Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Gaya Pejabat Tinjau Banjir: Pramono Naik Helikopter, Doel Perahu Karet, Gibran Jalan Kaki  – Halaman all

    Gaya Pejabat Tinjau Banjir: Pramono Naik Helikopter, Doel Perahu Karet, Gibran Jalan Kaki  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gaya para pejabat saat meninjau korban banjir Jabodetabek beberapa hari belakangan tuai sorotan.

    Ada Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau banjir menggunakan helikopter.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno alias Bang Doel memakai perahu karet saat meninjau korban banjir.

    Lanjut Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pilih jalan kaki.

    Gibran menerjang lumpur saat mendatangi Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi yang kompleknya terendam banjir hingga 3 meter.

     

    Gubernur Pramono Naik Helikopter

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggunakan helikopter saat meninjau banjir.

    Dia ingin memastikan langsung kondisi Jakarta berangsur normal setelah diterjang banjir sejak Senin (3/3/2025) kemarin.

    “Kalau dilihat dari atas tadi kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali,” ucapnya, Kamis (6/3/2025).

    Tak cuma berkeliling di wilayah Jakarta, Pramono bersama rombongan juga turut memantau banjir di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

    Dari hasil pantauan udara, Pramono menyebut, beberapa wilayah di Bekasi masih lumpuh akibat banjir.

    “Dari tinjauan tadi, malah Bekasi sampai hari ini masih serius, Babelan tadi hampir semua rumah-rumah penduduk masih terkendala banjir yang serius,” kata dia.

    Selama memantau banjir via udara, Pramono turut didampingi oleh Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin Ningrum, Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Marulitua Sijabat, Kepala Korpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yasin Kosasih, serta Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago.

     

    Rano Karno Pakai Perahu Karet

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau Si Doel meninjau lokasi banjir dan warga yang terdampak di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa (4/3/2025).

    Rano Karno bersama Wali Kota Jakarta Selatan menaiki perahu karet saat mendatangi langsung titik banjir.

    Rano Karno menyapa warga yang masih bertahan di rumah mereka. 

    Dia juga menyalurkan bantuan kepada para korban yang terdampak banjir.

    Rano Karno mengatakan Pemprov Jakarta akan fokus pada program pengendalian banjir dengan menormalisasi Sungai Ciliwung menggunakan dana Program Strategis Nasional atau PSN dari pemerintah pusat.

    “Kerja sama Si Doel kudu cepat. Enggak cepat gue suruh dorong oplet lu,” kata Si Doel dikutip dari akun instagram @si.rano, Selasa (4/3/2025).

    Rano Karno juga menyapa lansia yang sedang berbaring di ruang tamu rumahnya.

    “Bisa tidur, beh,” katanya. Ia pun memberi bantuan kepada warga yang terdampak banjir.

    “Tadi pagi, saya diketuk tetangga, katanya kebanjiran. saya langsung bergegas ke lokasi untuk melihat langsung kondisi warga yang terdampak,” tulis Si Doel dalam caption di instagram.

    Di lokasi, Si Doel mengaku bertemu dengan tim medis yang cepat door-to-door membantu warga. 

    Mereka sudah siap siaga dengan ambulans, memastikan setiap yang butuh pertolongan bisa segera ditangani.

    “Saya juga menghimbau kepada warga, kalau ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit, jangan ragu, langsung saja! Kesehatan yang utama, kita pastikan semua tertangani dengan baik,” katanya.

     

    Wapres Gibran Jalan Kaki Terjang Lumpur

    Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka meninjau banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi pada Rabu (5/3/2025). 

    Gibran tiba di lokasi sekira pukul 10.07 WIB, dia awalnya menemui korban banjir di tempat pengungsian Gudang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di dekat perumahan PGP. 

    Dia lokasi pengungsian, Gibran sempat menyapa dan berbincang dengan warga korban banjir yang masih belum bisa kembali ke rumah. 

    Setelah dari lokasi pengungsian, Gibran didampingi Kepala BNPB Suharyanto dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto langsung menuju lokasi banjir Perumahan PGP. 

    Mengenakan setelan kemeja putih dipadukan celana dan sepatu kasual hitam, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu menerjang lumpur yang memenuhi kawasan perumahan. 

    Banjir di Perumahan PGP Bekasi telah surut sejak dini hari tadi, air yang menggenang setinggi empat meter menyisakan lumpur dan sampah. 

    TINJAU BANJIR- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terjang lumpur saat tinjau lokasi banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Jatiasih, Kota Bekasi pada Rabu (5/3/2025) (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

    Tak peduli kotor, Gibran terus melangkah menuju permukiman meski sepatunya makin tebal diselimuti lumpur. 

    Di momen ini Gibran juga menyempatkan berbincang dengan warga, bahkan dia masuk ke dalam rumah meninjau kondisi pasca direndam banjir hebat pada Selasa (4/3/2025) kemarin. 

    Karena lumpur kian tebal, Gibran akhirnya memutuskan memakai sepatu bot dan terus berjalan meninjau permukiman warga terdampak banjir. (tribun network/thf/TribunJakarta.com)

  • Pemerintah Berhasil Sita 1,2 Ton Narkoba, Waka DPR Apresiasi: Bukti Implementasi Asta Cita

    Pemerintah Berhasil Sita 1,2 Ton Narkoba, Waka DPR Apresiasi: Bukti Implementasi Asta Cita


    PIKIRAN RAKYAT –     Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan penyitaan 1,2 ton narkoba sepanjang Februari 2025, yang bertepatan dengan 100 hari kerja pemerintahan baru.

    Penyitaan tersebut diumumkan dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada 3 Maret 2025. Operasi ini melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta berbagai instansi terkait, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari implementasi Asta Cita, delapan misi besar yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas 2045.

