Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Dukung kemandirian energi, PLN IP tambah pasokan 2.000 MW di 2025

    Dukung kemandirian energi, PLN IP tambah pasokan 2.000 MW di 2025

    Tambahan pasokan energi ini tentunya mendukung pencapaian swasembada energi berkelanjutan di tanah air yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menargetkan, penambahan daya listrik sebesar lebih dari 2.000 MW pada 2025 dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan untuk tahun 2024, pihaknya berhasil menambah daya listrik sebesar 949 MW seiring beroperasinya sejumlah pembangkit pada 2024.

    “Tambahan pasokan energi ini tentunya mendukung pencapaian swasembada energi berkelanjutan di tanah air yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Edwin mengatakan listrik merupakan energi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, penambahan daya listrik pembangkit PLN Indonesia Power akan menyokong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju dengan kemandirian energi.

    “PLN Indonesia Power memiliki total daya mampu netto (DMN) pasokan listrik lebih dari 19,5 GW, yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih pesat lagi,” katanya.

    Edwin merinci tambahan daya listrik sebesar 949 MW pada 2024 berasal dari pembangkit terapung Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 1 Ambon berkapasitas 60 MW, PLTGU Tambak Lorok Blok 3 berkapasitas 779 MW, dan PLTA Jatigede 110 MW.

    Sementara, pada 2025 akan ada beberapa tambahan pembangkit baru yang kini telah tahap sinkronisasi yaitu PLTU Jawa 9 dan 10 berkapasitas 2×1.000 MW dan BMPP Nusantara 2 Kolaka 60 MW.

    “PLN Indonesia Power berupaya optimal dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Indonesia yang terus meningkat, seiring dengan meningkatnya penggunaan peralatan yang sumber energinya berasal dari listrik,” tutur Edwin.

    Menurut Edwin, PLN Indonesia Power juga akan terus berinovasi memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mewujudkan kemandirian energi berkelanjutan, serta mengoptimalkan green booster transisi energi dengan memanfaatkan biomassa untuk mengurangi penggunaan batu bara (cofiring).

    Program tersebut juga sebagai upaya untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kelistrikan guna mendukung pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060.

    “PLN Indonesia Power sangat serius dalam mengembangkan EBT di Indonesia, hal tersebut terbukti dengan digagasnya proyek Hijaunesia dan Hydronesia. Proyek ini dapat menambah kapasitas listrik berbasis EBT sebesar 2,4 GWh secara bertahap hingga 2035,” sebut Edwin.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 3 Poin Penting Komentar Jokowi soal Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK atas Dugaan Korupsi Bank Daerah – Halaman all

    3 Poin Penting Komentar Jokowi soal Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK atas Dugaan Korupsi Bank Daerah – Halaman all

    TRIBUNNEWSWIKI.COM – Presiden ke-7 Joko Widodo (Joko Widodo) turut berkomentar terkait dengan rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Diketahui, rumah Ridwan Kamil digeledah KPK terkait dugaan kasus korupsi bank daerah Jabar di Jalan Gunung Kencana, RT 06 RW 06, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jabar, Senin (10/3/2025).

    Jokowi mengaku tidak menyangka rumah Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, digeledah penyidik KPK.

    Terdapat tiga poin penting dari komentar Jokowi terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK. Apa saja?

    1. Kaget

    Jokowi mengaku sangat kaget rumah Ridwan Kamil digeledah KPK.

    “Iya, sangat kaget,” kata Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (11/5/2025), seperti dikutip dari TribunSolo.com.

    Sebagai informasi, Jokowi pernah memberi dukungan pada Ridwan Kamil dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Alasannya mendukung Ridwan Kamil adalah karena rekam jejaknya.

    Namun, Ridwan Kamil tumbang dikalahkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilgub Jakarta 2024.

