Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Kelola Aset Rp 14.715 Triliun, Danantara Wajib Transparan dan Diawasi Ketat

    Kelola Aset Rp 14.715 Triliun, Danantara Wajib Transparan dan Diawasi Ketat

    Jakarta, Beritasatu.com – Holding BUMN baru, Danantara, yang akan mengelola aset senilai Rp 14.715 triliun, harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan diawasi ketat agar tidak menimbulkan risiko ekonomi. Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar memastikan tata kelola Danantara berjalan dengan baik.

    “Pembentukan Danantara adalah tonggak penting dalam pengelolaan aset negara. Namun, tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding ini bisa menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

    Hardjuno menyoroti potensi risiko dalam pengelolaan Danantara, terutama jika mengacu pada skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998. Saat itu, pemerintah mengalokasikan Rp 144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank terdampak krisis, tetapi banyak dana yang disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan.

    “Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi tinggi, skenario serupa bisa terjadi. Pengalaman BLBI menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dapat berdampak buruk pada ekonomi,” tegasnya.

    Hardjuno menyarankan agar Danantara meniru model Temasek Holdings (Singapura) dan Khazanah (Malaysia) yang dikenal dengan pengelolaan aset negara yang transparan dan independen. Sebaliknya, ia juga mengingatkan agar Danantara tidak mengikuti jejak buruk 1MDB di Malaysia, yang mengalami skandal keuangan besar akibat intervensi politik dan lemahnya pengawasan.

    “Kasus 1MDB menjadi pelajaran holding investasi negara bisa menjadi beban ekonomi jika tidak dikelola dengan benar,” tambahnya.

    Agar Danantara dapat berkontribusi positif bagi ekonomi nasional, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah, yaitu audit independen oleh lembaga internasional, laporan keuangan terbuka untuk publik, manajemen profesional yang bebas dari kepentingan politik.

    “Jika tata kelola Danantara dilakukan dengan baik, holding ini bisa menjadi kekuatan ekonomi bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kesalahan masa lalu bisa terulang,” pungkas Hardjuno.

  • Rumah Duka Eks Wakapolri Komjen Syafruddin Dibanjiri Karangan Bunga, dari Megawati hingga Yusril – Halaman all

    Rumah Duka Eks Wakapolri Komjen Syafruddin Dibanjiri Karangan Bunga, dari Megawati hingga Yusril – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah karangan bunga membanjiri rumah duka Mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Syafruddin di Jl Cibulan 7 No 30 RT 7 RW 06. Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    Tampak sejumlah tokoh bangsa yang mengirimkan karangan bunga di antaranya Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri.

    Kemudian kalangan menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga mengirimkan karangan bunga.

    Di antaranya Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra.

    Sejak pagi ada beberapa tokoh yang datang ke rumah duka yakni Pramono Anung, Sandiaga Uno, Jusuf Kalla.

    EKS WAKAPOLRI MENINGGAL – Foto mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo saat ditemui di sekretariat Chef de Mission di kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (31/1/2018). Berikut profil dan sosok Syafruddin Kambo. (Kompas.com/Ambaranie Nadia)

    Rencananya jenazah Syafruddin akan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan usai salat Jumat siang nanti.

    Diketahui, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) sekaligus mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen Pol Purn Syafruddin meninggal dunia, Kamis (20/2/2025).

    Komjen Syafruddin menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan.

    “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Komjen Pol (Purn) Dr Syafruddin Kambo,” ujar orang dekat keluarga Syafruddin, Anizar Masyhadi.

    Komjen Pol Purn Syafruddin meninggal dunia karena sakit.

    Hal tersebut diungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam pesan singkat yang diterima.

    “Meninggal di RSPP pada pukul 18.14 WIB karena sakit,” ucap Trunoyudo.

  • 3 Pesan Prabowo di Momen Bersejarah Pelantikan 931 Kepala Daerah

    3 Pesan Prabowo di Momen Bersejarah Pelantikan 931 Kepala Daerah

    Jakarta –

    Momen bersejarah baru saja terjadi. Sebanyak 931 kepala daerah yang memenangi Pilkada 2024 dilantik secara bersamaan.

    Pelantikan digelar di halaman tengah antara Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2025). Kepala daerah yang dilantik berjumlah 961, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Presiden Prabowo Subianto membacakan Keppres terkait pelantikan para gubernur-wakil gubernur serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.

    “Bersediakah Saudara-saudara mengucapkan sumpah janji sesuai agama masing-masing?” ujar Prabowo.

