Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Hubungan Putra Mahkota Keraton Solo dengan Gibran usai Buat Status ‘Nyesel Gabung Republik’ – Halaman all

    Hubungan Putra Mahkota Keraton Solo dengan Gibran usai Buat Status ‘Nyesel Gabung Republik’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo, KGPAA Hamangkunegoro, menjadi sorotan setelah mengunggah kritik pedas terhadap kondisi Indonesia.

    Kritik tersebut diungkapkannya dalam Instagram story @kgpaa.hamengkunegoro.

    Dalam unggahan itu, KGPAA Hamangkunegoro menuliskan kalimat ‘Nyesel gabung Republik’.

    Pasca-viralnya unggahan itu, pihak Keraton Solo yang diwakili Pengageng Sasono Wilopo KPH Dani Nur Adiningrat, memberikan penjelasan.

    Dani menegaskan, kritik itu tak merubah hubungan yang sudah terjalin antara KGPAA Hamangkunegoro dengan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Hubungan keduanya, lanjut Dani, masih terjalin baik hingga kini.

    “Hubungan baik sejak Mas Wapres menjadi Wali Kota maupun sekarang menjadi RI 2,” katanya, dilansir TribunSolo.com.

    Dalam klarifikasinya yang dibacakan Dani, KGPAA Hamangkunegoro mengatakan, apa yang ditulisnya dilatarbelakangi oleh isu yang berkembang di masyarakat, terutama kasus korupsi di Pertamina.

    Menurut KGPAA Hamangkunegoro, kasus tersebut menimbulkan kekecewaan yang luas di masyarakat, termasuk bagi dirinya.

    “Bahwa unggahan saya di Instagram tidak dapat dilepaskan dari rangkaian unggahan sebelumnya, yang dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan situasi terkini.”

    “Khususnya terkait pemberitaan mengenai kasus Pertamina yang telah menimbulkan kekecewaan luas di masyarakat, termasuk bagi saya sebagai bagian dari generasi muda,” ungkap klarifikasi KGPAA Hamangkunegoro yang dibacakan oleh Dani.

    Unggahan itu diakui Putra Mahkota sebagai ekspresi kekecewaan dirinya serta bentuk kritik kepada pemerintah.

    Ia menekankan, pernyataan itu bukanlah cerminan dari hilangnya semangat nasionalisme, patriotisme atau jiwa bela negara dalam dirinya.

    “Melainkan suatu bentuk kritik dan sindirian terhadap para penyelenggara negara saat ini,” jelasnya.

    Putra Mahkota menekankan, klarifikasi tersebut bukanlah bentuk dari permintaan maaf.

    Sebab, pernyataan itu bukanlah sebuah kesalahan, melainkan bentuk peran aktif KGPAA Hamangkunegoro sebagai anak bangsa.

    “Ini bukan permintaan maaf karena ini bukan sebuah kesalahan. Akan tetapi malah peran serta yang aktif bagi seorang anak bangsa yang kebetulan Putra Mahkota Keraton Surakarta terhadap kondisi keadaan sosial, politik, ekonomi yang belakangan ini meresahkan masyarakat,” tandasnya.

    Diketahui, selain menuliskan, ‘Nyesel gabung republik’, KGPAA Hamangkunegoro juga mengunggah kalimat sindirian serupa di media sosialnya.

    “Percuma Republik Kalau Cuma untuk Membohongi,” demikian isi tulisan tersebut.

    KGPAA Hamangkunegoro juga menambahkan tagar #IndonesiaGelap.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Unggahan Putra Mahkota Keraton Solo Tak Pengaruhi Hubungan Pribadinya dengan Wapres RI Gibran

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunSolo.com/Andreas Chris Febrianto)

  • Kadin Dorong Pemerintah Maksimalkan Peran Inovator dalam Program Hilirisasi

    Kadin Dorong Pemerintah Maksimalkan Peran Inovator dalam Program Hilirisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Heru Dewanto mendorong pemerintah membuka ruang dan memaksimalkan para inovator atau pelaku inovasi untuk menyukseskan program hilirisasi dan industrialisasi Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan. Menurut Heru, peran pelaku inovasi sangat urgen di berbagai negara maju untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di dalam negaranya.

