Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Presiden Prabowo hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Kongres VI Demokrat di Ritz Carlton – Halaman all

    Presiden Prabowo hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Kongres VI Demokrat di Ritz Carlton – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dijadwalkan bakal hadiri agenda penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat yang digelar di Ballroom Ritz Carlton Hotel, Pasific Place, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Tak hanya Presiden dan Wapres, dalam agenda itu juga dipastikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya akan turut dihadiri oleh sederet menteri di Kabinet Merah Putih.

    “Acara penutupan dihadiri oleh Presiden RI, Wakil presiden, Menteri Kabinet Merah Putih,” kata Teuku Riefky saat pembukaan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Ritz Carlton, Senin (24/2/2025).

    Lebih lanjut, Menteri Ekonomi Kreatif RI tersebut memastikan, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara juga turut hadir dalam agenda kongres besok.

    Bahkan kata dia, seluruh ketua umum partai politik yang berada di parlemen dan non-parlemen juga akan turut hadir.

    Hanya saja, Riefky tidak membeberkan secara detail siapa saja ketua umum parpol yang sudah terkonfirmasi hadir nantinya.

    “Pimpinan lembaga tingkat tinggi negara dan para ketua umum partai politik, parlemen dan non parlemen (juga hadir),” tandas dia.

    Sebagai informasi, dalam hasil Kongres VI DPP Partai Demokrat telah memutuskan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat masa bakti 2025-2030.

    AHY kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2025-2030 secara aklamasi.

    “Memutuskan menetapkan Doktor Haji Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 2025-2030,” kata Wakil Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

    “Apakah bisa disahkan?” tanya Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat Herman Khaeron.

    “Sah,” jawab para kader Demokrat lalu palu diketok Herman.

    Tak hanya memilih jabatan Ketua Umum, putusan Kongres VI Partai Demokrat itu juga memutuskan kalau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat untuk masa bakti yang sama.

    “Memutuskan, menetapkan bapak Profesor Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk masa bakti 2025-2030,” kata Herman.

    “Apakah dapat disahkan?” tanya Herman kepada kader Demokrat peserta rapat pleno II Kongres VI Demokrat.

    “Sah,” jawab seluruh kader Demokrat lalu palu diketok Herman.

    Keputusan hasil rapat pleno itu diambil atas sikap 616 suara yang terdiri dari 38×2 suara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), 514 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, 5 Majelis Tinggi Partai (MTP), 9 DPP Partai Demokrat, dan sisanya organisasi sayap partai serta Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN).

    Keseluruhan dari pihak tersebut diketahui merupakan pemilik suara dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

    “Kami kader Partai Demokrat, Ketua DPC, Ketua DPD bukan berharap tapi kami meminta untuk Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030,” kata Ketua DPD partai Demokrat Sumatera Selatan, Cik Ujang mewakili seluruh Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia.

    “Dan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat 2025-2030,” tandas Cik Ujang.

  • Ekonom asing sebut Danantara kirimkan sinyal positif ke investor

    Ekonom asing sebut Danantara kirimkan sinyal positif ke investor

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka (tiga kiri), Presiden ketujuh Joko Widodo (lima kanan), Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (rmpat kiri), Wapres ke-13 Ma\’ruf Amin (tiga kanan), Wapres ke-12 Jusuf Kalla (empat kanan), Wapres ke-11 Boediono (dua kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani (kanan) secara simbolis meluncurkan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/aa. (Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Ekonom asing sebut Danantara kirimkan sinyal positif ke investor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 22:42 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia melalui Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pembentukan BP Investasi Danantara.

    Dengan pembentukan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kepala Ekonom Juwai IQI Shan Saeed yang berbasis pusat di Malaysia memberikan pandangannya terkait pembentukan Danantara. Menurutnya, kehadiran Danantara mengirimkan sinyal positif kepada investor di dalam dan luar negeri

    “Segala sesuatu yang didukung oleh pemerintah akan memberikan suntikan likuiditas dan mengirimkan sinyal positif kepada investor bahwa pemerintah berkomitmen pada reformasi ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan negara,” ujar Saeed dalam wawancara dengan media, Senin (24/2), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    “Indonesia berada di jalur untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia dalam 3–5 tahun ke depan,” lanjutnya.