    “Bersedia,” ucap para kepala daerah.

    Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:

    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” demikian bunyi sumpah tersebut.

    Prabowo turut menyampaikan pesan kepada para kepala daerah. Berikut pesannya:

    Pelayan Rakyat

    Momen pelantikan 931 kepala daerah (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

    Prabowo mengatakan pelantikan secara serentak ini juga menggambarkan besarnya bangsa Indonesia. Indonesia, kata Prabowo, memiliki demokrasi yang dinamis dan berjalan baik.

    Kepala daerah yang berdiri di hadapan Prabowo berasal dari partai yang berbeda-beda. Menurut Prabowo, 961 kepala daerah tersebut telah berkampanye dengan cara yang tidak mudah, yakni turun ke masyarakat dan meminta kepercayaan rakyat.

    Prabowo menegaskan bahwa para kepala daerah itu adalah pelayan bagi rakyat. “Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara bangsa Indonesia, bahwa Saudara dipilih, Saudara adalah pelayan rakyat,” tambahnya.

    Bela Kepentingan Rakyat

    Momen pelantikan 931 kepala daerah (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

    Kepala daerah yang baru saja dilantik memiliki latarbelakang yang beragam. Tapi mereka, tutur Prabowo, lahir di dalam keluarga besar Nusantara.

    Prabowo mengingatkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya ‘kita berbeda-beda tetapi kita satu’.

    Sebagai orang nomor satu di daerah, jelas Prabowo, kepala daerah harus selalu berada di sisi rakyat. “Saudara adalah abdi rakyat, Saudara harus membela kepentingan rakyat, Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka, itu adalah tugas kita,” ujarnya.

    Kuat Jalani Retret

    Momen pelantikan 931 kepala daerah (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

    Setelah pelantikan ini, kepala daerah akan menjalani retret selama sepekan. Retret ini akan dilaksanakan di Magelang.

    “Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retret yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang,” ucapnya.

    Ia kemudian berkelakar semoga para kepala daerah kuat mengikuti retret. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang akan dilalui para kepala daerah dalam retret tersebut.

    “Saya akan jumpa Saudara di situ dan mudah-mudahan Saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur,” ucap Prabowo yang disambut tawa para kepala daerah.

    Diketahui, kegiatan retret di Magelang ini pernah dilalui oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Usai Prabowo mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober 2024, beberapa hari kemudian para menteri langsung terbang ke Magelang untuk menjalani retret.

    Setelah memberikan pesan-pesan singkat, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalami satu per satu para kepala daerah. Sesekali Prabowo tampak berpelukan dengan beberapa kepala daerah, salah satunya dengan Bupati Buton Selatan.

    Proses salaman ini dibagi menjadi dua. Kelompok gubernur hingga bupati dan para wakilnya di lokasi pelantikan. Sementara wali kota ditempatkan di Istana Negara. Setelah dari lokasi pelantikan, Prabowo akan lanjut menyalami kepala daerah lain di Istana Negara.

    Halaman 2 dari 4

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hasto Ditahan KPK, Megawati Titahkan PDIP Gaspol jadi Oposisi?

    Hasto Ditahan KPK, Megawati Titahkan PDIP Gaspol jadi Oposisi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah berbulan-bulan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya resmi memakai rompi oranye dan ditahan dengan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Awalnya, Hasto tiba di gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan pada pukul 09.52 WIB. Dia mengenakan pakaian rapi dengan jas hitam dan kemeja berwarna putih. Hasto tak sendiri datang ke KPK, dia didampingi oleh kuasa hukumnya Maqdir Ismail hingga Ronny Talapessy dalam pemeriksaaan keduannya sebagai tersangka itu.

    Selang delapan jam kemudian atau tepatnya 18.09 WIB, pejabat tinggi di partai berlogo banteng itu keluar mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK lengkap dengan borgol ditangannya.

    Di depan pintu Gedung KPK juga nampak sejumlah anggota kepolisian dikerahkan untuk memberikan pengamanan ketat dalam momen penahanan Hasto tersebut. Ratusan simpatisan Hasto, yang juga kader PDIP, sudah berkumpul di depan gedung KPK. Mereka meneriakkan tuntutan atas kasus yang memimpa koleganya. 

    Usai ditahan, Hasto menyampaikan bahwa dirinya siap menjalani proses hukum yang ada. Pasalnya, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dirinya terhadap hukum.

