarin, RDF Plant Rorotan hingga sketsa wajah Prabowo

    DKI kemarin, RDF Plant Rorotan hingga sketsa wajah Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Selasa (18/2) mulai dari tidak adanya kompensasi bagi warga di sekitar lokasi RDF Plant di Rorotan, Jakarta Utara hingga lukisan sketsa wajah Presiden RI Prabowo Subianto bentuk syukur terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. DLH DKI: Tidak ada kompensasi untuk warga sekitar RDF Plant Rorotan

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan tidak ada kompensasi yang diberikan kepada warga di sekitar lokasi pabrik pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Jakarta Utara.

    “Tidak ada (kompensasi yang diberikan seperti di Bantar Gebang),” kata Asep di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Tim transisi Pram-Doel menjanjikan untuk pulihkan kuota KJMU

    Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah menjanjikan segera memulihkan kuota Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahun 2024 yang sebelumnya mengalami pemotongan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih itu menjalankan pemerintahan.

    Ia menekankan kebijakan ini sejalan dengan arahan pasangan tersebut yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan Jakarta ke depan.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. DKI: KTV selain berfungsi benahi hunian juga untuk tingkatkan ekonomi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan program konsolidasi tanah vertikal (KTV) selain berfungsi membenahi fisik hunian di kawasan kumuh dan tak layak juga bertujuan agar kondisi sosial dan ekonomi dari penghuninya dapat meningkat.

    “Program perbaikan rumah dan KTV tidak hanya fisik dan sertifikat saja, tetapi juga sosial dan ekonominya kami benahi,” ujar Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum dalam seminar daring (webinar) di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Transjakarta bakal blokir pengguna yang salahgunakan TJ Card

    PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bakal memblokir pengguna Kartu Layanan Gratis Transjakarta (TJ Card) yang kedapatan menyalahgunakan kartu tersebut.

    Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Transjakarta, Ayu Wardhani mengemukakan, bentuk penyalahgunaan kartu tersebut, misalnya, terdapat perbedaan data antara pendaftar dengan orang yang menggunakannya di Halte Transjakarta.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Siswi SMA 13 Jakut sketsa wajah Prabowo bentuk syukur atas program MBG

    Siswi kelas 12 SMAN 13 Jakarta Utara Anastasia Cagiva Wijaya membuat lukisan sketsa wajah Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bentuk kekaguman kepada Presiden RI ke-8 dan syukur terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinikmati setiap anak sekolah di Indonesia.

    “Saya sangat kagum dengan bapak Prabowo dan saat Wapres Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke sekolah, saya menitipkan lukisan ini,” kata Anastasia Cagiva Wijaya di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rekam Jejak Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko, Lulusan Akpol Terseret Kasus Dugaan Pungli Bersama Istri – Halaman all

    Rekam Jejak Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko, Lulusan Akpol Terseret Kasus Dugaan Pungli Bersama Istri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko bersama sang istri, AKP T, diduga melakukan pungutan liar (pungli) hingga pemotongan uang jatah anggota Polres Bireuen.

    Dugaan pungli itu tersebar melalui pesan yang beredar, di mana terdapat 38 poin dugaan pelanggaran yang dilakukan AKBP Jatmiko dan istri.

    Dalam pesan itu, pungli juga dilakukan ke lembaga lain bahkan juga diduga meminta uang pengamanan pilkada ke salah satu kandidat senilai Rp1,5 miliar.

    Atas dugaan penyalahgunaan jabatan itu, AKBP Jatmiko dan AKP T diperiksa Polda Aceh dan Divpropam Polri.

    Kabid Propam Polda Aceh, Kombes Pol. Eddwi Kurniyanto membenarkan AKBP Jatmiko dan AKP T telah diperiksa.

    KAPOLRES DIDUGA PUNGLI – Kapolres Bireun, AKBP Jatmiko kini diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pada 12 Februari 2025. (Serambinews/ISTIMEWA)

    “Kapolres beserta istrinya sudah kita lakukan pemeriksaan,” kata Eddwi, dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV, Kamis (13/2/2025).

    Eddwi berujar pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah perwira di Polres Bireuen.

    “Saksi-saksi yang lain ada beberapa perwira maupun anggotanya juga sudah kita lakukan pemeriksaan,” kata dia.

    Lantas, seperti apakah rekam jejak AKBP Jatmiko selama menjadi Kapolres Bireuen? Berikut profil lengkapnya.

    AKBP Jatmiko memiliki rekam jejak karier yang cemerlang selama kurang lebih telah berdinas 20 tahun di Polri.

