Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Jakarta

    Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/02). Peresmian tersebut ditandai dengan emas batangan yang dimasukkan ke dalam treasure box oleh Presiden Prabowo, didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pegadaian Damar Latri Setiawan & Dirut BSI Hery Gunardi.

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki Bank Emas,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri. Dengan adanya Bank Emas, diharapkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, hingga membuka lapangan kerja baru dengan target hingga 1,8 juta.

    “Saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas pertama di Republik kita,” tambah Prabowo.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan juga mengungkapkan, sebagai pelopor Bank Emas (Kegiatan Usaha Bullion) di Indonesia, Pegadaian optimis dalam menjalankan Layanan Bank Emas tersebut.

    “Alhamdulillah Bank Emas Pegadaian sah diresmikan oleh Bapak Presiden. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, selain menjadi pelopor Bank Emas, ini juga menjadi tonggak sejarah baru dimana Pegadaian berperan dalam mendukung Asta Cita, untuk kemajuan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri,” ujar Damar.

    Sebelumnya, Pegadaian yang tergabung dalam Holding BRI, resmi mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir Desember 2024 lalu yang menjadikan Pegadaian sebagai Bank Emas pertama di Indonesia. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni menjadi lembaga penyaluran bulion mulai dari penyimpanan agunan gadai yang 90% berupa emas, ruang penyimpanan emas dengan standar Internasional terbesar di Indonesia hingga adanya beragamnya produk emas Pegadaian yang semakin melengkapi ekosistem emas tersebut.

    Setelah resmi menghadirkan fitur produk Deposito Emas yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital sejak 15 Januari 2025 lalu, kini saldo Deposito Emas Pegadaian telah mencapai lebih dari 300 kilogram. Adanya layanan bulion di Pegadaian diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memilih Investasi emas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset emas melalui layanan dan produk Pegadaian.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jend TNI Agus Subiyanto, SE MSi, Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi & Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Bank Indonesia , Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Direktur Utama BRI, Mandiri, BNI, serta Duta Besar Negara sahabat, seperti UAE, Swiss, Australia, Inggris, Kuwait, Malaysia, Singapore dan lainnya.

    (akn/ega)

  • AHY dan Gibran Bisa Bersaing di Pilpres 2029, Cawapres Prabowo Diprediksi Alot

    AHY dan Gibran Bisa Bersaing di Pilpres 2029, Cawapres Prabowo Diprediksi Alot

    loading…

    Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) duduk berdampingan dalam penutupan Kongres VI Partai Demokrat. Foto/Tangkapan layar YouTube Partai Demokrat

    JAKARTA – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang duduk berdampingan dalam penutupan Kongres VI Partai Demokrat disinggung Presiden Prabowo Subianto . Prabowo yang melihat keduanya berdampingan langsung berkelakar Gibran dan AHY bisa saja bersaing.

    Awalnya, Prabowo mengatakan, suatu saat mungkin ada yang namanya Presiden AHY. “Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya enggak tahu,” kelakar Prabowo yang langsung disambut gelak tawa peserta Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025) malam.

    Prabowo kemudian menyinggung AHY yang tengah duduk di samping Wapres Gibran Rakabuming Raka. “Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini,” kata Prabowo sambil tersenyum.

    Gibran dan AHY pun tampak bertepuk tangan. Sementara, Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang duduk di sebelah kiri AHY, tampak melirik putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

    Tak bertenti di situ, Prabowo kembali menyinggung Gibran dan AHY. “Enggak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3. Iya kan?” ujar Prabowo.

    Mantan Menteri Pertahanan itu lalu mengungkit pengalamannya yang dikalahkan dua kali oleh Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. “Aku dikalahkan, tapi eh beliau ajak saya masuk. Masuk juga gue. Oh sorry, masuk juga saya. Maaf Pak SBY ini,” ujar Prabowo.