    “Penyitaan 1,2 ton narkoba ini membuktikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran serius dalam menjalankan Asta Cita, khususnya dalam hal penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif untuk memberantas narkoba di Indonesia,” ujar Adies Kadir dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/3/2025).

    Berdasarkan data BNN, penyitaan tersebut terdiri dari 201.290,22 gram sabu, 894.330 gram ganja, serta 303.188 butir ekstasi atau setara dengan 115.211,65 gram. Modus operandi yang terungkap dalam operasi ini termasuk pemanfaatan jasa ekspedisi dan penyelundupan narkotika dalam tangki mobil.

    Adies Kadir menegaskan bahwa ancaman narkoba terhadap generasi muda harus ditanggapi dengan serius. Mengacu pada survei prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023, angka pengguna narkoba di Indonesia mencapai 1,73 persen dari populasi, atau sekitar 3,3 juta jiwa. Mayoritas pengguna baru berasal dari kelompok usia 15-24 tahun.

    “Jika peredaran narkoba tidak diberantas secara tegas, misi Indonesia Emas 2045 bisa terancam. Generasi muda yang seharusnya menjadi pemimpin masa depan justru bisa kehilangan produktivitas akibat narkoba,” kata Pimpinan DPR Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam upaya pemberantasan narkoba. Menurutnya, kerja sama erat antara BNN, Kepolisian, Kejaksaan, serta kementerian terkait harus terus diperkuat agar peredaran narkotika di Indonesia semakin mudah dideteksi dan ditindak.

    “Ke depan, kita berharap setiap anggota desk pemberantasan narkoba semakin proaktif dan responsif dalam mendeteksi aktivitas ilegal ini. Dengan komitmen kuat dan kerja sama yang solid, kita bisa menghancurkan rantai bisnis perdagangan narkotika dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar ini. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bayar Tol Tanpa Setop Tidak Masuk PSN Era Prabowo

    Bayar Tol Tanpa Setop Tidak Masuk PSN Era Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang status sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang kini bukan lagi Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini menyusul penetapan 77 PSN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun penetapan 77 PSN ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang terbit 10 Februari 2025.

    Dody tidak menjawab dengan detail alasan MLFF tidak masuk ke dalam PSN Prabowo. Namun ia menduga, kondisi sempat mandeknya MLFF membuat untuk sementara proyek itu ditiadakan dari jajaran prioritas.

    “Mungkin kemarin diusulkan, tapi tidak terjadi atau tidak ada eksekusinya. Kan sebenarnya kemarin berhenti. Kita ngomong MLFF ya, bukan ngomong yang lain. Mungkin karena itu kemudian sementara ditiadakan,” kata Dody, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Meski demikian, tidak menutup kemungkinan jumlah proyek PU yang masuk ke dalam jajaran PSN. Sebab, saat ini Kementerian PU masih dalam proses pembahasan lanjutan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Belum kita detilkan (PSN). Kalau proyek yang kira-kira ke depan akan bermanfaat ya kan tinggal diusulkan PSN,” ujar Dody.

    Namun terkait MLFF sendiri, menurut Dody, pihaknya masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) untuk melanjutkan proyek tersebut. Barulah setelah itu bisa ditelaah lebih lanjut apakah proyek tersebut perlu masuk ke dalam prioritas.

    “Kalau MLFF itu kan sesuatu yang harus saya telanjangin dulu gitu. Kita telanjang tau masalahnya apa, kita benahin tata kelolanya, baru kita bisa menginformasikan kepada Pak Presiden (Prabowo), kepentingnya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa, dan kita bisa melanjutkan sebagai PSN,” kata dia.

    Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada 2024. Rencana awalnya, proyek-proyek ini bakal dijalankan hingga ke pemerintah selanjutnya yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan 16 PSN baru ini tidak akan menggunakan banyak anggaran pemerintah. Kebanyakan 16 PSN ini akan digarap pihak swasta dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    “Dalam rapat lalu kita sepakati 16 PSN baru yang tidak membutuhkan APBN, prioritas pemerintah memiliki dampak signifikan dan nilai tambah tinggi. Investasinya juga tidak kecil dan punya perencanaan pembangunan yang berlanjut,” ungkap Airlangga pada agenda Rakernas Percepatan PSN di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, ada dua program khusus yang bakal masuk PSN, antara lain penerapan teknologi pembayaran tol tanpa setop multi lane free flow (MLFF) dan program integrasi dua operator bandara BUMN Holding InJourney, Angkasa Pura.

    “Tambahannya dua, MLFF untuk jalan tol, biar jalan tol nggak perlu petugas langsung sensor, tidak perlu nempel, itu juga PSN, tambahan baru. Satu lagi yang InJourney, jadi kumpulan beberapa BUMN untuk project baru. Jadi, hasil ratas yang di bulan Maret, tambah dua lagi, jadi total ada 16 project dan program,” beber Susiwijono.

    (shc/rrd)

  • Imparsial: Kenaikan Pangkat Mayor Teddy Politis dan Berpotensi Melukai Hati Prajurit TNI – Halaman all

    Imparsial: Kenaikan Pangkat Mayor Teddy Politis dan Berpotensi Melukai Hati Prajurit TNI – Halaman all

     

    TRIBUNNEWSCOM JAKARTA – Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu terkait reformasi sektor pertahanan dan keamanan, Imparsial, memandang kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari Mayor Inf menjadi Letkol Inf adalah politis.

    Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengatakan selain itu kenaikan pangkat Teddy  tersebut tidak didasarkan pada prestasi maupun merit system.

    “Imparsial memandang kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol sangatlah politis dan tidak didasarkan pada prestasi maupun merit system,” kata Ardi saat dikonfirmasi pada Jumat (7/3/2025).