    Jatmiko merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2004.

    Di Akpol, ia diketahui satu angkatan dengan mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro yang juga lulusan Akpol 2004.

    Pelbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara pun sudah pernah diemban Jatmiko.

    Ia tercatat pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bireuen.

    Selain itu, Jatmiko juga sempat menempati posisi jabatan sebagai Wakapolres Bireuen.

    Jebolan Akpol 2004 ini juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Aceh.

    Karier Jatmiko makin moncer setelah ia dipercaya sebagai Kapolres Simeulue pada April 2022.

    Jatmiko juga pernah diutus untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Aceh.

    Pada Juni 2023, AKBP Jatmiko kemudian dipercaya menjabat sebagai Kapolres Bireuen.

    Saat menjabat Kapolres Bireuen, Jatmiko sudah pernah berhasil mendapat peringkat keempat pencapaian dalam mendukung Program Asta Cita Presiden-Wakil Presiden (Wapres) RI, Prabowo-Gibran.

    AKBP Jatmiko juga pernah menerima Penghargaan Inspiring Profesional dan Leadership Award 2024 dari Indonesia Award Magazine atas inovasi perlindungan penyu.

    Menilik harta kekayaannya, AKBP Jatmiko baru tiga kali melaporkan hartanya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni pada tahun 2021, 2022, dan akhir tahun 2023.

    Dilihat dari perbandingan 2022 dengan 2023, harta kekayaan AKBP Jatmiko hanya bertambah Rp1.000.000 di bagian kas.

    Pada tahun 2023, total harta kekayaan AKBP Jatmiko menyentuh Rp1.239.000.

    Pada tahun 2021 pun harta kekayaan AKBP Jatmiko tak jauh berbeda.

    Ia melaporkan Rp1.209.849.000.

    Hanya selisih Rp29 juta dengan harta saat ini.

    Terakhir kali Jatmiko melaporkan hartanya di LHKPN KPK yakni pada 7 Maret 2024.

    Harta terbanyak Jatmiko berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Kab Aceh Barat Daya, Kab Aceh Tengah, dan Kota Banda Aceh dengan total mencapai Rp800 juta.

    Sumber harta terbanyak kedua milik Jatmiko yakni berasal dari alat transportasi dan mesin sebesar Rp337 juta.

    Jatmiko juga tercatat memiliki kas sebesar Rp54 juta dan harta bergerak lainnya sebesar Rp48 juta.

    Berikut daftar lengkap rincian harta milik Kapolres Bireuen itu.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

    1. Tanah Seluas 16980 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT DAYA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m2/332 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/219 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 337.000.000

    1. MOTOR, YAMAHA N-MAX (2DP) Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

    3. MOTOR, VESPA PX150.EXC SCOOTER Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 48.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 1.239.000.000

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 1.239.000.000

    (Tribunnews.com/Rakli/Siti N)

  • Ndasmu! Tak Terbiasa Dikritik, Prabowo Makin Resisten terhadap Suara Publik

    Ndasmu! Tak Terbiasa Dikritik, Prabowo Makin Resisten terhadap Suara Publik

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi menarik perhatian karena melontarkan kata ‘ndasmu’ kala berpidato pada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Gerindra di Sentul City International Convention Center.

    Di atas podium, dengan mikrofon warna emas, Ketua umum Gerindra yang mengenakan pakaian serba putih dan peci hitam itu berbicara panjang lebar soal keputusan maupun kebijakan pemerintahannya yang kerap dikritik oleh pengamat, akademisi, maupun publik.

    “Kita (partai koalisi pemerintah) harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Tetapi, kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam,” ucap Prabowo Subianto, Sabtu 15 Februari 2025.

    Dia kemudian menyinggung soal keberhasilannya dan tentu saja Gerindra menjadi pemenang Pilpres 2024 tak lepas dari dukungan Jokowi. Ucapan tersebut disambut tepuk tangan meriah.

    Setelahnya, mantan jenderal kopassus itu mulai menyinggung tiga hal yang membuatnya tampak kesal, sehingga terlontar kata-kata “ndasmu” yang berarti “kepalamu” dalam bahasa Indonesia.

    3 ‘Ndasmu’ Versi Prabowo

    Makan Bergizi Gratis

    Program prioritas ini adalah salah satu kampanye Prabowo-Gibran kala masih kampanye Pilpres 2024. Prabowo Subianto sesumbar bahwa makan bergizi gratis bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia.