    RUMAH RIDWAN KAMIL – Penampakan rumah Ridwan Kamil di Jabar yang digeledah KPK. Alphard Plat B terparkir di depan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Jalan Gunung Kencana No. 5, pada Senin (10/3/2025). Terlihat sebanyak lima mobil dan sepeda motor berada di garasi tersebut. Salah satu di antaranya adalah mobil Alphard berpelat nomor B 1908 JK. (TRIBUN JABAR)

    2. Hormati proses hukum

    Jokowi meminta semua pihak untuk menaati proses hukum terkait dengan hal ini.

    Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut juga berharap kasus ini menjadi pelajaran untuk kasus-kasus hukum lainnya.

    Menurut Jokowi kejadian tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi semua pejabat.

    “Ya semua proses hukum harus kita hormati. Ya saya kira semuanya bisa belajar dari semua kasus hukum yang ada,” kata dia.

    3. Tidak tahu menahu

    Jokowi mengaku tidak tahu menahu mengenai kasus tersebut, meski diduga terjadi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden.

    Ia dan Ridwan Kamil diketahui aktif berpolitik sebagai eksekutif di waktu yang sama.

    Eks kader PDI-P ini menjabat sebagai Presiden, sedangkan Ridwan Kamil menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Akan tetapi, ia mengaku tidak mengetahui keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi dana iklan bank BUMD milik pemerintah provinsi Jawa Barat.

    “Ya kan saya tidak tahu,” pungkasnya.

    Melalui surat pernyataan yang ditulis di selembar kertas, Ridwan Kamil mengakui rumahnya Kota Bandung digeledah penyidik KPK.

    Dalam selembar surat tersebut, tertulis dengan huruf kapital ‘PERNYATAAN RESMI’.

    Terdapat tiga poin pernyataan resmi Ridwan Kamil dalam selembar kertas tersebut.

    Pertama, Ridwan Kamil membenarkan rumahnya didatangi penyidik KPK.

    “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB,” tulis Emil dalam surat tersebut.

    Kedua, Ridwan Kamil mengakui bila tim KPK menunjukkan surat tugas resmi saat mendatanginya.

    “Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/ membantu tim KPK secara profesional,” tulis Ridwan Kamil pada poin kedua.

    Ketiga, Ridwan Kamil meminta insan pers untuk bertanya lebih lanjut kepada KPK.

    “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” ucap pada poin ketiga surat yang ditulisnya.

    Di akhir pernyataannya, tertulis nama jelas menggunakan huruf kapital nama RIDWAN KAMIL.

    Alasan KPK geledah rumah RK

    Ketua KPK Setyo Budiyanto, mengungkapkan alasan pihaknya menggeledah rumah RK berdasarkan keterangan saksi terkait kasus dugaan korupsi di bank daerah Jabar.

    Jenderal polisi bintang 3 tersebut menyampaikan penggeledahan perlu dilakukan untuk membuat terang kasus tersebut.

    “Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara,” kata Setyo dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025), dilansir Kompas.com.

    Atas penggeledahan itu, Setyo sebelumnya mengatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik).

    “Kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan,” ungkap Setyo, Rabu (5/3/2025).

    Selain rumah RK, KPK juga menggeledah lokasi lain.

    Meski demikian, KPK enggan mengungkapkan, di mana saja tempat-tempat itu.

    “Untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini, karena masih ada beberapa lokasi yang berlangsung,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Solo, Jokowi Akui Kaget Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK

    (Tribunnews.com/Rakli/Adi Suhendi/Pravitri Retno W) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin) (Kompas.com/Haryanti Puspa)

  • Eks Presiden Filipina Ditangkap Saat Anaknya Jabat Wapres, Arief Poyuono: Semoga Nasibnya Tak Sama Gibran – Jokowi

    Eks Presiden Filipina Ditangkap Saat Anaknya Jabat Wapres, Arief Poyuono: Semoga Nasibnya Tak Sama Gibran – Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte ditangkap pada Selasa (11/3/2025). Ia ditangkap oleh polisi yang bertindak berasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Presiden Rodrigo Duterte berdasarkan surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait penyelidikan atas kebijakan “perang melawan narkoba”.

    Wakil Presiden Filipina Sara Duterte mengecam penangkapan mantan presiden sekaligus ayahnya, Rodrigo Duterte.

