Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Prabowo dan Gibran Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Disambut SBY-AHY – Page 3

    Prabowo dan Gibran Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Disambut SBY-AHY – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz Carlton Pasific Place Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025). Prabowo hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Prabowo dan Gibran tiba di lokasi pukul 19.20 WIB. Kedatangan Prabowo dan Gibran disambut langsung oleh Presiden keenam RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di depan pintu lift.

    Kehadiran Prabowo dan Gibran disambut meriah para kader Partai Demokrat. Prabowo lalu menyalami beberapa kader Partai Demokrat yang hadir serta tamu undangan yang terdiri dari ketua umum partai politik dan anggota kabinet Merah Putih.

    Prabowo dan Gibran duduk di satu baris di depan. Prabowo duduk di sebelah SBY, sedangkan Gibran di sebalah AHY.

     

    Adapun sejumlah tokoh partai hadir dalam acara ini yakni Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua DPP NasDem Saan Mustopa, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy, Waketum PKB Jazilul Fawaid. Tampak pula elite PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dan Bambang Wuryanto.

    Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih juga tampak hadir di acara penutupan Kongres Demokrat, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid hingga Kepala BIN Herindra.

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) salah mengucapkan nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Jokowo.

  • Prabowo-Gibran Hingga Puan Hadiri Penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat

    Prabowo-Gibran Hingga Puan Hadiri Penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah tokoh mulai dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, DPR, hingga para Ketua Umum Partai Politik hadir dalam acara penutupan Kongres ke-VI Demokrat, di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam ballroom sekitar pukul 19:20 WIB. Prabowo terlihat memakai setelan jas sedangkan Gibran memakai batik.

    Prabowo dan Gibran didampingi Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua MTP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memasukin ballroom.

    Sebelumnya, sekitar pukul 19:00 WIB para jajaran Kabinet Merah Putih, bertandangan ke dalam ballroom Ritz Carlton. Sorak-sorai para peserta kongres pun menggema dalam ruangan.

    Adapun, sekitar pukul 19:03 WIB Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani datang dalam acara ini. Semua para peserta kongres pun menyambutnya dengan ramai.

    Sementara itu, turut hadir juga Menko Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri BUMN Erick Thohir, Wamen BP2MI Christina Ariani, dan Wamendag Roro Esti.

    Tak sampai di situ, Plt. Ketua PPP Mardiono, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Adies Kadir, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Ketua Fraksi PKB di DPR sekaligus Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar, Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo, dan Ketum Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

  • DPR Kejar Penyelesaian RUU EBT, Indonesia Siap Pimpin Transisi Energi di ASEAN – Page 3

    DPR Kejar Penyelesaian RUU EBT, Indonesia Siap Pimpin Transisi Energi di ASEAN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT), kembali masuk dalam agenda pembahasan DPR RI, setelah sempat tertunda di periode sebelumnya. Regulasi ini menjadi bagian krusial dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

    Pendapat ini dikemukakan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya saat menjadi narasumber dalam Forum Legislasi bertajuk “RUU EBT Kembali Dibahas, Menanti Energi Terbarukan Sebagai Solusi Energi”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Bambang juga meyakini kalau RUU ini akanmendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Dengan target pembangunan 107 GW energi dalam 15 tahun ke depan, di mana 75% di antaranya berasal dari energi baru terbarukan. Karenanya, ia menilai RUU EBT sebagai langkah strategis dalam memastikan ketahanan energi nasional dan menjawab tantangan global menuju Net Zero Emission.

    “Sebenarnya, pembahasan RUU EBT sebelumnya sudah hampir rampung pada periode 2019-2024 di Komisi VII DPR RI. Namun, karena alasan teknis, pembahasannya harus dilanjutkan ke periode saat ini,” ujarnya.

    Menurut Bambang, pembahasan RUU EBT menjadi prioritas Komisi XII DPR RI,sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ia juga menekankan bahwa regulasi ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara industri maju.

    “Selain sebagai strategi ketahanan energi, RUU EBT juga bertujuan untuk menjawab tantangan global, khususnya komitmen Indonesia terhadap Net Zero Emission. Hal ini semakin relevan dengan proyeksi kebutuhan energi Indonesia yang diperkirakan mencapai 107 GW dalam 15 tahun ke depan, dengan 75 GW berasal dari sumber energi baru terbarukan,” tuturnya lagi.