    Untuk mewujudkan janji politiknya, Badan Gizi Nasional dibentuk dan dimulai perdana pada 6 Januari 2025. Kendati, sejak ide ini muncul banyak dikritik sejumlah orang karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan hanya menggerogoti anggaran negara.

    “Badan Gizi Nasional di luar dugaan orang, tapi ada yang nyinyir mana bisa kasih makan?” ucap Prabowo Subianto dengan mimik bibir sedikit maju percis ketika debat pilpres melawan Anies Baswedan dulu.

    Dia membuat klaim, makan bergizi gratis sudah menyasar setidaknya 770.000 anak hingga pertengahan Februari dan pada akhir bulan menyentuh angka satu juta. Dia pun berharap pada akhir Juli bisa mencapai enam juta orang.

    “Tidak ada presiden yang punya tongkat Nabi Musa, negara kita sangat besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang, masih ada yang komentar belum banyak. Kalau enggak ada wartawan saya bilang ndasmu,” ujar Prabowo Subianto berbisik dan disambut tawa.

    Kabinet Gemuk

    Lagi-lagi, Prabowo Subianto tampak tak senang ada orang yang mengkritik kabinet Merah Putih dengan sebutan kabinet gemuk. Kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto diketahui berjumlah 48 menteri, 55 wakil menteri, lima pejabat setingkat menteri, serta belasan utusan khusus, staf khusus, dan penasihat khusus.

    “Ada orang pintar, kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar… ndasmu,” ucapnya dengan mimik bibir sedikit maju.

    Prabowo Subianto lantas membandingkan Indonesia dengan Timor Leste yang penduduknya tidak sampai dua juta orang namun memiliki kabinet sebanyak 28 orang. Baginya, adalah wajar kabinetnya besar karena setara dengan Uni Eropa.

    “Kita seluas Eropa, punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, panglima… Enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya,” ujarnya.

    Cawe-Cawe Jokowi

    Tuduhan cawe-cawe Jokowi tersebut menyeruak gara-gara Prabowo Subianto kerap bertemu dengan Jokowi dalam beberapa bulan terakhir. Sejak dilantik, tercatat mereka sudah bertemu tiga kali.

    Pertemuan perdana Prabowo dan Jokowi usai pelantikan presiden 3 November 2024. Kala itu, Prabowo yang menyambangi Jokowi ke Solo, Jawa Tengah. Usai bertemu di kediaman Jokowi, kemudian keduanya ke Angkringan Omah Semar di Colomadu, dekat Kota Solo.

    Prabowo dan Jokowi kembali bertemu pada 6 Desember 2024 lalu. Kali ini Jokowi yang menemui Prabowo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Tak cuma itu saja, sejumlah menteri kabinet Merah Putih sering datang ke rumahnya Jokowi.

    “Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe… ndasmu,” kata Prabowo Subianto berbisik yang dihujani tawa.

    “Kemarin itu kita berhasil menang karena dukungan dari Presiden ke-7, Presiden ke-6, dukungan Gus Dur, dari langit. Kok enggak bisa kalah kita itu,” tuturnya menambahkan.

    Militer yang Berusaha Merakyat

    Pakar Komunikasi Politik dari Unisba, Prof Septiawan Santana Kurnia menilai kata ndasmu yang keluar dari mulut Prabowo Subianto adalah bentuk ekspresi. Menurutnya, ndasmu merupakan sebuah ekspresi yang mungkin ingin dimunculkan oleh Prabowo Subianto sebagai seorang presiden yang memakai bahasa kultur.

    “Ini kan bahasa rakyat, ndasmu, dipakai oleh seorang kepala negara di dalam komunikasi di elite pemerintahan. Artinya apa? Jadi penggunaan bahasa rakyat untuk sebuah pencitraan seorang kepala negara yang merakyat,” katanya saat dihubungi Pikiran-Rakyat.com pada Selasa 18 Februari 2025.

    Meski begitu, Septiawan Santana Kurnia pun tak menampik penggunaan kata ndasmu tersebut bisa memiliki berbagai arti. Termasuk, bisa dilihat sebagai aksi kekanak-kanakan Prabowo Subianto dalam menyikapi kritik, hingga bentuk kerakyat-rakyatan sebagai presiden.

    “Tapi juga bisa menjadi tanda kutip lain semacam sebuah pernyataan non verbal bahwa ada tingkat emosi yang sudah sedemikian rupa yang harus dilempar, yang harus disampaikan, dan harus jadi perhatian,” ujarnya.

