Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Menagih Janji Politik Prabowo Setelah Swasembada Pangan

    Menagih Janji Politik Prabowo Setelah Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memenuhi salah satu janji politiknya untuk membuat RI mandiri pangan melalui swasembada beras yang resmi dicapai.

    Prabowo secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan pada 2025.

    Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan para petani dan tamu undangan.

    Prabowo menegaskan capaian swasembada pangan menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri bangsa dalam mengelola kekayaan dan potensi nasional.

    “Kita percaya dari hasil menuju hasil, dari kemenangan menuju kemenangan-kemenangan baru. Kepercayaan diri kita mampu, Indonesia mampu, Indonesia cerah, Indonesia semangat, Indonesia makmur, dan kemakmuran harus sungguh-sungguh di tangan rakyat Indonesia,” tegasnya.

    Dalam sambutannya, Prabowo juga menyampaikan penghormatan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perjuangan mewujudkan swasembada pangan, mulai dari petani hingga jajaran pemerintah. Ia mengaku terinspirasi oleh nilai-nilai kepemimpinan yang ia pelajari sejak menjadi prajurit TNI.

    “Saya ini mantan tentara. Kadang-kadang saya memimpin dengan keras, tetapi akhirnya kita mendapatkan keberhasilan. Dan pada akhirnya saya kagum dan bangga kepada anak buah saya, dan saya yang hormat kepada mereka lebih dulu,” kata Prabowo. 

    Namun, masih banyak daftar janji politik Prabowo-Gibran yang disampaikan pada saat masa kampanye yang masih harus dikejar kedepannya, seperti pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke seluruh siswa di Indonesia dan mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

    Program MBG

    Prabowo Subianto menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 55 juta penerima manfaat dalam satu tahun pelaksanaan. Program tersebut menyasar anak-anak sekolah serta ibu hamil sebagai upaya intervensi negara untuk mengatasi masalah gizi, stunting, dan kelaparan.

    Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan dalam taklimat awal tahun pada Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, program MBG dicanangkan sejak awal pemerintahannya dengan pertimbangan tingginya angka kekurangan gizi di Indonesia. Berdasarkan berbagai kajian, sekitar 20 persen anak Indonesia mengalami kekurangan gizi, bahkan di sejumlah daerah angkanya mencapai lebih dari 30 persen.

    “Puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi. Banyak yang makan hanya nasi dengan daun-daunan,” ujar Prabowo.

    Program MBG mulai dijalankan pada 6 Januari 2025. Tepat satu tahun kemudian, pada 6 Januari 2026, Presiden menerima laporan bahwa jumlah penerima manfaat telah mencapai 55 juta orang.

    “Hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. Lima puluh lima juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

    Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Selama 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, laju ekonomi Indonesia masih berkutat pada kisaran 5%. Angka ini masih jauh dari target ambisius 8% yang dijanjikan dalam masa kampanye.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,02% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal IV/2024, atau triwulan pertama pemerintahan Prabowo.

    Pada kuartal I/2025 pertumbuhan bahkan melambat ke 4,87% YoY sebelum kembali naik tipis ke 5,12% YoY pada kuartal II/2025. Rata-rata pertumbuhan selama tiga kuartal awal pemerintahan ini berada di level 5%.

    Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Bappenas menargetkan pertumbuhan sebesar 5,3% pada tahun pertama sebagai landasan menuju target 8% pada 2029.

    Proyeksi itu mensyaratkan pertumbuhan bertahap: 5,3% pada 2025, 6,3% pada 2026, 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2028, dan akhirnya 8% di 2029.

  • Ferdinand Bela Arie Kriting, Teddy Gusnaidi Dibilang Penjilat Belum Kebagian Kursi

    Ferdinand Bela Arie Kriting, Teddy Gusnaidi Dibilang Penjilat Belum Kebagian Kursi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, kompak dengan Komika Arie Kriting, menyerang Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi.