    Dalam kaitannya dengan kebijakan energi nasional, Komisi XII DPR RI juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional. PP ini memberikan landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis terkait pemenuhan energi.

     

  • Undang PDI-P ke Penutupan Kongres, Demokrat: Pertarungan Hanya Ada di Pemilu

    Undang PDI-P ke Penutupan Kongres, Demokrat: Pertarungan Hanya Ada di Pemilu

    Undang PDI-P ke Penutupan Kongres, Demokrat: Pertarungan Hanya Ada di Pemilu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru Bicara
    Partai Demokrat
    , Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pihaknya tetap mengundang PDI-P untuk menghadiri penutupan Kongres ke-6 Demokrat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (25/2/2025) malam.
    Namun, Herzaky belum membeberkan siapa perwakilan PDI-P yang akan datang.
    “Ya rencana ada, tapi tunggu saja nanti siapa namanya ya. Tentu diundang dong. Kita undang semua. Semua partai parlemen kita undang,” ujar Herzaky.
    Herzaky mengatakan, Demokrat juga mengundang partai-partai yang berada di luar parlemen.
    Ia menyebutkan, bagi Demokrat, pertarungan sudah selesai ketika kompetisi pemilu berakhir.
    “Bagi kami, pertarungan, pertempuran, kompetisi itu hanya ada di pemilu dan pilpres. Sudah selesai, sudah ada pemilihnya, sudah ada pemenangnya, ya sudah. Kita bergandeng tangan, bekerja bersama,” tuturnya.
    Herzaky lantas mengungkit Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyampaikan betapa pentingnya persatuan.
    Dia menyebut, meski ada beberapa pihak yang memilih berada di luar pemerintahan, namun mereka semua harus saling menghormati.
    “Ke depan kita butuh persatuan dan kesatuan. Ada yang memilih di dalam pemerintahan, ada yang memilih di luar pemerintahan, tidak apa-apa. Yang penting saling menghormati dan saling menghargai,” imbuh Herzaky.
    Diketahui, Demokrat mengundang Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke penutupan Kongres ke-6.
    Selain itu, mereka juga mengundang para ketum parpol sahabat.
    Adapun hasil dari
    Kongres Partai Demokrat
    adalah menetapkan kembali Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum dan ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini instruksi Wagub DKI terkait RKPD 2026

    Ini instruksi Wagub DKI terkait RKPD 2026

    mengacu pada delapan prioritas nasional atau Asta Cita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menginstruksikan agar penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta 2026 untuk memperhatikan sinergi dan sinkronisasi dengan pembangunan nasional.

    “Oleh karenanya, penyusunannya mengacu pada delapan prioritas nasional atau Asta Cita yang diseleraskan dengan prioritas pembangunan, fokus pembangunan hingga program prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta agar tercapai kesinambungan perencanaan pembangunan pusat dan daerah,” kata Rano dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Untuk mendukung percepatan pencapaian Indonesia Emas 2045, kata Rano, maka penyusunan arah kebijakan Jakarta 2026 tak hanya mengacu pada delapan prioritas nasional, namun juga 17 program prioritas nasional, serta mengimplementasikan delapan program hasil terbaik cepat Prabowo-Gibran untuk menjaga keselarasan program pemerintah pusat dan daerah.

    Rano pun meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menguatkan sinergi dan kinerja dalam mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kota Jakarta.

    Untuk itu, Rano mengatakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 digelar sebagai wadah untuk saling bersinergi sekaligus bertukar pikiran demi meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Jakarta.

    “Sebagaimana arahan Presiden RI, seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah perlu menguatkan komitmen dan sinerginya dalam mendukung percepatan pencapaian Indonesia Emas 2045. Selain itu, menguatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan melayani, serta terus berinovasi dalam upaya pengendalian inflasi,” kata Rano.

    Pada rancangan awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, telah dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan dengan mempertimbangkan tantangan lingkup global, nasional, maupun daerah, serta mengacu pada isu strategis Jakarta tahun 2025-2029.

    Adapun isu-isu strategis pembangunan Jakarta untuk 2026 yaitu kualitas modal manusia, perekonomian produktif dan kompetitif, kecukupan infrastruktur kota, ekosistem yang berketahanan iklim, pemerintahan dinamis dan responsif dan pemerataan pembangunan.

    Rano juga menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjawab enam isu strategis tersebut dengan merumuskan enam Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, melalui peningkatan modal manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis pengalaman dan nilai tambah dan peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai.