    “Ini adalah penghinaan terhadap kedaulatan sekaligus penghinaan terhadap seluruh warga Filipina yang percaya pada kemerdekaan,” kata Sara Duterte.

    Penangkapan Mantan Presiden Filipina itu kemudian banyak mendapatkan sorotan publik.

    Salah satunya datang dari Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Arief Poyuono menyebut ada kemiripan dengan situasi di Indonesia.

    Dimana, Rodrigo Duterte yang merupakan mantan Presiden juga memiliki anak yang menjabat sebagai Wakil Presiden di Filipina saat ini.

    Menurut Arief situasi ini sama dengan Mantan Presiden Jokowi Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang saat menjabat sebagai Wakil Presiden.

    “Wah gawat anaknya wapres Filipina udah di Impeachment bapake mantan presiden di tangkap. Kok mirip kayak @gibran_tweet & @jokowi,” tulis dikutip Rabu (12/3/2025).

    Meski begitu, ia punya harapan besar agar nasib tidak sama walau keduanya punya kemiripan.

    “Semoga nasibnya tidak sama ya,” ujarnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Perubahan Gaji Teddy Indra Wijaya Setelah Jadi Letkol, Karir Tangan Kanan Presiden Prabowo Cemerlang

    Perubahan Gaji Teddy Indra Wijaya Setelah Jadi Letkol, Karir Tangan Kanan Presiden Prabowo Cemerlang

    TRIBUNJATIM.COM – Di balik polemik Teddy Indra Wijaya yang kini naik pangkat, ada berbagai sorotan ramai dibicarakan.

    Satu di antaranya perihal gajinya yang kini tak lagi sama.

    Dengan naik pangkat menjadi Letkol, gaji yang diperoleh Teddy juga pastinya mengalami kenaikan.

    Daftar gaji TNI dan tunjangan dari pangkat tertinggi hingga terendah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

    Dalam beleid itu, Letkol masuk dalam golongan IV: Perwira Menengah TNI. Gaji Letkol dipatok Rp3.093.900 hingga Rp5.084.40.

    Gaji Letkol lebih tinggi dibandingkan Mayor sebesar Rp3.000.100 hingga Rp4.930.100.

    Berikut daftar gaji TNI dari pangkat tertinggi hingga terendah untuk semua golongan.

    Golongan I: Tamtama TNI

    Kelas Satu/Prajurit Satu: Rp1.694.900 hingga Rp2.617.500
    Kelas Dua/Prajurit Dua: Rp1.643.500 hingga Rp2.538.100
    Kelas Kepala/Prajurit Kepala: Rp1.747.900 hingga Rp2.699.400
    Kopral Satu: Rp1.858.900 hingga Rp2.870.900
    Kopral Dua: Rp1.802.600 hingga Rp2.783.900
    Kopral Kepala: Rp1.917.100 hingga Rp2.960.700

    Golongan II: Bintara TNI

    Sersan Dua: Rp2.103.700 hingga Rp3.457.100
    Sersan Satu: Rp2.169.500 hingga Rp3.565.200
    Sersan Kepala: Rp2.237.400 hingga Rp3.676.700
    Sersan Mayor: Rp2.307.400 hingga Rp3.791.700
    Pembantu Letnan Dua: Rp2.379.500 hingga Rp3.910.300
    Pembantu Letnan Satu: Rp2.454.000 hingga Rp4.032.600

    Golongan III: Perwira Pertama TNI

    Letnan Dua: Rp2.735.300 hingga Rp4.425.200
    Letnan Satu: Rp2.820.800 hingga Rp4.635.600
    Kapten: Rp2.909.100 hingga Rp4.780.600

    Golongan IV: Perwira Menengah TNI

    Mayor: Rp3.000.100 hingga Rp4.930.100
    Letnan Kolonel: Rp3.093.900 hingga Rp5.084.400
    Kolonel: Rp3.190.700 hingga Rp5.243.400

    Golongan V: Perwira Tinggi TNI

    Brigadir Jenderal Laksamana Pertama Mars. Pertama: Rp3.290.500 hingga Rp5.407.400
    Mayor Jenderal Laksamana Muda Mars. Muda: Rp3.393.400 hingga Rp5.576.500
    Letnan Jenderal Laksamana Madya Mars. Madya: Rp5.079.300 hingga Rp5.750.900
    Jenderal Laksamana Marsekal: Rp5.079.300 hingga Rp5.930.800.

