Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Presiden Harus Turun Langsung Pimpin Reformasi Agraria

    Presiden Harus Turun Langsung Pimpin Reformasi Agraria

    loading…

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat menghadiri Asia Land Reform 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025). FOTO/DOK.BP TASKIN

    JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa reformasi agraria adalah kunci utama bagi kemajuan sebuah negara. Menurutnya, tanpa penyelesaian masalah agraria, sebuah negara tidak akan mampu bertransformasi menjadi negara industri besar.

    “Reformasi agraria adalah hal yang harus dilakukan apabila kita ingin menjadi negara industri besar. Ibaratnya, kita harus menyelesaikan masalah kita dengan mantan apabila ingin mempunyai pacar baru. Selama reformasi agraria ini tidak selesai, maka kemiskinan akan sulit untuk lepas. Masa depan tidak akan selalu cerah, karena terhantui masalah tanah. Untuk masuk ke industri maju, kita butuh sumber daya alam yang memihak rakyat banyak, terutama tanah,” kata Budiman dalam acara Asia Land Reform 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Pemerintahan Prabowo-Gibran, lanjut Budiman, menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi kemiskinan dengan memasukkan reformasi agraria ke dalam program Asta Cita. Hal ini turut dikonfirmasi oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Darmawan, yang menyatakan bahwa reformasi agraria menjadi salah satu program prioritas kementeriannya.

    Dalam acara bertema Aksi Bersama Percepatan Reforma Agraria, Pembangunan Desa, dan Koperasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan, beberapa menteri yang dijadwalkan hadir membatalkan kehadiran mereka. Namun, selain Budiman Sudjatmiko yang hadir sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), turut hadir Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal Konsorsium) dan Ida Nurlinda (Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran) sebagai narasumber.

    Semua narasumber sepakat bahwa reformasi agraria harus dipimpin langsung oleh presiden agar dapat berjalan efektif. Mereka menekankan pentingnya dukungan dari partai politik, TNI, Polri, organisasi masyarakat, LSM, serta seluruh elemen masyarakat.

    “Kalau semua lapisan mendukung, maka reformasi agraria ini bisa menggunakan dekrit. Karena, bila presiden mengeluarkan dekrit, tetapi banyak unsur masyarakat yang menolak, itu akan jadi bumerang. Akan banyak urusan tanah yang didistribusikan kepada rakyat bisa dicari-cari kesalahannya sebagai korupsi tanah,” jelas Budiman.

    Pernyataan Budiman ini mendapat dukungan dari Ida Nurlinda yang menegaskan bahwa presiden harus turun langsung dalam menangani reformasi agraria. Dalam acara yang diselenggarakan oleh High Level Panel Asia Land Reform ini, beberapa peserta yang menghadapi permasalahan tanah turut diundang untuk berbagi pengalaman. Dewi Kartika menyoroti bahwa mayoritas masalah tersebut berkaitan dengan Kementerian Kehutanan, terutama yang menyangkut tanah adat.

    “Benar seperti yang dikatakan Budiman Sudjatmiko, kalau tanpa dukungan penuh pemerintah, tanah negara yang dikembalikan menjadi tanah adat bisa dipelintir jadi kasus korupsi. Contohnya, bagaimana kasus tanah pagar laut sulit ditelusuri karena terlalu banyak pihak yang terlibat. Apabila presiden turun langsung, pasti masalah tanah langsung beres,” kata Dewi Kartika.

    Reformasi agraria tetap menjadi isu strategis dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan komitmen penuh dan dukungan lintas sektor, diharapkan permasalahan tanah dapat segera dituntaskan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan.

    (abd)

  • Ini Deretan 5 Menteri Terbaik Menurut Survei Roda Institute – Page 3

    Ini Deretan 5 Menteri Terbaik Menurut Survei Roda Institute – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute, Ahmad Rijal Ilyas mengatakan pihaknya telah melakukan riset terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri kabinet merah putih. Riset ini dilakukan pada 3-5 Februari 2025, responden dipilih, dari sektor pekerja, wirausaha, pemuda dan mahasiswa.

    Hasilnya, terdapat lima nama menteri yang menduduki 5 teratas adalah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nusron Wahid.

    “Itulah hasilnya, ada lima nama yang menduduki peringkat 5 teratas, responden kami tanyakan seputar, kinerja menteri, dekat dengan masyarakat, sering turun ke lapangan serta yang sangat terlihat mendukung visi Presiden Prabowo-Gibran Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” papar Rijal kepada awak media, Rabu (19/2/2025).