    Penentuan Cawapres Pendamping Prabowo Diprediksi Alot
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai kelakar Prabowo itu merupakan bentuk apresiasi kepada AHY dan Gibran secara personal. “Karena keduanya tokoh muda potensial yang ke depan punya kemungkinan memimpin bangsa menggantikan Presiden Prabowo,” kata Agung kepada SindoNews, Kamis (27/2/2025).

    Walaupun, kata Agung, titik tekan apresiasi tersebut ke AHY karena menjadi tuan rumah acara Kongres Demokrat. “Kedua, secara institusional, ke depan tarik-ulur di KIM Plus soal siapa cawapresnya Prabowo pasca dideklarasikan sebagai capres Gerindra bakal berlangsung alot,” tuturnya.

    Karena, lanjut dia, masing-masing ketum di KIM Plus punya peluang elektoral untuk menggantikan Gibran bila Gibran tak segera mentransformasikan langkah dan mengokohkan kaki-kaki politiknya.

    (rca)

  • Jokowi Beberkan Kronologi Revisi UU KPK: Inisiatif DPR, Bukan Saya! – Halaman all

    Jokowi Beberkan Kronologi Revisi UU KPK: Inisiatif DPR, Bukan Saya! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan tidak ada hubungan antara revisi Undang-Undang KPK dengan upaya memuluskan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo dan Bobby Nasution sebagai wali kota Medan.

    “Itu karangan cerita semua orang bisa membuat karangan cerita. Hubungannya apa? Coba pakai logika. Masak mengegolkan hal kecil pilihan wali kota yang benar saja. Logika kita pakai lah,” kata dia saat ditemui di Kelana Coffee and Eatery, Rabu (26/2/2025).

    Undang-undang (UU) KPK hasil revisi tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019.

    Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo pada 26 Februari 2021-16 Juli 2024.

    Sementara itu, Bobby Nasution menjadi wali kota Medan pada 26 Februari 2021-20 Februari 2025.

    Menurut Jokowi,  UU KPK murni inisiatif dari DPR.

    Bahkan penyusunannya berkali-kali melalui jalan terjal hingga akhirnya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019.

    Jokowi mengklaim tidak pernah menandatangani UU KPK.

    Namun, undang-undang tetap berlaku.

    Akhirnya, RUU KPK tetap menjadi UU sesuai dengan aturan yang berlaku. 

    Sebab, UU yang telah disetujui bersama (DPR dan pemerintah) dan tidak ditandatangani presiden dalam waktu 30 hari secara otomatis berlaku sebagai UU dan wajib diundangkan dalam lembaran negara sesuai Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945.  

    “Tolong dilihat itu dicek ada beritanya semua. Sampai setelah diundangkan saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Tapi kan aturannya setelah 30 hari bisa berlaku,” ujarnya.

    Dia meminta untuk menelusuri awal mula RUU KPK diajukan hingga menjadi UU KPK hasil revisi.

    “Coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan RUU KPK ke Prolegnas. Saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi. 2016-2018 ada upaya melakukan pembahasan itu tapi tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena semua fraksi di DPR setuju,” terangnya.

    Namun ia mengakui bahwa saat RUU KPK diusulkan, ia menandatangani Surat Presiden Usulan Revisi UU KPK.

    Ia menandatangani surat ini mempertimbangkan semua fraksi yang setuju diusulkannya revisi UU ini.

    “Pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna. Semua atas inisiatif DPR. Surpresnya itu kalau semua fraksi setuju presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi. Tapi bukan dari sini. Bukan saya mengejar-ngejar,” jelasnya.