    Selain itu, Saeed menilai Danantara akan dapat menambah penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja pada tingkat makro Indonesia.

    “Pemerintah tampak sangat berkomitmen untuk mengubah prospek ekonomi negara guna meningkatkan standar hidup masyarakat,” kata dia.

    Prabowo dalam peluncuran Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, menegaskan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan Danantara.

    Ia menjelaskan bahwa pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN, yang kini bukan lagi hanya entitas bisnis melainkan sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Oleh karena itu BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik, BUMN harus mengdepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab,” ujar Prabowo.

    Prabowo menjelaskan bahwa dana yang sebelumnya tidak tepat sasaran dan tidak efisien  akan dikelola oleh Danantara Indonesia dan dapat diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi yang dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu. dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    “Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam kita murah, kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain,” lanjutnya.

    Prabowo pun mengatakan dengan demikian Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan sangat hati-hati, serta transparan. Sebab, Danantara didirikan untuk generasi penerus Indonesia.

    “Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” kata Prabowo.

    “Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” tegasnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • AHY Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum Demokrat 2025-2030

    AHY Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum Demokrat 2025-2030

    Jakarta, BeritaSatu.com – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2025-2030, dalam Kongres VI Demokrat di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

    “Alhamdulillah, saya mendapatkan amanah untuk kembali melanjutkan kepemimpinan Partai Demokrat selama lima tahun ke depan, masa bakti 2025-2030, secara aklamasi,” ujar AHY setelah persidangan.

    AHY memperoleh dukungan penuh dari seluruh kader yang hadir dalam Kongres VI Demokrat. Mereka 100% memberikan dukungan suara kepada AHY agar kembali menjadi ketua umum Demokrat.

    Selain itu, kongres juga menetapkan kembali Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.

    Persidangan Kongres Demokrat yang berlangsung hingga malam hari juga membahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta visi, dan misi Partai Demokrat ke depan. 

    Sementara itu untuk pemilihan sekretaris jenderal, bendahara umum, dan pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat akan dilaksanakan oleh formatur dalam rapat berbeda yang diperkirakan memakan waktu dua minggu.

    “Setelah ini, akan ada kelanjutan dari kongres, yaitu penetapan formatur untuk menentukan kepengurusan dewan pimpinan pusat, yang nantinya akan saya umumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik yang mewajibkan saya untuk menyerahkan nama-nama kepengurusan yang baru kepada Kementerian Hukum untuk disahkan,” jelas AHY.

    Sebelumnya, AHY juga menyampaikan akan ada pergantian posisi bendahara umum pengganti Renville Antonio yang meninggalnya akibat kecelakaan pada 14 Februari 2025.

    Dalam Kongres VI Demokrat, AHY juga menegaskan komitmen partainya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami akan fokus pada upaya mendukung kesuksesan pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkas AHY.

  • Kaesang Tergabung dalam Struktur Organisasi Danantara? Ketum PSI Bilang Begini

    Kaesang Tergabung dalam Struktur Organisasi Danantara? Ketum PSI Bilang Begini

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, terlihat turut menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 Februari 2025.

    Tampak Kaesang mengenakan setelan jas hitam saat menghadiri peluncuran lembaga tersebut. Selain dirinya, sang ayah mantan Presiden Joko Widodo dan kakaknya Wapres Gibran Rakabuming juga turut menghadiri acara tersebut.

    Sontak, kehadiran Kaesang di peluncuran Danantara menimbulkan pertanyaan apakah mungkin putra bungsu Jokowi tersebut ikut tergabung dalam organisasi.

    Tanggapan Kaesang Pangarep

    Saat ditanya awak media soal keterlibatannya dalam Danantara, Kaesang hanya menjawab singkat dan berjalan cepat menuju kendaraannya.

    “Tidak ada, tidak ada,” jawabnya singkat.