    Sejak menjadi ajudan Presiden Jokowi dan kemudian menjadi ajudan Menteri Pertahanan, Presiden Prabowo, lanjut dia, praktis Mayor Teddy tidak pernah melaksanakan tugas atau jabatan sebagaimana prajurit TNI di lapangan pada umumnya, apalagi memiliki prestasi tertentu.

    Alih-alih memiliki prestasi, sambung dia, Mayor Teddy dalam Pemilu 2024 lalu justru secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI dalam pemilu, yakni terlibat langsung dalam politik praktis, yaitu memakai atribut kampanye pasangan Prabowo-Gibran.

    “Jangan salahkan apabila publik menilai bahwa kenaikan pangkat Mayor Teddy bukanlah berdasarkan prestasi merit system, tetapi cenderung berdasarkan politis,” ungkap dia.

    Polemik sejak awal

    Menurut Ardi sejak awal pengangkatan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) merupakan tindakan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan.

    Ia mengatakan berdasarkan Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang TNI terdapat 10 jabatan yang diperbolehkan bagi perwira aktif TNI untuk menduduki jabatan di luar institusi militer.

    Sebanyak 10 institusi itu, yakni kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

    Dalam konteks ini, jabatan Seskab tidak termasuk dalam 10 jabatan yang diperbolehkan.

    Oleh karena itu, pengangkatan Mayor Teddy sebagai Seskab merupakan tindakan yang ilegal dan menerobos batasan ketentuan yang berlaku, tegasnya.

    Kenaikan Pangkat Bentuk Penyalahgunaan?

    Ia juga memandang pengangkatan Teddy menjadi Letkol saat ia masih menjabat sebagai Seskab merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

    Seharusnya, menurut dia, sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku, Mayor Teddy diwajibkan untuk mengundurkan diri dari dinas aktif militer sebelum menerima jabatan sipil di pemerintahan.

    Namun, lanjut dia, alih-alih mendapatkan sanksi, Mayor Teddy malah mendapatkan kenaikan pangkat.

    Menurut dia tindakan itu menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil (unfair) dalam sistem promosi kepangkatan di lingkungan TNI serta mengancam profesionalisme dan integritas institusi pertahanan negara.

    Elit politik dan pimpinan TNI, kata Ardi, seharusnya menyadari bahwa dalam lingkungan TNI terdapat lebih banyak prajurit yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa.

    Mereka yang telah berjuang demi bangsa dan negara, lanjut dia, seharusnya lebih layak untuk diapresiasi dan mendapatkan promosi kepangkatan ketimbang seseorang yang hanya karena akses politiknya bisa mendapatkan karier dan kenaikan pangkat.

    “Elit politik dan pimpinan TNI juga harus sadar bahwa kebijakan kenaikan pangkat Mayor Teddy juga berpotensi melukai perasaan para prajurit di lapangan yang selama ini telah mempertaruhkan nyawa bagi negara serta dapat mendemoralisasi mereka yang telah berjuang dengan dedikasi tinggi,” kata Ardi.

    “Kami menegaskan bahwa sistem kepangkatan dalam TNI harus tetap berlandaskan meritokrasi dan profesionalisme guna menjaga kehormatan serta integritas institusi TNI, ” sambungnya.

    Panglima TNI Diminta Batalkan

    Untuk itu, lanjut dia, Imparsial mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letnan Kolonel karena merusak sistem meritokrasi di tubuh TNI.

    Kedua, Imparsial juga mendesak Agus memastikan semua kenaikan pangkat dalam tubuh TNI didasarkan pada prestasi dan kinerja yang objektif, bukan atas dasar kedekatan politik atau kepentingan lain yang bertentangan dengan profesionalisme militer, serta menghormati aturan dalam UU TNI dengan tidak menempatkan prajurit aktif di posisi yang tidak diperbolehkan secara hukum, ungkapnya.

    Ketiga, meningkatkan transparansi dalam proses promosi jabatan di lingkungan TNI agar publik dan internal TNI dapat melihat bahwa setiap kenaikan pangkat dilakukan secara adil dan berlandaskan aturan yang berlaku, pungkas Ardi.

    Penjelasan TNI AD

    Diberitakan sebelumnya, Markas Besar TNI Angkatan Darat mengonfirmasi foto salinan dokumen yang beredar di kalangan wartawan terkait kenaikan pangkat satu tingkat Sekretaris Kabinet Mayor Inf Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel (Letkol Inf) pada Kamis (6/3/2025). 

    Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan informasi yang beredar tersebut benar adanya.

    Saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa informasi tersebut memang betul, ya, kata Wahyu saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis, 6/3/2025.

    Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan Perpres, secara administrasi juga semua sudah dipenuhi, lanjutnya.

    Sebelumnya beredar salinan surat perintah dengan Kop dan Logo Markas Besar TNI Angkatan Darat nomor Sprin-674/II/2025 yang menyatakan kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Mayor Inf Teddy Indra Wijaya satu tingkat menjadi Letnan Kolonel pada Kamis, 6/3/2025.

    Foto salinan surat yang beredar di kalangan wartawan tersebut menyebutkan satu poin di bagian Menimbang, bahwa untuk kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol perlu dikeluarkan surat perintah, dikutip dari salinan surat beredar tersebut pada Kamis, 6/3/2025.

    Pada bagian Dasar terdapat enam poin:

    1. Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

    2. Peraturan Panglima TNI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia.

    3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep-238/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol an Mayor Inf Teddy Indra Wijaya SST Han MSi NRP 11110010020489 Sekretaris Kabinet RI.