    “Salah satu mesin ekonomi yang diandalkan adalah industrialisasi dan hilirisasi. Kalau kita melihat sejarah negara maju, semua berhasil karena peran industrinya. Namun, hilirisasi membutuhkan kecermatan dan pengetahuan teknis. Dalam konteks itu, peran teknologi dan inovasi sangat penting,” ujar Heru kepada wartawan, Senin (3/3/2025).

    Heru mengatakan, yang paling logis dilakukan di Indonesia saat ini adalah hilirisasi komoditas di mana Indonesia memiliki keunggulan komparasi seperti nikel nomor satu di dunia, bauksit nomor 6 di dunia dan timah nomor 2 di dunia. Yang terpenting, kata dia, sekarang perlu memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat untuk mengembangkan keunggulan kompetitif nikel, timah dan bauksit Indonesia.

    “Terutama teknologi ekstraksi di rantai nilai yang paling hulu. Teknologi ekstraksi nikel menggunakan HPAL (high presure acid leaching) misalnya banyak dikritisi karena limbah B3-nya yang jauh melebihi feedingnya. Akibatnya dunia mulai beralih menggunakan teknologi baterai lain seperti LFP (litium ferro phosphat), hidrogen dan sodium ion,” jelas Heru.

    Heru mengingatkan, Indonesia akan kehilangan kesempatan menjadi pemain utama baterai dunia berbasis nikel bila tidak mengembangkan teknologi alternatif yang ramah lingkungan. 

    “Contoh lain ekstraksi Bauksit ternyata masih menggunakan teknologi Karl Joseph Bayer sejak tahun 1888 yang menghasilkan limbah B3 red mud, tentu kini kita perlu solusi baru yang ramah lingkungan,” kata Heru.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan hilirisasi industri terhadap 28 komoditas unggulan Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo saat acara retret pads menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Oktober 2024 lalu. 

    Beberapa komoditas yang akan dilakukan hilirisasi oleh Prabowo adalah nikel, timah, tembaga, besi baja, emas perak, batu bara, aspal buton, dan minyak bumi. Selain itu, ada gas bumi, kelapa, karet, getah pinus, udang, ikan TCT, rajungan, rumput laut, pasir silika, kobal, logam tanah jarang, kakao, pala, dan tilapia.

  • Pulang dari retret, Wali Kota Tjhai Chui Mie siap bangun Singkawang

    Pulang dari retret, Wali Kota Tjhai Chui Mie siap bangun Singkawang

    Singkawang (ANTARA) – Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dan Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin mengatakan telah siap membangun Kota Singkawang, Kalimantan Barat, setelah mereka mengikuti rangkaian retret di Akmil Magelang.

    “Terima kasih kepada tim relawan, tim pemenangan dan koalisi, begitu juga kepada seluruh pihak yang sudah menyambut kedatangan kami (kembali ke Singkawang),” ucap Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie di Singkawang, Senin.

    Setelah dilantik oleh Presiden RI dan mendapatkan pembekalan selama retret kepala daerah di Akmil, Tjhai Chui Mie dan Muhammadin menyatakan sudah siap bekerja untuk memimpin Singkawang.

    “Setelah dilantik kemarin oleh Bapak Presiden dan melalui proses pembekalan di Akmil, kini kami sudah siap untuk bekerja,” ujarnya.

    Di hari pertama kerja, ia menyampaikan akan menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Kota Singkawang untuk menyampaikan pidato pertamanya.

    Fokus penting lainnya pada penyelesaian pembangunan Masjid Agung.

    Ia juga meminta panitia pembangunan Masjid Agung menyampaikan progres pembangunan serta kekurangan anggarannya.

    Tak lupa, ia pun mengatakan akan mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis serta upaya penuntasan stunting di Kota Singkawang.

    “Makan Bergizi Gratis yang harus dilaksanakan sesuai arahan Presiden, termasuk juga program penuntasan stunting bersama pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan,” katanya.

    Selain itu, sebagai wujud mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, Tjhai Chui Mie berupaya mendorong terwujudnya swasembada pangan.

