Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Penguatan pengawasan penting cegah kasus MinyaKita terulang

    Penguatan pengawasan penting cegah kasus MinyaKita terulang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wapres: Penguatan pengawasan penting cegah kasus MinyaKita terulang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 17:11 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyebutkan bahwa penguatan pengawasan di lapangan penting untuk mencegah terulangnya kasus MinyaKita yang beredar di pasaran namun kurang dari standar yang ditentukan.

    “Nanti ke depan akan kita tindak lanjuti lagi. Monitoring dikuatkan dan kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi,” kata Gibran dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Saat ini menurut Gibran pemerintah sudah menggencarkan pemeriksaan dan pemantauan peredaran minyak goreng MinyaKita di berbagai lokasi, termasuk pasar tradisional dan toko kelontong.

    Hal itu dilakukan guna memastikan produk MinyaKita yang beredar di pasaran didominasi oleh produk yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

    “Sudah dilakukan pengecekan-pengecekan dan monitoring di beberapa tempat. Di pasar-pasar tradisional, di toko-toko kelontong, semua,” katanya.

    Terkait dengan temuan kecurangan MinyaKita, hal ini berawal dari sidak yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Sabtu (8/3) di daerah Jakarta Selatan.

    Saat itu, ia menyidak pasar di Jalan Raya Jagakarsa dan menemukan bahwa MinyaKita dijual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya Rp15.700 per liter, namun dijual seharga Rp18.000.

    Selain itu, Mentan juga menemukan bahwa isi kemasan MinyaKita tidak sesuai dengan yang tertera di label, yakni hanya berisi 750 hingga 800 mililiter. Mentan melakukan pembuktian takaran minyak goreng tersebut dengan membeli produk itu kepada para pedagang di pasar tersebut.

    “Ini jelas tidak cukup 1 liter,” ujar Mentan dengan nada tegas saat sidak itu berlangsung.

    Setelah itu, Mentan memerintahkan jajarannya yang ikut dalam sidak agar melakukan penakaran dengan menggunakan gelas takar ukuran 1 liter disaksikan langsung aparat kepolisian dari Satgas Pangan.

    Hal ini membuktikan masih adanya pihak produsen yang mengemas MinyaKita tidak sesuai standar yang berlaku.

    Lebih lanjut Mentan mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Kabareskrim Polri termasuk Satgas Pangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

    Mentan menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, produsen MinyaKita akan dipidanakan dan pabrik mereka akan ditutup.

    “Tidak ada kompromi. Jika terbukti salah, kami minta dipidanakan,” kata Amran.

    Sumber : Antara

  • Usai Pagar Laut, Kini Muncul Sertifikasi Lahan di Wilayah Sungai

    Usai Pagar Laut, Kini Muncul Sertifikasi Lahan di Wilayah Sungai

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) angkat bicara terkait dengan temuan sertifikasi lahan rumah warga di sekitar wilayah sungai yang dikelola oleh Balai Badan Wilayah Sungai (BBWS).

    Wakil Menteri (Wamen) Kementerian PU, Diana Kusumastuti menyatakan pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk membahas temuan tersebut.

    Diana menjelaskan bahwa dirinya bakal segera bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyani mengatasi hal itu.

    “Memang kemarin saya lihat ya, di Cisarua itu banjirnya itu menerjang permukiman penduduk yang berada di atas sungai. Ya, benar-benar di atas sungai, kayak gitu,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Diana menjelaskan, pemukiman penduduk itu berdiri di sekitar wilayah Sempadan sungai. Berdasarkan temuannya, masyarakat di sekitar sungai itu telah menggenggam sertifikat hak milik (SHM). 

    Dirinya lantas mengaku telah berkoordinasi dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengeluarkan regulasi yang mampu menangani hal tersebut.