     

  • Politik, Prabowo resmikan bank emas hingga Gibran janji perluas CKG

    Politik, Prabowo resmikan bank emas hingga Gibran janji perluas CKG

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada Rabu (26/2) menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan layanan bank emas pertama di Indonesia hingga Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berjanji memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis (CKG) hingga ke daerah-daerah 3T yaitu daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Presiden resmikan Bank Emas pertama di Indonesia

    Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang pertama di Indonesia, sebagai langkah mendukung hilirisasi dalam Astacita yang dicanangkan pemerintah.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang ini hari Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia,” ujar Presiden dalam acara peresmian di Gade Tower, Jakarta, Rabu.

    Peresmian Bank Emas tersebut ditandai dengan prosesi Presiden memasukkan dummy emas batangan ke dalam treasure box.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Pakar paparkan sejumlah masalah pada Pilkada 2024 yang sering berulang

    Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini memaparkan tujuh masalah pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang masih sering berulang pada setiap pelaksanaan pemilu.

    “Dari Pilkada 2024 masih ditemukan tujuh masalah klasik dan berulang,” kata Titi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan permasalahan pertama ialah keluhan tentang politik biaya tinggi. Hal itu terjadi di ruang-ruang “gelap” yang tidak kompatibel dengan akuntabilitas lap

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Laksda Edwin: Swasembada pangan bisa terwujud dengan ekonomi biru

    Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksda TNI Edwin menilai Indonesia berpotensi mencapai penguatan swasembada pangan dengan memanfaatkan ekonomi biru.

    Hal tersebut dikatakan Edwin lantaran masyarakat Indonesia sejak dahulu telah mengadopsi budaya maritim dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut yang membuat masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pesisir, dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut.

    “Budaya maritim sebenarnya sudah menjadi bagian dari bangsa Nusantara sejak beberapa abad yang lalu, banyak kerajaan nusantara yang sangat melekat dengan karakter maritim, baik dalam hal pelayaran maupun pengelolaan sumberdaya maritim,” kata Edwin kala membahas buku yang dia terbitkan berjudul ‘Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan’ seperti dikutip siaran pers, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Gibran janji pemerintah terus perluas jangkauan CKG hingga daerah 3T

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjanji pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis (CKG) hingga ke daerah-daerah 3T yaitu daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.

    Dalam sela-sela kegiatannya meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Magelang Selatan, Jawa Tengah, Rabu, Gibran menyebut pemerintah menargetkan layanan cek kesehatan gratis dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia di berbagai daerah.

    “Pemerintah akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan layanan CKG, memastikan efektivitasnya, serta memperluas jangkauannya agar lebih banyak masyarakat, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang dapat merasakan manfaatnya,” kata Wapres Gibran sebagaimana dinarasikan dalam siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Kapolri: Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuturkan stabilitas keamanan dan sikap antikorupsi menjadi modal besar majukan bangsa.

    “Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan penanganan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat tentunya menjadi perhatian kami, karena ini berdampak kepada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Kapolri Sigit, saat menjadi narasumber pada pembekalan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2), sebagaimana dikutip Rabu.

    Kapolri mengatakan kemajuan bangsa Indonesia ditentukan oleh beragam aspek, salah satunya melalui stabilitas keamanan di suatu daerah.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan Salami Mulyono: Keburukan Dibalas Kebaikan

    Puan Salami Mulyono: Keburukan Dibalas Kebaikan

    GELORA.CO -Peluncuran lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin 24 Februari 2025, meninggalkan cerita menarik terkait momen pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono.

    Publik sudah mengetahui bahwa hubungan PDIP dengan Jokowi memburuk pasca Pilpres 2024, dimana mantan Walikota Solo itu tidak mendukung capres yang diusung banteng dan memilih mensupport anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

    “Mulyono @jokowi kaget ditampar kenyataan, mereka yg sdh dia sakiti masih menjaga adab dan etika padanya,” tulis akun X Anak Ogi yang dilihat Rabu 26 Februari 2025.

    Awalnya usai peluncuran Danantara para pejabat yang hadir saling bersalaman. Puan yang mengenakan dres warna hitam menghampiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Setelah itu Puan dari arah belakang menghampiri Jokowi yang sedang duduk. Saat menoleh dan melihat Puan, Jokowi langsung berdiri. 