    4. Peraturan Kasad Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

    5. Keputusan Kasad Nomor Kep-462/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Karier Perwira TNI AD.

    6. Pertimbangan Pimpinan Angkatan Darat.

    Setelahnya, surat perintah ini segera menggunakan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Mayor ke Letkol terhitung mulai 25 Februari 2025, dikutip dari salinan dokumen tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Jokowi Bersedia Jadi Dewan Pembina Rampai Nusantara

    Jokowi Bersedia Jadi Dewan Pembina Rampai Nusantara

    loading…

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar saat berkunjung ke rumah Jokowi di Jalan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) bersedia menjadi Dewan Pembina Rampai Nusantara. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar usai ke rumah Jokowi di Jalan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025).

    Dalam pertemuan dengan jajaran Rampai Nusantara, Jokowi mengenakan kemeja putih dan celana panjang warna hitam. Semar mengungkapkan alasan meminta Jokowi sebagai Dewan Pembina Rampai Nusantara.

    Karena, kata Semar, selama ini telah bersama-sama dan teman-teman lainnya yang mendirikan Rampai Nusantara itu sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga purnatugas sebagai presiden sampai saat ini. Semar mengaku, pihaknya cukup rutin berdiskusi dengan Jokowi tentang banyak hal, misalnya meminta wejangan dalam menjalankan roda organisasi termasuk hal lainnya.

    “Namun khusus pagi hari ini tadi kami menyampaikan permohonan langsung pada beliau untuk menjadi dewan pembina di Rampai Nusantara dan alhamdulillah beliau (Jokowi) berkenan, kami senang dan bangga sekali,” ujar Semar.

    Semar menambahkan saat ini organisasinya yang telah memiliki kepengurusan di 34 provinsi dan 305 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan ketegasan penuh akan selalu bersama Jokowi. “Kami ini terutama yang berada di kepengurusan nasional Rampai Nusantara sesungguhnya sudah membersamai beliau cukup lama,” jelasnya.

    “Hari ini kami semua dengan pengurus dan anggota di seluruh pelosok Tanah Air kembali menguatkan dan menegaskan kebersamaan tersebut dengan komitmen tinggi selalu bersama Pak Jokowi dalam kondisi apa pun, karena sikap ini merupakan konsistensi pilihan perjuangan politik yang akan terus kami jaga dan pertahankan,” tambahnya.

    Menurut Semar, saat ini yang terlihat, Jokowi sedang menikmati masa pensiunnya dan belum mengungkapkan terkait apakah akan ada langkah politik ke depan yang akan dilakukan. “Tadi kami bahas tipis-tipis soal politik juga yang sedang ramai terkait gagasan kepartaian,” ucap aktivis 98 tersebut.

    “Tapi yang terlihat beliau saat ini masih menikmati masa pensiunnya sambil sesekali silaturahmi bertemu teman-teman yang sampai saat ini masih terus bergantian mengunjunginya, dan cukup sering juga menyapa masyarakat yang datang ke kediaman atau sesekali beliau turun langsung ke daerah untuk menemui mereka,” ujarnya.

    Semar juga menegaskan akan selalu berada di barisan Jokowi dalam berbagai kondisi ke depan termasuk dengan pilihan politik yang akan diambil. “Kami menilai sesungguhnya Pak Jokowi ini sudah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia dan belum terlihat tanda-tandanya beliau akan berpartai kembali,” ungkapnya.

    “Tapi apa pun itu kami akan selalu bersama beliau yang juga merupakan Dewan Pembina Rampai Nusantara dan tentu kami semua akan terus berada digaris perjuangan untuk mendukung Mas Wapres Gibran dalam kondisi apa pun untuk membantu Presiden Prabowo menyukseskan pemerintahannya, termasuk jika nanti ada pilihan-pilihan politik yang akan diambil beliau ke depan,” pungkasnya.

    (abd)

  • Sebagian Pernah ikut ke China & Dukung di Pilpres 2024

    Sebagian Pernah ikut ke China & Dukung di Pilpres 2024

      Presiden Prabowo Subianto menerima para konglomerat di Istana Kepresidenan pada hari Kamis kemarin. Ada banyak isu yang dibahas antara presiden dengan konglomerat.

    Prabowo tampak mengenakan pakaian safari yang sudah menjadi ciri khasnya. Warnanya krem. Kalau melihat foto-foto yang beredar, pembicaraan Prabowo dengan para taipan cukup intens.

    Momen pertemuan Prabowo dan delapan pengusaha itu dibagikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (6/3/2025) malam. 

    “Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran delapan pengusaha besar di Indonesia yang memiliki latar belakang bisnis yang berbeda-beda,” demikian bunyi foto yang diunggah Seskab Teddy. 

    Pada kesempatan tersebut, tulis Teddy, Presiden berdiskusi mengenai perkembangan terkini di Tanah Air dan dunia global. Prabowo juga membahas program-program utama pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis, perkembangan sektor industri sampai dengan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia, Danantara. 

    “[Serta turut dibahas, red] infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara,” terang Teddy. 

    Pada pertemuan tersebut, lanjut Teddy, Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 

    Adapun, rencana pertemuan itu sebelumnya sempat dimintai konfirmasi ke pihak Istana Kepresidenan. Bisnis telah mencoba meminta konfirmasi ke Seskab Teddy Indra Wijaya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Mayjen Ariyo Windutomo serta Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Setpres Yusuf Permana. 

    Hanya Ariyo dan Yusuf yang menjawab permintaan konfirmasi Bisnis. Namun, keduanya mengaku tidak mengetahui pertemuan tersebut karena tidak berada di jadwal kegiatan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis hingga Kamis (6/3/2025) malam, sekitar pukul 22.00 WIB di Istana Kepresidenan, tidak ada tamu maupun kendaraan yang terlihat datang melalui Pilar Istana, di mana umumnya tamu Kepresidenan seperti menteri, pejabat negara maupun kalangan swasta dan tokoh masyarakat lewati sebelum masuk ke area kantor presiden. 