    “Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” ujarnya di KPK dengan tangan terborgol.

    Dia menambahkan bahwa penahanan ini juga merupakan momentum KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri itu meminta agar Komisi Rasuah bisa memeriksa Presiden ke-7 Jokowi dan keluarganya.

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” pungkasnya.

    Perbesar

    Megawati Bereaksi, PDIP jadi Oposisi? 

    Selang beberapa jam dari penahanan Hasto, para petinggi PDIP langsung menggelar konferensi pers di markas partai di Lenteng Agung, Jakarta Pusat.

    Ketua PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menegaskan tugas dan fungsi Sekjen PDIP saat kini dipegang langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    PDIP tidak akan menunjuk Plt Sekjen, meskipun Hasto Kristiyanto ditahan penyidik KPK terkait kasus gratifikasi dan merintangi penyidikan.

    “Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh Bu Megawati,” tuturnya di DPP PDIP Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Komarudin Watubun meminta seluruh kader PDIP agar tetap bersiaga dan solid serta hadir ketika dibutuhkan oleh partai.

    “Semua kader PDIP harus tetap solid dan bersiaga ketika dibutuhkan,” ucapnya. 

    Di kesempatan terpisah, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri secara tak terduga meneken surat untuk seluruh kader partai banteng. Megawati menyatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dikriminalisasi oleh KPK di kasus korupsi yang dinilai tidak ada kerugian negaranya.

    “Telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI,” demikian tertulis dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Putri Proklamator Soekarno itu menjelaskan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) di dalam AD-ART PDIP juga telah dijelaskan bahwa Ketua Umum PDIP merupakan sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partal.

    “Maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” katanya.

    Bukan itu saja, Megawati pun memerintahkan para kepala daerah PDIP untuk tidak mengikuti acara retret pada 21-28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

    Isi surat tersebut benar-benar serius. Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang untuk segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian surat resmi tersebut.

    Dikonfirmasi Bisnis, politisi PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat bercap logo PDIP dan bertanda tangan Megawati. Guntur berharap seluruh kepala daerah dari PDIP tetap solid dan mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Iya, betul surat itu,” ujarnya.

    Perbesar

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahannya kepada 961 orang kepala daerah masa jabatan 2025-2030 yang telah resmi dilantik hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Prabowo tak banyak memberikah arahan. Dia menyebut akan segera bertemu lagi dengan ratusan kepala daerah itu di Magelang, untuk retreat yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

    “Kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan bertemu saudara-saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat,” ujarnya di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/2/2025).

    Prabowo lalu berkelakar bahwa para kepala daerah yang ragu-ragu untuk mengikuti retreat bisa mengundurkan diri.

    “Yang ragu-ragu boleh mundur,” ujarnya sambil disambut tawa oleh peserta acara.

    Dengan ditahannya Hasto oleh KPK dan instruksi Megawati kepada kepala daerah dari PDIP agar tak mengikuti agenda retreat, akankah Megawati memantapkan diri menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran?

  • Top 3: Harta Kekayaan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang Dilantik Prabowo – Page 3

    Top 3: Harta Kekayaan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang Dilantik Prabowo – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). Mereka dilantik oleh Prabowo secara bersamaan dalam satu rangkaian prosesi.

    Dikutip dari Kanal News Liputan6.com, prosesi pelantikan kepala daerah di Istana Jakarta dimulai pada pukul 09.58 WIB. Para kepala daerah itu tiba di Istana Merdeka Jakarta pukul 09.30 WIB, setelah melakukan prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

    Para kepala daerah yang memakai pakaian dinas upacara besar berwarna putih lalu menuju halaman belakang Istana Merdeka Jakarta untuk mengikuti prosesi pelantikan. Di sana, sudah dibangun sebuah tenda besar yang menjadi lokasi pelantikan kepala daerah.

    Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memasuki tempat pelantikan. Tak lama, prosesi pelantikan dimulai dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya.

    Diantara ratusan kepala daerah tersebut, terdapat sejumlah nama yang menjadi sorotan. Misalkan terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh kepala daerah tersebut. Lantas siapa Gubernur terkayag yang dilantik Prabowo hari ini?