    MAYOR TEDDY NAIK PANGKAT – Mayor Inf TNI Teddy Indra Wijaya naik pangkat jadi Lektol TNI yang diumumkan pada Kamis (6/3/2025). Begini penjelasan Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI Angkatan Darat (AD) Brigjen Wahyu Yudhayana. (Instagram/tedsky_89)

    Kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya memang tengah menjadi sorotan nasional.

    Tangan kanan Presiden Prabowo itu memiliki jejak karir yang cemerlang terutama setelah menjadi ajudan dan asisten pribadi Presiden Prabowo.

    Kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letnan Kolonel (Letkol) menuai polemik. 

    Kabar kenaikan pangkat Teddy membuat kaget sejumlah prajurit TNI. Bahkan, karir Teddy bisa lebih cepat dibanding teman seangkatannya di Akmil, Kapten Czi Hendrik Pardamean Hutagalung. 

    Padahal Hendrik Pardamean Hutagalung merupakan peraih Adhimakayasa Akmil Tahun 2011. Sementara untuk saat  ini pangkatnya masih Kapten dan sedang menjalani sekolah di Australia.  

    Kenaikan pangkat Teddy ini disebut terlalu dipaksaskan dan menabrak sejumlah tahapan.

     Kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letkol dibenarkan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. 

    “Saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa informasi tersebut memang betul dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” kata Wahyu dalam pesan singkatnya, Kamis (6/3/2025) kemarin.

    PRABOWO TEGUR TEDDY – Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan bank emas di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025). Ia menegur Mayor Teddy agar mengundang Jokowi. (Dok Biro Pers Sekretariat Presiden – Instagram)

    Pengangkatan jabatan Teddy itu tertera dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Wahyu.

    Dalam surat perintah tersebut, terdapat enam poin yang menjadi dasar kenaikan pangkat Teddy, yaitu:

    1. Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

    2. Peraturan Panglima TNI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

    3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025 Tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor Teddy ke Letkol a.n Mayor Inf Teddy Indra Wijaya, S.S.T.Han., M.Si. NRP 11110010020489, Sekretaris Kabinet.

    4. Peraturan Kasad Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

    5. Keputusan Kasad Nomor Kep/462/VIII/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Karier Perwira TNI AD.

    6. Pertimbangan Pimpinan Angkatan Darat.

    Sementara itu, anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai, kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari mayor menjadi letnan kolonel (letkol) janggal.

    TB Hasanuddin menyoroti kenaikan pangkat Teddy itu didasari oleh surat perintah, bukan surat keputusan.

    “Aneh, kenaikan pangkat Mayor Teddy ke Letkol bukan berdasarkan surat keputusan, tapi berdasarkan surat perintah,” ujar TB Hasanuddin dikutip dari kompas.com, Jumat (7/3/2025).

     TB Hasanuddin menjelaskan, kenaikan pangkat militer pada umumnya dilakukan dua periode dalam satu tahun, yaitu pada tanggal 1 April dan 1 Oktober, kecuali untuk para perwira tinggi TNI, yang mana dapat dinaikkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

    Kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) biasanya diberikan kepada para prajurit yang berprestasi dan menunjukkan keberanian yang luar biasa di medan pertempuran.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy yang dampingi Presiden Prabowo Subianto (Instagram @sekretariat.kabinet)

    TB Hasanuddin berpandangan, kenaikan pangkat untuk Teddy ini tidak sesuai aturan. “Kenaikan pangkat untuk Mayor Teddy menjadi letkol itu sepertinya tidak sesuai dengan aturan yang biasa,” tuturnya.

