Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • KTT G20 Afrika Selatan: Prabowo Kirim Utusan Khusus Jelaskan Alasan Absen

    KTT G20 Afrika Selatan: Prabowo Kirim Utusan Khusus Jelaskan Alasan Absen

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah diplomatik resmi terkait ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel).

    Menurut Teddy, langkah tersebut memastikan bahwa ketidakhadiran Presiden Prabowo disampaikan melalui jalur diplomatik sesuai etika hubungan antarnegara. 

    “Pemerintah sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramafosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir,” ujar Teddy, saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Jumat (21/11/2025).

    Pemerintah sebelumnya mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mewakili Indonesia dalam forum G20 pada 22–23 November 2025.

    Pengiriman utusan khusus tersebut menegaskan bahwa meski Presiden Prabowo berhalangan hadir karena agenda dalam negeri, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan Afrika Selatan selaku tuan rumah. Kehadiran Wapres Gibran juga memastikan partisipasi Indonesia dalam forum global itu.

    “Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” pungkas Teddy.

    Sementara itu, keterangan resmi Kementerian Luar Negeri menjelaskan dalam KTT G20 tersebut, Indonesia akan terus menyuarakan reformasi tata kelola global, penguatan representasi negara berkembang, dan memainkan peran konstruktif dalam diplomasi di antara negara-negara Selatan Global.

    Menurut Kemlu RI, keputusan Presiden Prabowo mendelegasikan Wapres Gibran ke KTT G20 tahun ini adalah karena keperluan untuk mengawal percepatan program prioritas nasional menjelang akhir tahun serta memandu agenda strategis yang memerlukan arahan langsung Presiden.

    Meski perlu berfokus pada agenda dalam negeri saat ini, Presiden Prabowo tetap mengikuti perkembangan pembahasan G20 melalui laporan berkala dari Sherpa (perwakilan) Indonesia di G20 serta terus memberikan arahan substantif terkait posisi dan kepentingan Indonesia di tingkat global.

    Presiden Prabowo juga telah menyampaikan surat kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, yang disampaikan langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai utusan khusus presiden, terkait ketidakhadirannya dalam KTT G20.

    “Dalam surat tersebut, Presiden RI menyampaikan tidak dapat menghadiri KTT G20, serta menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap keberhasilan penyelenggaraan KTT G20 di bawah Presidensi Afrika Selatan,” jelas Kemlu dikutip dari Antara.

    Lebih lanjut, Kemlu RI menyampaikan bahwa di samping menghadiri KTT G20, Wapres Gibran akan menyampaikan sambutan khusus pada agenda Forum CEO Indonesia-Afrika pada 21 November.

    Gibran juga akan berpartisipasi dalam pertemuan tingkat pemimpin kumpulan negara-negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia), yang diselenggarakan pada 22 November oleh Korsel selaku ketua MIKTA tahun ini.

  • Satu Data HAM Diluncurkan, Pemerintah Siapkan Tata Kelola Data Terpadu

    Satu Data HAM Diluncurkan, Pemerintah Siapkan Tata Kelola Data Terpadu

    Jakarta –

    Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan perlunya kebijakan pembangunan di Tanah Air disokong dengan data-data HAM yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dengan ini, Kementerian HAM meluncurkan Satu Data HAM, yakni sebuah inisiatif konkret untuk mengakhiri persoalan fragmentasi data HAM di Tanah Air.

    “Penguatan tata kelola data merupakan fondasi penting dalam membangun peradaban HAM sebagaimana digagas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan pada acara Kick off Satu Data HAM di Hotel Shangrila, Jakarta. Untuk diketahui, Inisiatif Satu Data HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Dalam penyusunan Satu Data HAM, Kementerian HAM berdialog secara intensif bersama Bappenas selaku dewan pengarah SDI dan BPS sebagai Pembina data.

    Lebih lanjut, dalam acara bertajuk ‘Satu Tahun Prabowo-Gibran, Satu Data HAM’, Pigai menjelaskan platform Satu Data HAM memungkinkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk berbagi pakai data secara terstandar.