    Menurutnya, swasembada pangan akan berdampak mengurangi pengangguran.

    “Begitu juga swasembada pangan, dengan begini otomatis akan mengurangi pengangguran, melalui kelompok tani yang dibentuk baik itu perkebunan atau peternakan, kita dari Pemkot Singkawang akan siap mendukung dan membantu terwujudnya swasembada pangan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, program-program berkaitan dengan infrastruktur juga menjadi fokus pemerintahannya.

    Pembangunan Bandara Singkawang dan jalan Lingkar Barat menjadi prioritasnya. Pihaknya juga terus berupaya menggandeng pihak swasta turut serta membantu jalannya pembangunan.

    “Untuk infrastruktur, kita sudah susun rencana pelebaran jalan bandara, jalan lingkar barat juga akan jadi prioritas kita,” ujarnya.

    Dia juga akan mengajak pihak swasta terlibat aktif dalam membantu pembangunan di Kota Singkawang.

    Pewarta: Narwati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Khofifah ingatkan program kerja daerah harus linear dengan Astacita

    Khofifah ingatkan program kerja daerah harus linear dengan Astacita

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. ANTARA/HO-Pemprov Jawa Timur

    Khofifah ingatkan program kerja daerah harus linear dengan Astacita
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 02 Maret 2025 – 21:27 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan kepada pembuatan program kerja oleh kepala daerah harus linear dengan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Khofifah di Kota Batu, Minggu, mengatakan bahwa sinkronisasi antara tingkat daerah dan pusat penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat di setiap wilayah.

    “Semua program di daerah, provinsi maupun kabupaten/kota itu harus in-line dengan program nasional,” kata Khofifah.

    Setiap poin program kerja, kata dia, juga harus memiliki kaitan dengan program Astacita yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat.

    Gubernur Jatim menyatakan bahwa sesungguhnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah menghubungkan program Nawa Bakti Satya dengan Astacita.

    “Makanya, tadi saya sampaikan program Nawabakti yang ini tersambung ke program Astacita yang ke berapa,” ucapnya.

    Selain itu, Khofifah menyatakan bahwa pihaknya memiliki tugas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025—2029 yang akan disinkronkan dengan RPJMN, sekaligus menjadi acuan daerah.

    “Kami punya tugas membuat RPJMD maksimal 6 bulan, harus menginduk ke RPJMN. Memang RPJMD provinsi dikejar dan kami berharap 3 bulan pembahasan bersama DPRD bisa selesai dan menjadi rujukan RPJMD kabupaten/kota,” ujarnya.

    Sementara itu, Wali Kota Batu Nurochman mengatakan bahwa visi dan misi Madani, Berkelanjutan, Agrokreatif, Terpadu, Unggul, Sinergi, Akomodatif, dan Ekologis atau MBATU SAE sepenuhnya berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

    Lebih lanjut visi MBATU SAE disusun dengan berlandaskan program Nawabakti Satya dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.

    “Tentunya, dalam menjalankan visi dan misi kami, tak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat Kota Batu,” ujarnya.

    Dikatakan bahwa bahwa amanah yang diberikan oleh masyarakat Kota Batu merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

    “Bismillah kami bersama membangun Kota Batu menjadi lebih sae (bagus),” kata Nurochman.

    Sumber : Antara

  • Lapor KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Cium Dugaan Korupsi di Balik Retret Kepala Daerah

    Lapor KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Cium Dugaan Korupsi di Balik Retret Kepala Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan adanya dugaan tindak korupsi oleh PA/Mendagri, politisi, juga direksi serta komisaris PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI), dan PT Jababeka ke KPK, pada Jumat 28 Februari 2025 .

    Koalisi menilai penyelenggaraan kegiatan itu patut diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kecurigaan bermula dari disebarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang menyatakan akan diselenggarakan orientasi kepemimpinan pada 21 hingga 28 Februari 2025. Disebutkan pula bahwa pembiayaan ditransfer melalui PT LTI. Disusul kemudian Surat Edaran Nomor 200.5/692/SJ perihal Pembiayaan Kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang menyatakan seluruh kegiatan dibebankan pada APBN berdasarkan DIPA Kemendagri.