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak

    Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak

    Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Indonesia mencatatkan momen bersejarah pada Kamis (20/2/2025) kemarin, ketika 961 orang kepala dan wakil kepala daerah dilantik secara bersamaan di
    Istana Kepresidenan Jakarta
    . 
    “Ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” kata Presiden
    Prabowo Subianto
    , Kamis.
    Prabowo mengatakan, pelantikan ratusan kepala daerah secara serentak ini juga menunjukkan bahwa Indonesia punya demokrasi yang hidup, berjalan, dan dinamis.
    Ia menyebutkan, para kepala daerah telah melaksanakan kampanye yang tidak ringan dengan turun langsung ke rakyat hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin daerah masing-masing.
    Oleh karena itu, Prabowo berpesan agar para kepala daerah harus menjadi pelayan rakyat yang senantiasa membela kepentingan rakyat demi memperbaiki kehidupan rakyat.
    “Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda tapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar merah putih,” ujar Prabowo.
    Seusai melantik dan berpidato, Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menteri Kabinet Merah Putih menyalami satu per satu para kepala daerah yang baru dilantik.
    Prabowo dan jajaran berjalan dari barisan paling depan hingga paling belakang.
    Dengan penuh senyuman, ia menyapa para kepala daerah secara hangat yang ada di lokasi.
    Sesekali, Prabowo juga memeluk beberapa kepala daerah yang baru dilantik.
    Selama momen ini berlangsung, iringan musik lagu-lagu kebangsaan pun bergema mengiringi langkah Prabowo.
    Salah satu kepala daerah, yaitu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, mengungkapkan isi obrolannya dengan Presiden RI saat bersalaman.
    “Presiden tadi menyapa, ‘Masinton, kamu hebat sekali.’ Siap, Presiden,” kata Masinton usai pelantikan.
    “‘Di kabupaten mana?’ Saya katakan di Tapanuli Tengah,” katanya lagi.
    Sembari tertawa, ia juga mengungkap perbincangan singkatnya dengan Gibran.
    Intinya, mereka berdua saling menyapa dan bersalaman.
    “Beliau menyampaikan ucapan selamat dan saya juga menyampaikan terima kasih,” ungkap Masinton.
    Momen menarik lain dalam acara pelantikan ini adalah sumpah/janji jabatan yang diucapkan menurut enam agama yang diakui di Indonesia.
    Enam orang kepala daerah didaulat untuk maju mewakili agama masing-masing memimpin sumpah/janji jabatan di hadapan Prabowo.
    Mereka adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili agama Katolik, dan Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie mewakili agama Buddha.
    Kemudian, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mewakili agama Khonghucu, dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze mewakili agama Kristen.
    Kendati begitu, semua kepala daerah mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu.
    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap para kepala daerah dipandu Prabowo.
    “Semoga Tuhan menolong saya,” kata kepala daerah beragama Kristen dan Katolik menutup sumpahnya.
    Seusai mengucapkan sumpah/janji, enam orang perwakilan kepala daerah itu juga menerima penyematan tanda pangkat oleh Presiden Prabowo.
    Prosesi
    pelantikan kepala daerah
    ini dimulai dengan kirab kepala daerah dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana.
    Ratusan kepala daerah itu berjalan baris-berbaris dari Lapangan Silang Monas sejak sekitar pukul 09.00 WIB.
    Menteri Dalam Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, dan Wamendagri Ribka Haluk memimpin pasukan kepala daerah tersebut.
    Sepanjang perjalanan, barisan kepala daerah yang berpakaian serba putih diiringi oleh penampilan dan musik “marching band” dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
    Mereka pun tiba di gerbang Istana Negara yang ada di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, sekitar pukul 09.20 WIB.
    Dari gerbang Kompleks Kepresidenan, ratusan kepala daerah itu pun berjalan hingga memasuki tenda lokasi pelantikan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta yang menjadi lokasi pelantikan.
    Setelah prosesi pelantikan rampung, para kepala daerah kembali harus baris-berbaris.
    Bedanya, kali ini mereka berbaris untuk mengantre menumpangi bus Transjakarta yang akan membawa mereka dari Istana menuju Monas.
    Berdasarkan pantauan 
    Kompas.com, 
    para kepala daerah itu berbaris di pintu Istana Negara yang terletak di Jalan Veteran.
    Sejumlah bus listrik Transjakarta berwarna oranye dengan tulisan “Rombongan VIP” disiagakan untuk mengangkut kepala daerah.
    Mereka yang tidak dapat masuk ke dalam bus pun terpaksa menunggu kedatangan bus berikutnya di gerbang istana.
    Seusai pelantikan, ratusan para kepala daerah ini akan berkumpul kembali pada retreat di Akademi Militer, Magelang, yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
    Mereka juga akan kembali berjumpa dengan Prabowo yang telah mewanti-wanti kepala daerah agar kuat selama ‘digembleng’ di Akmil.
    “Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa Robohkan Pagar Beton Pembatas di Tengah Aksi Unras Jakarta

    Mahasiswa Robohkan Pagar Beton Pembatas di Tengah Aksi Unras Jakarta

    PIKIRAN RAKYAT – Mahasiswa robohkan pagar pembatas beton di tengah aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2025.