    Hingga kini, sambung Pigai, Kementerian HAM telah merampungkan baik dari aspek regulasi melalui Permen HAM Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data HAM, Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-1.TI.06.03 Tahun 2025 Tentang Penyelenggara Satu Data HAM, tampilan awal platform (mock up), hingga perencaaan tata Kelola data melalui Grand Design Satu Data HAM.

    “Satu Data HAM ini adalah etalase pembangunan HAM di Indonesia, yang tidak hanya menggambarkan upaya perlindungan HAM yang dilakukan pemerintah tetapi juga meliputi pemenuhan dan penghormatan HAM,” ujar Pigai.

    Lebih lanjut, Pigai memaparkan sejak berdiri pada 21 Oktober 2024 Kementerian HAM telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap tantangan penerapan HAM dalam kebijakan pembangunan. Dari proses tersebut, persoalan terkait data HAM yang tersebar dan tidak saling terhubung, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dinilai masih menjadi masalah.

    Dengan ini, dia mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga masyarakat sipil dan akademisi, untuk turut serta memberikan masukan dalam membangun Satu Data HAM. Pasalnya, Pigai yakin pembangunan ekosistem Satu Data HAM akan berdampak positif dalam upaya pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih mengedepankan keadilan dan kemanusiaan.

    “Acara Kick-Off Satu Data HAM menjadi langkah awal menuju tata Kelola data HAM yang lebih baik. Dengan semangat kolaborasi nasional, Kementerian HAM berharap Satu Data HAM dapat menjadi salah satu fondasi atau pilar penting bagi peradaban HAM dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Pigai.

    Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi HAM Linda Pratiwi menyampaikan pihaknya telah mematangkan roadmap Satu Data HAM untuk lima tahun mendatang. Beberapa milestones hingga lima tahun ke depan telah disusun di antaranya penyusunan regulasi, Pembangunan infrastruktur, integrasi data-data HAM nasional, interoperabilitas layanan, pengembangan Artificial Intelligence, hingga penguatan Satu Data HAM sebagai bagian krusial dalam Pembangunan kebijakan HAM berbasis data.

    “Mulai tahun depan, kami akan memulai konsolidasi data-data HAM bersama Kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah,” kata Linda.

    Turut hadir di antaranya Irwasum Polri, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Sekretaris Kemenekraf, dan Plh. Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, serta sejumlah pejabat eselon 2 kementerian dan Lembaga pada acara kick off Satu Data HAM.

    (akn/ega)

  • Mensos Sebut Data Tunggal BPS dan Pemprov Jatim Bikin Program Jadi Tepat Sasaran

    Mensos Sebut Data Tunggal BPS dan Pemprov Jatim Bikin Program Jadi Tepat Sasaran

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memuji kolaborasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Badan Pusat Statistik Jatim dalam penyajian data tunggal sosial ekonomi nasional. Dia menyebut penyusunan data harus kolaboratif dan mutakhir karena data bersifat dinamis.

    Gus Ipul mengatakan jika lembaga lintas sektoral berpedoman pada data yang sama. Program dari pusat dan daerah akan linier dan tepat sasaran. Dia menyebut Jatim menjadi daerah terdepan dalam upaya penyajian satu data bersama BPS.

    “Kalau datanya akurat, itu Insya Allah intervensi kita juga akan tepat sasaran dan berdampak. Kedua, kalau data kita sama, berpedoman pada data yang sama, maka kita sangat mudah untuk mengintegrasikan program, sehingga ego sektoral itu bisa dilihat. Nah, Jawa Timur terdepan yang memimpin Gubernurnya langsung,” kata Gus Ipul di Malang, Kamis malam (20/11/2025).