    Diketahui dalam struktur organisasi Danantara, sang ayah ikut tergabung sebagai Dewan Penasehat bersama dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

    Sedangkan yang menjabat sebagai CEO adalah Rosan Roeslani, dibantu Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO).

    Bisa Diperiksa KPK dan BPK

    Rosan menegaskan bahwa Danantara tidak memiliki kekebalan hukum, sehingga dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” ujar Rosan saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai peresmian BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin.

    Selain itu, Rosan menyampaikan bahwa Danantara juga dapat diaudit oleh BPK, terutama terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program kewajiban layanan publik (PSO).

    “Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami,” jelas Rosan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banyak Masalah, Mantan CEO Disebut Tak Urus eFishery

    Banyak Masalah, Mantan CEO Disebut Tak Urus eFishery

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perbincangan mengenai masalah yang menerpa perusahaan akuakultur eFishery masih terus bergulir. Hal ini menyusul adanya dugaan penggelembungan laporan keuangan yang dilakukan founder dan mantan CEO eFishery Gibran Huzaifah mencuat ke publik.

    Laporan hasil investigasi terbaru FTI Consulting selaku investigator independen menujukkan bahwa kondisi asli eFishery yang ternyata jauh lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya. Kondisi ini bertolak belakang dengan cerita kesuksesan perusahaan yang kerap dibagikan Gibran selama ini. Terdapat setidaknya tiga fakta baru yang memunculkan pertanyaan bagaimana selama ini sang pendiri mengelola perusahaannya.

    Sebagai startup teknologi, tak heran jika eFishery mengadopsi teknologi. Dalam berbagai kesempatan, Gibran bercerita mengenai eFishery sebagai perusahaan yang berhasil merevolusi industri akuakultur Indonesia melalui dukungan teknologi. Namun, proses kerja eFishery ternyata masih banyak dilakukan secara manual.

    Sebelumnya, eFishery digadang-gadang telah membentuk ekosistem yang membantu penambak menjual hasil panen dengan lebih baik melalui aplikasi. Menurut laporan tersebut, eFishery akan menanggung semua kerugian ketika pembudidaya mengalami gagal bayar karena aplikasi utama tidak pernah terhubung ke sistem akuntansi, pertumbuhan pendapatan online terbatas, dan pembudidaya secara manual ‘dijodohkan’ dengan pembeli. Hal ini sebenarnya merupakan bagian dari proses yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

    Selain itu, eFishery mengaku alat eFeeder dapat membantu para pembudidaya, namun kenyataannya berbanding terbalik. Berdasarkan laporan tersebut, tak satupun dari sensor PondTag yang seharusnya membantu menilai kualitas air dari jarak jauh dan mengotomatisasi pengumpan ikan dan udang telah dikerahkan. Pengumpulan data yang terbatas menyebabkan hampir separuh prediksi pakan ikan keliru.

    Dalam kesempatan sebelumnya, laporan keuangan yang digelembungkan oleh Gibran menyebutkan bahwa eFishery telah bekerja sama dengan 400.000 pembudidaya. Namun, ada temuan bahwa hanya sekitar 6.300 pembudidaya yang benar-benar bergabung dengan eFishery.

    Dari situ, hanya 600 pembudidaya saja yang mengirimkan data kembali saat proses investigasi. Jumlah ini bahkan jauh dari lebih rendah dari perkiraan di awal investigasi yang menyebutkan 24.000 pembudidaya bergabung dengan eFishery.

    Berdasarkan hasil investigasi, FTI Consulting menyebutkan bahwa kerugian eFishery diperkirakan mencapai ratusan juta dollar selama 2018 hingga 2024. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa berdasarkan penyelidikan, eFishery disebut ‘tidak layak secara komersial dalam kondisinya saat ini’.

    Bisnis ikan dan udang eFishery dioperasikan dengan margin keuntungan yang tipis dan “mengalami kerugian besar,” menurut presentasi yang terkuak tersebut. Kas eFishery pun disebut terus menipis, bahkan hanya memiliki US$ 50 juta uang tunai.