    Seperti diketahui, antara Teddy dan Arie sebelumnya terlibat perdebatan tentang buzzer di Media Sosial X.

    Di tengah perdebatan, muncul Ferdinand memberikan skakmat kepada Teddy dengan menyebutnya sebagai penjilat penguasa.

    Celakanya, Ferdinand menuturkan bahwa Teddy yang selama ini intens pasang badan bagi penguasa tidak kunjung mendapat jabatan.

    “Si penjilat ini tak kunjung dapat tempat,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (8/1/2026).

    Ferdinand bilang, tidak heran jika Teddy hingga saat ini bersikap seperti Politikus PSI Ade Armando. Terus berteriak sampai mendapat potongan kue.

    “Maka tak heran kalau dirinya selalu berupaya seperti Ade Armando,” tandasnya.

    Sebelumnya, Teddy tidak terima dengan materi stand up Pandji Pragiwaksono. Salah satu bagian materinya menyebut Wapres Gibran ngantukan.

    Berangkat dari situ, ia menyolek Arie Kriting sebagai rekan seprofesi Pandji.

    “Mas Arie izin bertanya, apakah dapat dibenarkan Pandji dalam mencari nafkah untuk makan keluarganya, dengan cara menghina fisik orang lain, yang bukan partner kerjanya?,” ucap Teddy.

    Lanjut dia, jika hal tersebut tidak dibenarkan, kenapa komika lain, termasuk Arie Kriting, ikut membela Pandji Pragiwaksono.

    “Kalau anda membenarkan hal itu, apakah boleh orang lain mengolok-olok fisik mas Arie dan kawan-kawan Komika?,” timpalnya.

    Suami Indah Permatasari itu memilih tidak terjebak dalam pertanyaan Teddy. Ia hanya melempar pertanyaan balik agar politikus Partai Garuda itu memperjelas kembali pertanyaannya.

  • Sosok Agri Fanani yang Dipolisikan Demokrat karena Diduga Menuding SBY Dalangi Kasus Ijazah Jokowi

    Sosok Agri Fanani yang Dipolisikan Demokrat karena Diduga Menuding SBY Dalangi Kasus Ijazah Jokowi

    GELORA.CO – Inilah sosok Agri Fanani, youtuber yang dilaporkan Partai Demokrat karena menuding Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi dalang di balik kasus ijazah Jokowi. 

    Agri Fanani yang memiliki akun youtube @Agri Fanani, dilaporkan bersama tiga akun media sosial lainnya, yakni channel youtube @Bang bOy dan @Kajian Online serta 

    TikTok @sudirowibudhiusmp. 

    Laporan itu menampilkan cuplikasi video akun @AGRI FANANI yang bertuliskan anak emas SBY korupsi terbesar sepanjang Sejarah RI.

    Terkait laporan ini, Agri Fanani justru mempertanyakan somasi yang tidak pernah diterimanya. 

    Hal ini beralasan karena sebelumnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam mengaku sudah melayangkan somasi ke sejumlah akun media sosial terkait hal ini. 

    “Sampai dengan hari ini somasi itu aku enggak terima,” kata Agri Fanani dikutip dari tayangan youtube CNN Indonesia pada Rabu (7/1/2026). 

    Agri mengaku sudah mengetahui akan disomasi oleh Partai Demokrat bersama dua konten kreator lainnya, yakni Zulfan Lindan dan akun Kajian Online. 

    Sebenarnya dia sudah menunggu-nunggu somasi itu, namun tidak datang dan justru dia sudah dilaporkan ke polisi.

    Dia tidak mempermasalahkan laporan itu, namun dia heran karena nama Zulfan Lindan justru hilang dan diganti dengan nama Boy. 

    “I don’t know. Mungkin waduh Yulfan Lindan rada berat ini kali e ngelawannya ganti boy aja lah. Enggak tahu, mungkin bisa dikonfirmasi ke beliau,” kata Agri sambil menunjuk Khoirul Umam yang juga hadir di acara itu.