    Puan dan Jokowi lalu bersalaman dan berbincang. Puan tampak menganggukkan kepala sementara Jokowi terlihat tersenyum.

    Perbincangan antara Puan dengan Jokowi lebih lama dibandingkan dengan Puan dan SBY. Namun belum diketahui materi yang dibicarakan keduanya saat itu.

    “Mba @puanmaharani_ri perlihatkan ajaran Islam, membalas keburukan dgn kebaikan. Sedangkan Mulyono sebaliknya, perlihatkan ajaran ndasmu, kebaikan dibalas keburukan,” sambungnya.

    Diketahui di saat hubungan PDIP dengan Jokowi makin parah, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kemudian memecat Jokowi dari partainya, bersama Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. 

  • Bos PPI: Prabowo Lempar Kode Gibran-AHY Bersaing Jadi Cawapresnya di 2029

    Bos PPI: Prabowo Lempar Kode Gibran-AHY Bersaing Jadi Cawapresnya di 2029

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto sempat berkelakar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini duduk berdampingan bisa saja bersaing di masa depan. Ucapan Prabowo itu dianggap sebagai kode.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pernyataan Prabowo bisa menjadi kode bahwa Gibran dan AHY bisa saja bersaing di Pilpres 2029. Adi menilai pernyataan Prabowo bermakna dalam meski dikemas guyonan.

    “Kode keras yang mengindikasikan bahwa Gibran dan AHY saling bersaing di 2029 nanti. Kesannya memang guyonan, tapi makna pidato politik Prabowo itu cukup mendalam,” kata Adi kepada wartawan, Rabu (26/2/2025).

    Foto: Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno (dok. pribadi)

    Adi menilai Prabowo membuka kemungkinan Gibran dan AHY bakal bersaing menjadi Wapresnya. Dia menyinggung, baik Gibran maupun AHY, keduanya memiliki karier politik yang masih panjang.

    “Pertama, di 2029, Gibran dan AHY dinilai publik bakal maju, kemungkinan terbesarnya saling berebut posisi sebagai calon wakil Prabowo. Di situlah bakal terjadi kompetisi. Kedua, secara praktik politik di negara ini tak ada perkawanan dan permusuhan abadi, yang abadi kepentingan itu sendiri. Saat ini Gibran dan AHY akur, tapi di masa mendatang keduanya bisa saling bersaing mengingat keduanya karier politiknya masih panjang,” ujarnya.

    Adi juga menganalisis hitung-hitungan politik jika keduanya bersaing di 2029. Menurutnya, Gibran dan AHY akan mempersiapkan matang-matang modal politik menjelang Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.

    “Ya pastinya kedua sosok ini mempersiapkan segala sesuatu dengan matang menyongsong pemilu 2029 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Gibran posisinya sebagai wapres, dukungan Jokowi tentu jadi modal besar. Begitupun AHY ketum Demokrat, Menko, dan dukungan penuh SBY jadi bekal maju,” kata Adi.

    Sebelumnya, Prabowo menyinggung AHY dan Gibran yang duduk berdampingan saat acara penutupan Kongres Demokrat, Selasa (25/2). Prabowo mengatakan AHY dan Gibran berpotensi bersaing di masa yang akan datang.

    “Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini,” kata Prabowo kepada AHY dan Gibran yang disambut riuh para kader.

    “Nggak apa-apa, bersaing itu baik, siapa nomor 1 ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan?” lanjut Prabowo.