    Selain itu, optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif dan terakhir peningkatan pembangunan di kawasan pesisir dan kepulauan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelaksanaan MBG di Cilincing batal karena dapur tidak siap

    Pelaksanaan MBG di Cilincing batal karena dapur tidak siap

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di delapan sekolah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara batal karena dapur tidak siap sehingga eksekusi program Pemerintahan Prabowo-Gibran itu kembali diundur.

    “Pelaksanaan batal karena Yasayan Darul Esti Sumidah sebagai penyedia terkendala persoalan administrasi dan kesiapan dapur,” Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibaru Agung Siregar di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan yayasan itu adalah penyedia MBG di delapan sekolah wilayah Kalibaru Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

    Ia mengaku, sudah dua kali sudah program MBG ini gagal didapatkan anak-anak di sekolah yakni pada Senin (17/2) dan Senin (24/2).

    Menurut dia, hal ini sebenarnya masalah teknis antara yayasan dengan Badan Gizi Nasional (BGN)

    “Beberapa ada yang belum secara administratif. Jadi, dari yayasan dan BGN masih ada yang belum lengkap makanya masih menunggu untuk pelaksanaannya, ” katanya.

    Menurut Agung, yayasan menunggu dari BGN untuk masalah teknis administratif sehingga pelaksanaan harus mundur.

    Ia mengakui BGN sudah berkomunikasi langsung dengan yayasan sehingga pelaksanaannya harus dimundurkan.

    “Menunggu dari BGN melengkapi administrasi sehingga pelaksanaannya tidak bisa dilangsungkan pada 24 Februari itu,” katanya.

    Ia mengatakan hal ini sebelumnya telah disampaikan kepada penyelenggaraan memang ada pengunduran dan juga sudah komunikasi langsung dengan para penerima manfaat untuk klarifikasi pelaksanaannya mundur karena ada alasan administrasi.

    Jadi, menurut Agung, penerima manfaat juga sudah menerima dengan baik dan menyampaikan kepada orang tua siswa.

    “Karena banyak pekerjaan BGN sehingga harus menunggu untuk pekerjaannya selesai semua sehingga untuk di SPPG, saya belum bisa jalankan,” kata dia.

    Selain itu, untuk pengunduran pada Senin (17/2) lebih ke masalah persiapan dari dapurnya karena harus memenuhi sejumlah persyaratan.

    “Yayasan Darul Esti Sumidah, jadi mitra BGN tergolong singkat, jadi dari yayasan itu meminta waktu juga buat persiapan lebih matang lagi, ” kata dia.

    Ia mengatakan untuk kesiapan MBG, yayasan meminta waktu buat perbaikan seperti melengkapi yang belum ada di dapur, sehingga diminta mundur daru jadwal yang telah ditetapkan.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menilik upaya penataan pegawai non-ASN

    Menilik upaya penataan pegawai non-ASN

    Menteri PANRB Rini Widyantini. (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Menilik upaya penataan pegawai non-ASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Ada sebanyak 1,7 juta pegawai non-ASN yang menjadi target untuk seoptimal mungkin dapat diselesaikan penataannya sebagaimana amanat UU ASN terbaru, yakni UU Nomor 20 Tahun 2023.

    “Jadi seluruh instansi pemerintah wajib punya pemahaman yang sama terkait ini,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

    Penataan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) telah dimulai sejak tahun 2005. Pemerintah secara periodik mendata tenaga non-ASN dan mengangkat mereka. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa pegawai ASN hanya terdiri atas  Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Untuk memulai proses penataan sesuai UU tersebut, Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali melakukan pendataan Non-ASN pada 2022. Hasilnya, total tenaga non-ASN ada sebanyak 2.355.092. Dari 2,3 juta non-ASN yang terdata itu, jumlahnya terus berkurang karena beberapa dari mereka diterima menjadi ASN pada pengadaan ASN selama  2021-2023. Hingga pada akhir 2024 tersisa 1,7 juta non-ASN yang terdata dalam Database BKN yang harus ditata. 

    Pengadaan seleksi CASN

    Rini Widyantini mengatakan, pemerintah bersama DPR berkomitmen dan telah melakukan langkah optimal dalam menyelesaikan penataan pegawai non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Pengadaan CASN Tahun 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan penataan itu.

    Dalam percepatan penataan pegawai non-ASN, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain Keputusan Menteri PANRB Nomor 634 Tahun 2024,  Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024, hingga Surat Menteri Dalam Negeri No. 900.1.1/227/SJ. 