    Agri membantah video yang diunggahnya itu bermuatan fitnah atau ujaran kebencian yang dibuat adalah mengambil dari fakta-fakta yang ada di pemberitaan. 

    Dia meyakini hal itu 11 juta triliun persen. 

    Dikatakan Agri, selama ini Youtuber Nusantara yang merupakan gabungan dari para youtuber sepakat untuk melawan hoax. 

    “Youtuber Nusantara ini berawal dari teman-teman YouTuber yang memang tumbuh secara organik. Enggak diorganisir, enggak digerakkan, enggak disuruh, enggak diperintah siapapun,” katanya. 

    Selama ini, para youtuber Nusantara yang sudah eksis sejak 5 hingga 10 tahun itu konsisten membela Jokowi mengawal program-program pemerintah yang pro rakyat. 

    Hal itu dilakukan karena dia melihat media sosial saat ini tidak sehat. 

    “Nah, itulah kemudian e tugas kita, komitmen kita untuk melawan itu,” katanya. 

    Agri membantah apa yang dikerjakan itu sesuai dengan pesanan. Bahkan dia sukarela membela pemerintah dari serangan-serangan hoax seperti saat bencana di Aceh beberapa waktu lalu. 

    “Nah, karena mungkin hari ini atau belakangan ini memang serangannya banyak ke Pak Jokowi, akhirnya banyak kita dituduh beraliansi dengan Pak Jokowi, ada hubungannya ke sana. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa,” tegasnya. 

    Siapa sebenarnya Agri Fanani? 

    Dari dalam kanal youtube sendiri diketahui Agri Fanani merupakan ketua umum dari Youtuber Nusantara.

    Lebih jauh informasi lainnya didapat jika Agri Fanani berasal dari Surakarta alias Solo.

    Dirinya tinggal di Tangerang dan berprofesi sebagai vlogger.

    Di facebook juga dicantumkan akun instagram pribadinya dengan nama yang sama di youtube.

    Di instagram Agri Fanani kerap membagikan aktivitasnya.

    Salah satu postingan cukup mencuri perhatian manakala Agri Fanani berfoto bersama wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Bersama anggota youtuber nusantara, Agri Fanani sempat berkunjung dan melakukan pertemuan dengan Gibran

  • Mahfud MD Pastikan Materi Stand Up Pandji soal Gibran Tak Bisa Dijerat Pidana

    Mahfud MD Pastikan Materi Stand Up Pandji soal Gibran Tak Bisa Dijerat Pidana

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai materi stand up comedy yang dibawakan Pandji Pragiwaksono soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa masuk ranah pidana.

    Mahfud menilai bahwa materi Pandji soal Gibran terlihat mengantuk itu masuk kategori subjektif untuk dikategorikan sebagai penghinaan.

    “Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina? “Kamu kok ngantuk.” Gitu kan? Nggak apa-apa orang ngantuk biasa,” ujar Mahfud di YouTube @MahfudMD, dikutip Kamis (8/1/2025).

    Dia menambahkan, jika materi Pandji itu tetap dinilai menghina Gibran maka tetap tidak bisa kena jerat pidana. Pasalnya, KUHP teranyar baru berlaku pada (2/1/2026).

    Sementara itu, materi stand up comedy terkait Gibran dibawakan pada special show Pandji Pragiwaksono yang bertajuk Mens Rea pada (30/10/2025).

    “Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum ya. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2,” imbuhnya.

    Adapun, Mahfud pun menyatakan bahwa jika memang bakal dijerat dengan pidana, maka eks Ketua MK itu bakal membela Pandji.

    “Tidak akan dihukum Mas Pandji, tenang. Nanti saya yang bela,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, dalam KUHP versi baru telah menyantumkan Pasal penghinaan presiden maupun wakil presiden. Aturan itu tercantum pada Pasal 218 KUHP. Pasal ini mengatur soal penyerangan harkat martabat kepada presiden dan wakil presiden di muka umum dapat dipidana tiga tahun.