    “Saya usul kepada Pak Gibran kemarin juga kepada Bupati Sukabumi ya, itu agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah. Kalau sempadan sungai itu kan harusnya lahan kosong, sehingga nanti kalau airnya melampias dan sebagainya, ya masih di sempadan sungai tersebut,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid segera mengkaji adanya temuan sertifikat hak milik (SHM) yang ada di lahan area sungai.

    Pasalnya, proses sertifikasi yang terjadi di sekitar lahan sungai tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama adanya penyempitan area sungai yang belakangan menyebabkan banjir di beberapa wilayah Jabodetabek. 

    “Akan kita kaji case by case. Kalau prosesnya tidak benar dan ditemukan ada kecurangan, akan kita batalkan, tapi kalau prosesnya benar dan memang itu haknya, akan ada pengadaan tanah, ganti rugi kerahiman,” jelas Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025). 

    Sebagai langkah lanjutan mengurangi pembangunan bangunan di daerah aliran sungai (DAS) dan meminimalisir risiko banjir serta erosi tanah, Nusron mengaku bakal segera menerbitkan sertifikat hak pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai. 

    Rencananya, tanah di sempadan sungai akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HPL berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

    “Tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai, itu kita tetapkan nanti menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS],” tambahnya.

  • Sri Mulyani Senyum Saat Ditanya Isu Bakal Mundur dari Kabinet

    Sri Mulyani Senyum Saat Ditanya Isu Bakal Mundur dari Kabinet

    Sri Mulyani Senyum Saat Ditanya Isu Bakal Mundur dari Kabinet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Menteri Keuangan

    Sri Mulyani
    Indrawati hanya tersenyum menanggapi kabar dirinya akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan di
    Kabinet Merah Putih
    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Momen ini terjadi seusai Sri Mulyani menemui Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
    “Bu, ada info soal ibu mundur,” tanya wartawan, Rabu.
    Mendengar pertanyaan itu, perempuan yang karib disapa Ani ini hanya tersenyum memperlihatkan barisan gigi berwarna putihnya.
    Ia mengaku bertemu dengan Prabowo sejak Rabu sore hinga malam untuk melaporkan soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
    APBN
    ).
    “Ya melaporkan aja, mengenai APBN,” kata Ani singkat sembari berjalan menuju mobil dinas.
    Pdaa kesempatan yang sama, Ani juga ditanya soal konferensi pers laporan APBN Kita periode Januari 2025 yang belum kunjung dirilis, di tengah isu kinerja pajak yang anjlok.
    Sebab biasanya, konferensi pers realisasi APBN diadakan setiap bulan.
    Namun, Sri Mulyani tidak memberikan jawaban detail.
    “Iya nanti Januari-Februari nanti ya. Ya konferensi pers besok saja, lah, (dibahas). Makasih, ya,” ucap Sri Mulyani menyudahi.
    APBN Kita adalah publikasi bulanan yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Ifan Seventeen, Dirut PT PFN yang Selamat dari Tsunami Banten

    Profil Ifan Seventeen, Dirut PT PFN yang Selamat dari Tsunami Banten

    Jakarta, Beritasatu.com – Riefian Fajarsyah atau yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen telah ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai direktur utama (dirut) PT Produksi Film Negara (PFN).

    Penunjukan Ifan Seventeen sebagai dirut PFN ini mengejutkan dunia hiburan dan perfilman Indonesia, mengingat Ifan lebih dikenal sebagai musisi dan vokalis band Seventeen dibandingkan dengan latar belakang perfilman.

    Ifan Seventeen lahir di Yogyakarta pada 16 Maret 1983. Ia bergabung dengan grup band Seventeen pada 2006 setelah memenangkan audisi vokalis. Band ini sukses merilis album Lelaki Hebat, yang mengubah warna musik band dari pop menjadi rock dan membawa mereka ke puncak popularitas.