    Di tengah kebijakan pemangkasan anggaran, koalisi menilai, pemerintah justru tetap melaksanakan kegiatan orientasi untuk seluruh kepala daerah terpilih. Pelaksanaan agenda tersebut juga dipandang sangat kontroversial. Selain menunjukkan inkonsistensi pemerintah soal efisiensi, konsep yang digunakan seolah sedang berupaya membawa pemerintah daerah ke arah sentralisasi dan bernuansa militeristik. Hal tersebut menimbulkan polemik di masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan utama penyelenggaraan retret Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Koalisi masyarakat sipil antikorupsi menilai bahwa agenda retret melenceng dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Desain orientasi ini juga tidak sesuai dengan skema pendidikan dan pembinaan kepala daerah yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah,” kata Julius Ibrani mewakili koalisi dalam keterangan tertulis bersama yang diterima Pikiran Rakyat pada Sabtu (1/3/2025).

    Dalam Pasal 373 UU No. 23/2014 disebutkan, gubernur diberikan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Jika berdalih kegiatan tersebut merupakan pembinaan, yang berwenang adalah gubernur, bukan pemerintah pusat. Selain itu, agenda retret kepala/wakil kepala daerah diduga kuat melanggar ketentuan Perpres pengadaan barang/jasa (PBJ) dan terdapat praktik penyalahgunaan wewenang. Sebab dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 16/2018 menyatakan bahwa kegiatan K/L/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD dan prosesnya sejak perencanaan hingga serah terima merupakan aktivitas pengadaan barang/jasa.

    Agenda orientasi kepemimpinan atau disebut retret kepala daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ditengarai bermasalah. Mulai dari kerangka konsep perencanaan hingga pelaksanaan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Anggaran dalam DIPA untuk melaksanakan kegiatan ini berjumlah Rp10.350.000.000 yang diperuntukan untuk 1.092 orang. Namun, koalisi menemukan terdapat sejumlah pelanggaran yang setidaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 1999, dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

    Kegiatan orientasi atau retret merupakan aktivitas pengadaan barang/jasa yang sudah ditetapkan perencanaan pengadaannya oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Alih-alih tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kemendagri, koalisi tidak menemukan informasi pengadaan terkait agenda orientasi kepala/wakil kepala daerah. Namun di lapangan, diketahui sudah ada pihak swasta yang jadi penyedia pembantu pelaksana kegiatan tersebut yakni, PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI) dan PT Jababeka.

    Koalisi menilai ada empat catatan masalah yang menjadi indikator terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Pertama, penyelenggaraan kegiatan retret diduga melanggar hukum terkait proses pengadaan barang/jasa. Seharusnya, jika berkaca pada data DIPA dan merujuk ketentuan Perpres PBJ, kegiatan ini wajib melalui proses tender. Metode yang sesuai dalam Perpres PBJ antara lain, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Sejumlah metodenya tersebut tentu berbeda-beda, tetapi dengan nilai sesuai DIPA di atas Rp10 miliar, seharusnya menggunakan tender di mana tahapannya diatur dalam Pasal 50 Perpres. Mendagri selaku PA diduga tidak menjalankan ketentuan pengadaan seperti yang diatur dalam Perpres PBJ. Alhasil, program ini tidak transparan dan akuntabel.

    Kedua, kegiatan tersebut sarat dengan benturan kepentingan antara partai penguasa dengan elite Partai Gerindra. Potensi konflik kepentingan berupa persekongkolan itu terjadi antara Kemendagri dan PT LTI yang juga dimiliki oleh kader Partai Gerindra, sebagai direktur, komisaris, dan pemegang saham. Kedua orang kader Gerindra yang dimaksud tercatat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan juga ada yang saat ini menjabat wakil ketua DPRD Brebes.