    Pernah Ikut ke China 

    Dalam catatan Bisnis, sebagian konglomerat yang bertemu dengan Prabowo malam tadi pernah ikut dalam lawatan ke China. Waktu itu, Prabowo bertemu dengan tokoh-tokoh penting mulai dari Perdana Menteri China, Li Qiang hingga Presiden China Xi Jinping.

    Adapun para taipan yang ikut dalam kunjungan Prabowo antara lain, Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Garibaldi ‘Boy’ Thohir, Franky Widjaja, Hashim Djojohadikusumo, Arsjad Rasjid hingga Anindya Bakrie. 

    Keberadaan para konglomerat tersebut diunggah oleh akun instagram Arsjad Rasjid @arsjadrasijid pada Sabtu, (9/11/2024). Mereka tampak berfoto bersama di depan gedung Great Hall of the People, Tiananmen Square, Beijing.

    “Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di Jamuan Kenegaraan, Great Hall of People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok,” kata Arsjad, dikutip dari akun instagramnya, Minggu (10/11/2024).

    Dalam kesempatan tersebut, Arsjad berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi dengan perusahan-perusahan China di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi demi meningkatkan kesejahteraan Indonesia.⁣

    ⁣

    “Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi perusahaan Tiongkok dan Indonesia sangat penting, dan harus saling menguntungkan serta memajukan kedua belah pihak,” jelasnya.

    Boy Thohir dan Dukungan Konglomerat 

    Nama-nama Konglomerat yang ikut Prabowo ke China sejatinya bukan nama baru. Boy Thohir, Hashim dan Anindya Bakrie bahkan tampak hadir dalam acara untuk memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024 lalu. 

    Dalam catatan Bisnis awal 2024 lalu, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir mewakili relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) menyebut sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

    Pernyataan Boy Thohir tersebut diungkapkan dalam acara relawan Etas endu yang berlangsung di Kawasan Senayan, Jakarta.

    “Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup,” kata Boy Thohir dilansir dari Antara, Selasa (23/1/2024).

    Boy Thohir merupakan kakak dari Erick Thohir, yang saat ini aktif menjabat sebagai menteri BUMN. Erick Thohir sempat digadang-gadang akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Namun laju Erick terhenti, karena koalisi partai pendukung Prabowo lebih memilih putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

    “Jadi, izin Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa buat semangat kami,” kata Boy.

    Pada waktu itu, Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. “Ini kehormatan yang besar. Baru saya paham sekarang, kenapa saya dua kali kalah pilpres, karena dulu saya nggak diundang ke sini (bertemu relawan ETAS),” kata Prabowo yang disambut gelak tawa para relawan.

    Relawan ETAS, sebagaimana disampaikan Boy Thohir, konsisten mendukung dan membantu kerja-kerja politik Erick Thohir sejak dia bergabung di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

    Oleh karena itu, Prabowo mengaku terharu dan optimistis bakal menang di Pilpres 2024, terutama karena didukung relawan ETAS.

    “Saya lihat sekarang banyak pakai baju biru muda, agak optimistis aku sekarang. Semua, saya kira ada jalannya, ada maksudnya. Jadi, saya sangat terima kasih; dan di mana-mana saya bisa dikatakan terharu dengan kepercayaan begitu besar diletakkan di pundak saya,” kata Prabowo.

  • Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Ketujuh RI Joko Widodo alias Jokowi sempat mengaku ingin menggagas partai baru.

    Hal ini membuat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham kecele.

    Idrus Marham terkejut keputusan Jokowi ingin menggagas partai terbuka atau Tbk.

    Padahal sebelumnya, Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu dikaitkan gabung dengan Golkar.

    “Loh? Ya ada begitu? Ya malah kita belum tahu. Tapi kan selama ini kan katanya (Jokowi) berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan?” kata Idrus Marham dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Meski demikian, Idrus Marham menyatakan, pihaknya ada dalam posisi tidak bisa menghalangi apa yang diinginkan oleh Jokowi.

    Pasalnya kata dia, negara memberikan kebebasan hak kepada setiap warganya untuk berpolitik termasuk dalam membentuk suatu partai.

    “Tapi kalau ada begitu ya namanya warga apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan ya tergantung beliau kan? Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga,” beber dia.

    Saat disinggung soal kekhawatiran partai berlogo pohon beringin itu terhadap langkah politik Jokowi mendatang, Idrus menjawabnya dengan tenang.

    Dia menyatakan, sejatinya Golkar merupakan partai yang tidak tergantung pada salah satu sosok individu.

    Joko Widodo alias Jokowi tantang aduan disampaikan ke Bawaslu usai dituduh kerahkan partai cokelat (Tribunnews)

    Golkar kata dia, merupakan partai yang besar dengan berlandaskan ideologis serta peran kuat dari para pimpinan dan pendahulu partai.

    “Pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apapun pasti tidak hanya exist tetapi survive,” tandas dia.

    Untuk diketahui kabar mengenai rencana Jokowi akan membentuk partai baru mencuat setelah Presiden Ketujuh RI tersebut dipecat PDIP.

    Dalam satu pekan, Jokowi dua kali membuat pernyataan soal keinginan mendirikan partai.

     JOKOWI – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Tribun Solo)
    Pertama, keinginan untuk mendirikan partai tersebut diungkap Jokowi saat wawancara khusus dengan jurnalis senior Najwa Shihab di kediamannya beberapa waktu lalu.

    Kedua pada Kamis (13/2/2025) sore, pernyataan yang sama kembali diungkap oleh Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab tersebut Jokowi membocorkan berniat mendirikan partai ala Perusahaan Super Terbuka.

    Menurut dia, partai politik yang ideal akan memiliki format terbuka bagi anggotanya.

    “Partai politik itu akan seperti perusahaan terbuka atau tbk. Saat ini rencananya tersebut masih dimatangkan. Baru dimatangkan, keinginan kami ada sebuah partai politik yang super tbk,” ungkap Jokowi di depan Najwa.