    Sementara pada Pasal 219, mengatur setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan hingga menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

    Namun, ancaman pidana merupakan kategori delik aduan yang hanya bisa ditindaklanjuti lewat aduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Aduan ini bisa dilakukan secara tertulis sebagaimana Pasal 220 ayat (2).

  • Jimly: Dibanding Kasus Akil Mochtar, Citra MK Terpuruk Tahun 2024

    Jimly: Dibanding Kasus Akil Mochtar, Citra MK Terpuruk Tahun 2024

    Jimly: Dibanding Kasus Akil Mochtar, Citra MK Terpuruk Tahun 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie mengaku merasa senang melihat perkembangan citra MK yang kini kian membaik.
    Menurut Jimly, citra
    MK
    sempat terpuruk. Ia lantas menyinggung kasus eks Ketua MK
    Akil Mochtar
    yang terjerat kasus suap korupsi dan sengketa pilkada.
    “Kenapa kita perlu khusus memberi apresiasi? Karena 2024 MK terpuruk ya, waktu 2024. Pernah juga pada tahun 2011-an atau 2000 di zamannya Pak Mahfud ada Akil Mochtar kena kasus, nah itu juga merosot citranya,” ujar Jimly di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
    Meski tidak menyebut eksplisit kasus MK apa yang terjadi pada 2024, Jimly menyebut tahun itu menjadi tahun yang terberat untuk MK.
    “Ya paling berat itu yang 2024,” kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri tersebut.
    Oleh sebab itu, Jimly merasa kinerja MK perlu diapresiasi karena sekarang sudah mengembalikan
    kepercayaan publik
    .
    “Alhamdulillah sekarang sudah kembali kepercayaan publik tecermin dari banyaknya perkara dan saya sendiri melihat waduh banyak sekali ternyata perkaranya,” kata dia.
    Diketahui, publik digemparkan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) pada 2024.
    Kejadian itu pun berbuntut panjang sampai akhirnya Ketua MK Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya.
    Bahkan, seluruh hakim MK mendapat teguran dari Majelis Kehormatan MK (MKMK).
    Sebelumnya, MK juga sempat menjadi sorotan saat Ketua
    Mahkamah Konstitusi
    Akil Mochtar ditangkap KPK pada Oktober 2013.
    Akil Mochtar ditangkap KPK karena terlibat kasus suap sengketa Pilkada di sejumlah daerah.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Prabowo Singgung Kalah Pilpres di Aceh-Sumbar: Apa Saya Larang MBG?

    Video Prabowo Singgung Kalah Pilpres di Aceh-Sumbar: Apa Saya Larang MBG?

    Presiden RI (Republik Indonesia) Prabowo Subianto menyinggung program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diusungnya dan Gibran Rakabuming Raka tetap digelar di Aceh dan Sumatera Barat, meskipun keduanya kalah suara di sana.

    “Saya bukan milik satu partai. Saya sekarang milik seluruh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Perayaan Natal Nasional di Jakarta, Senin (5/1).

    “Karena aku kalah di Sumatera Barat, berarti MBG jangan ke Sumatera Barat? Gak ada itu. Apa saya larang MBG ke Aceh? Aku kalah juga di Aceh. Tidak,” kata Presiden RI ini.

    Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia bisa lebih makmur lagi bila pemimpin-pemimpinnya bersatu dan bekerja sama, meski tak semua harus masuk pemerintah. “PDIP boleh di luar. Boleh. Tapi kerja sama. Saya dukung Pramono jadi Gubernur DKI,” ucapnya pada momen yang sama.

  • Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

    Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

    Oleh:Erizal

    DALAM acara Catatan Demokrasi di tvOne kemarin, ada pertanyaan menarik dari Ade Darmawan, loyalis Jokowi, terhadap Jimmy Himawan, kuasa hukum Demokrat. 