    Ketiga, pelaksanaan kegiatan orientasi atau retret ini tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 23/2014 dan seolah ada upaya sentralisasi serta bernuansa militerisme. Agenda itu sejatinya ditujukan untuk memastikan seluruh kepala daerah menjalankan pemerintahan daerah dengan memenuhi standar tata kelola berbasis asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance dan AUPB). Namun, adanya pendekatan militerisme yang digunakan untuk kegiatan instansi dan pejabat sipil; metode komando militerisme yang diterapkan, serta materi yang bersifat linear satu arah pusat ke daerah justru menggambarkan kembalinya rezim otoritarian seperti Orde Baru. Pemerintah daerah dinilai hanya dijadikan sebagai pelaksana komando pusat. Menurut koaliasi, hal tersebut jelas merusak sistem ketatanegaraan dan demokrasi yang dimandatkan konstitusi.

    Keempat, terdapat dugaan kolusi yang dilakukan antara Mendagri dengan orang-orang yang ada di dalam Partai Gerindra. Dengan diterobosnya aturan pengadaan barang/jasa dalam Perpres PBJ, mengindikasikan adanya perbuatan kolusi yang dilarang dalam UU No. 28 Tahun 1999. Permufakatan atau kerja sama tidak dilakukan dengan tunduk pada aturan yang berlaku, baik secara substansi (dalam UU Pemda) maupun prosedur (Perpres PBJ).

    “Oleh karena itu, kami mendesak agar KPK segera menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan serangkaian upaya penyelidikan.” Terlebih, koalisi menilai tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran hukum lain dan kerugian yang lebih besar akibat dari penyelenggaraan retret yang tidak transparan serta berubah-ubah informasinya.Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari sejumlah lembaga masyarakat yang terdiri dari
    Themis Indonesia, PBHI, KontraS, ICW.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • InJourney turunkan tarif PJP2U-PJP4U dukung penurunan tiket pesawat

    InJourney turunkan tarif PJP2U-PJP4U dukung penurunan tiket pesawat

    Ilustrasi – Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Kamis (16/1/2025). ANTARA/Harianto

    InJourney turunkan tarif PJP2U-PJP4U dukung penurunan tiket pesawat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Maret 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menurunkan tarif jasa kebandarudaraan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), guna mendukung penurunan harga tiket pesawat selama periode Angkutan Lebaran 2025.

    “InJourney Airports resmi menurunkan tarif jasa kebandarudaraan untuk mendukung penurunan harga tiket pesawat pada periode Angkutan lebaran 2025,” kata Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan penurunan tarif berlaku di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports, yakni penurunan masing-masing sebesar 50 persen untuk tarif PJP2U dan tarif PJP4U. Ia menuturkan bahwa penurunan tarif PJP2U berdampak langsung pada penurunan nominal tiket pesawat, dan penurunan tarif PJP4U membantu operasional maskapai.

    “Penurunan dua tarif jasa kebandarudaraan ini menjadi kontribusi nyata InJourney Airports dalam menurunkan harga tiket pesawat,” ujarnya.

    Faik berharap penurunan tarif jasa bandara ini dapat mendukung mobilitas masyarakat selama masa angkutan libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Penurunan harga tiket pesawat dapat mendorong bergeliatnya lalu lintas penerbangan dan mewujudkan pemerataan ekonomi sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran,” ucapnya.

    Tarif Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di 37 bandara InJourney Airports diturunkan sebesar 50 persen bagi penumpang pesawat yang memesan tiket penerbangan rute domestik kelas ekonomi dan penerbangan extra flight pada periode 1 Maret – 7 April 2025 dengan periode keberangkatan penerbangan pada 24 Maret – 7 April 2025.

    PJP2U atau dikenal juga dengan Passenger Service Charge (PSC) adalah tarif atas pelayanan di bandara dan dititipkan di dalam tiket pesawat. Ketika calon penumpang pesawat membeli tiket penerbangan, maka nominal tiket penerbangan sudah termasuk tarif PJP2U. Sehingga, penurunan tarif PJP2U secara langsung berpengaruh terhadap nominal harga tiket.

    Selain itu, InJourney Airports juga menurunkan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk penerbangan domestik sebesar 50 persen bagi maskapai penerbangan untuk periode 24 Maret – 7 April 2025.