    Ditemui awak media, Jokowi disinggung terkait maksud pernyataan membuat partai super tbk tersebut.

    Sambil tertawa lirih, Jokowi hanya menyebut satu kalimat di depan awak media yakni partai super terbuka.

    “Partai super terbuka,” ungkap Jokowi sambil tertawa.

    Alasan Jokowi tak masuk struktur Golkar

    Alasan Joko Widodo alias Jokowi tak masuk dalam struktur pengurus Golkar yang baru saja diumumkan.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia menyebut jika Jokowi punya pertimbangan kenapa tak masuk menjadi kader Golkar.

    Bahlil juga menghormati keputusan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Bahliil menambahkan, padahal aspirasi agar Jokowi bisa masuk menjadi kader Golkar sudah banyak disampaikan di internal.

    Namun, dia tetap menghargai keputusan Jokowi.

    “Kalau itu aspirasi banyak, Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, pasti juga punya pertimbang-pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima.”

    “Kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Menteri ESDM RI itu menyampaikan isu Jokowi akan masuk menjadi kader sudah banyak dibicarakan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar ke-XI pada Agustus 2024 kemarin.

    Namun, kata Bahlil, Jokowi memang belum kunjung masuk menjadi kader Golkar.

    Padahal, partai berlambang pohon beringin itu sudah terbuka agar Jokowi masuk menjadi kader.

    “Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Siapa saja. Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, agama, asal dari mana.”

    “Selama dia WNI yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Golkar,” pungkasnya.

    Adapun nama Jokowi tidak masuk ke dalam daftar nama pengurus Golkar 2024-2029.

    Eks Gubernur Jakarta itu dan putra sulungnya yang kini jadi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tak masuk ke dalam daftar ratusan nama pengurus DPP Golkar.

    Daftar pengurus Golkar

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029 mencakup Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang.

    Menariknya tak ada nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Sebab sebelumnya dua nama itu santer disebut masuk ke partai Golkar.

    Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan kepengurusan Golkar 2024-2029 pada Kamis (7/11/2024), di Markas Golkar, Slipi, Jakarta.

    Total ada 107 tokoh yang menjadi pengurus Golkar.

    “Kami akan mengumumkan susunan pengurus Golkar lengkap, hari ini,” kata Bahlil, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

    Sejumlah nama kerabat petinggi Golkar, turut mengisi kursi kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.

    Di antaranya adalah putra Jusuf Kalla, Solihin Kalla; adik Agus Gumiwang Kartasasmita, Galih Kartasasmita; hingga putra Airlangga Hartarto, Ravindra Airlangga.

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029, mulai Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang:

    Ketua Umum

    Ketua Umum: Bahlil Lahadalia

    Wakil Ketua Umum

    Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir

    Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik I: Adies Kadir

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik II: Idrus Marham

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatra: Ahmad Doli Kurnia

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah  Jawa-Kalimantan: Wihaji

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Immanuel Mercedes Lakalena

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral I: Ace Hasan Syadzily

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral II: Meutya Hafid
     
    Ketua Bidang

    Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini

    Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin

    Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya-kekaryaan: Panggah Susanto

    Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fadh A Rafiq

    Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Ilham Pangestu

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Yudha Novanza

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Putri Kamaruddin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Mukhtarudin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen (Purn) Pol Rikwanto

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Muhidin M Said

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusa: Gde Sumarjaya Linggih

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Mohammad Uswanas

    Ketua Bidang Keagamaan dan Keharmonian: Nusron Wahid

    Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabil Rachman

    Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Laode Saiful Anwar

    Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Raja

    Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Dito Ariotedjo

    Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung

    Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Imam Ariyadi

    Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Resti

    Ketua Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Handoko

    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin

    Ketua Bidang Kepemudaan: Said Ali Idrus

    Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Mukhamad Misbakhun

    Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christina Aryani

    Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor

    Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga

    Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Letjen (Purn) Muhammad Syafi’i

    Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil

    Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Muktar Ngabalin

    Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga

    Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual

    Ketua Bidang Kebijakan Peternakan dan Reforma Agraria: Airin Rachmi Diany

    Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji

    Wakil Sekretaris Jenderal

    Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian: Hakim Kamarudin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Riyono Asnan

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Priyo Atmojo

    Wakil Sekretaris Jenderal: Umar Lessy

    Wakil Sekretaris Jenderal: Venmo Tetelepta

    Wakil Sekretaris Jenderal: Ratu Diah Hatifa

    Wakil Sekretaris Jenderal: Daniel Muttaqin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Yulistiana

    Wakil Sekretaris Jenderal: M Shoim Haris

    Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati

    Wakil Bendahara

    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar

    Wakil Bendahara: Gavriel Putranto

    Wakil Bendahara: Ernawati

    Wakil Bendahara: Raymond C Syauta

    Wakil Bendahara: Ravindra Airlangga

    Wakil Bendahara: Akbar Tohari

    Wakil Bendahara: Ahmad Hidayat Mus

    Sekretaris Bidang

    Sekretaris Bidang Organisasi: Derek Loupatty

    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil

    Sekretaris Bidang Hukum dan Ormas: Siti Marhamah

    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kusuma Nasution

    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Djen

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Karmila Sari

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Sekarwati

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Haris Andi Surahman

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusra: Herman Hayong

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Soedeson Tandra

    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Choirul Anam

    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri

    Sekretaris Bidang Kewirausahaan: Fitri Krisnawati Tandjung

    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abdul Razak Said

    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo

    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hidayana

    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Perdana

    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar

    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih

    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajulu

    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto

    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoerunnisa

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintah Dalam Negeri: Ahmad Irawan

    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satu Pali

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita

    Sekretaris Bidang Pertahananan: Chaerudin

    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Valentino

    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ifan Utara

    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi: Abdul Rahman Fariz

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Novianti

    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajuddin Wahab

    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria: Mustahudin

    Sekretaris Bidang Hubungan dan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotu

  • DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi Makan Bergizi Gratis di Kediri, Sebut untuk Tingkatkan Gizi Anak

    DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi Makan Bergizi Gratis di Kediri, Sebut untuk Tingkatkan Gizi Anak

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) untuk warga Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/2/2025).