    (fca/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kronologi Jokowi Vs Hasto soal Dalang Revisi UU KPK

    Kronologi Jokowi Vs Hasto soal Dalang Revisi UU KPK

    Kronologi Jokowi Vs Hasto soal Dalang Revisi UU KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Video Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    yang membahas mengenai dalang dari revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) tiba-tiba mencuat setelah dirinya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    DIketahui, KPK menetapkan
    Hasto
    sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
    Hasto mengatakan, dalang dari
    revisi UU KPK
    adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ), bukan PDI-P ataupun Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
    Adapun revisi UU KPK sempat menjadi kontroversi pada 2019 lalu. Sebab, banyak poin yang melemahkan KPK.
    Setelah dituding mendalangi revisi UU KPK, Jokowi pun tidak tinggal diam.
    Jokowi membantah tudingan tangan kanan Megawati tersebut dan berbicara mengenai logika.
    Dalam video yang beredar, Hasto menuduh bahwa segala hal positif selalu diklaim oleh Jokowi, sementara hal buruk ditimpakan kepada PDI-P.
    “Ketika ada hal-hal yang positif, selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan,” ujar Hasto melalui akun YouTube miliknya, dikutip Sabtu (22/2/2025).
    Hasto juga menegaskan bahwa PDI-P berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, sehingga tuduhan bahwa partainya menginisiasi revisi UU KPK dianggap tidak berdasar.
    “Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah,” katanya.
    Dia juga mengklaim bahwa revisi UU KPK dilakukan Jokowi untuk melindungi Gibran dan Bobby dalam pencalonan mereka sebagai wali kota.
    Hasto mengaku, pernah bertanya langsung kepada Jokowi di Istana Merdeka mengenai pencalonan anak dan menantunya serta risiko politik yang mungkin muncul.
    Bahkan, masih kata Hasto, seorang menteri di kabinet Jokowi pernah mengungkapkan bahwa diperlukan dana sebesar 3 juta dolar Amerika untuk meloloskan revisi UU KPK.
    “Saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta dollar Amerika untuk mengegolkan revisi Undang-Undang KPK,” ujar Hasto dalam video itu.
    “Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobby,” katanya lagi.
    Jokowi pun membalas Hasto yang menyebut dirinya sebagai inisiator revisi UU KPK.
    Dia meminta masyarakat menelusuri kembali kronologi pembentukan UU KPK secara runtut, mengingat saat ini adalah era keterbukaan informasi.
    Jokowi menyoroti peristiwa tahun 2015, ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
    “Coba dilihat lagi. Saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas,” ujar Jokowi saat ditemui di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Rabu (26/2/2025).
    Jokowi menjelaskan bahwa upaya revisi kembali muncul pada periode 2016 hingga 2018, namun tetap tidak berlanjut.
    “2016, 2017, 2018, juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi,” katanya.
    Kemudian, pada 2019, DPR kembali membahas revisi UU KPK melalui Prolegnas.
    Jokowi menegaskan bahwa semua fraksi di DPR menyetujui pembahasan tersebut.
    “Karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai akhirnya dibahas dan digodok di rapat paripurna. Atas semuanya, atas inisiatif DPR,” ujarnya menegaskan.
    Setelah DPR menyepakati revisi, lahirlah Surat Presiden (Surpres) mengenai perubahan UU KPK.
    Dia mengaku, harus mempertimbangkan efek politik dari revisi UU KPK karena semua fraksi di DPR setuju.
    “Ya, surpresnya itu, kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju,” kata Jokowi.
    “Ya presiden kalau tidak, musuhan dengan semua fraksi dong, politiknya harus dilihat seperti itu,” ujarnya lagi.
    Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak menandatangani RUU KPK yang diusulkan DPR, meskipun aturan menyatakan bahwa RUU tetap berlaku setelah 30 hari.
    “Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi,” katanya.
    “Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Ya, itu aja,” ujar Jokowi melanjutkan.
    Sementara itu, Jokowi kembali membantah keras dirinya menjadi dalang dari revisi UU KPK.
    Jokowi menegaskan Hasto hanya mengarang cerita saja, yang mana semua orang bisa melakukannya.
    “Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita,” tegasnya.
    Dia juga membantah bahwa revisi UU KPK berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2019.
    “Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu, pakai logika. Untuk apa, masalah menggantungkan hal-hal yang kecil, yang beneran saja. Logika kita, kita pakai lah,” kata Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Santri Ikuti Festival Sambut Ramadan 1446 H Bertajuk Alif Fest yang Digelar Lazis Safara – Halaman all