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPS Jawa Timur juga meluncurkan aplikasi yang bernama Singosari. Sebuah sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi yang berisi kumpulan informasi yang menampilkan fungsi sosial dan ekonomi dengan menggunakan basis DTSEN. Ke depan aplikasi Singosari juga akan dimanfaatkam untuk ‘Posyandu Reborn’ program yang akan digagas oleh Gus Ipul.

    “Jadi Pak Mendagri mengusulkan lembaga yang bisa dimanfaatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu,” tutur Gus Ipul.

    Gus Ipul menjelaskan dari Posyandu Reborn ini akan ada kolaborasi luar biasa dari pendamping atau relawan sosial yang ada di desa maupun TNI dan Polri atau dari instansi lain untuk memperbaiki data secara bersama-sama. “Jadi insya Allah Posyandu Reborn ini akan menjadi wadah bersama bagi kita semua,” ujar Gus Ipul.

    Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti memastikan BPS bakal berkontribusi untuk menyajikan data statistik yang berkualiatas. Ia juga menyampaikan telah melakukan kolaborasi yang luar biasa dengan Kemensos. “Dari waktu ke waktu, minggu ke minggu kami terus melakukan kolaborasi yang luar biasa,” kata Amelia.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan data akan sangat menentukan bagaimana sasaran dari program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran. Ia juga menyampaikan komitmennya secara maksimal untuk Sekolah Rakyat karena menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

    “Kami semua akan memberikan support atas program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menciptakan generasi emas 2045,” ujar Khofifah. [luc/suf]

  • Gibran Wakili Prabowo di KTT G20, Pengamat: Tidak Aneh

    Gibran Wakili Prabowo di KTT G20, Pengamat: Tidak Aneh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka akan menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22-23 November 2025.

    Menurut pengamat politik, Jamiluddin Ritonga, sebagai wakil presiden, Gibran memang sudah seharusnya mewakili Prabowo bila sedang berhalangan. Hal itu memang sudah diatur dalam ketatanegaraan Indonesia.

    “Karena itu, tidak ada yang luar biasa dan aneh bila Gibran mewakili Prabowo menghadiri dan nantinya berpidato KTT G20 di Johannesburg,” jelas Jamiluddin.

    “Justru jadi aneh, bila Presiden Prabowo berhalangan tapi diwakilkan bukan pada wakil presiden. Katakanlah ketidakhadiran Prabowo diwakilkan ke salah satu menterinya, sementara wakil presidennya sehat dan bugar,” lanjutnya.

    Jamiluddin mengatakan, apabila Gibran berpidato di KTT G20, bukanlah karena ia sosok yang hebat. Gibran bisa berpidato di Johannesburg semata karena berperan mewakili Prabowo.

    Menurutnya, sebagai mewakili Presiden, tentu kita berharap Gibran dapat menjaga marwah Indonesia di mata dunia internasional. Setidaknya Gibran harus dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai Wakil Presiden dari bangsa yang besar, Indonesia.

    Dia berharap, Gibran dapat membangunkan dan menghentak pemimpin G20 sebagaimana yang dilakukan Prabowo saat berpidato di PBB. Dengan begitu, pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 menilai tidak ada ketimpangan kapasitas Preaiden Prabowo dengan Wakilnya Gibran.

    “Kalau hal itu dapat ditunjukkan Gibran, mak wakil presiden sudah mampu mengharumkan Indonesia di dunia, setidaknya di G10. Gibran memang layak menjadi Wakil Presiden dan mewakili Presiden di kancah internasional,” ujar Jamiluddin.

  • Seskab Teddy Ungkap Alasan Prabowo Utus Gibran ke KTT G20 Afsel

    Seskab Teddy Ungkap Alasan Prabowo Utus Gibran ke KTT G20 Afsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan.

    “Iya betul. Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” ujar Teddy saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Jumat (21/11/2025).

    Dengan demikian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditugaskan memimpin delegasi Indonesia dalam forum para pemimpin negara ekonomi terbesar dunia tersebut. 

    Wapres Gibran telah bertolak ke Johannesburg pada Jumat pagi untuk mewakili Presiden Prabowo selama rangkaian pertemuan pada 22–23 November 2025.