    Selain itu, purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang dua ini juga mengaku baru mendengar istilah kenaikan pangkat reguler percepatan (KPRP). Dia lantas mempertanyakan apakah kenaikan pangkat reguler percepatan ini hanya berlaku kepada Teddy, atau berlaku kepada semua prajurit TNI.

    “Lalu kenaikan pangkat reguler percepatan ini hanya berlaku kepada Mayor Teddy atau berlaku kepada seluruh prajurit,” kata TB Hasanuddin.

    TB Hasanuddin pun menegaskan betapa pentingnya keterbukaan TNI kepada masyarakat mengenai pengangkatan dan kenaikan pangkat di lingkungan TNI. Hal ini, kata dia, diperlukan agar tidak menjadi pertanyaan dari masyarakat.

    Masih menjadi sorotan, Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu terkait reformasi sektor pertahanan dan keamanan, Imparsial, memandang kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari Mayor Inf menjadi Letkol Inf adalah politis.

    Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengatakan selain itu kenaikan pangkat Teddy  tersebut tidak didasarkan pada prestasi maupun merit system.

    “Imparsial memandang kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol sangatlah politis dan tidak didasarkan pada prestasi maupun merit system,” kata Ardi saat dikonfirmasi pada Jumat (7/3/2025).

    Sejak menjadi ajudan Presiden Jokowi dan kemudian menjadi ajudan Menteri Pertahanan, Presiden Prabowo, lanjut dia, praktis Mayor Teddy tidak pernah melaksanakan tugas atau jabatan sebagaimana prajurit TNI di lapangan pada umumnya, apalagi memiliki prestasi tertentu.

    Alih-alih memiliki prestasi, sambung dia, Mayor Teddy dalam Pemilu 2024 lalu justru secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI dalam pemilu, yakni terlibat langsung dalam politik praktis, yaitu memakai atribut kampanye pasangan Prabowo-Gibran.

    “Jangan salahkan apabila publik menilai bahwa kenaikan pangkat Mayor Teddy bukanlah berdasarkan prestasi merit system, tetapi cenderung berdasarkan politis,” ungkap dia.

    Menurut Ardi sejak awal pengangkatan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) merupakan tindakan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan.

    Untuk itu, lanjut dia, Imparsial mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letnan Kolonel karena merusak sistem meritokrasi di tubuh TNI.

     Kedua, Imparsial juga mendesak Agus memastikan semua kenaikan pangkat dalam tubuh TNI didasarkan pada prestasi dan kinerja yang objektif, bukan atas dasar kedekatan politik atau kepentingan lain yang bertentangan dengan profesionalisme militer, serta menghormati aturan dalam UU TNI dengan tidak menempatkan prajurit aktif di posisi yang tidak diperbolehkan secara hukum, ungkapnya.

    Ketiga, meningkatkan transparansi dalam proses promosi jabatan di lingkungan TNI agar publik dan internal TNI dapat melihat bahwa setiap kenaikan pangkat dilakukan secara adil dan berlandaskan aturan yang berlaku, pungkas Ardi.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Dikritik karena Pantau Banjir Pakai Helikopter, Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan Megapolitan 11 Maret 2025

    Dikritik karena Pantau Banjir Pakai Helikopter, Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan Megapolitan 11 Maret 2025

    Dikritik karena Pantau Banjir Pakai Helikopter, Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jakarta