    (rah/rah)

  • BP Tapera Sebut Realisasi KPR FLPP 2025 Sudah Capai 61.000 Unit

    BP Tapera Sebut Realisasi KPR FLPP 2025 Sudah Capai 61.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga periode 21 Februari 2025 telah mencapai 61.531 unit.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menuturkan bahwa realisasi FLPP itu terdiri dari 54.976 unit rumah subsidi dalam proses pembangunan hingga akad. 

    “Dan sebanyak 6.555 unit rumah subsidi sudah realisasi KPR FLPP,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (24/2/2025).

    Sementara itu, selama periode Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat, capaian kinerja Realisasi KPR Subsidi pada 20 Oktober 2024 hingga 21 Februari 2025,  telah mencapai 111.193 unit. 

    Adapun, angka itu terdiri dari 68.834 unit berdasarkan data proses pembangunan hingga akad dan 42.359 unit sebagai realisasi penyaluran KPR Subsidi. 

    Heru menjelaskan, ke depannya kuota FLPP tersebut bakal bertambah seiring dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bakal mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendukung pembiayaan perumahan. 

    “Ke depan jika pemerintah mengeluarkan SBN untuk perumahan di luar APBN, maka penyaluran dana FLPP tahun 2025 ini bisa lebih banyak dibandingkan target sebelumnya sebesar 220 ribu unit. Ini bukti nyata dukungan pemerintah untuk program 3 juta rumah,” ungkap Heru.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengguyur anggaran sebesar Rp28,2 triliun untuk pengadaan 220.000 unit kuota FLPP pada 2025.

    Akan tetapi, skema FLPP itu saat ini tengah dalam tahap penggodokan revisi skema dari semula 75% diguyur lewat APBN sedangkan 25%nya dialokasikan dari perbankan. Menjadi 50% dari APBN dan 50% Perbankan.

    Adapun, perumahan FLPP adalah perumahan yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah dengan cara memberikan pembiayaan atau kredit dengan bunga yang sangat ringan. 

  • Danantara Resmi Diluncurkan, Prabowo Subianto Berterima Kasih kepada Puan Maharani

    Danantara Resmi Diluncurkan, Prabowo Subianto Berterima Kasih kepada Puan Maharani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akhirnya diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2).

    Atas peluncuran Danantara itu, Prabowo Subianto secara khusus mengucapkan rasa terima kasih kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani atas berdirinya Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Momen itu terjadi saat acara peluncuran badan pengelola investasi Danantara di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/2).

    Mulanya Prabowo menyapa para tamu undangan yang hadir, yaitu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Budiono, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Prabowo lalu menyapa beberapa menteri Kabinet Merah Putih, Ketua MPR, dan secara khusus kepada ketua DPR Puan Maharani.

    “Yang saya hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani,” ucap Prabowo sambil memberi gestur mengatupkan kedua telapak tangannya.

    Menurut Prabowo dukungan DPR tersebut sangat berarti untuk berdirinya Danantara. “Tanpa mereka hari ini tidak akan terjadi. Terima kasih Ketua DPR dan semuanya” tutur Prabowo.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu bilang bahwa Danantara akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia dengan Asset Under Management (AUM) lebih dari 900 miliar dolar AS.

    Proyeksi dana awal yang dapat diinvestasikan mencapai 20 miliar dolar AS.

    Dana-dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. (fajar)

  • Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    Kritik Pedas, Mazzini Sebut Video Hasto Tak Berguna untuk Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Mazzini, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki video pengakuan soal revisi UU KPK.

    Dikatakan Mazzini, video tersebut tidak memiliki nilai bagi publik karena Hasto sendiri sudah mengakui tidak memiliki bukti pendukung yang kuat.

    “Seriusan jauh-jauh ke Russia hanya untuk menyimpan video pernyataan tanpa bukti? (yang sudah diakui sendiri),” ujar Mazzini di X @mazzini_gsp (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Mazzini menuturkan bahwa apa yang diungkapkan Hasto dalam videonya bukan membongkar aib negara, tapi pengakuan dosa.

    Mazzini juga mempertanyakan klaim Hasto mengenai adanya dana sebesar 3 juta USD yang disebut digunakan untuk memuluskan revisi UU KPK.