    Bahkan, Septiawan Santana Kurnia menyoroti, tidak hanya kata ndasmu yang dilontarkan Prabowo Subianto. Sempat ada juga kalimat ‘b*j*ng*n tl*l’ yang diucapkannya.

    “Itu hanya sebuah ekspresi yang disampaikan dari warna politik Prabowo yang memang latar belakangnya kan militer. Lalu mencoba berubah menjadi gemoy, dan sekarang memakai bahasa kultur kerakyatan gitu loh. Pilihannya adalah ndasmu,” tuturnya.

    Sikap Kekanakan Prabowo

    Sementara itu, Peneliti dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Teuku Harza Mauludi mengatakan bahwa respons warganet yang menyebut Presiden Prabowo kekanak-kanakan setelah melontarkan kata-kata “ndasmu” kala menanggapi kritikan publik ada benarnya. Meski hal itu diucapkan Prabowo Subianto di acara partai dan di depan seluruh kadernya, tetap saja tidak ideal.

    Menurutnya, Prabowo Subianto harus lebih bijak menyampaikan pernyataan sebagai pejabat publik. Sebab, kritikan tidak melulu ditujukan untuk menyerang.

    “Memang wajar saja (respon warganet), karena sikap ketidakdewasaan politik ketika dia (Prabowo) menggunakan kata-kata seperti ndasmu,” ucap Teuku Harza Mauludi.

    “Dan pejabat-pejabat publik ini selera humornya juga harus dievaluasi ya, karena kita juga lihat ketika Prabowo bercanda seperti itu banyak menteri tertawa. Ini kan enggak mencerminkan pemimpin,” tuturnya menambahkan.

    Menurut pengamatan Teuku Harza Mauludi, ada beberapa hal yang membuat Prabowo terkesan resisten menanggapi kritikan. Pertama, karena selama ini, terutama di lingkaran partai, dia tidak terbiasa menerima kritikan secara terbuka.

    Akibatnya, ketika menduduki jabatan sebagai presiden, Prabowo Subianto seperti menganggap hal tersebut termasuk orang yang mengkritiknya adalah musuh.

    “Dia punya semacam pandangan bahwa demokrasi (kritik terbuka) seolah-olah musuh. Padahal kan enggak seperti itu,” ujar Teuku Harza Mauludi.

    “Dalam demokrasi, partisipasi publik salah satu yang paling penting. Ketika rakyat ikut mengkritik, justru pemerintahan Prabowo merasa kritik yang berbasis dendam atau kebencian,” katanya menambahkan.

    Kedua, karena adanya dukungan yang sangat besar dari partai politik, termasuk mantan Presiden Jokowi. Ditambah lagi, hasil survei soal kepuasan publik pada seratus hari pemerintahan.

    Teuku Harza Mauludi menduga, semua hal itu membuat Prabowo Subianto merasa sedang di atas angin. Sehingga, bisa bebas mengekspresikan dirinya dan diterjemahkan lewat perkataan berbalut candaan.

    “Jadi dalam konteks itu Prabowo merasa dia bisa melakukan apa saja yang dia mau dengan mulus… ibaratnya dia melakukan perubahan ekstrem pun baik-baik saja karena dukungan dari parlemen,” tuturnya.

    “Sehingga ketika ada kritik dari masyarakat, akademisi, dia merasa tidak relevan,” ucap Teuku Harza Mauludi menambahkan.

    Padahal menurutnya, kalau bicara soal kabinet gemuk, sangat valid untuk dikritik sebab ada kecenderungan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Dia berkata tidak bisa membandingkan Indonesia dengan Timor Leste karena jumlah penduduknya tidak sama.

    Kalau mau, Prabowo Subianto harus berkaca pada China atau Amerika Serikat. China yang punya penduduk 1,4 miliar saja memiliki 26 kementerian ditambah lima lembaga setingkat kementerian.

    Sedangkan Amerika Serikat dengan penduduk 345 juta jiwa mempunyai 15 kementerian. Adapun Rusia yang penduduknya menyentuh angka 144 juta jiwa, memiliki 21 kementerian.

    “Brazil juga penduduknya enggak jauh beda dengan Indonesia tapi enggak sampai dari 25 kementeriannya. Prabowo harus adil ya dalam menyikapi kritik, kalau memang kritik itu ada benarnya jangan dikatakan sebagai dendam,” kata Teuku Harza Mauludi.