    Kegiatan sosialisasi MBG dilaksanakan di Pare’s Resto Kediri dengan diikuti sekitar 300-an peserta.

    Sosialisasi ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan kesejahteraan masyarakat.

    Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Ri, Gibran Rakabuming Raka.

    MBG resmi diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu, dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

    Acara sosialisasi MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, dan perwakilan Badan Gizi Nasional, Meida Octarina.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono memaparkan terkait program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat.

    “Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar dan kelompok rentan. Di Kabupaten Kediri, program ini diluncurkan pada 13 Januari 2025 dengan fokus pada 54 sekolah percontohan dan 3 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” papar Heru Tjahjono, dalam rilis yang diterima pada Jumat (7/3/2025).

    Lebih lanjut, Heru mengungkapkan, mengenai daerah yang menjadi percontohan dari program makan bergizi gratis yang sudah berjalan di wilayah Kediri.

    Program MBG dimulai di Kecamatan Kayen Kidul dengan 3.101 porsi/hari di 27 sekolah, termasuk SMPN 1 Kayen Kidul yang menyasar 552 siswa dari keluarga kurang mampu.

    “Tahap awal melibatkan 54 sekolah (PAUD hingga SMA) dengan total 3.000–3.500 siswa per SPPG. Menu terdiri dari nasi, ayam teriyaki, sayur, tahu, dan buah semangka (Rp 10.000/porsi), tetapi belum menyertakan susu sebagai bagian dari 4 Sehat 5 Sempurna,” terang Heru.

    Ke depannya, Heru berharap agar pemerintah segera mendirikan dapur-dapur MBG dan menyelesaikan permasalahan izin di Kabupaten Kediri.

    “Tiga dapur SPPG direncanakan di Kecamatan Pare (Lawu, Semanding Tertek) dan Kayen Kidul. Namun, hingga 17 Januari 2025, hanya 1 dapur di Kayen Kidul yang beroperasi penuh, sementara 2 lainnya tertunda akibat kendala administratif dan teknis,” harapnya.

    Sebagai badan pengelola yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan program MBG, Badan Gizi Nasional menjalin kolaborasi dengan TNI (Kodim 0809 Kediri), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku. 

    Anggaran dan dukungan Pemkab Kediri mengalokasikan dana dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) dan APBD untuk mendukung operasional SPPG, meski peran pemerintah daerah masih terbatas pada pendataan siswa dan distribusi. 

    TNI berperan sebagai pendamping teknis, bukan pengawas, terutama dalam penyediaan logistik dan fasilitas lahan.

  • Apa Itu Asta Protas, Menag: Isinya Program Kemenag Berdampak

    Apa Itu Asta Protas, Menag: Isinya Program Kemenag Berdampak

    loading…

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengenalkan Asta Protas Kemenag Berdampak atau delapan program prioritas Kemenag berdampak. Menag Nasaruddin mengungkapkan program-progam yang terpilih ini merupakan langkah konkret Kemenag untuk menyelesaikan Asta Cita serta 17 program prioritas yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    “Asta Protas ini berisi delapan program besar, yang outputnya diharapkan berdampak langsung pada masyarakat serta berkontribusi terhadap penyelesaian Asta Cita dan 17 program prioritas Presiden dan Wapres. Ini insyaAllah akan kita kerjakan selama periode 2025 sampai 2029,” tutur Menag Nasaruddin saat mengenalkan Asta Protas Kemenag Berdampak di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Baca Juga: Pendaftaran Bantuan untuk masjid dan Musala 2025 Dibuka, Begini Caranya

    Delapan program prioriitas Kemenag, meliputi: (1) Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan; (2) Penguatan Ekoteologi; (3) Layanan Keagamaan Berdampak; (4) Mewujudkan Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi; (5) Pemberdayaan Pesantren; (6) Pemberdayaan Ekonomi Umat; (7) Sukses Haji; dan (8) Digitalisasi Tata Kelola.

    1. Meningkatkan Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan

    Ada lima hal penting yang dilakukan, antara lain adalah upaya peningkatan kualitas kerukunan, penguatan moderasi beragama pengembangan dan insersi kurikulum berbasis cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan. Pemberdayaan dan pemeliharaan rumah ibadah terus dilakukan, diiringi penguatan pembinaan umat.

    “Regulasi kerukunan umat beragama akan kita perkuat, termasuk penguatan peran KUA untuk mendeteksi dini potensi konflik berdimensi keagamaan,” sebut Menag

    “Kita akan lakukan pengembangan dan insersi kurikukum berbasis cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan di lembaga pendidikan dan kediklatan binaan Kemenag,” sambungnya.

    2. Penguatan Ekologi

    Krisis iklim menjadi isu global. Indonesia harus terdepan dalam pelestarian lingkungan. Itu harus berangkat dari pemahaman dan kesadaran keagamaan akan pentingnya merawat bumi. Agama kaya akan nilai pelestarian lingkungan. Di Islam ada konsep khilafah yang harus dipahami manusia sebagai pelestari alam raya. Ada ajaran Tri Hita Karana dalam Hindu, dan Laudato Si’ dalam Katolik.

  • Prabowo Bertemu Taipan: Sebagian Pernah ikut ke China & Dukung di Pilpres 2024

    Prabowo Bertemu Taipan: Sebagian Pernah ikut ke China & Dukung di Pilpres 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima para konglomerat di Istana Kepresidenan pada hari Kamis kemarin. Ada banyak isu yang dibahas antara presiden dengan konglomerat.