    Rijal mengatakan, lima nama pembantu presiden dengan peringkat tertinggi atau kinerja terbaik menurut Roda Institute adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, karena dinilai publik sangat terasa terkait kebijakan-kebijakannya, terutama di sektor agama.

    “Yang mengejutkan justru, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, dia berada di urutan kedua, pabrik merasa sangat merasakan hasil kinerja beliau di bidang koperasi, kemudian disusul oleh Menteri Komdigi Meutya Hafid, yang dinilai banyak gebrakan di 100 hari pertama,” kata Rijal.

    Setelah Meutya Hafid, lanjut Rijal, peringkat selanjutnya adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti yang dipilih masyarakat, karena dinilai sukses dalam melakukan inovasi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru terlihat dari program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

    “Terakhir adalah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, menduduki posisi kelima, menteri ini baru-baru saja viral masyarakat mengapresiasi terkait kinerja beliau, dinilai berani dan dekat dengan masyarakat,” tutup Rijal.

    Sebagai informasi, survei ini melibatkan 400 orang sebagai responden yang dipilih dengan metode simple random sampling dan terdistribusi secara proporsional pada seluruh provinsi di Indonesia. Adapun margin of error (MoE) survei ini sekitar ±4% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

  • Daftar Nama-nama yang Dilantik Prabowo Hari Ini 19 Februari 2025

    Daftar Nama-nama yang Dilantik Prabowo Hari Ini 19 Februari 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Rabu, 19 Februari 2025 petang, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet. Simak artikel untuk mengetahui siapa saja yang diberhentikan dan dilantik Prabowo sore hari ini!

    Salah satu perubahan paling menarik perhatian, penggantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang digantikan oleh Prof. Brian Yuliarto, seorang guru besar di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Selain melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri baru, Presiden Prabowo juga menunjuk sejumlah pejabat negara lainnya.

    Berikut adalah daftar menteri dan pejabat yang dilantik:

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek): Brian Yuliarto Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Muhammad Yusuf Ateh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Amalia Adininggar Widyasari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Nugrogo Sulistyo Budi Wakil Kepala BPS: Sonny Harry Budiutomo Harmadi Wakil Kepala BPKP: Agustina Arumsari Proses Pelantikan Reshuffle Kabinet Merah Putih

    Upacara pelantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kepala BSSN, serta sejumlah pejabat lainnya dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan pembacaan keputusan presiden mengenai pengangkatan menteri serta sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Setelah pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh para pejabat baru yang dilantik pada sore tersebut.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang lalu diikuti oleh para pejabat tersebut.

    Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat-pejabat baru tersebut, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di Istana Negara, sejumlah pejabat dan menteri dari Kabinet Merah Putih juga hadir dalam upacara pelantikan ini.

    Beberapa di antaranya adalah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Selain itu, hadir pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Saja yang Dilantik Prabowo Sore Ini? Baru 4 Bulan Menjabat Sudah Reshuffle

    Siapa Saja yang Dilantik Prabowo Sore Ini? Baru 4 Bulan Menjabat Sudah Reshuffle

     

     

     

    PIKIRAN RAKYAT – Baru empat bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah merombak isi kabinetnya. Ia mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Wakil Kepala BSSN dalam Kabinet Merah Putih.

    Pada hari ini, Rabu, 19 Februari 2025, Prabowo Subianto pun melantik tiga pengganti untuk posisi tersebut. Ketiganya adalah Brian Yuliarto yang dilantik sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Kemudian, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN menggantikan Letjen TNI (Pirn) Hinsa Siburian. Lalu, Pratama Dahlian Persadha sebagai Wakil Kepala BSSN menggantikan Rachmat Wibowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga melantik tiga orang lain sebagai pejabat negara. Ada Amalia Adininggar sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Agustina Arum Sari sebagai Wakil Kepala BPKP.

    Para Pejabat yang Ikut Hadiri Pelantikan

    Pelantikan para pejabat negara itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan menteri dan sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Setelah itu, Prabowo Subianto pun membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh para pejabat yang baru dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 19 Februari 2025.

    Acara pelantikan itu juga dihadiri oleh beberapa pejabat negara lainnya, yakni
    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selain itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    Ada pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tampak pula Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN M. Herindra.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dukung Makan Gratis, Masyarakat Papua Hanya Butuh Sosialisasi

    Dukung Makan Gratis, Masyarakat Papua Hanya Butuh Sosialisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Muhamadiyah Sorong, Mervin Komber angkat bicara soal demonstrasi para siswa di Papua yang menolak program makan bergizi gratis (MBG).