    Faik mengatakan penurunan PJP4U sebagai wujud pengelolaan bandara berbasis ekosistem di mana seluruh pihak saling bersinergi demi pelayanan kepada masyarakat.

    “Diharapkan penurunan tarif PJP4U sebesar 50 persen dapat mendukung operasional maskapai selama periode Angkutan Lebaran,” tutur Faik.

    Lebih lanjut, Faik mengatakan bahwa sejalan dengan penurunan harga tiket pesawat, jumlah pergerakan penumpang diperkirakan mengalami peningkatan.

    Oleh karena itu, InJourney Airports pada periode angkutan lebaran 2025 juga menyiagakan operasional bandara selama 24 jam menyesuaikan kebutuhan dan memperhatikan permintaan penerbangan dari maskapai.

    “Adapun bandara yang sudah pasti beroperasi 24 jam adalah Soekarno-Hatta Tangerang, I Gusti Ngurah Rai Bali, Kualanamu Deli Serdang, Halim Perdanakusuma Jakarta, Hang Nadim Batam, Sultan Hasanuddin Makassar dan Sam Ratulangi Manado,” kata Faik.

    Sumber : Antara

  • Kabar Gembira! Harga Tiket Pesawat Lebaran Turun hingga 14 Persen Mulai 1 Maret 2025

    Kabar Gembira! Harga Tiket Pesawat Lebaran Turun hingga 14 Persen Mulai 1 Maret 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan penurunan harga tiket pesawat ekonomi domestik sebesar 13-14 persen menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

    Menurut dia, upaya penurunan tiket pesawat telah dilakukan dengan menurunkan biaya kebandarudaraan, kemudian mengurangi harga avtur di 37 bandara. Dengan penurunan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) tersebut, penurunan harga tiket pesawat dapat dilakukan seperti yang dilakukan pada periode Natal Tahun Baru (Nataru).

    Pada periode Idulfitri ini, lanjutnya, tarif tiket pesawat dapat lebih ditekan dengan adanya tambahan insentif dari Kementerian Keuangan berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung sebesar 6 persen.

    “Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu di angka 13-14 persen harga penurunan tiketnya,” ujar AHY di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (1/3/2025).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk merealisasikan penurunan tarif tiket pesawat, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/2025 terkait dengan PPN yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket ekonomi bagi masyarakat yang akan melakukan traveling.

    Dikatakan, dengan penerbitan kebijakan tersebut, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 6 persen dan berlaku efektif bagi yang akan atau dan akan melakukan pembelian mulai 1 Maret 2025. “Dari PMK ini akan berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret 2025-7 April 2025 akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5 persen,” ujarnya.

    Akan tetapi, bagi masyarakat yang sudah membeli tiket sebelum tanggal 1 Maret 2025, kebijakan ini tidak berlaku. “Untuk periode tanggal 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 dengan penurunan PPN penurunannya 6 persen, sehingga yang dibayar masyarakat hanya 5 persen. Hal ini diharapkan berkontribusi menurunkan tiket pesawat ekonomi dalam negeri hingga mencapai 13 persen hingga 14 persen,” katanya.

    Menyusul kebijakan itu, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) juga menurunkan tarif jasa kebandarudaraan untuk mendukung penurunan harga tiket pesawat pada periode angkutan Lebaran 2025.

    “Penurunan tarif berlaku di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports, yakni penurunan masing-masing sebesar 50 persen untuk tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U),” tutur Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi.

    Disebutkan, penurunan tarif PJP2U berdampak langsung pada penurunan nominal tiket pesawat, dan penurunan tarif PJP4U membantu operasional maskapai. Penurunan dua tarif jasa kebandarudaraan ini menjadi kontribusi nyata InJourney Airports dalam menurunkan harga tiket pesawat.

    “Kami berharap penurunan tarif jasa bandara ini dapat mendukung mobilitas masyarakat selama masa Hari Raya Idulfitri 1446 H,” ujar Faik Fahmi.

    Penurunan harga tiket pesawat dapat mendorong bergeliatnya lalu lintas penerbangan dan mewujudkan pemerataan ekonomi sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran.