    Prabowo tampak mengenakan pakaian safari yang sudah menjadi ciri khasnya. Warnanya krem. Kalau melihat foto-foto yang beredar, pembicaraan Prabowo dengan para taipan cukup intens.

    Momen pertemuan Prabowo dan delapan pengusaha itu dibagikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (6/3/2025) malam. 

    “Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran delapan pengusaha besar di Indonesia yang memiliki latar belakang bisnis yang berbeda-beda,” demikian bunyi foto yang diunggah Seskab Teddy. 

    Para pengusaha yang terlihat hadir adalah Anthoni Salim (Salim Group), Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group), Prajogo Pangestu (PT Barito Pacific Tbk.), dan Garibaldi Thohir atau Boy Thohir (Adaro).

    Kemudian, Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Dato Sri Tahir (Mayapada Group), James Riady (Lippo Group) serta Tomy Winata (Artha Graha Group).

    Pada kesempatan tersebut, tulis Teddy, Presiden berdiskusi mengenai perkembangan terkini di Tanah Air dan dunia global. Prabowo juga membahas program-program utama pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis, perkembangan sektor industri sampai dengan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia, Danantara. 

    “[Serta turut dibahas, red] infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara,” terang Teddy. 

    Pada pertemuan tersebut, lanjut Teddy, Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 

    Adapun, rencana pertemuan itu sebelumnya sempat dimintai konfirmasi ke pihak Istana Kepresidenan. Bisnis telah mencoba meminta konfirmasi ke Seskab Teddy Indra Wijaya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Mayjen Ariyo Windutomo serta Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Setpres Yusuf Permana. 

    Hanya Ariyo dan Yusuf yang menjawab permintaan konfirmasi Bisnis. Namun, keduanya mengaku tidak mengetahui pertemuan tersebut karena tidak berada di jadwal kegiatan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis hingga Kamis (6/3/2025) malam, sekitar pukul 22.00 WIB di Istana Kepresidenan, tidak ada tamu maupun kendaraan yang terlihat datang melalui Pilar Istana, di mana umumnya tamu Kepresidenan seperti menteri, pejabat negara maupun kalangan swasta dan tokoh masyarakat lewati sebelum masuk ke area kantor presiden. 

    Pernah Ikut ke China 

    Dalam catatan Bisnis, sebagian konglomerat yang bertemu dengan Prabowo malam tadi pernah ikut dalam lawatan ke China. Waktu itu, Prabowo bertemu dengan tokoh-tokoh penting mulai dari Perdana Menteri China, Li Qiang hingga Presiden China Xi Jinping.

    Adapun para taipan yang ikut dalam kunjungan Prabowo antara lain, Prajogo Pangestu, Tomy Winata, Garibaldi ‘Boy’ Thohir, Franky Widjaja, Hashim Djojohadikusumo, Arsjad Rasjid hingga Anindya Bakrie. 

    Keberadaan para konglomerat tersebut diunggah oleh akun instagram Arsjad Rasjid @arsjadrasijid pada Sabtu, (9/11/2024). Mereka tampak berfoto bersama di depan gedung Great Hall of the People, Tiananmen Square, Beijing.

    “Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan para pemimpin bisnis Indonesia di Jamuan Kenegaraan, Great Hall of People, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok,” kata Arsjad, dikutip dari akun instagramnya, Minggu (10/11/2024).

    Dalam kesempatan tersebut, Arsjad berkomitmen untuk memperdalam kolaborasi dengan perusahan-perusahan China di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi demi meningkatkan kesejahteraan Indonesia.⁣
    ⁣
    “Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi perusahaan Tiongkok dan Indonesia sangat penting, dan harus saling menguntungkan serta memajukan kedua belah pihak,” jelasnya.

    Boy Thohir dan Dukungan Konglomerat 

    Nama-nama Konglomerat yang ikut Prabowo ke China sejatinya bukan nama baru. Boy Thohir, Hashim dan Anindya Bakrie bahkan tampak hadir dalam acara untuk memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024 lalu. 

    Dalam catatan Bisnis awal 2024 lalu, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir mewakili relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) menyebut sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

    Pernyataan Boy Thohir tersebut diungkapkan dalam acara relawan Etas endu yang berlangsung di Kawasan Senayan, Jakarta.

    “Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup,” kata Boy Thohir dilansir dari Antara, Selasa (23/1/2024).

    Boy Thohir merupakan kakak dari Erick Thohir, yang saat ini aktif menjabat sebagai menteri BUMN. Erick Thohir sempat digadang-gadang akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres. Namun laju Erick terhenti, karena koalisi partai pendukung Prabowo lebih memilih putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

    “Jadi, izin Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa buat semangat kami,” kata Boy.

    Pada waktu itu, Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. “Ini kehormatan yang besar. Baru saya paham sekarang, kenapa saya dua kali kalah pilpres, karena dulu saya nggak diundang ke sini (bertemu relawan ETAS),” kata Prabowo yang disambut gelak tawa para relawan.

    Relawan ETAS, sebagaimana disampaikan Boy Thohir, konsisten mendukung dan membantu kerja-kerja politik Erick Thohir sejak dia bergabung di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

    Oleh karena itu, Prabowo mengaku terharu dan optimistis bakal menang di Pilpres 2024, terutama karena didukung relawan ETAS.

    “Saya lihat sekarang banyak pakai baju biru muda, agak optimistis aku sekarang. Semua, saya kira ada jalannya, ada maksudnya. Jadi, saya sangat terima kasih; dan di mana-mana saya bisa dikatakan terharu dengan kepercayaan begitu besar diletakkan di pundak saya,” kata Prabowo.