    Menurut Mervin, masyarakat sebenarnya mendukung program MBG pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, hanya saja kurang sosialisasi sehingga muncul demonstrasi.

    “Saya melihat kurangnya sosialisasi di Papua sehingga para siswa yang melihat selama ini mereka kesulitan biaya pendidikan tetapi bisa makan dengan baik, inilah yang menyebabkan para siswa meminta sebaiknya kami dapatkan pendidikan yang gratis, barulah makan gratis.” ujar Mervin kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Mervin, program MBG yang digagas Presiden Prabowo didukung masyarakat Tanah Papua. Pasalnya, ini adalah program yang sangat mulia dan program ini wajib dilaksanakan di Tanah Papua.

    “Saya tidak melihat adanya penolakan, mereka meminta pendidikan didahulukan barulah MBG, sehingga demonstrasi para siswa memberikan pesan bahwa ada persoalan pendidikan yang harus diselesaikan, ini cara komunikasi siswa yang hendaknya jadi catatan kita bersama,” tandas mantan anggota DPD ini.

    Mervin menilai aspirasi para siswa hendaknya menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat dan daerah agar menata ulang sistem pendidikan di Tanah Papua. Pasalnya, biaya pendidikan masih menjadi masalah serius yang harus dipecahkan bersama-sama.

    “Kami berharap dalam program retreat para kepala daerah terutama yang dari tanah Papua, presiden dapat menegaskan program MBG dan terbitkan inpres untuk mengatur kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti dan disosialisasikan di daerah,” imbuh Mervin.

    Lebih lanjut Mervin meminta pelaksanaan program MBG di tanah Papua, sebaiknya melibatkan organisasi lokal perempuan di Tanah Papua seperti Wanita Katolik RI (WKRI) dan Persekutuan Wanita GKI, Muslimat NU di Tanah Papua serta organisasi perempuan Papua lainnya.

    “Keterlibatan organisasi perempuan lokal penting agar memudahkan sosialisasi dan pelaksanaan program MBG sehingga bisa diterima oleh para siswa serta agar program MBG tepat sasaran,” pungkas Mervin.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sudah memberikan respons atas demonstrasi sejumlah siswa di Papua menolak program MBG, Senin (17/2/2025).

    Menurut Prasetyo, pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan di Papua, termasuk perbaikan fasilitas belajar bagi para pelajar di wilayah tersebut.

    “Nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru. Kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Fasilitas belajar harus diperbaiki,” ujar Prasetyo di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Saudara-saudara kita di Papua harus ditangani dengan hati, dengan rasa sayang. Tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Bukan berarti membeda-bedakan, tetapi memang ada kekhususan yang harus mendapat perhatian penuh,” tutur dia menambahkan.

    Dia menilai, adanya protes siswa Papua terhadap program MBG menunjukkan adanya persoalan pendidikan yang perlu segera diselesaikan. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga meningkatkan fasilitas pendidikan di Papua.

    Selain fasilitas belajar, pemerintah juga akan memperbaiki layanan kesehatan dan membangun infrastruktur di Papua agar setara dengan daerah lain, terutama Pulau Jawa. Tak hanya itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua juga menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

    “Mohon ditunggu, pemerintah sedang bekerja. Kami ingin Papua mendapatkan perhatian penuh agar ketertinggalan bisa dikejar,” pungkas Prasetyo.
     

  • RODA rilis lima menteri Kabinet Merah Putih dengan kinerja terbaik

    RODA rilis lima menteri Kabinet Merah Putih dengan kinerja terbaik

    Jakarta (ANTARA) – Hasil riset Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute menyatakan ada lima menteri Kabinet Merah Putih yang memiliki kinerja terbaik.

    Kelima menteri tersebut yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

    “Responden kami tanyakan seputar, kinerja menteri, dekat dengan masyarakat, sering turun kelapangan serta yang sangat terlihat mendukung visi Presiden Prabowo-Gibran,” kata Direktur Eksekutif Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute Rijal Ilyas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Riset yang dilakukan pada bulan Februari 2025 itu melibatkan responden dari sektor pekerja, wirausaha, pemuda dan mahasiswa.

    Rijal mengungkapkan, peringkat tertinggi atau kinerja terbaik dalam riset tersebut diraih Menteri Agama Nasaruddin Umar, karena kebijakan-kebijakan di sektor agama yang dinilai memberi dampak yang signifikan.