    Kritikan soal makan bergizi gratis dan adanya cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Prabowo, juga dianggap sahih. Kedekatannya dengan Jokowi serta partai politik lain dikhawatirkan menjadi jalan untuk terjadinya kartel politik.

    Keras dan Pemarah

    Pakar komunikasi politik LSPR, Lely Arrianie sepemikiran dengan Teuku Harza Mauludi.  Dia menilai, gestur Prabowo Subianto yang cenderung “keras dan pemarah” sudah kelihatan sejak mencalonkan diri sebagai presiden atau tepatnya 2014.

    Kala debat capres-cawapres berlangsung, politikus yang juga pengusaha ini selalu menunjukkan sisi emosionalnya. Namun masalahnya, sebagai pejabat publik semestinya Presiden Prabowo menyadari bahwa dia maupun pemerintahannya tidak akan lepas dari perhatian publik. Sehingga, kritikan harus diterima.

    “Toh memang kabinet gemuk ini kontraproduktif di tengah kebijakan efisien. Harusnya dia menjadi role model menunjukkan itu, bikin kabinet yang ramping. Jadi kenapa harus marah dengan mengeluarkan kata tidak pantas seperti itu?” kata Lely Arrianie.

    Dia pun memperingatkan kalau kritikan publik terus menerus dibalas dengan ungkapan yang tidak pantas, maka “elektabilitas Prabowo akan terdegradasi pelan-pelan.” Lebih jauh lagi, pencalonan yang digadang-gadang untuk periode kedua pada 2029 bakal kandas.

    “Kerja baru dimulai loh… belum kelihatan kerja kepada rakyat dari janji-janji kampanyenya,” ucap Lely Arrianie.

    Itu mengapa, Lely Arrianie dan Teuku Harza Mauludi menyarankan Prabowo Subianto agar mengubah gaya komunikasi politiknya.

    “Saya lihat Prabowo hanya akan sadar sikap dia kurang etis atau kurang ksatria ketika direspons publik dengan penurunan approval ratingnya,” kata Teuku Harza Mauludi, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Surya Paloh Ingatkan Kepala Daerah dari NasDem Jaga Nama Baik Partai dan Tak Terseret Masalah Hukum – Halaman all

    Surya Paloh Ingatkan Kepala Daerah dari NasDem Jaga Nama Baik Partai dan Tak Terseret Masalah Hukum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, berpesan kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menjaga nama baik partai dan menghindari masalah hukum.

    Pesan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh menegaskan pentingnya kepala daerah menjalankan amanah dengan baik.

    “Ketum tadi berpesan jaga nama baik partai, jangan sampai bermasalah secara hukum,” kata Willy saat ditemui di lokasi.

    Selain itu, Surya Paloh juga meminta kepala daerah terpilih dari Partai NasDem untuk menunaikan janji-janji kampanye mereka.

    Surya Paloh juga menekankan pentingnya dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    “Bagaimana selaras, sebangun dengan sikap politik partai. Partai mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus bersinergi, itu pesan ketua umum dan menjaga stabilitas,” ucap Willy.

    Willy menambahkan, Surya Paloh mengingatkan bahwa kepala daerah harus berdiri di atas semua kepentingan dan tidak hanya mengutamakan partai atau kelompok tertentu.

    “Kepala Daerah artinya menjadi orangtua bagi semua pihak dan berdiri di atas kepentingan yang lebih besar. Bukan lagi kepentingan partai, bukan lagi kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, tapi kepentingan keseluruhan,” ujarnya.

    Diketahui, pengarahan dari Surya Paloh ini diikuti oleh lebih dari 100 kepala daerah dari Partai NasDem dan berlangsung secara tertutup.

  • PENGUMUMAN! Besok dan Lusa Monas Ditutup untuk Umum, Ada Pelantikan Kepala Daerah

    PENGUMUMAN! Besok dan Lusa Monas Ditutup untuk Umum, Ada Pelantikan Kepala Daerah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Khusus esok dan lusa, 19-20 Februari 2025 kawasan Monas ditutup untuk umum selama dua hari.

    Hal itu dalam rangka persiapan gladi bersih dan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 serentak.

    Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Muhammad Isa Sanuri mengatakan, Monas kembali dibuka setelah seluruh rangkaian kegiatan pelantikan selesai pada Kamis (20/2/2025) siang.

    “Sampai acacara gladi dan pelantikan selesai. Diperkirakan sampai dengan pukul 13.00 sudah dibuka untuk umum,” kata Isa kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

    Isa mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran acara pelantikan yang digelar pada Kamis lusa di Istana Negara.