    Kehadiran Wapres Gibran di G20 menjadi penegasan bahwa Indonesia tetap berkomitmen aktif dalam isu-isu global, meski Presiden Prabowo harus menangani agenda domestik yang berlangsung bersamaan.

    Selain Wapres, Prabowo juga sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramafosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir.

    Pemerintah sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mewakili Indonesia dalam forum G20 yang diselenggarakan pada 22–23 November 2025.  

  • Xi Jinpin, Trump, dan Putin Absen di KTT G20 Afsel, Prabowo Utus Gibran

    Xi Jinpin, Trump, dan Putin Absen di KTT G20 Afsel, Prabowo Utus Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pemimpin negara besar dipastikan absen dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025.

    Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, hingga Presiden Indonesia Prabowo Subianto tercatat tidak hadir secara langsung dalam forum ekonomi terbesar dunia tersebut. 

    Dikutip melalui Bloomberg, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan bahwa Xi Jinping tidak akan menghadiri KTT dan akan digantikan oleh Perdana Menteri Li Qiang.

    Keputusan ini membuat G20 tahun ini kehilangan kehadiran pemimpin dua ekonomi terbesar dunia, sebab Presiden Donald Trump juga telah menyatakan boikot terhadap pertemuan tersebut KTT G20 Afsel. 

    Trump sebelumnya menyebut Amerika Serikat tidak akan mengirim delegasi resmi setelah ia melontarkan klaim keliru mengenai adanya genosida terhadap warga Afrikaans putih di Afrika Selatan. 

    Namun, pemerintah Afrika Selatan sempat mengatakan AS mengubah pikiran dan meminta berpartisipasi dalam beberapa bentuk, sebelum kemudian Gedung Putih membantah dan menyatakan hanya akan mengirim acting ambassador Marc D. Dillard untuk hadir pada upacara penutupan. 

    Dikutip melalui The Guardian, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali absen akibat pembatasan perjalanan terkait surat perintah penangkapan dari International Criminal Court (ICC).

    Putin menunjuk Deputi Kepala Staf Kepresidenan Maxim Oreshkin untuk memimpin delegasi Rusia pada pertemuan tersebut.

    Absennya Xi, Trump, dan Putin menjadi pukulan bagi Afrika Selatan yang tahun ini menjadi tuan rumah, terutama karena KTT ini merupakan pertemuan G20 pertama yang digelar di benua Afrika.  

    Namun, Presiden Cyril Ramaphosa menegaskan bahwa penyelenggaraan G20 tidak akan terpengaruh secara substantif. 

    “Boikot tidak pernah benar-benar berhasil. KTT G20 akan terus berlanjut. Semua kepala negara lainnya akan hadir di sini, dan, pada akhirnya, kami akan mengambil keputusan-keputusan fundamental. Ketidakhadiran mereka adalah kerugian bagi mereka,” kata Ramaphosa. 

    Namun di balik layar, sejumlah pejabat Afrika Selatan menilai absennya Amerika Serikat justru dapat mempermudah tercapainya consensus declaration, mengingat Washington disebut kerap menghambat negosiasi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.

    Prabowo Utus Gibran 

    Dari pihak Indonesia, Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin delegasi RI di Johannesburg. 

    Wapres Gibran bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Jumat (21/11/2025) pukul 09.30 WIB menuju Afrika Selatan. Setibanya di Johannesburg, Wapres disambut jajaran protokol G20 sebelum menghadiri agenda resmi pada 22–23 November 2025.

    Kehadiran Gibran mewakili Indonesia dimaksudkan untuk menegaskan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo terhadap pemulihan ekonomi global dan penguatan kerja sama internasional.

    Dalam forum tersebut, Wapres dijadwalkan menyampaikan pidato atas nama Presiden Prabowo sekaligus mengikuti pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik. 