    Di posisi kedua, ada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan ketiga, Menteri Komdigi Meutya Hafid.

    “Yang mengejutkan justru, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dia berada di urutan kedua, publik merasa sangat merasakan hasil kinerja beliau di bidang koperasi, kemudian disusul oleh Menteri Komdigi Meutya Hafid, yang dinilai banyak gebrakan di 100 hari pertama,” kata Rijal.

    Setelah Mutya Hafid, lanjutnya, peringkat selanjutnya adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang dipilih masyarakat karena dinilai sukses dalam melakukan inovasi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru terlihat dari program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

    Sementara itu peringkat kelima ditempati Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid yang dinilai berani atas sejumlah kasus viral baru-baru ini.

    “Terakhir adalah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, menduduki posisi kelima, menteri ini baru-baru saja viral masyarakat mengapresiasi terkait kinerja beliau, dinilai berani dan dekat dengan masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Investasi Minta Para Investor Libatkan Pengusaha Daerah dalam Berinvestasi

    Menteri Investasi Minta Para Investor Libatkan Pengusaha Daerah dalam Berinvestasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, meminta para investor untuk menggandeng pengusaha daerah dalam melakukan kegiatan investasi di suatu wilayah.

    Hal tersebut agar dampak ekonominya dapat dirasakan oleh seluruh pihak, utamanya dapat membuat pengusaha daerah turut berkembang.

    Rosan mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai kisaran angka 8%. Salah satu upayanya yakni menarik realisasi investasi sebanyak-banyaknya, minimal Rp 13.000 triliun dalam kurun waktu 2025-2029.

    “Kami dalam 5 tahun ke depan targetnya lebih dari Rp 13.000 triliun pada 5 tahun ke depan,” ungkap Rosan dalam acara Rakernas HIPKA yang bertajuk Mensukseskan Program Prabowo-Gibran Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8% di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Rosan mengungkapkan, dirinya optimistis target realisasi dalam kurun 5 tahun ke depan dapat tercapai. Mengingat, realisasi investasi pada tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai target pertumbuhan yang dicanangkan.

    Terakhir, pada 2024 lalu, realisasi investasi sukses menembus angka Rp 1.650 triliun. Angka tersebut setara 103% dari target yang ditetapkan.

    Rosan melanjutkan, sejauh ini realisasi investasi cukup baik apabila dilihat dari persentase penyebarannya, tak hanya besar di satu wilayah atau pulau saja. Investasi juga sukses membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat.

    Oleh karenanya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendorong para investor untuk bersinergi dengan pengusaha-pengusaha di setiap daerah, agar perputaran nilai ekonomi dapat semakin dirasakan seluruh pihak.

    “Kami di Kementerian Investasi meminta para investor yang masuk berinvestasi di Indonesia untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan para pengusaha di daerah yang mereka akan berinvestasi,” tegasnya dalam menanggapi investasi pengusaha daerah.

  • Sindiran Bunda Corla soal Syarat Kerja di Indonesia usai Ramai Tagar Kabur Aja Dulu: Kayak Seenaknya

    Sindiran Bunda Corla soal Syarat Kerja di Indonesia usai Ramai Tagar Kabur Aja Dulu: Kayak Seenaknya

    TRIBUNJATIM.COM – Selebgram Bunda Corla memberikan tanggapannya terkait tagar Kabur Aja Dulu yang belakangan ramai digunakan di media sosial.

    Bunda Corla sendiri merupakan diaspora Indonesia yang kini tinggal dan bekerja di Jerman.

    Sebagai WNI yang telah lama tinggal di luar negeri, Bunda Corla tahu betul alasan banyak orang ingin hijrah ke negara lain.

    Karenanya saat viral tagar KaburAjaDulu, Bunda Corla mengurai penjelasan berapi-api.

    Bunda Corla mengungkap alasannya banyak anak muda ingin pindah ke luar negeri.

    Faktor utamanya adalah karena berkarir di Indonesia dianggap tidak berkembang.

    “Berita tentang isunya mencari kerjaan yang sangat sulit di Indonesia memang sudah berangsur-angsur tidak pernah hilang sampai detik ini. Makanya ini harus ada perubahan. Jangan jadi budaya berketerusan sehingga ekonomi enggak akan berkembang kalau banyak yang tidak bisa kerja dengan sekolah yang tinggi, mereka seperti katak dalam tempurung enggak bisa bergerak,” kata Bunda Corla dilansir dari tayangan YouTube tvOne News, Rabu (19/2/2025), dikutip dari Tribun Bogor.