    Pemerintah pun telah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Penyesuaian tersebut terkait pelamaran 1 kali dalam 1 tahun pengadaan.

    Penyesuaian yang dilakukan adalah non-ASN yang terdaftar dalam database BKN diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu apabila telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap I atau tahap II namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan/formasi.

    Sebelumnya non-ASN hanya dapat melamar pada formasi karena terbatasnya jabatan yang diusulkan oleh instansi Pemerintah. Karena itu pemerintah melakukan penyesuaian data pelamar dalam database BKN sehingga pelamar tinggal memasukan lamaran dengan formasi tampungan sementara yang menyesuaikan dengan kualifikasi dan unit kerja pelamar.

    Untuk sementara pelamar akan diseleksi menggunakan jabatan Pengelola Umum Operasional untuk kualifikasi SD/SLTP, Operator Layanan Operasional untuk kualifikasi SLTA, Pengelola Layanan Operasional untuk kualifikasi D-3, dan Penata Layanan Operasional untuk kualifikasi minimal S-1/D-IV.

    Pemerintah pun telah mempersiapkan formasi Guru dan Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis, Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional untuk PPPK Paruh Waktu.

    Penyesuaian yang tidak kalah penting adalah instansi pemerintah dapat mengusulkan penyesuaian penetapan kebutuhan jabatan pada saat pengusulan Nomor induk PPPK Paruh Waktu, sepanjang sesuai persyaratan jabatan.

    Ihwal tersebut merupakan satu dari sekian banyak penyesuaian yang sudah kita lakukan untuk mengakomodasi pegawai non-ASN yang terdata dalam database BKN agar dapat ditata dan berkesempatan untuk menjadi ASN. Ini juga adalah upaya terakhir yg dilakukan setelah pendaftaran berakhir pada 20 Januari 2024, karena kesempatan telah dibuka seluas-luasnya.

    Tak ada pengangkatan

    Rini menuturkan penataan pegawai non-ASN tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Sejak UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN.

    Oleh karena itu, instansi pemerintah diharapkan konsisten melaksanakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 termasuk kepala daerah yang telah dilantik agar berkomitmen untuk tidak lagi mengangkat pegawai non-ASN. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti menilai pemerintah harus memperhatikan keberlanjutan skema pengangkatan.

    Seleksi PPPK perlu dilakukan secara lebih sistematis dan tidak hanya bersandar pada ketersediaan anggaran tahunan, tetapi juga pada perencanaan kebutuhan SDM jangka panjang dan sektor prioritas yang membutuhkannya di sektor publik.

    Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah kejelasan mekanisme transisi bagi pegawai non-ASN yang belum bisa diangkat menjadi ASN. Semua juga harus sesuai UU Ketenagakerjaan. Saat ini, fokus kebijakan lebih banyak pada seleksi PPPK, tetapi ada kelompok pegawai non-ASN yang mungkin tidak memenuhi syarat atau kalah bersaing dalam seleksi.

    Lantas, apa solusi untuk mereka? Apakah ada mekanisme peningkatan kapasitas untuk pegawai non-ASN agar berdaya saing dalam kompetisi terbuka dan adil, serta berdasarkan sistem merit yang diterapkan selama ini?

    Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada PHK massal tanpa solusi alternatif yang dapat memitigasi risiko pun jika hal ini terjadi. Misalnya, apakah ada skema pelatihan atau alih profesi bagi pegawai non-ASN yang tidak bisa diangkat? Atau, apakah ada kebijakan afirmatif bagi mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi terkendala usia atau kualifikasi pendidikan?

    Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pendataan juga harus terus diperkuat. Ditambah, penilaian berdasarkan kinerja juga harus jadi rujukan sebagai landasan prinsip profesional dan akuntabilitas ASN juga.

    Selama ini, ada keluhan dari daerah tentang data pegawai non-ASN yang tidak selalu akurat, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam seleksi PPPK. Jika data pegawai non-ASN tidak diverifikasi dengan baik, ada risiko ketidakadilan dan polemik dalam proses seleksi, yang malah menjadi bumerang dalam kebijakan publik.

    Optimisme 

    Terkait optimisme di era pemerintahan Prabowo-Gibran, Felia menilai sangat bergantung pada komitmen politik dan keberanian melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan tidak didikte kepentingan politik dan elite. Dengan adanya efisiensi anggaran, kata dia, ada risiko bahwa penyelesaian pegawai non-ASN ini malah berjalan lebih lambat.