    Dia menjelaskan, tarif jasa PJP2U di 37 bandara diturunkan 50 persen bagi penumpang pesawat yang memesan tiket penerbangan rute domestik kelas ekonomi dan penerbangan extra flight pada periode 1 Maret-7 April 2025 dengan periode keberangkatan penerbangan pada 24 Maret-7 April 2025.

    PJP2U atau dikenal juga dengan Passenger Service Charge (PSC) adalah tarif atas pelayanan di bandara dan dititipkan di dalam tiket pesawat. Ketika calon penumpang pesawat membeli tiket penerbangan, maka nominal tiket penerbangan sudah termasuk tarif PJP2U. Sehingga, penurunan tarif PJP2U secara langsung berpengaruh terhadap nominal harga tiket.

    InJourney Airports juga menurunkan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk penerbangan domestik sebesar 50 persen bagi maskapai penerbangan untuk periode 24 Maret-7 April 2025.

    Faik Fahmi mengatakan, penurunan PJP4U ini sebagai wujud pengelolaan bandara berbasis ekosistem di mana seluruh pihak saling bersinergi demi pelayanan kepada masyarakat. “Diharapkan penurunan tarif PJP4U sebesar 50 persen dapat mendukung operasional maskapai selama periode angkutan lebaran,” ujar Faik Fahmi.

    Sejalan dengan penurunan harga tiket pesawat, jumlah pergerakan penumpang diperkirakan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, InJourney Airports pada periode angkutan lebaran 2025 juga menyiagakan operasional bandara selama 24 jam menyesuaikan kebutuhan dan memperhatikan permintaan penerbangan dari maskapai.

    Bandara yang sudah pasti beroperasi 24 jam adalah Soekarno-Hatta Tangerang, I Gusti Ngurah Rai Bali, Kualanamu Deli Serdang, Halim Perdanakusuma Jakarta, Hang Nadim Batam, Sultan Hasanuddin Makassar, dan Sam Ratulangi Manado.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pembuktian Pejabat Prabowo, Janji Wamenaker Pilih Mundur Jika Sritex Tutup Kini Ditagih

    Pembuktian Pejabat Prabowo, Janji Wamenaker Pilih Mundur Jika Sritex Tutup Kini Ditagih

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Janji Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI (Wamenaker) banyak ditagih di media sosial.

    Hal tersebut usai cuplikan mengenai kampanye lama Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka viral ditengah kabar PHK ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

    Sebelulnya, Pemutusan Hak Kerja (PHK) massal diumumkan oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

    Salah satu perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara ini resmi mengumumkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan karyawannya.

    Sritex merupakan perusahaan tekstil dan garmen terintegrasi yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah. 

    Diketahui, ada sekitar 8.400 karyawan Sritex resmi terkena PHK dengan menerima formulir resmi Pemutusan Hubungan Kerja di akhir Februari 2025. 

    Terbaru, Sritex mengumumkan PHK massal kepada 10.665 karyawan pada akhir Februari 2025. Ini dilakukan setelah perusahaan tersebut resmi dinyatakan pailit.

    Kemudian muncul video kampanye lawas Gibran yang ditemani mantan relawan Jokowi viral di X.

    Di video tersebut, netizen menagih janji Wamenaker RI yang berani taruhan jabatan.

    “Saya lebih baik kehilangan jabatan saya dari pada saya melihat saudara-saudara saya harus di PHK. Dan saya tidak pernah ikhlas selalu tetap digaris terdepan perjuangan nasib (buruh),” kata Immanuel di hadapan ribuan karyawan Sritex dalam acara Istigasah Akbar Lapangan Sandang Sejahtera kompleks pabrik PT Sritex pada Jumat 15 November 2024 lalu.

    Perlu diketahui, ribuan karyawan Sritex pernah mengungkap dukungan mereka ke Gibran Rakabuming Raka yang saat itu menjadi cawapres.