    “Gak ada guna video itu buat publik, karena dia gak merinci distribusi uang 3 juta USD itu ngalir ke mana aja?,’ imbuhnya.

    Ia menantang Hasto untuk mengungkap secara rinci ke mana uang tersebut didistribusikan.

    “Apa uang 3 juta USD itu terdistribusi ke PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PAN dan PPP selaku partai yang usul revisi UU KPK?,” timpalnya.

    “Atau terdistribusi ke Badan Legislasi DPR dan seluruh fraksi di DPR, makanya rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK saat itu cuma makan waktu 30 menit disahkan?,” tambahnya.

    Selain itu, Mazzini juga menyoroti sikap Hasto yang saat ini mengkritik pemerintahan Jokowi, meskipun sebelumnya ikut mendukung pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilkada.

    “Kalau resah dengan kondisi negeri kenapa sikap dia saat itu malah mendukung penuh majunya anak Jokowi ke pentas Pilkada dan mendukung upaya pelemahan KPK lewat Revisi UU KPK?,” tandasnya.

  • Prabowo adakan rapat terbatas panggil menteri hingga Kepala Danantara

    Prabowo adakan rapat terbatas panggil menteri hingga Kepala Danantara

    pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN yang dipandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai aset nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama para menteri dan wakil menteri, hingga kepala lembaga Kabinet Merah Putih, termasuk Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terlihat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore sekitar pukul 14.30 WIB.

    “Saya belum tahu, nanti setelah rapat saya infokan ya,” kata Dadan saat ditanya awak media soal tema besar dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo.

    Dadan pun merinci sejumlah pejabat yang hadir dalam undangan rapat tersebut, antara lain Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Kepala Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat tersebut turut dihadiri oleh Wamen Koperasi, Wamen Pertanian, Wakil BGN, Direktur Utama PT Agro Industri Nasional (Agrinas), serta Chief Investment Officer (CIO) dan Chief Operating Officer (COO) Danantara.

    Rapat terbatas ini dilaksanakan setelah Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara pada Senin pagi, yang dihadiri oleh mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, seperti Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Selain itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Dalam sambutan saat peluncuran Danantara, Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu, akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

    Prabowo memaparkan gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dolar AS akan diprioritaskan untuk 20 proyek strategis, antara lain hilirisasi nikel bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur serta energi terbarukan.

    Melalui Danantara, Presiden berharap terjalinnya kemitraan strategis antara BUMN, swasta hingga UMKM dalam proyek infrastruktur, energi terbarukan, dan pendidikan.

    Menurut Kepala Negara, pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN yang dipandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai aset nasional.

    Melalui Danantara, BUMN akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, Danantara akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan dana yang bertanggung jawab.

    “Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, (good) governance yang terbaik, BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil dan Riwayat Karier Pandu Sjahrir, Resmi Jadi CIO Danantara

    Profil dan Riwayat Karier Pandu Sjahrir, Resmi Jadi CIO Danantara

    Liputan6.com, Bandung – Presiden Prabowo Subianto, resmi menunjuk Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara hari ini, Senin (24/2/2025). Adapun kabar tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

    “Bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,” ucapnya.

    Sebagai informasi, sejumlah pejabat hadir di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti acara peluncuran resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025.

    Melansir dari Antara Pandu Sjahrir sebelumnya sempat diperkenalkan sebagai perwakilan Danantara oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara dalam konferensi pers pada Selasa (11/2/2025) di Gedung Bank Indonesia (IBI).

    Sosoknya telah dikenal publik tidak hanya sebagai pengusaha tetapi juga keponakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian Pandu juga pernah jadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

    Pandu Sjahrir sebelumnya telah dikenal sebagai pengusaha dan memiliki rekam jejak yang cukup mentereng dalam dunia bisnis, investasi, serta ekonomi digital. Dia pernah menjabat di sejumlah posisi strategis di beberapa perusahaan.

    Kemudian tercatat memiliki riwayat akademik mentereng dan berasal dari latar belakang keluarga yang cukup ternama di Indonesia.