    Menurut dia, yang harus dihindari justru adalah menciptakan tenaga kerja kontrak baru yang nantinya menghadapi ketidakpastian yang sama seperti pegawai non-ASN saat ini. Maka, jika hanya fokus pada efisiensi anggaran tanpa strategi yang komprehensif,  persoalan pegawai non-ASN bisa tetap berlarut-larut atau bahkan muncul dalam bentuk baru.

    Penting untuk memastikan pula agar urusan pegawai non-ASN didudukkan dalam konteks profesionalisme dan integritas ASN sebagai pelayan publik, yang wajib akuntabel dan transparan kepada publik karena menggunakan dana publik. Jangan lagi, pegawai non-ASN dikorbankan untuk memenuhi komoditas dan kepentingan politik, serta dikorbankan karena permasalahan manajemen sumber daya dan kebijakan publik.

    Sumber : Antara

  • KPK Beri Peluang ke Hasto untuk Bongkar Dugaan Korupsi, Benny K Harman: Ini Langkah yang Bagus

    KPK Beri Peluang ke Hasto untuk Bongkar Dugaan Korupsi, Benny K Harman: Ini Langkah yang Bagus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

    Ia mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta semua pihak, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, untuk melaporkan dugaan korupsi yang mereka ketahui.

    Seperti diketahui, belum lama ini Hasto ditahan KPK buntut dugaan keterlibatannya terhadap kasus Harun Masiku.

    “Penegasan ini bagus sekali. Siapapun yang mengetahui adanya korupsi yang diduga dilakukan oleh siapapun tanpa kecuali harus melaporkannya kepada KPK,” ujar Benny di X @BennyHarmanID (25/2/2025).

    Bukan hanya ke KPK, dugaan korupsi itu juga bisa dilaporkan ke penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

    Benny bilang, pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ia mengajak semua pihak untuk mendukung upaya KPK dalam menindak tegas para koruptor.

    “Ayo dukung KPK berantas korupsi dan tangkap koruptor-koruptor,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengungkap arahan Presiden Jokowi di balik revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

    Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Hasto menyebut revisi itu dilakukan untuk melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari potensi jeratan hukum.

    Hasto mengaku pernah bertemu Jokowi di Istana Merdeka sebelum Gibran dan Bobby maju sebagai wali kota Solo dan Medan.

    Dalam pertemuan itu, ia mengingatkan bahwa status keduanya sebagai kepala daerah akan membuat mereka rentan terhadap kasus korupsi dan gratifikasi.

  • Digitalisasi, Kolaborasi, Inovasi: Legasi Brian Putra Bastara Sebagai Ketum HIPMI Sumbar

    Digitalisasi, Kolaborasi, Inovasi: Legasi Brian Putra Bastara Sebagai Ketum HIPMI Sumbar

    Di sektor industri kreatif digital, Wakil Ketua Prabowo-Gibran Digital Team ini, berkontribusi dalam pengembangan gaming dan e-sport di Sumatera Barat melalui pendirian HIPMI E-Sport.

    Program ini membuka peluang bagi generasi muda dalam industri berbasis digital dan menghadirkan berbagai turnamen bergengsi, seperti HIPMI E-Sports Series dan Brian Putra Bastara Cup Series.

    Dengan lebih dari 10 event yang telah diselenggarakan, inisiatif ini tidak hanya mengembangkan bakat para gamers muda tetapi juga menciptakan peluang bisnis baru dalam dunia e-sport dan streaming.

    Brian juga berperan dalam pengembangan HIPMI Academy, sebuah program edukasi dan mentoring yang berfokus pada HIPMI Goes to Campus dan HIPMI Goes to School.

    Program ini bertujuan untuk mengenalkan dunia kewirausahaan kepada mahasiswa dan pelajar, membangun mental wirausaha yang tangguh, serta memberikan wawasan bisnis sejak dini.

    Melalui inisiatif ini, ribuan mahasiswa dan pelajar telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi ide bisnis serta mendapatkan bimbingan langsung dari pengusaha sukses.

    Program Inovatif

    Menjelang akhir masa jabatannya, Brian berharap program-program inovatif yang telah dirintis dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem bisnis di Sumatera Barat.

