Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Bobby Nasution Dilantik Prabowo Subianto sebagai Gubernur Sumut, Termuda se-Indonesia

    Bobby Nasution Dilantik Prabowo Subianto sebagai Gubernur Sumut, Termuda se-Indonesia

    Bobby Nasution hadir di Monas didampingi istrinya, Kahiyang Ayu, dan ketiga anaknya. Sedangkan wakilnya, Surya, juga datang bersama keluarga, termasuk istrinya, Titiek Sugiharti.

    Mereka bersama kepala daerah lainnya kemudian berjalan dari Monas diiringi drumband menuju Istana Kepresidenan. Menjadi pucuk pimpinan di Sumut, Bobby Nasution dan Surya memiliki 5 visi dan misi utama.

    Kelima visi dan misi utama mereka tersebut antara lain meningkatkan SDM, menjaga stabilitas makro ekonomi, meningkatkan tata kelola pemerintah, mengembangkan dan menata infrastruktur, dan memperkuat ketahanan nasional.

    Setelah prosesi pelantikan, seluruh Kepala Daerah akan mengikuti retreat dan pembekalan di Akademi Militer Magelang. Retreat dan pembekalan di Akademi Militer berlangsung selama 8 hari, 21-28 Februari 2025.

    Upacara pelantikan dihadiri Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subianto, dan Menteri dalam Negeri Tito Karnavian.

    Hadir juga Wakil Ketua DPR RI Suami Dasar Ahmad, Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua DPRD se-Indonesia dan tamu kehormatan lainnya.

  • Mahasiswa Unas Bakar Ban di Patung Kuda Jakpus: Negara Kita Gelap di Bawah Kepemimpinan Prabowo – Halaman all

    Mahasiswa Unas Bakar Ban di Patung Kuda Jakpus: Negara Kita Gelap di Bawah Kepemimpinan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan mahasiswa dari Universitas Nasional (Unas) tiba di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk menggelar demonstrasi pada Kamis (20/2/2025).

    Pantauan Tribunnews.com, para mahasiswa yang mengenakan almamater berwarna hijau ini berjalan dengan membentangkan spanduk bertuliskan protes atas kebijakan pemerintah saat ini.

    “Negara kita sedang gelap di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran,” kata orator di depan pendemo.

    Sambil berorasi yang bergantian, mahasiswa pun membakar ban di depan barrier beton yang dipasang pihak kepolisian.

    Asap hitam pun membumbung ke udara karena api di ban yang terbakar itu cukup besar.

    Selain itu, mahasiswa juga membawa sejumlah poster yang bergambarkan sindiran terhadap kebijakan kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Salah satunya yakni menyindir soal kebijakan Makan Siang Gratis (MBG). Di dalam posternya tertulis Makan ‘Duit Rakyat’ Siang Gratis.

    Selain itu, ada pula foto Prabowo-Gibran dengan tulisan Kabinet Merah Putih Omon-omon hingga tanda matinya pendidikan di Indonesia akibat kebijakan efisiensi.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia bakal menggelar aksi unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’ pada Kamis (20/2/2025) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. 

    Nantinya, akan ada ratusan personel gabungan yang akan diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi demo tersebut. 

    “Data pengamanan unjuk rasa 588 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Kamis. 

    Ratusan personel gabungan itu akan disebar ke beberapa titik khususnya pusat massa aksi unjuk rasa mulai dari bundaran Patung Kuda, Monas, hingga Istana Negara. 

    Di sisi lain, lanjut Susatyo, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi. Namun, sifatnya masih situasional. 

    “Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Istana akan dialihkan,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif. Dia juga mengimbau kepada massa untuk melakukan aksi unjuk rasa sesuai aturan yang ada.

  • Megawati Ingatkan Pramono-Rano untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, Warganet: Rakyat Dijadikan Oposisi?

    Megawati Ingatkan Pramono-Rano untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, Warganet: Rakyat Dijadikan Oposisi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Megawati Ingatkan Pramono-Rno untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, bukannya senang, warganet malah ramai menyebutnya koalisi.

    Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tengah ramai diperbincangkan public setelah melayangkan pernyataan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Megawati baru-baru ini mengingatkan Pranomo Anung dan Rano Karno selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2025-2029, untuk menjalankan segala arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia juga menegaskan bahwa kepala daerah dari partainya harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

    Penyataan ini diperjelas dengan penyampaian Rano Karno, bahwa Megawati memberi penyampaian sebagai tugas utama.

    “Kemarin ibu Megawati menyampaikan, gubernur yang juga representative dari pemerintahan pusat, jadi jangan mengabaikan arahan presiden, itu tugas utama,” ujar Rano Karno, dikutip Kamis, (20/2/2025).

    Selain itu, Rano karno yang akrab disapa Bang Doel juga mengaku telah mengikuti kegiatan pembekalan dari Megawati, beberapa waktu lalu.

    Dengan beredarnya pernyataan dari Ketua Partai PDI Perjuangan, Megawati, netizen beramai-ramai memunculkan asumsi maupun pertanyaan, dan tidak sedikit yang menyatakan bahwa Megawati sedang melakukan koalisi.

    “Oposisi rasa Koalisi ini, jadinya hanya rakyat yang jadi oposisi” kata netizen

    “Di depan Media ngomong gini, dibelakang ngomporin orang demo” komentar netizen

    “Nah kan, inilah strategi Mulyono Gibran, merangkul para oposisi-oposisi, agar tidak ada lagi oposisi, sehingga Mulyono Gibran bebas melakukan kebijakan-kebijakan, dan pasti kebijakan-kebijakan tersebut Prabowo mengikuti,” komentar lainnya

  • Soal Partai Baru, Budi Arie Enggan Ungkap Pertemuan dengan Jokowi : Tunggu Saja

    Soal Partai Baru, Budi Arie Enggan Ungkap Pertemuan dengan Jokowi : Tunggu Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi enggan mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo, termasuk menanggapi wacana pembentukan partai baru.

    Di Kompleks Istana Kepresidenan selepas pelantikan kepala daerah serentak, Budi Arie hanya meminta publik menunggu.

    “Tunggu saja, kita tunggu,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Budi Arie dalam kesempatan itu, memilih untuk menegaskan sikapnya berada di barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Yang pasti kita harus dukung pemerintahan Pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis,” kata Budi Arie.

    Sementara itu, saat kembali diminta responsnya soal wacana partai baru, Budi Arie berkelakar menyebut nama partai.

    “Partai Super Tbk. Ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” kata Budi sambil berjalan menuju kendaraannya.

    Dia menolak menjelaskan lebih lanjut soal wacana membentuk partai baru itu.

    “Segitu dulu. Jangan banyak-banyak,” sambung Budi Arie.

    Di lokasi yang sama, Rabu (19/2), Budi Arie mengungkap rencananya bertemu Jokowi di Jakarta. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut tujuan pertemuan termasuk hal-hal yang akan dibahas.

    “Ngobrol aja,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan mengenai tujuan pertemuan.

    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa, dan rakyat,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

  • Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    Resmi Jabat Gubernur Sulsel, Ini Potret Andi Sudirman Sulaiman Salami Presiden Prabowo Usai Dilantik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Kamis, 20 Februari 2025.

    Pelantikan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua dan Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan Partai Politik, dan lainnya.

    “Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” ujar Presiden Prabowo.

    Menurutnya, pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Pelantikan serentak 961 Kepala Daerah dari 481 daerah, yang terdiri dari 33 Gubernur dan 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 362 Wakil Bupati, 85 Wali Kota, dan 85 Wakil Wali Kota.

    “Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tuturnya.

    Presiden Prabowo mengingatkan, bahwa mandat yang diterima oleh para kepala daerah adalah kepercayaan dari masyarakat.

    “Atas nama negara dan Bangsa Indonesia, bahwa Saudara dipilih, Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” pesannya.