    Perobohan dilakukan dengan melilitkan tambang pada tiang besi. Mereka lalu menariknya bersama sama secara serentak.

    “Satu, dua, tiga,” pekik mahasiswa sebagai tanda merobohkan pembatas beton tersebut.

    Hingga kini mahasiswa masih melakukan aksi unjuk rasa yang telah dilakukan.

    Sementara itu polisi di seberang pagar pembatas meminta agar aksi unjuk rasa dapat dilakukan dengan kondusif. Namun, mahasiswa berupaya merobohkan satu lagi pagar beton lainnya.

    Mahasiswa menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Februari 2025. Pantauan di lokasi, massa yang datang makin bertambah banyak semenjak memasuki sore hari sekitar pukul 16.00 WIB.

    Aksi demonstrasi digelar di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Gedung Indosat. Ruas jalan itu ditutup sepenuhnya.

    Terlihat sebuah ban yang gosong karena dibakar oleh massa, hingga menghasilkan asapt hitam pekat. Sementara itu, separator dipasang sebagai pembatas area melakukan aksi unjuk rasa sore hari ini.

    Pesan tuntutan disuarakan dalam spanduk spanduk yang dibawa oleh massa terkait kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Gantikan Suami di Pilkada 2024

    Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Gantikan Suami di Pilkada 2024

    PIKIRAN RAKYAT – Sherly Tjoanda resmi dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada Kamis, 20 Februari 2025. Setelah kehilangan suaminya, Benny Laos, Sherly memutuskan untuk terlibat dalam dunia politik. Ia mengikuti langkah suaminya untuk mengabdi kepada masyarakat.

    Pada Pilkada 2024, Sherly mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Maluku Utara menggantikan Benny yang wafat karena kecelakaan speedboat pada 12 Oktober 2024.

    Sherly menyampaikan bahwa ia merasa sangat terharu dapat menjadi bagian dari acara pelantikan serentak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Ia juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa kepala daerah harus mengabdi kepada masyarakat dan fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup mereka.

    Menyerap pesan dari presiden, Sherly juga menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program-program Astacita yang merupakan inisiatif dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Meskipun kepala daerah berasal dari berbagai partai pendukung, Sherly juga menyetujui pernyataan Presiden untuk bekerja sama dengan semua perangkat daerah di Maluku Utara. Dalam program kerjanya, Sherly bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe berkomitmen untuk memperbaiki kualitas dan aksesibilitas fasilitas pendidikan dan kesehatan.

    Selain itu, mereka juga fokus pada peningkatan infrastruktur yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

    Profil Sherly Tjoanda

    Usia Sherly kini menginjak 42 tahun 6 bulan. Ia lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982. Dari pernikahannya dengan Benny, ia dikaruniai 3 orang anak. Ia merupakan alumni Universitas Petra Surabaya jurusan International Business Management.

    Sherly lalu melanjutkan pendidikan program double degree di Inholland University, Belanda, dan berhasil lulus pada tahun 2004. Pendidikan ini memberikan dasar yang kokoh baginya dalam bidang bisnis dan pemerintahan, serta memperkaya keterampilannya untuk berkarier di dunia politik.

    Selain aktif di dunia sosial dan politik, Sherly juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli, yang fokus pada pemberian bantuan untuk anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

    Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku Utara, yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo-Gibran, Murni Pertimbangan Kinerja atau Faktor Lain? – Page 3

    Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo-Gibran, Murni Pertimbangan Kinerja atau Faktor Lain? – Page 3

    Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai pencopotan Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) berkaitan dengan aksi demo mahasiswa bertajuk ‘Indonesia Gelap’.

    Menurut Iwan, Satryo menjadi penyebab mahasiswa turun ke jalan lantaran mengeluarkan pernyataan yang membuat gusar saat Rapat Kerja di DPR RI terkait potensi menaikkan uang kuliah mahasiswa imbas kebijakan efisiensi anggaran.