    Selain Xi, Trump, dan Putin, beberapa pemimpin G20 lain juga tidak hadir, termasuk Presiden Argentina Javier Milei serta Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Meski demikian, para pemimpin dari Eropa, Brasil, dan Turki dipastikan menghadiri KTT.

  • 7 Prabowo Tak Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan dan Diwakili Gibran, Apa Alasannya? Nasional

    7 Prabowo Tak Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan dan Diwakili Gibran, Apa Alasannya? Nasional

    Prabowo Tak Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan dan Diwakili Gibran, Apa Alasannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto berhalangan menghadiri agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan.
    Ia menyebutkan, Presiden Prabowo memiliki sejumlah agenda di Tanah Air yang bertepatan dengan
    KTT G20
    sehingga kehadirannya digantikan oleh Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    “Iya, betul. Jadwal KTT G20 di
    Afrika Selatan
    bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” kata Teddy kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).
    Teddy mengungkapkan, Presiden Prabowo sudah mengirim Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus untuk menyampaikan surat kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.
    “Pemerintah sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramaphosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir,” ucap Seskab.
    Diberitakan, Gibran sudah bertolak ke Afrika Selatan melalui Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma pada Jumat (21/11/2025) pagi.
    Berdasarkan keterangan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, kehadiran Gibran di forum KTT ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi global serta penguatan kerja sama internasional.
    Sebagai informasi, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22 hingga 23 November 2025.
    KTT G20 akan menjadi yang pertama di Johannesburg, Afrika Selatan, dan di benua Afrika.
    Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Pambudi menyatakan KTT G20 di Johannesburg akan berfokus pada tiga sesi utama.
    Pertama, membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.
    Kedua, KTT akan berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (
    resilient world
    ), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (
    just energy transition
    ), serta sistem pangan.
    Sesi ketiga akan membahas isu pekerjaan layak (
    decent work
    ) dan tata kelola kecerdasan buatan (
    artificial intelligence
    ).
    “(Mineral kritis) ini salah satu bahasan yang diusulkan oleh Indonesia ke dalam G20, setelah kita juga sudah mengusulkan di ASEAN,” tandas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Terbang ke Afrika Selatan Wakili Prabowo Pidato di KTT G20

    Gibran Terbang ke Afrika Selatan Wakili Prabowo Pidato di KTT G20

    KTT G20 Afrika Selatan akan berlangsung selama dua hari, pada 22–23 November 2025, di Johannesburg Expo Centre.

    Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin dunia tersebut, Gibran akan menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo sekaligus menegaskan posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas.

    Selain itu, Gibran juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat untuk menyampaikan pesan Presiden Prabowo. Khususnya, dalam rangka memperkuat hubungan dan kerja sama antarnegara.

     

  • Gibran Gantikan Prabowo Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Ini Alasannya

    Gibran Gantikan Prabowo Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan.

    Gibran berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (21/11/2025) sekitar pukul 09.30 WIB atau 04.30 waktu setempat.

    Penugasan ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam kancah global, khususnya dalam upaya memperkuat pemulihan ekonomi dunia serta memperdalam kerja sama internasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

    Setelah penerbangan hampir 11 jam, rombongan Wapres tiba di Bandar Udara Internasional O.R. Tambo, Johannesburg. G20 Afrika Selatan dijadwalkan berlangsung pada 22–23 November 2025 di Johannesburg Expo Centre dan akan mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas isu-isu global prioritas.

    Selama KTT G20 Afrika Selatan, Gibran akan menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dia juga dijadwalkan mengadakan beberapa pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat. 

    “Pertemuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan Kepala negara sekaligus memperkuat hubungan dan kerja sama antarnegara,” pungkas Gibran.

    Putin, Xi Jinping, dan Trump juga Tak Hadir

    Tak hanya Prabowo yang absen dalam agenda tersebut, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga mengambil langkah serupa.

    Trump menyatakan bahwa AS tidak akan mengirim pejabat mana pun ke KTT G20 di Afrika Selatan, sebagai protes terhadap apa yang dia sebut “pelanggaran HAM” terhadap petani kulit putih Afrikaner di Afrika Selatan. 