    Kenapa Demokrat langsung mengambil langkah hukum terhadap akun-akun yang berafiliasi dengan Jokowi? Tidakkah sebaiknya terlebih dahulu dilakukan langkah politik untuk berkomunikasi, bahwa kita ini satu tubuh atau koalisi di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran?

    Menurut saya, itu pertanyaan yang aneh dari seorang Ade Darmawan. Padahal dia sendiri yang awalnya mengatakan “Partai Biru” otak di balik Roy Suryo cs yang mengusut, bahkan berani memastikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. 

    Berbulan-bulan spekulasi itu beredar sampai sekarang, lalu saat Partai Demokrat mengambil langkah hukum, malah disalahkan, kenapa tak langkah politik yang diambil karena alasan koalisi?

    Sudah tahu satu koalisi, tapi kenapa para pendukung Jokowi, terutama Ade Darmawan sendiri tega menuduh “Partai Biru”, bahkan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY sendiri sebagai “orang besar” di balik kasus ijazah Jokowi? 

    Bukan sepekan dua pekan tapi berbulan-bulan, tuduhan itu tak pernah diluruskan, malah makin menjadi-jadi. Bahkan, setelah dilayangkan somasi pun seperti tak mengindahkan dan cenderung menantang dan menuduh SBY macam-macam pula.

    Menurut saya, ada tiga poin penting yang perlu dicatat dari pertanyaan Ade Darmawan yang aneh itu, terhadap Jimmy Himawan, dalam acara Catatan Demokrasi itu. 

    Pertama, pendukung Jokowi, terutama akun-akun yang dilaporkan itu tidak mengira SBY atau Partai Demokrat akan benar-benar mengambil langkah hukum. Mereka mengira itu hanya gertak sambal saja. Merekalah yang pemberani, sementara SBY atau Demokrat tidak akan.

    Kedua, pendukung Jokowi, terutama akun-akun yang dilaporkan itu “ngeper” juga berhadapan dengan SBY atau Demokrat. Mereka seolah-olah baru ingat bahwa kita satu koalisi, satu tubuh. 

    Tapi selama ini menuduh dan menyerang, mereka lupa dan menganggap semua orang yang berpotensi menghambat laju Gibran berarti lawan. Mereka mungkin juga lupa Jokowi bukan lagi Presiden dan Gibran hanya Wapres. Wapres, ya Wapres.

    Ketiga, pendukung Jokowi, terutama akun-akun yang dilaporkan itu, terlihat sekali punya kepercayaan diri yang tinggi. Mereka tak pernah merasa bersalah. Yang salah pastilah orang lain. 

    SBY atau Demokrat yang berusaha membela diri pun dianggap salah. Kenapa harus menempuh langkah hukum? Kenapa tak tempuh saja langkah politik? Bukankah kita ini satu koalisi atau satu tubuh? Giliran menyerang orang lupa kalau sedang berkoalisi, tapi giliran diserang baru ingat. Dasar……..!

    Direktur ABC Riset & Consulting 

  • Berkat Pandji Pragiwaksono, Buzzer Dapat Job Lagi

    Berkat Pandji Pragiwaksono, Buzzer Dapat Job Lagi

    GELORA.CO -Gara-gara Pandji Pragiwaksono meroasting Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam special show bertajuk ‘Mens Rea’ yang tayang di Netflix, kelompok-kelompok yang diduga buzzer langsung bermunculan.

    Buzzer langsung bergerak membela Gibran dengan melakukan perundungan terhadap Pandji habis-habisan.

    Pendakwah Ustaz Hilmi Firdausi alias Gus Hilmi turut angkat suara soal kelakuan buzzer yang rama-ramai menyerang Pandji.

    Menurut Gus Hilmi, seharusnya para buzzer berterimakasih kepada Pandji yang secara tidak langsung telah membuka lapangan kerja.