    Namun, kejayaan Seventeen terguncang pada 22 Desember 2018 saat band ini mengalami tragedi tsunami di kawasan Tanjung Lesung, Banten. Dalam insiden tersebut, tiga personel Seventeen, Herman Sikumbang, Muhammad Awal Purbani (Bani), dan Windu Andi Darmawan (Andi), serta beberapa kru dan istri Ifan, Dylan Sahara, meninggal dunia. Ifan menjadi satu-satunya anggota band yang selamat dari musibah tersebut.

    Setelah tragedi tersebut, Ifan memilih untuk bersolo karier dan merilis beberapa lagu, termasuk Masih Harus di Sini, yang didedikasikan untuk sahabat-sahabatnya yang meninggal dalam musibah tersebut.

    Selain berkarier di musik, Ifan juga sempat terjun ke dunia akting dengan membintangi beberapa film, di antaranya Sukep: The Movie (2019), Kemarin (2020), dan Melukis Harapan di Langit India (2024). Ia juga membintangi web series Satu Hati Dua Janji.

    Di bidang politik, Ifan pernah bergabung dengan Partai Gerindra dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari dapil Yogyakarta pada Pemilu 2014, tetapi gagal. Ia kembali mencoba peruntungan pada Pemilu 2019 sebagai calon legislatif DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di dapil Kalimantan Barat I, tetapi belum berhasil.

    Pada Pemilu Presiden 2024, Ifan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan merilis lagu Pernah di Sana bersama Ajudan Prabowo, Rizky Irmansyah.

    Ifan dibesarkan di Jakarta dan Pontianak. Ia merupakan sarjana ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Dalam kehidupan pribadinya, Ifan telah menikah tiga kali. Pernikahan pertamanya dengan Ghea Astrid Gayatri pada 2006 berakhir dengan perceraian pada 2011. Dari pernikahan ini, ia memiliki seorang anak, Rania Dzaqira. Pernikahan keduanya dengan Dylan Sahara pada 2016 harus berakhir tragis saat sang istri meninggal dalam tsunami Selat Sunda 2018. Ifan kemudian menikah dengan Citra Monica pada 29 Mei 2021 setelah menjalin hubungan sejak 2020.

    Penunjukan Ifan Seventeen sebagai dirut PT PFN oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, menimbulkan perdebatan mengingat latar belakangnya yang lebih dominan di bidang musik dan tidak memiliki pengalaman mendalam di industri perfilman. Namun, dengan rekam jejaknya di dunia hiburan dan semangatnya dalam berkarya, banyak yang menantikan bagaimana Ifan akan membawa PFN ke arah yang lebih maju.

  • Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Ditunda, Gibran: Sudah Ada Solusi

    Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Ditunda, Gibran: Sudah Ada Solusi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah sudah menyiapkan solusi terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. 

    “Sudah, sudah, sudah ada solusinya ya. Tunggu saja,” kata Gibran kepada wartawan saat ditanya terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK yang dilakukan Kemenpan RB di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Hanya saja Gibran tidak menjelaskan apa solusi yang sudah disiapkan oleh pemerintah tersebut. Ia hanya meminta para CASN dan PPPK  menunggu saja pengumuman resmi.

    Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan instruksi presiden (inpres) terkait pengangkatan CPNS 2024. Hal itu dikonfirmasi oleh Menpan RB Rini Widyantini seusai menemui Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Kebijakan ini menjadi bagian dari tujuh agenda transformasi manajemen ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan tansformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lebih lincah dan kolaboratif.

    Sementara itu anggota Komisi II DPR Indrajaya meminta menpan RB mencabut surat edaran penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

  • Gibran Akan Sholat Idul Fitri di Jakarta, Sungkem ke Prabowo Lalu Pulang Kampung – Page 3

    Gibran Akan Sholat Idul Fitri di Jakarta, Sungkem ke Prabowo Lalu Pulang Kampung – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di pusat maupun daerah. Prabowo mengatakan THR untuk para aparatur negara akan dicairkan mulai 17 Maret 2025.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2025 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 tahun bagi seluruh aparatur negara yang diteken Prabowo. Aparatur negara yang dimaksud terdiri dari, PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI-Polri, Hakim, hingga Pensiunan.