    Setali tiga uang, Presiden China Xi Jinping juga dipastikan tidak hadir di KTT G20 di Johannesburg. Sebagai gantinya, China mengutus Perdana Menteri Li Qiang untuk mewakili negara tersebut. 

    Sedangkan, Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan. 

    Salah satu alasan utamanya adalah surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang aktif, karena tuduhan terkait deportasi paksa anak-anak Ukraina. 

    Pemerintah Afrika Selatan, sebagai negara penandatangan Statuta Roma (ICC), dianggap berkewajiban menahan Putin jika dia datang ke negara tersebut. 

    Kremlin menyatakan bahwa Rusia akan tetap diwakili pada tingkat tinggi, meski Putin tidak hadir secara langsung.

  • Naiknya Elektabilitas Gerindra dan Kompetisi Internal Koalisi

    Naiknya Elektabilitas Gerindra dan Kompetisi Internal Koalisi

    Naiknya Elektabilitas Gerindra dan Kompetisi Internal Koalisi
    Direktur Eksekutif The Strategic Lab | Alumnus Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, Alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia
    INGATAN
    kita tentang Pemilu 2024 masih begitu membekas. Kini, ingatan publik kembali dijejali gelaran Pemilu 2029: mulai dari siapa saja calon presiden potensial, partai politik apa saja yang bakal bertanding, partai politik mana yang elektablitas naik, stagnan dan merosot.
    Padahal, di antara dua pemilu, ada janji yang harus ditunaikan dan kesejahteraan rakyat yang harus diwujudkan.
    Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 20-27 Oktober 2025, memotret munculnya nama-nama calon presiden potensial dan naik-turunnya elektabilitas partai politik.
    Ada yang menarik dari hasil survei Indikator Politik Indonesia tersebut: elektabilitas
    Gerindra
    naik secara eksponensial mencapai angka 29,4 persen, jauh di atas partai papan atas lainnya seperti PDIP (9,4 persen) dan Golkar (8,9 persen).
    Padahal, hasil Pemilu 2024 menempatkan Gerindra di urutan pemenang ketiga dengan perolehan suara nasional sebesar 13,22 persen, sementara PDIP (16,72 persen) berada pada pemenang pertama dan Golkar (15,29 persen) berada pada pemenang kedua.
    Hasil survei tersebut menjadi langkah awal yang optimistis bagi Gerindra sekaligus alarm peringatan bagi partai politik lainnya.
    Mengapa elektabilitas Gerindra melenting, sementara elektabilitas partai politik lainnya, terutama partai politik pendukung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, cenderung mengalami penurunan? Ini terkait dengan faktor kinerja kepemimpinan Prabowo dan sistem pemilu.
    Bagaimana pun juga, elektabilitas Gerindra sangat terkait dengan kinerja kepemimpinan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Prabowo adalah pendiri partai yang saat ini menjabat Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Bisa dikatakan, apa yang dilakukan oleh kepemimpinan Prabowo memiliki dampak terhadap Gerindra, termasuk elektoral.
    Inilah yang dinamakan
    coatail effect
    atau efek ekor jas. Partai-partai pendukung pemerintah akan mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja positif presiden.
    Tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja presiden berbanding lurus dengan tingkat dukungan terhadap partai-partai pendukungannya.
    Dalam konteks ini, Gerindra sebagai partainya presiden mendapatkan manfaat elektoral terbesar ketimbang partai-partai pendukung lainnya seperti Golkar, PAN dan Demokrat.
    Presedennya sudah ada. Partai Demokrat mengalami kenaikan signifikan suara, dari 7,45 persen pada 2004 menjadi 20,81 persen pada 2009.
    Kenaikan elektabilitas Demokrat tersebut terjadi dalam 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat menghadiahi keberhasilan kepemimpinan SBY dengan memilih Demokrat yang notabene merupakan partainya SBY.