  • Pemerintah Janji Tak Pangkas Anggaran Kesehatan, Ini Penjelasan Wakil KSP Qodari Regional 20 Februari 2025

    Pemerintah Janji Tak Pangkas Anggaran Kesehatan, Ini Penjelasan Wakil KSP Qodari Regional 20 Februari 2025

    Pemerintah Janji Tak Pangkas Anggaran Kesehatan, Ini Penjelasan Wakil KSP Qodari
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
    M Qodari
    menanggapi isu pemangkasan anggaran di sektor kesehatan, menegaskan bahwa sektor tersebut tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.
    “Kalau untuk (sektor) kesehatan pasti prioritas,” ujar Qodari saat diwawancarai awak media setelah meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam rangka Ulang Tahun di Puskesmas Panarung, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Kamis (20/2/2025) pagi.
    Qodari menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk sektor kesehatan, khususnya untuk program prioritas nasional yang dia tinjau.
    “Kalau nasional (untuk program cek kesehatan gratis) alokasi anggarannya Rp 4,7 triliun,” tegasnya.
    Anggaran tersebut, lanjut Qodari, akan langsung ditransfer ke puskesmas-puskesmas yang menjadi penyelenggara program.
    Ketika ditanya mengenai kemungkinan anggaran tersebut terdampak pemangkasan, Qodari menjawab sambil tergelak bahwa kesehatan adalah sektor prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Kalau untuk kesehatan pasti prioritas, kan saya sudah ke puskesmas-puskesmas yang masuk kategori di desa. Kalau (ada pemeriksaan yang) tidak tersedia di puskesmas itu, maka bisa dirujuk ke faskes yang lebih lengkap,” tuturnya.
    Sebelumnya, beredar gambar yang menjadi perbincangan di media sosial, menunjukkan sebuah tabel presentasi yang menyatakan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan termasuk dalam program prioritas pendukung, bukan yang utama.
    Hal ini memicu demonstrasi Indonesia Gelap di berbagai daerah, termasuk di Kantor DPRD Kalteng, Kota Palangka Raya, pada Rabu (19/2/2025).
    Dalam aksi tersebut, ratusan mahasiswa mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap sektor penting seperti kesehatan.
    Bintang, seorang mahasiswa yang berorasi dalam demonstrasi itu, menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan pemangkasan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.
    “Kami paham maksud efisiensi itu untuk memangkas anggaran negara dari kebutuhan yang tidak perlu, tapi kenapa yang dipangkas harus pendidikan? Sektor kesehatan juga kenapa tidak dijadikan prioritas?” teriak Bintang, membakar semangat massa aksi.
    Dia menambahkan bahwa sikap pemerintah yang seolah menomorsekiankan sektor pendidikan dan kesehatan sangat disayangkan, karena kedua sektor ini penting untuk menjaga kualitas manusia Indonesia, baik sekarang maupun di masa depan.
    “Anggaran pendidikan dan kesehatan sudah seharusnya tidak dipotong demi kelangsungan generasi bangsa Indonesia ke depan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rampai Nusantara Curiga Grafiti Adili Jokowi Bikinan Kelompok Gagal Move On

    Rampai Nusantara Curiga Grafiti Adili Jokowi Bikinan Kelompok Gagal Move On

    loading…

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar buka suara menanggapi coretan atau grafiti bertuliskan Adili Jokowi di berbagai sudut kota. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar buka suara menanggapi coretan atau grafiti bertuliskan Adili Jokowi di berbagai sudut kota. Semar mencurigai pelakunya adalah barisan sakit hati.

    Sebab, kata dia, dari 14 poin tuntutan para mahasiswa dalam demo Indonesia Gelap yang serentak digelar di berbagai daerah pada Senin, 17 Februari 2025, tidak ada mengenai Adili Jokowi. “Aksi demo mahasiswa kemarin itu dari 14 poin tuntutan, tidak ada satu pun soal Adili Jokowi,” kata Semar, Kamis (20/2/2025).