    Ratusan Santri Ikuti Festival Sambut Ramadan 1446 H Bertajuk Alif Fest yang Digelar Lazis Safara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Sahabat Dhuafa Nusantara (Lazis Safara) menggelar kegiatan menyambut bulan Ramadan bertajuk Alif Fest di Wonogiri, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025) lalu.

    Acara yang diikuti sekira 300 santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) se-Wonogiri.

    Ketua panitia Alif Fest, Dian Purnomo, menjelaskan kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda dalam menunjukkan bakat serta kecintaan mereka terhadap agama.

    “Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan harapan bagi orang tua yang khawatir dengan kemerosotan pendidikan saat ini, serta membuka ruang bagi anak-anak untuk berkembang dan menginspirasi lingkungan sekitar,” ujar Dian.

    Menurutnya, festival ini lahir sebagai respons terhadap keprihatinan terhadap generasi muda yang sering kali tidak mendapat kesempatan untuk berkembang. 

    Sebagai bentuk motivasi, festival ini menghadirkan piala bergilir untuk TPA yang berpartisipasi. 

    Berbagai lomba digelar dalam festival ini, di antaranya lomba tahfiz, tartil, azan, serta lomba mewarnai tingkat SD dan TK. 

    Ia berharap kegiatan ini memacu semangat TPA dan anak-anak untuk berlomba dalam kebaikan.

    Sejumlah juri dihadirkan dalam Alif Fest, di antaranya Ustaz Khoirul Mujahid, lulusan Ma’had Aly Baitul Qur’an; Ustaz Agus Tri Bintoro, Ketua Dewan Pengurus Area Komunitas ODOJ (One Day One Juz) Kabupaten Wonogiri; dan Reza Armando Wibowo, Owner Chibify Design Studio.

    Sebanyak 18 santri terbaik berhasil meraih juara pada ajang ini.

    Adapun Rumah Qur’an Al Maghfiroh, Pule, Selogiri keluar sebagai juara umum dengan perolehan nilai tertinggi dan berhak atas piala bergilir Alif Fest 2025.

    “Semoga ini menjadi langkah awal dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Wonogiri, khususnya melalui TPA, serta menciptakan progresivitas yang lebih baik di masa depan,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, berikut daftar lengkap pemenang Alif Fest 2025. 

    Cabang Tahfiz A (Kategori TK)
    – Juara 1 Salwa Ashter Esa | TPQ Nurul Ilmi
    – Juara 2 Faishal Ahmad Haidar | TPQ Asy Syafaat
    – Juara 3 Fairus Istiqomah Nur Inayah | TPQ Nashir Muhammad

    Cabang Tahfiz B (kategori SD)
    – Juara 1 Arfida Bilqis Berlianawati | TPQ Al Ittihad
    – Juara 2 Farahiyah Najla Setyani | RQ Al Maghfiroh
    – Juara 3 Umar Amrullah | TPQ Lemah Ireng

    Cabang Tartil A (kategori 1-3 SD)
    – Juara 1 Asyifa Khoirunisa Mahendra | TPQ Baitul Qur’an 
    – Juara 2 Muhammad Hafidz AlFahrizi | TPQ An Nur Islam
    – Juara 3 Azizah Khairatul Hidayah | RQ Al Maghfiroh

    Cabang Tartil B (kategori 4-6 SD)
    – Juara 1 Alula Farzana Aulia Az Zahra | TPQ Al Muawanah
    – Juara 2 Ayu Kurnia Ramadhani | RQ Al Maghfiroh
    – Juara 3 Asfa | RQ Al Maghfiroh