    Adapun Monas dijadikan titik kumpul para kepala daerah sebelum mereka masuk ke Istana Negara.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebut pelantikan kepala daerah akan berlangsung di Istama Negara sekitar pukul 10.00 WIB.

    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Memuji Jokowi saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025). Rocky Gerung Deteksi Nasib Gibran di Pilpres 2029.

    “(Pelantikan) Kamis jam 10 di Istana Negara,” kata Bima dikonfirmasi wartawan, Selasa.

    Dijelaskan Bima, nantinya sebanyak 270 pasang kepala daerah dan wakilnya yang memenangkan Pilkada 2024 serentak akan bergerak dari Monas menuju Istana Negara.

    “Seluruh kepala daerah dan wakilnya bergerak dari Monas ke Istana Negara,” jelasnya.

    Sebelum dilantik, ratusan kepala daerah ini juga dikumpulkan di kawasan Monas untuk melakukan gelasi bersih pagi tadi.

    Dalam geladi bersih tersebut, mereka diberi arahan terkait urutan acara atau rundown pelantikan yang akan dilaksanakan Kamis besok.

    “Untuk pagi tadi, para kepala daerah yang akan dilantik diberi pengarahan, rundownnya. Proses pelantikan seperti apa dan mereka diharapkan bisa berlatih untuk menyesuaikan,” ujarnya.

    “Karena dari Monas mereka akan bergeser menuju istana, harus rapi. Ini kan sekali seumur hidup dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya merespons soal pelantikan (Tribunnews.com/Reza Deni)

    Geladi bersih ini disebut Bima Arya, juga akan kembali dilaksankan pada Rabu (19/2/2025) besok.

    Sehingga diharapkan ratusan kepala daerah ini bisa memahami alur dari acara pelantikan yang digelar di Istana Negara tersebut.

    ”Kemudian nanti di Istana Negara juga ada upacara. Jadi, diharapkan semua kepala daerah bisa menjalani itu dengan tertib dan rapi,” tuturnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wapres tampung masukan siswa soal MBG

    Wapres tampung masukan siswa soal MBG

    ANTARA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima masukan yang disampaikan secara langsung oleh para siswa mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wapres memastikan pemerintah terbuka terhadap saran masyarakat untuk memastikan program itu benar-benar memberikan manfaat yang maksimal. (Yogi Rachman/Satrio Giri Marwanto/Gracia Simanjuntak)

  • 9 Tututan Mahasiswa PMII UIN Walisongo Saat Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    9 Tututan Mahasiswa PMII UIN Walisongo Saat Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Aksi demonstrasi kembali dilakukan mahasiswa, Selasa (18/2/2025). Pada Selasa siang, mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang melakukan aksi demo di depan Balai Kota Semarang.

    Mereka mengritik kebijakan pemerintahan yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo – Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, mereka bergerak ke kantor Pemerintah Kota Semarang. 

    Sore harinya, giliran mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Walisongo melakukan aksi demo. Mahasiswa menyampaikan tuntutan di depan kantor DPRD Kota Semarang 
     
    Ketua Komisariat PMII UIN Walisongo, Muhammad Alvian Azizi mengatakan, ada sembilan tuntutan dari mahasiswa PMII. Pertama, pihaknya menolak kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Kebijakan efisiensi yang ditolak yakni kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi merugikan masa depan generasi penerus bangsa.

    Kedua, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis yang dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran dalam mengatasi masalah gizi masyarakat.

    “Ketiga, kami melawan represifitas aparat yang menghalangi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai,” lanjutnya. 

    Keempat, sambung Alvian, mahasiswa menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Menurutnya, RUU ini hanya merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat adat. 

    Kelima, mahasiswa juga menuntut pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

    Keenam, dia menilai, kelangkaan gas elpiji akibat dari permainan oligarki.

    “Kami mendesak pemerintah segera menindak tegas pihak-pihak yang bermain dalam distribusi energi,” tandasnya. 

    Ketujuh, mahasiswa juga menyoroti soal penambahan lembaga negara dan kementerian. Alfian berujar, penambahan ini tidak efektif dan harus dievaluasi karena hanya membebani anggaran negara tanpa hasil yang signifikan. 

    Kedelapan, mahasiswa menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah yang sering berubah. 

    “Kebijakan yang tidak berpihak dengan kepentingan rakyat segera dihentikan,” pintanya. 

    Terakhir, mahasiswa menuntut tata tertib DPR RI yang tidak demokratis harus direvisi untuk memastikan aspriasi rakyat tersampaikan dengan baik. 