    “THR akan dibayar dua minggu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri mulai dicairkan Senin 17 Maret 2025,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Prabowo mengatakan total aparatur negara yang menerima THR dan gaji ke-13 sebanyak 9,4 juta orang. Adapun gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.

    Prabowo menekankan tunjangan kinerja diberikan 100 persen. Gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni 2025.

    “Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu, pada bulan Juni tahun 2025,” ucap Prabowo.

     

     

     

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

  • Respons Gibran Soal Kasus Sunat Takaran MinyaKita: Kita Tindaklanjuti

    Respons Gibran Soal Kasus Sunat Takaran MinyaKita: Kita Tindaklanjuti

    Bisnis.com, JAKARTA–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons terungkapnya kasus kecurangan berupa pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi MinyaKita. 

    Gibran menegaskan bahwa kasus tersebut akan ditindaklanjuti hingga ke akarnya. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kasus pidana kecurangan minyak goreng terjadi lagi di kemudian hari.

    “Kita akan tindaklanjuti ini. Kita tidak mau kejadian seperti ini terulang kembali,” tegas Gibran di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Menurut Gibran setelah kasus kecurangan itu muncul ke permukaan, pemerintah mulai melakukan sidak minyak goreng ke pasar tradisional dan toko kelontong.

    “Sudah diakukan pengecekan-pengecekan dan monitoring di beberapa tempat. Di pasar-pasar tradisional, di toko-toko kelontong, semuanya,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan ketidaksesuaian takaran pada minyak goreng MinyaKita saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (08/03/2025).

    Dalam sidak tersebut, terungkap bahwa kemasan MinyaKita berlabel 1 liter ternyata hanya berisi sekitar 750–800 mililiter. Hal ini lantas menimbulkan kecaman publik, terlebih karena terjadi di bulan Ramadan. 

    Temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri. Hasilnya, penyidik kepolisian berhasil menangkap para tersangka yang mengurangi takaran MinyaKita.

  • Gibran Mau Sungkem ke Prabowo Sebelum Pulang Kampung ke Solo

    Gibran Mau Sungkem ke Prabowo Sebelum Pulang Kampung ke Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin merayakan Hari Raya Idulfitri di kampung halamannya, yaitu Solo, Jawa Tengah. 

    Gibran mengemukakan sebelum pulang ke Solo, dirinya akan melakukan salat IdulFitri di Jakarta. Namun sayangnya, Gibran masih belum mengungkapkan akan melaksanakan salat IdulFitri masjid mana.

    “Di Jakarta,” tuturnya singkat, Rabu (12/3).

    Tidak hanya itu. Gibran juga membeberkan bahwa dirinya akan melakukan sungkem ke Presiden Prabowo Subianto setelah salat IdulFitri nanti.

    “Sungkem dulu [ke Prabowo] baru pulang [kampung ke Solo],” katanya.

    Pada Hari Raya Idulfitri tahun 2024 lalu, sewaktu Gibran masih jadi Wali Kota Solo, Gibran juga menyempatkan diri untuk membawa istri dan anaknya ke rumah pribadi Prabowo di Kertanegara Jakarta Selatan.

  • Wapres : penguatan pengawasan penting cegah kasus MinyaKita terulang

    Wapres : penguatan pengawasan penting cegah kasus MinyaKita terulang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyebutkan bahwa penguatan pengawasan di lapangan penting untuk mencegah terulangnya kasus MinyaKita yang beredar di pasaran namun kurang dari standar yang ditentukan.

    “Nanti ke depan akan kita tindak lanjuti lagi. Monitoring dikuatkan dan kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi,” kata Gibran dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Saat ini menurut Gibran pemerintah sudah menggencarkan pemeriksaan dan pemantauan peredaran minyak goreng MinyaKita di berbagai lokasi, termasuk pasar tradisional dan toko kelontong.