    Apa yang terjadi dengan Gerindra dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo –dengan potret ‘sementara’ hasil survei Indikator Politik Indonesia tersebut– menyerupai dengan pengalaman Demokrat dalam masa kepemimpinan SBY.
    Bedanya, naiknya elektabilitas Gerindra masih pada tahap hasil survei, bukan hasil resmi pemilu.
    Meskipun demikian, hal ini mencerminkan bahwa Gerindra mendapatkan ‘hadiah’
    coatail effect
    dari kinerja Presiden Prabowo yang tingkat kepuasannya mencapai 77,7 persen.
    Dalam simulasi calon presiden, elektabilits Prabowo berada di atas calon-calon yang lain, yaitu mencapai 46,7 persen.
    Tingginya tingkat kepuasaan Prabowo dan naiknya elektabilitas Gerindra ditopang oleh pelbagai program populis Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
    Program populis tersebut disertai dengan retorika populis yang memang khas Prabowo, seperti antek-antek asing, pakai uang koruptor untuk rakyat, tindak tegas tambang ilegal meskipun dibekengi para jenderal dan lain sebagainya.
    Rasa-rasanya, program dan retorika populis adalah kombinasi yang tepat untuk menyentuh hati rakyat. Apalagi program populis seperti MBG dan Kopdes Merah Putih melibatkan orang dalam jumlah yang banyak dengan jejaring hingga ke pelosok negeri, yang sangat potensial dijadikan infrastruktur politik ke depannya.
    Jika hanya Gerindra yang memperoleh
    coatail effect
    terbesar Prabowo, lalu bagaimana nasib elektoral partai-partai koalisinya? Di sinilah kompetisi politik sesungguhnya akan terjadi: kompetisi internal antarpartai politik dalam koalisi.
    Tanpa mendahului nasib politik, Pemilu 2029 tentu menguntungkan petahana. Dalam sejarah pemilihan presiden langsung pascareformasi, presiden selalu menjabat dua periode atau 10 tahun kepemimpinan.
    Karena itu, selain memperebutkan posisi cawapres-nya Prabowo, kompetisi politik sesungguhnya terjadi antarpartai politik, terutama di antara partai politik koalisi pemerintah.
    Dengan kata lain, dukungan dalam Pilpres boleh sama, tapi urusan pemilihan legislatif (pileg) masing-masing partai politik saling berebut suara pemilih.
    Masing-masing partai politik tentu tidak menghendaki penurunan perolehan suara, yang otomatis berdampak pada penurunan perolehan kursi di parlemen.
    Kerja elektoral adalah kerja kesunyian masing-masing partai dan caleg. Dengan naiknya elektabilitas Gerindra dalam survei tersebut berarti alarm bagi partai-partai koalisi pemerintah.
    Ada dua kemungkinan respons partai: semakin mengasosiasikan dengan Prabowo agar kebagian
    coatail effect. 
    Atau sedikit mengambil jarak, tapi masih dalam radar pendukung pemerintah, demi fokus persiapan menghadapi pemilu.
    Dua kemungkinan respons tersebut akan diuji dalam agenda politik terdekat, yaitu terkait Revisi UU Pemilu yang notabene merupakan aturan main kompetisi.
    Elektabilitas Gerindra boleh tinggi –sebagaimana dipotret dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia di atas– dalam sistem proporsional tertutup (memilih partai saja).
    Namun, dalam sistem proporsional terbuka hari ini (memilih caleg dan atau partai) apakah elektabilitas Gerindra bakal tetap tinggi?
    Bagaimana pun juga, sistem pemilu menjadi salah satu penentu kemenangan suatu partai politik.
    Karena itu, Revisi UU Pemilu yang rencana akan dibahas di DPR RI pada 2026 mendatang, menjadi arena kompetisi antarpartai politik, termasuk kompetisi internal koalisi pemerintah. Di sini lah kompetisi awal itu akan berlangsung, sebelum menghadapi pemilu mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.