  • Dukung Penuh Gibran di Pilpres, Karyawan PT Sritex Malah Kena PHK Massal, Peneliti ISEAS: Kena Tipu? Jelas

    Dukung Penuh Gibran di Pilpres, Karyawan PT Sritex Malah Kena PHK Massal, Peneliti ISEAS: Kena Tipu? Jelas

    “Saya tidak memiliki data yang cukup. Namun dari cerita-cerita anekdotal sana sini yang saya dengar, ada banyak perusahan di wilayah Solo Raya yang gulung tikar selama 10 tahun terakhir ini,” sambungnya.

    Made kemudian melanjutkan penjelasannya, dengan memunculkan pertanyaan terkait beragam masalah yang tengah dihadapi negara dan hubungannya jelas berdampak terhadap PT Sritex.

    Khususnya, sambung Made, ketika dinasti Nipunegoro ini berkuasa. Apakah ada hubungannya dengan kebijakan dinasti ini? Kita tidak tahu. Harus ada studi yang lebih mendalam untuk itu.

    Jadi apa yang harus dilakukan oleh para buruh yang di-PHK yang jumlahnya puluhan ribu ini? Berdemo ke Keraton Sumber? Tentu tidak ada artinya, karena pekerjaan sudah hilang. Lagi pula, demo butuh tenaga dan biaya.

    Lagipula, Sritex ini hanya satu kasus. Di wilayah-wilayah lain seperti Cikarang dan pusat-pusat industri, PHK juga sedang marak terjadi.

    Sebagai penutup ia memberikan ungkapan permohonan maaf, karena merasa dirinya sedang frustasi untuk memikirkan keadaan Negara.

    “Maaf, saya merasa sangat frustasi. Keadaan semakin hari semakin gelap,” tutupnya

    Perlu kita ketahui bahwa ISEAS – Yusof Ishak Institute adalah lembaga penelitian dan badan hukum di bawah naungan Kementerian Pendidikan di Singapura. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Parlemen pada tahun 1968.

    Salah satu tujuan utama dari ISEAS, yakni menjadi pusat penelitian terkemuka yang didedikasikan untuk mempelajari tren dan perkembangan sosial-politik, keamanan, dan ekonomi di Asia Tenggara dan lingkungan geostrategis dan ekonomi yang lebih luas.(Besse Arma/Fajar)

  • Harga Tiket Pesawat Diskon 14%, PSC Bandara Turun 50% – Page 3

    Harga Tiket Pesawat Diskon 14%, PSC Bandara Turun 50% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) resmi menurunkan tarif jasa kebandarudaraan untuk mendukung penurunan harga tiket pesawat pada periode angkutan lebaran 2025.

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi menuturkan penurunan tarif berlaku di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports, yakni penurunan masing-masing sebesar 50% untuk tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau dikenal juga dengan Passenger Service Charge (PSC) dan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U). 

    “Penurunan tarif PJP2U berdampak langsung pada penurunan nominal tiket pesawat, dan penurunan tarif PJP4U membantu operasional maskapai. Penurunan dua tarif jasa kebandarudaraan ini menjadi kontribusi nyata InJourney Airports dalam menurunkan harga tiket pesawat.”

    “Kami berharap penurunan tarif jasa bandara ini dapat mendukung mobilitas masyarakat selama masa Hari Raya Idul Fitri 1446 H,” ujar Faik Fahmi.

    Penurunan harga tiket pesawat dapat mendorong bergeliatnya lalu lintas penerbangan dan mewujudkan pemerataan ekonomi sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran.

    Penurunan Tarif PJP2U

    Tarif Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di 37 bandara InJourney Airports diturunkan sebesar 50% bagi penumpang pesawat yang memesan tiket penerbangan rute domestik kelas ekonomi dan penerbangan _extra flight_ pada periode 1 Maret – 7 April 2025 dengan periode keberangkatan penerbangan pada 24 Maret – 7 April 2025. 

    PJP2U atau dikenal juga dengan Passenger Service Charge (PSC) adalah tarif atas pelayanan di bandara dan dititipkan di dalam tiket pesawat. Ketika calon penumpang pesawat membeli tiket penerbangan, maka nominal tiket penerbangan sudah termasuk tarif PJP2U. Sehingga, penurunan tarif PJP2U secara langsung berpengaruh terhadap nominal harga tiket.