    Hal itu dilakukan guna memastikan produk MinyaKita yang beredar di pasaran didominasi oleh produk yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

    “Sudah dilakukan pengecekan-pengecekan dan monitoring di beberapa tempat. Di pasar-pasar tradisional, di toko-toko kelontong, semua,” katanya.

    Terkait dengan temuan kecurangan MinyaKita, hal ini berawal dari sidak yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Sabtu (8/3) di daerah Jakarta Selatan.

    Saat itu, ia menyidak pasar di Jalan Raya Jagakarsa dan menemukan bahwa MinyaKita dijual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya Rp15.700 per liter, namun dijual seharga Rp18.000.

    Selain itu, Mentan juga menemukan bahwa isi kemasan MinyaKita tidak sesuai dengan yang tertera di label, yakni hanya berisi 750 hingga 800 mililiter. Mentan melakukan pembuktian takaran minyak goreng tersebut dengan membeli produk itu kepada para pedagang di pasar tersebut.

    “Ini jelas tidak cukup 1 liter,” ujar Mentan dengan nada tegas saat sidak itu berlangsung.

    Setelah itu, Mentan memerintahkan jajarannya yang ikut dalam sidak agar melakukan penakaran dengan menggunakan gelas takar ukuran 1 liter disaksikan langsung aparat kepolisian dari Satgas Pangan.

    Hal ini membuktikan masih adanya pihak produsen yang mengemas MinyaKita tidak sesuai standar yang berlaku.

    Lebih lanjut Mentan mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Kabareskrim Polri termasuk Satgas Pangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

    Mentan menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, produsen MinyaKita akan dipidanakan dan pabrik mereka akan ditutup.

    “Tidak ada kompromi. Jika terbukti salah, kami minta dipidanakan,” kata Amran.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamen PU Bongkar Biang Kerok Siklus Banjir 5 Tahunan, Apa Solusinya? – Page 3

    Wamen PU Bongkar Biang Kerok Siklus Banjir 5 Tahunan, Apa Solusinya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyoroti siklus banjir 5 tahunan yang kembali terjadi pada 2025. Tak hanya di Jabodetabek dan wilayah pesisir lain, banjir kali ini bahkan menerjang sisi hulu di Cisarua, Kabupaten Bogor. 

    Dari hasil pantauannya di Cisarua, Diana menceritakan, fenomena banjir kembali terjadi akibat masalah penggunaan lahan. Khususnya pemukiman penduduk yang benar-benar berada di atas sungai.

    “Dulunya sungainya itu besar, terus sekarang menjadi kecil. Karena apa? Karena banyaknya rumah-rumah yang berdiri di sebenarnya itu sempadan sungai, tapi dia tambahkan rumah-rumahnya,” ujar Diana di kantornya, Jakarta, Rabu (12/5/2025)?

    Pemukiman warga di atas sempadan sungai lantas membuat penyempitan alur sungai, membuat laju air tertahan dan merembet ke daratan saat curah hujan tinggi. Diana menekankan, kasus ini jadi penyebab utama musibah banjir terus berulang.

    “Saya sampaikan memang inilah penyebab banjirnya. Karena air yang harusnya mengalir secara deras karena hujan yang cukup tinggi, akhirnya air itu enggak bisa terbendung. Akhirnya ya menimpa rumah-rumah menjadi banjir bandang,” tegas dia.

    Tak hanya di Cisarua, Wamen PU Diana menemukan penyempitan sungai pun terjadi di wilayah Sukabumi. Dalam sebuah kunjungan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi beberapa waktu lalu, ia menyarankan agar area di pinggiran sungai bisa dikembalikan ke kondisi alaminya. 

    “Saya usul kepada Pak Gibran kemarin juga kepada Bupati Sukabumi, agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah. Kalau sempadan sungai itu harusnya kosong. Sehingga nanti kalau airnya melampias dan sebagainya, ya masih di sempadan sungai tersebut,” ungkapnya.