    Diakui Bunda Corla, muda-mudi Indonesia sebenarnya banyak yang memiliki otak cemerlang.

    Namun kepintaran anak-anak muda Indonesia itu, kata Bunda Corla, tak dihargai di negaranya sendiri.

    “Indonesia kan banyak sekali anak-anak kuliah yang jago-jago. Bahkan ketika mereka pertukaran pelajar mereka dapat nilai tinggi, artinya mereka punya wawasan luas. Ketika mereka sudah wisuda, kebentur sama persyaratan yang tidak masuk akal,” ujar Bunda Corla.

    Karenanya, Bunda Corla pun mengurai sindiran telak terkait syarat bekerja di Indonesia.

    Berbeda dengan negara lain seperti Jerman, Indonesia kata Bunda Corla punya syarat pekerjaan yang tak masuk akal.

    “Sebagai contoh, kita lihat negara yang berkembang, seperti di Jerman tidak mengenal yang namanya usia, tidak mengenal fisik, tidak mengenal umur. Di Jerman ini yang penting ada mau, ada niat, tidak punya pengalaman nanti kita ajarkan,” kata Bunda Corla.

    “Kalau di Indonesia kan harus lihat tinggi badan, apa ini? ini enggak wajar. Emang mau ngapain? mau jadi model? kan mau kerja jadi kasir, di PT CV, kerja di restoran, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tapi banyak hal-hal yang memalukan dan menjatuhkan harga seorang pemuda yang punya kemampuan, punya keberanian, mungkin mereka tulang punggung keluarga, itu yang membuat mereka stres,” sambungnya.

    BUNDA CORLA ‘KABUR AJA DULU’ – Bunda Corla beri komentar pedas soal viral ‘Kabur Aja Dulu’. Bahas nasib anak muda dan syarat kerja di Indonesia yang dinilainya tak masauk akal. Hal ini disampaikan Bunda Corla dalam salah satu tayangan tv pada Rabu (19/2/2025). (Instagram Bunda Corla)

    Menyambungkan fenomena susahnya syarat bekerja tersebut, Bunda Corla pun mengurai penyebab tingginya angka kriminalitas di Indonesia.

    Yang tak lain menurut Bunda Corla adalah karena sulitnya rakyat mendapat pekerjaan.

    “Banyaknya begal atau menggunakan barang-barang terlarang, itu bisa jadi penyebabnya karena mereka terlalu lama di rumah, mereka stres, enggak harus berbuat apa, akhirnya rusaknya anak muda tadi. Selama ini pemerintah meneriaki ‘ayo bangun Indonesia’. Tapi di mana? Generasi muda ini kan mereka adalah figur untuk masa depan, kalau enggak ada mereka Indonesia mau jadi apa? toh yang tua juga akan mati,” imbuh Bunda Corla.

    Terkait dengan ramainya fenomena anak muda ingin pindah ke luar negeri, Bunda Corla menyebut sah-sah saja.

    “Kita enggak bisa menyalahkan mereka, ada anak-anak muda yang sekarang pengin ke luar negeri dan ganti kewarganegaraan, jangan salahkan mereka. Pemerintah harus mencegah, bagaimana caranya? harus berpikir lagi untuk pekerjaan, memudahkan persyaratan. Indonesia sekarang kadang tidak sesuai dengan gaji, mereka sekolah tinggi-tinggi, ada yang S1 S2, ujung-ujungnya gaji tak setara, ini kadang memberi gaji kayak seenaknya aja,” ucap Bunda Corla.

    Atas penjelasan yang diurai Bunda Corla tersebut, Wakil Menteri Tenaga Kerja RI Immanuel Ebenezer pun angkat bicara.

    Immanuel mengaku setuju dengan pernyataan Bunda Corla soal susahnya syarat bekerja di Indonesia.

    “Tadi yang disampaikan Bunda Corla benar sekali, ada rezim yang merusak sekali terkait pembatasan umur kerja. Ngapain? kalau orang masih punya kemampuan kerja ya biarin dong bekerja. Tugas kita negara, pemerintahan Prabowo-Gibran, melawan yang kira-kira merugikan rakyat,” kata Immanuel.

    Adapun terkait dengan ramainya tagar Kabur Aja Dulu, Immanuel tak setuju dengan maksud di belakangnya.