    “Transformasi digital dan inovasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya berharap HIPMI Sumbar dapat terus melanjutkan visi ini dan membawa pengusaha lokal ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

    Meski penuh dengan inovasi, di masa kepemimpinannya, Brian turut mengingatkan pada pengurus HIPMI periode berikutnya tentang pentingnya sinergi antara HIPMI dengan lembaga legislatif di Sumatera Barat.

    Ia menyebut, bahwa saat ini di DPRD Sumbar, terdapat dua sosok wakil ketua, yaitu Iqra dan Nanda Satria, sementara di DPR RI, ada Zigo dan Cindy.

    “Kita harus memanfaatkan momentum ini agar HIPMI dapat berperan lebih aktif dan berkontribusi lebih besar bagi kemajuan Sumatera Barat,” jelasnya.

    Tidak hanya membangun jaringan dan kolaborasi, HIPMI juga diharapkan dapat menghadirkan inisiatif nyata yang berdampak langsung bagi perekonomian daerah.

    Salah satu langkah konkret yang telah diwujudkannya adalah pembangunan Basko City Mall dengan investasi sebesar Rp600 miliar. Proyek ini rencananya akan dibuka pada Juni 2024 dan diharapkan menjadi ikon baru Sumatera Barat.

    “Basko City Mall tidak hanya akan menjadi pusat perbelanjaan modern, tetapi juga membuka lebih dari 5.000 lapangan pekerjaan. Kami berharap proyek ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan dunia usaha di Sumatera Barat,” ujar Brian optimis.

    Dalam kesempatan tersebut, Brian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran OKK BPP HIPMI atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses MUSDA.

    “Terima kasih kepada Mendagri Bang Buyung dan Korwil Sumatera, Bang Auni, yang telah memberikan dukungan penuh,” ucapnya.

    Brian juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, baik Steering Committee (SC) maupun Organizing Committee (OC), yang telah bekerja keras memastikan kelancaran acara.

    “Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua OC, Hayatul Riski, dan Ketua SC, Neiko Rasaki, atas dedikasi luar biasa mereka dalam menyukseskan MUSDA ini,” katanya.

    Tak lupa, Brian menyampaikan rasa terima kasih kepada mentor sekaligus sahabatnya, Hafrizal Okta Ade Putra, yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mengawal jalannya MUSDA.

    “Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua pihak. Semoga hasil MUSDA ini membawa kebaikan bagi kita semua,” ia menambahkan.

  • Profil Rosan Roeslani, Menteri Prabowo Berharta Rp864 Miliar Ditunjuk Jadi Kepala Danantara

    Profil Rosan Roeslani, Menteri Prabowo Berharta Rp864 Miliar Ditunjuk Jadi Kepala Danantara

    loading…

    Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani ditunjuk menjadi Kepala Danantara. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani ditunjuk menjadi Kepala Danantara. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, setelah acara peluncuran Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Tak sendiri, nantinya Rosan akan dibantu oleh Dony Oskaria dan Pandu Sjahrir sebagai badan pelaksana BPI Danantara. Selain itu, muncul juga nama Menteri BUMN Erick Thohir yang dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

    Lebih jauh, siapa sebenarnya sosok Rosan Roeslani ini? Berikut sekelumit profilnya yang bisa disimak.

    Profil Rosan RoeslaniRosan Perkasa Roeslani adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran. Terbaru, dia diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Danantara.

    Sebelum menjadi pejabat pemerintahan, Rosan lebih dulu dikenal sebagai sosok pengusaha sukses. Selain itu, dia juga pernah menjadi duta besar RI untuk Amerika Serikat (AS) periode 2021-2023.

    Melihat riwayatnya, Rosan lahir di Jakarta pada 31 Desember 1968. Dia pernah menempuh studi di Oklahoma State University, Amerika Serikat, dan meraih gelar BA di bidang Administrasi Bisnis pada 1993.

    Setelahnya, Rosan juga mendapatkan gelar MBA dari Antwerpen European University, Belgia, pada 1996.

    Awal mula karier bisnisnya bisa ditelusuri saat mendirikan PT Republik Indonesia Funding (Finance Indonesia) pada 1997. Kemudian, dia juga pernah menjadi penasihat Keuangan Asosiasi Koperasi Batik Indonesia periode 1997-2002.

    Bersama keterlibatannya di sektor bisnis, Rosan terbilang cukup aktif di organisasi pengusaha. Sebagai contoh, dia sempat menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2021.