    “Bahwa imbas efisiensi akan bisa menaikkan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal di perguruan tinggi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran publik khususnya mahasiswa, maka muncullah demonstrasi,” kata Iwan melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu 19 Februari 2025.

    Iwan menyebut, menjadi hal lumrah jika Presiden Prabowo Subianto marah kepada Satryo dan mengambil langkah tegas pencopotan.

    Sebab, lanjut Iwan, seharusnya pesan efisiensi itu bisa disampaikan dengan baik oleh para menterinya, seperti hanya berdampak pada biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, fokus grup diskusi, dan bukan terhadap biaya kuliah atau belanja pegawai.

    “Belum lagi sebelum ini, Mendiktisaintek membuat gaduh dan heboh setelah didemo oleh pegawainya karena dianggap semena-mena memecat dan memaki bahasanya. Jadi, menurut saya, menteri seperti ini memang pantas diganti,” kata Iwan menandasi.

    Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi demontrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025. Aksi ini disebut sebagai bentuk rasa kecewa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Tak hanya turun ke jalan, media sosial turut diramaikan dengan tagar aksi Indonesia Gelap yang mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. Gerakan ini menjadi sorotan publik karena mengusung simbol Garuda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.

    Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan ada tujuh tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’. Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.

    “Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat,” kata Herianto saat dihubungi, Senin 17 Februari 2025.

    Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan.

    Unjuk rasa ini juga diikuti BEM Universitas Indonesia (UI). Dalam tuntutannya, BEM UI meminta Prabowo mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang untuk menjaga independensi akademik.

    Selanjutnya, BEM UI meminta MBG dievaluasi total dan mengeluarkan program unggulan Prabowo ini dari anggaran pendidikan. Kemudian, BEM UI mendesak agar Inpres pemangkasan anggaran dicabut.

    “Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut,” dikutip dari akun Instagram @bemui_official.

  • 961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir meminta kepada 961 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta bisa menjadi pelayan rakyat.

    Adies Kadir meminta kepada kepala daerah memahami dan menerjemahkan pengarahan Presiden Prabowo untuk melayani rakyat di daerah masing-masing.

    “Tadi dalam pidato presiden disampaikan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, harus bekerja benar-benar untuk rakyat. Harus bisa menjadi pelayan rakyat,” ujar Adies Kadir di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    “Segala sesuatunya kerjaan itu diperlukan untuk kesejahteraan rakyat, itu disampaikan,” katanya.

    Adies Kadir mengingatkan agar para kepala daerah membangun soliditas dengan pemerintah pusat. Hal ini penting agar program-program bisa disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran.

    “Mungkin kita tanamkan rasa kebangsaan yang tinggi, kemudian kerja sama yang kompak dan solid dalam rangka menjalankan program sesuai Asta Cita,” ucapnya.

    Adies Kadir yakin hal tersebut kembali diperdalam dalam retreat kepala daerah di Magelang.

    “Retreat ini mungkin akan diberikan, digembleng oleh Pak Presiden, tetapi disampaikan tidak bisa terlalu banyak pidato saat di Magelang. Pak Presiden memberikan wejangan atau petunjuk bagaimana pemimpin bekerja dengan baik di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

    Ditemui terpisah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil berharap, sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 bisa bekerja mewujudkan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah.

    ”Kami sebagai wakil ketua umum DPP PKB, mengucapkan selamat kepada 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik. Inilah momentum untuk mempercepat kesejahteraan daerah,” ujarnya.

    Gus Jazil mengatakan, desentralisasi yang menjadi mandat Reformasi memiliki harapan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di daerah. Dilantiknya para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota bisa memunculkan harapan baru agar pembangunan di daerah bisa maju.

    ”Berikan yang terbaik untuk masyarakat di daerah. Mulai dari layanan pendidikan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur sehingga secara pasti daerah akan bertambah maju karena kemajuan daerah akan memberikan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

    Ditanya soal retret kepala daerah yang dinilai bertentangan dengan semangat efesiensi, Gus Jazil mengatakan, setiap presiden memiliki pola untuk membangun soliditas.

    “Kebetulan Pak Prabowo dari militer dan kegiatan yang sifatnya berbau militer kerap muncul, menurut saya itu tidak mengganggu pada efesiensi karena itu bagian penting menanamkan pondasi kepada kepala daerah yang dilantik,” tutup Gus Jazil berharap pada kepala daerah yang dilantik bisa menjadi pelayan masyarakat.