    Maka itu, dia menyayangkan maraknya grafiti bertuliskan Adili Jokowi tersebut. “Karena aksi telah ditunggangi kelompok-kelompok kepentingan politik tertentu yang tidak bertanggung jawab dengan berupaya memframing isu negatif soal Adili Jokowi, ini pasti dilakukan oleh mereka yang gagal move on,” tegas Semar.

    Secara khusus, Semar mengapresiasi aksi demo mahasiswa yang berjalan dengan baik dan tidak anarkis, sehingga pesan tuntutan pun tersampaikan dengan baik. “Dan saya ini kan aktivis juga, jadi senanglah adik-adik mahasiswa masih punya sikap kritis, tapi saya hanya meminta agar aksi-aksi mahasiswa tidak ditunggangi,” tuturnya.

    Dia juga memminta agar para mahasiswa mewaspadai penyusup dari kelompok kepentingan tertentu. Dia yakin demo mahasiswa perjuangannya murni untuk perbaikan.

    “Tapi ketika ada kepentingan politik kelompok tertentu di dalamnya, tentu nilainya akan berbeda di mata masyarakat, bahkan para mahasiswa pun sangat kecewa dan marah karena aksinya telah ditunggangi,” kata pria yang juga aktivis 98 tersebut.

    Dia juga mengimbau agar aksi mahasiswa sebagai penerus bangsa dilakukan untuk memberikan masukan yang membangun dan ikut mengawal kebijakan pemerintahan saat ini. “Kritik yang disampaikan harus yang membangun dan aksi demo hendaknya dilakukan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak merusak fasilitas umum karena itu sangat merugikan masyarakat,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia menilai harus diakui bahwa Joko Widodo (Jokowi) telah selesai menjalankan tugasnya sebagai presiden ke-7 RI sangat baik dengan beragam prestasi yang membanggakan. “Jokowi sudah terbukti memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara dengan berbagai legacy yang ditinggalkan dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

    “Bahkan, sampai saat ini beliau masih sangat dicintai. Karena itu, jangan terus membangun framing jahat yang mengada-ada tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, karena ini hanya merusak moral dalam tatanan politik negara dan juga memecah-belah masyarakat,” tuturnya.

    Pihaknya akan terus ikut mengawal kebijakan maupun program Pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus selalu memberikan dukungan dalam menjalankan tugasnya memimpin bangsa dan negara ini sampai selesai masa jabatan.

    “Rampai Nusantara di seluruh Indonesia akan terus bersama Prabowo-Gibran untuk ikut mengawal dan mendukung semua program pemerintah, kami juga akan selalu menjaga Pak Jokowi dari serangan jahat yang tujuannya hanya untuk merusak nama baik beliau beserta keluarga dan ini tidak dapat dibiarkan,” pungkasnya.

    (rca)

  • PKS Tegaskan Mendiktisaintek Brian Yuliarto Bukan Kadernya, HNW: ASN Tidak Boleh di Parpol – Halaman all

    PKS Tegaskan Mendiktisaintek Brian Yuliarto Bukan Kadernya, HNW: ASN Tidak Boleh di Parpol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid atau HNW menegaskan bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) yang baru, Brian Yuliarto bukanlah kader PKS. 

    HNW menepis kabar tersebut usai beredar kabar Brian merupakan representasi dari PKS.

    HNW mengatakan bahwa Brian adalah guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sudah pasti Brian berlatar belakang aparatur sipil negara (ASN).

    “Aturannya sudah jelas kalau ASN tidak boleh di partai politik,”” ujar HNW kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

    Karena itulah, HNW membantah bahwa PKS mengusulkan Brian untuk menjadi menteri di Kabinet Merah Putih.

    Namun, HNW memahami soal latar belakang Brian yang pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) di Jepang. 