    “Para buzzer harus berterimakasih sama Pandji. Gegara Mens Rea kalian dapat job lagi, bahkan saya lihat sekarang lebih masif. Congratz yaa,” tulis Gus Hilmi lewat cuitannya di akun Facebook pribadinya yang dikutip Rabu 7 Januari 2026.

    Unggahan Gus Hilmi langsung disambar banyak warganet.

    “Menciptakan lapangan kerja salah satu job desk wapres juga kan,” kata Irine Aditya.

    “Tp masak kita rela, uang pajak buat bayarin buzzer,” sambung Afif Yusrian. 

  • Ramai Serangan ke Pandji, Ustad Hilmi: Para Buzzer Harusnya Berterimakasih Karena dapat Job

    Ramai Serangan ke Pandji, Ustad Hilmi: Para Buzzer Harusnya Berterimakasih Karena dapat Job

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sindiran tajam diberikan ustad Hilmi Firdausi ke para buzzer yang menyerang, Komika Pandji Pragiwaksono.

    Sindiran ini diberikannya langsung ke para buzzer yang ramai memberikan serangan ke Pandji.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Ustad Hilmi meminta para buzzer harusnya berterima kasih ke Pandji.

    Alasannya karena mereka kembali mendapatkan pekerjaan karena materi stand up Mens Rea

    “Para buzzer harus berterimakasih sama @pandji,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2026).

    “Gegara Mens Rea kalian dapat job lagi, bahkan saya lihat sekarang lebih masif. Congratz yaa 🫵😅,” ungkapnya.

    Sebelumnya, materi stand up dari Pandji yang dinilai menyerang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Setelah hal ini viral diketahui, sang Komika mendadak mendapat serangan dari para buzzer.

    Nyatanya, Mens Rea tidak dibuat untuk menyerang kelompok atau pihak tertentu.

    Dikatakan Pandji, banyak orang keliru memahami arah materi yang ia bawakan di atas panggung.

    “Orang berpikir Mens Rea itu dibikin untuk nyenggol ini, nyenggol itu,” ujar Pandji dikutip pada Selasa (6/1/2026).

    Namun, ia menekankan bahwa sasaran utama dalam spesial show tersebut justru adalah masyarakat luas.

    “Yang disenggol oleh Mens Rea, rakyat Indonesia,” tegasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf

    Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Faizal Assegaf kembali menyorot tajam soal Somasi yang dilayangkan oleh Partai Demokrat.

    Faizal Assegaf menyebut soal Somasi tersebut, hanya merupakan tabiat politik dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal menyebut somasi ini hanya hipokrit SBY.

    Yang dimana, ini justru berbalik dan menurutnya akan membuat publik bersimpati ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Tabiat politik hipokrit SBY, justru bikin publik kian bersimpati pada Gibran,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2026).

    Dibalik Somasi ini juga, ia menaruh curiga ada ambisi besar yang dibawah oleh SBY.

    Somasi ini disebutnya hanya menjadi topeng etika dan hukum yang dibalikya ada ambisi melanjutkan dinasti poliktik yang ganas.

    “Sebab di balik topeng etika & hukum (somasi) tersembunyi ambisi dinasti politik super ganas,” sebutnya.

    Dari hal ini, beberapa sudah mulai menaruh dan menyalakan alarm bahaya khususnya untuk kubu oposisi menurutnya.

    Diantaranya ada Anies Baswedan serta PDIP yaitu Puan Maharani yang mulai waspada soal rencana besar menurutnya itu.

    “Di alur itu, oposisi terjebak digembala hajat Cikeas. Walhasil, kubu Anies & Puan, mulai waspada,” terangnya.

    Sebelumnya, Elite Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kuasa hukumnya, Muhajir, telah melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong.

    Laporan tersebut ditempuh setelah somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak mendapat respons dari pihak-pihak terkait.