    Kategori Azan
    – Juara 1 Rasyid El Karim | TPQ Al Mukarromah
    – Juara 2 Gibran Abdu H | TPQ Al Hidayatullah Pengkol
    – Juara 3 Danesh | TPQ Al Manshuroh Giriwono

    Kategori Mewarnai
    – Juara 1 Fatiha | RQ Al Maghfiroh
    – Juara 2 Haura Nusaibah | TPQ Ar-Rahman Jurug
    – Juara 3 Fattan Haidar Al Ghifari

    (Tribunnews.com)

  • Kita Butuh Komunikasi Antar Parpol di Pemerintahan

    Kita Butuh Komunikasi Antar Parpol di Pemerintahan

    PIKIRAN RAKYAT – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengapresiasi kehadiran Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dalam acara Kongres Partai Demokrat, Selasa 25 Februari 2025.

    Menurut Aria Bima, memang diperlukan mengenai hal yang terkait dengan kerjasama antarpartai politik di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Di satu pihak memang itu undangan kepada PDI Berjuang untuk mengadiri ulang tahun demokrat. Dan saya mengapresiasi Mbak Puan cukup luas di dalam berkomunikasi dengan lintas partai politik,” ujar Aria Bima di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Februari 2025.

    “Saat ini memang kita butuh komunikasi mengenai hal yang terkait dengan kerjasama antar partai politik di pemerintahan,” lanjutnya.

    Kendato demikian, Aria Bima mengatakan hal tersebut bukan mengartikan sikap PDIP akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). “saya kira sudah tegas PDI akan membahas itu di dalam Kongres Partai dalam waktu dekat setelah diputuskan,” jelasnya.

    Ketika disinggung lebih lanjut mengenai hubungan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhiyono dia menyebut hubungan keduanya baik.

    “Dalam pengertian secara fungsional kita banyak kerjasama ya. Dari dulu ya kalau kita lihat dari pilkada-pilkada maupun kegiatan di DPR, antara PDI dan Partai Demokrat itu selalu menjaga posisi masing-masing dan tetap saling menghargai,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kasih Pembekalan di Retret, Gibran: Walau Beda Partai, Harus Sinergi di Bawah Komando Presiden – Halaman all

    Kasih Pembekalan di Retret, Gibran: Walau Beda Partai, Harus Sinergi di Bawah Komando Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan pembekalan kepada para kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer, Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/02/2025).

    Dalam pembekalannya, Wapres mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah.

    Dia juga menegaskan, meski para kepala daerah berasal dari agama, suku bahkan partai yang berbeda, namun keseluruhannya harus dalam satu visi dan komando Presiden Prabowo Subianto.

    “Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo,” kata Gibran.

    Lebih lanjut, Wapres juga menekankan bahwa keberhasilan program-program prioritas Kabinet Merah Putih sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Atas hal itu, Gibran meminta peran dari seluruh kepala daerah untuk dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.

    “Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung, harus kita keroyok bersama-sama, harus kita monitor bersama-sama implementasinya,” ungkap Wapres. 

    Mantan Wali Kota Solo itu pun mencontohkan sejumlah dukungan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan berbagai program prioritas nasional tersebut. 

    Salah satu program yang dijadikan fokus oleh Gibran yakni, makan bergizi gratis (MBG).

    Wapres meminta agar para gubernur, bupati, dan wali kota memperhatikan ketersediaan bahan pangan dan infrastruktur pengadaan MBG.

    “Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak-Ibu Kepala Daerah, saya mohon infrastruktur supply chain dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” ucapnya. 

    Terkait bidang kesehatan, Wapres mengingatkan bahwa penurunan angka stunting juga merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini. 

    Menurutnya, angka stunting dapat diturunkan salah satunya dengan pemberian makanan tambahan, baik bagi ibu hamil maupun balita.