    Dalam aksi ini, mahasiswa diperkenankan oleh aparat masuk ke halaman Balai Kota Semarang, tepatnya di depan gedung DPRD Kota Semarang. Namun, mahasiswa yang berkeinginan masuk belum dapat masuk ke gedung wakil rakyat.

    “Kami berharal esok bisa membawa massa lebih banyak, masuk ke gedung. Semoga tuntutan kami diindahkan pihak terkait,” ucapnya. 

    Korlap Aksi Demo PMII UIN Walisongl, Friedrich Kamil mengungkapkan, mahasiswa menyayangkan pemangkasan anggaran di bidang pendidikan hingga Rp 24 triliun. 

    “Diskusi teman-teman kemarin pemotongan pendidikan itu diantaranya delegasi perlombaan, dana riset, pemotongan uang (beasiswa) dipa, kegiatan ormawa (organisasi mahasiswa). Itu sangat berat sekali bagi teman-teman. Banyak yang sambat membutuhkan belajar riset di luar,” ucapnya. (eyf)

  • Firdaus Oiwobo Idolai Sosok Gibran dari Semua Wapres RI: Dia Ada di Hati Saya

    Firdaus Oiwobo Idolai Sosok Gibran dari Semua Wapres RI: Dia Ada di Hati Saya

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kuasa Hukum Razman Nasution, Firdaus Oiwobo, yang belakangan tengah mencuri perhatian publik karena perseteruannya dengan Hotman Paris, mengaku mengidolai sosok Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. 

    Menurutnya, Gibran ialah sosok yang tegas dan tidak banyak bicara. 

    Hal itu terungkap saat dirinya diwawancarai oleh Ruben Onsu di Youtube MOP Channel usai dirinya viral. 

    “Wakil presiden yang ada di hati saya Gibran, ada hal yang orang enggak tahu dari kegiatan Gibran. Ini sebenarnya harus diekspos kegiatan positif beliau,” ujar Firdaus seperti dikutip dari akun Youtube MOP Channel yang tayang pada Senin (17/2/2025).

    Ia memprediksi bahwa Gibran bakal maju calon presiden 2029 kelak. 

    Firdaus sudah melihat sosok kepemimpinan Gibran saat debat capres 2024 silam. 

    “Kalau menurut saya, Gibran ini pintar lihat pada pidatonya gibran pada debat capres. Begitu lancarnya dia berbicara terlepas dari isu katanya dia dibimbing melalui teks-teks begitu. Kalau enggak pinter baca teks, itu susah,” tambahnya. 

    Firdaus mengidolai Gibran dari semua wakil presiden yang pernah menjabat di Indonesia. 

    Selain itu Firdaus ditanyai soal jabatan menteri apa yang akan diisinya jika seandainya ditunjuk Presiden Prabowo. 

    Firdaus Oiwobo berandai-andai ingin membuat lembaga baru.

    Ia ingin menjadi menteri bidang Koordinator Pengawas Aparatur Negara. 

    “Jadi, yang gue awasi polisi, jaksa, hakim, termasuk kementerian gue awasin. Jadi Pak Prabowo enggak usah turun langsung. Kalau Pak Prabowo turun langsung wibawanya akan jatuh. Tapi kalau diwakilkan oleh menterinya, wibawa Pak Prabowo lebih ini (naik) lagi,” pungkasnya. 

    Firdaus Oiwobo minta maaf

    Sebelum dirinya menjadi viral, Firdaus Oiwobo sempat membuat gaduh dengan naik ke meja sidang. 

    Buntut dari ulahnya itu, pengacara Firdaus Oiwobo akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada Mahkamah Agung (MA) atas kegaduhan yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

    Saat itu, Firadus sempat menaiki meja saat persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik berlangsung.

    “Kami tidak bermaksud untuk membela diri, tapi permohonan maaf atas kekhilafan kami karena semua manusia tidak terlepas dari khilaf dan dosa,” ujar Firdaus di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Utara, Senin (17/2/2025).

    Melalui permintaan maaf itu, dia berharap pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) sumpah advokatnya bisa segera dicabut agar dirinya bisa kembali bersidang.

    “Kami hanya meminta permohonan maaf kami diterima oleh Ketua Mahkamah Agung dan pembekuan berita acara sumpah kami bisa diterbitkan kembali dan bisa dicabut sehingga kami bisa bersidang kembali di persidangan,” 

    Firdaus menilai, pelanggaran yang terjadi bukan pidana mutlak, melainkan hanya pelanggaran etik yang berujung pada sanksi administratif.