    Pramono Anung
    memberikan klarifikasi terkait kritik yang diterimanya setelah memantau kondisi banjir di Jakarta menggunakan
    helikopter
    pada Kamis (6/3/2025).
    Ia menegaskan, penggunaan helikopter tersebut bukanlah permintaannya, melainkan tawaran dari pihak lain untuk mempercepat proses pemantauan dari udara.
    “Saya naik heli bukan permintaan saya, ada yang menawarkan,” ungkap Pramono saat ditemui di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025).
    Pramono menjelaskan, tujuan utama dari pemantauan udara adalah untuk melihat kondisi naturalisasi aliran sungai serta mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan normalisasi dan pembuatan sodetan.
    Ia menyatakan, pemantauan dari udara memungkinkan identifikasi area terdampak secara lebih menyeluruh dan efisien dibandingkan jika dilakukan dari darat.
    “Kenapa kemudian dilihat dari atas? Karena ingin naturalisasi, sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan,” ujarnya.
    Menanggapi kritik yang muncul di media sosial, Pramono menyatakan bahwa masukan dari masyarakat merupakan “obat yang sangat menyehatkan”.
    Ia mengaku menerima semua kritik dengan lapang dada dan berkomitmen untuk menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam penanganan banjir ke depannya.
    “Kritik itu merupakan obat yang sangat menyehatkan. Saya dikritik apa saja terima kasih, matur nuwun,” ungkapnya.
    Pramono juga menepis anggapan bahwa penggunaan helikopter bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan.
    Ia menegaskan, langkah tersebut diambil demi efektivitas dan efisiensi dalam penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta dan Bekasi.
    “Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagahan,” tegas Pramono.
    Kritik terhadap Pramono muncul setelah warganet membandingkan aksinya menggunakan helikopter dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang turun langsung ke lapangan untuk meninjau banjir.
    Sebelumnya, Pramono menaiki helikopter jenis AgustaWestland (AW) 169 saat meninjau kondisi banjir di wilayah Jakarta, Kamis (6/5/2025).
    Ia didampingi oleh Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta, Ika Agustin Ningrum, Sekretaris Pelaksana BPBD Jakarta, Marulitua Sijabat, Kakorpolairud Baharkam Polri, Irjen Pol Mohammad Yasin Kosasih, serta Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Erdi A. Chaniago.
    Dari hasil pemantauan tersebut, Pramono menyatakan bahwa kondisi di Jakarta mulai berangsur normal setelah banjir melanda beberapa hari terakhir.
    “Kalau dilihat dari atas tadi, kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat nilai konsep partai perorangan untungkan PSI dan Jokowi

    Pengamat nilai konsep partai perorangan untungkan PSI dan Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro memandang bahwa konsep partai perorangan akan menguntungkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mantan Presiden RI Joko Widodo.

    “Saling melengkapi, dan saling menguntungkan,” kata Agung dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan bahwa dari perspektif PSI, konsep partai perseorangan akan membawa keuntungan politik bila Jokowi bergabung dalam partai tersebut.

    Dia menyampaikan pernyataan tersebut seiring dengan keinginan Jokowi membangun partai super tbk.

    Menurut dia, basis pemilih Jokowi yang kuat dan solid dapat menjadi modal besar bagi PSI untuk menembus parlemen dalam Pemilu 2029.

    “PSI memiliki basis politik yang berkembang, tetapi mereka masih butuh figur sentral. Kehadiran Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, atau Bobby Nasution, (memungkinkan, red.) PSI bisa lebih mudah mengidentifikasi diri sebagai partai yang punya sosok kuat. Ini bisa menguntungkan mereka saat Pileg dan Pilkada,” jelasnya.

    Sementara itu, lanjut dia, konsep partai perorangan PSI dinilai akan menguntungkan bagi Jokowi yang saat ini dinilai butuh kendaraan politik.

    “Jokowi, setelah tidak menjabat presiden, tentu membutuhkan kendaraan politik, baik atas nama pribadi maupun untuk kepentingan politik jangka panjang,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa konsep partai perorangan PSI sejalan dengan konsep partai super tbk yang ingin diwujudkan oleh Jokowi.

    Terlebih, kata dia, konsep partai super tbk memungkinkan partai dapat beroperasi layaknya perusahaan dengan kepemimpinan kolektif.

    “Suka atau tidak, partai politik sering kali bergantung pada figur. Sebelum sekarang, Partai Demokrat sangat bergantung pada SBY, begitu juga PDIP dengan Megawati. Namun, seiring waktu, partai-partai ini bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan PSI nantinya,” jelasnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasto Kristiyanto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP

    Hasto Kristiyanto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP

    Salah satu tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan sebelum sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (10/3/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

    Hasto Kristiyanto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 10 Maret 2025 – 16:18 WIB

    Elshinta.com – Tim kuasa hukum menyebutkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapatkan serangan masif usai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipecat sebagai kader PDI Perjuangan.