    Menurut wamenaker, tagar KaburAja Dulu seharusnya dimaknai bukan karena pesimisme.

    “Ramainya hashtag ini terkesan di publik ada semacam yang diramaikan, pesimisme, loh berapa juta anak muda yang pergi ke luar tidak pernah buat hashtag, mereka pergi-pergi aja. Ya kenapa mereka buat hashtag. Jangan sampai nanti kawan-kawan yang pergi ke luar sana, pas enggak mampu pulang, bikin video tuh ‘pak pemerintah tolong kami pak, kami enggak bisa pulang’. Ada berapa puluh ribu tenaga kerja kita yang terjaring mafia tenaga kerja?” imbuh Immanuel.

    “Negara ini selalu menjaga warga negaranya, kita sedang membangun lapangan pekerjaan itu ada dengan jaminan yang bisa diintervensi negara, ya didukung loh. Kita baru berapa bulan memerintah,” sambungnya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Ada Pelantikan Kepala Daerah, Polisi Imbau Aksi Unjuk Rasa Tak Digelar di Sekitar Istana Negara – Halaman all

    Ada Pelantikan Kepala Daerah, Polisi Imbau Aksi Unjuk Rasa Tak Digelar di Sekitar Istana Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025).

    Hal itu mengingat akan dilaksanakannya pelantikan kepala daerah dan wakil daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Area sekitar istana saat ini (besok, red) dinyatakan steril demi menjaga ketertiban dan keamanan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan Rabu (19/2/2025).

    Ade berharap imbauan tersebut dapat dipatuhi sehingga tercipta situasi keamanan ketertiban masyarakat yang aman.

    “Sama-sama menjaga kelancaran aktivitas serta ketertiban umum di wilayah tersebut,” imbuhnya.

    Diketahui, massa mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025).

    Aksi mahasiswa ini mengusung tema “Indonesia Gelap”, sebagai simbol ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi di Indonesia saat ini.

    Aksi tersebut juga sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan 100 hari.

    Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar puncak demo bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Aksi lanjutan itu akan berbarengan dengan agenda pelantikan ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

    Koordinator BEM SI Herianto menegaskan jumlah massa diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya.

    “(Jumlah massa) itu pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak ada direspons sama pihak pemerintah,” paparnya.

  • UU Minerba Wujud Dukungan Negara untuk UMKM

    UU Minerba Wujud Dukungan Negara untuk UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari menegaskan, bahwa Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) merupakan bukti nyata dukungan pemerintah terhadap UMKM.

    Menurut Akbar, pengesahan revisi keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU Minerba membawa angin segar bagi para pelaku UMKM di sektor ini.

    “Kami mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang telah berperan dalam lahirnya UU Minerba ini. Sebagai mantan ketua umum Hipmi, beliau memahami betul kondisi UMKM di Indonesia,” ujar Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Akbar menyatakan, UU Minerba mencerminkan peran aktif pemerintah dalam mendukung UMKM. Undang-undang yang disahkan DPR ini menjadi dorongan bagi sektor UMKM, yang selama ini terbukti menjadi pilar utama perekonomian nasional.

    Hingga 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar Rp 8.573 triliun per tahun. Selain itu, UMKM juga menjadi sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja, mencapai 97% atau sekitar 117 juta orang.

    “UU Minerba ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas, berkontribusi lebih luas dalam pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjadi benteng dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global,” jelas Akbar.

    Ia menambahkan, UU Minerba menghadirkan keadilan dalam sektor pertambangan, yang selama ini lebih didominasi oleh korporasi besar. Dengan adanya regulasi ini, pelaku UMKM kini memiliki kesempatan lebih luas untuk terlibat dalam industri tambang.

    Akbar juga menilai bahwa UU Minerba selaras dengan misi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu poin dalam Asta Cita, yaitu membangun ekonomi dari desa dan lapisan bawah untuk pemerataan serta pengentasan kemiskinan, telah tercermin dalam kebijakan ini.

    “Hipmi memiliki jaringan di 38 provinsi, dengan 80% anggotanya berasal dari UMKM. Bahkan, masih banyak pelaku UMKM tersebar di berbagai daerah. Dengan adanya UU Minerba, roda perekonomian akan semakin bergerak,” tutur Akbar.

    Selain apresiasi UU Minerba, ia juga mengajak para pelaku UMKM untuk bersiap memanfaatkan peluang yang diberikan UU Minerba, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain aktif di sektor pertambangan.