    Dia mengatakan bahwa hal tersebut terjadi lantaran Brian masih belum menjadi ASN

    “Waktu beliau masih kuliah. Hal itu bisa saja terjadi kalau beliau masih seorang mahasiswa, dan kemudian beliau aktif di organisasi yang legal dan diakui negara saya kira sah-sah saja,” tandas HNW.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (19/2/2025).

    Pelantikan dimulai dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan pembacaan Keppres pelantikan. Adapun pelantikan Brian dilakukan berdasarkan Keppres nomor 27 P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan kabinet merah putih periode tahun 2024-2029.

    Keppres ditetapkan 18 Februari 2025 oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Usai pembacaan Keppres, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

    “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD RI tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bhakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalan tugas dan jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah jabatan tersebut.

    Prabowo bersama sejumlah pejabat yang hadir lalu memberikan selamat kepada Prof. Brian Yuliarto.

    Adapun pejabat yang hadir diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Hadir pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Ketenegakerjaan Yassierli, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

     

     

  • Dari Aktor Jadi Wakil Bupati Bandung, Segini Harta Ali Syakieb – Page 3

    Dari Aktor Jadi Wakil Bupati Bandung, Segini Harta Ali Syakieb – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). Mereka dilantik oleh Prabowo secara bersamaan dalam satu rangkaian prosesi.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, prosesi pelantikan di Istana Jakarta dimulai pada pukul 09.58 WIB. Para kepala daerah itu tiba di Istana Merdeka Jakarta pukul 09.30 WIB, setelah melakukan prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

    Para kepala daerah yang memakai pakaian dinas upacara besar berwarna putih lalu menuju halaman belakang Istana Merdeka Jakarta untuk mengikuti prosesi pelantikan. Di sana, sudah dibangun sebuah tenda besar yang menjadi lokasi pelantikan kepala daerah.

    Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memasuki tempat pelantikan. Tak lama, prosesi pelantikan dimulai dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya.

    Pelantikan berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 24 dan 25 P tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2025-2030. Mereka diberikan gaji pokok serta tunjangan kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

    Selain itu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 dan 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Pada Kabupatan/Kota Hasil Pilkada Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030.

    Prabowo lalu mengambil sumpah jabatan para kepala daerah masa jabatab 2025-2030. Enam perwakilan kepala daerah maju ke depan sebagai simbolis. Keenam kepala daerah itu mewakili semua agama di Indonesia.

    Para kepala daerah yang mewakili yakni, Gubernur Lampung Rahmat Mizani (Islam), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik),Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu) dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Protestan).

  • HNW Tak Bantah Mendikti Saintek Brian Yuliarto Pernah Jadi Kader PKS

    HNW Tak Bantah Mendikti Saintek Brian Yuliarto Pernah Jadi Kader PKS

    loading…

    Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) tak membantah Mendikti Saintek Prof Brian Yuliarto pernah menjadi kader PKS. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) tak membantah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Prof Brian Yuliarto pernah menjadi kader PKS . Ia menilai, Prof Brian menjadi kader PKS saat zaman kuliah.

    Menurutnya, keterlibatan Prof Brian di PKS hal biasa yang dilakukan mahasiswa ingin berorganisasi. “Ya mungkin waktu beliau masih kuliah ya (Brian permah terlibat di PKS), waktu beliau masih kuliah. Hal itu bisa saja terjadi kalau beliau masih seorang mahasiswa, dan kemudian beliau aktif di organisasi yang legal dan diakui negara saya kira sah-sah saja,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Namun, dia membantah PKS yang mengusulkan Prof Brian Yuliarto menjabat Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. “Enggak-enggak, PKS tidak mengusulkan,” kata HNW.

    Sebelumnya, Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyangkal representasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk Kabinet Prabowo-Gibran. Pengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro ini menekankan bahwa dirinya berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

    “Saya dari ITB, saya dari ITB,” kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025). Brian dilantik menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Pelantikan Brian tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 B Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan undang-undang dengan selurus-lurusnya,” demikian kutipan pengambilan sumpah yang dibacakan Prabowo yang diikuti Brian.

    (rca)