    “Sejak diumumkan pemecatan tersebut, serangan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto sangat masif,” kata tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy sebelum sidang praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

    Ronny mengatakan pada Senin (16/12/2024), PDI Perjuangan mengumpulkan semua pengurus dan mengumumkan pemecatan kepada Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Terlebih, sebelum pemecatan itu juga beredar adanya isu yang meminta Hasto mundur dari posisinya.

    “Sebelumnya juga, Sekjen menyampaikan bahwa ada permintaan untuk Mas Hasto mundur, dan juga meminta untuk sebelumnya untuk tidak dilakukan pemecatan terhadap Jokowi,” jelasnya.

    Usai pemecatan itu, diakui Hasto terus menerima serangan masif hingga puncaknya mencapai pada Selasa (24/12/2024) di mana Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Hasto ditetapkan tersangka terkait dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku.

    Kemudian, dia juga menambahkan pada 20 Desember 2024 diketahui ada namanya serah terima pimpinan KPK yang lama ke yang baru.

    “Jeda waktunya sangat singkat dan sangat pendek. Jadi kami melihat bahwa ini adalah kepentingan yang merasa terganggu dengan sikap PDIP dan juga terhadap pemecatan Pak Jokowi dan keluarga,” ujarnya.

    Sebeumnya, Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI). Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

    Sumber : Antara

  • Perubahan Nama PSI Perorangan, Disebut Bisa Jadi Kendaraan Politik Baru Buat Jokowi – Page 3

    Perubahan Nama PSI Perorangan, Disebut Bisa Jadi Kendaraan Politik Baru Buat Jokowi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana mengganti namanya PSI Perorangan, di mana hal ini dikaitkan dengan rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sempat mewacanakan konsep partai super Tbk.

    Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai bahwa gagasan keterkaitan antara Presiden Jokowi dan PSI adalah sebuah strategi politik yang saling menguntungkan.

    Menurut dia, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi membutuhkan kendaraan politik baru, baik untuk kepentingan pribadi maupun politik jangka panjang.

    “Saling melengkapi dan saling menguntungkan. Jokowi, setelah tidak menjabat presiden, tentu membutuhkan kendaraan politik, baik atas nama pribadi maupun untuk kepentingan politik jangka panjang,” kata Agung, Senin (10/3/2025).

    Dari sisi PSI, hubungan dengan Jokowi dianggap membawa keuntungan politik yang signifikan. Basis pemilih Jokowi yang solid dan besar bisa menjadi modal penting bagi PSI untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029 mendatang.

    “PSI memiliki basis politik yang berkembang, tapi mereka masih butuh figur sentral. Dengan kehadiran Jokowi, Gibran (Gibran Rakabuming Raka) atau Bobby (Bobby Nasution), PSI bisa lebih mudah mengidentifikasi diri sebagai partai yang punya sosok kuat. Ini bisa menguntungkan mereka saat Pileg dan Pilkada,” jelasnya.

    Agung juga menyoroti bahwa Jokowi tidak hanya membutuhkan kendaraan politik untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebuah institusi yang bisa menopang pengaruh politiknya dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep Partai Super Tbk, yang mengedepankan kepemimpinan kolektif di dalam partai.

    “Suka atau tidak, partai politik sering kali bergantung pada figur. Sebelum sekarang, Partai Demokrat sangat bergantung pada SBY, begitu juga PDIP dengan Megawati. Namun, seiring waktu, partai-partai ini bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan PSI nantinya,” jelasnya.

  • Pengacara sebut Hasto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP

    Pengacara sebut Hasto dapat serangan masif usai Jokowi dipecat dari PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Tim kuasa hukum menyebutkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapatkan serangan masif usai mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipecat sebagai kader PDI Perjuangan.

    “Sejak diumumkan pemecatan tersebut, serangan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto sangat masif,” kata tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy sebelum sidang praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

    Ronny mengatakan pada Senin (16/12/2024), PDI Perjuangan mengumpulkan semua pengurus dan mengumumkan pemecatan kepada Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    Terlebih, sebelum pemecatan itu juga beredar adanya isu yang meminta Hasto mundur dari posisinya.