    “Jadi ini hanya kekhilafan dan diberikan sanksi secara administratif melalui etik, tetapi kalau kita mencari-cari kesalahan prosesnya juga pun pemberhentian kami juga keliru kan gitu,” kata dia.

    Oleh sebab itu, dia meminta MA untuk memberikan ruang bagi dirinya dan rekannya, Razman Arief Nasution agar bisa membenahi diri serta menjalankan tugas secara profesional ke depannya.

    “Mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung mau mendengarkan kami, mau memberikan ruang kepada kami untuk membenahi diri karena dari hukum juga kan, kita tidak melanggar pidana mutlak, kan gitu,” sambung dia.

    Sebelumnya, karier advokat Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo dibekukan. Ditandai dengan putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten yang membekukan Berita Acara Sumpah (BAS) keduanya.

    Surat penetapan pembekuan sumpah advokat Firdaus Oiwobo ini dikeluarkan PT Banten dengan nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025, dikeluarkan pada 11 Februari 2025 oleh Ketua PT Banten, Suharsono.

    Sementara, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Ambon, Aroziduhu Waruru, resmi telah mengeluarkan penetapan nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Razman Arif Nasution pada Selasa (11/2/2025).

    Dengan pembekuan BAS Advokat tersebut, Razman dan Firdaus kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat sehingga tidak bisa membela klien di seluruh pengadilan.

    Pembekuan ini buntut kericuhan saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang digelar di PN Jakarta Utara pada Kamis (6/2/2025).

    Razman dinilai telah menjadi pemantik kegaduhan yang terjadi di PN Jakarta Utara.

    Tindakan Razman dianggap telah mencederai sumpah dan janji advokat yang telah dikeluarkan oleh PT Ambon.

    Bernasib sama, Firdaus Oiwobo yang menjadi perbincangan dunia maya lantaran naik dan berdiri di atas meja di ruang sidang juga ditarik berita acara sumpah advokatnya.

    Sidang itu ricuh karena majelis hakim memutuskan sidang tertutup untuk publik, sedangkan Razman menolak.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • ASN Tendang Siswa yang Demo Tolak Makan Bergizi Gratis, Kini Minta Maaf: Saya Mencucurkan Air Mata

    ASN Tendang Siswa yang Demo Tolak Makan Bergizi Gratis, Kini Minta Maaf: Saya Mencucurkan Air Mata

    TRIBUNJATIM.COM – Ribuan pelajar diketahui tengah menggelar unjuk rasa di berbagai wilayah di Papua dalam aksi bernama Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP).

    Lewat unjuk rasa tersebut, para siswa dari tingkat SMP dan SMA menggelar demo di delapan wilayah Kota dan Kabupaten di Papua.

    Aksi demo tersebut guna menolak program makan bergizi gratis yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Ribuan pelajar tersebut meminta agar pemerintah fokus pada pendidikan gratis saja, ketimbang makan bergizi gratis.

    “Kami menolak makanan gratis, kalau bisa gratiskan pendidikan,” kata Koordinator Aksi, Ainus Yalak, dilansir dari Tribun Papua.

    “Hentikan pemaksaan pembagian makanan dengan melibatkan militer dan kepolisian di sekolah-sekolah kami,” ujar orator aksi yang lain.

    Sementara itu, beberapa pelajar yang menggelar demo di wilayah Nabire, Papua Tengah, justru bernasib memilukan.

    Pelajar SMP dan SMA tersebut sempat ditahan di Polres Nabire setelah aksi.

    Terkait penahanan tersebut, Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu, mengurai fakta.

    Bahwa para pelajar bakal segera dipulangkan setelah didata.

    “Data ini, selanjutnya kita akan laporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, untuk dilanjutkan ke kepala sekolah masing-masing mereka masing-masing,” ujar dia.

    “Lalu nanti seperti apa ke depan, kami kembalikan kepada Dinas Pendidikan,” imbuh AKBP Samuel Tatiratu.

    Di sisi lain, aksi oknum aparatur sipil negara (ASN) yang menendang dan menginjak tubuh siswa SMP di Nabire, Papua, juga tengah menjadi sorotan di medsos.

    Identitas dari ASN tersebut pun belakangan terkuak.

    Pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menggelar aksi unjuk rasa di Perumnas III, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Senin (17/2/2025). Mereka menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. (Tribun-Papua.com/Putri Nurjannah Kurita)