    “Sebelumnya juga, Sekjen menyampaikan bahwa ada permintaan untuk Mas Hasto mundur, dan juga meminta untuk sebelumnya untuk tidak dilakukan pemecatan terhadap Jokowi,” jelasnya.

    Usai pemecatan itu, diakui Hasto terus menerima serangan masif hingga puncaknya mencapai pada Selasa (24/12/2024) di mana Hasto ditetapkan sebagai tersangka.

    Hasto ditetapkan tersangka terkait dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku.

    Kemudian, dia juga menambahkan pada 20 Desember 2024 diketahui ada namanya serah terima pimpinan KPK yang lama ke yang baru.

    “Jeda waktunya sangat singkat dan sangat pendek. Jadi kami melihat bahwa ini adalah kepentingan yang merasa terganggu dengan sikap PDIP dan juga terhadap pemecatan Pak Jokowi dan keluarga,” ujarnya.

    Sebeumnya, Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Silaturahim Ramadan, Cak Imin: PKB Solid Dukung Penanganan Banjir

    Silaturahim Ramadan, Cak Imin: PKB Solid Dukung Penanganan Banjir

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengaku bersyukur kader dan pengurus PKB solid mendukung pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan program-program prioritas dan menangani masalah. 

    Termasuk, kata Cak Imin dalam menangani bencana banjir khususnya di wilayah Jabodetabek.

    Hal ini disampaikan Cak Imin dalam acara silaturahmi Ramadan keluarga besar PKB di Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (9/3/2025). Acara silaturahmi tersebut dihadiri oleh jajaran DPP PKB, Ketua DPW PKB se-Indonesia, serta anggota DPR Fraksi PKB.

    “Bersyukur bisa kumpul di hari kesembilan Ramadan. Ini kenikmatan untuk kita semua. Bahagia karena Ramadan kali ini spesial. Suasana batin kita ini tenang, semua solid baik-baik saja, pemerintahan stabil, keadaan relatif tenang, alhamdulillah,” ujar Cak Imin dalam sambutannya.

    Cak Imin menyadari, pelaksanaan Ramadan 2025 di Indonesia diwarnai dengan ancaman badai bencana termasuk bencana banjir di wilayah Jabodetabek. Dia bersyukur seluruh stakeholder PKB tidak berpangku tangan atas ragam bencana tersebut. Sebaliknya mereka hadir dan terus bergerak membantu korban bencana alam.

    “Terima kasih kepada yang telah bergerak cepat membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir, terima kasih telah bergerak cepat membantu,” tutur menteri koordinator pemberdayaan masyarakat ini.

    “Di tengah soliditas ini, kita harus cepat merespons perkembangan terutama yang terkait kemanusiaan kita, termasuk kemanusiaan yang sedang kena bencana. Insyaallah Pak Mardas sebagai ketua DPP PKB bidang Penanggulangan Bencana makin disolidkan timnya,” kata Cak Imin menambahkan.

    Lebih lanjut, Cak Imin menyampaikan tiga pesan penting untuk seluruh pengurus dan kader PKB. Pertama, dia meminta seluruh pengurus dan kader PKB istiqomah atau konsisten. 

    “Istikamah ini harus dijaga betul, meskipun sulit, meskipun pahit,” tandas dia.

    Kedua, kata Cak Imin, pengurus dan kader PKB harus peduli, hadir dan menyapa masyarakat di semua event dan keadaan. Ketiga, tambah Cak Imin, semua pengurus dan kader PKB perlu memaksimalkan dan menjaga network atau jaringan yang dimiliki.

    “Soliditas ini kita syukuri, kita kelola, kita jaga agar partai ini terus produktif. Selamat beribadah puasa Ramadan. Semoga kita istikamah di jalan Allah, semoga apa yang kita perjuangkan bisa dimudahkan oleh Allah,” pungkas Cak Imin.